PUTUSAN Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
بـسـم الرحـمن الرحـيـم DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak : PEMBANDING I/TERBANDING I, Agama Islam, Umur 45 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini dikuasakan kepada Ryder Sitorus, SH., dan Tomas Aquino T., SH., MH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Rivai Zakaria S. Siregar dan Rekan, beralamat di Kantor Pusat Jl. Pegangsaan Barat No. 32 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat
Kuasa khusus
tanggal 16 Juni 2015, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/
Tergugat
II
dalam Intervensi, sekarang sebagai PEMBANDING I/ TERBANDING I; PEMBANDING II/TERBANDING II, Umur 45 tahun, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, alamat di Sleman, Jawa Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada Eben Eser Naibaho,S.H.,M.H. dan H.Hulia Syahendra, S.H. M.H., para Advokat
pada Syahendra &
Partners Law Firm, beralamat di Jl. Raya Pemda Km 6 No. 08 Matagara, Tigaraksa, Tangerang, 15720,
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
tertanggal 11 Agustus 2015, semula sebagai
Penggugat/Intervensi,
sekarang
sebagai
PEMBANDING II/TERBANDING II; Melawan TERBANDING III, umur
51 tahun, agama Islam, pendidikan
S.1,
pekerjaan Anggota TNI, tempat tinggal di
Kota
Jakarta Selatan, dalam hal ini dikuasakan kepada M. Erzi Zulfian HB, S.H., Taufik Kurachman, S.H., Sabarudin,
S.H.,
Oky
Frediana,
S.H.,
Irwan
Sya’ban, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM “KRESNA”
beralamat di Jl. Bambu
Kuning Raya No. 8A/99 Setia Kawan, Sepanjang Jaya Rawalumbu, Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2014, semula sebagai
Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Tergugat I dalam Intervensi sekarang sebagai TERBANDING III; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0000/Pdt.G/ 2015/PTA.Btn. tanggal 29 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1437 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima; 2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
- Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk
membuka
kembali persidangan perkara ini, untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini sebagai berikut;
Halaman 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
1. Surat
Pernyataan
tertanggal 31 Mei
Persetujuan
dan
Kesanggupan
(SPPK)
2011 dari Tergugat/Pembanding I;
2. Akta Jual Beli Nomor 35 tanggal 19 Desember 2012 dari Pelawan/ Pembanding II; 3. Sertifikat (Tanda bukti hak) Nomor 03286 dari Pelawan/Pembanding II; 4. Saksi-saksi ataupun bukti-bukti lainnya yang dapat menguatkan dalil-dalil
gugatan dan dalil-dalil bantahan dari masing-masing
pihak; - Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama agar setelah selesai melakukan pemeriksaan dimaksud,
hasil pemeriksaan tersebut
beserta seluruh berkas perkara ini segera dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Banten; 3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir; Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/ 2014/PA.Tgrs. tanggal 16 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut; I.
DALAM INTERVENSI Menyatakan Perlawanan Intervensi tidak dapat di terima;
II.
DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebahagian ; 2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini : 1). 1 ( satu) unit Motor SUPRA 125 R dengan No. Polisi B 6625 PLO; 2). 1 ( satu ) Mobil jenis Kijang Innova No. Polisi B 8474 HP, dibeli tahun 2005; 3). 1 ( satu ) unit Mobil Toyota merk Fortuner No. Polisi B 1961, dibeli pada tahun 2008; Halaman 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
4). 1 ( satu ) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero No. Polisi BK 786, dibeli tahun 2005; 5). Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1848 atas nama TERBANDING III
yang
dijelaskan dalam Akte Jual Beli Nomor 116/2004 tanggal 21 bulan September tahun 2004 seluas 112 M2 terletak di komplek perumahan Griya Bandung Asri (GBA) 3 Blok O 18 No. 5, RT 02, RW 12, Kelurahan Cipagalo, Kecamatan Bojong soang, Kab Bandung. yang dibeli pada tahun 2004 Dengan batas-batas sebagai berikut : a. Utara
: Rumah Ibu Dewi;
b. Timur
: Jalan Perumahan;
c. Selatan
: Jalan Perumahan;
d. Barat
: Rumah Pak Romi;
6). Lokasi pemancingan ikan yang terletak di Perumahan GBA 3 Blok. O 18 RT 02 RW 12 desa Cipagalo Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung, dengan Sertifikat Hak Milik No 2010
atas
nama
PEMBANDING
I/TERBANDING
I
sebagaimana Akte Jual Beli No 502 tahun 2004 dan Sertifikat Hak Milik No 2165 atas nama TERBANDING III sebagaimana dijelaskan dalam Akte Jual Beli No 67 tahun 2006, dengan batas - batas sebagai berikut : a. Utara
: Tanah Adat;
b. Timur
: Saluran Irigasi;
c. Selatan
: Perumahan GBA 3 Blok O.18;
d. Barat
: Tanah milik TERBANDING III;
Yang mana di lokasi pemancingan tersebut terdapat : a. Bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai beserta perabotnya; b. 4 ( empat) kolam pemancingan ikan; 7). Sebidang tanah seluas lebih kurang 910 m terletak di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan nomor Persil (nomor tanah adat) Halaman 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
No 41.S.IV/tgl. 12/8/1958 sesuai surat perjanjian jual beli antara
PEMBANDING I/TERBANDING I dengan BAPAK
TJAMIN pada tanggal 9 November 2008. Dengan batas-batas sebagai berikut : a. Utara
: Tanah Adat;
b. Timur
: Tanah milik TERBANDING III;
c. Selatan.
: Perumahan GBA 3 Blok O.18;
d. Barat
: Perumahan GBA 3 Blok O.18;
8). Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 03286/Cireunde surat ukur tanggal 19 bulan januari tahun 2005 seluas 119 M2 yang terletak di Perumahan Puri
Laras
II,
Blok
B.12
Desa/Kelurahan
Cireundeu,
Kecamatan Ciputat, Kabupaten/Kota Tangerang (sekarang Tangerang Selatan, Provinsi Banten) sesuai Akta Jual Beli No. 59/2007 tanggal 9 April 2007. Dengan batas-batas sebagai berikut : a. Utara
: Rumah Bapak Bambang;
b. Timur
: Rumah Bapak Harmon;
c. Selatan.
: Jalan Komplek;
d. Barat
: Rumah Bapak Wahab;.
9) Sebidang tanah kebun dengan Sertifikat Hak Milik No 11/Kelitu, surat ukur No 08/2005 tanggal 3 bulan September tahun 2005 seluas 4.117 M2
terletak di Desa Kelitu,
Kecamatan Bintang, Kabupaten/Kota Aceh Tengah, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, sesuai Akta Jual Beli No. 201/ AJB / 2005 tanggal 25 Agustus tahun 2005 di hadapan Nafis Mariesta, SH yang berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001. Dengan batas-batas sebagai berikut: a. Utara
: Jl Poros Takengon-Bintang;
b. Timur
: Tanah Tuan A Hu (Naga Mas);
c. Selatan.
: Danau Laut Tawar;
d. Barat
: Tanah Tuan H.M.ASDI AS; Halaman 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
10). Tanah yang terletak di dukuh Badran Desa
Triyagan
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dengan
Sertifikat
Hak
Milik
No
1505
atas
nama 2
PEMBANDING I/TERBANDING I Seluas 1661 M
dan
Sertifikat Hak Milik No 1504 atas nama TERBANDING III Seluas 1653 M2 dengan batas - batas sebagai berikut : a. Utara
: Tanah Kas Desa;
b. Barat
: Keluarga Suwarno;
c. Selatan
: Jalan Desa;
d. Timur
: Eks Tanah Mba Marto Diharjo;
Yang mana diatas tanah tersebut terdapat bangunan teterdiri dari : •
Ruko 1 ( satu) lantai dengan ukuran 3 x 15 m;
•
Bangunan taman kanak-kanak,
Yayasan Pendidikan
Adinda ( Akta Pendirian TK Dinas Pendidikan No. 420/393/2001, Akta Notaris No. 9/III/2001) yang terdiri dari : 1. 4 ruang belajar; 2. 1 ruang guru; 3. Area bermain anak; •
Bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai ukuran 15 x 20 m beserta perabotnya;
•
Kolam renang ukuran 6x10 m;
•
Aula pertemuan dengan ukuran 25x30 m;
•
Tanah tegalan;
Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat; 3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas sebagaimana disebutkan pada diktum nomor 2 putusan ini; 4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak dapat dibagi dua Halaman 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
secara natura dijual dimuka umum oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam diktum angka 3; 5. Menyatakan bahwa sita terhadap obyek-obyek
pada poin
2 tersebut di atas sah dan berharga; 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; III. DALAM REKONPENSI : - Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya; IV. DALAM INTERVENSI, KONPENSI DAN REKONPENSI : - Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 14.544.000,- (empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 Pembanding I/Terbanding I telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/ Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tanggal 16 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 H. dan Pembanding II/Terbanding II juga telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut pada tanggal 13 Agustus 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 29 Juli 2015 dan 28 Agustus 2015; Memperhatikan Memori Banding Pembanding I/Terbanding I tanggal 02 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015; Memperhatikan
Memori
Banding
Pembanding II/Terbanding II
tertanggal 19 Oktober 2015 yang dikirimkan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Banten dan diterima pada tanggal 22 Oktober 2015;
Halaman 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Memperhatikan Kontra Memori Banding Terbanding III tanggal 09 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari kamis 13 Agustus 2015 yang telah disampaikan kepada pihak lawan tanggal 28 Agustus 2015 melalui surat nomor W.27A5/7367/Hk.05/VIII/2015; Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 07 September 2015 yang menyatakan, bahwa para pihak Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (Inzage); TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada 2 (dua) pihak yang mengajukan banding yaitu semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II dalam Intervensi sebagai Pembanding I dan yang lainnya yaitu Penggugat Intervensi sebagai Pembanding II karena dalam perkara banding
ini
nomor
perkaranya
satu
yaitu
Nomor
0000/Pdt.G/
2015/PTA.Btn. dan sesuai pula dengan petunjuk buku pedoman tehnis peradilan (Buku II) Edisi 2013, maka putusan bandingnya tetap satu; Menimbang, bahwa untuk memperjelas posisi pihak selanjutnya yang didudukan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini yaitu: - Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Intervensi sebagai Pembanding I/Terbanding I - Penggugat dalam Intervensi sebagai Pembanding II/Terbanding II; - Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Intervensi sebagai Terbanding III; Menimbang, bahwa
permohonan banding
yang diajukan oleh
Pembanding I dan Pembanding II secara formal telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan sela Nomor 0000/Pdt.G.2015/PTA.Btn. tanggal 29 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1437 H dengan amar putusan menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang Halaman 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
juga Judex Facti dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa perkara a quo sebagai bahan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus di tingkat banding; Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dipersidangan maupun melalui proses mediasi oleh mediator Drs. Syarifuddin Zuhri, S.H. M.H, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal. Oleh karenanya .Majelis Hakim Tingkat Banding menilai upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, jo Perma Nomor 1 tahun 2016, karenanya pemeriksaan terhadap perkara a quo tetap dilanjutkan; Dalam Konvensi Eksepsi Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo pada halaman 41 dan 42, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat karena sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena telah dipertimbangkan secara rinci, apa yang menjadi eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding I tersebut yaitu pada eksepsi poin 1. a, c dan e, pada eksepsi poin 1 b dan 1 d, pada eksepsi poin 2.4 dan pada eksepsi
poin 3. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu
mempertegas lagi dengan menambah pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat Konvensi/ Pembanding I/Terbanding I tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa eksepsi tersebut tidak berkaitan sama sekali
dengan
kewenangan absolut dan kewenangan relatif badan peradilan; Menimbang,
bahwa
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
Halaman 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
sebagaimana terurai pada halaman 41 dan halaman 42 putusan perkara a quo tersebut, maka seluruh eksepsi Tergugat/Pembanding I tersebut harus ditolak; Pokok Perkara Menimbang,
bahwa
terlepas dari apa yang dipertimbangkan
dan diputus oleh Majelis hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara tersendiri, karena tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding III, sebagaimana terurai dalam surat gugatan setelah adanya perbaikan, bertanggal 17 Maret 2014 pada angka romawi V, halaman 2, mulai angka 1, sampai angka 15 mengenai obyek tersengketa, berupa harta bergerak dan tidak bergerak termasuk piutang yang dimohonkan Penggugat/ Terbanding III, agar ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat/Terbanding III dengan Tergugat/ Pembanding I/Terbanding I tersebut dan dibagi dua antara Penggugat/ Terbanding II dengan Tergugat/Pembanding I/Terbanding I masingmasing separo bagian; Menimbang,
bahwa
atas
gugatan
Penggugat Konvensi/
Terbanding III tersebut selanjutnya Tergugat/Pembanding I/Terbanding I membantah dan menolaknya dengan dalil bahwa harta tersengketa tersebut merupakan harta benda milik Tergugat/PembandingI/Terbanding I yang diperoleh atas dasar telah adanya pembagian harta bersama diantara Penggugat/Terbanding III dengan Tergugat/Pembanding I/ Terbanding I, pembagian tersebut yang dilakukan atas dasar kesepakatan Penggugat/Terbanding III dengan Tergugat/Pembanding I/Terbanding I secara bebas dan dengan kesadaran kepentingan
dan
hak
penuh untuk melindungi
Penggugat/Terbanding
III
dan
Tergugat/
Pembanding I/Terbanding I atas harta bersama. Bahwa surat pernyataan kesepakatan, persetujuan dan kesanggupan dibuat secara sah tertanggal 31 Mei 2011. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tersebut sah
Halaman 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
mengikat dan berlaku sebagai hukum bagian kedua belah pihak Penggugat/Terbanding III dan Tergugat/Pembanding I/Terbanding I untuk ditaati dan dilaksanakan; Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 54, alinea kedua putusan perkara a quo dengan menyatakan bahwa hingga persidangan berakhir dalam tahap pembuktian sampai pada kesimpulan, Surat Pernyataan Persetujuan dan Kesanggupan (SPPK) bertanggal 31 Mei 2014 itu tidak pernah ada dan tidak pernah diajukan Tergugat/Pembanding I/Terbanding I sebagai bukti adanya kesepakatan pembagian harta bersama tersebut bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karenanya diambil alih
sebagai pendapat sendiri untuk
mempertimbangkan dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa atas dasar Berita Acara Sidang tambahan (setelah adanya putusan sela Pengadilan Tinggi Agama) ternyata SPPK bertanggal 31 Mei 2014 tersebut juga tidak dapat diajukan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding I/Terbanding I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, selain itu bahwa kalaupun telah
terjadi
kesepakatan bersama, lalu dikemudian hari terjadi sengketa maka kesepakatan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Tergugat/Pembanding I/Terbanding I
tidak
dapat membuktikan dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 163 HIR; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding I/Terbanding I tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa harta-harta yang digugat
tersebut
sudah
menjadi
bagian
Tergugat/Pembanding
I/Terbanding I disisi lain Tergugat/Pembanding I/Terbanding I tidak dapat membantah bahwa obyek tersengketa sebagaimana yang digugat Penggugat/Terbanding III adalah harta bersama antara Penggugat/ Terbanding III dengan Tergugat/Pembanding I/Terbanding I, karena Tergugat/Pembanding I/Terbanding I hanya menyatakan bahwa harta tersebut sudah milik Tergugat/Pembanding II/Terbanding I atas dasar Halaman 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
kesepakatan
bersama
Penggugat/Terbanding
dengan
Tergugat/
Pembanding; Menimbang, bahwa atas dasar apa yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta tersengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding III dengan Tergugat/Pembanding I/TerbandingI, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagiannya sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai obyek tersengketa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya dengan luas tanah 119 M2 yang terletak di Kota Tangerang (sekarang Tangerang Selatan, Provinsi Banten) sesuai akta jual beli Nomor 59/2007 tanggal 9 April 2007, karena obyek tersengketa tersebut dipertimbangkannya dalam bagian intervensi dan harta tersebut tidak termasuk harta bersama melainkan sudah menjadi milik Penggugat Intervensi (PEMBANDING II/TERBANDING II); Menimbang, bahwa demikian pula mengenai piutang Saudara Kandung Tergugat/Pembanding I/Tderbanding I Ine Manik Panjaitan, Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Luther Yudika Panjaitan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding III termasuk harta bersama. Hal ini dibantah oleh Tergugat/Pembanding I/Terbanding I dengan dalil bahwa piutang tersebut sudah dibayar oleh yang bersangkutan. Hal ini telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sepandapat dengan pertimbangan, dan putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 91 ayat (1) dan (3) jo Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, bahwa atas dasar pasal tersebut, maka piutang suami isteri kepada pihak lain termasuk harta bersama, karena itu dalil gugatan Penggugat/Terbanding
Halaman 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
III sebagaimana tersebut pada angka 14 gugatan Penggugat, termasuk harta bersama apabila Penggugat/Terbanding dapat membuktikannya. Namun karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding I/Tergugat I dengan dalil bahwa piutang tersebut sudah dibayar oleh yang bersangkutan pada Tahun 2003 demikian pula piutang pembelian mobil kijang kapsul oleh Luther Yudika Panjaitan telah lunas dibayar seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan dua kali pembayaran, yang pertama Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terhadap bantahan tersebut kemudian masing-masing pihak tidak dapat membuktikan dalilnya, maka gugatan Penggugat/Terbanding III tersebut harus ditolak (Pasal 163 HIR); Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I/Terbanding I juga menolak dalil gugatan Penggugatt/Terbanding III tentang uang peralihan sewa ruko sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Terbanding III Nomor 15 pada halaman 4 tersebut karena telah diselesaikan kepada Penggugat/Terbanding III
sebelum
Penggugat/Terbanding III pergi
meninggalkan rumah. Bahwa atas dasar dalil bantahan Tergugat/ Pembanding I/Terbanding I tersebut, kemudian Penggugat/Terbanding III tidak dapat membuktikan dalilnya, karena itu berdasarkan maksud Pasal 163 HIR. maka dalil gugatan tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa pada posita angka rumawi V Penggugat/ Terbanding III menyatakan oleh karena adanya putusan perceraian antara Penggugat/Terbanding III dengan Tergugat/ Pembanding I/Terbanding I, maka Penggugat/Terbanding III mengajukan gugatan harta bersama, karena selama perkawinan tersebut antara Penggugat/Terbanding III dengan Tergugat/Pembanding I/Terbanding I telah diperoleh harta bersama sebagaimana terurai pada angka 1 (satu) sampai angka 15 (lima belas) termuat dalam putusan perkara a quo halaman 2 sampai halaman 4 sebagiannya harus dinyatakan terbukti; Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I/Terbanding I tidak dapat mengajukan bukti adanya Surat Pernyataan Persetujuan dan Halaman 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Kesanggupan (SPPK) bertanggal 31 Mei 2011 tersebut. Bahwa selain dari pada itu, bahwa SPPK. tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Penggugat/Terbanding III dalam repliknya halaman 2 angka (3) dengan menyatakan bahwa tidak benar SPPK. tanggal 31 Mei 2011 berisi tentang pembagian harta, tetapi hanya persetujuan yang terpaksa ditanda tangani Penggugat/Terbanding III di Kantor Polisi Militer Kodam Jaya karena terjadi sengketa antara Penggugat/Terbanding III dengan Tergugat/ Pembanding I/Terbanding I, maka SPPK. bertanggal 31 Mei 2011 yang dipedomani oleh Tergugat/Pembanding I/Terbanding I soal pembagian harta bersama tersebut tidak terbukti; Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I/Terbanding I pada pokoknya tidak membantah tentang adanya harta-harta tersebut sebagai harta
bersama
antara
Penggugat/Terbanding
Pembanding I/Terbanding I
III
dan
Tergugat/
karena bantahan Tergugat Tergugat/
Pembanding I/Terbanding I tersebut berkaitan adanya pembagian harta bersama tersebut, oleh karena itu menurut logika
hukum Tergugat/
Pembanding I/Terbanding I mengakui bahwa harta-harta tersebut sebagai harta bersama; Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 BW ayat (2) Nomor 4 BW maka dalil gugatan Penggugat/ Terbanding III, sebagaimana terurai dalam perbaikan surat gugatannya pada angka rumawi V angka 1 (satu) sampai angka 13 kecuali angka 9 patut dinyatakan terbukti bahwa harta tersengketa tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding III dengan Tergugat/ Pembanding I/Terbanding I; Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding III sebagaimana pada posita angka 9 yang akan dipertimbangkannya dalam bagian Intervensi yang dinyatakan sebagian milik Penggugat Intervensi. Karena itu gugatan terhadap obyek tersengketa mengenai sebidang tanah dan
bangunan
luas
119 M2
tersebut terletak di Kota
Tangerang
Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 03286/Cirendeu tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa mengenai obyek tersengketa sebagaimana
Halaman 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
terurai pada gugatan Penggugat/Terbanding III angka 5 yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya luas
342 M2 terletak di Kabupaten
Bahkapul, Kecamatan Siantar Martoba Kodya Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo halaman 46 alinea kedua dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat
dengan Pertimbangan
tersebut karena sudah tepat dan benar. Untuk itu selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam putusan banding ini dengan menyatakan dalil gugatan Penggugat/Terbanding III tersebut tidak terbukti, karenanya harus ditolak; Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding III sebagaimana pada bukti P.1 sampai bukti P.16 dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama pada putusan perkara a quo halaman 45 mulai alinea 2 sampai pada halaman 50 alinea 1 dan 2 yang pada pokoknya bahwa bukti-bukti tersebut meskipun foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah di nazegelen dan tidak dapat diperlihatkan
aslinya dipersidangan, tetapi
karena tidak ada bantahan dan penolakan dari pihak Tergugat/ Pembanding I/Terbanding I, lagi pula telah dikuatkan dengan pemeriksaan setempat dengan meminta bantuan Pengadilan Agama dimana benda tersebut berada, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut sepanjang mengenai penilaian
bukti
tertulis tersebut, karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri. tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dinilai sebagai bukti permulaan; Menimbang, bahwa mengenai bukti keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding III dipersidangan perlu dipertimbangkan bahwa saksi dari Adik Kandung Penggugat/Terbanding III yaitu saksi III, nama Dra. Elfawani IR. MP. bin Yagus dan saksi VI nama Dra. Eli Martini binti Yagus serta saksi Lily Fitriyani Usman, SE. bin Usman, SE. telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, hal ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diterima sebagai
Halaman 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
saksi baik secara formil maupun materil. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa menurut ketentuan Pasal 145 HIR. maupun Pasal 1909 KUH Perdata ketiga saksi tersebut termasuk orang yang dilarang didengar sebagai saksi karena termasuk kelompok yang tidak cakap secara Absolut, yaitu keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus, karena dianggap tidak mampu bersikap obyektif, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara a quo adalah perkara Perdata murni bukan perkara perceraian sehingga keterangan ketiga saksi diatas melanggar Pasal 145 HIR. maupun Pasal 1909 KUH Perdata, karenanya harus dikesampingkan. Adapun keterangan tiga saksi lainnya yaitu saksi Rosnawati binti Amrus, saksi Ferdial Dirman bin Amrus dan saksi Alias Bintain bin Bastim secara formil dan materil dapat diterima sebagai saksi
yang memberikan
keterangan dibawah sumpah, mereka masing-masing yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding III tersebut untuk menguatkan sepanjang bukti tertulis yang diajukan Penggugat/ Terbanding III tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata dan dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1906 KUH Perdata; Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding I/Terbanding I yaitu bukti T.1. sampai T.9. Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1, T.2 dan T.3 Telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 51 dan 52 putusan perkara a quo dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena sudah tepat dan benar, untuk itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Sedangkan bukti T.5 Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya pada bagian intervensi karena itu tidak dipertimbangkan lagi. selanjutnya bukti T.6, T.7, T.8 dan T.9 Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena itu diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan
Halaman 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
sendiri, karena penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup beralasan; Menimbang, bahwa mengenai Tergugat/Pembanding I/Terbanding I mempertimbangkan bahwa saksi I
bukti saksi yang dihadirkan Majelis Hakim Tingkat Banding
PEMBANDING I/TERBANDING I,
saksi II PEMBANDING I/TERBANDING I dan saksi III PEMBANDING I/TERBANDING I memberikan keterangan dibawah sumpah mereka di persidangan. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahkan melanggar Pasal 145 HIR. maupun Pasal 1909 KUH Perdata kerena saksi-saksi tersebut termasuk tidak cakap secara absolut, karena itu patut dikesampingkan; Menimbang,
bahwa
atas
dasar pertimbangan-pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada halaman 54 putusan perkara a quo kecuali pada obyek tersengketa, yang terurai pada amar putusan angka (8), karena secara tersendiri ditetapkan sebagai pemiliknya adalah Penggugat dalam intervensi. Karena itu
harta-harta tersebut adalah harta yang
diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding III dengan Tergugat/ Pembanding I/Terbanding I
dan ditetapkan sebagai
harta bersama sebagaimana diatur oleh Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dan dalam perkara a quo tidak ada mengenai perjanjian dalam perkawinan tentang harta bersama; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harta-harta yang ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/ Terbanding III
dengan
Tergugat/Pembanding I/Terbanding I adalah
sebagai berikut; 1. 1 (satu) unit motor supra 125 R dengan Nomor Polisi B 6625 PLO;
Halaman 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Inova Nomor Polisi B 8474 HP dibeli tahun 2005; 3. 1(satu) unit kendaraan roda empat
merk Mitsubhisi Pajero Nomor
Polosi BK 766 dibeli tahun 2005; 4. 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1961 dibeli tahun 2008; 5. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1848 atas nama TERBANDING III yang dijelaskan dalam Akte Jual Beli Nomor 116/2004 tanggal 21 bulan September tahun 2004 seluas 112 M2 terletak di komplek perumahan Griya Bandung Asri (GBA) 3 Blok O 18 No. 5, RT 02, RW 12, Kelurahan Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. yang dibeli pada tahun 2004. Dengan batas-batas sebagai berikut: Utara
: Rumah Ibu Dewi;
Timur
: Jalan Perumahan;
Selatan
: Jalan Perumahan;
Barat
: Rumah Pak Romi;
6. Lokasi pemancingan ikan yang terletak di Perumahan GBA 3 Blok. O 18 RT 02 RW 12 Desa Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung,
dengan
Sertifikat
Hak
Milik
No
2010
atas
nama
PEMBANDING I/TERBANDING I sebagaimana Akte Jual Beli No 502 tahun 2004 dan Sertifikat Hak Milik No 2165 atas nama TERBANDING III sebagaimana dijelaskan dalam Akte Jual Beli No 67 tahun 2006, dengan batas - batas sebagai berikut : Utara
: Tanah adat;
Timur
: Saluran Irigasi;
Selatan
: Perumahan GBA 3 blok O.18;
Barat
: Tanah milik TERBANDING III;
Yang mana di lokasi pemancingan tersebut terdapat : - Bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai beserta perabotnya; - 4 ( empat) kolam pemancingan ikan; 7. Sebidang tanah kebun luas 4117 M2 terletak di Desa Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Halaman 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
sesuai Akta Jual Beli Nomor 201/AJB/ 2005/tanggal 25 Agustus 2005 dengan batas-batas : Sebelah Utara
: Jalan Paras Takengon Bintang;
Sebelah Timur
: Tanah tuan H. Hud (Naga Mas);
Sebelah Selatan
: Danau Laut Tawar;
Sebelah Barat
: Tanah H.M. Asdi AS;
8. Bidang tanah, luas 1661 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1505 atas nama PEMBANDING I/TERBANDING I dan Bidang tanah luas 1653 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1504 atas nama PEMBANDING/TERBANDING I. Kedua Bidang tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran tanah BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. nomor 88
Ket. 11. 16/IV/2014 dan Nomor
89/Ket.11.16/ IV/2014 dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara
: Tanah Kas Desa;
Sebelah Barat
: Tanah keluarga Suwarno;
Sebelah Selatan
: Jalan Desa;
Sebelah Timur
: Ex. tanah Marto Diharjo;
Di dalamnya terdapat Ruko, ukuran 3 x 15 M2; - Bangunan taman Kanak-kanak (TK) Dinas Pendidikan Nomor 420/393/2001 Akta Notaris Nomor 9/III/2001 terdapat 4 (empat) ruang belajar, 1 (satu) ruang guru dan area bermain anak-anak; - Bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai ukuran 15 x 20 m berikut perabot yang ada didalamnya; - Kolam renang ukuran 6 x 10 m; - Aula/ruang pertemuan ukuran 25 x 30 m; - Tanah tegalan; Terletak di Dukuh Badran, Desa Triyagan, Kecamatan Mojo Laban, Kabupaten Sukoharjo Jawa-Tengah; Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa harta
benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak Halaman 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
seperdua dari
harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka harta-harta sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding III dengan Tergugat/Pembanding I/Terbanding I dan masing-masing berhak separo bagian. Kemudian oleh karena hartaharta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding I / Terbanding I maka kepada Tergugat/ Pembanding I/Terbanding I dihukum
untuk
membagi dan menyerahkan separo bagian kepada
Penggugat/Terbanding III; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim Tingkat Pertama telah melakukan penyitaan jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta tersengketa tersebut dan dinyatakan dalam amarnya adalah sah dan berharga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat karena sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan banding ini. Untuk itu patut pula dinyatakan sah
dan berharga dalam putusan banding ini yaitu
terhadap harta tersengketa sebagai berikut: -
Terhadap obyek tersengketa sebidang tanah luas 1661 M2 dengan sertifikat
Hak
I/TERBANDING
Milik I
Nomor
terletak
1505 di
atas
Dukuh
nama
Badran
PEMBANDING Desa
Triyagon,
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, kecuali terhadap bangunan rumah permanen dua lantai ukuran 15x20 M2 beserta perabotan yang ada di dalamnya yang tidak dapat disita; -
Terhadap obyek tersengketa, tanah sawah masing-masing luas 2525 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor 410 atas nama Yakraman Yagus, S.H. dan luas 2269 M2 dengan sertifikat hak milik 1462 keduanya bidang tanah sawah tersebut terletak di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dan berdasarkan berita acara penyitaan jaminan Nomor 0369/Pdt.G/ 2014/PA.Tgrs., 13 Nopember 2014 bidang tanah tersebut terletak di Desa Sepen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Terhadap obyek tersengketa, sebidang tanah kebon luas 4117 M2 atas nama Yakraman Yagus, SH. dengan Akta Jual Beli Nomor 201/2005 Halaman 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah; - Terhadap obyek tersengketa, sebidang tanah berikut bangunan di atasnya luas 120 M2 dengan Akta Jual Beli Nomor 502/2004 tanggal 21 September 2004 terletak GBA 3 Blok O 18 Nomor 5 Rt.002 Rw.012, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung; - Terhadap lokasi pemancingan ikan beserta bangunan rumah permanen dua lantai berikut prabotan yang ada di dalamnya atas nama TERBANDING III dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3010/2004 terletak di Perumahan GBA 3 Blok 0 18 Nomor 5 Rt.002 Rw.012, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung; -
Terhadap obyek tersengketa sebidang tanah luas 90 M2 terletak di Desa Cipagalo Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, persil Nomor 41 SIV tanggal 28 Agustus 1958; Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama
juga telah melakukan desente (pemeriksaan setempat) terhadap obyek tersengketa tersebut, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding III tersebut menjadi jelas keadaan
pisiknya dan tepatnya
dimana tempat obyek tersengketa tersebut berada; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada posita angka 13, yang menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang telah di jual oleh Tergugat, diperhitungkan sebagai bagian Tergugat dan sebagai konpensasi terhadap obyek yang senilai menjadi bagian Penggugat, bahwa atas posita tersebut, merupakan gugatan yang tidak jelas (obscuur libel) disamping itu tidak disebut dalam petitumnya, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankeliyke verkelaard); Menimbang, bahwa tentang putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voor raad) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka Mejelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena itu diambil alih sebagai pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan tuntutan tersebut tidak ada urgensinya dalam perkara ini, untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak; Halaman 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Menimbang,
bahwa
demikian
pula
mengenai
tuntutan
Penggugat/Terbanding III tentang dwangsom sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pendapat sendiri dengan menambahkan pertimbangan bahwa tuntutan dwangsom tidak tepat karena tidak beralasan hukum, karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding III harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa perkara a quo
bagian Konvensi tidak dapat dipertahankan karenanya harus
dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnyan sebagaimana terurai dalam putusan banding dibawah ini; Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa atas dasar Berita Acara Sidang dan apa yang dipertimbangkan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai gugatan Rekonvensi sudah tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan mempertegas lagi pertimbangan hukumnya sebagai berikut; Menimbang,
bahwa
gugatan
Rekonvensi
terhadap
obyek
tersengketa 1 (satu) Unit Apartemen type 36 di lantai 9 Nomor Unit 10 Tower 11 B atas nama Yakraman Yagus,S.H. terletak di Gading Icon City Apartemen Jalan Perintis Kemerdekaan dengan dalil bahwa harta tersengketa tersebut merupakan harta bersama yang belum dibagi antara Tergugat/Penggugat
Rekonvensi
dengan
Penggugat/Tergugat
Rekonvensi. Hal ini dibantah oleh Tergugat Rekonvensi obyek tersengketa tersebut tidak ada. Bahwa oleh
dengan dalil
karena gugatan
Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah, maka berdasarkan maksud Pasal 163 HIR. Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalilnya dan ternyata apa yang dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada bukti tertulis T.8 dan T.9 secara meteriil tersebut tidak mendukung Halaman 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
dan menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut. Adapun keterangan saksi-saksi yaitu saksi PEMBANDING I/TERBANDING I. dan saksi PEMBANDING I/TERBANDING I adalah tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut terdiri anak kandung dan adik kandung Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding I, karena itu sesuai maksud Pasal 145 HIR. maupun Pasal 1909 KUH Perdata, saksi tersebut termasuk kelompok yang tidak cakap secara absolut menjadi saksi, lebih-lebih lagi secara meteriil keterangan saksisaksi tidak mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, karena itu dalil gugatan tersebut tidak terbukti dan karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa atas tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa perkara a quo yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, karena itu diambil sebagai pendapat Mejelis Hakim Tingkat Banding dan karenanya harus dipertahankan; Dalam Intervensi Menimbang,
bahwa
perihal
masuknya
pihak
ketiga
PEMBANDING II/TERBANDING II. melalui kuasanya Hulia S.H.,M.H.,
yaitu
Syahindra,
Andri Dwiarnanto, S.H.,M.H., diantara TERBANDING III
melawan PEMBANDING I/TERBANDING I tertanggal 30 Oktober 2014, dalam perkara a quo
telah diputus sela oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama Nomor 0000/Pdt.G/ 2014 /PA.Tgrs. tanggal 30 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1436 H dengan amar putusan mengabulkan pihak ketiga tersebut bergabung sebagai pihak Penggugat dalam Intervensi melawan Penggugat dan Tergugat. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, karena sudah tepat dan benar. Dan atas dasar hal tersebut
Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai
berikut; Menimbang, bahwa atas dasar apa yang diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara a quo mengenai intervensi Majelis Hakim
Halaman 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Tingkat Banding
sepenuhnya tidak sependapat dengan
alasan dan
pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Intervensi sebagaimana yang didalilkan Penggugat Intervensi
tentang sebidang tanah dan
bangunan rumah tinggal di atasnya luas tanah 119 M2 dengan Sertifikat Hak
Milik
atas
nama
PEMBANDING
I/TERBANDING
I
nomor
03286/Cirendeu Surat Ukur tanggal 19 Januari 2005 terletak di Perumahan Puri Laras II Blok B. 12 Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat sekarang termasuk Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Akta Jual beli Nomor 59/2007 dengan batas-batas: Sebelah Utara
: Rumah Bapak Bambang;
Sebelah Barat
: Rumah Bapak Harmony;
Sebelah Selatan
: Jalan Komplek;
Sebelah Timur
: Rumah Bapak Wahab;
Bahwa obyek tersengketa tersebut telah dijual oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Tergugat/Tergugat II Intervensi
sebelum terjadinya
perceraian antara penggugat dan Tergugat kepada PEMBANDING II/TERBANDING II (Pembeli) sebagaimana Akta Jual Beli tersebut di atas sehingga harta tersengketa tersebut tidak termasuk obyek harta bersama antara Penggugat/Tergugat
I Intervensi
dan Tergugat/Tergugat II
Intervensi melainkan pemilik sah adalah Penggugat Intervensi; Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut
Penggugat/Tergugat I dalam Intervensi menolaknya dan
menyatakan tidak benar apa yang didalilkan Penggugat Intervensi tersebut; Menimbang,
bahwa
sebaliknya
Intervensi/Pembanding I/Terbanding I
pihak
Tergugat/Tergugat
II
tidak membantah dalil gugatan
penggugat Intervensi tersebut, bahwa dalam memori bandingnya halaman 7 Tergugat II dalam Intervensi/Pembanding I mengakui bahwa obyek tersengketa tersebut
adalah benar sudah dijual kepada Penggugat
Intervensi yaitu PEMBANDING II?TERBANDING II sehingga sudah menjadi milik Penggugat Intervensi/Pembanding II/Terbanding II;
Halaman 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi/Pembanding II/Terbanding II tersebut; Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat I dalam Intervensi/ Terbanding III membantah dalil gugatan Penggugat Intervensi/Terbanding I tersebut mengajukan bukti P.9 berupa Foto copy Akta Jual Beli (AJB) nomor 59/2007 atas obyek tersengketa tersebut dan foto copy tersebut tidak dapat dicocokkan dengan bukti aslinya di persidangan. Bahwa atas dasar bukti P.9 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai berdasarkan Pasal 1888 BW menegaskan bahwa suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian, sepanjang sesuai dengan akta aslinya dan sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 menyebutkan bahwa foto copy dapat diterima sebagai alat bukti apabila foto copy itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dimana ternyata bahwa foto copy tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.9 tidak dapat menguatkan dalil bantahan Penggugat/Tergugat I Intervensi/Terbanding III karenanya harus ditolak; Menimbang, Terbanding
II
bahwa
menguatkan
Penggugat dalilnya
Intervensi/Pembanding dengan
mengajukan
II/
bukti
sebagaimana yang diajukan dalam sidang pemeriksaan tambahan setelah ada putusan sela Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu bukti P.1.1 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03286/Cirendeu, Kecamatan Ciputat Tangerang Banten tanggal 3-9-2012 yang menunjuk pemilik obyek tersengkerta tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 35/2012 tanggal 19-12-2012 adalah Fransiscus Xaverius Hari Moelyono yaitu Penggugat dalam Intervensi/Pembanding II/Terbanding II; - Kemudian bukti P.1.2 foto copy Akta jual Beli Nomor 35/2012 tanggal 19 Desember 2012 sebagai bukti pendukung alat bukti P.1.1 tersebut yang isinya pada pokoknya Tergugat
bahwa
Konvensi/Tergugat
PEMBANDING I/TERBANDING I/ II
dalam
Intervensi/Pembanding
I/Terbanding I telah menjual obyek tersengketa tersebut kepada
Halaman 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
PEMBANDING
II/TERBANDING
II/Penggugat
dalam
Intervensi/
Pembanding II/Terbanding II; -
Selanjutnya dengan bukti P.1.3. foto copy surat persetujuan antara Yakraman Yagus, S.H. selaku suami dengan Tio Lisnawaty Evawany Panjaitan selaku isteri untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut yang dikenal sebagai obyek tersengketa bertanggal 6 Juni 2011;
- Bahwa, Bahwa foto copy P.1.1, P.1.2, P.1.3 tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan dengan bukti aslinya di persidangan; - Bahwa
pihak Tergugat
Konvensi/Tergugat II dalam Intervensi/
Pembanding I/Terbanding I mengakui dan menyatakan benar bahwa obyek tersengketa tersebut sudah dijual kepada Penggugat dalam Intervensi/Pembanding II/Terbanding II; Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dengan pengakuan pihak Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi/Pembanding I/Terbanding I yang diperkuat dengan bukti P1.1, P1.2 dan P1.3 tersebut, maka dalil gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding II/Terbanding II harus dinyatakan terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 174 HIR karenanya gugatan Penggugat Intervensi/ Pembanding II/Terbanding II tersebut dinyatakan terbukti bahwa obyek Tersengketa tersebut sudah dijual kepada PEMBANDING II/TERBANDING II oleh kerenanya gugatan intervensi tersebut seharusnya dapat dikabulkan dengan menetapkan harta tersengketa tersebut adalah milik Penggugat Intervensi/Pembanding II/Terbanding II; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah melakukan penyitaan terhadap harta tersengketa perkara a quo sesuai dengan berita acara sita jaminan (conservatoir beslag) Nomor 0369/Pdt.G/2014/PA. Tgrs., tanggal 25 September 2014 sesuai dengan surat penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Juli 2014 dan dalam amar putusan perkara a quo telah dinyatakan sah dan berharga,
Halaman 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengangkat sita terhadap obyek tersengketa tersebut; Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi Menimbang, bahwa atas dasar apa yang di pertimbangkan dan ternyata telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama
tidak konsisten karena antara
pertimbangan hukum dengan amar putusan tidak ada persesuaian dimana pada pertimbangannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding III tetapi dalam amarnya membebankan biaya perkara pada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I / Terbanding I karena itu harus diluruskan dengan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditegaskan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon, bila dihubungkan dengan maksud penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir (10) Undang-Undang tersebut di atas menegaskan bahwa harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi/Terbanding III yang besarannya tersebut dalam
amar putusan banding ini; Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara Tingkat Banding, kerena dalam perkara ini ada Pembanding I dan Pembanding II, sesuai dengan buku pedoman II Teknis Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan edisi 2013, biaya perkara ditingkat banding hanya dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding yang lebih dahulu mengajukan banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; Halaman 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
MENGADILI *. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan
Pembanding II
dapat diterima; * Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/ Pdt.G/2014/PA.Tgrs., tanggal 16 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 H., yang dimohonkan banding Pembanding
I
dan
Pembanding
II
dan
dengan
mengadili
sendiri;Dalam Intervensi Dalam Konvensi Eksepsi - Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding I seluruhnya; Pokok perkara 1. Mengabulkan
gugatan
Penggugat
Konvensi/
Terbanding
III
sebagian; 2. Menyatakan harta-harta sebagai berikut ; 2.1.
1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Supra 125 R dengan Nomor Polisi B 6625 PLO;
2.2.
1 (satu) kendaraan roda empat merk Kijang Inova Nomor Polisi B 8474 HP;
2.3.
1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner Nomor Polisi B 196I;
2.4.
1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Nomor
2.5.
Polisi BK 786;
Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak
Milik No. 1848 atas nama TERBANDING III yang
dijelaskan
dalam
Akte
Jual
Beli
Nomor
116/2004
tanggal 21 bulan September tahun 2004 seluas 112 M2 terletak di Komplek Perumahan Griya Bandung Asri (GBA) 3 Blok O 18 No. 5, RT 02, RW 12, Kelurahan Cipagalo, Kecamatan Bojong soang, Kabupaten Bandung. yang dibeli pada tahun 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :
Halaman 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
2.6.
