PTA.Btn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak : PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 Januari 2013 dalam Register Nomor 16/KUASA/0000/2013/PA.Tgrs, telah memberikan kuasa secara khusus kepada ISMAR ZAINI, S.H. Advokat/ Pengacara pada LAW OFFICE ISMAR ZAINI & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Musi VII/64, RT. 005/RW.013, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok II Timur sekarang

sebagai

Kota Depok 16417,semula sebagai TERGUGAT PEMBANDING,

untuk

selanjutnya

disebut

PEMBANDING ; Me l a w a n TERBANDING, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai TERBANDING untuk selanjutnya disebut TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 03 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan No. 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn

3. Memerintahkan

kepada

Panitera

Pengadilan

Agama

Tigaraksa

untuk

menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk mencatat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register pernikahan yang disediakan untuk kepentingan tersebut ; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Plt. Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 ; Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan

memori banding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor

0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 16 Januari 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 01 Februari 2013 ; Memperhatikan, bahwa atas memori banding Pembanding, Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding, berdasarkan Keterangan Panitera tertanggal 4 Maret 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa ; Memperhatikan, bahwa pihak Pembanding dan pihak Terbanding masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pangadilan Tinggi Agama Banten pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013, dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas berdasarkan

Keterangan Panitera tertanggal 4 Maret 2013 yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Tigaraksa ; PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut perundangundangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas pekara, mulai dari surat gugatan sampai dengan putusan, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan No. 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn

pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum, baik hukum formil maupun hukum materil terhadap fakta kejadian dalam perkara a quo dengan menghubungkannya dengan fakta hukum berdasartkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar’i telah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melengkapi dan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus menjawab keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut ; Menimbang,

bahwa

keberatan

Tergugat

(sekarang

Pembanding)

dalam

kesimpulannya tertanggal 19 Nopember 2012 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 19 Nopember 2012, serta diulangi lagi dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P3 perkara tersebut bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa tetapi merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, merupakan hal yang bertolak belakang dengan pengakuan Tergugat (sekarang Pembanding)

sendiri dalam Dupliknya yang disampaikan di muka sidang

tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di KOTA TANGERANG SELATAN, yang secara kompetensi relatif merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya keberatan Tergugat (sekarang Pembanding) tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah membeberkan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, yang pada pokoknya sejak bulan Nopember 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekcokan ; Menimbang, bahwa Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya, pada pokoknya menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan biasa yang lazim terjadi dalam rumah tangga dan masih bisa dibicarakan bersama ;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan No. 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, baik melalui penasehatan yang dilaksanakan setiap kali persidangan maupun melalui Mediator yang ditunjuk untuk itu, yaitu Dra. Ai Jamilah, M.H., bahkan telah pula melalui hakam kedua belah pihak, namun semua usaha tersebut tidak membawa hasil ; Menimbang, bahwa oleh karena berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 hutuf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti adanya ; Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat yang masih menginginkan untuk rukun kembali, sementara Penggugat bersikukuh menghendaki perceraian, menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, karena itu sesuai Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996) terlepas dari siapa dan apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dengan tidak adanya harapan untuk rukun lagi tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, menurut

Yurisprudensi

Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum ”Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sudah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya, dan dengan perceraian tersebut akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 Huruf (b) dan huruf (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan No. 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn

mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum putusan Pengadilan Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI -

Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 3 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

-

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 17 April 2013

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan No. 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn

Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. dan Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan tanggal 25 Maret 2013 Nomor 23/Pdt.G/2013/PTA.Btn. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA ttd. DRS. H. M. YUSUF WAS SYARIEF, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

DRS.H.MOHAMMAD CHANIF, S.H.,M.H.

DRS. H.ENDANG MUCHLISH,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI ttd DRA. HJ. FAUZIAH SY. ANASI Perincian Biaya : 1. Biaya Proses

Rp. 139.000,00

2. Biaya Redaksi

Rp.

5.000,00

3. Biaya Materai

Rp.

6.000,00

Jumlah

Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Wakil Panitera

Rifki, S.H., M. Hum.

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan No. 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn