SALINAN
SALINAN PUTUSAN Nomor 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara “Gugatan Harta Bersama” pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Abriatna bin Setiadi Kawi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Lamepayung, RT.03 RW.07 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, yang dalam hal ini dikuasakan kepada kuasa hukum Evi Sri Listinawati, S.H. dan Sahuri S.H. Advokat yang beralamat di Jln. Margawati No.12 RT. 07 RW.03 Blok Kliwon, Desa Kaliaren, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2014 yang telah terdaftar dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kuningan Nomor 834/Adv/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding ; melawan Sri Mulyati binti Enco Suarsa, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Lamepayung, RT.03
RW.07
Kelurahan
Kabupaten Kuningan,
Kuningan,
semula
Kecamatan
sebagai
Kuningan,
Tergugat sekarang
sebagai Terbanding ; - Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; - Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan dsela
Pengadilan
Tinggi
Agama
Bandung
Nomor
205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg tanggal 27 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi: - Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima; Sebelum menjatuhkan putusan akhir : 1. Memerintahkan agar Pengadilan Agama Kuningan membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding guna melakukan pemeriksaan setempat untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ; 2. Memerintahkan
kepada
Panitera
Pengadilan
Tinggi
Agama
Bandung untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan setempat segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ; - Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ; Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan Nomor 0587/Pdt.G/2014/PA.Kng tanggal 16 Januari 2015 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama ; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding dan diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undangundang oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara permohonan banding yang terdiri dari : salinan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0587/Pdt.G/2014/PA.Kng tanggal 13 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijriyah, dan surat-surat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru sehingga Majelis Hakim Tingkat
Banding
tidak
sependapat
dengan
apa
yang
dipertimbangkan tersebut dengan alasan dan pertimbangan
telah
sebagai
berikut : Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat/Pembanding adalah bahwa Penggugat/Pembanding telah resmi bercerai dengan Tergugat/Terbanding dengan bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2423/Ac/2013/PA.Kng, tanggal 24 Desember 2013 dan dalam masa perkawinan, Penggugat/Pembanding bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Korea Selatan, setiap bulan selalu mentransfer uang kepada Tergugat/Terbanding hingga berjumlah Rp.354.630.000.095,- (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan puluh lima rupiah) melalui rekening BRI Nomor
4274-01-010814-53-5
Terbanding),
dan
ditambah
atas
nama
lagi
melalui
Sri
Mulyati
Bank
BNI
(Tergugat/ sejumlah
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp.96.000.000,-- (sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp.465.030.095,(empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu sembilan puluh lima rupiah); Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat/Terbanding pernah meminjam uang ke BRI Unit Sartika Kuningan sebesar Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah dan bangunan rumah objek sengketa dalam perkara a quo dan utang tersebut telah lunas pada bulan Februari 2014; Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
Menimbang, bahwa selama perkawinan telah terkumpul harta bersama perkawinan yang belum pernah dibagi yang terdiri dari : A. Harta tidak bergerak, berupa Sebidang tanah luas kurang lebih 700 m2 di atasnya telah dibangun rumah tinggal serta rumah kontrakan yang berlokasi di Sawah Waru, Kuningan, RT 04/RW 06 Kelurahan Kuningan dengan batas-batas : -
Sebelah Utara berbatas dengan rumah H. Sadnan
-
Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Sutamara
-
Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Sudarsin
-
Sebelah Barat berbatas dengan Gang Ivosa
B. Harta bergerak, berupa 1. Kursi tamu 2. Meja makan 3. Dua unit TV 4. Lemari panel 5. Perabotan dapur 6. Kamera merk canon Menimbang,
bahwa
berdasarkan
gugatan
dari
Penggugat
/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Dalam Eksepsi Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding telah pernah diajukan perkaranya dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan dengan putusan Nomor 0088/Pdt.G/2014/PA.Kng tanggal 17 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah dengan objek sengketa yang sama dengan perkara yang diajukan sekarang dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga dikategorikan sebagai perkara nebis in idem sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 dan Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 ; Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
Bahwa di samping itu gugatan kabur yaitu dengan tidak menyebutkan nomor sertifikat, persil, kohir, posita maupun petitum, gugatan tidak terperinci mengenai barang bergerak berupa perhiasan emas dan perabotan rumah tangga serta tidak jelas sumber uangnya dari mana yang mengakibatkan kaburnya gugatan ; Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa barang-barang bergerak, memang harus disertai dengan
jenis barang, jumlah dan
sifatnya yang terperinci sedangkan dalam hal ini Penggugat/Pembanding tidak menyebutkan secara sepesipik seperti emas kadar emasnya berapa gram, bentuknya seperti apa, maka dalam hal ini dapat dikategorikan sebagian besar objek gugatan kabur sehingga berakibat tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat/Pembanding ; Dalam provisi Menolak permohonan sita jaminan karena merupakan harta pribadi pemberian orang tua dan cenderung objek gugatan mengenai sengketa kepemilikan sehingga layaknya wewenang Pengadilan Negeri; Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa perkara a quo mengenai objek sengketa yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan dalam perkara nomor 0088/Pdt.G/2014/PA.Kng, tanggal 17 Maret 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga dikategorikan ke dalam perkara nebis in idem; Menimbang, bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding diawali dengan Penggugat belum punya pekerjaan,dan tidak berpenghasilan tetap lalu berangkat ke Korea Selatan dengan biaya dari orang tua Tergugat/Terbanding sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan setelah kembali dari Korea malah mengajukan cerai lalu mempermasalahkan masalah harta bersama yang dihasilkan selama Penggugat/Pembanding bekerja di Korea. Uang yang pernah dikirimkan oleh Penggugat/Pembanding selama di Korea telah dipergunakan oleh Tegugat/Terbanding untuk Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
biaya hidup selama 55 bulan senilai Rp.276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan sisa hanya Rp.10.185.437,-- (sepuluh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah dipotong uang pinjaman berangkat ke Korea; Menimbang, bahwa tanah dan bangunan kos-kosan murni pemberian orang tua Tergugat/Terbanding hanya saja waktu pembuatan bangunannya dilakukan waktu Penggugat/Pembanding belum bercerai dengan
Tergugat/Terbanding.
Kemudian
gugatan
emas
senilai
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maupun perabot rumah tangga hanya dihitung oleh Penggugat/Pembanding sendiri, apa jenis perabotnya tidak jelas ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
jawaban
dari
Tergugat/
Terbanding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Menimbang, bahwa Tergugat keliru mendalilkan gugatan nebis in idem karena dalam perkara Nomor 0088/Pdt.G/2014/PA.Kng ada Turut Tergugat sedangkan dalam perkara sekarang tidak ada turut Tergugat, kemudian perkara terdahulu diputus hanya menyangkut eksepsinya yaitu gugatan tidak dapat diterima karena dalam perbaikan ada pihak Turut Tergugat dan belum masuk ke pokok perkara. Di samping itu juga gugatan jelas mengenai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan sebagaimana dalam posita, bukan kabur, perkara ini bukan sengketa milik sehingga Pengadilan Agama Kuningan berwenang untuk mengadilinya ; Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Penggugat/Pembanding tetap bertahan dengan dalil-dalil semula dan menolak dengan tegas dalildalil
jawaban
Tergugat/Terbanding.
Pada
awalnya
Penggugat/
Pembanding memang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi mau bekerja apa saja, seperti mengkreditkan barang-barang, sedangkan biaya untuk pergi ke Korea bukan delapan belas juta akan tetapi empat belas juta rupiah dan terhadap objek sengketa perkara ini perlu diletakkan sita jaminan; Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
Menimbang, bahwa berdasarkan replik yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya sebagaimana dikemukakan di dalam jawaban; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dipertimbangkan sebagai berikut : Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa perkara terdahulu walaupun dalam objek sengketa yang sama akan tetapi pemeriksaannya belum masuk ke pokok perkara sehingga diputus dalam bentuk putusan negatif, dalam hal ini tidak dapat dikategorikan perkara a quo sebagai nebis in idem karena kategori nebis in idem adalah menyangkut kepada pemeriksaan materi perkara yang sama, dengan demikian eksepsi dari Tergugat/Terbanding haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa kaburnya suatu gugatan adalah apabila objek gugatan tidak jelas, apabila objeknya suatu barang-barang tidak bergerak, tidak ada ukuran, tidak jelas luasnya, tidak ada batas-batas sepadannya sedangkan masalah persil, kohir tidak terlalu dipersyaratkan sedangkan mengenai sertifikat, karena sertifikat dipegang oleh pihak Tergugat/Terbanding adalah tergantung kepada pembuktian selanjutnya di depan sidang, sehingga dengan demikian dalam kondisi ini tidak dapat dikategorikan ke dalam gugatan kabur; Menimbang, bahwa mengenai objek barang-barang
bergerak,
memang harus disertai dengan jenis barang, jumlah dan sifatnya yang terperinci sedangkan dalam hal ini Penggugat/Pembanding
tidak
menyebutkan secara sepesipik seperti emas berapa kadar emasnya, berapa jumlah gramnya, bentuknnya seperti apa, maka dalam hal ini sebagian besar dari objek tersebut dapat dikategorikan objek sengketa yang kabur sehingga berakibat tidak dapat diterimanya sebagian besar dari objek gugatan Penggugat/Pembanding, kecuali masih ada satu buah
Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
di antara objek sengketa tersebut yang telah disebutkan secara sepesipik yaitu camera merk canon; Dalam Provisi Menimbang, bahwa alasan menolak sita jaminan dalam suatu perkara bukan karena didalilkan bahwa objek sengketa sebagai harta pribadi atau tidak karena kategori sebagai harta pribadi atau tidak, adalah setelah pemeriksaan masuk kepada pokok perkara melalui pembuktian sedangkan hal ini belum masuk kepada pokok perkara, begitu juga mengenai sengketa milik yang didalilkan oleh Tergugat/Terbanding sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak sita jaminan, namun alasan lain dapat dipertimbangkan sebagai alasan menolak sita jaminan seperti tidak adanya sangkaan yang beralasan bahwa objek sengketa akan dipindahtangankan oleh Tergugat/Terbanding; Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa objek yang disengketakan oleh Penggugat/ Pembanding diakui oleh Tergugat/Terbanding diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding sedangkan yang dibantah adalah bahwa objek sengketa tersebut
adalah
milik
pribadi
Tergugat/Terbanding
berdasarkan
pemberian orang tua Tergugat/Terbanding namun Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan secara keseluruhan bahwa objek sengketa tersebut sebagai pemberian dari orang tua Tergugat/Terbanding dan tidak terbukti pula bahwa pihak ke-tiga dalam hal ini adalah orang tua dari Tergugat/ Terbanding mencampuri urusan ini secara hukum karena tidak pernah ikut campur sebagai intervenient untuk masuk ke dalam perkara yang sedang berjalan guna mengintervensi perkara a quo, dengan demikian bantahan Tergugat/Terbanding terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pembanding tidak cukup beralasan hukum; Menimbang, bahwa di sisi lain bahwa Tergugat/Terbanmding mengakui pula
telah
menerima sejumlah uang dari Penggugat/
Pembanding semasa bekerja di Korea Selatan yang dikirimkan melalui Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
rekening BRI dan BNI atas nama Tergugat/Terbanding yang jumlahnya mencapai sebesar Rp.465.030.095,- (empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu sembilan puluh lima rupiah), jumlah ini adalah jumlah yang tidak sedikit dibandingkan dengan kebutuhan hidup seorang istri apalagi Tergugat/Terbanding pernah pula meminjam uang ke BRI Unit Sartika Kuningan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat/Terbanding pada bulan Februari 2014 kejadian tersebut adalah dalam masa perkawinan sehingga semua dapat dikategorikan sebagai harta bersama perkawinan; Menimbang, bahwa selama Penggugat/Pembanding di Korea sejak Januari 2009 sampai dengan Juli 2013 mengirimkan uang setiap bulan selama 55 bulan jumlahnya sebesar Rp.465.030.095,-- (empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu sembilan puluh lima rupiah) sehingga perbulannya rata-rata sebesar Rp.8.455.093,- (delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) sedangkan kebutuhan
rata-rata
Tergugat/Terbanding
perbulan
sebagaimana
penjelasan orang tua Tergugat/Terbanding (Enco Suarsa bin Kartomi) adalah sebesar sekitar Rp.3.000.000,--(tiga juta rupiah) sehingga menurut persi Penggugat/Pembanding bahwa uang tersebut bersisa setiap bulannya sebesar Rp.5.455.093,-- (lima juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah); Menimbang, bahwa menurut persi Tergugat/Terbanding selama 55 bulan
Penggugat/Pembanding
hanya
mengirim
Rp.276.000.000,-- (dua ratus tujuh puluh enam
uang
sebesar
juta rupiah) sehingga
rata-rata per-bulan hanya Rp.5.018.182,-- (lima juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sedangkan kebutuhan setiap bulan sebagaimana penjelasan orang tua Tergugat/Terbanding (Enco Suarsa bin Kartomi) sebesar Rp.3.000.000,-- (tiga juta rupiah) sehingga sisa ratarata per-bulan sebesar Rp.2.018.182.,--(dua juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) Menimbang, bahwa menurut Penggugat/Pembanding
jumlah
kiriman uang semuanya adalah sebesar Rp.465.030.095,- (empat ratus Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
enam puluh lima juta tiga puluh ribu sembilan puluh lima rupiah) dengan bukti
transfer
dan
menurut
Tergugat/Terbanding
hanya
sebesar
Rp.276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga berselisih sebesar Rp.189.030.095,-(seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh ribu sembilan puluh lima rupiah) terdapatnya selisih ini adalah dikarenakan dikaitkannya oleh Tergugat/Terbanding dengan biaya keberangkatan ke Korea dan biaya anak selama 55 bulan dan lain-lain, hal ini dapat dimaklumi sehingga dengan demikian di dalam harta bersama tersebut hak dari Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding tidak dapat disamakan akan tetapi hak Tergugat/Terbanding lebih besar dari hak Penggugat/Pembanding, dengan pertimbangan nisbah perbandingan 40 % dengan 60% dengan alasan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan penjelasan Tergugat/Terbanding yang dikuatkan oleh keterangan saksi Euis Suciati, bahwa Tergugat/Terbanding sebelum Penggugat/Pembanding bekerja di Korea pun sudah sering berusaha sebagai kreditor uang, bahkan saksi berkali-kali dipinjami uang
oleh Tergugat/Terbanding
sehingga saksi
tidak dapat membayarnya kembali, demikian juga keterangan saksi Sri Tatin Suprihatini
bahwa di samping Tergugat/Terbanding menerima
kiriman uang dari Penggugat/Pembanding yang sedang bekerja di Korea, juga Tergugat/Terbanding pada waktu itu juga berprovesi sebagai kreditoruang dan lising barang-barang juga sebagaimana keterangan saksi Enco Suarsa bahwa Tergugat/Terbanding sejak tahun 2003 sampai dengan 2008 sudah berusaha semacam bisnis usaha kredit kerja sama dengan ibu Euis yang modal awalnya berasal dari saksi ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa yang berusaha mencari nafkah untuk keluarga bukan hanya suami (Penggugat/Pembanding) sendiri melainkan istri (Tergugat/Terbanding) juga
ikut
andil
dalam
mencari
nafkah
untuk
keluarga
apalagi
Tergugat/Terbanding terbebani dengan pembiayaan pemeliharaan anak yang sedang butuh-butuhnya biaya yang tidak sedikit ;
Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan oleh Tergugat/ Terbanding tersebut, Penggugat/Pembanding tidak membantah dan dapat dinilai bahwa fakta tersebut adalah benar adanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalam pengadaan harta bersama yang menjadi obyek sengketa tersebut andil Tergugat/Terbanding lebih dominan dibanding dengan Penggugat/Pembanding, maka dengan demikian pembagiannya juga harus dibedakan sesuai dengan andil masing-masing pihak dengan nisbah perbandingan 40% (empat puluh prosen) untuk bagian Penggugat/Pembanding dan 60% (enam puluh prosen) untuk bagian Tergugat/Terbanding ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Pembanding telah mengemukakan fotocopy sertifikat hak milik nomor 104 atas nama Sri Mulyati yang telah dicocokkan dengan aslinya, objek sengketa berlokasi di Blok Cigodeg, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan yang diberi tanda bukti dengan kode (T.5); Menimbang, bahwa walaupun fotocopy sertifikat tersebut diajukan oleh Tergugat/Terbanding akan tetapi sertifikat dimaksud adalah sertifikat tanah dalam objek sengketa yang sama dengan apa yang digugat oleh Penggugat/Pembanding di dalam gugatannya karena sertifikat aslinya dipegang oleh Tergugat/Terbanding sehingga Penggugat/Pembanding tidak dapat mengemukakannya di dalam persidangan, dengan demikian dapat diambil alih menjadi bukti penguat dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding karena bukti yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding adalah bukti yang sama dengan objek yang digugat oleh Penggugat/ Pembanding di dalam gugatannya; Menimbang, bahwa alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding adalah telah mengemukakan saksi, pertama bernama Euis Suciati binti E. Sutihat, menerangkan di bawah sumpahnya bahwa saksi pernah
punya
utang
kepada
Tergugat/Terbanding
sebesar
Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) pada tahun 2009, karena tidak bisa lagi membayarnya lalu dibayar dengan tanah dari milik saksi yang Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
bernilai Rp.150.000.000,-- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Tergugat/Terbanding
menambahkan
kekurangannya
kepada
saksi
sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga tanah dan rumah tersebut menjadi milik Tergugat/Terbanding; Menimbang, bahwa saksi ke-dua nama Sri Tatin Suprihatini binti Setiadi Kawi dan saksi ke-tiga nama Yudi Wahyudi bin Wajun di bawah sumpahnya menerangkan bahwa mereka sama-sama mengetahui bahwa pernah melihat dari buku peta tanah tahun 1997 di Desa leter C nomor 142 yang dulunya data pajak tanah dan NJOP atas nama ibu Euis dan sekarang telah berpindah nama kepada atas nama Tergugat/Terbanding, sehingga semakin memperkuat bukti bahwa objek sengketa telah betulbetul atas nama Tergugat/Terbanding yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan pula alat bukti selain dari fotocopy sertifikat tanah yang telah dikemukakan di atas, juga mengajukan para saksi, pertama bernama : Maman Suparlaut bin Suhada, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa semula tanah tersebut punya ibu Euis tetapi karena banyak utang kepada Tergugat/Terbanding, akhirnya dibayar dengan tanah, saksi kedua nama : Enco Suarsa bin Kartomi, saksi ke-tiga nama : H. Zul Shafril bin Andi Jubir, sama-sama menerangkan hal yang sama dengan saksi satu di atas dengan tambahan bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat/Terbanding hanya saja diatasnamakan atas nama Tergugat/ Terbanding karena uang yang dikirim oleh Penggugat/Pembanding selama di Korea hanya cukup untuk makan Tergugat/Terbanding saja; Menimbang, bahwa walaupun para saksi Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa pembelian tanah tersebut adalah semasa dalam perkawinan dari Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, tetapi uangnya berasal dari orang tua Tergugat/Terbanding namun para saksi tidak dapat menunjukan bukti bahwa sumber uang pembelian tanah tersebut berasal dari orang tua Tergugat/Terbanding sehingga dengan Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
demikian Tergugat/Terbanding tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tentang status tanah sebagai harta bersama perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding, lebih-lebih lagi asal perolehan Tergugat/Terbanding atas obyek sengketa tersebut bukan karena mendapat hibah/pemberian dari orang tuanya, melainkan karena pembelian dari Endang Komariah (vide bukti T.5) ; Menimbang,
bahwa
untuk
membuktikan
keberadaan
objek
sengketa tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan Persidangan Setempat (discente) yang telah melihat langsung ke lapangan tentang objek-objek sengketa, maka diperoleh datanya sebagai berikut : sebidang tanah ukuran 28,2 m x 25,7 m = 724,74 m2 dan bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 10,8 x 19,4 m dan 10 (sepuluh) petak rumah kos-kosan yang terdiri dari : 7 (tujuh) petak berukuran 5,20 x 3 m dan 3 (tiga) petak lagi masing-masing berukuran 7,5 x 3,25 m terletak di Kampung Sawah Waru, RT 04 RW 06, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dengan batasbatas sama seperti yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding di dalam gugatannya; Menimbang, bahwa mengenai barang-barang yang bergerak yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding, tidak ditemukan di lokasi karena rumah-rumah yang menjadi objek sengketa telah ditempati oleh orang lain sebagai penyewa sedangkan Tergugat/Terbanding tidak hadir di lokasi secara prinsipal di saat sidang setempat digelar di tempat obyek sengketa namun dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat/Terbanding akan tetapi tidak dapat menunjukan keberadaan barang-barang bergerak yang menjadi objek sengketa tersebut ; Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini secara baik Penggugat/Pembanding mohon agar ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp.500.000.-
(lima
ratus
ribu
rupiah)
setiap
hari
atas
keterlambatan pelaksanaan putusan. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa masalah dwangsom adalah hal-hal yang menyangkut dengan Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
masalah pembayaran sejumlah uang sehingga dwangsom tidak cocok dan tidak tepat dihubungkan dengan gugatan harta bersama justru itu gugatan Penggugat/Pembanding dalam hal inipun haruslah ditolak; Menimbang, bahwa di sisi lain Penggugat/Pembanding juga mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu secara serta merta
walaupun
ada
banding
maupun
kasasi.
Dalam
hal
ini
dipertimbangkan bahwa persyaratan putusan serta merta adalah sangat ketat sekali sehingga harus berhati-hati sebagaimana Surat Edaran Mahakamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2001, persyaratan tersebut antara lain adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain bilamana putusan yang lebih tinggi berbeda dengan putusan yang ada atau membatalkannya, sebagaimana Surat Edaran Mahakamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding dalam hal inipun haruslah ditolak juga ; Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan dari Pembanding di dalam perkara a quo, dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru karena semua harta yang didapat dalam suatu hubungan perkawinan yang resmi, siapapun yang mendapatkannya selagi tidak ada perjanjian pemisahan adalah harta bersama dalam perkawinan. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa di samping tidak adanya pemisahan dalam perjanjian perkawinan, akan tetapi yang sangat penting adalah tentang adanya bukti transfer dana dari Pembanding sewaktu bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan yang diakui oleh Terbanding adalah merupakan bukti sempurna yaitu pengakuan di depan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 174 HIR; Bahwa tidak adanya bukti transfaran dari hasil usaha Terbanding yang mengarah kepada pembelian objek sengketa, sementara dalil Terbanding sumber pembelian objek sengketa tersebut dari orang tua Terbanding hanya berdasar keterangan saksi yang berstatus sebagai orang tua kandung Terbanding sendiri. Dalam hal ini dipertimbangkan Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
bahwa kesaksian terhadap kepemilikan suatu barang tanpa didukung oleh bukti lain, sangat lemah apalagi saksi yang diajukan adalah orang yang sangat berkepentingan terhadap objek sengketa tersebut, dengan demikian keberatan Pembanding dalam hal ini dapat dipertimbangkan senada dengan apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga apa
yang
dimohonkan
oleh
Pembanding
dapat
dipertimbangkan
sebahagiannya ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
tersebut di atas, maka putusan
pertimbangan-pertimbangan
Pengadilan Agama Kuningan Nomor
0587/Pdt.G/2014/PA.Kng tanggal 13 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian, menolak dan menyatakan tidak dapat diterima
gugatan Penggugat/Pembanding selain dan
selebihnya yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini ini ; Menimbang, bahwa
berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI -
Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
-
Membatalkan
Putusan
Pengadilan Agama
Kuningan
Nomor :
0587/Pdt.G/2014/PA.Kng tanggal 13 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijriyah ;
Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI : Dalam Provisi -
Menolak gugatan Provisi Penggugat
Dalam Eksepsi -
Menolak Eksepsi Tergugat
Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa : 2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 104 terletak di Kampung Sawah Waru, RT 04 RW 06, Kelurahan
Kuningan,
Kecamatan
Kuningan,
Kabupaten
Kuningan atas nama Tergugat (Sri Mulyati), dengan batasbatas sebagai berikut : - Sebelah utara berbatasan dengan rumah H. Sadnan ; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Sutamara ; -Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Sudarsin -Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Ivosa 2.2.Satu buah camera merk canon 3. Menetapkan hak bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah 40% (empat puluh prosen) bagian Penggugat/Pembanding dan 60% (enam puluh prosen) bagian Tergugat/Terbanding dari harta bersama tersebut sebagaimana tercantum pada diktum angka 2 (dua) di atas; 4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan 40% bagian dari objek sengketa pada diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasil lelang dibagi sesuai nisbah
Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
persen tersebut 40 % menjadi hak Penggugat/Pembanding dan 60% lagi menjadi hak Tergugat/Terbanding ; 5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 6. Membebankan biaya perkara pada
tingkat pertama kepada
Penggugat hingga tanggal putusan tingkat pertama (di luar biaya sidang tambahan), sebesar Rp.211.000,-- (dua ratus sebelas ribu rupiah); -
Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,-- (sertaus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Rizwan Syamsuddin, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Zulkifli Arief, S.H., M.Ag. dan
Drs. H. Syamsul Ma’arif, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta H. Achmad Sumitro S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.
Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. H. Rizwan Syamsuddin
Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Ttd.
Ttd.
Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag.
Drs. H.Syamsul Ma’arif, S.H.
Panitera Pengganti,
Ttd. H. Achmad Sumitro, S.Ag. Rincian Biaya Proses Perkara : - Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,- Biaya Meterai
Rp.
6.000,-
- Biaya Redaksi
Rp.
5.000,-
Jumlah ……………………
Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG PANITERA,
H. DJUHRIANTO ARIFIN
Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 205/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
