PUTUSAN Nomor : 233/PDT/2014/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
N A
berikut dalam perkara antara :
D Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu kota Tebing E Tinggi,dalam hal ini diwakili oleh ALI HASAN HUSIN, SH., AdvokatM Penasihat Hukum, beralamat di JlISelamat No.90-S Simpang Limun Kel. Siti Rejo III Kec. Medan, Amplas Kota Medan, G berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September G 2013, semula disebut sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING IN ; T L A W A N : N A IV, beralamat di Jalan Letjend Suprapto No. 2 Medan, DIREKTUR UTAMA PTPN ILdalam hal ini diwakili oleh UMRI FATHA GINTING, SH,MKn, D YASMID,SH. dan HORASLAN SINAGA,SH., Advokat/Penasihat Hukum pada BGN Law Firm, A Advokacates-Legal Consultand, berkantor di Jalan Sutomo G Ujung No. 83 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus N tertanggal 11 Nopember 2013, semula disebut sebagai
H. SYAMSUDDIN, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pulau Irian Lingk.IV
P
E
TERGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;
PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juli 2014, nomor : 233/PDT/2014/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 1 dari 25 Halaman
2
2. Berkas perkara tanggal 28 April 2014 nomor : 563/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA ; Menimbang, bahwa gugatannya
tertanggal
Kuasa Penggugat/ Pembanding dalam surat
02 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Oktober 2013 dibawah nomor register : 563/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah mengajukan gugatan yang pada
N A - Bahwa, Penggugat ada menerima paket pekerjaan dari Tergugat berupa D Pengadaan Bantalan Beton beserta Klem Plat sesuai Kontrak No. E 04.10/SPJ/08/01/XI/03 Tanggal 4 Desember 2003. - Bahwa, pekerjaan tersebut telah selesai Penggugat M kerjakan sebanyak + I karena tidak sesuai 10.485 batang, namun Tergugat tidak menerimanya, dengan yang diperjanjikan, kemudian Penggugat G membuat kembali sesuai dengan yang diperjanjikan, dan telah dianggap G selesai. - Bahwa, Bantalan Beton yang tidak diterima tadi Penggugat titipkan di halaman N I belakang gudang Tergugat, terakhir Penggugat melihat Bantalan Beton T batang beton, karena itu Penggugat sangat tersebut telah berkurang + 4.991 dirugikan, dengan perincian kerugian dihitung sejak tanggal 17 Januari 2004 N hingga hari ini (4 Juli 2013) adalah sebagai berikut: A Bantalan Beton yang berkurang = 10.485 – 5.494 = 4.991 L I @ Rp146.487,= 4.991 x Rp146.487,D = Rp731.116.617,Denda Aketerlambatan per hari 0,5% x Rp731.116.617 = Rp3.655.583,085 Denda keterlambatan 3456 hari = Rp3.655.583,085 x 3456 G = Rp12.633.695.141,76 N pokoknya sebagai berikut :
E
Total Kerugian = Rp731.116.617,- + Rp12.633.695.141,76
P
= Rp13.364.811.758,76 (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma tujuh enam rupiah)
-
Bahwa, Penggugat telah menerima Kuasa dari ZAINAL ABIDIN selaku Direktur CV. EKA NUSA UTAMA untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan kapasitas 7.000 liter/jam (tujuh ribu liter per jam) lengkap dengan peralatannya untuk Unit Usaha Bah Jambi sesuai dengan Surat Perjanjian
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 2 dari 25 Halaman
3
Nomor: 04.04/S.Perj/57/VII/2004 tertanggal 15 Juli 2004, hal ini sesuai dengan Surat Kuasa Nomor: 244 Tanggal 21 Maret 2004. -
Bahwa, pada tanggal 24 September 2004 telah diserahkan barang kepada Manajer Unit Kebun Bah Jambi, yaitu: a) 10 (sepuluh) batang pipa S304 Sch 10 2” b) 3 (tiga) buah Ball Valve 2 PC Body S304 NTC 2” FB 10 c) 20 (dua puluh) buah Flange 10K 2” d) 6 (enam) buah Elbow S304 Sch. 10 2”
N A - Bahwa, pada tanggal 24 November 2004 telah diserahkan barang yaitu: D a) 1 (satu) unit Sludge Separator Alfa Laval Type PASX410T-74G E b) 1 (satu) unit Tools Separator Alfa Laval Type PASX410T-74G c) 1 (satu) unit Panel Separator Alfa Laval Type PASX M 410T-74G d) 1 (satu) unit Bowl Complete Separator Alfa LavalIType PASX 410T-74G Hal ini sesuai dengan Tanda PenyerahanG No. 001/TP-ARS/XI/2004 - Bahwa, pada tanggal 24 November 2004 juga telah diserahkan 1 (satu) unit G Sludge Separator Merk Alfa Laval Type PASX 410T-74G kepada Manajer Unit Kebun Bah Jambi sesuai dengan Bon Pengantar No. 09/CV.ENU/XI/2004, IN dengan lampiran “DI DALAM KONTRAK” T - Bahwa, sesuai dengan Surat Perjanjian No. 03/CV.PK-ARS/2004 tanggal 31 N Agustus 2004 tentang pengadaan dan pemasangan 1 (satu) unit Sludge A Separator Type PASX 410T-74G di lokasi Kebun Tergugat (Kebun Bah Jambi) telah dilaksanakan IL Uji Coba Langsung (Comissioning) pada hari Sabtu Tanggal 11 Desember D 2004 yang disaksikan oleh Kabag Teknik dari Kantor Direksi (Kandir), A hal ini sesuai dengan Berita Acara No. 004/BA/2004 tanggal 11 Desember 2004. G berdasarkan Comissioning tersebut di atas, pekerjaan Penggugat telah N- Bahwa, dianggap selesai dengan sempurna, namun Tergugat tidak mau menyelesaikan e) 80 (delapan puluh) baut ½ x 2 ½
Hal ini sesuai dengan Bon Pengantar Barang No. 006/CV.ENU/IX/04
P
E
kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian No. 04.04/S.Perj/57/VII/2004 tertanggal 15 Juli 2004, sehingga Penggugat sangat dirugikan, dengan perincian kerugian dihitung sejak tanggal 11 Desember 2004 hingga hari ini (4 Juli 2013) sebagai berikut. Harga Borongan
= Rp695.666.320,-
PPN 10%
= 10% x Rp695.666.320,= Rp69.566.632,-
Total
= Rp695.666.320,- + Rp69.566.632,-
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 3 dari 25 Halaman
4
= Rp765.232.952,Denda keterlambatan perhari 0,5% x Rp765.232.952,- = Rp3.826.164,76 Denda keterlambatan 3.107 hari = Rp3.826.164,76 x 3107 = Rp11.887.893.909,32 Total Kerugian
= Rp765.232.952,- + Rp11.887.893.909,32 = Rp12.653.126.861,32
(dua belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu koma tiga dua rupiah)
N Ayuridis, oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya. Secara D perbuatan Tergugat adalah wanprestasi (ingkar janji); Edirugikan karena - Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat itu Penggugat mengajukan gugatan ke PengadilanM Negeri Medan yang berwenang demi keadilan dan kepastian hukum, I untuk itu agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili G Perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan G menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik secara materil maupun secara moril, kerugian IN materil Penggugat sebesar sebesar Rp26.017.938.620,08 (dua puluh T enam milyar tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh koma nol delapan rupiah), N kerugian ini akan terus bertambah sampai dengan putusan ini berkekuatan A hukum tetap, dan kerugian moril karena Penggugat merupakan seorang L wiraswasta I sehingga para pelanggan Penggugat kurang percaya kepada Penggugat Dsehingga kalau ditaksir dengan uang sebesar Rp 10.0000.000.000,(sepuluh A miliyar rupiah). - Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak nihil, Penggugat mohon G Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini N kepada untuk meletakkan Sita Jaminan Sementara terhadap harta Tergugat baik yang -
Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas Penggugat telah beberapa kali memohon kepada Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami
P
E
bergerak maupun tidak bergerak terutama Tanah Objek Sengketa. -
Bahwa, untuk menghindari pembiayaan yang lebih besar dan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan perkara ini dimohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat memutus dengan putusan serta merta (uit voerbar bij vorrad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.
-
Bahwa, beralasan juga Bapak Ketua/Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 4 dari 25 Halaman
5
ribu rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftar di Pengadilan Negeri Medan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, serta menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul karena perkara ini. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan mengambil
N A
putusan dengan amar sebagai berikut : PRIMAIR :
D E (ingkar b) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi janji) M c) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian I Penggugat baik secara materil maupun secara moril, kerugian materil Penggugat sebesar G Rp26.017.938.620,08 (dua puluh enam milyar tujuh belas juta sembilan G ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh koma nol delapan rupiah), kerugian ini akan terus INbertambah sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, T dan kerugian moril karena Penggugat merupakan seorang wiraswasta sehingga para pelanggan Penggugat N Penggugat sehingga kalau ditaksir dengan uang kurang percaya kepada A sebesar Rp 10.0000.000.000,(sepuluh miliyar rupiah). L d) Meletakkan I Sita Jaminan Sementara terhadap harta Tergugat baik yang bergerak D maupun tidak bergerak terutama Tanah Objek Sengketa. e) Memutus dengan putusan serta merta (uit voerbar bij vorrad) walaupun Aada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali. Gf) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) a) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
N
P
E
sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftar di Pengadilan Negeri Kutacane sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap g) Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul karena perkara ini. SUBSIDAIR Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 5 dari 25 Halaman
6
Menimbang, bahwa
Kuasa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan
perbaikan gugatan pada tanggal 7 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : Tertulis dalam gugatan Halaman 3 : -
Bahwa, pada tanggal 24 November 2004 telah diserahkan barang yaitu: a) 1 (satu) unit Sludge Separator Alfa Laval Type PASX410T-74G b) 1 (satu) unit Tools Separator Alfa Laval Type PASX410T-74G c) 1 (satu) unit Panel Separator Alfa Laval Type PASX 410T-74G
N A - Bahwa, pada tanggal 24 November 2004 juga telah diserahkan 1 (satu) unit D Sludge Separator Merk Alfa Laval Type PASX 410T-74G kepada Manajer Unit E Kebun Bah Jambi sesuai dengan Bon Pengantar No. 09/CV.ENU/XI/2004, M dengan lampiran “DI DALAM KONTRAK” I - Bahwa, sesuai dengan Surat Perjanjian No. 03/CV.PK-ARS/2004 tanggal 31 G 1 (satu) unit Sludge Agustus 2004 tentang pengadaan dan pemasangan Separator Type PASX 410T-74G di lokasiG Kebun Tergugat (Kebun Bah Jambi) telah dilaksanakan Uji Coba Langsung (Comissioning) pada hari Sabtu Tanggal N I oleh Kabag Teknik dari Kantor Direksi 11 Desember 2004 yang disaksikan T Berita Acara No. 004/BA/2004 tanggal 11 (Kandir), hal ini sesuai dengan Desember 2004. N - Bahwa, berdasarkan Comissioning tersebut di atas, pekerjaan Penggugat telah A sempurna, namun Tergugat tidak mau menyelesaikan dianggap selesai dengan L I kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian No. 04.04/S.Perj/57/VII/2004 D15 Juli 2004, sehingga Penggugat sangat dirugikan, dengan tertanggal A kerugian dihitung sejak tanggal 11 Desember 2004 hingga hari ini (4 perincian Juli 2013) sebagai berikut. G = Rp695.666.320,N Harga Borongan d) 1 (satu) unit Bowl Complete Separator Alfa Laval Type PASX 410T-74G Hal ini sesuai dengan Tanda Penyerahan No. 001/TP-ARS/XI/2004
P
E
PPN 10%
= 10% x Rp695.666.320,= Rp69.566.632,-
Total
= Rp695.666.320,- + Rp69.566.632,= Rp765.232.952,-
Denda keterlambatan perhari 0,5% x Rp765.232.952,- = Rp3.826.164,76 Denda keterlambatan 3.107 hari = Rp3.826.164,76 x 3107 = Rp11.887.893.909,32 Total Kerugian
= Rp765.232.952,- + Rp11.887.893.909,32 = Rp12.653.126.861,32
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 6 dari 25 Halaman
7
(dua belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu koma tiga dua rupiah)
Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas Penggugat telah beberapa kali memohon kepada Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya. Secara yuridis, perbuatan Tergugat adalah wanprestasi (ingkar janji); Ditambah di halaman 3 sebagai berikut : -
N A
Bahwa, pada tanggal 24 November 2004 telah diserahkan barang yaitu: a) 1 (satu) unit Sludge Separator Alfa Laval Type PASX410T-74G
D E
b) 1 (satu) unit Tools Separator Alfa Laval Type PASX410T-74G
c) 1 (satu) unit Panel Separator Alfa Laval Type PASX 410T-74G
M
d) 1 (satu) unit Bowl Complete Separator Alfa Laval Type PASX 410T-74G
I
Hal ini sesuai dengan Tanda Penyerahan No. 001/TP-ARS/XI/2004 -
G
Bahwa, pada tanggal 24 November 2004 juga telah diserahkan 1 (satu) unit
G
Sludge Separator Merk Alfa Laval Type PASX 410T-74G kepada Manajer Unit Kebun Bah Jambi sesuai dengan Bon Pengantar No. 09/CV.ENU/XI/2004,
N I - Bahwa, sesuai dengan Surat Perjanjian No. 03/CV.PK-ARS/2004 tanggal 31 T Agustus 2004 tentang pengadaan dan pemasangan 1 (satu) unit Sludge Separator Type PASX N 410T-74G di lokasi Kebun Bah Jambi PT Perkebunan Nusantara IV telahA dilaksanakan Uji Coba Langsung (Comissioning) pada hari Sabtu TanggalL 11 Desember 2004 yang disaksikan oleh Kabag Teknik dari I Kantor Direksi (Kandir), hal ini sesuai dengan Berita Acara No. 004/BA/2004 D tanggal 11 Desember 2004. A - Bahwa, berdasarkan Comissioning tersebut di atas, pekerjaan Penggugat telah G dianggap selesai dengan sempurna, namun Tergugat tidak mau menyelesaikan N kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian No. 04.04/S.Perj/57/VII/2004 dengan lampiran “DI DALAM KONTRAK”
P
E
tertanggal 15 Juli 2004, sehingga Penggugat sangat dirugikan, dengan perincian kerugian dihitung sejak tanggal 11 Desember 2004 hingga hari ini (4 Juli 2013) sebagai berikut. Harga Borongan
= Rp 695.666.320,-
PPN 10%
= 10% x Rp695.666.320,= Rp69.566.632,-
Total
= Rp695.666.320,- + Rp69.566.632,= Rp765.232.952,-
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 7 dari 25 Halaman
8
Denda keterlambatan perhari 0,5% x Rp765.232.952,- = Rp3.826.164,76 Denda keterlambatan 3.107 hari = Rp3.826.164,76 x 3107 = Rp11.887.893.909,32 Total Kerugian
= Rp765.232.952,- + Rp11.887.893.909,32 = Rp12.653.126.861,32
(dua belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu koma tiga dua rupiah) -
Bahwa,
total
pajak
CV
KARYA
MAS
yang
tidak
dapat
N sebesar Rp 31.100.000,- (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah),kwitansi A titipan asli ditandatangani oleh TEGUH SANTOSO padaD tanggal 16 Agustus 2012; E - Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas Penggugat telah beberapa M kali memohon kepada Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami I oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya. Secara yuridis, G perbuatan Tergugat adalah wanprestasi (ingkar janji); G N I Tertulis dihalaman 4 : T tersebut Penggugat sangat dirugikan karena - Bahwa, akibat perbuatan Tergugat itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan yang N berwenang demi keadilan dan kepastian hukum, untuk itu agar Bapak A Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan L I Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan D Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik secara menghukum A maupun secara moril, kerugian materil Penggugat sebesar sebesar materil Rp26.017.938.620,08 (dua puluh enam milyar tujuh belas juta sembilan ratus G N tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh koma nol delapan rupiah), diertanggungjawabkan oleh Pegawai Tergugat (TEGUH SANTOSO) adalah
E
kerugian ini akan terus bertambah sampai dengan putusan ini berkekuatan
P
hukum tetap, dan kerugian moril karena Penggugat merupakan seorang wiraswasta sehingga para pelanggan Penggugat kurang percaya kepada Penggugat sehingga kalau ditaksir dengan uang sebesar Rp 10.0000.000.000,(sepuluh miliyar rupiah). -
Yang benar adalah total kerugian sebesar Rp 26.049.038.620.08 (duapuluh enam milyard empat puluh Sembilan juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah koma nol delapan sen) penggugat
merupakan
seorang
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
wiraswasta
kerugian moril karena
sehingga
para
pelanggan
Halaman 8 dari 25 Halaman
9
penggugat kurang percaya kepada penggugat sehingga kalau ditaksir dengan uang sebesar Rp 10.000.000.000.(sepuluh milyar rupiah); -
Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak nihil, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan Sementara terhadap harta Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak terutama Tanah Objek Sengketa.
-
Bahwa, untuk menghindari pembiayaan yang lebih besar dan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan perkara ini dimohon kepada Bapak Ketua/Majelis
N A
Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat memutus dengan putusan serta merta (uit voerbar bij vorrad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.
D E (lima juta untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000.ribu rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai menjalankan M putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftar di Pengadilan Negeri I Medan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum G yang tetap, serta menghukum Tergugat untuk mem G - bayar ongkos-ongkos perkara yang timbul karena perkara ini. N I Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada TMedan untuk memanggil para pihak untuk Bapak Ketua Pengadilan Negeri bersidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan mengambil N putusan dengan amar sebagai berikut: A PRIMAIR : IL a) Mengabulkan D Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. b) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) A G dihalaman 4 : Tertulis Nc). Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik secara materil -
P
E
Bahwa, beralasan juga Bapak Ketua/Majelis Hakim menghukum Tergugat
maupun
secara
moril,
kerugian
materil
Penggugat
sebesar
Rp26.017.938.620,08 (dua puluh enam milyar tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh koma nol delapan rupiah), kerugian ini akan terus bertambah sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan kerugian moril karena Penggugat merupakan seorang wiraswasta sehingga para pelanggan Penggugat kurang percaya kepada Penggugat sehingga kalau ditaksir dengan uang sebesar Rp 10.0000.000.000,(sepuluh miliyar rupiah).
