PUTUSAN Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembagian Harta Bersama antara pihak-pihak : PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat KOTA TANGERANG SELATAN,
dalam hal ini memberi kuasa
kepada Ainal Hotman, S.H., S.H.I., Advokat / Pengacara dan Kuasa Hukum pada Kantor AH. & Associates yang beralamat di Jalan Pejuangan Nomor 36 (Gg. RS. Siloam) RT. 14/10 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13/02/2015, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Pembanding, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING; Melawan TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Hendarsam
Marantoko,
S.H.,
dan
Hendra
Setiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Herdarsam, S.H., & Partners, yang beralamat di Graha Morzell, Jalan Pejaten Raya Nomor 22 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2014, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding,
untuk
TERBANDING ;
selanjutnya
disebut
sebagai
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA. Tgrs tanggal 9 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi’ul Akhir 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi - Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima sebagian; Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama sebagai berikut: a. Tanah seluas 154 M² (seratus lima puluh empat meter persegi) yang berdiri di atasnya Bangunan Rumah Tempat Tinggal permanen dengan luas bangunan 154 M2, yang terletak di Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan
: Tanah kosong PT. Bintaro;
- Sebelah Timur berbatasan dengan
: Tanah milik Jumino;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan umum; - Sebelah Barat berbatasan dengan
: Tanah milik Pardi / Sumini;
b. Tanah seluas 131 M² (seratus tiga puluh satu meter persergi) yang berdiri di atasnya Bangunan Rumah Kontrakan sebanyak 4 (empat) pintu (luas ± 130 M²), yang terletak di Kota Tangerang Selatan, Prop. Banten, dengan batas-batas:
Halaman.2
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sepiyono; - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Wilson Samsudin; - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Sriyono; - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Sidin Bin Beke; 3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat ½ (setengah) dari harta bersama tersebut; 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat; 5. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi - Menolak dan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 23 Pebruari 2015 dan ditandatangani oleh Kuasa Pembanding Ainal Hotman, S.H., S.H.I., bahwa Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tanggal 09 Januari 2015 pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015, dengan demikian Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya mengajukan permohonan banding setelah berselang waktu 44 hari terhitung sejak satu hari berikutnya dari hari dibacakan putusan tersebut;
Halaman.3
Menimbang, bahwa perkara Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. a quo diputus pada hari Senin tanggal 09 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi’ul Akhir 1436 H. pada saat sidang membacakan putusan hadir Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang berbunyi sebagai berikut : Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu kepada Panitera Pengadilan Negeri / Agama yang menjatuhkan putusan dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman / pembacaan putusan kepada yang berkepentingan, permohonan banding Pembanding tersebut telah melampaui waktu / masa banding 14 (empat belas) hari; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa perkara Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. yang diputus pada tanggal 09 Januari 2015 hanya mempunyai tenggat waktu banding sampai tanggal 23 Januari 2015, akan tetapi berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat
dan
diajukan
pada
tanggal 23
Pebruari 2015,
setelah
diperhitungkan permohonan banding Pembanding sudah lewat 30 hari dari batas akhir tenggat waktu banding yang ditentukan oleh Undang-Undang, hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan tata cara banding sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang berbunyi “Permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak boleh diterima, jika tempo tersebut di atas sudah lalu …”, oleh karena berdasarkan Akta Permohonan banding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sudah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari dari batas tenggat waktu yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka
Halaman.4
berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, permohonan banding Pembanding tersebut cacat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan pada Pengadilan Tingkat Banding tidak terpenuhi sehingga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang tidak perlu memeriksa pokok perkara. Menimbang, bahwa perkara gugatan Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang terkait dengan perkara ini. MENGADILI - Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); -
Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian
diputuskan
dalam
sidang
permusyawaratan
Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1436 H, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. dan Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim
Halaman.5
anggota yang sama dan dibantu oleh Hulaesi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Ketua Majelis Ttd. Drs. H. Ma'mur, M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Ttd.
Ttd.
Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Ttd. Hulaesi, S.H., M.H. Perincian Biaya Perkara 1. Materai
: Rp.
6.000,-
2. Redaksi
: Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses
: Rp. 139.000,-
Jumlah
: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Panitera,
Dra. Hj. Siti Maryam
Halaman.6
