PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara : PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 159/KHP-SK/I/2013, tanggal 17 Januari 2013 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 23/KUASA/1244/2012/PA Tgrs. tanggal 22–1–2013, telah memberikan kuasa kepada Kartika Mirda, S.H., dan Stephanus Jonathan, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kartika Hermawan & Partners, yang beralamat di Menara Bidakara, Lt.9, Jl. Gatot Subroto Kav. 71 - 73 Jakarta, semula sebagai Penggugat sekarang
Pembanding,
selanjutnya
disebut
sebagai
Pembanding; MELAWAN TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register 104/KUASA/1244/ 2012/PA.Tgrs. tertanggal 26-32013, telah memberikan kuasa kepada Wenceslaus La Rangka, S.H., Dra. Sunarsih La Rangka, S.H., M.H, Abimanyu SM Soeharto, S.H., M.H., Alfa Nan Uli, S.H. dan Surya Darumas Andri Hariza, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUNARSIH LA RANGKA & Associates, beralamat di Jl. Nangka Timur No. G7, Blok A Cinere Estate, Depok, semula Tergugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ; DUDUK PERKARANYA Mengutip
semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Tigaraksa Nomor : 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tanggal 14 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Robi’ul Awal 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Tergugat sebagian ; 2. Menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; 3. Menerima untuk selain dan selebihnya ; Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 ; Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 27 Februari 2013 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2013 ; Memperhatikan, bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Maret 2013, sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 26 Maret 2013. Kontra Memori Banding tersebut telah dikirim kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk disampaikan kepada pihak Pembanding pada tanggal 27 Maret 2013, namun sampai berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, relas pemberitahuan tersebut belum diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa; Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tanggal 22 April 2013 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage)
meskipun telah diberitahukan sebagaimana relaas pemberitahuan kepada Pembanding tanggal 1 April 2013 dan kepada Terbanding tanggal 18 Maret 2013; PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat menurut ketentuan peraturan perundangundangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, mulai dari surat gugatan sampai dengan putusan, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Tergugat beralamat di JAKARTA
SELATAN,
sesuai
Kartu
Tanda
Penduduk
dengan
NIK
3174036910700001, menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan harus diajukan ke pengadilan di daerah hukum tempat tinggal Tergugat; Menimbang, bahwa selain itu Tergugat / Terbanding juga mengajukan eksepsi lainnya yang menyangkut pokok perkara; Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum acara perdata tentang tatacara penyelesaian eksepsi kompetensi yang diatur dalam pasal 136 HIR dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA cetakan ke lima tahun 2007, penerbit Sinar Grafika halaman 406 s/d 407 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa apabila dalam jawaban Tergugat diajukan eksepsi yang menyangkut eksepsi kompetensi dan eksepsi tentang pokok perkara maka yang pertama kali harus diperiksa dan diputus adalah tentang eksepsi kompetensi, sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara. Apabila eksepsi tersebut menyangkut kompetensi relatif dan Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat, bahwa eksepsi kompetensi relatifnya ditolak, maka harus diputus dalam Putusan Sela ( bukan Putusan Akhir), dengan perintah kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya, sedangkan eksepsi lainnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;
Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum acara terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding, baik eksepsi kompetensi relatif maupun eksepsi lain yang menyangkut pokok perkara berupa putusan akhir yang amarnya menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat dan menyatakan gugatan dalam pokok perkara tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menilai alat bukti, baik alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding untuk menguatkan eksepsinya maupun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding untuk menguatkan bantahannya, tidak sependapat dengan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama ; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsi kompentensi relatifnya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang berupa Kartu Tanda Penduduk ( KTP) atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2011 yang berlaku hingga tahun 2016 diberi kode T.7.a dan Kartu Keluarga ( KK) yang diberi kode T.7.b, alat bukti yang berupa KTP tersebut adalah merupakan alat bukti otentik kaitannya dengan identitas diri seseorang berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa surat Pengantar dari Ketua RT KOTIF JAKARTA SELATAN Nomor 1519/S.P/09/4/XII/12, tertanggal 14 – 12 – 2012, diberi kode P-5 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat JAKARTA SELATAN dan tinggal di TANGERANG, bahwa surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Ketua RT / RW bukanlah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Tergugat telah dapat membuktikan dalil eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, akan tetapi menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding untuk meneguhkan dalil bantahan terhadap eksepsi Tergugat tersebut, tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat dianggap telah tidak dapat membuktikan bantahannya ; Menimbang, bahwa karena Tergugat / Terbanding dianggap telah dapat membuktikan dalil eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyangkut kompetensi relatif tersebut dapat dikabulkan, maka hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk putusan akhir (eind vonnis atau final judgement) ; Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 14 Januari 2013 Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; Menimbang, bahwa karena eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tersebut dikabulkan, maka pokok perkara dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pihak yang kalah ; Mengingat
segala
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
bersangkutan dengan perkara ini ; MENGADILI -
Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 14 Januari 2013 Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs yang dimohonkan banding ; Dan dengan mengadili sendiri : -
Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
-
Menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
-
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
-
Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah rupiah) ; Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya’ban 1434 H. dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. dan Drs. H. Endang Muchlish, S.H. M.H., masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk
oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2013/PTA.Btn tanggal 29 Mei 2013. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1434 H oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hulaesi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; Ketua Majelis Ttd Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. Hakim Anggota
Hakim Anggota
Ttd
Ttd
Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.
Drs. H. Endang Muchlish, S.H. M.H.
Panitera Pengganti Ttd Hulaesi, S.H., M.H.
Perincian Biaya : 1. Biaya Proses
: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi
: Rp.
5.000,-
3. Biaya Materai
: Rp.
6.000 ,-
Jumlah
: Rp 150.000,-