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 9 dari 25 Halaman
10
d). Yang benar adalah total kerugian sebasar Rp 26.049.038.620.08 (duapuluh enam milyard empat puluh Sembilan juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah koma nol delapan sen) penggugat
merupakan
seorang
wiraswasta
kerugian moril karena
sehingga
para
pelanggan
penggugat kurang percaya kepada penggugat sehingga kalau ditaksir dengan uang sebesar Rp 10.000.000.000.(sepuluh milyar rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut
N A
Kuasa Tergugat/ Terbanding mengajukan jawaban tertanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
D E untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui M kebenarannya; - Bahwa sebelum sampai kepada pembahasan I ke dalam pokok perkara, G Eksepsi atas gugatan Tergugat terlebih dahulu mengajukan dalil-dalil Penggugat yang diuraikan sebagai berikut: G N I A. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA T N A IL D A G N DALAM EKSEPSI -
Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah Gugatan Penggugat
1. Tentang Eksepsi Kedudukan Hukum Penggugat Bukanlah Orang yang Berhak Dalam Mengajukan Gugatan (Diskualifikasi In Persona)
-. Bahwa Penggugat hanya mencantumkan identitas pribadi Penggugat dalam
gugatannya, dan mendudukan Direktur PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebagai pihak dalam gugatannya dengan kedudukan sebagai Tergugat, padahal secara hukum Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat sebagaimana maksud gugatan Penggugat;
P
E
-. Bahwa jika dilihat dan dianalisa dalil gugatan Penggugat yang mengklaim bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan: a.
Surat Perjanjian Nomor: 04.10/SPJ/08/01/XI/03, tanggal 4 Desember 2003;
b.
Surat Perjanjian Nomor: 04.04/S.Perj/57/VII/2004, tanggal 15 Juli 2004; dan/atau
c.
Surat Perjanjian Nomor: 03/CV.PK-ARS/2004, tanggal 31 Agustus 2004;
-. Bahwa padahal secara hukum dari ketiga Surat Perjanjian yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut tidak ada satupun yang menyebutkan Penggugat
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 10 dari 25 Halaman
11
sebagai pihak, sehingga yang demikian justru menunjukkan tidak adanya hubungan langsung antara Penggugat dengan Tergugat; -. Bahwa dalam KUHPerdata sebagai sandaran pokok dalam menjalin hubungan hukum (perjanjian), maka yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal mana sesuai dengan asas yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 1340 KUHPerdata, yaitu “persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya”;
N A
-. Bahwa apalagi dalam Pasal 1340 KUHPerdata tersebut juga menentukan bahwa persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, sebaliknya
D E
pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian;
-. Bahwa dengan tidak adanya keterlibatan Penggugat sebagai pihak dalam
M
perjanjian-perjanjian tersebut, sehingga tidak terdapat adanya manfaat atau
I
kerugian Penggugat atas pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut, cukup menunjukkan tidak adanya hubungan hukum antara Pengggugat dengan
G
Tergugat;
G
-. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, secara lebih nyata
IN T
pada Pasal 11 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor: 04.04/S.Perj/57/VII/2004, tanggal 15 Juli 2004 dengan tegas disebutkan : “PIHAK KEDUA tidak diperkenankan
menyerahkan
N A
pelaksanaan
baik
sebagian
atau
seluruh
pekerjaan tersebut Pasal 1 Surat Perjanjian ini kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA”;
IL
-. Bahwa lagipula, dalam penyebutan identitas Penggugat dalam gugatannya, tidak
D
secara tegas menunjukkan kapasitas Penggugat yang berhubungan dengan
A
perjanjian-perjanjian –aquo-, melainkan hanya menyebutkan diri pribadi
N
P
E
G
Penggugat sendiri, yaitu H.Syamsuddin an sich, sehingga tidak ada kepastian hukum kapasitas Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini. Hal mana dengan terang dan nyata gugatan aquo sudah mengandung cacat formil suatu gugatan;
-. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai hak untuk itu, yaitu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bantuk diskualifikasi in persona (salah orang yang bertindak sebagai penggugat dalam perkara yang disengketakan), maka sudah sepatutnya gugatan –aquo- dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 11 dari 25 Halaman
12
2. Tentang Eksepsi Keliru Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat -. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan tegas menentukan yang digugatnya, atau pihak yang ditarik/didudukan sebagai Tergugat dalam gugatannya –aquo- adalah Direktur Utama PTPN IV;
-. Bahwa tindakan Penggugat yang menggugat/menarik Tergugat (ic. Direktur Utama PTPN IV) sebagai pihak dalam perkara ini sangat tidak berdasar, karena Tergugat secara pribadi tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar gugatan Penggugat
N A -. Bahwa suatu badan hukum seperti perseroan terbatas (PT) yang mengadakan, membuat dan menandatangani “Perjanjian” D dengan pihak E subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi), haruslah ditujukan terhadap badan hukum (PT)M dan bukan diutujukan pada direktur (utama) badan hukum tersebutI (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 419.K/Pdt/1988, tanggal G 22 Oktober 1992); -. Bahwa selanjutnya izinkan Tergugat Gmengutip buku Gatot Supramono, SH, dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, Penerbit Djambatan, IN “Perbuatan pengurus dalam rangka Pebruari 1996, hal: 115 menyatakan menjalankan kehidupanT perseroan terbatas menjadi tanggung jawab perseroan terbatas, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi. N Direktur Utama perseroan terbatas tidak dapat digugat karena Direktur A Utama adalah pejabat yang setiap saat dapat diganti”. L -. BahwaIdengan demikian Direktur Utama tidak bisa digugat dalam D dalam menjalankan kegiatan perusahaan, karena Direktur kapasitasnya AUtama adalah pejabat yang setiap saat bisa diganti; G-. Bahwa baik di dalam Anggaran Dasar PT.Perkebunan Nusantara IV tersebut, dan Direktur Utama PTPN IV bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar gugatan Penggugat –aquo-;
N
P
E
(Persero), sebagaimana juga halnya dalam Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut juga dengan UUPT), maka dalam menentukan yang bertanggung jawab atas perbuatan badan hukum perseroan/perusahaan adalah perusahaan itu sendiri sebagai suatu badan hukum ataupun sebagai subjek hukum yang mempunyai
hak
dan
kewajiban
sendiri,
bukan
direktur
utama
sebagaimana gugatan Penggugat; -. Bahwa meskipun Pasal 98 ayat (2) UUPT menentukan bahwa “Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi”, bukan berarti Tergugat dapat Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 12 dari 25 Halaman
13
dengan semena-mena menunjuk sendiri siapa dari anggota direksi yang harus dibebankan tanggung jawab PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero), dalam hal ini Tergugat ic. Direktur Utama PTPN IV, atau dengan kata lain adalah keliru dan salah jika Penggugat bermaksud menimpakan kesalahan PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) –quad non-
kepada
Tergugat
ic.
Direktur
Utama
PTPN
IV,
karena
seandainyapun ada kesalahan dan/atau kelalaian PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) –quad non-, adalah menjadi tanggung jawab
N A seorang anggota direksi “karena jabatannya”, dalam hal ini Tergugat; D PT. -. Bahwa sebaliknya, apabila Penggugat bermaksud mengguggat Ehukum sudah Perkebunan Nusantara IV (Persero), maka demi seharusnya yang digugat adalah PT. PerkebunanM Nusantara IV (Persero) selaku badan hukum, bukannya Tergugat ic. Direktur I Utama PTPN IV; -. Bahwa dengan demikian, kesalahan dan Gkekeliruan Penggugat dalam menarik Tergugat ic. Direktur Utama PTPN IV sebagai pihak dalam G perkara ini mengakibatkan gugatan –aquo- menjadi cacat formil (gemis N aanhoedarmigheid), yang I mana akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima T (niet ontvankelijke verklaard). N A IL D A G PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebagai badan hukum ataupun sebagai subjek hukum sendiri yang tidak dapat dialihkan kepada salah
3. Tentang eksepsi kurang para pihak (Plurium Litis Consortium)
-. Bahwa sebagaimana dalam perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari
2014, pada halaman 3 alinea kedua menyatakan “Bahwa, total pajak CV. Karya Mas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawai Tergugat (Teguh Santoso) adalah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)…”;
-. Bahwa terhadap hal yang demikian, pada kenyataannya Penggugat tidak ada
N
P
E
menarik/mengikutsertakan Saudara Teguh Santoso sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini;
-. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, oleh karena ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis concortium. (M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 439); -. Bahwa lagipula, bagaimana mungkin perbuatan pihak lain harus dimintai tanggung jawabnya kepada Tergugat;
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 13 dari 25 Halaman
14
Berdasarkan uraian yuridis tersebut, demi hukum Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena error in persona.
B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL -. Bahwa pada poin b) petitum gugatannya, Penggugat telah memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan “menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji)”;
N A PTPN IV ada melakukan wanprestasi, bahkan oleh PT. Perkebunan D Nuasantara IV (Persero) sekalipun; E -. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat –aquo-, Tergugat hanya dapat M mereka-reka kemungkinan yang dimaksud Penggugat sebagai wanprestasi, I dalil gugatannya pada dimana dalam gugatannya –aquo- menyandarkan Surat Perjanjian Nomor: 04.10/SPJ/08/01/XI/03, G tanggal 4 Desember 2003, namun dalam perjanjian tersebut tidak G ada satupun klausul yang mewajibkan Tergugat ic. Direktur Utama PTPN IV harus mengembalikan bantalan beton N yang berkurang sebagaimanaIgugatan Penggugat sebagai wujud dari wanprestasi, bahkan olehT PT. Perkebunan Nuasantara IV (Persero) sekalipun, berhubung persoalan berkurangnya bantalan beton sebagaimana N gugatan Penggugat bukanlah termasuk peristiwa wanprestasi, karena tidak A ada diperjanjikan yang demikian; IL demikian, salah dan keliru penilaian Penggugat yang -. Bahwa dengan D Tergugat ic. Direktur Utama PTPN IV berdasarkan perjanjianmenyatakan perjanjian A –aquo- telah melakukan wanprestasi, bahkan oleh PT.Perkebunan GNusantara IV (Persero) sekalipun, berhubung sangat tidak cermat dan tanpa -. Bahwa namun dalam posita gugatannya, Penggugat tidak ada sama sekali
mengungkapkan fakta (fetelijke grond) bahwa Tergugat ic.Direktur Utama
N
P
E
uraian yang jelas sehingga sangat kaburnya wanprestasi apa yang dilakukan oleh Tergugat ic. Direktur Utama PTPN IV;
-. Bahwa menjadi semakin terlihat kekaburan gugatan Penggugat dengan melihat halaman 4 alinea 2 gugatannya, sebagaimana juga dalam poin d) petitum gugatannya, yang meminta Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan sementara terhadap harta Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak terutama Tanah Objek Sengketa, padahal sedari awal gugatannya tidak ada mempermasalahkan persoalan tanah; Berdasarkan uraian yuridis tersebut, demi hukum Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 14 dari 25 Halaman
15
menolak gugatan Penggugat, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena obscuur libel .
C. TENTANG SAMENVOEGING YANG DILARANG Pada dasarnya baik dalam HIR/RBG maupun Rv tidak ada mengatur dibolehkannya dibenarkan
penggabungan
untuk
perkara.
memudahkan
Penggabungan
proses
dan
gugatan
menghindari
dapat
terjadinya
kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, sepanjang antara
N samenhaangen) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: A 880 K/Sip/1970. Akan tetapi, dalam surat gugatan yang diajukan DPenggugat, dengan terang dan nyata Penggugat telah melakukan penggabungan E gugatan yang dilarang, sebagaimana Tergugat uraikan sebagai berikut: M I G -. Bahwa meskipun di dalam gugatannya Penggugat mencantumkan Gmenyatakan kapasitasnya sebagai identitas Penggugat pribadi dan tidak N Nusa Utama, namun dalam posita yang berhak mewakili CV. Eka I gugatannya Pengugat juga menyatakan bertindak untuk kepentingan CV. T Eka Nusa Utama; N 2 alinea 1 s/d 3 gugatannya, secara pribadi -. Bahwa pada halaman Penggugat mendasarkan gugatannya kepada Surat Perjanjian Surat A LNomor: 04.10/SPJ/08/01/XI/03, tanggal 4 Desember 2003, Perjanjian I yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat membayar kerugian D Tergugat atas berkurangnya bantalan beton milik Penggugat –quad non-; A -. Bahwa kemudian, pada halaman 2 dan 3 alinea 4 s/d 9 gugatannya, tibaG tiba Penggugat menyatakan bertindak untuk kepentingan CV. Eka Nusa satu gugatan dengan gugatan lainnya terhadapat hubungan erat (innerlijke
1. Tentang Kumulasi Subjektif yang Dilarang
N
P
E
Utama,
yang
mempunyai
hubungan
hukum
dengan
Tergugat
berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 04.04/S.Perj/57/VII/2004, tanggal 15 Juli 2004 dan Surat Perjanjian Nomor: 03/CV.PK-ARS/2004, tanggal 31 Agustus 2004, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian tersebut –quad non-; -. Bahwa berdasarkan kedua gugatan tersebut terang dan nyata menunjukkan berbedanya kepentingan hukum pribadi Penggugat dengan CV. Eka Nusa Utama, sedangkan diantara keduanya tidak ada hubungan sama sekali antara masing-masing gugatan, hal mana justru akan
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 15 dari 25 Halaman
16
menimbulkan kesulitan dalam pemeriksaan perkara yang bersangkutan, serta akan terjadinya putusan yang saling bertentangan, sebagaimana dimaksud dalam Yuresprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1715 K/Pdt/1983;
2. Tentang Kumulasi Objektif yang Dilarang
-. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 bagian Tentang samenvoeging
ini,
Penggugat
dengan
terang
dan
nyata
telah
N A menunjukkan antara gugatan yang satu dengan yang lain merupakan D terdapat kasus (objek) yang berdiri sendiri. Antara keduanya tidak E uraian di koneksitas atau hubungan yang erat, sebagaimana Tergugat bawah ini; M -. Bahwa apabila Majelis Hakim perpendapat lain I meyangkut tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ic. Direktur Utama G PTPN IV sebagaimana telah diuraikan pada alasan-alasan eksepsi G Tergugat di atas, maka hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan PT.Perkebunan Nusantara IN IV (Persero) di satu sisi adalah berdasarkan Surat Perjanjian T Nomor: 04.10/SPJ/08/01/XI/03, tanggal 4 Desember 2003, yaitu perihal Pengadaan Bantalan Beton. Baru N kemudian PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) mengadakan A CV. Eka Nusa Utama berdasarkan Surat Perjanjian perjanjian dengan L Nomor:I 04.04/S.Perj/57/VII/2004, tanggal 15 Juli 2004 dan Surat Perjanjian D Nomor: 03/CV.PK-ARS/2004, tanggal 31 Agustus 2004, yaitu Aperihal Pengadaan dan Pemasangan serta Komisioning 1 (satu) unit menggabungkan dua kepentingan (Penggugat) yang tidak mempunyai hubungan kedalam satu gugatan, yang dengan demikian justru
N
P
E
G
Sludge
Separator
Kapasitas
7000
liter/jam
Lengkap
dengan
Peralatannya, yang dilakukan 7 (tujuh) dan 8 (delapan) bulan kemudian sejak perjanjian pertama, yang dari rentang waktu tersebut pun terlihat tidak adanya koneksitas atau hubungan yang erat antara kedua objek gugatan tersebut; -. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan terang dan nyata Tergugat telah menggabungkan 2 (dua) perkara dengan objek yang berbeda dan tidak mempunyai hubungan atau koneksitas antara yang satu dengan lainnya ke dalam satu gugatan, hal seperti yang demikian juga tidak dibenarkan secara hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1518 K/Pdt/1983;
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 16 dari 25 Halaman
17
Berdasarkan uraian yuridis tersebut, demi hukum Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena gugatan penggugat termasuk kumulasi subjuektif dan/atau kumulasi objektif gugatan yang dilarang. DALAM POKOK PERKARA -
N A
Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
-
Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diungkapkan di Dalam Eksepsi dan secara
D E
mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini; -
Bahwa adapun jawaban yang berupa penolakan dan/atau pengakuan Tergugat
M
terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
I
G
A. TENTANG PERJANJIAN PENGADAAN BANTALAN BETON
G
1. Bahwa pada halaman 2 alinea 1 gugatannya, Penggugat mengklaim telah
IN T
menerima pekerjaan dari Tergugat berupa Pengadaan Bantalan Beton beserta Klem Plat sesuai Kontrak No. 04.10/SPJ/08/01/XI/03 tanggal 4 Desember 2003 (untuk selanjutnya disebut juta Surat Perjanjian); 2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsi error in persona di
N A
atas, bahwa Penggugat telah salah dalam menarik/menentukan Tergugat ic. Dirut PTPN IV sebagai pihak dalam perkara aquo, berhubung Perjanjian itu
IL
dilangsungkan kepada PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebagai sebuah badan hukum, bukan Tergugat ic. Direktur Utama PTPN IV. Oleh karenanya
D
bagaimana
A
N
P
E
G
mungkin
perjanjian
kewajiban
yang
harus
dipenuhi
oleh
PT.Perkebunan Nusantara IV (persero) sebagaimana gugatan Penggugat –quad non- harus dibebankan kepada pribadi Tergugat ic. Direktur Utama PTPN IV. Lagipula Tergugat ic.Direktur Utama PTPN IV tidak pernah ada menandatangani Perjanjian yang dimaksudkan Penggugat aquo, sebagai pihak yang mengikatkan diri;
3. Bahwa namun demikian, perlu kiranya Tergugat memberi tanggapan dan/atau jawaban atas gugatan Penggugat tersebut apabila yang mulia Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain; 4. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Nomor: 04.10/SPJ/08/01/XI/03 tanggal 4 Desember 2003 tidak ada satupun klausula yang mewajibkan Tergugat ic. Direktur Utama PTPN IV, bahkan PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) sekalipun untuk mengganti kerugian Penggugat akibat berkurangnya bantalan beton milik Penggugat;
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 17 dari 25 Halaman
18
5. Bahwa sebagaimana juga dijelaskan Penggugat dalam gugatannya, bahwa yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian –aquo- adalah tentang pengadaan bantalan beton, bukan perjanjian penitipan bantalan beton; 6. Bahwa berdasarkan fakta yang demikian, salah dan keliru gugatan Penggugat yang menuntut kerugian karena berkurangnya bantalan beton milik Penggugat kepada Tergugat sebagai akibat wanprestasi-nya Tergugat; 7. Bahwa bahkan sebaliknya, pada halaman 2 alinea 2 gugatannya, Penggugat sendiri dengan tegas mengakui bahwa pekerjaan Penggugat –aquo- tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga menjadi alasan Tergugat untuk menolaknya;
N A
8. Bahwa karena tidak sesuainya pekerjaan Penggugat dengan maksud Surat Perjanjian,
maka
Tergugat
telah
berulangkali
meminta
Penggugat
D E
agar
mengambil/menarik kembali bantalan beton yang diserahkannya kepada pihak Tergugat.
Namun
mengambil/menarik
hingga
digelarnya
kembali
bantalan
perkara beton
ini,
Penggugat
tersebut.
M
Hal
tidak
mana
juga cukup
menjunjukkan tidak adanya kewajiban pihak Tergugat atas keberadaan bantalan
I
beton milik Penggugat;
G
9. Bahwa lagipula, dengan tidak bersedianya pihak Tergugat menandatangani Berita
G
Acara Serah Terima pekerjaan pengadaan bantalan beton tersebut, demi hukum sudah sepatutnya disadari bahwa bantalan beton yang diserahkan Penggungat
IN T
kepada Tergugat nyata-nyata tidak sesuai perjanjian; 10. Bahwa yang demikian, cukup menunjukkan bahwa yang melakukan wanprestasi (ingkar janji) dalam perkara ini adalah Penggugat sendiri, meskipun dengan alasan
N A
yang mengada-ada secara sepihak menyatakan perkerjaan –aquo- telah dianggap selesai, anggapan mana yang justru nyata-nyata sangat merugikan pihak Tergugat
IL
(ic. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)); 11. Bahwa berdasarkan urian yuridis tersebut, sudah sepatutnya yang mulia Majelis
D
Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menolak gugatan
A
Penggugat, berhubung tidak adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan pihak
N
P
E
G
Tergugat (ic. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)) dalam Perjanjian Pengadaan
Bantalan
Beton
berdasarkan
Surat
Perjanjian
Nomor:
04.10/SPJ/08/01/XI/03 tanggal 4 Desember 2003.
B. TENTANG PERJANJIAN DAN PEMASANGAN SERTA KOMISIONING 1 (SATU) UNIT SLUDGE SEPARATOR KAPASITAS 7000 LITER/JAM LENGKAP DENGAN PERALATANNYA UNTUK USAHA BAH JAMBI 1. Bahwa pada halaman 2 alinea 4 gugatannya, Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat telah menerima Kuasa dari Zainal Abidin selaku Direktur CV.Eka Nusa Utama untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan kapasitas 7000 liter/jam (tujuh ribu liter per jam) lengkap dengan peralatannya untuk Unit Usaha Bah Jambi sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor:
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 18 dari 25 Halaman
19
04.04/S.Perj/57/VII/2004, tanggal 15 Juli 2004, hal mana sesuai dengan Surat Kuasa Nomor: 244 tanggal 21 Maret 2004; 2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada bahagian eksepsi error in persona di atas, pada prinsipnya Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun berkenaan dengan Tergugat ic. Direktur Utama PTPN IV, bahkan dengan PT.Perkebunan Nusantara IV (Perero) sekalipun; 3. Bahwa namun demikian, perlu kiranya Tergugat memberi tanggapan dan/atau jawaban atas gugatan Penggugat tersebut apabila yang mulia Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain;
N A
4. Bahwa pada Pasal 11 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor: 04.04/S.Perj/57/VII/ 2004, tanggal 15
Juli 2004
dengan
tegas disebutkan:
“PIHAK
KEDUA
tidak
D E
diperkenankan menyerahkan pelaksanaan baik sebagian atau seluruh pekerjaan tersebut Pasal 1 Surat Perjanjian ini kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA;
M
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat tidak berdasar alasan Penggugat yang
I
menyatakan melaksanakan pekerjaan –aquo- berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
G
244 tanggal 21 Maret 2004, berhubung hal yang demikian sama sekali tidak
G
dibenarkan dan Pihak Tergugat (ic. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)) tidak pernah memberikan persetujuan tersebut kepada CV. Eka Nusa Utama sebagai
IN T
pihak yang melaksanakan pekerjaan –aquo-; 6. Bahwa apabila dilihat dari sudut pandang wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat, terhadap pekerjaan itu sendiri pada dasarnya memang belum selesai,
N A
sehingga dalam hal yang demikian menjadi tidak ada kewajiban Pihak Tergugat (ic.PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero)) untuk membayar pekerjaan -aquo-;
IL
7. Bahwa secara hukum, yang menjadi ukuran selesainya pekerjaan –aquo- oleh CV. Eka Nusa Utama adalah pada tanggal penyerahan hasil pekerjaan yang tercantum
D
di dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seluruh hasil pekerjaan (vide Pasal
A
1 ayat (2) jo. 3 ayat (1) Poin 1.3. Surat Perjanjian Nomor: 04.04/S.Perj/57/
N
P
E
G
VII/2004, tanggal 15 Juli 2004);
8. Bahwa namun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagai penyerahan hasil pekerjaan –aquo- hingga digelarnya pemeriksaan perkara ini belum pernah ada dibuat, hal yang demikian cukup menunjukkan bahwa secara hukum pekerjaan tersebut belum dapat dinyatakan telah selesai dikerjakan oleh CV. Eka Nusa Utama; 9. Bahwa adapun keadaan yang mengakibatkan tidak berlangsungnya serah terima pekerjaan dan/atau tidak dibuatnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan, adalah semata-mata karena CV. Eka Nusa Utama tidak menyelesaikan pekerjaan –aquo- sebagaimana yang diperjanjikan, padahal pekerjaan –aquo- seharusnya sudah selesai seluruhnya dan diserahkan CV. Eka Nusa Utama selambat-lambatnya pada tanggal 13 September 2004,
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 19 dari 25 Halaman
20
namun perkerjaan –aquo- hingga digelarnya pemeriksaan perkara ini masih juga belum diselesaikan dan/atau diserahkan CV. Eka Nusa Utama kepada Pihak Tergugat (ic. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)); 10. Bahwa dengan keadaan yang demikian pula mengakibatkan Pihak Tergugat (ic. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)) tidak dapat melakukan pembayaran atas pekerjaan
–aquo-
(vide
Pasal
6
ayat
(2)
Surat
Perjanjian
Nomor:
04.04/S.Perj/57/VII/2004, tanggal 15 Juli 2004); 11. Bahwa disamping persoalan waktu tersebut, dalam pelaksanaan pekerjaan –aquoCV. Eka Nusa Utama berindikasi melakukan perbuatan melawan hukum (pidana),
N A
dimana dalam hal pengadaan dan pemasangan “Sludge Separator baru” ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, sebagaimana ditemukannya fakta-fakta
D E
yang terdapat di lapangan, bahwa Sludge Separator –aquo- merupakan barang bekas sehingga tidak layak diterima oleh Pihak Tergugat (ic. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero));
M
12. Bahwa dengan ditemukanya fakta tersebut, Pihak Tergugat (ic. PT. Perkebunan
I
Nusantara IV (Persero)) sudah mencek/memeriksa kebenarannya dengan
G
memastikan langsung ke PT. Alfa Laval Separatama, sebagai Marketing Company
G
dari Alfa Laval Swedia yang kemudian menyatakan bahwa Mesin Separator Product Alfa Laval Type 410T-740G sudah tidak diproduksi lagi sejak tahun 1995.
IN T
Bahkan menegaskan pula bahwa bilamana ada supplier yang mengaku mesin dan spare part yang ditawarkan oleh supplier lain (yang bukan distributor resmi dari Alfa Laval) ke PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) adalah merupakan
N A
penipuan, sebagaimana dalam suratnya tanggal 06 Januari 2005 Nomor: 01ALMDN/I/2005, perihal: Sludge Separator Merek Alfa Laval;
IL
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pihak Tergugat (ic. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)) telah berulangkali meminta agar CV. Eka Nusa Utama segera
D
menggantikan Sludge Separator yang dipasangnya –aquo- dengan yang baru,
A
namun hingga sekarang belum juga memenuhi kewajibannya tersebut.
N
G
C. TENTANG PENITIPAN UANG KEPADA TEGUH SANTOSO
P
E
1. Bahwa sebagaimana telah dibahas dalam bahagian Eksepsi Plurium Litis Consortium, yaitu sebagaimana dalam perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2014, pada halaman 3 alinea kedua menyatakan “Bahwa, total pajak CV. Karya Mas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawai Tergugat (Teguh Santoso) adalah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)…”; 2. Bahwa terhadap hal yang demikian, pada kenyataannya Penggugat tidak ada menarik/mengikutsertakan Saudara Teguh Santoso sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, yang demikian bagaimana mungkin perbuatan Teguh Santoso tersebut harus dimintai tanggung jawabnya kepada Tergugat;
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 20 dari 25 Halaman
21
3. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, oleh karena ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis concortium. (M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 439); 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis Tergugat dalam pokok perkara ini, salah dan keliru gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, atas alasan tersebut pula tindakan wanprestasi mana yang diklaim
N A
Penggugat konon telah dilakukan oleh Tergugat sangat tidak jelas, dan dalam hal apa tindakan wanprestasi Tergugat juga sangat tidak berdasar di dalam dalil-dalil
D E
gugatan Penggugat;
5. Bahwa demikian selanjutnya, salah dan keliru gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat baik
M
moril maupun materil (baik mengenai alasan maupun dasar perhitungan kerugian
I
Penggugat), meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat, maupun uang
G
paksa (dwangsom).
G
Berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis yang
N I agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus T perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak N dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena tidak didukung oleh dalil-dalil Ahukum yang cukup dan benar. Bilamana yang mulia LMajelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilI adilnya (ex aequo et bono). D A G : Membaca N1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tergugat uraikan di atas, maka cukup beralasan Tergugat dengan hormat mohon
P
E
Negeri Medan, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya ALI HASAN HUSIN,SH. menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 28 April 2014, nomor : 563/Pdt.G/2013/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, menerangkan bahwa pada Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 21 dari 25 Halaman
22
tanggal 28 Mei 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/ Terbanding ;
3. Memori Banding dari Kuasa Penggugat/ Pembanding pada tanggal 22 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Mei 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/ Terbanding pada tanggal 04 Juni 2014 ;
N yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, A yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 23 Juni 2014 D dan tanggal 28 Mei 2014, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas E perkara tersebut ; M I TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ; G G Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan IN dengan cara serta syarat lainnyaT yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; N A Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, L I Pembanding/ Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 22 Dpada pokoknya mengutarakan sebagai berikut : Mei 2014 yang A - Bahwa antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum bersumber dari G perbuatan yang berbeda yaitu wanprestasi dari perjanjian sedangkan N perbuatan melawan hukum bersumber dari Undang-undang, sehingga dengan 4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.563/Pdt.G/2013/PN.Mdn
E
adanya perbaikan gugatan Penggugat tersebut Majelis berpendapat karena
P
kedua akibat hukum dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berbeda maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah melebihi wewenangnya karena lain yang disangkal/ dibantah Tergugat dalam eksepsinya, lain pula yang di simpulkan oleh Majelis Hakim, terbukti dalam putusan halaman 10 paragraf pertama huruf b menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 22 dari 25 Halaman
23
wanprestasi, sedangkan menurut Prof.R. Subekti,SH dalam bukunya “Hukum Pembuktian dalil-dalil yang dibantah itulah yang harus dibuktikan” dengan demikian
beralasan
Majelis
Hakim
Tinggi
untuk
mengenyampingkan
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini dan agar Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ; 2. Membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
No.563/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 28 April 2014 ;
Medan
N A
D serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan E resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 April 2014 No.563/Pdt.g/2013/PN.Mdn dan M telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama I surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding tertanggal 22 Mei 2014 ; G G Menimbang, bahwa pertimbangan N Hakim tingkat pertama dalam I putusannya telah mempertimbangkan tentang memori banding yang diajukan T Penggugat/ Pembanding sehingga Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan gugatan Penggugat tidak N dapat diterima karena apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut A juga telah disampaikan Penggugat/ Pembanding dalam kesimpulannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah L I berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai DPengadilan Tinggi dan tidak ada hal-hal baru yang perlu pertimbangan A maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan dipertimbangkan, G Hakim tingkat pertama, oleh karena itu dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Nhukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua alasan-alasan Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
P
E
yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;
Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri
Medan
tanggal
28
April
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
2014
No.563/Pdt.G/2013/PN.Mdn
dapat
Halaman 23 dari 25 Halaman
24
dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan karenanya haruslah dikuatkan ;
Menimbang, oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;
N A
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
D E
MENGADILI :
I
M
G
-----
G
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
IN ----- Menguatkan putusan Pengadilan T Negeri Medan tanggal 28 April 2014 Nomor : 563/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ; N ----- Menghukum Pembanding A semula Penggugat untuk membayar biaya perkara Ltingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam kedua I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; D A GDemikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan NTinggi Medan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 oleh kami DAHLIA Penggugat ;
P
E
BRAHMANA, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU,SH. dan KAREL TUPPU, SH.MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juli 2014 nomor : 233/PDT/2014/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta FARIDA MALEM, SH.
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 24 dari 25 Halaman
25
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;
HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,
ttd
ttd
ttd
ttd
N A
YANSEN PASARIBU,SH
DAHLIA BRAHMANA, SH.MH
ttd
D E
tttdtd KAREL TUPPU, SH.MH
PANITERA PENGGANTI,
I
M
G
G
ttd
IN T ttd
FARIDA MALEM, SH
Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi
IL
3. Pemberkasan
D
Jumlah
N 6.000,A Rp. 5.000,Rp.
Rp
139.000,-
Rp. 150.000,-
A
N
G
E
P
Putusan No.233/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 25 dari 25 Halaman
