PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2014/PTA.Btn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata
pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis
Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Pembagian Harta Bersama antara pihak-pihak: PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ryza Rediana Koswara, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Ryza Rediana Koswara, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Babakansari No. 166 Kiaracondong Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07/04/2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor 154/KUASA/113/G/2014/PA.Tgrs. tanggal 8 April 2014, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING; Melawan TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deddy Suryadi, S.H., M.H., dan H. Suherman, S.H., Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) "ARUM DAUN", yang beralamat di Griya Mitra Citra Blok M10, RT. 08/05, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2013, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang berkaitan;
DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 27 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus ditolak;
DALAM KONPENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menetapkan, harta bersama yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah 56 % terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Menteng Residen FC 1 Menteng I
Nomor 12
Jalan
RT 004/002, Keluraahan Pondok Randji,
Kecamatan Ciputat, sekarang Kota Tangerang Selatan,
Propinsi
Banten, dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah Utara berbatasan dengan pak URIP nomor 14
-
Sebelah Timur berbatasan dengan rumah kosong (warga baru);
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kosong nomor 10
-
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Menteng I
3. Menetapkan masing-masing Penggugat
dan Tergugat
berhak ½
(setengah) bagian harta bersama; 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat yang menjadi bahagiannya
secara sukarela dan jika tidak dapat
dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai, akan
dilakukan
eksekusi melalui lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;
DALAM REKONPENSI 1. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 1. Menghukum
Penggugat
konpensi/Tergugat
Rekonpensi
untuk
membayar
biaya perkara
yang
hingga kini dihitung sebesar
Rp.1.966.000,-(satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Membaca Akta permohonan banding Nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs., yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal
8 April 2014, pihak Penggugat
mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut. Permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya, Terbanding pada hari Senin tanggal 21 April 2014 secara sempurna; Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 17 Juli 2014 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak menyerahkan Memori Bandingnya, demikian juga baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), meskipun kepada mereka telah diberitahukan tentang kesempatan untuk inzage tersebut, masing-masing kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 dan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014; PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada Terbanding dengan sempurna, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding a quo secara formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang,
bahwa Pembanding tidak
menyerahkan Memori
Bandingnya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 17 Juli 2014, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding tehadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, namun demikian Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
akan
memberikan
pertimbangan-
pertimbangan ulang terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti seluruh isi berkas perkara dan setelah menelaah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sebagian dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sedang sebagian lainnya tidak dapat disetujui, selanjutnya akan diperbaiki pertimbangan hukumnya dan juga amar putusannya, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut di bawah ini;
DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili perkara a quo karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang (bukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa) adalah kurang tegas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaikinya sebagai berikut: “...bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR gugatan harus diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, demikian juga ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR apabila gugatan itu mengenai benda tetap, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan yang mewilayahi benda tetap itu berada”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat,
bahwa Penggugat/Pembanding yang
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang sudah tepat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Agama Tigaraksa yang wilayah hukumnya
meliputi tempat
kediaman
Tergugat/Terbanding
dan
juga
mewilayahi tempat obyek sengketa/benda tetap itu berada, dengan demikian Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara a quo oleh karenanya eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak;
DALAM KONPENSI Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan, maupun melalui perintahnya kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya mendamaikan para pihak berperkara telah cukup memadai, meskipun usaha perdamaian tersebut akhirnya tidak berhasil; Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara sepakat bahwa obyek sengketa yang berupa sebidang tanah perumahan seluas 204 M2 dan satu unit bangunan rumah tempat tinggal permanen di atasnya seluas 100 M2 yang terletak di Perumahan Menteng Residence FC 1 Nomor 12, RT.004/002, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan tersebut adalah diperoleh secara angsuran (kredit) melalui fasilitas KPR Bank BCA Jakarta Pusat, tanah/rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut sampai saat ini ditempati oleh Tergugat/Terbanding; Menimbang, bahwa fasilitas kredit (KPR) yang diberikan Bank BCA kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut sebesar Rp.560.000.000,-(lima ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 80, tanggal 21 Desember 2006 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 17, tanggal 05 Oktober 2007 di hadapan Notaris Aloysius M. Yasin, SH. di Tangerang, dengan masa pengembalian pokok berikut bunganya selama 180 bulan, mulai angsuran pertama tanggal 27 Januari 2007 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 secara berturut-turut tanpa terputus; Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut diperoleh ketika Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding masih dalam ikatan suami isteri meskipun cara perolehannya dengan cara angsuran/kredit
(melalui fasilitas KPR Bank BCA), maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebidang tanah dan satu unit rumah permanen di atasnya yang menjadi obyek sengketa
tersebut
adalah
sah
sebagai
Harta
Bersama
antara
perkawinan
antara
Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
ikatan
Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah putus pada tanggal 2 Pebruari 2011 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs., maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
masing-masing
pihak
Penggugat/Pembanding
dan
Tergugat/Terbanding tersebut berhak atas seperdua dari Harta Bersama yang menjadi obyek sengketa tersebut di atas; Menimbang, bahwa oleh karena Harta Bersama yang menjadi obyek sengketa tersebut diperoleh dengan cara angsuran/kredit (melalui fasilitas KPR Bank BCA Jakarta Pusat) selama 180 bulan, terhitung mulai tanggal 27 Januari 2007 sampai dengan 27 Desember 2021, sementara diantara kedua belah pihak Penggugat/Pembanding
dengan Tergugat/Terbanding tersebut telah terjadi
perceraian pada tanggal 2 Pebruari 2011, maka angsuran pengembalian pokok kredit berikut bunganya tersebut telah berjalan sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 sebanyak 49 bulan, dengan demikian Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara bersama-sama masih mempunyai kewajiban mengembalikan pokok kredit berikut bunganya ke Bank BCA tersebut sebanyak 131 bulan lagi; Menimbang,
bahwa
kewajiban
Penggugat/Pembanding
Tergugat/Terbanding mengembalikan pokok kredit
dan
berikut bunganya
sebanyak 131 bulan sebagaimana tersebut di atas juga harus dibagi dua, masing-masing pihak berkewajiban mengembalikan seperduanya, dengan demikian Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing berkewajiban mengembalikan pokok kredit berikut bunganya ke Bank BCA tersebut 65,5 bulan yang besarannya setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Akta Perjanjian Kredit Nomor 80, tanggal 21 Desember 2006
(Bukti P.4); Menimbang, bahwa sejak terjadi perceraian tanggal 2 Pebruari 2011 terbukti Tergugat/Terbanding masih terus melakukan angsuran pembayaran pokok kredit berikut bunganya tersebut sampai dengan sekarang, sementara Penggugat/Pembanding tidak melakukan hal tersebut, oleh karenanya pembayaran
pokok
kredit
berikut
bunganya
yang
dilakukan
oleh
Tergugat/Terbanding sendiri setelah terjadinya perceraian tersebut harus diperhitungkan pada saat pembagian obyek sengketa dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa
meskipun obyek sengketa tersebut oleh kedua
belah pihak dijadikan sebagai agunan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke Bank BCA Jakarta Pusat yang akan berakhir saat jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2021, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa untuk membagi dua harga sebidang tanah dan satu unit rumah di atasnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sesuai dengan harga setempat dapat dilakukan,
baik dengan cara diambil alih oleh salah satu pihak
Penggugat/Pembanding atau Tergugat/Terbanding maupun oleh pihak ketiga lainnya, yang selanjutnya kewajiban
dengan memperhitungkan dan menyelesaikan
masing-masing
pihak
Penggugat/Pembanding
dan
Tergugat/Terbanding membayar angsuran pokok berikut bunganya ke Bank BCA tersebut yang masing-masing pihak sebanyak 65,5 bulan sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas,
atau apabila
cara tersebut tidak dapat
terlaksana, maka dilakukan dengan cara penjualan di muka umum (lelang) dengan bantuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; DALAM REKONPENSI Menimbang, bahwa pertimbangan
hakim tingkat pertama tentang
penggunaan Kartu Kredit Tambahan Citibank oleh Penggugat/Pembanding yang pembayarannya kembali mencapai angka Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) yang ternyata penggunaannya tersebut dilakukan sebelum terjadi perceraian dan hutang Kartu Kredit tersebut saat ini telah dibayar lunas oleh Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama
yang menyatakan,
bahwa
penggunaan Kartu Kredit tersebut pada saat kedua belah pihak masih dalam ikatan
suami isteri dan diduga digunakan untuk
keluarga,
oleh
karena
itu
gugatan
memenuhi kebutuhan
Rekonpensi
Penggugat
Rekonpensi/Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena
gugatan Rekonpensi
Penggugat
Rekonpensi hanya mengenai hutang karena penggunaan Kartu Kredit itu saja sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, tidak ada gugatan Rekonpensi yang lainnya sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 27 alenia ketiga, maka dengan pertimbangan tersebut di atas dengan ini Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 27 alenia ketiga tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas,
maka
putusan
Pengadilan
Agama
000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs., tanggal 27 Maret 2014
M.
Tigaraksa
Nomor
bertepatan dengan
tanggal 25 Jumadil Awal 1435 H. tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan,
dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan
di bawah ini; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar’i yang berkaitan;
MENGADILI I.
Menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
II. Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs., tanggal 27 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 H. dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat tersebut; Dalam Pokok Perkara: - Dalam Konpensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut; 2. Menetapkan sebidang tanah seluas 204 M2 dan satu unit rumah tempat tinggal permanen di atasnya, yang terletak di Perumahan Menteng Residence FC 1, Jalan Menteng I Nomor 12 RT.004/002, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Urip (Nomor 14); - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah kosong (warga baru); - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kosong (Nomor 10); - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Menteng I; adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat; 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban membayar angsuran hutang pokok Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berikut bunganya ke Bank BCA Jakarta Pusat sebanyak 131 bulan yang besaran setiap bulannya sebagaimana tercantum pada lampiran Pasal 4 Akta Perjanjian Kredit Nomor 80, tanggal 21 Desember 2006; 4. Membagi dua dengan pembagian sama banyak atas Harta Bersama
sebagaimana tercantum pada diktum angka 2 ( dua) tersebut di atas atau nilai/harganya, masing-masing ½ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan ½ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat; 5. Membagi dua dengan
pembagian sama banyak atas kewajiban
membayar angsuran hutang pokok Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berikut bunganya ke Bank BCA Jakarta Pusat, masing-masing Penggugat sebanyak 65,5 bulan dan Tergugat juga sebanyak 65,5 bulan yang besaran setiap bulannya sebagaimana tercantum pada lampiran Pasal 4 Akta Perjanjian Kredit Nomor 80, tanggal 21 Desember 2006; 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ½ (seperdua) bagian dari pembagian Harta Bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas, atau ½ (seperdua) bagian dari nilai/harganya atau apabila tidak dapat
terlaksana dengan cara
demikian, dilakukan dengan cara penjualan di muka umum (lelang) dengan bantuan pejabat yang berwenang; 7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kewajiban membayar angsuran hutang pokok Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berikut bunganya ke Bank BCA Jakarta Pusat, yang masing-masing banyaknya sebagaimana tercantum pada diktum angka
5 (lima)
tersebut di atas; - Dalam Rekonpensi: Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut; - Dalam Konpensi dan Rekonpensi; Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
biaya
perkara
yang
hingga
kini
dihitung
sebesar
Rp.1.966.000.-(satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah); III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa’dah 1435 H oleh kami Drs.H. Imamuddin, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan tertanggal 24 Juli 2014. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Usman MS., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; Ketua Majelis, ttd. Drs.H. Imamuddin, S.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
ttd.
ttd.
Drs.H. Ma'mur, M.H.
Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H. Panitera Pengganti, ttd.
Drs. Usman MS., S.H. Perincian Biaya Perkara 1. Biaya Proses 2. Redaksi 3. Materai JUMLAH
: : : : :
Rp. 139.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 150.000,-
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh: Panitera,
Dra. Hj. Siti Maryam
