PTA.Btn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Cerai pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding ; Melawan TERBANDING, umur - tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Guru Honorer di SDN Pondok Kacang Barat 01 Pondok Aren, Tangsel, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding ; -

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

-

Telah mempelajari berkas pekara dan surat-surat yang behubungan dengan perkara ini ; DUDUK PERKARA Mengutip

segala

uraian

sebagaimana

termuat

dalam

putusan

Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2015/PA.Tng. tanggal 18 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Cileduk Kota Tangerang, untuk dicatatkan perceraiannya dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING) (L), lahir tanggal 22 Januari 2006, berada di bawah hadlanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibunya ; 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2015 Tergugat telah mengajukan permohon banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2015/PA.Tng. tanggal 18 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1437 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Desember 2015 ; Membaca memori banding Pembanding tanggal 3 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2015/PA.Tng. tanggal 18 Nopember 2015 adalah keliru, tidak tepat dan tidak benar serta tidak beralaskan hukum oleh karenanya harus dibatalkan. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2016 ; Membaca kontra memori banding Terbanding tertanggal 10 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Jum’at tanggal 11 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadlan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2015/PA.Tng. tanggal 18 Nopember 2015 sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mohon agar putusan tersebut dikuatkan ; Halaman 2 dari 9 hal. Anonimisasi_ Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang masing-masing tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 26 Januari 2016 yang menerangkan

bahwa

Pembanding

dan

Terbanding

tidak

melakukan

pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 30 Nopember 2015 atas putusan Pengadilan Agama Tangerang yang dibacakan atau diumumkan pada tanggal 18 Nopember 2015, dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena permohonan banding ini diajukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1365/Pdt.G/2015/PA.Tng., tanggal 18 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1437 Hijriyah, dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, Memori banding, Kontra memori banding dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta berdasarkan ketentuan

Halaman 3 dari 9 hal. Anonimisasi_ Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

perundang-undangan yang berlaku karena itu diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sekaligus menanggapi memori banding Pembanding sebagai berikut : Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan

bahwa

putusan

Pengadilan

Agama

Tangerang

Nomor

0000/Pdt.G/2015/PA.Tng. adalah keliru, tidak tepat, tidak benar dan tidak beralaskan hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya harus dibatalkan ; Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat / Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat / Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut tidak keliru, sudah tepat, dan benar serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah menerapkan hukum acara yang benar sesuai dengan Pasal 163 HIR. Sebagaimana diketahui bahwa Penggugat / Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding mulai tidak harmonis setelah antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain : Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sudah tidak sehati dan sejalan serta Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi ; Bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap untuk menafkahi keluarganya; Bahwa Tergugat sudah tidak sepenuhnya memberikan nafkah materi kepada Penggugat; dan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri selama 8 bulan ; Bahwa di dalam persidangan dalil-dalil Penggugat / Terbanding tersebut telah dibuktikan dengan dihadirkannya dua orang saksi yang masing-masing bernama (SAKSI I) sebagai saksi I dan (SAKSI II) sebagai saksi II, kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa Halaman 4 dari 9 hal. Anonimisasi_ Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah tidak rukun lagi, hal tersebut disebabkan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2015 dimana antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding pisah rumah sampai sekarang ; Bahwa kedua orang saksi Penggugat / Terbanding tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 HIR dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lainnya, oleh karena itu dalil Penggugat / Terbanding yang menyatakan bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat dinyatakan terbukti ; Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Sidang tanggal 9 September 2015 (halaman 11) Pembanding dalam jawabannya telah mengakui bahwa rumah tangganya dengan Terbanding saat ini tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcokan, juga sudah berpisah ranjang selama 6 bulan dan sejak tanggal 25 Agustus 2015 Terbanding dan Pembanding pisah rumah, dan menurut pengakuan Pembanding juga dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 Oktober 2015 bahwa pada bulan Juni 2006 Pembanding pernah menampar Terbanding, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama menilai bahwa meskipun pengakuan dalam kasus perceraian tidak dapat dijadikan alat bukti yang lengkap sebagaimana pertimbangannya, akan tetapi patut diduga dan dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, sehingga dengan tambahan bukti lainnya yang berupa keterangan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas dinilai cukup membuktikan bahwa fakta tersebut benar terjadi ; Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 September 2015 (hal. 12) Pembanding juga mengemukakan dalam jawabannya bahwa Pembanding tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Terbanding ; Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat / Pembanding tidak mengemukakan alat bukti walaupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diberi kesempatan, sehingga Tergugat / Pembanding tidak mampu menguatkan dalil-dalil bantahannya ; Halaman 5 dari 9 hal. Anonimisasi_ Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara aktif telah menerapkan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, yaitu berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan maupun melalui seorang mediator yang bertugas untuk melaksanakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraian tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat / Terbanding terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan percekcokan (posita angka 4) harus dinyatakan terbukti sesuai Pasal 163 HIR., dan rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah pecah, broken marriage, terlepas dari siapa dan apa penyebabnya, sesuai dengan abstraksi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 yang menegaskan bahwa “dalam perkara perceraian doktrin yang dipakai adalah pecahnya perkawinan (broken marriage) bukan doktrin kesalahan (matrimonial guilt) atau mencari siapa yang salah” hal mana sejalan dengan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab “Ghoyatul Maram LisySyarhil Majdi” yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :


^fM^e t ~fQ_f tt-p? e

-p? e
U
Halaman 6 dari 9 hal. Anonimisasi_ Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Menimbang, bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang solih, kuat mentalnya, berakhlak mulia dan kuat fisiknya serta sejahtera lahir batin sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat (9) : #‰ ´ ƒ‰ Ï ™ y ω Z θö %s #( θ9ä θ) à ‹u 9ø ρu ! © #$ #( θ) à G− ‹u =ù ùs Ν ö γ Î Šø =n æ t #( θùè %{ s $ ¸ ≈èy Ê Å πZ ƒ− ‘hÍ Œè Ο ó γ Î  Ï =ù z y  ô ΒÏ #( θ.ä t ?s θö 9s  š % Ï !© #$ · | ‚ ÷ ‹u 9ø ρu Artinya : dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar ; Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) ditentukan bahwa “Hak Hadlonah anak yang belum mumayyiz berada pada ibunya” ketentuan ini karena pada dasarnya ibu adalah orang yang secara psychologis paling dekat dan akrab dengan anak sebagaimana abstraksi Yurisprudensi

Mahkamah

Agung

Nomor

27

K/AG/1982

dan

Nomor

126 K/Pdt/2007. Oleh karena itu anak yang belum mumayyiz, belum mampu menentukan sikap memilih mana yang terbaik bagi dirinya, apakah tinggal dengan ibunya atau dengan bapaknya. Maka berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak yang bernama Fahri Romadoni (L) lahir tanggal 22 Januari 2006 di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) Penggugat / Terbanding sebagai ibunya ; Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (hadlanah) anak ditetapkan kepada Penggugat / Terbanding, hal tersebut tidak boleh menghalangi hak Tergugat / Pembanding untuk menjenguk anak tersebut guna melepaskan rasa rindu seorang ayah kepada anaknya, hal mana untuk menjaga perkembangan fisik dan psychis anak tersebut, begitu juga Tergugat / Pembanding sebagai ayahnya berhak juga menentukan masa depan dan pendidikan anak tersebut sesuai kemampuan setelah bermusyawarah dengan Penggugat / Terbanding ; Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding selaku pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tidak diperbolehkan untuk menghalang-halangi

Halaman 7 dari 9 hal. Anonimisasi_ Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Tergugat / Pembanding untuk bertemu dengan anaknya dan tidak boleh memutuskan hubungan kekerabataan antara anak dengan Tergugat / Pembanding serta dengan keluarganya sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/ 2015/PA.Tng tanggal 18 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1437 H. sudah tepat, benar dan sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan, maka dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan undangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ; Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI 1.

Menerima permohonan banding Pembanding ;

2.

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/ 2015/PA.Tng., Tanggal 15 November 2015 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 6 Safar 1437 Hijriyah ;

3.

Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 4 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami Drs. H. Muhsin Halim, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khazim, M.H., dan Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., sebagai Hakim anggota. Putusan mana

Halaman 8 dari 9 hal. Anonimisasi_ Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Hulaesi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding; Ketua Majelis Ttd. Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H. Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan,S.H., M.H.

Panitera Pengganti Ttd. Hulaesi, S.H., M.H. Perincian Biaya Perkara 1. Materai 2. Redaksi 3. Biaya Proses Jumlah

: Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Panitera,

Drs. H. M. Nawawi, M.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Anonimisasi_ Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.