PTA.Btn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Harta bersama dalam persidangan Majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada

WALIM, SH., MH., Advokat beralamat di Kantor

Hukum WALIM, SH & REKAN, beralamat di Ruko Modern Blok DR. No. 26 Jl. Jenderal Sudirman Kel. Babakan Kec. Tangerang Kota Tangerang,

berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 01 Maret 2015

yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 9 Maret 2015 dengan No. 60/2015, selanjutnya disebut “Tergugat

Konvensi/Penggugat

Konvensi/

Pembanding”; Melawan TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat , Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada

ALFIANTI, SH & HAMID, SH., Advokat

beralamat di Alfianti, SH & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Jambu Blok C III No. 40, Kunciran Indah PinangTangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 2 April 2015 dengan No. 77/2015,

selanjutnya

disebut

“Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 0000/Pdt.G/2014/PA. Tng tanggal 24 Pebruari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1436H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: -

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA: I.

DALAM KONPENSI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian; 2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: 2.1. 1 (satu) Rumah tinggal yang terletak Kota Tangerang. Dengan luas tanah 108 m2 ( 6m x 18m), banggunan 84 m2 ( 6m x 14m), yang terdiri diatas batas-batas : -

Sebelah Utara

: Bapak Marnis Paris, Blok H-5, No 8

-

Sebelah Selatan

: Bapak Rustendi, Blok H-5,No 6

-

Sebelah Barat

: Bapak Warsal , Blok H-4, No 25

-

Sebelah Timur

: Tanah kosong milik H.Yasin

2.2. 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008, 2400 cc Warna Abuabu Metalik Nomor Polisi B 1114 NJA dibeli pada bulan September 2012 sampai saat putusan ini dibacakan, STNK dan BPKB atas nama Erick Sidharta; 2.3. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Corola Altis tahun 2001, 1800 cc, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 1013 CEQ. Dibeli tahun 2008, STNK dan BPKB atas nama (Tergugat); 2.4. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia , tipe XI 1300 CC, warna Putih, Nomor Polisi B 1678 CKB Dibeli tahun 2013, STNK dan BPKB

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.

atas nama (Tergugat); 3. Menetapkan ½ (setengah) dari harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 2.1 s/d 2.4 di atas menjadi bagian Penggugat dan ½ (setengah) lainnya menjadi bagian Tergugat; 4. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat; 4.1. Down Payment (DP) mobil Honda CRV B 1114 NJA kepada orang tua Tergugat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); 4.2. Pelunasan mobil CRV B 1114 NJA dari bulan Maret 2015 sampai dengan Agustus 2016; 4.3. Sisa leasing mobil Daihatsu Xenia B 1678 CKB; 5. Menetapkan ½ (setengah) dari hutang bersama seperti tersebut pada diktum angka 4.1 s/d 4.3 adalah hutang Penggugat dan ½ (setengah) lainnya menjadi hutang Tergugat; 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai Harta Bersama a quo secara melawan hak untuk membagi dan menyerah-terimakan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masingmasing berhak memperoleh ½ (setengah) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya; 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tangerang, Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tng, tanggal 31 Desember 2014; 8. Menolak untuk selain dan selebihnya; II. DALAM REKONPENSI: -

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -

Menghukum

Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonpensi


untuk

membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.141.000,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015,Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Tng, tanggal 24 Februari 2015. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015; Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 12 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 April 2015; Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 11 Mei 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada hari Kamis, tanggal

28 Mei

2015; Membaca Surat Keterangan Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Tng, tanggal 25 Juni

2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang

menyatakan bahwa kedua belah pihak berperkara tidak datang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage), meskipun kedua pihak telah diberitahukan untuk itu; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan Banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulang, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima. Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Yudex Factie dapat memberikan Putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian diperiksa,


dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat Banding. DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sebagai pendapat dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa karena semua identitas Tergugat di dalam surat gugatan tidak dibantah kecuali yang berkaitan dengan penulisan nama Tergugat yang dalam surat gugatan tertulis bernama: PEMBANDING(Wijayanti dengan

huruf

N)

sedang

yang

benar

menurut

Tergugat

adalah:

PEMBANDING(tanpa hurup N) dan Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa hal itu hanyalah kesalahan pengetikan saja, namun dalam beberapa alat bukti yang diajukan kedua pihak berperkara di persidangan ternyata ada yang mencantumkan nama PEMBANDING (tanpa huruf N), diantaranya seperti dalam alat bukti T2, T3, tetapi ada juga yang mencantumkan nama PEMBANDING (dengan huruf N) seperti dalam alat bukti P3, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kekeliruan penulisan nama tersebut tidak dapat dikategorikan eror in persona, namun demikian untuk menghindarkan kesalahan penafsiran tentang identitas Tergugat tersebut maka kedua nama tersebut harus dicantumkan dalam putusan (alias); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak. DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :


Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya pada halaman 38 alinea ke 3 ( tiga) pada pokoknya bahwa

Terugat

Konvensi/Pembanding

telah

mengakui

bahwa

selama

perkawinan dengan Penggugat Konvensi/Terbanding, kedua pihak telah memiliki harta berupa : 1. Sebidang tanah luas 108 M2 ( 6 x 18 M ) berikut sebuah bangunan rumah luas 84 M2 ( 6 x 14 M ) terletak di Kota Tangerang dengan batas batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara

: Tanah bapal Marnis Paris Blok H-5 No. 8

-

Sebelah selatan

: Tanah bapak Rustendi Blok H-5 No. 6

-

Sebelah Barat

: Tanah bapak Warsal Blok H-4 No.25

-

Sebelah Selatan

: Tanah Kosong milik H Yasin.

2. 1 ( satu ) unit mobil CRV tahun 2008. mesin 2400 CC Warna Abu abu Metalik Nomor Polisi B. 1114 NJA. dibeli tahun 2012 dengan cara kredit dari bulan September 2012 sampai dengan Bulan Agustus 2016 STNK dan BPKB atas nama Erick Sidharta (penjual); 3. 1 ( satu ) unit mobil Toyota Corolla Altis tahun 2001, mesin 1800 CC. Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B. 1013 CEQ dibeli tahun 2008 STNK dan BPKB atas nama PEMBANDING (Tergugat Konvensi/Pembanding); 4. 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2013 type XI, 1300 CC. Warna putih Nomor Polisi B 1678 CKB, dibeli tahun 2013, STNK dan BPKB atas nama PEMBANDING (Tergugat Konvensi/Pembanding); Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding menyatakan bahwa harta-harta tersebut diatas adalah benar merupakan harta bersama kedua pihak berperkara, namun tidak mutlak karena dalam perolehan harta-harta tersebut terkait harta bawaan Tergugat Konvensi/Pembanding dan pinjaman kepada orang tua Tergugat Konvensi/Pembanding, dengan rincian sebagai berikut : 1. Pinjaman

uang dari orang tua/Ibu Kandung Tergugat Konvensi/


Pembanding (ibu kandung pembanding ) sebesar Rp. 10.000 000-, ( sepuluh juta ) rupiah dan biaya Renovasi bangunan rumah di Cibodas Tangerang sebesar Rp. 25. 000 000-, ( dua puluh lima juta ) rupiah oleh Kontraktor Bapak Hermawan; 2. Terhadap pembelian satu unit mobil CRV tahun 2008 Nomor Polisi B. 1114 NJA terdapat pinjaman Down Payment (DP) dari ibu kandung Tergugat /Pembanding (ibu kandung pembanding) sebesar Rp. 30 000 000,- ( tiga puluh juta ) rupiah; 3. Terhadap satu unit mobil Toyota Corola Altis Tahun 2001 Nomor Polisi B 1013 CEQ terdapat uang bawaan pribadi Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 30 000 000,- ( tiga puluh juta ) rupiah; Menimbang, bahwa dalil-dalil Tergugat Konvensi/Pembanding berkaitan dengan

harta

bawaan

Konvensi/Pembanding

dan

pinjaman

tersebut

diatas

kepada telah

ibu

kandung

dibantah

oleh

Tergugat Penggugat

Konvensi/Terbanding, oleh karena itu Tergugat Konvensi/Pembanding harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut diatas; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Tergugat Konvensi/ Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T1 dan dua orang saksi, yaitu : SAKSI I PEMBANDING dan SAKSI II PEMBANDING, karenanya alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan seperti tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa mengenai alat bukti T1 berupa photo coppy, meskipun telah dicocokan dengan aselinya dipersidangan tetapi alat bukti T 1 tersebut termasuk Akta di bawah tangan dan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat menurut ketentuan pasal 1875 sampai dengan Pasal 1877 BW. Lagi pula dari segi isinya alat bukti T1 yang berupa: Surat Tanda Terima dari Dra. H. Nur"aini atas uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah yang diterima oleh Ir. H. Herman tidak dapat dijadikan dasar untuk menguatkan

adanya

Konvensi/Terbanding kandung

pembanding

hutang dan

kedua

Tergugat

Oleh

pihak

berperkara

Konvensi/Pembanding)

karenanya

alat

bukti

T1

(Penggugat kepada

tersebut

ibu

harus

dikesampingkan dan keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding sebagaimana


terurai dalam memori bandingnya pada halaman 16 harus ditolak. Menimbang bahwa terhadap keterangan SAKSI I PEMBANDING yang merupakan ibu kandung Tergugat Konvensi/Pembanding, karena perkara ini bukan perkara perceraian yang membolehkan keluarga dekat dapat didudukkan sebagai saksi. Tetapi perkara a quo adalah perkara perdata yang berkaitan dengan hak atas kebendaan maka saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena ada hubungan keluarga sedarah dengan Tergugat Konvensi/Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat ( 1 ) 1e HIR. Karena itu kesaksiannya harus ditolak, sehingga keterangan SAKSI I PEMBANDING tidak dapat dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat

Konvensi/Pembanding

yang

dibantah

oleh

Penggugat

Konvensi/Terbanding; Menimbang, bahwa dengan ditolaknya kesaksian SAKSI I PEMBANDING dan dikesampingkannya alat bukti T1 seperti dipertimbangankan di atas, maka SAKSI II PEMBANDING hanya berkedudukan sebagai seorang saksi tanpa didukung alat bukti lainnya, oleh karena itu kesaksiannyapun harus ditolak sesuai dengan ketentuan pasal 169 HIR. jo pasal 1905 BW pada pokoknya menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dianggap sebagai bukti yang cukup, karena menurut azasnya satu saksi bukan saksi ( unus testis nullus testis ); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Tergugat Konvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran

dalil-dalilnya,

oleh

karena

itu

pengakuan

Tergugat

Konvensi/Pembanding mengenai hutang kepada orang tuanya yang berkaitan dengan renovasi rumah sebesar Rp 35.000.000 (Rp 10.000.000 + Rp 25.000.000), hutang kepada orang tuanya berkaitan dengan Down Payment (DP) pembelian mobil CRV No. B 1114 NJA sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan harta bawaan Tergugat Konvensi/Pembanding sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dalam pembelian mobil Toyota Corolla Altis Tahun 2001 Nopol. B 1013 CEQ harus ditolak dan karenanya keberatan Terugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana terurai


pada halaman 16 dan 17 memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P4 ditambah dengan pengakuan Tergugat Konvensi/Pembanding dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yaitu SAKSI I TERBANDING ( saudara sepupu Penggugat Konvensi/Terbanding) dan SAKSI II TERBANDING ( saudara Misan Penggugat Konvensi/Terbanding) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding pada posita angka 9 yang pada pokoknya bahwa harta sebagaimana tersebut di atas diperoleh bersama selama dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding. Karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam harta tersebut harus dinyatakan

terbukti

sebagai

Harta

Bersama

antara

Penggugat

Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa Janda atau Duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka harta sebagaimana tersebut di atas ditetapkan seperdua bagian merupakan hak Penggugat Konvensi/Terbanding dan seperdua bagian menjadi hak Tergugat Konvensi/Terbanding.kemudian kepada keduanya dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian masing masing dan apabila tidak bisa dilaksanakan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada kedua pihak berperkara sesuai dengan bagiannya masing-masing; Menimbang bahwa, atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara a quo tentang sita jaminan terhadap obyek tersengketa tersebut di atas dipandang sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :


Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag ) tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 Januari 2015 maka Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama perkara a quo harus dinyatakan sah dan berharga. oleh karenanya keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya pada halaman 6 dan 7 tidak dapat dipertimbangkan lagi. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama tidak hanya terbatas pada hak saja tetapi juga meliputi kewajiban, oleh karena mobil Honda CRV B 1114 NJA yang telah ditetapkan

sebagai

harta

bersama,

pembeliannya

dengan

system

kredit/mencicil selama 4 (empat) tahun, terhitung dari bulan September 2012 sampai dengan Agustus 2016, maka sisa cicilan yang belum dibayar terhitung dari bulan Maret 2015 s/d. bulan Agustus 2016 menjadi hutang bersama kedua belah

pihak

berperkara

yang

harus

dibagi

dua

antara

Penggugat

Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding; Menimbang, bahwa terhadap pembelian sebuah mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 type 1300 CC No. Pol. B. 1678 CKB warna putih yang dibeli dengan proses lissing dari bulan Mei 2013 sebagaimana telah diakui oleh Tergugat Konvensi/Pembanding maka sisa hutang yang masih dalam proses lissing tersebut harus pula dinyatakan terbukti karenanya ditetapkan menjadi hutang bersama sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1 ) dan ayat ( 3 ) Kompilasi hukum Islam, dan diperintahkan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding untuk melunasi hutang bersama tersebut masing masing ½ (seperdua) bagian; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama perkara a quo tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini. DALAM REKONVENSI DALAM EKSEPSI: Menimbang,

bahwa

atas

gugatan

rekonvensi

dari

Penggugat


Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi eror in persona karena dalam gugatan rekonvensi tersebut

dinyatakan

bahwa

anak

yang

bernama

ANAK

KANDUNG

PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 22 September 2012 padahal sesuai dengan akte kelahiran, lahir tanggal 23 September 2012; Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa hal tersebut telah menyangkut pokok perkara dan karenanya eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak di persidangan, oleh karena itu eksepsi Tergugat Rekonvensi harus ditolak; DALAM POKOK PERKARA: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo baik pertimbangan hukum maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang bahwa, berdasarkan maksud Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diatur bahwa Gugatan soal pengasuhan anak, Nafkah anak, Nafkah isteri, dan Harta bersama Suami Isteri dapat diajukan bersama sama Gugatan Perceraian atau sesudah Putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila perkara perceraian telah diselesaikan terlebih dahulu dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap maka soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama meskipun materinya tidak terdapat pertautan hubungan yang erat terutama mengenai dasar hukum dan kejadian yang


relevan serta berbeda jenisnya namun secara kasuistik hal itu dimungkinkan dapat dikomulasi atau sebagai gugatan rekonvensi karena subyek hukumnya sama sama mantan suami isteri dan perkaranya termasuk sama sama bidang perkawinan dan merupakan akibat dari perceraian, lagi pula sebagaimana halnya pada perkara a quo pemeriksaannya tidak melanggar prinsip prinsip beracara sesuai Hukum Acara Perdata secara umum. Bahkan apabila perkaranya dapat dikomulasi atau sebagai gugatan Rekonvensi sesuai dengan Asas Hukum Acara yaitu Peradilan Dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ( Pasal 57 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut di atas; Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai Pengasuh terhadap 2 ( dua ) orang anak yang bernama : 1. Anak kandungkesatu pembanding dan terbanding , Laki laki, lahir tanggal 22 September 2002 ( umur 12 tahun ). 2. Anak kandung kedua pembanding dan terbanding, Perempuan, lahir tanggal 13 Mei 2005 ( umur 9 Tahun ). Menimbang, bahwa mengenai tanggal lahir anakya ng bernama anak kandung kesatu pembanding dan terbanding, Laki laki, maka berdasarkan alat bukti T2, terbukti bahwa tanggal kelahirannya adalah tanggal 22 September 2002; Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Terbanding selaku ayah kedua anak tersebut setuju dan tidak keberatan. Hal ini dapat dimaknai tidak ada sengketa di antara kedua belah pihak, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat secara kasuistik pada perkara a quo dapat diberlakukan azas hukum acara yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 57 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009). Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas pemeliharaan kedua anak tersebut sudah sepatutnya dapat dikabulkan.


Menimbang bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulan Rp. 15 000 000,- ( lima Belas juta ) rupiah. karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang manager di Hotel Crown Plaza yang berpenghasilan Rp. 21 000 000,- (dua puluh satu juta ) rupiah. Bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya menyanggupi setiap bulan sebesar Rp. 3 000 000,- (tiga juta rupian) untuk 2 (dua ) orang anak tersebut dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga membantah kalau ia berpenghasilan Rp. 21. 000 000.- ( dua puluh satu juta rupiah) perbulan; Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada titik temu antara kedua belah pihak mengenai berapa besarnya nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulan dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang sebenarnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan status sosial Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang manager Hotel Crown Plaza dan mengingat kebutuhan kelayakan bagi anak anak yang masih sangat memerlukan perawatan yang intensif agar anak anak tumbuh dan berkembang jasmani dan rohaninya secara baik maka dipandang layak dan patut diberikan nafkahnya oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk dua orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 5 000 000,- ( lima Juta rupiah )diluar biaya kesehatan dan pendidikan melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Karena itu Tergugat Rekonvensi/ Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 5 000 000, ( lima Juta

rupiah )diluar biaya kesehatan dan pendidikan melalui Penggugat

rekonvensi/ Pembanding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama a quo dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan Mengadili sendiri yang


amarnya sebagaimana dalam putusan banding ini. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat

pertama

dibebankan

kepada

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 2. 141. 000 ( dua Juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 150. 000,- ( seratus Lima puluh Ribu ) rupiah.Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar"ie yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI I.

Menerima permohonan banding Pembanding;

II.

Membatalkan

putusan

Pengadilan

Agama

Tangerang

Nomor

1181/Pdt.G/2014/PA.Tng, tanggal 24 Februari 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1436 Hijriyah yang di mohonkan banding; DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI: - Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding; 2. Menyatakan dan menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini sebagai harta

bersama

yang

Konvensi/Terbanding dan

telah

diperoleh

Tergugat

selama

Penggugat

Konvensi/Pembanding

terikat

dalam perkawinan yang sah, yaitu : 2.1. Sebidang tanah luas 108 M2 ( 6 x 18 M ) berikut sebuah bangunan rumah luas 84 M2 ( 6 x 14 M ) terletak di Villa Ilhami Blok H-5 No.


7 Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Penunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dengan batas batas sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Tanah bapal Marnis Paris Blok H-5 No. 8

- Sebelah selatan : Tanah bapak Rustendi

Blok H-5 No. 6

- Sebelah Barat

Blok H-4 No.25

: Tanah bapak Warsal

- Sebelah Selatan : Tanah Kosong milik H Yasin. 2.2. 1 ( satu ) unit mobil CRV tahun 2008. mesin 2400 CC Warna Abu abu Metalik Nomor Polisi B. 1114 NJA. dibeli tahun 2012 dengan cara kredit dari bulan September 2012 Agustus 2016

sampai dengan Bulan

STNK dan BPKB atas nama Erick Sidharta

(penjual) 2.3. 1 ( satu ) unit mobil Toyota Corolla Altis tahun 2001, mesin 1800 CC. Warna Hitam Metalik Nomor Polisi B. 1013 CEQ dibeli tahun 2008 STNK dan BPKB atas nama PEMBANDING(Tergugat Konvensi/Pembanding); 2.4. 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2013 type XI, 1300 CC. Warna putih Nomor Polisi B 1678 CKB, dibeli tahun 2013, STNK dan BPKB atas nama PEMBANDING (Tergugat Konvensi/ Pembanding); 3. Menetapkan masing-masing dari Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding mendapat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada dictum angka 2.1 s/d. 2.4 di atas; 4. Menetapkan hutang bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding, yaitu: 4.1. Sisa angsuran kredit mobil CRV No. Pol. B 1114 NJA dari bulan Maret 2015 sampai dengan Agustus 2016;. 4.2. Sisa leasing mobil Daihatsu Xenia B 1678 CKB; 5. Menetapkan masing-masing dari Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding berkewajiban untuk membayar ½ (seperdua) dari hutang bersama tersebut;


6. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat Konvensi/Terbanding dan hak bagian Tergugat Konvensi/Pembanding dari harta bersama tersebut sesuai dengan hak dan bagian masing-masing, dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada kedua pihak berperkara sesuai dengan bagiannya masing-masing; 7. Menghukum Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Pembanding untuk membayar hutang bersama, masing-masing ½ (seperdua) dari hutang bersama tersebut; 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 31 Desember 2014; DALAM REKONVENSI : DALAM EKSEPSI: - Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Terbanding; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian; 2. Menetapkan pemeliharaan dua orang anak kedua pihak berperkara yang bernama : ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING berada ditangan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding; 3. Menetapkan nafkah kedua orang anak tersebut diatas sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sampai kedua anak tersebut dewasa; 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah kedua anak tersebut pada diktum (2) di atas sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai


kedua anak tersebut dewasa; 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : - Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.141.000,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah); - Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 03 Dzul Qo’dah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Maftuh Abubakar., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. dan Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan., S.H., M.H. sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Dzul Qo’dah 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majlis tersebut didampingi HakimHakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abdullah Sahim sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS ttd DRS. H. MAFTUH ABU BAKAR, S.H., M.H., HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

DRS. H. AHMAD CHAOIRAN, S.H., M.H.

Drs H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.


PANITERA PENGGANTI ttd. Drs. H. ABDULLAH SAHIM Rincian Biaya: 1. Biaya Proses

Rp

139.000,-

2. Biaya Redaksi

Rp

5.000,-

3. Biaya Materai

Rp

6.000,-

Jumlah

Rp

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh: Panitera

Dra. Hj. Siti Maryam


PTA.Btn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents