PTA.Btn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata

pada tingkat banding dalam persidangan Majelis

telah

menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh: PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta 1 Sepember 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal semula di Kota Tangerang, Propinsi Banten, kemudian dirubah di Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatra Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Juni 2015 terdaftar dalam register Nomor 143/2015 tanggal 23 Juni 2015,

dalam hal ini

memberi

S.H.,

kuasa

kepada

Walim,

M.H.,

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum (Law Offfice) WALIM, S.H. & REKAN beralamat di Cluster Paradiso Residence Blok A No. 12 RT. 003 RW. 004 Jalan Raya Bayur Kali (Masjid Pintu 1000) Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten,

semula

sebagai

Tergugat,

sekarang

sebagai

Pembanding; MELAWAN: TERBANDING, lahir tanggal 20 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2015 terdaftar dalam register Nomor 150/2015 tanggal 6 Juli 2015, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumardi, S.H., M.H., Tedi Heriandi, S.H., Tarya, S.H. para Advokat pada Firma Hukum (Law Firm) SUMARDI & REKAN beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Modernland Blok CR No. 33 Kota

Tangerang, Propinsi Banten semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tng, tanggal 10 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sha’ban 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: I.

DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirim

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang, Kantor Urusan Agama’ Kabupaten Lahat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tng, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015, Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015;

Halaman 2 dari 9 hal. perkara No.0000/Pdt.G/2016/PTA. Btn.

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 30 Juli 2015 yang diterima Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan tersebut, baik terhadap pertimbangan mengenai eksepsi maupun dalam pokok perkaranya oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2015; Membaca Kontra Memori Banding Terbanding tanpa tanggal, bulan Agustus 2015 yang diterima Pengadilan Agama Tangerang tanggal 2 September 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015; Memperhatikan, bahwa Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 28 Desember 2015, dan kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2015, namun ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 4 Pebruari 2016; PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syaratsyarat sebagaimana ditentukan

menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara mulai dari surat gugatan sampai dengan putusan, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan


dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagai-mana terurai pada memori banding baik mengenai eksepsi maupun dalam pokok perkara pada dasarnya pengulangan saja sebagaimana yang diutarakan oleh Pembanding/Tergugat dalam persidangan di tingkat pertama dan hal ini telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo, karena itu keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dinilai telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formal maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, disertai dengan dalil-dalil fiqh, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang

perlu untuk melengkapi

pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut: Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka

gugatan

Penggugat

untuk

bercerai

dengan

Tergugat

dapat

dipertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat tersebut; Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Desember

2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama


Tangerang tanggal 22 Desember 2014 Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tng telah membeberkan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya terjadi pada bulan November 2014 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Dengan demikian yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya; Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarganya dan orang yang dekat dengan Penggugat, masing-masing SAKSI I dan SAKSI II PENGGUGAT Sedangkan Tergugat juga telah menghadirkan saksi keluarganya dan orang yang dekat dengan Tergugat, masing-masing


bernama Nurhayati binti Rusman dan Kartini binti Jasir, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat,

baik

melalui

penasehatan

yang

dilaksanakan setiap kali

persidangan maupun melalui Mediator yang ditunjuk untuk itu, namun semua usaha tersebut tidak membawa hasil; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, dan oleh karena itu dari berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti adanya; Menimbang, bahwa Penggugat sekalipun telah diberi nasehat oleh Majelis, keluarga dan Mediator untuk tetap rukun membina keluarga, namun tetap bersikeras tidak bersedia, maka yang lebih maslahat adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli Hukum Islam Syekh Al-Banny dalam kitab Gayatul Murom yang diambil menjadi terapan majelis yang berbunyi :

‫إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجھآ طلق عليه القاضي طلقة‬ Artinya : “Apabila si isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.” Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2014 sampai dengan putusan dijatuhkan (10 Juni 2015) setidaknya sekitar 7 (tujuh) bulan berturut-turut telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang sehat antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi secara batiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, apalagi Penggugat bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Tergugat bertekad untuk rukun kembali;


Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Penggugat dengan Tergugat, maka keadaan yang demikian sudah tidak mungkin diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sesuai dengan

Yurisprudensi

(Putusan

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

379/K/Pdt./1995 tanggal 26 Maret 1997) yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, begitu juga Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun l975; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tng, tanggal 10 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sha’ban 1436 Hijriyah dapat dikuatkan Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding; Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar’i yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI •

Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh

Pembanding

dapat diterima;


•

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/ 2014/PA.Tng, tanggal 10 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sha’ban 1436 Hijriyah;

•

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dengan Drs. A. Tatang, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H dan H. Sunarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan tanggal 16 Februari 2016 Nomor 0000/Pdt.G/2016/ PTA.Btn, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016

Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Aswadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Drs. A Tatang, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H.

H. Sunarto, S.H., M.H.


PANITERA PENGGANTI,

H. Aswadi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara: 1. Proses 2. Redaksi 3. Meterai Jumlah

: Rp 139.000,: Rp 5.000,: Rp 6.000,: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);


PTA.Btn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents