PUTUSAN Nomor : 754/PID.SUS/2015/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa : 1. Nama Lengkap
: ABDULLAH RAHIM alias ABDULLAH
Tempat Lahir
: Bagan Dalam Batubara.
Umur/Tgl Lahir
: 35 tahun/ 16 Juni 1980.
Jenis Kelamin
: Laki-laki.
Kebangsaan
: Indonesia.
Tempat Tinggal
: Jalan Solo Dusun XI, Desa Sukamaju, Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara
Agama
: Islam.
Pekerjaan
: Nelayan/Nahkoda Kapal Ikan
Pendidikan
: SD Kelas-3 (tidak tamat).
2. Nama Lengkap
: AKBAR TANJUNG.
Tempat Lahir
: Batubara.
Umur/Tgl Lahir
: 21 tahun/ 25 Desember 1994.
Jenis Kelamin
: Laki-laki.
Kebangsaan
: Indonesia.
Tempat Tinggal
: Pajak Kerang, Desa Suka Jaya, Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara
Agama
: Islam.
Pekerjaan
: Nelayan/Nahkoda Kapal Ikan
Pendidikan
: SMP Kelas-2 (tidak tamat).
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : 1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015; 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
-2-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015; 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan 11 Nopember 2015; 5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015; 6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Desember 2015, nomor : 754/PID.SUS/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 15/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Mdn, dan
surat-surat
yang bersangkutan dengan
perkara tersebut; Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan, yang mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut : Pertama: Bahwa mereka terdakwa 1. Abdullah Rahim selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar berbendera Indonesia bersama-sama dengan terdakwa 2. Akbar Tanjung selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar berbendera Indonesia pada hari Selasa tanggal 22September 2015 pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat pada posisi 03°- 21’-189” N dan 099°- 33’- 337” E atau 4 (empat) Mil tenggara dari lampu CM6s10m5M Perairan Kuala Tanjung Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara, perairan teritorial Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP atau Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, "baik sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha
perikanan
dibidang
penangkapan,
pembudidayaan,
pengangkutan,
pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP ( Surat Ijin Usaha
-3-
Perikanan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari
Selasa tanggal 22September 2015 pukul 13.00 WIB,
saksi Asun Nelson Simanjuntak SH selaku Komandan Kapal Patroli Polisi KP.II1001 Ditpolair Polda Sumatera Utara, bersama dengan saksi Suwandi selakuBA TEK
dan Hendrico P Kaban SH selaku BA NAT berdasarkan Surat Perintah
BerlayarNomor: SPB /123/IX/2015/Ditpolair, tanggal 01September 2015 sedang melaksanakan patroli perairan dan melakukan penindakan terhadap pelaku illegal fishing menggunakan sarana Kapal Patroli Polisi KP.II-1001, telah melihat 2 (dua) Unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi bendera Indonesia sedang berlayar
dan beroperasi melakukan penangkapan ikan di
sekitar wilayah Perairan Kuala Tanjung Kabupaten
Batubara yaitu perairan
teritorial Indonesia dan saksi Asun Nelson Simanjuntak memerintahkan untuk mengejar kapal tersebut setelah didekati ternyata 2 (dua) unit kapal tersebut adalah kapal yang sedang beroperasi melakukan penangkapan ikan kemudian kedua
nakhoda
masing-masing
2
(dua)
unit
kapal
diperintahkan
untuk
menghentikan kapal dan merapat ke Kapal Patroli Polisi KP.II-1001 setelah dilakukan pemeriksaan di atas 2 (dua) Unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi bendera Indonesia ternyata kapal tersebut dinakhodai masing-masing oleh terdakwa Abdullah Rahim alias Abdullah sebagai nahkoda Kapal I yang memiliki Pukat teri dan terdakwa Akbar Tanjung sebagai nahkoda Kapal II yang hanya bersifat membantu pelaksanaan operasional dengan Anak Buah Kapal (ABK) masing-masing kapal adalah Abdul Benar Padang, Muhammad Yusuf, Madan, Sayuti, Suparman dan kedua terdakwa telah mengoperasikan alat tangkap jenis pukat hela tengah dua kapal (pair trawls) untuk menangkap ikan di Laut selama 14 (empat belas) hari (pulang pergi) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal oleh para saksi penangkap namun terdakwa Abdullah Rahim selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar berbendera Indonesia dan terdakwa Akbar Tanjung selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar berbendera Indonesia tidak dapat memperlihatkan dokumen sehubungan dengan penangkapan ikan di perairan Indonesia berupa SIUP (surat Ijin Usaha Perikanan ) dan SIPI ( Surat Ijin Penangkapan Ikan ) dan di atas kapal ikan tersebut juga sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak 1/2 (setengah) keranjang jenis ikan teri basah campur-campur dan setelah ditimbang seberat 25 (dua puluh lima) kg dengan alat tangkap yang digunakan di atas 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi bendera Indonesia adalah alat tangkap jenis pukat hela tengah dua kapal (pair trawls), sedangkan
-4-
barang barang perlengkapan kapal yang ikut disita dari 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi bendera Indonesia adalah 1 (satu) set alat tangkap pukat hela tengah dua kapal (pair trawls), 1 (satu) unit GPS merek Garmin 128, 1 (satu) unit Komputer merek Furuno Fcv-668, 1 (satu) buah keranjang bulat terbuat dari bambu dan hasil tangkapan berupa ikan teri sebanyak 25 (dua puluh lima) kg kemudian para terdakwa, ABK beserta semua barang bukti dibawa ke Dermaga Dit Pol Air Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan menerangkan dokumen yang diperuntukkan untuk kapal penangkapan ikan sesuai dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) serta alat tangkap jenis pukat hela tengah dua kapal (pair trawls) yang digunakan oleh 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi bendera Indonesia adalah dilarang untuk dioperasionalkan karena alat tangkap tersebut bersifat aktif dapat merusak ekosistem dan kelestarian sumber daya ikan di perairan Indonesia. Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Atau, kedua: Bahwa Ia terdakwa 1. Abdullah Rahim selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar berbendera Indonesia bersama-sama dengan terdakwa 2. Akbar Tanjung selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar berbendera Indonesia pada hari Selasa tanggal 22September 2015 pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat pada posisi 03°- 21’-189” N dan 099°- 33’- 337” E atau 4 (empat) Mil tenggara dari lampu CM6s10m5M Perairan Kuala Tanjung Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara, perairan teritorial Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP atau Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, "baik sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik
-5-
Indonesia dn/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)",
perbuatan
tersebut
dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari
Selasa tanggal 22September 2015 pukul 13.00 WIB,
saksi Asun Nelson Simanjuntak SH selaku Komandan Kapal Patroli Polisi KP.II1001 Ditpolair Polda Sumatera Utara, bersama dengan saksi Suwandi selakuBA TEK dan Hendrico P Kaban SH selaku BA NAT berdasarkan Surat Perintah BerlayarNomor: SPB /123/IX/2015/Ditpolair, tanggal 01September 2015 sedang melaksanakan patroli perairan dan melakukan penindakan terhadap pelaku illegal fishing menggunakan sarana Kapal Patroli Polisi KP.II-1001, telah melihat 2 (dua) Unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi bendera Indonesia sedang berlayar sekitar
dan beroperasi melakukan penangkapan ikan di
wilayah Perairan Kuala Tanjung Kabupaten
Batubara yaitu perairan
teritorial Indonesia dan saksi Asun Nelson Simanjuntak memerintahkan untuk mengejar kapal tersebut setelah didekati ternyata 2 (dua) unit kapal tersebut adalah kapal yang sedang beroperasi melakukan penangkapan ikan kemudian kedua
nakhoda
masing-masing
2
(dua)
unit
kapal
diperintahkan
untuk
menghentikan kapal dan merapat ke Kapal Patroli Polisi KP.II-1001setelah dilakukan pemeriksaan di atas 2 (dua) Unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi bendera Indonesia ternyata kapal tersebut dinakhodai masing-masing oleh terdakwa Abdullah Rahim alias Abdullah sebagai nahkoda Kapal I yang memiliki Pukat teri dan terdakwa Akbar Tanjung sebagai nahkoda Kapal II yang hanya bersifat membantu pelaksanaan operasional dengan Anak Buah Kapal (ABK) masing-masing kapal adalah Abdul Benar Padang, Muhammad Yusuf, Madan, Sayuti, Suparman dan kedua terdakwa telah mengoperasikan alat tangkap jenis pukat hela tengah dua kapal (pair trawls) untuk menangkap ikan selama 14 (empat belas) hari pulang pergi kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal oleh para saksi penangkap namun terdakwa Abdullah Rahim selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar berbendera Indonesia dan terdakwa Akbar Tanjung selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar berbendera Indonesia tidak dapat memperlihatkan dokumen sehubungan dengan penangkapan ikan di perairan Indonesia berupa SIUP (surat Ijin Usaha Perikanan ) dan SIPI ( Surat Ijin Penangkapan Ikan ) dan di atas kapal ikan tersebut juga sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak 1/2 (setengah) keranjang jenis ikan teri basah campur-campur dan setelah ditimbang seberat 25 (dua puluh lima) kg dengan alat tangkap yang digunakan di atas 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi bendera Indonesia
-6-
adalah alat tangkap jenis pukat hela tengah dua kapal (pair trawls), sedangkan barang barang perlengkapan kapal yang ikut disita dari 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi bendera Indonesia adalah 1 (satu) set alat tangkap pukat hela tengah dua kapal (pair trawls), 1 (satu) unit GPS merek Garmin 128, 1 (satu) unit Komputer merek Furuno Fcv-668, 1 (satu) buah keranjang bulat terbuat dari bambu dan hasil tangkapan berupa ikan teri sebanyak 25 (dua puluh lima) kg kemudian para terdakwa, ABK beserta semua barang bukti dibawa ke Dermaga Dit Pol Air Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan menerangkan dokumen yang diperuntukkan untuk kapal penangkapan ikan sesuai dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) serta alat tangkap jenis pukat hela tengah dua kapal (pair trawls) yang digunakan oleh 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi bendera Indonesia adalah dilarang untuk dioperasionalkan karena alat tangkap tersebut bersifat aktif dapat merusak ekosistem dan kelestarian sumber daya ikan di perairan Indonesia. Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau, ketiga: Bahwa Ia terdakwa 1. Abdullah Rahim selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar berbendera Indonesia bersama-sama dengan terdakwa 2. Akbar Tanjung selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar berbendera Indonesia pada hari Selasa tanggal 22September 2015 pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat pada posisi 03°- 21’-189” N dan 099°- 33’- 337” E atau 4 (empat) Mil tenggara dari lampu CM6s10m5M Perairan Kuala Tanjung Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara, perairan territorial Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP atau Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, "baik sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat
-7-
penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan
yang mengganggu dan
merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari
Selasa tanggal 22September 2015 pukul 13.00 WIB,
saksi Asun Nelson Simanjuntak SH selaku Komandan Kapal Patroli Polisi KP.II1001 Ditpolair Polda Sumatera Utara, bersama dengan saksi Suwandi selakuBA TEK dan Hendrico P Kaban SH selaku BA NAT berdasarkan Surat Perintah BerlayarNomor: SPB /123/IX/2015/Ditpolair, tanggal 01September 2015 sedang melaksanakan patroli perairan dan melakukan penindakan terhadap pelaku illegal fishing menggunakan sarana Kapal Patroli Polisi KP.II-1001, telah melihat 2 (dua) Unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi bendera Indonesia sedang berlayar sekitar
dan beroperasi melakukan penangkapan ikan di
wilayah Perairan Kuala Tanjung Kabupaten
Batubara yaitu perairan
teritorial Indonesia dan saksi Asun Nelson Simanjuntak memerintahkan untuk mengejar kapal tersebut setelah didekati ternyata 2 (dua) unit kapal tersebut adalah kapal yang sedang beroperasi melakukan penangkapan ikan kemudian kedua
nakhoda
masing-masing
2
(dua)
unit
kapal
diperintahkan
untuk
menghentikan kapal dan merapat ke Kapal Patroli Polisi KP.II-1001 setelah dilakukan pemeriksaan di atas 2 (dua) Unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi bendera Indonesia ternyata kapal tersebut dinakhodai masing-masing oleh terdakwa Abdullah Rahim alias Abdullah sebagai nahkoda Kapal I yang memiliki Pukat teri dan terdakwa Akbar Tanjung sebagai nahkoda Kapal II yang hanya bersifat membantu pelaksanaan operasional dengan Anak Buah Kapal (ABK) masing-masing kapal adalah Abdul Benar Padang, Muhammad Yusuf, Madan, Sayuti, Suparman dan kedua terdakwa telah mengoperasikan alat tangkap jenis pukat hela tengah dua kapal (pair trawls) untuk menangkap ikan di Laut selama 14 (empat belas) hari kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal oleh para saksi penangkap namun terdakwa Abdullah Rahim selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar berbendera Indonesia dan terdakwa Akbar Tanjung selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar berbendera Indonesia tidak dapat memperlihatkan dokumen sehubungan dengan penangkapan ikan di perairan Indonesia berupa SIUP (surat Ijin Usaha Perikanan ) dan SIPI ( Surat Ijin Penangkapan Ikan ) dan di atas kapal ikan tersebut juga sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak 1/2 (setengah) keranjang jenis ikan teri basah campur-campur dan setelah ditimbang seberat 25 (dua puluh lima) kg dengan alat tangkap yang digunakan di atas 2 (dua) unit kapal ikan tanpa
-8-
nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi bendera Indonesia adalah alat tangkap jenis pukat hela tengah dua kapal (pair trawls), sedangkan barang barang perlengkapan kapal yang ikut disita dari 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi bendera Indonesia adalah 1 (satu) set alat tangkap pukat hela tengah dua kapal (pair trawls), 1 (satu) unit GPS merek Garmin 128, 1 (satu) unit Komputer merek Furuno Fcv-668, 1 (satu) buah keranjang bulat terbuat dari bambu dan hasil tangkapan berupa ikan teri seberat 25 (dua puluh lima) kg kemudian para terdakwa, ABK beserta semua barang bukti dibawa ke Dermaga Dit Pol Air Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan menerangkan dokumen yang diperuntukkan untuk kapal penangkapan ikan sesuai dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) serta alat tangkap jenis pukat hela tengah dua kapal (pair trawls) yang digunakan oleh 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi bendera Indonesia adalah dilarang untuk dioperasionalkan karena alat tangkap tersebut bersifat aktif dapat merusak ekosistem dan kelestarian sumber daya ikan di perairan Indonesia. Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa Abdul Rahim alias Abdullah dan terdakwa Akbar Tanjung bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melalukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU No.31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar), subsider kurungan 6 (enam) bulan kurungan.
-9-
3. Menyatakan barang bukti berupa: -
1 (satu) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mutsubishi berbendera Indonesia.
-
1 (satu) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mutsubishi berbendera Indonesia.
-
1 (satu) unit GPS merk Garmin 128.
-
1 (satu) unit computer merkFuruno Fcv 668.
-
1 (satu) set alat tangkap ikan jenis pukat hela tarik dua (pair trawl)
-
1 (satu) unit GPS merk Garmin 128.
-
1 (satu) buah keranjang bulat terbuat dari bambu.
Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).
Setelah membaca permohonan para terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa, mengakui perbuatannya, menyesali atas tindakan yang telah dilakukan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon keringanan tuntutan karena
para terdakwa yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap
keluarga untuk membiayai anak-anak yang masih kecil dan orangtua yang sudah tua.
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 15/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Mdn. yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan para terdakwa ABDULLAH RAHIM Alias ABDULLAH dan AKBAR TANJUNG, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan tindak pidana perikanan dibidang penangkapan dan pengolahan ikan dengan tidak memiliki SIUP di
wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia ” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masingmasing selama 10 (sepuluh) bulan
dan denda masing-masing sejumlah
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 10 -
5. Menetapkan barang bukti berupa: -
2 (dua) set alat tangkap ikan jenis pukat hela (Pair Trawl) dan 1 (satu) keranjang bulat terbuat dari bambu, dirampas untuk dimusnahkan;
-
2 (dua) unit kapal penangkap ikan tanpa nama, tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi ; 1 (satu) unit GPS Merek Garmin-128 ; 1 (satu) unit computer puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan ikan hasil tangkapan dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;
Telah membaca : 1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 15/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2015; 2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan bahwa permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2015; 3. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 25 Nopember 2015, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2015 sanpai dengan tanggal 02 Desember 2015 pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;
- 11 -
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tetapi tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mengetahui secara persis alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi
Medan dalam mengkaji permintaan banding Penuntut Umum sekedar apa yang telah termuat dalam berita acara siding, requisitoir dan putusan pengadilan tingkat pertama; Menimbang, bahwa setelah menelaah Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Perikanan
pada
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
:
15/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2015, pertama yang Nampak jelas ada perbedaan pendapat tentang Pasal yang terbukti di mana menurut Penuntut Umum yang terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 85 UU Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan sedang hakim majelis tingkat pertama berpendapat yang terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 92 UU Perikanan; Perbedaan selanjutnya tentang pemidanaan/ straafmacht yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana; Menimbang bahwa, setelah menelaah pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan secara yurids
sependapat dengan pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam perkara a quo; Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 15/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2015, telah memberikan pertimbangan hukum secara, tepat dan sudah benar sehingga dikuatkan; Menimbang bahwa, namun demikian dari segi pemidanaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menilai masih ringan sehingga kurang memberi perlindungan terhadap keberlangsungan sumber kekayaan Negara khususnya perikanan dan juga kurang memberi support terhadap upaya pemerintah dalam memerangi pencurian ikan/ illegal fishing di laut wilayah Negara RI; yang mana untuk pengamannannya memerlukan biaya yang begitu besar;Dalam penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa semestinya sebanding antara kesalahan para Terdakwa dengan kerugian yang ditimbulkan dan upaya pemerintah dalam menanggulangi illegal fishing;
- 12 -
Menimbang bahwa, menurut Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan
berpendapat dalam perkara a quo perlu untuk memperberat pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengubah Putusan Pengadilan Tindak
Pidana
Perikanan
pada
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
:
15/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. UU No, : 08 Tahun 1981 tentang KUHAP jo UU Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI: -
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
-
Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 15/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2015, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa : 1. ABDULLAH RAHIM Alias ABDULLAH dan 2. AKBAR TANJUNG,
terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah
- 13 -
melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan tindak pidana perikanan dibidang penangkapan dan pengolahan ikan dengan tidak memiliki SIUP di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa: -
2 (dua) set alat tangkap ikan jenis pukat hela (Pair Trawl) dan 1 (satu) keranjang bulat terbuat dari bambu, dirampas untuk dimusnahkan;
-
2 (dua) unit kapal penangkap ikan tanpa nama, tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi ; 1 (satu) unit GPS Merek Garmin-128 ; 1 (satu) unit computer merek Furuno Fcv-668 ; Uang tunai Rp.585.000,-(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan ikan hasil tangkapan dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK,SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Desember 2015, nomor : 754/PID.Sus./2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH.
- 14 -
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.
Hakim - Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
TTD.
TTD.
ttd
ttd
1. DALIZATULO ZEGA, SH.
DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
TTD. ttd 2. MARYANA, SH.MH. Panitera Pengganti,
TTD. ttd ZAINAL POHAN, SH.MH.
Untuk salinan sesuai dengan aslinya. WAKIL PANITERA,
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. NIP. 19610901 198303 1004.
