PUTUSAN Nomor 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara: Pembanding Kabupaten Pandeglang, dahulu sebagai “TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING; Melawan Terbanding
Kabupaten Pandeglang, dahulu “PENGGUGAT, sekarang sebagai TERBANDING;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip
segala
uraian
sebagaimana
termuat
dalam
Putusan
Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Pdlg pada tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding); 3. Memerintahkan
kepada
Panitera
Pengadilan
Agama
Pandeglang
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menes dan Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan
Agama
Pandeglang
Nomor
000/Pdt.G/2015/PA.Pdlg
yang
menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 11 Januari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Januari 2016; Membaca memori banding dari Tergugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2016 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan yang mendasari dikabulkannya Cerai Gugat Penggugat/Terbanding dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Pdlg dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard). Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Januari 2016; Membaca kontra memori banding Penggugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Agama Pendeglang Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Pdlg tanggal 11 Januari tahun 2016 yang telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Pebruari 2016 ; Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang tertanggal 09 Februari 2016, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding
telah
melaksanakan
pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage). TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding a quo diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
Hal. 2 dari 7 hal. Salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.
tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (Ontvankelijk Verklaard); Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai judex facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pandeglang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut: Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Maryam S.Ag., M.H. namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Desember 2015. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan; Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar , untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri namun demikian untuk memperjelas akan menambah pertimbangan sebagai berikut; Menimbang,
bahwa
keberatan-keberatan
Tergugat/Pembanding
sebagaimana terurai dalam memori bandingnya merupakan pengulangan saja, karena sesungguhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian pula dalam kontra memori banding Penggugat/Terbanding, namun demikian untuk memperjelas Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebabagai berikut; Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengenai Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama perlu diluruskan bahwa yang benar adalah Hal. 3 dari 7 hal. Salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 September 2015 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 438/020/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang sebagaimana pada bukti P.2; Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada memori banding angka 1 huruf a tidak dapat dipertimbangkan lagi, karena apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, tidak dititik beratkan pada sighot talik talak karena pelanggaran talik talak dari suami terhadap istri dengan jatuh talak satu khul’i, tetapi dititik beratkan kepada maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa gugatan perceraian atas terjadinya perselisihan dan percekcokan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bukan sematamata berarti sebagai perselisihan dan percekcokan yang dapat dilihat atau didengar orang lain saja, akan tetapi dapat dilihat lebih luas lagi yaitu dengan melihat fakta yang menunjukan adanya perselisihan dan percekcokan karena saling mendiamkan, dan tidak ada komunikasi secara fisik dan batiniah antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sehingga terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga yang berakhir dengan adanya perpisahan; Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yang diungkapkan oleh saksi masing-masing, saksi Terbanding I dan saksi Terbanding II merupakan keluarga
dekat
Pembanding
I
dengan dan
Penggugat/Terbanding
saksi
Pembanding
II
demikian adalah
pula
saksi
saksi
keluarga
Tergugat/Pembanding, Keterangan saksi dibawah sumpah telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahan 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada pokoknya bahwa perkawinan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding didasari atas persetujuan kedua orang tua dan Penggugat/Terbanding hanya menghormati orang tua saj tetapi sesungguhnya Hal. 4 dari 7 hal. Salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.
tidak
harmonis
selama
menikah,
Tergugat/Pembanding
tidak
pernah
memberikan nafkah kemudian Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan Penggugat/Terbanding pada akhirnya berpisah tempat tinggal setelah satu minggu Tergugat/Pembanding datang lagi kepada Penggugat/ Terbanding tetapi
Penggugat/Terbanding
sudah
tidak
menerimanya
kemudian
Tergugat/Pembanding pergi. Bahwa apa yang telah diterangkan oleh saksisaksi tersebut telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 163 HIR; Menimbang, bahwa dengan melihat kepada fakta yang menunjukan adanya perselisihan yang tidak bisa dilihat atau didengar orang lain sebagaimana halnya Tergugat/Pembanding yang telah tidak ada rasa dikasihi dan tidak dipedulikan lagi oleh Penggugat/Terbanding dengan saling berdiamdiam kemudian tidak tahan akhirnya pergi dan pisah walau kemudian kembali kepada Penggugat/Terbanding tetapi tidak mau menerimanya lagi hal ini dapat dimaknai maksud arti Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) adalah fakta yang menunjukan dan membuktikan adanya perselisahan dan percekcokan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding; Menimbang, bahwa dengan adanya sikap dari Penggugat/Terbanding yang tidak mau menerima diajak rukun oleh Tergugat/Pembanding, bahkan tidak mau tidur dalam satu kamar, sikap Penggugat/Terbanding tersebut menunjukan bahwa Penggugat/Terbanding telah tidak mencintai dan tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding dan didukung pula
dengan
keterangan
saksi
Terbanding
yang
menyatakan
Penggugat/Terbanding menikah dengan Tergugat/Pembanding bukan karena adanya rasa suka terhadap Tergugat/Pembanding tetapi karena terpaksa mengikuti kemauan orang tua (kesepakatan) kedua belah pihak; Menimbang,
bahwa
keinginan
Tergugat/Pembanding
untuk
mempertahankan perkawinannya bersama Penggugat/Terbanding adalah keinginan luhur dan mulia, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak bersedia lagi mempertahakan perkawinannya, maka terbukti bahwa antara suami istri sudah tidak mempunyai ikatan lahir batin lagi, karena hati keduanya sudah pecah apabila rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan dapat menambah beban penderitaan kedua belah pihak dan akan lebih besar Hal. 5 dari 7 hal. Salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.
madorotnya daripada manfaatnya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini yang pada pokoknya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi kenyataanya rumah tangga tersebut sudah pecah karena keduanya tidak dapat disatukan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Pandeglang harus dipertahankan karenanya harus dikuatkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI -
Menerima permohonan banding Pembanding ;
-
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Pandeglang
Nomor
000/Pdt.G/2015/PA.Pdlg., tanggal 11 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1437 H yang dimohonkan banding; -
Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 24 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 H. dengan Drs. H Zainal Arifin., M.H selaku Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan., S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara
Hal. 6 dari 7 hal. Salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.
ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0008/Pdt.G/ 2016/PTA.Btn tanggal 15 Februari 2016. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 H, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. H. E. Ali Mansur sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. Ketua Majelis Ttd. Drs. H. Zaenal Arifin., M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Ttd.
Ttd
Drs. H.Moch. Ichwan Ridwan., S.H., M.H.
Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.
Panitera Pengganti, Ttd. Drs. H. E. Ali Mansur Perincian Biaya: 1. Biaya Proses 2. Biaya Redaksi 3. Biaya Materai Jumlah
Rp 139.000,Rp 5.000,Rp 6.000,Rp 150.000,-
Hal. 7 dari 7 hal. Salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.
