P U T U S A N Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA.Btn. BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh: PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PENSIUNAN BUMN, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, dalam hal ini menguasakan kepada Sri Nurherwati, SH., Rasyid Hidayat, SH., Eka Purnamasari, SH., dan Ermelina E Singereta, SH. Para advokat, berkantor di Bumi Pertiwi Blok AH No. 20 Bogor yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersamasama, dengan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Pembanding; L A W A N TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 18 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 H. Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Provisi - Menolak gugatan Penggugat tersebut; Dalam Konvensi 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.
Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) Untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3.
Memerintahkan
kepada
Panitera
Pengadilan
Agama
Tangerang
untuk
menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; Dalam Rekonvensi 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2.
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat: a. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah); b. Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 7.000.000; (tujuh juta rupiah);
Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000; (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tng. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 M, pihak Termohon / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon selaku Terbanding pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012; Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yang diserahkan ke Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012; Membaca dan memperhatikan kontra memori banding
Pemohon /
Terbanding yang diserahkan pada tanggal 27 Februari 2012, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon / Pembanding pada hari Rabu tanggal 11 April 2012; Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Termohon / Pembanding pada hari Rabu tanggal 11 April 2012, dan kepada Pemohon / Terbanding pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012; Telah membaca dan memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadialan Agama Tangerang tanggal 23 April 2012, menerangkan bahwa Pembanding /
kuasanya dalam perkara Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA. Tng. tidak melihat, tidak membaca dan tidak memeriksa berkas perkara banding; Telah pula membaca dan memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 23 April 2012, menerangkan bahwa Terbanding dalam perkara a quo telah melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara banding; TENTANG HUKUMYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan Agama Tangerang telah terbukti bahwa Pemohon / Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2005, sebagaimana bukti P.2 dan T.1. Dengan demikian Pemohon / Terbanding adalah sebagai legal standing in judicio dalam mengajukan perkara a quo; Menimbang, bahwa mediator dalam perkara ini Drs. Ubin Mubin Sudirman, telah berusaha melakukan mediasi secara intensif namun tidak berhasil mendamaikan, begitu pula majelis hakim dalam setiap tahapan sidangnya telah pula berusaha menasehati dan mendamaikan antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding, tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil; Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari dengan cermat berkas perkara serta syarat-syarat yang berhubungan dengan perkara a quo memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Dalam Provisi Menimbang, bahwa Penggugat / Termohon / Pembanding mengajukan dalil bahwa Tergugat / Pemohon / Terbanding semenjak keluar dari rumah sekitar bulan Juli sampai permohonan ini diproses di Pengadilan Agama Tangerang Tergugat / Pemohon / Terbanding telah lalai melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat / Termohon / Pembanding, sebagaimana disebutkan pada poin 14 dalam jawaban Penggugat / Termohon / Pembanding; Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat / Termohon / Pembanding tersebut Tergugat / Pemohon / Terbanding dalam replik menyatakan bahwa besaran nafkah Tergugat / Pemohon / Terbanding yang diberikan kepada Penggugat / Termohon / Pembanding rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga, di luar dari pembelian kebutuhan mendadak;
Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat / Pemohon / Terbanding tidak membantah tentang melalaikan kewajiban memberi nafkah sejak pisah rumah pada bulan Juli 2011 hingga perkara diproses di Pengadilan Agama Tangerang, yang dalam jawaban Penggugat / Termohon / Pembanding disebutkan pada poin ke 14 tersebut, karena
poin 14 tersebut tidak dibantah dan faktanya telah pisah ranjang
dan pisah rumah, dan hal tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat / Termohon/ Pembanding kepada Kepala Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota, sebagaimana bukti T.4, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat / Pemohon / Terbanding telah mengakui tentang melalaikan kewajiban tidak memberi nafkah tersebut; Menimbang, bahwa gugat provisi Penggugat / Termohon / Pembanding adalah gugat nafkah setelah terjadi pisah rumah yaitu nafkah sejak bulan Juli 2011 (4 bulan) dan selama masa proses permohonan cerai talak berlangsung di Pengadilan Agama yang dilalaikan, yaitu sejak permohonan cerai talak didaftarkan di Pengadilan Agama Tangerang, tepatnya sejak tanggal 23 September 2011, dimana Penggugat / Termohon / Pembanding sangat membutuhkan nafkah, hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa oleh karena sejak pisah rumah dan ketika proses perceraian ini Tergugat / Pemohon / Terbanding terbukti tidak memberikan nafkah, sedangkan Penggugat / Termohon / Pembanding dalam keadaan memerlukan nafkah dari Tergugat / Pemohon / Terbanding dan tidak terbukti bahwa Penggugat / Termohon / Pembanding dalam keadaan nusyuz, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tangerang yang menolak gugat provisi; Menimbang, bahwa Tergugat / Pemohon / Terbanding, sesuai bukti P.3 Tergugat / Pemohon / Terbanding berpenghasilan bersih Rp. 6.387.097,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah), nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- layak diberikan untuk Pengugat / Termohon / Pembanding dan dipandang masih di dalam kemampuan Tergugat / Pemohon / Terbanding setelah memperhatikan tanggungan-tanggungan selebihnya, sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam); Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Tangerang, dalam mengadili gugat provisi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri gugat dalam provisi harus dinyatakan dapat dikabulkan dan menyatakan setiap bulan selama pisah rumah dan selama proses perceraian Tergugat / Pemohon /
Terbanding berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat / Termohon / Pembanding Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai proses perceraian selesai atau berkekuatan hukum tetap; Dalam Konvensi Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa perkawinan Tergugat / Pemohon / Terbanding dengan Penggugat / Termohon / Pembanding telah pecah (breakdown marriage), tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, hati kedua suami isteri tersebut telah bercerai yang sulit untuk dirukunkan kembali dan hal tersebut diakui oleh Pengugat / Termohon / Pembanding dan Tergugat / Pemohon / Terbanding, meskipun keduanya berbeda pendapat dalam mempersepsikan sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya; Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, (Vide Jurisprudensi MARI Nomor 38 K/Ag/1990, tanggal 5 Oktober 1991); Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan yang dikemukakan oleh Dr. Mushthafa As-Siba’iy dalam kitab Al-Mar’ah Baina Al-Fiqh Wa Al-Qanun, halaman 100 sebagai berikut :
ﻓﺎن اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻊ اﻟﺸﻘﺎق واﻟﻨﺰاع ﻋﺪا ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻻوﻻد وﺳﻠﻮﻛﮭﻢ وﻻ ﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺒﺎﻏﻀﯿﻦ وﻣﮭﻤﺎ ﯾﻜﻦ اﺳﺒﺎب ھﺬا اﻟﻨﺰاع ﺧﻄﯿﺮا ﻛﺎن او ﻧﺎھﻔﺎ ﻓﺎﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺮ ان ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻟﻌﻞ ﷲ ﯾﮭﯿﺊ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺷﺮﯾﻜﺎ اﺧﺮ ﻟﺤﯿﺎﺗﮫ ﯾﺠﺪ ﻣﻌﮫ اﻟﻄﻤﺎﻧﯿﻨﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار
Artinya : Sesungguhnya khidupan suami isteri tidak akan tegak, jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, di samping menimbulkan kemadharatan yang serius dalam pendidikan dan pembentukan akhlak anak-anak. Lagi pula tidak baik menghimpun dua orang yang saling membenci. Apapun yang menjadi sebab perselisihan itu sampai tingkat kritis atau belum ,
pilihannya hubungan suami isteri tersebut diakhiri, dengan harapan sesudah mereka berpisah Allah SWT akan menganugerahi pasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan ketentraman;
Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Tangerang yang mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi dapat dikuatkan; Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang dalam perkara ini, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan dan memperbaiki pertimbangannya sendiri sebagai berikut; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu memperbaiki pertimbangan Pengadilan Agama Tangerang yang menunjuk T.4, yang dikatakan berupa foto copy slip gaji Tergugat, yang betul bukti T.4 itu berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Penggugat / Termohon / Pembanding kepada Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota, sehingga tidak tepat untuk dijadikan bukti sebagai dasar menentukan besaran nafkah iddah, karena itu yang tepat untuk menentukan besaran nafkah iddah adalah dengan menunjuk bukti P.3 berupa slip gaji bersih Tergugat / Pemohon / Terbanding sebesar Rp. 6.387.097,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah); Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 tersebut, dan dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab Tergugat / Pemohon / Terbanding, maka layak ditetapkan untuk nafkah iddah Penggugat / Termohon / Pembanding dan dalam kemampuan yang harus dibayar oleh Tergugat / Pemohon / Terbanding setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selama 3 (tiga) bulan sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama, sehingga putusan Pengadilan Agama Tangerang dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi berupa mut’ah, yaitu pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (vide pasal 1 huruf j Kompilasi hukum Islam), Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tangerang, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;
Menimbang, bahwa memperhatikan
Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241
yang berbunyi : وﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺎت ﻣﺘﺎع ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa; Menimbang, bahwa pada ayat tersebut mengenai pemberian mut’ah ditentukan menurut cara yang patut, karena itu harus dipertimbangkan unsur-unsur yang mendukung kepada kepatutan yang harus diberikan kepada Penggugat / Termohon / Pembanding sebagai istri yang dijatuhi talak, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa sebelum perkawinan terjadi, Penggugat / Termohon / Pembanding adalah karyawati PT. Telekomunikasi, Tbk. tetapi demi perkawinan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia yang diidamkan, Penggugat / Termohon / Pembanding rela melepaskan statusnya sebagai karyawati dan pensiun dini, sehingga Penggugat / Termohon / Pembanding tidak lagi mendapatkan gaji bulanan, ini sebuah pengorbanan yang patut dihargai, meskipun mendapatkan uang pesangon; Menimbang, bahwa setelah perkawinan berjalan beberapa bulan, Penggugat / Termohon / Pembanding bersama Tergugat / Pemohon / Terbanding dengan sebuah mobil menuju ke Palembang untuk bersilaturrahmi dengan keluarga Tergugat / Pemohon / Terbanding, tetapi mobil yang ditumpangi mengalami kecelakaan dan rupanya nasib baik tidak berpihak pada Penggugat / Termohon / Pembanding yang karena kecelakaan tersebut mengalami cacat permanen yang sulit disembuhkan hingga sekarang dalam keadaan tidak normal secara pisik, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas keseharian dengan bebas, hal ini perlu mendapatkan perhatian; Menimbang, bahwa sejak sebelum perkawinan telah ada janji Tergugat / Pemohon / Terbanding tidak akan menduakan Penggugat / Termohon / Pembanding dengan wanita lain dan tidak akan menceraikan Penggugat / Termohon / Pembanding, tetapi perjalanan hidup menentukan lain, perkawinan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi karena sesuatu dan lain hal, sehingga perkawinan sulit untuk dipertahankan, dan dalam keadaan yang sulit seperti itu Tergugat / Pemohon / Terbanding menikah siri dengan beberapa wanita. Dalam kondisi seperti tersebut di atas Penggugat / Termohon / Pembanding berada pada pihak yang dirugikan dan tersakiti;
Menimbang, bahwa Tergugat / Pemohon / Terbanding mengatakan, telah memberi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan oleh anak Penggugat / Termohon / Pembanding nomor dua yang bernama Rezky Widhyatmo untuk modal usaha kafe di daerah kampus Pancasila, tetapi dibantah oleh Penggugat / Termohon / Pembanding dan dinyatakan bahwa yang diberikan hanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang Rp. 25.000.000,- dihabiskan sendiri oleh Tergugat / Pemohon / Terbanding, karena itu berarti yang Rp. 25.000.000,- masih di tangan Tergugat / Pemohon / Terbanding; Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat / Termohon / Pembanding uang mut’ah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), karena itu janji Tergugat / Pemohon / Terbanding jika pensiun nanti, sedangkan Tergugat / Pemohon / Terbanding membantah, dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat / Termohon / Pembanding,
maka tuntutan tersebut tidak terbukti dan diluar kepatutan. Oleh
karena itu, harus ditolak; Menimbang, bahwa demikian pula
pemberian mut’ah sebesar Rp.
7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, besaran mut’ah tersebut belum sesuai dengan kepatutan, maka perlu dilakukan perubahan oleh pengadilan tingkat banding; Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang mendukung kepatutan, memandang sesuai dengan kepatutan bagi Penggugat / Termohon / Pembanding dan sesuai dengan kemampuan Tergugat / Pemohon / Terbanding, maka Tergugat / Pemohon / Terbanding ditentukan harus membayar mut’ah berupa uang sebesar Rp. 50..000.000,- (lima puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dalam mengadili gugat rekonvensi tentang mut’ah dan karena itu harus diubah besarannya dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan kemudian; Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi Penggugat / Termohon / Pembanding yang mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi (uit voorbaar bij voorad), sepanjang mengenai gugat provisi dapat dikabulkan, sedangkan untuk selain gugat provisi dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa permohonan Penggugat / Termohon / Pembanding agar pembayaran terhadap nafkah iddah dan mut’ah dilakukan sebelum talak dijatuhkan bertentangan dengan hukum, karena nafkah iddah dan mut’ah baru ada setelah
adanya talak yang dijatuhkan itu, permohonan tersebut termasuk premature, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding; Mengingat undang-undang dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI -
Menerima permohonan banding Termohon / Pembanding;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Agama di Tangerang tanggal 18 Januari 2012 Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tng yang dimohonkan banding; Dan dengan mengadili sendiri: Dalam Provisi 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding;
2.
Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding : a.
Nafkah madliyah selama 4 (empat) bulan, setiap bulan Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) = Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah);
b.
Nafkah selama proses perceraian terhitung sejak bulan Nopember 2011 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap setiap bulan Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);
Dalam Konvensi 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.
Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pondok Aren Tangerang untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk itu; Dalam Rekonvensi 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon/Pembanding sebagian;
2.
Menghukum Tergugat / Pemohon / Terbanding untuk membayar kepada Penggugat / Termohon / Pembanding:
3.
a.
Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah);
b.
Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);
Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi sepanjang mengenai putusan provisi;
4.
Menolak dan tidak menerima untuk selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 241.000; (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
-
Membebankan kepada Penggugat / Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Drs. H. Muwahhidin, S.H.,.M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Fakhruddin Cikman, SH., M.S.I. dan Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2012/PTA. Btn tanggal 25 April 2012, didampingi oleh Hidayat, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;
Ketua Majelis, ttd Drs. H. Muwahhidin, SH., M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
ttd
ttd
Drs. Fakhruddin Cikman, SH., M.S.I. Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H.
Panitera Pengganti, ttd Hidayat, S.H.
Perincian biaya proses: 1. Materai 2. Redaksi 3. Biaya ATK pemberkasan dll Jumlah
Rp 6.000.-. Rp 5.000.Rp. 139.000,Rp. 150.000,-
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Panitera, Ttd. Dra. Hj. Siti Maryam
