PTA.Ab DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SALINAN PUTUSAN Nomor 3/Pdt.G/2016/PTA.Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara : PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA AMBON. Semula disebut sebagai Termohon

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi,

sekarang

sebagai

Pembanding ; Melawan TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, bertampat tinggal di KOTA

AMBON.

Semula

disebut

sebagai

Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding. TENTANG DUDUK PERKARANYA Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 359/Pdt.G/2015/PA.Ab tanggal 21 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut : Dalam Konvensi :

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PTA.AB

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.

Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj’i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;

3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ; 2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu : 2.1.

ANAK I, laki-laki, umur 11 tahun ;

2.2.

ANAK II, perempuan. umur 5 tahun ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak tersebut mencapai umur 21 tahun (dewasa) ; 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ; 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; 6. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.721.000,- ( tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PTA.AB

2016, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ambon tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat ReKonvensi/Terbanding pada hari Selasa tanggal 5 April 2016; Membaca memori banding yang dibuat dan ditandatangani Pembanding pada tanggal 18 April 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 19 April 2016; Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon tanggal 29 April 2016 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding kendatipun telah diberitahukan dan diberi kesempatan berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 20 April 2016, Majelis Hakim tingkat banding memandang tidak menjadi halangan untuk diteruskan pemeriksaan perkara ini ; Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon tanggal 2 Mei 2016 menerangkan bahwa Pembanding telah datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sedangkan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage); Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/596.b/Hk.05/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Ambon Nomor 359/Pdt.G/2015/PA.Ab, yang dimohonkan banding pada tanggal 1 April 2016 dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Surat Panitera Nomor W24-A1/565/HK.05/V/2016 bertanggal 2 Mei 2016 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Agama

Ambon

pada

tanggal

4

Mei

2016

dengan

Nomor

3/Pdt.G/2014/PTA.AB; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;


Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan status Kuasa Hukum Pembanding dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa Pembanding dalam berperkara di tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada Roos Jeane Alfaris, SH, Odlin Tarumere, SH dan Feno Steward Alfons, SH Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. A Yani Batu Meja (Ruko Depan Gereja Bethania) Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 28 Desember 2015 Nomor 37/SKK/2015 dan oleh Kuasa Pembanding dengan suratnya tanggal 2 Maret 2016 surat kuasa tersebut telah dinyatakan dicabut ; Menimbang, bahwa dengan telah

dicabutnya surat kuasa khusus tersebut

seharusnya sejak saat itu Kuasa Pembanding tidak berhak lagi untuk mendampingi Pembanding dalam berperkara dan perkara ini seharusnya dilanjutkan oleh Termohon Materil, akan tetapi hakim tingkat pertama dalam putusannya masih mencantumkan Roos Jeane Alfaris, SH, Odlin Tarumere, SH dan Feno Steward Alfons, SH sebagai kuasa Pembanding, oleh karenanya di tingkat banding kesalahan hakim tingkat pertama harus diperbaiki dengan tidak mencantumkan identitas kuasa hukum tersebut; Dalam Pokok Perkara Dalam konvensi Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2015 adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut: Primer: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING); 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; Subsider: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;


Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, terutama salinan resmi putusan tingkat pertama, berita acara persidangan dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusannya juga dipandang tepat dan benar karena telah mempertimbangkan aspek formil dan materil dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang ada dan disertai dengan penerapan hukum baik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun dari dalil syar’i dan doktrin hukum fiqhi, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan baik oleh hakim tingkat pertama maupun oleh majelis hakim tingkat banding telah ditemukan fakta-fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang secara kronologis sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/29/II/2004 tanggal 21 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon (bukti-P), Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon pada tanggal 21 Pebruari 2004; 2. Bahwa berdasarkan posita Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (bakdadukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 5 tahun; 3.

Bahwa menurut Pemohon, rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2010 setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ketempat tugas dan Termohon mempermalukan Pemohon di depan umum, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2015,

4.

Bahwa menurut Termohon, penyebab perselisihan yang didalilkan Pemohon tidak benar, Termohon tidak mengikuti Pemohon ketempat tugas Pemohon adalah karena kehendak Pemohon sendiri disebabkan anak sekolah di Ambon dan tidak benar Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PTA.AB

pula Termohon mempermalukan Pemohon di muka umum. Termohon mendalilkan bahwa perselisihan baru mulai terjadi pada bulan Oktober 2015 sedangkan penyebabnya karena Pemohon ketahuan mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan sewaktu Pemohon datang dari Bula pada tanggal 2 Nopember 2015 Pemohon tidak lagi pulang ketempat kediaman bersama; 5.

Bahwa Pemohon tetap bermaksud untuk bercerai sedangkan menurut Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dibina lagi dengan baik karena sebenarnya sikap Pemohon sangat memperdulikan kehidupan rumah tangga dan anak-anak, hanya saja Pemohon selalu dipengaruhi oleh wanita idaman lain (WIL) yang coba manfaatkan dan menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta anak-anak; Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang memohon diberi izin untuk

menjatuhkan talak terhadap Termohon, sehubungan dengan itu menurut hakim tingkat banding untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf(f) PP No. 9 Tahun 1975 harus memenuhi beberapa unsur yaitu : a. Adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus dan bagaimana bentuknya; b. Apa

penyebab

perselisihan

dan

pertengkaran

tersebut

dan

harus

dipertimbangkan apakah berpengaruh dan prinsipiil bagi keutuhan kehidupan suami istri; c. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut : 1. bahwa sejak dicurigai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon menjadi terganggu, dimana menurut Pemohon tindakan Termohon yang mencurigai Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain berlanjut dengan mempermalukan Pemohon didepan umum tindakan ini membuat Pemohon merasa tidak dihargai; Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PTA.AB

2. bahwa akibat dari peristiwa ini Pemohon tidak pulang lagi ketempat kediaman bersama di Batu Merah malah pulang dan tinggal di tempat keluarganya di Galunggung atau alamat Pemohon sekarang; 3. bahwa sampai saat diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Ambon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yakni sejak Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan Oktober 2015 sampai saat diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 10 Nopember 2016 ; Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon setidak-tidaknya sejak Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga mereka hidup berpisah dan tidak ada lagi sikap saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UU Nomor 1 Tahu 1974; Menimbang, bahwa melihat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta akibat yang ditimbulkan, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal ini ternyata sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri; Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan upaya damai oleh majelis hakim tingkat pertama, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi, serta pernyataan Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan sikap Termohon yang menyatakan apabila diputuskan cerai maka meminta hak-hak yang berkaitan dengan anak dipenuhi, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa dari semua fakta tersebut, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa perselisihan tersebut terjadi disebabkan oleh sikap dan perbuatan dari Pemohon dan Termohon yang tidak konsisten menjaga komitmen awal saat mereka bersepakat melangsungkan perkawinan yang didasari rasa saling cinta-mencintai dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, padahal menjaga komitmen tersebut sangat prinsip dan urgen dalam sebuah rumah tangga, melakukan perbuatan yang membuat rasa saling cemburu sama Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PTA.AB

dengan menodai perkawinan yang berdampak negatif terhadap keutuhan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah “broken mariage”. Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan berpisahnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Pemohon dengan Termohon; Menimbang, bahwa dalam perkara aquo majelis hakim tidak mempersoalkan siapa yang yang salah atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yaitu Pemohon telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menceraikan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yunto Pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama yang memberi izin kepada Pemohon

untuk

menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon harus dikuatkan;


Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut’ah, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara ex officio dalam rekonvensi, oleh karena

nafkah selama dalam iddah dan mut’ah adalah

merupaka hak dari Termohon yang harus dibayar oleh Pemohon setelah terjadi perceraian dan Termohon tidak mengajukan tuntutan tersebut dalam bentuk gugat balik (rekonvensi), maka menurut majelis hakim tingkat banding kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut’ah tersebut secara ex officio dipertimbangkan dalam konvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengenai nafkah iddah ini karena merupakan hak dari Termohon ; Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan kronologis perjalanan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon sampai dengan kedatangan Termohon ke Bula dan tidak maunya lagi Pemohon pulang ke tempat kediaman bersama, tidak terdapat bukti yang menyatakan Termohon telah berlaku nusyuz, maka dengan demikian Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon; Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang kesemuanya berjumlah

Rp

3.000.000,00 (tiga juta rupiah), majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama tentang jumlah nafkah iddah tersebut, hakim tingkat banding menilai nafkah iddah sebanyak itu belum sesuai dengan kelayakan dan kepatutan dengan mempertimbangkan pekerjaan dan jabatan Pemohon sebagai KEPALA SEKSI Seram Bagian Timur dan pekerjaan Termohon yang hanya sebagai ibu rumah tangga, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding berpendapat nafkah iddah yang layak dan patut adalah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang kesemuanya berjumlah sebanyak Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama Ambon sepanjang mengenai besarnya nafkah iddah harus diperbaiki; Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PTA.AB

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158

Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami diwajibkan memberikan

mut’ah kepada bekas isteri, dalam perkara a quo majelis hakim tingkat banding menilai bahwa Termohon dan Pemohon keduanya telah hidup bersama dalam keadaan rukun dan ternyata perceraian ini adalah atas inisiatif suami (Pemohon), maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah sepantas dan sewajarnya kalau Pemohon dihukum untuk memberikan mut’ah secara ma’ruf kepada Termohon, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan: ‫فمتعوهه وسرحوهه سراحا جميال‬ Artinya: “Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut’ah) dan ceraikanlah dia dengan baik”; Menimbang, bahwa pemberian mut’ah tersebut juga dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang ihsan, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan secara makruf, sebagaimana dituntunkan Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan: ‫فإ مساك بمعروف اوتسريح بإ حسان‬ Artinya:“...maka hendaklah suami istri itu mempertahankan perkawinan mereka dengan ma’ruf atau bercerai secara ihsan..” Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah tersebut diatas dan demi terlaksananya perceraian secara ihsan, maka majelis hakim tingkat banding patut untuk mempertimbangkan kembali mut’ah tersebut; Menimbang, bahwa pemberian uang mut’ah untuk mengurangi rasa kecewa akibat putusnya hubungan perkawinan, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan dan jabatan Pemohon sebagai Kepala Seksi Agro pada Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seram Bagian Timur serta dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan maka majelis hakim tingkat banding secara ex officio patut menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama Ambon sepanjang mengenai besarnya mut’ah harus diperbaiki; Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PTA.AB

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami istri serta di tempat perkawinannya dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah undang-undang dimaksud, majelis hakim tingkat pertama telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sedangkan dalam perkara aquo perkawinan berlangsung ditempat yang tidak sama dengan kediaman Pembanding dan Terbanding, dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Ambon sepanjang butir ini perlu disempurnakan; Dalam ReKonvensi Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi pada tahap jawaban, disamping menjawab dalam

konvensi, juga mengajukan gugatan Rekonvensi

meminta agar pengadilan mempertimbangkan dan memutus hal-hal sebagai berikut: 1.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah kepada anak-anak sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan ;

2.

Menetapkan anak-anak ANAK I dan ANAK II, tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi ; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas,

Tergugat Rekonvensi telah memberi tanggapan sebagai berikut: 1. Menolak permintaan dari

Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan hidup dan

sekolah anak-anak sebesar Rp.3.000.000,00 per bulan; 2. Menolak permintaan dari Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan anak-anak dalam pengawasan Penggugat Rekonvensi;


Menimbang, bahwa tentang permohonan hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua anak tersebut, majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dengan benar sesuai ketentuan hukum formil dan materil, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut : -

Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 UndangUndang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tanggung jawab bersama tersebut berlangsung secara terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai ;

-

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diungkapkan di atas, ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat ReKonvensi kedua orang anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut tidak terdapat adanya bukti kedua anak tersebut mengalami penderitaan lahir dan batin dalam arti kebutuhan pemeliharaan secara fisik dan mental dapat terpenuhi selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

-

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, dan kedua anak tersebut, yaitu ANAK I berumur 11 tahun dan ANAK II berumur 5 tahun keduanya berusia dibawah 12 tahun (belum mumayyiz), ternyata kedua anak tersebut telah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya,

berarti hak

pemeliharaan telah berlangsung sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ; -

Bahwa

Penggugat Rekonvensi memohon agar kedua orang anak Penggugat

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi “ditetapkan” dibawah asuhan Penggugat ReKonvensi, oleh karena permohonan penetapan itu berkaitan erat dengan tuntutan biaya nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim tingkat banding menilai permohon Penggugat Rekonvensi cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;


Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan diatas majelis hakim tingkat banding sependapat dengan dengan majelis tingkat pertama yang menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak mereka maka putusan tingkat pertama sepanjang butir ini harus dikuatkan; Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak, majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan, Majelis Hakim tingkat banding perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sendiri secara lebih rinci sebagaimana berikut ; -

Bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan kedua orang anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi, maka biaya dan nafkah pemeliharaan kedua orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ;

-

Bahwa biaya pemeliharaan anak, adalah biaya anak secara menyeluruh termasuk biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun;

-

Bahwa oleh karena biaya pendidikan dan biaya kesehatan bersifat insidentil sesuai dengan kebutuhan, maka biaya ini tidak terukur dan tidak bisa ditetapkan pada saat ini, maka untuk menjaga kebutuhan dan kepentingan anak, terhadap biaya dimaksud tetap menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu;

-

Bahwa biaya yang dapat diukur untuk saat ini adalah biaya nafkah atau biaya hidup sehari-hari yang jumlah pembebanannya disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan yang didasarkan pada kebutuhan anak disatu sisi yakni kebutuhan hidup yang layak di Kota Ambon dengan mempertimbangkan pula kemampuan Tergugat Rekonvensi pada sisi lain yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan jabatan Kepala Seksi Agro;

-

Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, yang bersangkutan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sejumlah Rp.4.431.900,-(Empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah layak dan pantas jika Tergugat


Rekonvensi dibebani nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -

Bahwa mengingat kebutuhan anak setiap tahun cendrung meningkat sesuai dengan kebutuhan, pertambahan usia dan laju inflasi dari tahun ke tahun, menurut hakim tingkat banding adalah wajar dan adil apabila nakfkah yang telah ditetapkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya itu ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah dewasa ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis

hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi

sepanjang mengenai tuntutan nafkah anak, namun

majelis hakim tingkat banding perlu menambah dan melengkapi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama karena belum mempertimbangkan tingkat kebutuhan anak untuk masa yang akan datang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan usia anak dan tingkat inflasi yang akan terjadi nantinya, sehingga dengan demikian putusan majelis hakim tingkat pertama sepanjang mengenai hal ini harus diperbaiki seperti yang termuat dalam amar putusan perkara ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat rekonvensi terhadap nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dapat dikabulkan untuk sebahagian yaitu sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk selebihnya harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 18 April 2016 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ambon in casu yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. bahwa Pembanding menyatakan sangat keberatan dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang pemberian Nafkah Hadhanah kepada kedua anak Pembanding dan Terbanding ; 2. bahwa pemberian nafkah kedua anak tersebut sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sangat jauh dari rasa keadilan jika dibandingkan dengan penghasilan Terbanding sebanyak Rp.4.431.900,-(empat juta empat ratus Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PTA.AB

tiga puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) perbulan sebab berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 menjelaskan: (1) Apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. 3. Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang harus diterima Pembanding dan anakanak adalah 2/3 dari Rp.4.431.900,-(Empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) adalah sebesar Rp 2.954.600,- (dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah); Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut : Keberatan pertama : Bahwa keberatan Pembanding mengenai nafkah anak, telah dipertimbangkan dan telah diperbaiki serta disempurnakan oleh hakim tingkat banding sebagaimana diuraikan diatas; Keberatan kedua : Bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang tidak diterapkannya pembagian gaji sepertiga untuk bekas isteri setelah terjadinya perceraian. Pada hakikatnya menurut Syariat Islam kewajiban suami kepada bekas isterinya setelah terjadi perceraian hanyalah berupa nafkah selama masa iddah dan pemberian mut’ah, terhadap kedua hal ini telah dipertimbangkan dalam konvensi seperti yang telah diuraikan diatas, adapun mengenai pemberian sepertiga gaji suami untuk bekas isteri seperti yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari instansi tempat Terbanding bekerja,

oleh karenanya tuntutan Pembanding mengenai hal ini patut untuk

dikesampingkan; Keberatan ketiga :


Bahwa keberatan Pembanding mengenai jumlah nafkah anak yang ditetapkan untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima

ratus

ribu

rupiah)

perbulan,

hakim

tingkat

banding

telah

mempertimbangkanya seperti telah diuraikan telah diatas dan hal ini juga sudah tepat dan sudah memenuhi kreteria sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut, dengan demikian keberatan Pembanding dalam hal ini patut untuk ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 359/Pdt.G/2015/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Senin 21 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sebagaimana dibawah ini; Dalam konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undan-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; M E NG A DI L I I. Menyatakan permohonan banding Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima; II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 359/Pdt.G/2015/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Senin 21 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi :


1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING)

di depan

sidang Pengadilan Agama Ambon ; 3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; 4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar mut’ah kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ; 2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama : 2.1. ANAK I bin Rasit Pelupessy, umur 11 tahun ; 2.2. ANAK II binti Rasit Pelupessy , umur 5 tahun ; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan kedua

anak

pada

butir

2

melalui

Penggugat Rekonvensi sejumlah

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anakanak tersebut mencapai umur 21 tahun (dewasa) ; 4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi :


Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; III. Membebankan kepada Termohon Konnvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah

Rp.

150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 H. oleh kami DR.H.Nurdin Juddah, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai hakim ketua majelis, Drs.H.Pelmizar,M.HI. dan Drs. Sulem Ahmad,SH.,M.A, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra.Hj.Thalha Rahawarin selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Hakim Ketua, ttd DR.H.Nurdin Juddah, S.H., M.H. Hakim Anggota, ttd Drs.H.Pelmizar,M.HI. Hakim Anggota, ttd Drs. Sulem Ahmad,SH.,MA Panitera Pengganti, ttd Dra.Hj.Thalha Rahawarin Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,00 2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00 3. Biaya materai : Rp 6.000,00 Jumlah : Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PTA.AB

Disalin sesuai aslinya Ambon, 20 juni 2016 PaniteraPengadilanTinggi Agama Ambon TTD Drs. H. Husein Kumkello, MH


PTA.Ab DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents