PUTUSAN Nomor : 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn بسم الرحمن الرحيم DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : PEMBANDING, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, KABUPATEN BANDUNG, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ariyanto, S.H. & H. Suherman, S.H., Advokat pada “Law Office Ariyanto & Partners”, yang beralamat di Griya Mitra Citra Blok M I/10 RT. 08 RW. 05, Kel. Panongan, Kec. Panongan, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18/12/2014, sebagai Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding, selanjutnya disebut Pembanding Melawan TERBANDING, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Darajat, S.H., Solihin, S.H. dan Dedi Supriadi, S.H., para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ”ED & PARTNERS”, yang beralamat Kantor di Jalan Pemda Tigaraksa, Desa Budi Mulya RT. 002 / RW. 001, Cikupa – Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Juli 2015, sebagai
Termohon
Konpensi
/
Tergugat
Rekonpensi
/
Pembanding selanjutnya disebut Terbanding ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banten, Senin, tanggal 4 Mei 2015 M. bertepatan
dengan tanggal 15 Rajab 1436 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ; 2. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, untuk membuka sidang kembali sebagai pemeriksaan tambahan ; 3. Memeriksa saudara PEMILIK RUMAH KONTRAKAN, KETUA RT dan SAKSI, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, sehubungan dengan Surat Pernyataannya Nomor : 01/Pernyataan/2015 tertanggal 10 Januari 2015 yang ditanda tangani di atas Materai Rp. 6000,- ; 4. Hasil pemeriksaan dicatat dan dituangkan dalam Berita Acara Sidang Tambahan,
kemudian
dikirim
kembali
bersama
berkas
perkara
ke
Pengadilan Tinggi Agama Banten ; 5. Menangguhkan biaya dalam perkara ini sampai putusan akhir ; Bahwa untuk melakukan maksud Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah membuka kembali persidangan perkara tersebut untuk melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 18 Juni 2015 dan tanggal 09 Juli 2015 ; Membaca dan memperhatikan berita acara sidang pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut yang pada intinya sebagai berikut : -
Bahwa pada persidangan-persidangan tersebut kedua belah pihak hadir kuasanya masing-masing ke persidangan ;
-
Bahwa Kuasa Pembanding menyatakan tidak mengenal secara fisik orangorang yang bernama PEMILIK RUMAH KONTRAKAN, KETUA RT dan SAKSI, sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut, dan pada sidang hari ini (tanggal 18 Juni 2015) belum dapat menghadirkan mereka ke persidangan, selanjutnya Kuasa Pembanding akan berusaha menghadirkan mereka pada persidangan yang akan datang;
-
Bahwa pada persidangan berikutnya (tanggal 09 Juli 2015) Kuasa kedua belah pihak hadir ke persidangan, Kuasa Pembanding menyatakan, bahwa ia tidak dapat menghadirkan dan tidak mungkin bisa dihadirkan ke Hal 2 dari 10 hal Put. Akhir Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
persidangan sebagaimana maksud dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut, karena saudara PEMILIK RUMAH KONTRAKAN sudah 4 (empat) bulan pulang ke rumah di Jawa sampai sekarang, saudara KETUA RT pulang kampung diluar jawa, dan saudara SAKSI sedang sakit keras; -
Bahwa Kuasa Terbanding tidak menyampaikan keterangan apapun dalam persidangan tersebut, dan demikian pula Majelis Hakim tidak memberikan pertanyaan kepada Kuasa Terbanding; PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipertimbangkan dalam putusan sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini; Menimbang, pertimbangan
bahwa
setelah
mempelajari
hukumnya,
Majelis
Hakim
berkas
Pengadilan
perkara Tingkat
beserta Banding
memberikan pertimbangan sebagai berikut : DALAM KONPENSI Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Pembanding dalam Memori Bandingnya
melampirkan
Surat
Pernyataan
Sdr.
PEMILIK
RUMAH
KONTRAKAN (Pemilik rumah yang dikontrak oleh Termohon/Terbanding) Nomor 01/Surat Pernyataan/2015 tanggal 10 Januari 2015, yang menyatakan bahwa Termohon/Terbanding pernah mengontrak rumah sdr. PEMILIK RUMAH KONTRAKAN bulan Mei sampai dengan Juli 2013 bersama PRIA IDAMAN LAIN (laki-laki yang diakuinya sebagai suaminya)
serta dengan dua orang
anaknya yang bernama ANAK LAKI-LAKI DARI PEMBANDING DENGAN TERBANDING dan ANAK PEREMPUAN DARI PEMBANDING DENGAN TERBANDING, sementara Termohon / Terbanding pada saat itu belum cerai dengan Pemohon / Pembanding sebagai suaminya. Surat Pernyataan tersebut ditanda-tangani oleh saudara PEMILIK RUMAH KONTRAKAN di atas materai Rp. 6.000,- dan ditanda-tangani pula oleh dua orang saksi bernama KETUA RT (Ketua RT) dan SAKSI ; Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Hal 3 dari 10 hal Put. Akhir Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Banding merasa perlu meminta keterangan kepada saudara PEMILIK RUMAH KONTRAKAN, KETUA RT dan SAKSI, sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut di atas. Namun oleh karena Kuasa Pemohon / Pembanding tidak dapat menghadirkan mereka dalam persidangan yang digelar Pengadilan Agama Tigaraksa (tanggal 18 Juni dan tanggal 09 Juli 2015, maka oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Surat Pernyataan saudara PEMILIK RUMAH KONTRAKAN yang ditanda-tangani di atas materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani pula oleh saksi-saksi saudara KETUA RT dan SAKSI tidak mempunyai nilai pembuktian, dan harus dikesampingkan ; Menimbang,
bahwa
mengenai
alasan
perceraian
sebagaimana
dikemukakan Pemohon/Pembanding dan jawaban Termohon / Terbanding serta bukti yang diajukan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusannya. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai alasan dan dalil-dalil perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Pembanding telah dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon/Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak dan nafkan selama masa iddah dan hal tersebut sudah dipertimbangkan secara baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada Tingkat Banding. DALAM REKONPENSI Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa a quo adalah mengenai ditetapkannya Penggugat / Terbanding sebagai pemegang Hak Asuh / Hadlonah atas dua orang anak Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Hal 4 dari 10 hal Put. Akhir Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Terbanding bernama ANAK LAKI-LAKI DARI PEMBANDING DENGAN TERBANDING dan ANAK PEREMPUAN DARI PEMBANDING DENGAN TERBANDING sebagai ibunya dengan alasan-alasan sebagai berikut : -
Bahwa Tergugat / Pembanding mampu menjadi pemegang hak hadlonah / pemeliharaan atas dua orang anak yang bernama ANAK LAKI-LAKI DARI PEMBANDING DENGAN TERBANDING (laki-laki), umur 11 tahun dan ANAK PEREMPUAN DARI PEMBANDING DENGAN TERBANDING (perempuan), umur 9 tahun, karena Tergugat / Pembanding orang yang sehat jasmani dan rohani, serta taat kepada Allah SWT, mampu menjadi contoh teladan dan penyayang terhadap anak-anak ;
-
Bahwa Tergugat / Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil, secara ekonomi mampu membiayai kebutuhan nafkah dan kebutuhan lainnya kepada kedua anak tersebut ;
-
Bahwa Penggugat / Terbanding pernah mengusir anak pertama
ANAK
LAKI-LAKI DARI PEMBANDING DENGAN TERBANDING yang masih kecil, sehingga anak tersebut trauma dan merasa ketakutan ketika ditanya mau ikut ibunya, bahkan ia mengatakan “kalau disuruh ikut ibu lebih baik pergi jauh” ; -
Bahwa Penggugat / Terbanding memiliki sifat-sifat yang tidak pantas dimiliki seorang ibu, antara lain pernah pergi jauh dari rumah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, pernah menggadaikan rumah tanpa sepengetahuan suami, uang hasil gadaiannya digunakan kepentingan pribadi padahal Tergugat/Pembanding telah memberikan uang belanja cukup, maka Penggugat/Terbanding sebagai seorang pemboros dan telah hidup bersama dengan pria lain tanpa ikatan perkawinan yang sah, bahkan anak-anakpun diajak tinggal bersama untuk menyaksikan dan mengalaminya Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat / Pembanding
tersebut, Penggugat / Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 20 Maret 2015 tidak menyerahkan Kontra Memori Bandingnya sampai saat diterbitkannya Surat Keterangan tersebut ;
Hal 5 dari 10 hal Put. Akhir Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Menimbang,
bahwa
terlepas
dari
keberatan-kebertan
Tergugat
/
Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pendapat dan pertimbangan, bahwa memang berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dalam perkara a quo adalah hak Termohon / Terbanding, akan tetapi karena anak pertama ANAK LAKI-LAKI DARI PEMBANDING DENGAN TERBANDING sudah ikut Tergugat / Pembanding sebagai bapaknya dan saat ini dia merasa lebih nyaman tinggal bersama kakek / neneknya (orang tua dari Tergugat / Pembanding) di Malang, Jawa Timur. Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 25 September 2014 dalam jawabannya Penggugat/Terbanding menyatakan, bahwa “Penggugat/Terbanding bersikap mengalah demi menghindari keributan dan demi kebaikan si anak, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa akan lebih maslahat apabila anak pertama ANAK LAKI-LAKI DARI
PEMBANDING
DENGAN
TERBANDING,
tetap
tinggal
bersama
kakek/neneknya di bawah Asuhan / Hadlonah Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya. Sedangkan anak kedua ANAK PEREMPUAN DARI PEMBANDING DENGAN
TERBANDING
yang
saat
ini
masih
tinggal
bersama
Penggugat/Terbanding sebagai ibunya, harus ditetapkan Hak Pemeliharaan/ hadlonah kepada Penggugat /Terbanding sebagai ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Majelis Hakim
Pengadilan
Tingkat
Pertama
dalam
Rekonpensi
yang
berbunyi
Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK LAKI-LAKI DARI PEMBANDING
DENGAN
TERBANDING
umur
11
tahun
dan
ANAK
PEREMPUAN DARI PEMBANDING DENGAN TERBANDING umur 9 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding. Menimbang, bahwa pemberian hak pemeliharaan / hadlonah kepada bapak dan ibu anak-anak tersebut, tidak menggugurkan hak ibu dan bapaknya untuk bertemu dan atau mengajaknya bermain / bepergian dengan anaknya Hal 6 dari 10 hal Put. Akhir Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
tersebut atas sepengetahuan dan seizin ibu dan atau bapak yang mempunyai hak pemeliharaan / hadlonah terhadap anak tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ayah bertanggung-jawab dan wajib memenuhi biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak-anaknya, oleh karena itru Tergugat/Pembanding selaku ayah dari kedua anak ANAK LAKI-LAKI DARI PEMBANDING DENGAN TERBANDING dan ANAK PEREMPUAN DARI PEMBANDING DENGAN TERBANDING tersebut harus ditetapkan sebagai pihak orang tua yang bertanggung-jawab atas biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kedua anak tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena biaya pemeliharaan (nafkah) anak berlangsung secara terus menerus, sedangkan biaya pendidikan dan biaya kesehatan bersifat temporer, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang yang perlu ditetapkan setiap bulannya adalah biaya pemeliharaan (nafkah) anak, sedangkan untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan dapat ditentukan kemudian sesuai kebutuhan pada saat diperlukan setiap bulannya sempai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah ; Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan balik (Rekonpensi) Penggugat / Terbanding hanya masalah penetapan hak pemeliharaan anak (hadlonah) dan nafkah anak, sebagaimana tertuang dalam jawaban Penggugat pada Berita Acara Sidang tanggal 25 September 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah cukup mempertimbangkan hal tuntutan balik (Rekonpensi) tersebut sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan mengenai hal nafkah iddah dan mut’ah Penggugat/Pembading telah menyatakan kesanggupannya pada saat dibacakannya Surat Permohonan dalam persidangan sebelum ada jawaban dari Penggugat/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengkonstruksikan, bahwa amar mengenai penetapan kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut’ah tersebut ditetapkan dalam bagian Konpensi ; Menimbang, bahwa oleh karena penetapan besaran nafkah iddah dan
Hal 7 dari 10 hal Put. Akhir Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
mut’ah dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tidak dijadikan sebagai alasan ketidak-setujuan atau keberatan Tergugat / Pembanding ataupun oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang cukup dan memadai apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai putusan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagai perbaikan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimohonkan banding ini harus dibatalkan, sehingga amarnya secara lengkap sebagaimana tercantum di bawah ini ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dua kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding; Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan ; MENGADILI - Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
1738/
Pdt.G/2014/PA.Tgrs., tanggal 11 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 H. ; MENGADILI SENDIRI: DALAM KONPENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon / Pembanding tersebut untuk sebagian ; 2. Memberi izin kepada Pemohon / Pembanding (PEMBANDING) untuk
Hal 8 dari 10 hal Put. Akhir Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Terbanding (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ; 3. Menetapkan Pemohon / Pembanding untuk memberikan sejumlah uang kepada Termohon/Terbanding sebagai akibat cerai talak, yang terdiri dari: 3.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; 3.2. Mut’ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; 4. Menghukum kepada Pemohon / Pembanding untuk membayar sejumlah uang sebagaimana diktum putusan nomor 3 di atas ; 5. Menetapkan Pemohon / Pembanding sebagai pemegang hak pemeliharaan / hadlonah atas seorang anak yang bernama ANAK LAKI-LAKI DARI PEMBANDING DENGAN TERBANDING (laki-laki) umur 11 tahun sebagai ayahnya ; 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, apabila Pemohon / Pembanding telah mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung untuk dilakukan pencatatan dalam Buku Register yang disediakan untuk itu ; 7. Menolak permohonan Pemohon / Pembanding yang lain dan atau selebihnya ; DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk sebagian; 2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi / Terbanding sebagai Pemegang hak hadlonah atas seorang anak yang bernama ANAK PEREMPUAN DARI PEMBANDING DENGAN TERBANDING (perempuan), umur 9 tahun ; 3. Menetapkan Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk memberikan biaya pemeliharaan / hadlonah atas seorang anak perempuan, yang bernama ANAK PEREMPUAN DARI PEMBANDING DENGAN TERBANDING, umur 9 tahun kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selain biaya pendidikan dan biaya Hal 9 dari 10 hal Put. Akhir Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
kesehatan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun atau telah menikah) ; 4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar sejumlah uang sebagaimana amar putusan nomor tiga tersebut di atas. 5. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Terbanding yang lain dan atau selebihnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI - Membebankan Rekonpensi pada
kepada /
tingkat
sejumlah
Rp.
Pemohon
Pembanding pertama 341.000,-
untuk yang (Tiga
Konpensi membayar hingga
kini
ratus
empat
/
Tergugat
biaya
perkara
diperhitungkan puluh
satu
ribu rupiah) ; - Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa’idah 1436 H, oleh Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. dan Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga
oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh
Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Hulaesi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Ketua Majelis
Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H.
Hal 10 dari 10 hal Put. Akhir Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Drs. H. Mohammad Chanif, S.H.,M.H.
Drs. H. Endang Muchlish,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,
Hulaesi, S.H., M.H. Perincian Biaya Perkara 1. Materai 2. Redaksi 3. Biaya Proses Jumlah
: Rp. 6.000,: Rp. 5.000,: Rp. 139.000,: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Hal 11 dari 10 hal Put. Akhir Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
