PUTUSAN Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), alamat KOTA
SERANG
dahulu
sebagai
Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kota Serang, alamat KOTA SERANG kuasa kepada
dalam hal ini memberi
Isbandari, S.H.
Advokat &
Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM Isbandari & Rekan yang beralamat di Jl. KH. Syam'un No. 15, Kotabaru, Kota Serang,
berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 22 Juni 2015,
dahulu sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2015/PA.Srg, tanggal 26 Mei 2015 M.
bertepatan dengan tanggal 08 Sya’ban 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) menjatuhkan
talak
satu
raj’i
terhadap
Termohon
untuk Konvensi
(PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 3. Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Serang
untuk
menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut’ah kepada
Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa
iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; 4. Menetapkan
seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya; 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak tersebut
setiap bulannya minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan; 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Membaca surat pernyataan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama
Serang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan
secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015; Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 15 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 16 Juni 2015, Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 16 Juni 2015 dan Kontra Memori Banding yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanggal 03 Juli 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 03 Juli 2015, Kontra Memori Banding
tersebut diberitahukan kepada pihak lawan
tanggal 27 Juli 2015; Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, yang menyatakan bahwa
Termohon
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding
telah
memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 29 Juli 2015 dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memeriksa berkas perkara Banding pada tanggal 05 Agustus 2015;
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai judex facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang
pada Pengadilan
Tingkat
Banding. Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat mulai dari alasan permohonan yang diajukan oleh Terbanding, Jawaban dan gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Pembanding, replik dan jawaban gugat balik Terbanding, duplik dan replik gugat balik Pembanding dan alatalat bukti, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun yang diajukan oleh Terbanding, serta salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut: DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis lagi karena masalah tempat tinggal bersama yang menuruti keinginan Pemohon/Terbanding untuk menjadi satu di rumah orang tuanya di Jl. KH.Sochari Cijawa Gede dengan alasan ingin merawat orang tua (ibu Pemohon/Terbanding) yang tinggal sendirian
hanya
dengan
Termohon/Pembanding
tidak
pembantu
rumah
sepenuhnya
tangga,
menyetujuinya,
sedangkan sehingga
Termohon/Pembanding menahan perasaan ibarat api di dalam sekam, yang sewaktu waktu bisa membakar apabila ada suatu masalah dengan ibu Pemohon/Terbanding walaupun masalah itu sepele atau kecil;
Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Menimbang, bahwa kondisi Termohon/Pembanding dengan Ibu Pemohon/ Terbanding sebagaimana tersebut di atas yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2013, dimana Termohon/ Pembanding merasa diusir oleh ibu Pemohon/Terbanding, kemudian pulang kembali ke rumah orang tua Termohon/Pembanding di KOTA SERANG, yang sampai saat ini tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon/Terbanding di KOTA SERANG, walaupun telah berkali-kali Pemohon/Terbanding mengajak Termohon/Pembanding pulang ke
rumah
orang
Termohon/Pembanding
tuanya
di
KOTA
tidak
mau,
bahkan
SERANG, untuk
akan
membujuk
tetapi agar
Termohon/Pembanding mau pulang ke rumah tempat tinggal bersama, Pemohon/Terbanding telah mengutus 2 (dua) orang yang di tuakan yaitu SAKSI DAN SAKSI II, akan tetapi tidak berhasil juga; Menimbang,
bahwa
kondisi
rumah
tangga
antara
Pemohon/
Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang diwarnai percekcokan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Pemohon/Terbanding tetap tinggal di rumah orang tuanya di KOTA SERANG, sedangkan Termohon/Pembanding tinggal di rumah orang tuanya juga di KOTA SERANG, sehingga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, kondisi yang sedemikian rupa dapat dikatagorikan pernikahan mereka sudah pecah
(marriage breakdown)
Yurisprudensi
Republik
Mahkamah
Agung
K/AG/1999, tanggal 8 Juni 1999 dan Maret
1999,
permohonan
Indonesia
berdasarkan Nomor:
1287-
Nomor 237-K/AG/1998 tanggal 17
Pemohon/
Terbanding
telah
memenuhi
syarat/alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di
Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pernikahan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi; Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi yang lainnya sudah sesuai dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, oleh karenanya pertimbanganpertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa dalam gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat/ Pembanding menuntut 3 (tiga) hal, pertama Pengembalian hutang Tergugat/ Terbanding kepada Penggugat/Pembanding semasa dalam perkawinannya, akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan hutang yang mana, nominalnya berapa tidak jelas, terhadap tuntutan yang tidak jelas seperti tersebut di atas dapat dikatagorikan sebagai tuntutan yang obsur libel (kabur), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan baik dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding; Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding yang kedua adalah masalah Mut’ah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000., (lima belas juta rupiah) akan tetapi Tergugat/Terbanding menolaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena mut’ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban bekas suami yang mentalak raj’i
isterinya,
maka
Tergugat/Terbanding berkewajiban membayar mut’ah dan nafkah iddah Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
tersebut yang besaran/nominalnya disesuaikan dengan kemampuan suami, jerih payah isteri dalam
berumah tangga mendampingi suami, dan
kelayakan biaya hidup seseorang pada umumnya; Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dapat dikatagorikan sebagai orang yang mampu, sedang Penggugat/Pembanding
sebagai
seorang
isteri
yang
telah
berjasa
mendampingi Tergugat/Terbanding sebagai suaminya selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Penggugat/ Pembanding pantas untuk diberikan mut’ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa iddah sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa tuntutan yang ketiga adalah masalah nafkah anak, yang dituntutnya sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, demi kepentingan tumbuh kembang anak agar menjadi anak yang sehat lahir dan batin sesuai cita-cita Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding selaku orang tuanya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat cukup layak dan adil jika nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan tuntutan nafkah anak,
maka terlebih dahulu harus ditetapkan
kepada siapa hak hadlonah atas anak tersebut harus diberikan, karena dalam petitum gugatan rekonvensi tidak ada tuntutan pemeliharaan anak (hadlonah) oleh Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena secara de facto saat ini anak yang bernama M. Azka Amrullah umur 5 tahun
sudah berada pada
pemeliharaan Penggugat/Pembanding dan tidak diminta secara jelas hak Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
pemeliharaan
anak
tersebut
oleh
pihak
Tergugat/Terbanding,
maka
berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan demi masa depan serta tumbuh kembang yang baik anak yang belum mumayyiz tersebut, akan lebih maslahat apabila Penggugat/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak tersebut sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz; Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang kaitannya dengan mut’ah, nafkah iddah dan nafkah seorang anak menurut Majjelis Hakim Tingkat Banding tidak sesuai dan bahkan di bawah kemampuan Tergugat/Terbanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0271/Pdt.G/2015/PA. Srg. tanggal 26 Mei 2015 M/8 Sya’ban 1436 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Banding di bawah ini; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding
harus
dibebankan
kepada
Termohon
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding. Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1.
Menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
2.
Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0271/Pdt.G/ Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
2015/PA.Srg. tanggal 26 Mei 2015 M bertepatan tanggal 08 Sya’ban 1436 H; DENGAN MENGADILI SENDIRI Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Ilham Amrullah bin H. Rachmat) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (Yayan Inriyani binti H. Rusman Hidayat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 3. Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Serang
untuk
menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan
gugatan
Penggugat
Rekonvensi/Pembanding
untuk
sebagian ; 2. Menetapkan
Tergugat
Rekonvensi/Terbanding
harus
memberikan
sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai akibat perceraian/talak berupa: 2.1. Mut’ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah); 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus 3.
ribu rupiah);
Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut’ah dan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagaimana dictum amar putusan Nomor 2 (dua) tersebut di atas;
4.
Menetapkan seorang anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama M. Azka Amrullah, umur 5 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya, tanpa menghilangkan Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah kandungnya; 5.
Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus memberi nafkah seorang anak tersebut setiap bulannya minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
6.
Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak sebagaimana dictum/amar putusan Nomor 5 (lima) tersebut di atas;
7.
Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang lain dan atau selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Membebankan
kepada
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/
Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -
Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1436 H, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. dan Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1436 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Usman MS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;
Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Ketua Majelis,
Drs. H. Ma'mur, M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Drs.H. Mohammad Chanif, S.H.,M.H.
Drs.H. Endang Muchlish,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,
Drs. Usman MS, S.H.
Perincian Biaya Perkara : 1. Materai
Rp
6.000,-
2. Redaksi
Rp
5.000,-
3. Biaya Proses/adm lainnya Rp 139.000,JUMLAH
Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
