PUTUSAN NOMOR 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn
بـسـم الرحـمن الرحـيـم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, bertempat
tinggal
di
KOTA
TANGERANG
SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yandri Sudarso, S.H., M.H., Advokat pada Yandri Sudarso & Partners, beralamat di Komplek Perumahan Foresta, Kluster Naturale Blok M16 Nomor 23, BSD City, Tangerang, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Nopember 2014, yang telah terdaftar dalam register kuasa Nomor 907/Kuasa/ 2769/2014/PA. Tgrs., tanggal 1 Desember 2014,
semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, sekarang Pembanding; melawan TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Tgrs., tanggal 19 Nopember 2014 M,
bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Konpensi : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2.
Menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat (TERBANDING)
terhadap
Penggugat (PEMBANDING); 3.
Menghukum Tergugat
membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar
Rp.33.000.000,- ( tiga puluh tiga juta rupiah ), setelah putusan berkekuatan hukum tetap; 4.
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5.
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam Rekonpensi : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2.
Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat 2.1
berupa :
Selain dan selebihnya Rp.65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah dan Tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Gria Jakarta Blok B-60. 22 RT.005 RW.08 Kelurahan Pamulang Barat
Kecamatan Pamulang Kota
Tangerang Selatan, beserta isinya dengan batas batas : - Sebelah Utara
: Kemang III.
- Sebelah Selatan
: Bapak Budi dan Bapak Eko.
- Sebelah Timu
: Ibu Yati.
- Sebelah Barat
: Ibu Ara.
2.2 Satu unit mobil Avanza Nomor Polisi B.1238 WFB tahun pembelian
2009;
2.3 Uang penjualan mobil Toyota Camry Nomor Polisi B.1358 WEN warna hitam, seharga Rp.135.000.000,- ( seratus tiga puluh lima juta rupiah ); 3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta point 1, 2 dan 3, tersebut diatas masing-masing adalah ½ bagian;
Hal.2 dari 13 Halaman Putusan 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn
4.
Menghukum para pihak Penggugat dan Tergugat yang menguasai harta tersebut pada point 1, 2 dan 3 menyerahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka dilaksanakan dijual dengan cara lelang;
5. Menetapkan uang muka (Dp) pembelian rumah Gria Jakarta Blok B-60.No 22 RT.005 RW.08 sebesar Rp.65.000.000,-( enam puluh lima juta rupiah) adalah harta bawaan Penggugat Rekonpensi; 6.
Menghukum
Tergugat
untuk menyerahkan
uang bawaan
sebesar
Rp.65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah ) kepada Penggugat; 7.
Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi : -
Membebankan kepada Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.691.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ); Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Tgrs., tanggal 19 Nopember 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi /Terbanding pada hari Jum’at tanggal 5 Desember 2014;pember 2014; Membaca Memori Banding Pembanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum’at tanggal 2 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi /Terbanding pada hari Jum’at pada tanggal 16 Januari 2015; Membaca Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 22 Januari 2015 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa
tertanggal
22 Januari 2015, yang menerangkan bahwa sampai batas yang ditentukan Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Tgrs., (inzage);
Hal.3 dari 13 Halaman Putusan 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai judex factie agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, Majelis Hakim tingkat banding
memandang
perlu
memeriksa
tentang
apa
yang
telah
diperiksa,
dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa , kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam upaya damai, Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap sidang, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Sofyan Maulana, M. Sy., namun ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara ini upaya damai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sehingga proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan; Dalam Konpensi. Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dalam uraian pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 660/79/VII/1997 tanggal 17 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Penggugat Kopensi dan Tergugat Konpensi harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat Konpensi adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini; Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat Konpensi pada pokonya bahwa antara Penggugat
Konpensi dengan Tergugat Konpensi sejak tahun 2012
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi puncaknya Hal.4 dari 13 Halaman Putusan 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn
terjadi sekitar bulan Januari 2013, sehingga antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi pisah ranjang, dan sejak saat itu Tergugat Konpensi tidak memberikan nafkah lahir dan batin; Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan cerai Penggugat Konpensi tersebut Tergugat Konpensi dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat Konpensi
tersebut,
namun
terhadap
penyebab
terjadinya
percekcokan
dan
pertengkaran sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat Konpensi, Tergugat Konpensi tidak mengakui; Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konpensi membenarkan dalil gugatan cerai Penggugat Konpensi, namun karena dalil gugatan cerai Penggugat Konpensi didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi; Menimbang, bahwa keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat Konpensi yang bernama SAKSI I PEMBANDING dan SAKSI II PEMBANDING masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai saksi yang pada pokoknya bahwa Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi sejak tahun 2012 sudah mulai dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, sedangkan keluarga atau orang yang dekat dengan Tergugat Konpensi yang bernama SAKSI I TERBANDING dan SAKSI I TERBANDING telah dihadirkan oleh Tergugat Konpensi sebagai saksi namun Majelis Hakim tingkat pertama tidak menanyakan tentang keadaan rumah tangga Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, seharusnya didengar keterangannya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang, bahwa meskipun demikian karena Tergugat Konpensi mengakui antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kedua orang saksi Penggugat Konpesi telah mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konpesi dengan Tergugat Konpensi sehingga cukup meyakinkan bagi Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding bahwa antar Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi; Hal.5 dari 13 Halaman Putusan 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn
Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi sudah pisah ranjang, pihak keluarga Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil, demikian juga mediator dan Majelis Hakim tingkat pertama setiap kali persidangan sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi dipandang sudah pecah; Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi keduanya bersikeras untuk bercerai dan tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding perkawinan antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan perkawinan yang rumah tangganya sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia dan dapat menimbulkan dampak negative bagi kedua belah pihak sesuai dengan qaidah fiqhiyah :
درء المفا سد مقدم على جلب المصالح Artinya : Menolak kemudoratan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat
gugatan cerai Penggugat Konpensi telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat Konpensi harus dikabulkan; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini, apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kontor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi menuntut agar Tergugat Konpensi membayar nafkah lampau yang tidak dibayar selama 11 (sebelas) bulan, sejak bulan Januari 2013 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
Hal.6 dari 13 Halaman Putusan 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konpensi tersebut Tergugat Konpensi dalam jawabannya menolak untuk memberikan nafkah lampau yang belum dibayar dengan alasan antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi sejak Januari 2013 sudah pisah ranjang yang berakibat hak kewajiban masing-masing tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga nafkah yang belum bayar tidak layak lagi untuk diajukan; Menimbang, bahwa Tergugat Konpesi selaku suami berkewajiban untuk memberi nafkah
kepada Penggugat Konpensi selama Penggugat Konpensi tidak
bersifat nusyuz, hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, Bahwa dalam proses persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat Konpensi bersikap nusyuz, oleh karena itu Penggugat Konpensi berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Konpensi; Menimbang, bahwa besaran nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Konpensi harus disesuaikan dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan Pasal
34
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Firman Allah surat AthThalaq ayat (7) yang berbunyi :
لينفق ذوسعة من سعته ومن قدرعليه رزقه فلينفق مما اتا ه ﷲ ال يكلف ﷲ ﻧفسا اال مااتاھا سيجعل ﷲ بعد عسر يسرا Artinyas : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan; Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi tidak menyebutkan berapa besar gajinya, namun berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Konpensi besarnya gaji Tergugat Konpensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebulan, namun yang diserahkan kepada Penggugat Konpensi hanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan; Menimbang, bahwa untuk tuntutan Penggugat Konpensi agar Tergugat Konpensi membayar nafkah lampau yang belum dibayar selama 11 (sebelas) bulan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratatus enam puluh lima juta rupiah), menurut Majelis Hal.7 dari 13 Halaman Putusan 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn
Hakim tingkat banding terlalu besar kalau dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Konpensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama yang menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian lebih kurang sepertiga dari Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) biaya hidup yang biasa diserahkan setiap bulan yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikali 11 (sebelas) bulan Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan tersebut belum sesuai dengan kebutuhan hidup di kota besar dan belum sesuai dengan jumlah penghasilan Tergugat Konpensi setiap bulan; Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah penghasilan Tergugat Konpensi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan kebutuhan hidup di kota besar, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat Konpensi pantas dan wajar dihukum untuk membayar nafkah lampau yang belum dibayar sebesar sepertiga
dari penghasilan
Tergugat
Konpensi
setiap
bulan
yaitu
1/3 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikali 11 (sebelas) bulan sehingga berjumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah); Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konpensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Penggugat Konpensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat Konpensi, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4l huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau memberikan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya; Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan dan kiswah dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini perkawinan putus karena gugatan cerai dan talak ba’in, akan tetapi tidak terbukti isteri bersikap nusyuz, dan isteri harus menjalani masa iddah dan tujuan dari iddah itu antara lain untuk istibra, yang istibra itu menyangkut kepentingan suami dan selama masa iddah dilarang untuk
Hal.8 dari 13 Halaman Putusan 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn
menikah dengan laki-laki lain, oleh karena itu Penggugat Konpensi tetap berhak mendapat nafkah iddah, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007; Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konpensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu besar kalau dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Konpensi setiap bulan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan menetapkan sesuai dengan kewajiban Tergugat Konpensi membayar nafkah lampau yaitu sebesar 1/3 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kali 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konpensi agar Tergugat Konpensi membayar mut’ah yang besarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Konpensi, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bahwa mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : - Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da duhul; - Perceraian itu atas kehendak suami; Menimbang, bahwa walaupun perceraian atas kehendak isteri, Pengadilan dapat menetapkan mut’ah tanpa syarat tersebut Pasal 158, hal ini sesuai dengan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 bekas suami dibebankan membayar mut’ah kepada bekas isteri dalam perkara cerai gugat (talak ba’in) karena suami telah melakukan penganiayaan, kekerasan maupun kekejaman baik fisik maupun mental; Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terbukti pihak Tergugat Konpensi selaku suami melakukan penganiayaan, kekerasan dan kekejaman baik fisik maupun mental, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat Konpensi mengenai mut’ah harus ditolak; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Penggugat Konpensi dalam memori bandingnya angka (1) mengenai penolakan Majelis Hakim tingkat pertama tentang nafkah iddah dan mut’ah,
Majelis Hakim tingkat banding
memandang cukup dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak perlu diulang lagi pada pertimbangan ini;
Hal.9 dari 13 Halaman Putusan 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn
Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat Konpensi angka (2) bahwa : - Terbanding/Tergugat Konpensi sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Andjani; - Terbanding/Tergugat Konpensi sudah mengucapkan talak 3 (tiga) kepada Pembanding/Penggugat Konpensi; - Terbanding/Tergugat Konpensi meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2013; - Terbanding/Tergugat Konpensi sudah pernah mendaftarkan permohonan talak terhadap Pembanding/Penggugat Konpensi, namun sampai tahap pembuktian Terbanding/Tergugat Konpensi tidak mau datang lagi sehingga perkara menjadi gugur, terhadap keberatan Pembanding/Penggugat Konpensi ini Terbanding/ Tergugat Konpensi dalam persidangan tidak mengakuinya dan Pembanding/ Penggugat Konpensi tidak dapat membuktikannya, oleh karena itu keberatan Pembanding/ Penggugat Konpensi harus ditolak; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat Konpensi angka (3) bahwa Terbanding/Tergugat Konpensi sudah menjatuhkan talak dan kawin lagi dengan wanita lain, Pembanding/Penggugat Konpensi dalam persidangan tidak dapat membuktikan sehingga keberatan ini juga harus ditolak; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat Konpensi angka (4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11) dan (12) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim tingkat banding memandang cukup dengan pertimbangan tersebut, dan tidak mempertimbangkan ulang lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini; Dalam Rekonpensi. Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonpensi, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi atas tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Gria Jakarta, Blok B-6 nomor 22Hal.10 dari 13 Halaman Putusan 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn
23 Rt.005, Rw.08, Kelurahan Pemulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tengerang Selatan, namun Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan batas-batas tanah, ukuran tanah, surat tanah, terdaftar atas nama siapa. Demikian juga 2 (dua) buah mobil yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan nomor polosi, nomor STNK. dan nomor BPKB.; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi
ini kabur
(obscuur libel), oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vanklijk verklaard); Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut putusan Pengadilan tingkat pertama dalam rekonpensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini; Dalam Konpensi dan Rekonpensi. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding; Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat islam yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI - Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima; - Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/ 2013/PA.Tgrs, Tanggal 19 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 26 Muharram 1436 Hijriyah;
MENGADILI SENDIRI Dalam Konpensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;
Hal.11 dari 13 Halaman Putusan 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat Konpensi (TERBANDING) terhadap Penggugat Konpensi (PEMBANDING); 3. Menghukum Tergugat Konpensi membayar nafkah lampau
kepada Penggugat
Konvensi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah); 4. Menghukum Tergugat Konpensi membayar nafkah iddah
kepada Penggugat
Konpensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 5.
Memerintahkan
kepada
Panitera
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
untuk
menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu; 6. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk selain dan selebihnya; Dalam Rekonpensi - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard); Dalam Konpensi dan Rekonpensi - Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.691.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah); - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015
M., bertepatan
dengan Tanggal 3 Jumadil Akhir 1436 H., oleh kami Drs. H. Zulkifli., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H., dan H. Sunarto, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana pada hari
itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Akhmad Fauzy, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.
Hal.12 dari 13 Halaman Putusan 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn
KETUA MAJELIS ttd. Drs. H. Zulkifli., S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA
ttd.
ttd.
Drs. H. U.Wanuddin, S.H., M.H.
H. Sunarto, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI ttd. Akhmad Fauzy, S.H. Rincian Biaya: 1. Biaya Proses
Rp.
139.000,-
2. Biaya Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Biaya Materai
Rp.
6.000,-
Jumlah
Rp.
150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)
sesuai dengan Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya Panitera
Dra. Hj. Siti Maryam
Hal.13 dari 13 Halaman Putusan 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn
