PTA.Btn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara: PEMBANDING, umur - tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David M. Agung Aruan, SH., M.H., dan Soltan Aruan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor “David Aruan, S.H., M.H., & Partners”, beralamat di Jl. Chairil Anwar Blok A No. 9, Margahayu Bekasi Timur 17113, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

24 Juli 2015, yang di daftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Register Nomor 157/2015 tanggal 29 – 7 – 2015, dahulu disebut Penggugat sekarang Pembanding; Melawan TERBANDING, umur - tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA DEPOK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., Advokat dan Konsultan Hukum dari “Kantor Ryan Kurniawan & Partners”, beralamat di RA. Kartini II S. Kav. 6 Sektor II Jakarta Selatan Phone (021) 80649062 Fax (021) 80649001, berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

tanggal 7 September 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Register Nomor 189/2015

tanggal 14 – 09 – 2015, dahulu disebut Tergugat sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana

termuat

dalam

Putusan

Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2015/PA.Tng., pada tanggal 24 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) ; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya ; 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan

Agama

Tangerang

Nomor

0000/Pdt.G/2015/PA.Tng.,

yang

menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 24 Juni 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2015 ;

Halaman 2 dari 11 hal. Anonimisasi.Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Membaca memori banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 28 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2015 ; Membaca kontra memori banding tanggal 21 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal

28

September 2015, Kontra

Memori

banding tersebut

telah

diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 30 Nopember 2015 ; Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 11 Februari 2015, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage) ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura, karena itu permohonan banding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (Ontvankelijke Verklaard) ; Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex facti dapat menjatuhkan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, untuk kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama perkara a quo dan atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, tidak sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :


Menimbang, bahwa mengenai perceraian dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan bagian-bagian dari posita dan petitum serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding menyatakan sependapat untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan dengan Penggugat / Pembanding sampai perkara gugatan cerai ini diputus, sebagai mana dimaksud oleh Pasal 22 sampai dengan 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka hal-hal yang diungkap oleh Tergugat / Terbanding dalam jawaban tertulisnya tanggal 22 April 2015 huruf (a) dan (b) dan dalam kontra memori bandingnya pada halaman 3 angka (1.2) dan (1.3) tidak dapat dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa tentang murtadnya Penggugat / Pembanding sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat / Terbanding dalam jawabannya bertanggal 22 April 2015, huruf (c) dan (d) dan dalam kontra memori bandingnya pada angka (1.4) sebagaimana pula atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan perkara a quo pada halaman 34 alenia pertama, kedua dan ketiga, yang pada pokoknya bahwa pernyataan Tergugat /Terbanding tentang adanya perbedaan keyakinan dengan menyatakan Penggugat / Pembanding telah murtad, dinyatakan tidak terbukti dan karena itu harus ditolak, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga dalil Tergugat / Terbanding tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan cerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat /


Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu sudah seharusnya dikabulkan ; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding mengenai harta bersama, sebagaimana pula atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan perkara a quo halaman 36 alenia ketiga sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim tingkat Banding menyatakan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri, oleh karena itu gugatan Penggugat / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard (NO) ; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding mengenai pengasuhan / pemeliharaan anak ( hadhonah), yang mohon agar anak Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Mei 2013, hak pemeliharan / pengasuhan kepada Penggugat / Pembanding ; Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat / Pembanding tersebut Tergugat / Terbanding dalam jawabannya menolak dalil gugatan Penggugat / Pembanding dengan alasan bahwa Penggugat / Pembanding sudah murtad, kemudian Penggugat / Pembanding membantah kalau dikatakan sudah murtad dan menyatakan masih tetap beragama Islam ; Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada halaman 33 dan 34 putusan perkara a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu menetapkan kepada siapa anak diberikan hak pengasuhannya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam menetapkan anak belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka gugatan Penggugat / Pembanding yang Halaman 5 dari 11 hal. Anonimisasi.Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

mohon agar ditetapkan

sebagai

pemegang

hadhonah terhadap anak

bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT patut dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat / Terbanding apabila Penggugat / Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hadhonah, dengan dalil karena Penggugat / Pembading sudah murtad keluar dari Agama Islam, hal ini perlu dibuktikan oleh Tergugat / Terbanding, berdasarkan maksud Pasal 163 HIR. ; Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada halaman 6 menyebutkan bahwa mengenai ketentuan Pasal 105 (a) Jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu dalam hal ini Penggugat / Pembanding telah murtad dan memeluk Agama selain Agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut dengan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 210 K/AG/1996 ; Menimbang, bahwa atas dasar itu Tergugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada halaman 4 angka (1.4) mengemukakan bahwa Penggugat / Pembanding telah murtad, berpindah Agama kembali ke Agama semula yaitu Agama Kristen dengan mengajukan bukti T.8. dan keterangan 1 (satu) orang saksi, atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangan bukti-bukti tersebut sebagai berikut : Menimbang,

bahwa

bukti

T.8.

yaitu

photo

copy

Dokumen

Permandian Gereja Bethel Indonesia Nomor 00175/BPT/II A 008/07-06 hari Minggu tanggal 2 Juli 2006, bukti ini telah dinazegellen. Namun tidak ada aslinya dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa berdasarkan Pasal 1888 B.W. menegaskan bahwa suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan aslinya. Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 menyebutkan bahwa photo copy itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah ternyata bahwa photo copy itu sesuai dengan bukti aslinya, bahwa selain terhadap bukti T.8. tersebut, isinya menerangkan peristiwanya terjadi pada tahun 2006, jelasnya tanggal 2 Juli 2006. Hal mana sudah diakui oleh Tergugat / Terbanding bahwa sebelum menikah dengan Penggugat / Pembanding, yang Halaman 6 dari 11 hal. Anonimisasi.Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

bersangkutan memang beragama Kristen (belum beragama Islam). Hal ini relevan bila dihubungkan dengan bukti T.2. (photo copy) kartu keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2011, dimana Penggugat / Pembanding masih tercatat dalam status beragama Kristen, pada hal berdasarkan bukti T.2. yang bersesuaian dengan bukti T.1. yakni photo copy kutipan akta nikah Nomor 040/40/5/2012 tanggal 9 Januari 2012, isinya menegaskan bahwa Penggugat / Pembanding menikah dengan Tergugat / Terbanding tanggal 8 Januari 2012 dalam status Penggugat / Pembanding beragama Islam. Dengan demikian pada bukti T.8. tersbut terjadi sebelum Penggugat / Pembanding beragama Islam, karenanya bukti T.8. tidak dapat dijadikan bukti tentang murtadnya Penggugat / Pembanding dan dengan demikian harus ditolak ; Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi yang dijadikan oleh Tergugat / Terbanding dalam memperkuat dalilnya yang menyatakan Penggugat / Pembanding telah murtad adalah saksi Antias Palasara bin Yon Sudjianto sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya. Saksi hadir ketika Penggugat / Pembanding menikah dengan Tergugat / Terbanding pada tanggal 8 Januari 2012, waktu itu Penggugat / Pembanding awalnya beragama Kristen, tapi pernikahannya secara Islam, dan kemudian Penggugat / Pembanding sudah kembali lagi ke Agama semula (Kristen). Hal ini saksi ketahui dari sopir Penggugat / Pembanding, bahwa terhadap kesaksian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa didukung bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, karena sesuai azas dalam Hukum Acara Perdata menyatakan unus testis nullus testis sebagaimana dimaksud Pasal 169 HIR. Jo. Pasal 1905 B.W. bahwa seorang saksi bukan saksi. Bahwa selain itu keterangan saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat / Pembanding sudah kembali ke Agama semula (Kristen) bahwa atas pengetahuannya sendiri, tetapi dari orang lain yaitu sopirnya Penggugat / Pembanding. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata ditegaskan keterangan saksi yang diberikan di persidangan bukan atas pengetahuannya sendiri, tetapi didengar dari orang lain, dikenal dengan saksi testimonium de


auditu, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971, kedudukan saksi yang de auditu tersebut tidak dapat dipertimbangkan ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tidak kuat / cacat atau lemah, karena itu bukti T.8. dan keterangan saksi tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara a quo pada halaman 34 pada alenia pertama, kedua dan ketiga sudah tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, karenanya dalil Tergugat / Terbanding tentang murtadnya Penggugat / Pembanding harus ditolak ; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

dalil

bantahan

Tergugat

/

Terbanding tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat / Pembanding yang mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 26 Mei 2013 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 14974/KLU/JS/2013 tanggal 25 Juli 2013, bukti P3 ditetapkan pada Penggugat / Pembanding dan oleh karena

anak tersebut selama ini sudah berada pada Penggugat /

Pembanding harus dikabulkan ; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak tersebut, berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Tangerang tanggal 22 April 2015. Penggugat / Pembanding telah mencabutnya sebagaimana pada posita angka 16 dan petitum angka 4, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat / Pembanding dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkawinan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Halaman 8 dari 11 hal. Anonimisasi.Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Palmerah Jakarta Barat dan saat ini Penggugat / Pembanding bertempat tinggal di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang sedangkan Tergugat / Terbanding bertempat tinggal di Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kontor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 291/Pdt.G/2015/ PA.Tng., tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1437 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan banding di bawah ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Pembanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat / Pembanding ; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dali syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI -

Menerima Permohonan Banding Pembanding ;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/ 2015/PA.Tng., tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 Hijriyah ; Dengan Mengadili Sendiri 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; Halaman 9 dari 11 hal. Anonimisasi.Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) ; 3. Menetapkan

anak

Penggugat

dan

Tergugat

bernama

ANAK

PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir tangal 26 Mei 2013 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhonah) Penggugat ; 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat ; 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; 8. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Zainal Arifin, M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H., Hakim-hakim Tinggi sebagai Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim


Anggota dan Hulaesi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang berperkara ; Hakim Ketua, Ttd. Drs. H. Zainal Arifin, M.H. Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.

Drs. Hj. Ida Hamidah, M.H.

Panitera Pengganti, Ttd. Hulaesi, S.H., M.H. Perincian Biaya: 1. Biaya Proses

Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Biaya Materai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Panitera,

Drs. H. M. Nawawi, M.H.


PTA.Btn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents