Salinan
PUTUSAN Nomor : 47/PID/2012/PT-MDN. “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
PENGADILAN TINGGI MEDAN di MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama
: SAHATA DAMANIK;
Tempat lahir
: Dolok Marawa;
Umur / Tgl. lahir
: 32 Tahun / 4 Oktober 1978;
Jenis kelamin
: Laki-laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
Tempat tinggal
: Dusun Marawa Desa Dolok Marawa Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun;
Agama
: Kristen Protestan;
Pekerjaan
: Wiraswasta;
Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak didampingi Penasihat Hukum ; Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penatapan Penahanan masingmasing oleh : Penuntut Umum : − sejak tanggal 20 April 2011 s/d 09 Mei 2011; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun : − sejak tanggal 05 Mei 2011 s/d 03 Juni 2011; − Pengalihan Tahanan Kota sejak tanggal 01 Juni 2011 s/d 03 Juni 2011, dan Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 04 Juni 2011 s/d 02 Agustus 2011;
2
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT 1.
Telah membaca : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara
: PDM 120 / Siant / Ep.2 / 04 / 2011, tertanggal
Mei 2011, Terdakwa telah
didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa SAHATA DAMANIK pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 dan pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010 bertempat di Dusun Bahoan Dolok Marawa Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun dan di Dusun Buttu Siattar Desa Dolok Marawa Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja melanggar ketentuan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa membeli hasil hutan bukan kayu berupa Rotan dari saksi AMIR SARAGIH sebanyak 1000 Kg dan dari saksi JET EFENDI SARAGIH sebanyak 1500 Kg dengan harga Rp.2.000,- per Kg, selanjutnya Rotan tersebut ditimbang dekat lokasi pengambilan Rotan dengan memakai timbangan gantung. Kemudian setelah Rotan tersebut di timbang (lalu terdakwa membayar uang rotan tersebut kepada saksi AMIR SARAGIH sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan kepada saksi JET EFENDI SARAGIH sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib Rotan tersebut diangkut dari Desa Dolok Marawa Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun dengan tujuan Medan dengan mempergunakan mobil truk BK-8366-LT milik saksi MAKMEN DAMANIK yang dikemudikan oleh JHON PUTRA SURYA NEGARA DAMANIK (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat mobil truk tersebut melintas di Jalan Raya Galang-Dotok Masihul Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang petugas kepolisian yaitu saksi HAMONANGAN LUBIS, saksi PARULIAN GULTOM dan saksi BONTOR D. SITORUS melakukan pemeriksaan dan saat itu JHON PUTRA SURYA NEGARA DAMANIK mengatakan bahwa truk colt Diesel dikemudikan oleh JHON PUTRA SURYA NEGARA DAMANIK tersebut mengangkut Rotan
3
sebanyak 2.500 Kg (dua ribu lima ratus Kilogram), selanjutnya pada saat saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen/surat-surat yang berkaitan dengan rotan yang diangkut JHON PUTRA SURYA NEGARA DAMANIK tersebut, JHON PUTRA SURYA NEGARA DAMANIK hanya dapat menunjukkan Surat Keterangan Jalan Nomor: 400 / 21 / SK / DM / 2010 tanggal 30 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Pangulu Dolok Marawa An. SAIDA PURBA, tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Atas keterangan JHON PUTRA SURYA NEGARA DAMANIK, bahwa rotan tersebut adalah milik terdakwa yang diangkut dan Buttu Siattar Desa Dolok Marawa Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun dengan tujuan Medan. Bahwa pada saat pembelian rotan tersebut terdakwa tidak ada memiliki Surat Resmi berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Bukan Kayu (SKSHHBK) dan terdakwa tidak ada mengurusnya ke Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun maupun Propinsi Sumatera Utara. Bahwa berdasarkan keterangan ahli TIOPAN MUNTHE bahwa Desa Dolok Marawa Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara tempat pengambilan Rotan tersebut berada pada titik koordinat: a. 03° 07° 24,8° LU dan 98° 48° 07,1° BT (lokasi 1) b. 03° 07° 20,6° LU dan 98° 48° 07,9° BT (lokasi 2) c. 03° 07° 04,5° LU dan 98° 46° 31,7° BT (lokasi 3) a. Berdasarkan hasil Croschek ke dalam Peta Tata Guna Huta Kesepakatan (TGHK) Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Menteri Pertanian dengan SK Nomor : 923 / Kpts / Um /12 /1982 tanggal 27 Desember 1982 bahwa lokasi penebangan rotan masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL). b. Berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018 dan Perda No.7 tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003, bahwa lokasi pengambilan rotan masuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). c. Berdasarkan hasil telahan dan diplotkan dalam Peta Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.44 / Menhut-ll / 2005 tanggal 16 Februari 2005 bahwa tempat pengambilan Rotan masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT).
4
Dan berdasarkan keterangan ahli RUDIANTO SARAGIH NAPITU, Ssi.Msi bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55 / Menhut - II / 2006, tanggal 29 Agustus 2006, menjelaskan bahwa dokumen legalitas hasil hutan adalah SKSKB, FA-HHBK dan FAKO. Dan untuk pengangkutan hasil hutan bukan kayu pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55 / Menhut - II / 2006, tanggal 29 Agustus 2006 menyatakan Setiap Pengangkutan HHBK yang berasal dari IPHHBK maupun dan Perum Perhutani, wajib ditengkapi bersama-sama dengan FA-HHBK yang diterbitkan oleh Penerbit, sehingga Surat Keterangan jalan yang ditanda tangani oleh Pangulu (Kepala Desa) No. 400 / 21 / SK / DM / 2010 tanggal 30 Mei 2010 tidak ada dalam nomenklatur istilah peredaran hasil hutan dan tidak dapat digunakan sebagai izin kepemilikan maupun bukti legalitas dalam hal pengangkutan Rotan tersebut. Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga bahwa Rotan yang dibeli terdakwa berasal dari kawasan hutan yang diambil dan dipungut secara tidak sah karena terdakwa tidak melihat dari mana asal usul rotan tersebut diambil oleh saksi AMIR SARAGIH dan JET EFENDI SARAGIH. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Rl No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2.
Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-120 /
Siant / Ep.2 / 04 / 2011, tanggal 27 Agustus 2011, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, yang memeriksa dan mengadili perkara ini : 1. Menyatakan Terdakwa SAHATA DAMANIK bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menerima, membeli atau menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAHATA DAMANIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda
5
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : − Rotan jenis sega sebanyak 1.694,5 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh empat koma lima kilogram); − 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning BK 8366 LT; − Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil truk colt diesel warna Kuning BK 8366 LT atas nama MAKMEN DAMANIK; − Buku uji berkala
kendaraan bermotor mobil truk colt diesel warna
Kuning BK 8366 LT atas nama MAKMEN DAMANIK ; Keseluruhannya agar dirampas untuk Negara. − Surat Keterangan Jalan Nomor : 400 / 21 / SK / DM / 2010, tanggal 30 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Pangulu Dolok Marawan atas nama SAIDA PURBA; Agar terlampir dalam berkas perkara. − Surat izin mengemudi B1 umum atas nama JHON PUTRA SURYA NEGARA DAMANIK, Agar dikembalikan kepada pemiliknya. 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
Rp.
5000,- (lima ribu rupiah);
3.
Membaca
putusan
pengadilan
Negeri
Simalungun
No.
307/Pid.B/2011/PN.Sim tanggal 1 Nopember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut; 1. Menyatakan Terdakwa SAHATA DAMANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHATA DAMANIK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6
4. Menetapkan barang bukti berupa: − Rotan jenis Sega sebanyak 1.694,5 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh empat koma lima kilogram), − 1 (satu) unit mobil colt diesel warna Kuning BK 8366LT, − Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Truck Colt Diesel BK 8366 LT atas nama MAKMEN DAMANIK, − Buku uji berkala kendaraan bermotor mobil truck colt diesel BK 8366 LT atas nama MAKMEN DAMANIK, Dirampas untuk Negara. − Surat Keterangan Jalan Nomor : 400 / 21 / SK / DM / 2010, tanggal 30 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Pangulu Dolok Marawa atas nama SAIDA PURBA, Tetap terlampir dalam berkas perkara. − Surat Izin Mengemudi B 1 Umum atas nama JHON PUTRA SURYA NEGARA DAMANIK, Dikembalikan kepada pemiliknya. 5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Simalungun
pada
hari
Senin
tanggal
7
Nopember
2011,
No.307Akta.Pid/2011/PN-Sim, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2011;
5. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Simalungun
pada
hari
jum’at
tanggal
4
Nopember
2011,
No.307Akta.Pid/2011/PN-Sim, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2011 penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 7 Nopember 2011;
7
6. Surat
mempelajari
berkas
Perkara
tertanggal
20
Desember
2011,
No.W2.DP.HN.01.10.4061/2011, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d tanggal 29 Desember 2011 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 307/Pid.B/2011/PN-Sim, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;
Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;
Menimbang bahwa permintaan banding penasihat hukum terdakwa tanggal 7 Nopember 2011, No.307Akta.Pid/2011/PN-Sim akan tetapi tidak mengajukan memori banding apa alasan-alasan atas keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 307/Pid.B/2011/PN.Sim tanggal 1 Nopember 2011 tersebut ;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 307/Pid.B/2011/PN.Sim tanggal 1 Nopember 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan denda Rp. 10.000.000,- jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan alasan-alasan sebagai berikut ;
8
-
Hukuman tersebut tidak memberikan efek jera bagi terdakwa ;
-
Penebangan liar yang dilakukan terdakwa mengakibatkan rusaknya lingkungan dan berakibat banjir ;
Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 307/Pid.B/2011/PN.Sim tanggal 1 Nopember 2011, harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan ;
Mengingat dan memperhatikan pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Rl No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan–peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;
MENGADILI • Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan penasehat hukum terdakwa; • Memperbaiki
putusan
Pengadilan
Negeri
Simalungun
No.
307/Pid.B/2011/PN.Sim tanggal 1 Nopember 2011, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : • Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; • Menguatkan Pengadilan Negeri Simalungun No. 307/Pid.B/2011/PN.Sim tanggal 1 Nopember 2011 untuk selebihnya ; • Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
9
DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : KAMIS tanggal 3 April 2012, oleh Kami : H. SUDIWARDONO, SH. MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MAENONG, SH. MH. dan OHAN BURHANUDIN P, SH. MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Februari 2012, No. 47/PID/2012/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HAMONANGAN RAMBE, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
H. MAENONG, SH. MH.
H. SUDIWARDONO, SH. MH.
OHAN BURHANUDIN P, SH. MH.
Panitera Pengganti,
HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.
10
Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya, Dikeluarkan untuk kepentingan dinas WAKIL PANITERA
HAMONANGAN RAMBE, SH, MH. NIP. 040043391
