PUTUSAN NOMOR 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara: PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat
tinggal
di
KABUPATEN
LEBAK, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal
di
KABUPATEN
LEBAK,
semula
sebagai Penggugat sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 157/Pdt.G/2015/PA. Rks, Tanggal 1 Juni 2015 Miladiyah,bertepatan dengan Tanggal 14 Sya’ban 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING); 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada petugas pencatat nikah
Kantor Urusan Agama Kec. Cibadak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015, Tergugat
telah mengajukan banding atas
putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 157/Pdt.G/2015/PA. Rks Tanggal 1 Juni 2015. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015; Membaca Memori banding Pembanding tanggal 8 Juli 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung
pada hari
Kamis, tanggal 9 Juli 2015 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Nomor 157/Pdt.G/2015/PA. Rks Pembanding/
Tergugat
keberatan
tidak
diberi
kesempatan
bahwa untuk
memberikan jawaban secara tertulis melainkan menjawab secara lisan dan tetap tidak mau menceraikan dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juli 2015 Membaca
surat
keterangan
Panitera
Pengadilan
Rangkasbitung tertanggal 23 Juli 2015 dan 27 Juli 2015
Agama yang
menyatakan, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage); Membaca surat klarifikasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Lebak
Nomor
Kd.28.03/2/HM.00/2602/2015
tanggal
27
Agustus 2015, atas jawaban surat minta klarifikasi dari Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor W27-A/1729/HK.05/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan Nomor Kd.28.03/1/KP.01.2/0534.a/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 yang tidak benar ditanda tangani dan tidak dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama
Kabupaten
Lebak
dengan
suratnya
Nomor
Kd.28.03/2/
Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn
HM.00/2020/2015 tertanggal 08 Juli 2015; Membaca surat klarifikasi Surat Izin Cerai. Nomor Kd.28.03/2/ HM.00/2602/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Kabupaten lebak; 1. Bahwa lampiran IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kegewaian Negara, Surat keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor Kd.28.03/1/KP.01.2/0534.a/2015, tanggal 26 Pebruari 2015, kepada TERBANDING. Kami tidak pernah menanda tangani surat tersebut. 2. Adapun surat kedua yaitu Surat Keterangan Nomor : Kd.28.03/2/ HM.00/2020/2015 tanggal 08 Juli 2015 adalah benar kami buat dan kami tanda tangani dengan penuh tanggung jawab. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan cara seksama berkas perkara a quo secara substansial apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung dalam perkara a quo telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mempertahankannya untuk dijadikan pertimbangan sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama
Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn
berpendapat perlu mempertimbangkan keberatan Tergugat / Pembanding dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan dan amar putusan disebabkan Tergugat/Pembanding menjawab secara lisan tidak secara tertulis; 2. Bahwa izin bercerai yang diperoleh Penggugat/Terbanding dari atasannya Nomor Kd.28.03/1/KP.01.2/0534.a/2015 tanggal 26 Pebruari 2015, setelah dikonfirmasi oleh Tergugat/Pembanding di Kantor Kementerian
Agama
Kabupaten
Lebak,
ternyata
pihak
yang
bersangkutan tidak pernah mengeluarkan surat Keputusan izin cerai terhadap
Penggugat/Terbanding
tersebut,
berdasarkan
Surat
Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor Kd.28.03/2/HM.00/2020/2015 tertanggal 08 Juli 2015; 3. Bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan gugatan rekonvensi meminta tebusan khuluk yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan/iwadl kepada dan atas persetujuan suami KHI Pasal 1 huruf (i); Menimbang bahwa keberatan-keberatan dari Tergugat/Pembanding tersebut, oleh Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang bahwa terhadap keberatan pertama diatas setelah dilihat dalam berita acara sidang tanggal 27 April 2015 halaman 14 Majelis Hakim tingkat pertama telah mengajukan pertanyaan dalam sidang apakah saudara akan mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis, dijawab oleh Tergugat/Pembanding saya akan mengajukan jawaban secara lisan, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dan sudah benar dalam Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn
beracara dengan memberi pilihan untuk menjawab gugatan Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/Pembanding, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding harus dikesampingkan. Menimbang bahwa keberatan kedua dari Tergugat/Pembanding tersebut diatas bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten
Lebak
Nomor
Kd.28.03/1/KP.01.2/0534.a/2015
tanggal 26 Pebruari 2015 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian, dan dalam memori banding Tergugat/Pembanding membantah surat tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Nomor Kd.28.03/2/ HM.00/2020/2015 tertanggal 08 Juli 2015, isinya menerangkan bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak tidak pernah menanda tangani surat Keputusan izin Perceraian Nomor Kd.28.03/2/ HM.00/2020/2015 tertanggal 08 Juli 2015 kepada TERBANDING NIP. 1982022720071002002. Selanjutnya oleh Majelis Hakim tingkat banding perlu mengklarifikasi dua surat yang bertentangan tersebut dengan mengirimkan surat ke Kementerian Agama kabupaten Lebak dengan Nomor surat W27-A/1729/HK.05/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015, dan jawaban surat klarifikasi telah diterima oleh Majelis Hakim tingkat banding tanggal 7 Oktober 2015 dalam surat jawaban Kementerian Agama Kabupaten Agustus
Lebak
2015
Nomor
isinya
Kd.28.03/2/HM.00/2602/2015
menyebutkan
bahwa
tanggal
Kementerian
27
Agama
Kabupaten Lebak tidak pernah menanda tangani dan mengeluarkan surat tersebut Nomor
Kd.28.03/1/KP.01.2/0534.a/2015 tanggal 26 Pebruari
2015, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa setelah memperhatikan dengan cermat bahwa proses surat izin tersebut dikeluarkan hanya 1 (satu) hari yaitu permohonannya tanggal 25 Pebruari 2015 dan penerbitan surat izin tanggal 26 Pebruari 2015 suatu prosedur yang tidak sesuai dengan aturan PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dimana sebelum mengeluarkan izin atasan lebih dulu kedua belah pihak diperiksa atasan, dan sesuai dengan jawaban klarifikasi surat tersebut diatas, Majelis Hakim Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn
tingkat banding khusus masalah izin atasan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan menyatakan bahwa surat izin dari atasan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah dinyatakan tidak pernah menanda tangani dan mengeluarkan surat tersebut, dengan demikian surat izin atasan sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai dinyatakan tidak memiliki izin atasan. karena surat tersebut telah dinyatakan diluar tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Lebak berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten
Lebak
Nomor
Kd.28.03/2/
HM.00/2020/2015
tertanggal 08 Juli 2015 dan surat klarifikasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor Kd.28.03/2/HM.00/2602/2015 tanggal 27 Agustus 2015 a quo, dan segala resiko menjadi tanggung jawab Penggugat/Terbanding sebagai pegawai negeri sipil; Menimbang bahwa masalah surat izin atasan bukan termasuk hukum acara dalam berperkara, hanya merupakan aturan bagi seorang pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian. oleh karena itu alasan
perceraian
tersebut
tetap
berlaku
dan
akan
menambah
pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui dengan klausul, maka dengan demikian pengakuan tersebut merupakan pembuktian awal, dan untuk menguatkan bukti permulaan harus ditambah dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti saksi dua orang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut sama dan sejalan dengan dalil gugatan, yaitu Tergugat/Pembanding kurang tanggung jawab dalam menyerahkan nafkah, kurang transparan dan telah pisah kamar dan jarang berkomunikasi atau diam-diaman tidak saling menegur dalam rumah. serta Penggugat sudah tidak senang lagi dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat; Menimbang bahwa keberatan ketiga Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan gugatan rekonvensi meminta tebusan
Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn
khuluk yaitu
perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan
memberikan tebusan/iwadl kepada dan atas persetujuan suami.KHI Pasal 1 huruf (i), Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan bahwa gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, dan perkara ini atas keinginan isteri dengan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding, oleh karena itu rekonvensi yang diajukan pada tingkat banding tidak dapat diterima; Menimbang, pertimbangan Rangkasbitung
bahwa
tersebut
berdasarkan
diatas,
maka
tambahan
putusan
pertimbangan-
Pengadilan
Agama
Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Rks, tanggal 01 Juni 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1436 Hijriah tersebut harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ; Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI - Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; - Menguatkan
putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor
157/Pdt.G/2015/PA.Rks, tanggal 01 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1436 Hijriah ; - Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/ Pembanding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1436 Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn
Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, DR. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum dan H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. E. Ali Mansur Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Ketua Majelis ttd Drs. H. Muhsin Halim, S.H., MH. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
ttd
ttd
DR.H.Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum. H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, ttd Drs. H. E. Ali Mansur Perincian biaya perkara : 1. Redaksi 2. Materai 3. Biaya Proses Jumlah
: Rp 5.000 : Rp 6.000 : Rp 139.000 : Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya : Panitera
Dra. Hj. Siti Maryam
Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn
