PUTUSAN Nomor : 154/PID.SUS/2015/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap
: IR. HENDRIK M.SIHOTANG
Tempat lahir
: Medan
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 20 Nopember 1956 Jenis kelamin
: Laki-Laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
Tempat tinggal
: komp.DPRD jalan Kalisari no.11 Medan
Agama
: Kristen Protestan
Pekerjaan
: Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan; Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Medan didampingi Laurencius Manurung SH, MH pada Kantor hukum
oleh
Manurung SH MH &
Associates beralamat di jalan Pinang Baris no.18 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
24 Nopember
Pengadilan Negeri
Medan
2014 yang
didaftarkan di Kepaniteraan
tanggal 15 Januari 2015 di bawah register nomor
43/Perk.Pid/2015?PN.Mdn; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca : I.
Surat-surat pemeriksaan di persidangan khususnya salinan resmi catatan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2015 nomor : 01/Pid.C/2015/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Ir.Hendrik M.Sihotang telah terbukti
secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah “ 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir.Hendrik M.Sihotang dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan
Putusan nomor : 154/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 1 dari 7 Hal.
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan
tersebut tidak perlu
dijalankan kecuali sebelum lewat waktu 6 ( enam ) bulan sejak putusan ini dijatuhkan, Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Hakim 4. Memerintahkan agar barang bukti berupa : a. Foto copy sertifikat hak milik no.7 tanggal 13 Desember 1978 atas nama Hj. Faridah Nasution alias Efrida Yasni, Endamora Lubis, Yasid Busthomi Lubis, Tafi Sriani Lubis, BahauddinLubis, Indriana Suriana Lubis, dan Dolly Irdamsyah Lubis; b. Foto copy akta jual beli nomor 34/H.M/1984 tanggal 30 Nopember 1984 berupa akta jual beli dari Ny.Hj.Faridah Nasution dan Endamora Lubis dengan Drs Ahmaddin Harahap; c. Fotocopy Surat tegoran /Pemberitahuan dan Peringatan l tanggal 1 januari 2014; d. Fotocopy Surat Tegoran /Pemberitahuan dan Peringatan ll tanggal 2014; e. Fotocopy Surat Perjanjian kontrak rumah tertanggal 30 juni 2005 antara Drs Ahmaddin Harahap dengan Hermanto ( terlampir dalam berkas perkara) 5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,(lima ribu rupiah); II.
Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Januari 2015, nomor : 13/Akta.Pid//2015/PN-Mdn Penasihat Hukum terdakwa Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal 22
yang menerangkan
mengajukan banding terhadap putusan tanggal
15
Januari
2015
nomor
:
01/Pid.C/2015/PN.Mdn, dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Penyidik tanggal 27 Januari 2015 III.
Surat Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Pebruari 2015 dan telah pula diserahkan 1 (satu) set memori banding kepada Penyidik tanggal 17 Pebruari 2015
IV.
Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penyidik dan terdakwa
tertanggal 26 Januari 2015 terhitung mulai tanggal 30 Januari
2015 sampai Surat dengan tanggal 05 Pebruari 2015 selama 7 ( tujuh ) hari
Putusan nomor : 154/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 2 dari 7 Hal.
Menimbang, bahwa catatan dakwaan yang diajukan Kepala Kepolisian Polresta Medan sebagai Kuasa Penyidik Umum tertanggal 23 Desember 2014 Nomor BP/780/Xll/2014/RESKRIM yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa sejak tahun 2005 s/d 15 April 2013 tersangka Ir Hendrik M Sihotang menyewa tanah milik korban terletak di komp DPRD Tk l jl Purwosari no 11 A Medan dengan cara membayar sewa setiap tahunnya kepada korban.Setelah masa sewa berakhir ,korban memberitahukan kepada terdakwa Ir Hendrik M Sihotang bahwa tidak memperpanjang kontrak rumah dan meminta agar mengosongkan rumah tersebut namun tidak diindahkan oleh tersangka Ir.Hendrik M Sitohang, melanggar pasal 6 UURI Nomor 51 Prp tahun 1960; Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Pebruari 2015 mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut: 1. Bahwa putusan aquo yang dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Pembanding Ir.Hendrik M.Sihotang telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “menguasai tanah
tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah “,adalah sangat tidak tepat atau tidak relevansi,sangat keliru ( in praper) dan sangat bertentangan (kontradiktif) dengan bukti hukum dan keadaan hukum yang menyertai terjadinya perkara tersebut,yaitu adanya surat perjanjian kontrak rumah antara Drs .Ahmaddin Harahap dengan Hermanto tertanggal 30 juni 2005; 2. Bahwa incasu Pembanding bersikap tetap tinggal di rumah tersebut dan tidak mau meninggalkan rumah tersebut, serta tidak mengindahkan surat peringatan atau somasi dari saksi korban yaitu Drs.Ahmaddin Harahap adalah dikarenakan alasan hukum dan keadaan hukum yang ada selama ini; 3. Bahwa Pembanding mengetahui kalau antara pemilik Hj.Faridah Nasution alias Elfrida Yasni dengan saksi korban Drs Ahmaddin Harahap telah melakukan jual beli atas rumah tersebut sesuai dengan akta jual beli nomor 34/H.M/1984 tanggal 30 Nopember 1984 adalah ketika persidangan perkara pidana aquo di gelar di Pengadilan Negeri Medan;
Putusan nomor : 154/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 3 dari 7 Hal.
4. Bahwa sama sekali tidak ada niat Pembanding untuk menguasai atau memiliki bidang tanah dan rumah milik Hj.Faridah Nasution alias Elfrida Yasni secara permanen, tanpa hak ,dan melawan hukum tetapi Pembanding saat ini adalah dalam keadaan penuh paksaan, tidak ada pilihan lain sehingga Pembanding melakukan tindakan yang tidak dikehendakinya ( dwang) 5. Bahwa saksi korban Drs Ahmaddin Harahap melakukan tindakan pengrusakan secara bersama-sama terhadap pagar ,gudang dan atap dari tambahan teras samping rumah yang dibuat Pembanding dan juga kembali melakukan upaya paksa pengosongan rumah dengan mengeluarkan isi rumah ke halaman, serta saksi korban juga melakukan upaya paksa pengosongan rumah dengan menurunkan pasukan anti huru hara (PIH) dari kesatuan Brimob; 6. Bahwa pertimbangan hukum Hakim padavPengadilan Negeri Medan yang menyatakan unsur pidana dari menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah tidak terpenuhi; 7. Bahwa perbuatan Pembanding yang menguasai bidang tanah dan rumah tersebut adalah benar
terbukti tetapi perbuatan tersebut
tidak merupakan
suatu tindak pidana, melainkan adalah akibat dari perbuatan hukum perdata berupa adanya perikatan sewa menyewa rumah antara Pembanding dengan pemilik rumah Hj.Faridah Nasution alias Elfrida Yasni; Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan Pengadilan
Tinggi
yang
memeriksa
dan
di atas dimohon Hakim
mengadili
perkara
aquo,agar
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 01/Pid.C/2015/PN.Mdn tanggal 15 Januari 2015,selanjutnya dengan mengadili serta memutus perkara aquo dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: Mengadili: -
Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 01/Pid.C/2015/PN.Mdn tanggal 15 Januari 2015;
Mengadili sendiri: -
Membebaskan terdakwa /Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ( onslag van rechtsvervolging )
-
Memulihkan nama baik Terdakwa/Pembanding; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan
meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dan berita acara persidangan beserta turunan resmi
Putusan nomor : 154/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 4 dari 7 Hal.
putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 15 Januari 2015
1/Pid.C/2015/PN.Mdn,
sependapat
pada
dasarnya
dengan
nomor
pertimbangan-
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Menguasai
tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah
“sebagaimana dalam catatan dakwaan melanggar pasal 6 Undang-Undang RI nomor 51 Prp Tahun 1960 , dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan merupakan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan alasan, hal-hal yang menjadi kesimpulan Hakim tingkat pertama telah didasarkan analisa hukum yang didukung alat-alat bukti sah, fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dibenarkan secara yuridis dan Majelis Hakim tingkat banding menambah pertimbangan sebagai berikut, adalah akan memenuhi rasa keadilan, apabila tanah dan rumah yang telah dikuasai terdakwa sejak akhir tahun 2013 dikembalikan kepada yang berhak
dengan
alasan bahwa terdakwa telah pula membuka toko dan bengkel sepeda motor di rumah/ tanah yang terletak di Kompleks DPRD jalan Kalisari nomor 11 Medan tersebut, tanpa izin yang berhak yaitu Drs .Ahmaddin Harahap serta penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim tingkat pertama seyogianya adalah pidana kurungan sebagaimana diancam dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya : Menimbang, bahwa keberatan hukum Penasihat Hukum
terdakwa pada
memori banding pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama secara cermat dan keberatan tersebut merupakan pengulangan yang tidak dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama , oleh karena itu beralasan secara hukum Pengadilan tingkat banding menolak keberatan tersebut; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
hukum
tersebut, putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 januari 2015 nomor : 01/Pid.C/2015/PN.Mdn, yang dimintakan banding dimaksud beralasan untuk dipertahankan, kecuali mengenai kwalifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana haruslah diperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, dibebani pula membayar
Putusan nomor : 154/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 5 dari 7 Hal.
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini; Memperhatikan pasal 6
Undang-Undang RI nomor : 51 tahun 1960 Jo
Pasal 193 (1), 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI: -
Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
-
Memperbaiki
putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 15 Januari 2015
nomor : 01/Pid.C/2015/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut,sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa Ir. Hendrik M.Sihotang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir.Hendrik M. Sihotang
dengan
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali terdakwa tidak bersedia secara sukarela mengosongkan tanah tersebut dalam waktu 6 ( enam) bulan setelah putusan ini berkekuatan
hukum
tetap; 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah; Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 oleh Kami : Dr.H.SOEDARMADJI SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK , SH.MH. dan DAHLIA BRAHMANA SH,MH . para Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Maret 2015, nomor :154/PID.SUS/2015/PTMDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 April 2015, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta
Putusan nomor : 154/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 6 dari 7 Hal.
MUSA PENGARAPAN PURBA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim - Hakim Anggota,
ttd 1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
Hakim Ketua Majelis,
ttd Dr. H. SOEDARMADJI, SH.MHum.
ttd 2. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Panitera Pengganti,
ttd MUSA PENGARAPAN PURBA, SH.
Putusan nomor : 154/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 7 dari 7 Hal.
