PUTUSAN Nomor : 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat KOTA TANGERANG SELATAN, dahulu sebagai
Termohon/Pelawan,
sekarang
sebagai
Pembanding, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding;
melawan TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat KOTA TANGERANG SELATAN, dahulu sebagai Pemohon/Terlawan, sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 16 Pebruari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0000/Pdt.G/ 2014/PA.Tgrs tanggal 03 Oktober 2014 tidak tepat dan tidak beralasan; 3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah perlawanan yang tidak benar; 4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut; 5. Menghukum Pelawan/Termohon Asal membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah). Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 pihak Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015. Telah membaca Surat Kuasa Nomor 085/SK-PDT.Ag/XI/2014, tanggal 03 Nopember 2013 dari Terbanding kepada Deddy Suryadi, S.H dan H. Suherman, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) ARUM DAUN, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa
pada
tanggal
31-11-2014
Reg.
Nomor
843/KUASA/2144/
2014/PA.Tgrs; Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 23 Maret 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 23 Maret 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Maret 2015, Kemudian pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 April 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 16 April 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 April 2015. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 11 Mei 2015 kedua belah pihak Pembanding dan
Terbanding tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (inzage) walaupun kepada pihak Pembanding telah disampaikan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 21 April 2015 dan kepada pihak Terbanding pada tanggal 22 April 2015.
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai jude facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding. Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat berkas perkara banding mulai dari alasan permohonan izin talak yang diajukan oleh Terbanding, perlawanan sebagai jawaban atas permohonan Pemohon yang diajukan
oleh
Pembanding,
replik
Terbanding
sebagai
jawaban
atas
Perlawanan Pembanding, duplik Pembanding atas replik Terbanding dan alatalat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak serta salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik putusan Verstek maupun putusan Verzet, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa Surat Kuasa Terbanding yang dibuat pada tanggal 03 Nopember 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan PA. Tgrs, tanggal 31-11-2014 adalah Surat Kuasa Terbanding selaku Terlawan dalam acara Verzet
(perlawanan), bukan untuk beracara pada tingkat banding, di samping itu Surat Kuasa Terbanding kepada Deddy Suryadi, S.H, M.H. dan H. Suherman, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) ARUM DAUN tersebut masanya terlalu jauh, dimana Surat Kuasa tersebut dibuat pada tanggal 03 Nopember 2013, lalu didaftarkan di PA. Tgrs pada tanggal 31-11-2014, sedangkan perkara Verzet tanggal 15 Oktober 2014 dan perkara banding tanggal 26 Februari 2015, dengan demikian apabila Surat Kuasa tersebut untuk perkara banding, maka Surat Kuasa tersebut sangat prematur, oleh karena itu Surat Kuasa tersebut tidak dapat diterima, dan dalam berperkara pada tingkat banding ini kembali Terbanding materil maju secara inperson berhadapan dengan Pembanding; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 23 Maret 2015 pada point dua (2) Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 41 paragraf ke 3 tentang keabsahan pemanggilan tanggal 30 September 2014 untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum’at tanggal 03 Oktober 2014 adalah tidak memenuhi tenggat waktu minimal pemanggilan kepada pihak yang diketahui alamatnya, yaitu 3 (tiga) hari kerja, sedangkan kenyataannya hanya 2 (dua) hari kerja, yaitu tanggal 1 dan 2 Oktober 2014, oleh karena itu panggilan tersebut tidak patut karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Tahun 1975; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.
kepada
Termohon
PEMBANDING
yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa (Jupri Suwarno S.Ag) pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, Jl. Atiek Suardi, pada hari Jum’at, tanggal 03 Oktober 2014, pukul 09.00 WIB, namun Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Termohon di alamat KOTA TANGERANG
SELATAN, maka panggilan tersebut disampaikan melalui Kelurahan Pondok Jagung yang dicap dan ditandatangani oleh Lurah setempat. Menimbang, terhadap relaas Panggilan Sidang tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa relaas panggilan tersebut sudah disampaikan oleh petugas yang berwenang (Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor W.27/A5/2853/KP.04.6/VI/2010, tertanggal 05 Nopember 2010) dan relaas panggilan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan (in porsoon) di tempat tinggalnya, namun Jurusita Pengganti tidak bertemu langsung dengan yang bersangkutan, lalu relaas Panggilan tersebut disampaikan melalui Lurah setempat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 390 ayat (2) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pangilan tersebut sudah memenuhi unsur “resmi”. Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Termohon yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 30 September 2014 untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum’at tanggal 03 Oktober 2014 adalah tidak memenuhi unsur “patut”, karena kurang dari tenggat waktu minimal yaitu 3 (tiga) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 122 HIR Jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa pengertian patut menurut ketentuan pasal tersebut di atas, adalah tenggat waktu/jarak antara hari waktu relaas panggilan tersebut telah diterima oleh pihak yang dipanggil sampai satu hari sebelum hari sidang yang
telah
ditentukan,
yaitu
kalau
bertemu
langsung
dengan
yang
bersangkutan adalah 3 (tiga) hari kerja yang dalam perkara a quo semestinya pemanggilan tersebut disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa kepada pihak Termohon pada Hari Senin tanggal 29 September 2014, untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tigaraksa
pada tanggl 03 Oktober 2014, maka tenggat waktunya 3 (tiga) hari kerja adalah tanggal 30 September 2014, tanggal 1 Oktober 2014 dan tanggal 2 Oktober 2014; Menimbang, bahwa pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa kepada pihak Pembanding/Pelawan pada tanggal 30 September 2014 untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 03 Oktober 2014, tidak memenuhi batas minimal pemanggilan kepada pihak Pembanding/Pelawan yang diketahui alamatnya yaitu 3 (tiga) hari kerja, maka pemanggilan tersebut dikatagorikan tidak patut. Suatu panggilan dapat dianggap sah apabila memenuhi unsur Resmi dan Patut, oleh karena panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti kepada Termohon tanggal 30 September 2014 untuk datang di muka sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum’at tanggal 03 Oktober 2014 tidak patut, maka panggilan sidang tersebut harus dinyatakan tidak sah; Menimbang, bahwa oleh karena relaas panggilan sidang tanggal 30 September 2014 untuk sidang tanggal 03 Oktober 2014 telah dinyatakan tidak sah, maka semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menunda sidang untuk memanggil Pembanding sekali lagi demi memenuhi asas Audi Et Alteram Partem , akan tetapi ternyata sidang pada hari itu tetap dilaksanakan dengan memeriksa pokok perkara dan langsung pembacaan putusan secara verstek,
oleh
karenanya
Majelis
Hakim
Pengadilan
Tingkat
Banding,
berpendapat bahwa putusan secara verstek yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjadi batal demi hukum, karena melanggar asas Audi Et Alteram Partem; Menimbang, bahwa oleh karena putusan secara verstek yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dikatagorikan salah dalam menerapkan Hukum Acara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan verstek tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana amar
putusan tingkat banding di bawah ini; Menimbang, bahwa tentang saksi-saksi dan tentang penyampaian pemberitahuan putusan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, penilaian Pembanding dalam memori bandingnya yang mengatakan ada konspirasi antara Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Terbanding, adalah penilaian yang sangat subyektif dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, yang didukung oleh para saksi, baik yang diajukan oleh Terbanding maupun yang diajukan oleh Pembanding semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga kesaksiannya sudah memenuhi nilai pembuktian yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan, yang pada intinya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun diakibatkan dari salah faham yang menyebabkan antara Terbanding dengan Pembanding pisah ranjang dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; Menimbang, bahwa perselisihan/percekcokan dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang
sudah
sedemikian rupa,
telah
diupayakan perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama melalui mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs.Hendi Rustandi, SH, namun tidak berhasil, juga telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Hakamain dari pihak keluarga Terbanding diwakili oleh SAKSI II TERBANDING dan dari pihak keluarga Pembanding diwakili oleh SAKSI III PEMBANDING, kedua hakam tersebut
telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak Terbanding dengan Pembanding, namun tidak berhasil, sehingga perselisihan dalam rumah tangga yang demikan dapat dikatagorikan broken marriage sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999; Menimbang, bahwa perkawinan yang kondisi rumah tangganya sudah sedemikan rupa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, sudah tidak layak lagi dipertahankan, karena apabila dipaksakan untuk dipertahankan hanya akan membawa kemadharatan/kesengsaraan bagi kedua belah pihak suami istri tersebut, sedangkan hukum memerintahkan untuk terlebih dahulu menghindari kemadharatan/kesengsaraan dari pada menacari kemaslahatan, hal tersebut telah dipertimbangkan secara terperinci dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, karena sudah sesuai dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dimana perkawinan Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka menurut Majelis Tingkat Banding lebih manfaat apabila ditempuh melalui lembaga perceraian dengan memberi ijin kepada Terbanding/Terlawan untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Pembanding; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Terbanding memberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Pembanding, maka setelah ikrar talak itu diucapkan timbul kewajiban bekas suami untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah kepada bekas istri sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a.
Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul.
b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam
iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Pengadilan
Tingkat
Banding
berpendapat bahwa kewajiban suami memberikan mut’ah dan nafkah iddah kepada bekas istri yang ditalak raj’i adalah kewajiban bersifat melekat, dan tidak memerlukan permintaan atau tuntutan dari pihak bekas istri yang ditalak, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan hak secara ex officio kepada Hakim untuk menetapkan nafkah iddah dan mut’ah yang layak bagi bekas istri sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, walaupun
Majelis
Hakim
Pengadilan
Tingkat
Pertama
telah
tidak
mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah dan mut’ah yang wajib diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding, karena menyikapi perubahan posita dan petitum perlawanan Pembanding yang mencabut tuntutan nafkah lampau, hadhanah, nafkah anak dan harta bersama berdasarkan Surat Edaran Tuada Uldilag No.17/TUADA.AG/ IX/2009 tertanggal 25 September 2009, disarankan untuk
tidak
diakumulasikan
dengan
gugatan
perceraian
sebagaimana
ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, akan tetapi diajukan secara tersendiri setelah putusan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht); Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam surat edaran Tuada Uldilag tersebut di atas adalah tidak mengakumulasikan gugatan cerai dengan Harta Bersama, Hadhanah, nafkah lampau istri dan nafkah anak, tidak termasuk nafkah iddah dan mut’ah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah dan mut’ah Pembanding sebagai yang harus dibayar oleh bekas suami (Terbanding) yang mentalak istrinya, meskipun Pembanding menyatakan mengurangi/mencabut tuntutan-tuntutan tersebut dalam acara pemeriksaan perkara pada tingkat pertama (proses verzet), karena Hakim secara ex officio berhak menetapkan
kewajiban-kewajiban atas seorang suami (Terbanding) yang akan mentalak isterinya sebagai akibat perceraian yang dilakukannya untuk kepentingan hidup Pembanding setidak-tidaknya selama masa iddah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan dan menetapkan kewajiban Terbanding untuk membayar uang mut’ah dan nafkah selama iddah kepada Pembanding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah harus dipertimbangkan dari beberapa segi, antara lain dari segi kebutuhan sehari-hari bekas istri dan kemampuan bekas suami berdasarkan penghasilannya, tanpa dibatasi oleh persetujuan bekas suami sebagaimana pernyataan Terbanding dalam jawaban atas perlawanan Pembanding tertanggal 7 Nopember 2014 dimana Terbanding menyatakan
kesanggupannya
untuk
memberikan
mut’ah
sebesar
Rp
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari tuntutan Pembanding sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari tuntutan Pembanding sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pembanding, bahwa nafkah yang diberikan Terbanding kepada Pembanding setiap bulan minimal Rp 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), Terbanding tidak membantah atas pernyataannya tersebut, bahkan dikuatkan oleh keterangan saksi Pembanding yang
bernama
SAKSI
III
PEMBANDING,
yang
menerangkan
bahwa
Pembanding diberi nafkah oleh Terbanding setiap bulannya Rp 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah). Disamping itu, ditinjau dari segi penghasilan Terbanding setiap bulan berkisar antara Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh karenanya, cukup adil apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah itu sebagaimana standart nafkah harian Pembanding yang diberikan oleh Terbanding, yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut’ah yang pantas diterima Pembanding dari Terbanding ditentukan dari beberapa pertimbangan, antara lain penghasilan Terbanding setiap bulannya, sudah berapa lama Pembanding mendampingi Terbanding sebagai istri yang setia, dan mut’ah juga berfungsi sebagai penghibur perasaan hati seorang istri yang sakit, kecewa dan pilu karena ditalak oleh suami, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut : a. Bahwa Penghasilan Terbanding sebagai suami perbulan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); b. Bahwa Pembanding mendampingi Terbanding sebagai seorang istri yang setia, membantu usaha Terbanding sejak 29 Oktober 1997 (kurang lebih selama 17 tahun), sehingga mengantarkan Terbanding menjadi pengusaha yang sukses; c. Bahwa Pembanding sebagai seorang istri telah mendampingi Terbanding dan menjadikan Terbanding sebagai suami yang sukses berkat bantuannya, tiba-tiba ditalak, menyebabkan perasaan dan hatinya hancur, masa depannya kabur, oleh karena itu perlu penghibur antara lain dengan diberikannya mut’ah yang memadai; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah mendampingi Terbanding sebagai seorang istri yang setia selama kurang lebih 17 tahun dan telah membantu Terbanding, baik secara moril maupun materiil, sehingga Terbanding menjadi seorang pengusaha yang sukses dan berpenghasilan tinggi, maka pantas dan wajar serta memenuhi rasa keadilan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menetapkan besaran mut’ah yang harus diberikan Terbanding kepada Pembanding tersebut sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah menetapkan besaran nafkan iddah dan mut’ah sebagai akibat
perceraian Pembanding dengan Terbanding sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dalam amar putusan harus dinyatakan Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah yang telah ditetapkan tersebut kepada Pembanding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 0000/Pdt.G/ 2014/PA.Tgrs, tanggal 16 Pebruari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi’ul Akhir 1436 H tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini harus dibebankan kepada Pembanding; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Syara’ yang terkait dengan perkara ini;
MENGADILI - Menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No.0000/Pdt.G/2014/ PA.Tgrs. tanggal 16 Februari 2015 M, bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1436 H,
DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBNADING) untuk mengikrarkan jatuh talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) dalam persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa; 3. Menetapkan Pemohon harus membayar kepada Termohon sebagai akibat perceraian berupa:
3.1. Nafkan iddah selama 3 bulan sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); 3.2. Mut’ah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana amar putusan Nomor 3 tersebut di atas; 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigarksa apabila Pemohon telah mengucapkan ikrar talak supaya mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan
Agama Kecamatan
Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 6. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon sebesar Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah); - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 H, oleh kami Drs. H. Mohammad Chanif., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Endang Muchlish., S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Dimyati A.R., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Asmawi H Rawi sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Ketua Majelis
Drs. H. Mohammad Chanif., S.H., M.H.
Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Drs. H. Endang Muchlish., S.H., M.H.
Drs. Ahmad Dimyati A.R.
Panitera Pengganti,
Drs. Asmawi H Rawi
Perincian Biaya Perkara : 1. Materai 2. Redaksi 3. Biaya Proses/adm lainnya JUMLAH
Rp 6.000,Rp 5.000,Rp 139.000,Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
