P U T U S A N Nomor 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara: PEMBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWATI SWASTA, tempat tinggal di KOTA TANGERANG dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Eka Purnamasari, S.H. Advokat/ Pengacara, pada Kantor Advokat Eka Purnamasari & Partners yang beralamat di Komplek Perhubungan Udara Bascamp 2 Blok B/3, Jurumudi, Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 055/SKK/SP/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding; Melawan: TERBANDING,
umur 21 tahun, SWASTA,
agama Islam, Pekerjaan KARYAWAN
Pendidikan
SMA,
tempat
tinggal
di
KABUPATEN TANGERANG, semula sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat
Rekonpensi
sekarang
sebagai
Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 2 Mei 2013 Nomor 0000/Pdt.G/2013/ PA.Tng. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Mengabulkan gugatan provisi Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah bulanan kepada Termohon
sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama proses persidangan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhutang kepada Termohon
sejak bulan Oktober 2012 sampai Pebruari 2013 dengan perincian nafkah perbulan sebesar Rp 300.000,- x 5 bulan = Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah); Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah Putusan ini berkekuaptan Hukum tetap; Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat
rekonvensi
untuk
membayar
kepada
Penggugat
Rekonvensi; a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) selama masa iddah; b. Mutah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); 3. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi 1. Memerintahkan
kepada
Panitera
Pengadilan
Agama
Tangerang
untuk
menyampaikan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; 2. Membebankan kepada Pemohon konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tng tanggal 2 Mei 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada lawannya; Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tng, tertanggal 31 Mei 2013 yang menyatakan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding tidak mengajukan memori
banding dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tng, tertanggal 19 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Pembanding/Kuasanya tidak memeriksa berkas perkara, serta surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tng, tertanggal 8 Juli 2013 , yang menyatakan bahwa Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas banding (inzage); TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; DALAM PROVISI Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang dalam provisi sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan
Majelis
Hakim
Pengadilan
Tinggi
Agama
Banten
dengan
pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa Pemohon selaku suami berkewajiban memberikan nafkah kepada Termohon selaku istri sesuai dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Firman Allah dalam Surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi;
ُ رِزْﻗُﻪ ُ ﻓـَ ﻠْﻴـ ُ ﻨْﻔِ ﻖ ْ ﳑ ِ ﱠﺎ آﺗَﺎﻩ ُ اﻟﻠﱠﻪ ۖ ◌ِذُو ﻣﺳَ َﻦﻌْﻟَِ ﺔٍﻗُﺪِﻣِرﻦَ ْ ﻋَﺳ َﻠَﻴ ْﻌ َﻪِﺘِﻪ َْ و Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup membayar nafkah, maskan dan kiswah karena penghidupan Pemohon masih ditanggung oleh orang tua dan masih bekerja kontrak dan tidak tetap, sedangkan Termohon tidak dapat membuktikan besarnya penghasilan Termohon, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tangerang yang menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama proses persidangan
sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap sudah tepat dan benar, karena setelah akad nikah adalah menjadi kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada istrinya dan meskipun untuk saat ini nafkah istri sebesar Rp 300.000,(tigaratus ribu) perbulan adalah sangat minimal tetapi hal tersebut disesuaikan dengan keadaan Terbanding yang masih berstatus sebagai pekerja kontrak, demikian juga putusan
Pengadilan Agama yang menghukum Pemohon membayar nafkah
terhutang kepada Termohon sejak bulan Oktober 2012 sampai Februari 2013 dengan perincian nafkah perbulan sebasar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) x 5 bulan = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar, sesuai dengan kemampuan Pemohon, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Tangerang mengenai Provisi harus dikuatkan. Dalam Konvensi: Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan alasan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang sering terjadi perselisihan/percekcokan terus menerus yang sulit diatasi, telah diakui Termohon Konvensi dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tangerang mengenai perintah penyampaian salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karawaci harus dicantumkan dalam Konvensi, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Tangerang dalam Konvensi dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini; Dalam Rekonvensi: Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang dalam Rekonvensi sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis hakim PengadilanTinggi
Agama
Banten,
oleh
karenannya
diambil alih
menjadi
pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak bekas suami berkewajiban memberikan mut’ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas istrinya yang tidak nusyuz berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa pemberian mut’ah dan nafkah iddah disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami sesuai dengan Firman Allah dalam Surat At-Thalak ayat 7; Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tangerang yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi utuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan mut’ah berupa uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah tepat dan benar sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar membayar hutang mas kawin atau mahar senilai kalung 15 gram emas 24 karat dan cincin 10 gram emas 24 karat, dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan bukti P berupa Kutiupan Akta Nikah telah terbukti bahwa mahar tersebut telah dibayar tunai, oleh karenannya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi
agar
Tergugat
Rekonvensi/Pemohon
Konvensi
mengganti
biaya
perkawinan yang saat ini masih proses pelunasan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa biaya perkawinan yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
atau
keluarganya
bukanlah
merupakan
hutang
Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan bukan juga hutang bersama sehingga tidak dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi,
oleh karenannya
gugatan tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar majelis hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melakukan pembayaran terhadap mut’ah, maskan, kiswah dan iddah sebelum talak dijatuhkan atau dibacakan, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemberian mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah
adalah akibat putusnya perkawinan akibat talak yang wajib diberikan bekas suami kepada bekas istrinya, oleh karenanya kewajiban tersebut timbul setelah terjadinya talak atau ikrar talak diucapkan, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon
Konvensi
mengganti
perawatan
rumah
sakit
akibat
pengguguran kandungan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak bersedia membayarnya, sedangkan Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya biaya perawatan rumah sakit tersebut, oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar putusan ini dapat dijatuhkan terlebih dahulu meskipun ada banding, atau kasasi, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1978, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa
putusan
Pengadilan Agama Tangerang dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten di bawah ini ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding. Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI -
Menerima permohonan banding Pembanding
-
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tangerang
Nomor
0000/Pdt.G/2013/PA.Tng. tanggal 2 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut;
Dalam Provisi 1. Mengabulkan gugatan provisi Termohon; 2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah bulanan kepada Termohon sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama proses persidangan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhutang kepada Termohon sejak bulan Oktober 2012 sampai Pebruari 2013 dengan perincian nafkah perbulan sebesar Rp 300.000,- x 5 bulan = Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah); Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan
talak
satu
raj'i
terhadap
Termohon
Konvensi
(PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi; a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah; b. Mut’ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 3. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya; Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Demikian diputus dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 9 September 2013 .Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa’dah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Zulkifli, S.H, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., dan Drs. H. Oding Sopandi, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;
Ketua Majelis, Ttd
Drs. H. Zulkifli, S.H, M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Ttd
Ttd
Drs. H. Ahmad Choiran, M.H..
Drs. H. Oding Sopandi, S.H.
Panitera Penganti, Ttd Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi
Rincian biaya perkara 1. Biaya Proses..... ................................................... Rp. 139.000,00 2. Redaksi .............................................................. Rp. 5.000,00 3. Materai ............................................................... Rp. 6.000,00 J u m l a h .......................................................... Rp. 150.000,00