Utara
: Rumah Ibu Dewi;
Timur
: Jalan Perumahan;
Selatan
: JalanPerumahan;
Barat
: Rumah Pak Romi;
Lokasi pemancingan ikan yang terletak di Perumahan GBA 3 Blok. O 18 RT 02 RW 12 Desa Cipagalo Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, dengan Sertifikat Hak Milik No 2010
atas
nama
PEMBANDING
I/TERBANDING
I
sebagaimana Akte Jual Beli No. 502 tahun 2004 dan Sertifikat Hak Milik No 2165 atas nama TERBANDING III sebagaimana dijelaskan dalam Akte Jual Beli No 67 tahun 2006, dengan batas - batas sebagai berikut : Utara
: Tanah Adat;
Timur
: Saluran Irigasi;
Selatan
: Perumahan GBA 3 blok O.18;
Barat
: Tanah Milik TERBANDING III;
Yang mana di lokasi pemancingan tersebut terdapat : - Bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai beserta perabotnya - 4 ( empat) kolam pemancing ikan. 2.7.
Sebidang tanah seluas lebih kurang 910 M2 terletak di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojong soang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan nomor Persil (nomor tanah adat) No 41.S.IV/tgl 12/8/1958 sesuai surat perjanjian jual beli antara PEMBANDING I/TERBANDING I dengan BAPAK TJAMIN pada tanggal 9 November 2008. Dengan batas-batas sebagai berikut
2.8.
Utara
:Tanah Adat;
Timur
: Tanah Milik TERBANDING III;
Selatan.
: Perumahan GBA 3 Blok O.18;
Barat
: perumahan GBA 3 Blok O.18;
Sebidang tanah kebun dengan Sertifikat Hak Milik No 11/Kelitu, surat ukur No 08/2005 tanggal 3 bulan September tahun 2005 seluas 4.117 M2 terletak di Desa Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten/Kota
Aceh
Tengah,
Provinsi
Nangroe
Aceh
Halaman 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Darussalam, sesuai akta Jual Beli No. 201/ AJB / 2005 tanggal 25 Agustus tahun 2005 di hadapan Nafis Mariesta, SH yang berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2001. Dengan batas-batas sebagai berikut :
2.9.
Utara
: Jl. Poros Takengon-Bintang;
Timur
: Tanah Tuan H. Hud (naga mas);
Selatan.
: Danau Laut Tawar;
Barat
: Tanah Tuan H.M. ASDI AS;
Tanah yang terletak di dukuh Badran Desa
Triyagan
Kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo jawa tengah dengan Sertifikat Hak Milik No 1505 atas nama PEMBANDING I/TERBANDING I Seluas 1661 M2 dan sertifikat hak milik No 1504 atas nama TERBANDING III Seluas 1653 M2 dengan batas - batas sebagai berikut : Utara
: Tanah Kas Desa;
Barat
: Keluarga Suwarno;
Selatan
: Jalan Desa;
Timur
: Eks Tanah Mba Marto Diharjo;
Yang mana diatas tanah tersebut terdapat bangunan teterdiri dari : •
Ruko 1 ( satu) lantai dgn ukuran 3 x 15 M;
•
Bangunan taman kanak-kanak, Yayasan Pendidikan Adinda ( Akta Pendirian TK Dinas Pendidikan No. 420/393/2001, Akta Notaris No. 9/III/2001) yang terdiri dari : 4 ruang belajar; 1 ruang guru; Area bermain anak;
•
Bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai ukuran 15 x 20 M beserta perabotnya;
•
Kolam renang ukuran 6x10 M;
•
Aula pertemuan dgn ukuran 25x30 M; Halaman 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
• Adalah
Tanah tegalan; harta bersama antara Penggugat Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi/Terbanding III dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding I; 3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding III dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding I/Terbanding I masing-masing berhak seperdua bagian atas harta bersama tersebut dalam amar pada angka 2 (2.1. sampai dengan 2.9.) tersebut 4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding III dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ PembandingI/ Terbanding I untuk membagi dua harta bersama tersebut dan saling menyerahkan harta bersama tersebut angka 2. (2.1 sampai 2.9) tersebut sesuai bagian masing-masing dalam bentuk natura dan apabila tidak dapat dilakukan pembagiannya dalam bentuk natura maka dilelang dimuka umum, melalui Kantor Lelang negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding
III
dengan
Tergugat/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding I sesuai dengan bagiannya; 5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek tersengketa tersebut; 6. Tidak
menerima
Konvensi/Tergugat
dan
menolak
gugatan
Rekonvensi/Terbanding
III
Penggugat selain
dan
selebihnya;
Dalam Rekonvensi - Menolak gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi seluruhnya; Dalam Intervensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi; 2.
Menyatakan harta berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya luas tanah 119 M2 terletak di Perumahan Laras II Blok B 12 Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang (sekarang Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Halaman 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Selatan, Provinsi Banten) sebagaimana tertera dalam sertifikat hak milik Nomor 03286/Cirendeu surat ukur tanggal 19 Januari 2005 adalah
milik
Penggugat
Intervensi
bernama
PEMBANDING
II/TERBANDING II; 3. Memerintahkan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengangkat Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan berikut bangunan rumah tinggal di atasnya luas 119 M2 yang terletak di Perumahan Puri Laras II Blok B 12, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Kabupaten/ Kota Tangerang (sekarang Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan
Provinsi
Banten)
dengan
Sertifikat
Hak
Milik
Nomor
03286/Cirendeu surat ukur tanggal 19 Januari 2005; 4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I dalam Intervensi/ Terbanding
III
dan
Intervensi/Terbanding
I
Tergugat untuk
Konvensi/Tergugat
menyerahkan
harta
II
dalam
sebagaimana
tersebut pada amar angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat dalam Intervensi/Pembanding
II/Terbanding
II/PEMBANDING
II
/TERBANDING II; Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi. -
Menghukum
kepada
Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/
Terbanding III untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama seluruhnya sebesar Rp. 14.544.000,- (empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah); -
Menghukum
kepada
Tergugat
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/
Pembanding I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding seluruhnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma’mur, M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten terakhir tanggal 19 Januari 2016 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.,
Halaman 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
dan H. Sunarto, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Drs. Usman MS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding I/Terbanding I, Pembanding II/Terbanding II dan Terbanding III; Ketua Majelis, ttd Drs. H. Ma’mur, M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
ttd
ttd Drs.H.Moh. Ichwan Ridwan, S.H.M.H.
H.Sunarto, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, ttd Drs. Usman MS, S.H.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Proses/Adm.lainnya 2. Redaksi 3. Materai JUMLAH
: : : :
Rp. 139.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya Panitera
Drs. H. M. Nawawi, M.H.
Halaman 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
