PTA.Btn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn ‫بسم ﷲ الرحمن الرحيم‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat KOTA TANGERANG SELATAN,

dalam hal ini

memberi kuasa kepada DR. Elfrida Gultom, S.H., M.Hum., dan Rahmat Tanjung, S.H., Advokat pada Kantor Advokat MITRA LAW FIRM, yang beralamat kantor di Ruko Kali Sari depan Komplek Perumahan LAPAN

Jalan

Kalisan

Lapan,

Jakarta

Timur,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26/10/2014, dengan register Nomor 883/Kuasa/543/ 2014/PA.Tgrs, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang PEMBANDING; MELAWAN TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat KOTA TANGERANG SELATAN, memberi kuasa kepada

dalam hal ini

M. Pilipus Tarigan, S.H.,

M.H., Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Sion Tarigan, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Edi Sudma Sihombing, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sugeng Teguh Santoso,

yang beralamat kantor di MT. Haryono Square Building, Lt. I Unit OF 01/20, Jalan MT. Haryono Kav. 10, Jakarta 13330,

berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 22 Desember 2014, dengan register Nomor 10/Kuasa/543/2014/PA.Tgrs, Konvensi/Tergugat

dahulu

Rekonvensi

Pemohon sekarang

TERBANDING; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor

000/Pdt.G/2014/PA. Tgrs tanggal 20 Oktober 2014 Masehi

bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERBANDING); 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekutan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan Surakarta, Jawa Tengah dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan permohonan Penggugat rekonvensi sebagian; 2.

Menghukum

Termohon

Rekonvensi/Pemohon

untuk

membayar

mut’ah

Halaman 2 dari 12 hal.Put.No.00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); 3.

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberi nafkah kepada 3 (tiga) orang anak setiap bulan minimal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan sebelum tanggal 03 setiap bulan; 6. Menolak atau tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : 1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014

pihak

Termohon

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Pembanding

telah

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014; Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 24 Nopember 2014 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014. Dan pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Januari 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tertanggal 7 Januari 2015 dan salinan kontra memori banding telah disampaikan kepada pihak lawan pada hari Jum’at tanggal 30 Januari 2015; Membaca suarat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 09 Maret 2015. Bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding

Halaman 3 dari 12 hal.Put.No.00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.

(inzage); TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding a quo diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohon banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (Ontvankelijk Verklaard); Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai judex facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut: Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memori banding Pembanding dan setelah mempelajari segala uraian dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam menyusun putusan seperti: -

Dalam duduk perkara gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang tertulis dalam putusan bukan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam persidangan baik posita maupun petitumnya bukan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tetapi perkara orang lain.

-

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan dalam eksepsi ternyata dalam Berita Acara Sidang, tidak ada Termohon Konvensi mengajukan eksepsi sebagai mana yang dipertimbangkan dalam Putusan Tingkat Pertama.

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru Halaman 4 dari 12 hal.Put.No.00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.

tidak cermat dan ceroboh dalam menyusun putusan, maka Majelis Hakim

Tingkat

Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama. DALAM KONVENSI: Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Termohon Konvensi berdomisili di Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut. Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Zainal Arifin S.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 28 April 2014. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan; Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi, dalil mana telah ternyata ditolak dan disangkal secara tegas oleh Termohon Konvensi, maka Halaman 5 dari 12 hal.Put.No.00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.

berdasakran Pasal 163 HIR dan sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 1121K/SIP/171 Kepada Pemohon Konvensi harus dibebani wajib bukti; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

keterangan

SAKSI

I

PEMOHON

KONVENSI dan SAKSI II PEMOHON KONVENSI, yang merupakan saksi dari keluarga Pemohon Konvensi menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis sejak tahun 2011 dan pada tahun 2012 ketidak harmonisan itu semakin memuncak yaitu dengan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I TERMOHON KONVENSI dan SAKSI II TERMOHON KONVENSI yang merupakan saksi dari keluarga Termohon Konvensi menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi dan pada tahun 2013 ketidak harmonisan itu semakin memuncak yaitu dengan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON KONVENSI; Menimbang, bahwa disamping Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalilnya sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata Termohon Konvensi/ Pembanding mengakui setidak-tidaknya sejak awal tahun 2013 telah pisah rumah tempat tinggal dengan Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/ Pembanding dan sejak saat itu tidak saling mempedulikan lagi, keadaan mana merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak. Oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000, keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon Konvensi; Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah berniat bulat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi sehingga bila hal tersebut dibiarkan berlarut-larut akan membawa madlarat kepada kedua pasangan, sedangkan menurut hukum Islam Halaman 6 dari 12 hal.Put.No.00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.

kemadlaratan itu harus dihilangkan sebagimana qaidah usul “ ‫ الضرار يزال‬artinya kemadaratan itu harus dihilangkan, oleh karena itu jalan yang lebih maslahat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah perceraian. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding telah cukup alasan. Oleh karena itu permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Terbanding dalam Konvensi dapat dikabukan; DALAM REKONVENSI: Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam persidangan tingkat pertama tanggal 21 Juli 2014, Termohon Konvensi/Pembanding disamping memberikan jawaban dan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya menuntut mut’ah sebesar Rp 200.000.000.,- (dua ratus juta rupiah) nafakah iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah tiga orang anak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harta bersama; Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon

Konvensi/Terbanding

memberi

tanggapan

yang

pada

pokoknya

menyatakan menolak seluruh gugatan rekonvensi dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi tersebut; Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut’ah sebesar Rp100.000.000,(seratus juta rupiah), nafkah idah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp 7.500.000.,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan menolak gugatan harta bersama; Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Pembanding Halaman 7 dari 12 hal.Put.No.00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.

diajukan pada sidang dalam tahap jawab-menjawab atau setidak-tidaknya diajukan sebelum tahap pembuktian, maka berdasarkan Pasal 132 b HIR, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi /Pembanding harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding, telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dikuatkan;; Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran pembebanan akibat perceraian termasuk nafkah selama iddah, mut’ah dan nafkah anak, majelis hakim harus mempertimbangkan tentang sesuai tidaknya antara penghasilan suami dengan kebutuhan hidup minimum dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004. yakni bukan saja bekas isteri dan anak harus mendapatkan hak-hak akibat perceraian sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, tetapi dalam menetapkan besaran pembebanan harus berdasarkan kepatutan, kelayakan serta sesuai dengan kemampuan bekas suami; Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai keterangan saksi memiliki gaji minimal Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan ada penghasilan lain dari usahanya, maka layak Pemohon membayar nafkah setiap bulannya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah adalah 3 (tiga) bulan x Rp 10.000.000 = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa pada dasarnya mut’ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak, guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan mesra yang indah sekian lama, sebagimana dalam Alqur’an Surat Albaqarah ayat 236 yang berbunyi; Halaman 8 dari 12 hal.Put.No.00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.

‫ومتعوھن على المو سع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين‬ Artinya: “hendaklah kamu berikan suatu muta’h (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”; Menimbang, bahwa mut’ah selain untuk menggembirakan istri yang ditalak juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al ahwaal asyahsiyah, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding; Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengabdikan dirinya kepada Pemohon Konvensi dalam waktu yang cukup lama yaitu sekitar 20 tahun sehingga telah merasakan pahit getirnya dalam membina dan mengayuh rumah tangga, maka wajar sesuai dengan kemampuan dan kepatutan mut’ah yang harus diberikan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi adalah 12 bulan x Rp 10.000.000,= 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa ketiga anak hasil perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih dalam masa pendidikan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka untuk menjamin perkembangan anak dan kehidupan masa depannya Pemohon Konvensi selaku ayahnya diwajibkan membayar biaya pendidikan untuk 3 orang anak sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan diserahkan sebelum tanggal 3 setiap bulannya; Menimbang, bahwa mengenai rumah agar ditetapkan sebagai harta bersama tidak dijelaskan tentang kepemilikannya, cara perolehannya serta batas-batas yang jelas, maka permohonan yang demikian dapat dikatagorikan kabur (obscuur libel)

Halaman 9 dari 12 hal.Put.No.00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.

sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang - undangan dan dalil syar’i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI

-

Menyatakan permohonan banding yang diajukakn Pembanding dapat diterima;

-

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2014/ PA.Tgrs, tanggal 20 Oktober 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijiriah; DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING); 3. Memerintahkan

kepada

Panitera

Pengadilan

mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak

Agama

Tigaraksa

untuk

kepada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Laweyan Surakarta, Jawa Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh

Halaman 10 dari 12 hal.Put.No.00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.

juta rupiah); 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah); 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Terbanding untuk memberi nafkah 3 (tiga) orang

anak Kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar setiap

bulan minimal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan sebelum tanggal 03 setiap bulan; 5. Tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : 1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah); 2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya’ban 1436 Hijiriah, dengan Drs. H. Zulkifli., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. H. U. Wanuddin., S.H., M.H. dan H. Sunarto., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn tanggal 7 April 2015 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 Hijiriah, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Sofwan., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding. Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hal.Put.No.00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.

ttd Drs. H. Zulkifli., S.H., M.H. Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. U.Wanuddin., S.H., M.H.

H. Sunarto., S.H., M.H.

Panitera Pengganti, ttd Achmad Sofwan., S.H.

Perincian Biaya Perkara 1. Materai 2. Redaksi 3. Biaya Proses/adm lainnya JUMLAH

: : : : :

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh: Panitera,

Dra. Hj. Siti Maryam

Halaman 12 dari 12 hal.Put.No.00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.