PUTUSAN Nomor : 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SERANG, selanjutnya disebut
Termohon
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding; MELAWAN TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SERANG, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Serang Nomor : 0000/Pdt.G/2014/PA.Srg tanggal 10 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang pengadilan Agama Serang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur untuk dicatat di dalam buku register yang telah disediakan untuk itu; DALAM REKONPENSI : 1.
Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) untuk sebagian;
2.
Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) sebagai akibat cerai talak mut’ah berupa perhiasan emas murni seberat 5 gram, dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3. 000.000.- (tiga juta rupiah);
3.
Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) hak-hak Penggugat Rekonvensi (Termohon Konpensi) sebagai akibat cerai talak mut’ah berupa perhiasan emas murni seberat 5 gram, dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
4.
Menetapkan Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) sebagai pemegang hak asuh/hadhonah 3 (tiga) orang anak PEMBANDING ;
5.
enetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut minimal perbulan sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dewasa/mandiri ;
6.
Menetapkan harta benda yang terdiri dari : 6.1. Sebidang tanah ukuran satu unit rumah yang terletak di KOTA SERANG, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah selatan
: rumah milik
Sebelah utara
: rumah milik
Sebelah timur
: jalan komplek;
Sebelah barat
: rumah milik 6.2. 2 (dua) buah motor 1. Motor merek
Honda Beat No Polisi A 4402 B warna merah, tahun 2007, dan 2. Motor Sizuki Smash No. Polisi 2742 BC warna hitam tahun 2007; Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) dan Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut, ½ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dan ½ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) secara natura dan sukarela, jika tidak maka akan dibagi dengan cara eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara Kota/Kabupaten Serang; Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.00/Pdt.G/2015/PTA. Btn.
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) selain dan selebihnya; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : - Membebankan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 741.000.- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015; Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 13 Januari 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tanggal 13 Januari 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Januari 2015. Dan pihak Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 3 Pebruari 2015, dan salinan kontra memori banding telah pula diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 6 Pebruari 2015; Bahwa Pembanding telah mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 9 Pebruari 2015 sedang Terbanding pada tanggal 10 02-2015 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk membaca berkas perkara banding tersebut; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai yudex facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil kepada para pihak, maka perlu memeriksa ulang terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sebagai bahan untuk dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;
Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.00/Pdt.G/2015/PTA. Btn.
DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama dalam perkara a quo pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui karena sudah tepat dan benar karena itu dapat diambil alih sebagai pendapat sendiri, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Terbanding dan masih berkeyakinan rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih dapat diperbaiki jika permohonan perceraian yang diajukan Terbanding tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan masih banyak jalan keluar untuk memperbaiki rumah tangga Pembanding dan Terbanding karena keinginan bercerai hanya satu pihak saja. sehingga alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi; Menimbang,
bahwa
keberatan
Pembanding
tersebut
tidak
dapat
dipertimbangkan lagi karena Pembanding dipersidangan tingkat pertama sudah mengakui sejak juli 2012 kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan bahkan seminggu setelah menikah dan setiap punya anak selalu berantem dan selain itu pernah juga terjadi perselisihan dan keributan pada tanggal 27 April 2014 dikarenakan ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pembanding sehingga Terbanding keluar dari rumah kediaman bersama karena didesak oleh Ketua RT dan Ketua RW karena Pembanding telah dianiaya dan disakiti oleh Terbanding kemudian di hadapan Pak RT dan Pak RW Terbanding mengatakan bahwa Terbanding sudah tidak cinta dan tidak sayang lagi pada Pembanding. Bahwa hal tersebut merupakan pengakuan murni dari Pembanding dan pengakuan mengandung nilai Pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bendend) karena itu bersifat menentukan (beslident) sehingga dalil Terbanding sebagaimana terurai dalam permohonannya pada angka 4, 5 dan 6 yang saling terkait satu sama lain harus dinyatakan terbukti (Pasal 174 HIR). Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab Ahkam Al Qur’an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :
فإن أقر بما دعي عليه لزمه مااقربه
Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.00/Pdt.G/2015/PTA. Btn.
Artinya : Apabila dia (Tergugat) mengakui atas apa yang didakwakan pada dirinya maka Hakim memutus perkaranya berdasarkan pengakuannya itu; Menimbang, bahwa meskipun Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding tetapi senyatanya rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat disatukan lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 27 April 2014 dan Terbanding tetap bersikeras tidak ingin bersatu lagi dengan Pembanding oleh karena itu telah terbukti rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah karena hati keduanya sulit untuk dipersatukan kembali. Hal ini sejalan denganYurisprudensii Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360 K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya menegaskan bahwa tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ternyata rumah tangga yang dibangun oleh suami isteri ( Terbanding dan Pembanding) sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan dan dirukunkan kembali. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1975 tanggal 26 Maret 1997 yang dimbil alih menjadi pendapat sendiri menyatakan kalau suami isteri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka terbukti rumah tangga tersebut sudah pecah sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Srg tanggal 10 Desember 2014 dalam Konvensi harus dikuatkan;
DALAM REKONVENSI ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, pertimbangan hukum, sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo maka majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sepenuhnya sependapat dan tidak menyetujui atas apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan
Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.00/Pdt.G/2015/PTA. Btn.
Mut’ah berupa 100 gram emas murni kepada Terbanding bila dibanding dengan gaji/penghasilan Terbanding berdasarkan bukti P2 dan P3 setiap bulan sebesar Rp
2.500.000,-
(dua
juta
lima
ratus
ribu
rupiah)
dan
Penggugat
Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Terbanding berpenghasilan lebih dari itu maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di luar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding diimbangi dengan kebutuhan yang layak dalam kondisi seperti sekarang ini keadaan ekonomi dan meningkatnya harga bahan pokok maka ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak mendapat nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp 3.750.000,(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Mut’ah berupa emas murni seberat 5 gram. Oleh karenanya kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum dan diperintahkan untuk membayar nafkah selama masa iddah dan Mut’ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Menimbang bahwa, mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Terhadap tuntutan tersebut
Tergugat
Rekonvensi/Terbanding
dipersidangan
tingkat
pertama
menyatakan tetap bertanggung jawab atas nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Bahwa atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dengan amar putusan sebagaimana terurai pada angka 4 dan 5. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang bahwa, apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hadhonah/hak asuh atas 3 (tiga) orang anak PEMBANDING DENGAN TERBANDING dasarnya karena saat ini ketiga anak tersebut
sudah
berada
Rekonvensi/Pembanding
dalam
kemudian
pemeliharaan Tergugat
dan
ikut
Penggugat
Rekonvensi/Terbanding
tidak
mempersoalkan lagi keberadaan anak tersebut serta tidak ada pernyataan keberatannya baik dalam jawaban maupun dalam kontra memori bandingnya maka dipandang sudah selayaknya dan sepatutnya demi kepentingan anak itu sendiri serta kedekatannya dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penetapan hak hadhonah/pengasuhan 3 (tiga) Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.00/Pdt.G/2015/PTA. Btn.
orang anak tersebut adalah hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding meskipun dalam gugatan rekonvensinya tidak mencantumkan petitum mengenai hal itu. Menimbang, bahwa adapun mengenai besaran nafkah/biaya hadhonah tersebut apabila dibanding dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berdasarkan pada bukti P3 dan P4 tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila dihubungkan dengan kondisi ekonomi saat ini secara umum (kenaikan harga bahan pokok) maka dipandang layak dan patut ditetapkan setiap bulan sebesar Rp 2.000 000.-(dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Kerena itu kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding diperintahkan untuk memberikan nafkah tersebut melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Menimbang, bahwa mengenai harta bersama atas dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 34 pada alinea kedua, ketiga dan keempat mengenai satu unit rumah yang terletak di Bumi Agung Permai Blok X1 Nomor 12 Rt. 009 Rw 018 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah selatan
: rumah milik
Sebelah utara
: rumah milik
Sebelah timur
: jalan komplek;
Sebelah barat
: rumah milik
Yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding ternyata saat ini masih kredit dengan PT. Bank Tabungan Negara (persero) sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun (saat ini belum lunas sisanya 5 tahun) karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama memperhitungkan yang termasuk harta bersama antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah kredit yang sudah dibayar atau dilunasi yaitu sebesar Rp 38.784 000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Apabila dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Terugagat Rekonvensi/Terbanding maka masing masing memperoleh sebesar Rp 19.392.000,- (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan berdasarkan bukti T 16 kredit tersebut selama 180 bulan (15 tahun) yang jatuh tempo berakhir pada tanggal 9 Juli 2019 sisanya yang 5 tahun belum lunas tidak termasuk harta bersama.dan masing masing pihak mempunyai hak untuk meneruskan kredit yang masih tersisa itu. Namun dalam Amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara a quo pada angka 6.1 tidak mencantumkan apa yang dipertimbangkan tersebut. Karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.00/Pdt.G/2015/PTA. Btn.
Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T 16 terbukti obyek sengketa tersebut jenis kredit KPR Pembelian Rumah jangka waktu kredit 180 bulan jatuh tempo kredit tanggal 9 Juli 2019 angsuran perbulan Rp 323. 300-. (tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) perbulan tempo pembayaran tiap tanggal 7 setiap bulan jenis agunan kredit tanah dan bangunan luas tanah/bangunan 29/60 M2 terletak di Bumi Agung Permai 1 Blok X.1 Nomor 12 kepemilikan SHGB. pada pengembang ARIA AGUNG dengan surat perjanjian kredit Nomor 00047-01-02031272-6 Kantor Cabang Cilegon maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sejak dilakukan akad kredit dengan pihak pengembang Aria Agung tanggal 9 Juli 2004, maka kepemilikan rumah obyek sengketa tersebut di atas, telah sah menjadi milik kedua belah pihak berperkara, namun demikian pada saat yang sama untuk pembayaran rumah tersebut telah dilakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Tabungan Negara dengan pokok kredit sebesar Rp 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diangsur selama 15 Tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp 323.300,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) oleh karena itu kewajiban kedua belah pihak berperkara untuk membayar kredit/hutang KPR BTN tersebut, dan karena pinjaman tersebut baru diangsur selama 10 (sepuluh) tahun maka sisa pinjaman/angsuran 5 (lima) tahun ke depan tetap menjadi kewajiban kedua belah pihak berperkara untuk melunasinya, yang jumlah pastinya harus dikonfirmasi ke pihak BTN; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa berupa rumah tersebut diatas adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan sekaligus sisa pinjaman KPR BTN tersebut juga menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian kedua belah pihak harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut, masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dan kepada kedua belah pihak dihukum pula untuk melunasi hutang bersama tersebut; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang emas batangan seberat 15 gram dan 10 gram sebagaimana pada bukti T 11 dan T 12 hal ini telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.00/Pdt.G/2015/PTA. Btn.
selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujuinya karena sudah tepat dan benar untuk itu diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, karenanya pula gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam hal ini harus ditolak. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang dua buah kendaraan roda dua masing masing merek Honda Beat Nomor Polisi A 4402 B warna merah tahun 2007 dan Merek Suzuki Smash dengan Nomor Polisi A 2742 BC warna hitam tahun 2007 telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan hal ini telah pula dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui karena sudah tepat dan benar untuk itu diambil alih menjadi pendapat sendiri. Karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing masing berhak memperoleh separuh bagian, dan kepada kedua belah pihak dihukum untuk membagi harta bersama tersebut. Adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar harta tersebut diserahkan untuk anak anak karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka tuntutan tersebut harus dikesampingkan; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2014/. Srg tanggal 10 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1436 H dalam bagian Rekonvensi tidak dapat dipertahankan kerenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini; KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding; Memperhatikan, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.00/Pdt.G/2015/PTA. Btn.
MENGADILI - Menerima Permohonan Banding Pembanding. DALAM KONVENSI
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Serang
Nomor
0000/Pdt.G/2014/PA.Srg tanggal 10 Desember 2014 M. bertepatan dengan Tanggal 17 Shafar 1436 H. yang dimohonkan banding; DALAM REKONVENSI
Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Serang
Nomor
0000/Pdt.G/2014/PA.Srg. tanggal 10 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 H yang dimohonkan Banding; DENGAN MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian. 2. Menetapkan hak hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai akibat cerai talak sebagai berikut; -
Nafkah selama masa Iddah seluruhnya Rp 3.750.000,- ( tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
-
Mut’ah berupa perhiasan emas murni seberat 5 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai akibat cerai talak sebagai berikut; - Nafkah selama masa Iddah seluruhnya Rp 3.750.000,- ( tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); - Mut’ah berupa perhiasan emas murni seberat 5 gram; 4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak asuh/hadhonah atas 3 (tiga) orang anak; 5. Menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut minimal perbulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berusia dewasa (umur 21 tahun). 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut di atas, setiap bulan minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak anak tersebut berusia dewasa. Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.00/Pdt.G/2015/PTA. Btn.
7. Menetapkan harta benda berupa : 7.1 Sebidang tanah berikut satu unit rumah di atasnya dengan luas bangunan/tanah 29/60 M2 terletak di Bumi Agung Permai 1. Blok X.1 Nomor 12 Rt. 09 Rw. 18. Kelurahan Unyur Kecamatan Kota Serang dengan batas batas sebagai berikut ; Sebelah selatan
: rumah milik
ebelah utara
: rumah milik
Sebelah timur
: jalan komplek;
Sebelah barat
: rumah milik
7.2 2 (dua) buah kendaraan bermotor roda dua yaitu ; - 1. Merek Honda Beat dengan Nomor Polisi A. 4402 B. warna merah tahun 2007; - 1 Merek Suzuki Smash dengan Nomor Polisi A. 2742 BC warna hitam tahun 2007; adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan masing-masing berhak mendapat separuh bagian; 8. Menetapkan sisa pinjaman KPR BTN pada BTN Cabang Cilegon sebagai pelunasan cicilan kredit rumah tersebut, selama kurang lebih 5 (lima) tahun ke depan sampai jangka waktu tahun 2019 adalah hutang bersama Penggugat
Rekonvensi/Pembanding
dan
Tergugat
Rekonvensi/
Terbanding; 9. Menghukum
Penggugat
Rekonvensi/Pembanding
dan
Tergugat
Rekonvensi/Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 7.1 dan 7.2, separoh bagian untuk Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan separoh bagian untuk Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum melalui Kontor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai bagian masing-masing; 10. Menghukum
Penggugat
Rekonvensi/Pembanding
dan
Tergugat
Rekonvensi/Terbanding secara bersama sama untuk melunasi hutang kepada BTN. Cabang Cilegon sebagaimana terurai pada diktum angka 8 (delapan) di atas;
Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.00/Pdt.G/2015/PTA. Btn.
11. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Membebankan
kepada
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/
Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 741.000,-.(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah); - Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 H, oleh Drs.H. Maftuh Abubakar., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Choiran., M.H. dan Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Aswadi., S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara Ketua Majelis, ttd Drs.H. Maftuh Abubakar., S.H., M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
ttd
ttd
Drs. H. Ahmad Choiran., M.H.
Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H, M.H.
Panitera Pengganti, ttd Aswadi., S.Ag
Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.00/Pdt.G/2015/PTA. Btn.
Perincian Biaya Perkara : 1. Materai
:
Rp
6.000,-
2. Redaksi
:
Rp
5.000,-
3. Biaya Proses
:
Rp 139.000,-
:
Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Jumlah
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh Panitera,
Dra. Hj. Siti Maryam
Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.00/Pdt.G/2015/PTA. Btn.
