PUTUSAN Nomor : 57/PID.SUS/2015/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap
: HAMKA HASIBUAN ;
Tempat lahir
: Desa Gunung Manaon Ub. ;
Umur/tanggal lahir
: 29 Tahun/13 Oktober 1984 ;
Jenis kelamin
: Laki-laki ;
Kebangsaan
: Indonesia ;
Tempat tinggal
: Desa Gunung Manaon, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara ;
Agama
: Islam ;
Pekerjaan
: Wiraswasta ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : 1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 ; 2. Perpanjangan Penahanan Kejari Rantau Prapat, sejak tanggal 04 juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 ; 3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ; 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014 ; 5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ; 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan sekarang; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2015, nomor : 57/PID.SUS/2015/PT.MDN, serta berkas perkara
Putusan nomor : 57/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 1 dari 12 Hal.
Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 636/Pid.B/2014/PN.Rap, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat
tertanggal
7
Agustus
2014,
No.
Reg.
Perkara
:
PDM-
197/RP.RAP/Euh.2/08/2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut : Kesatu : Bahwa Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira Pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Blok I-18 RKT 1993/1994 Desa Langga Payung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Rantau Prapat, dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan Hutan secara tidak sah, merabah kawan hutan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ; Perbuatan mana Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan (belum tertangkap) lakukan dengan cara sebagai berikut : -
Bahwa PT. Putra Lika Perkasa mempunyai Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 136/ KPTS II/ 1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Penguasahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas 10.000.- (sepuluh ribu hektar) di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 1653/ Kpts-VIII/2001 tanggal 08 November 2001 tentang Penetapan Sebagai Batas Areal Kerja Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri PT. Putra Lika Perkasa Sepanjang 68.231,39 (enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu, tiga puluh sembilan perseratus) Meter seluas 7.581 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar, yang terletak pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kelompok Hutyan Aek Napanas dan Kelompok Hutan Gariang Sipapan/ Padang Rie, di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara ;
-
Kemudian Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira 12.30 wib berada di Hutan Tanaman Industri yang dikuasai PT. Putra Lika Perkasa tepatnya terdapat di
Putusan nomor : 57/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 2 dari 12 Hal.
Lokasi Blok I-18 RKT 1993/1994 Desa Langga Payung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ; -
Selanjutnya Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan menanam pohon kelapa sawit sebanyak 100 (seratus) batang pokok kelapa sawit di Hutan Tanaman Industri yang dikuasai PT. Putra Lika Perkasa tepatnya terdapat di Lokasi Blok I-18 RKT 1993/1994 Desa Langga Payung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
-
Kemudian Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan setelah menanam pokok kelapa sawit sebanyak 100 (seratus) batang di Areal Hutan Tanaman Industri milik Putra Lika Perkasa maka mereka juga mendirikan Plang dan Pondok sebagai tanda bahwa tanah dan pokok kelapa sawit tersebut milik warisan nenek mereka ;
-
Selanjutnya Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan menguasai Areal Kawasan Hutan Tanaman Industri milik PT. Putra Lika Perkasa berdasarkan Surat Keterangan Milik yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Manaon yaitu Baginda Bangun Hasibuan ;
-
Kemudian Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi di datangi oleh saksi Parlindungan Manurung bersama saksi Bachtiar Alias Tiar yang merupakan Karyawan PT. Putra Lika Perkasa dan saksi-saksi melihat secara langsung bahwa Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan menanam pohon Kelapa Sawit disela-sela tanaman Akasia milik Putra Lika Perkasa kemudian saksi-saksi menanyakan kepada Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan dengan mengatakan ? Tanaman kelapa sawit ini punya siapa? Terdakwa Hamka Hasibuan menjawab : pohon kelapa sawit ini milik saya dan keluarga saya ;
-
Bahwa Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan dengan tanpa mendapat Hak Penguasaan Hutan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia untuk mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki, merambah kawasan Hutan secara tidak sah di Hutan Tanaman Industri yang dikuasai PT. Putra Lika Perkasa tepatnya terdapat di Lokasi Blok I-18 RKT 1993/1994 Desa Langga Payung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
-
Bahwa kemudian saksi Racmad Hidayat S Hut yang merupakan saksi Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Labuhan Batu langsung melakukan
Putusan nomor : 57/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 3 dari 12 Hal.
peninjauan di lokasi Blok I-18 RKT 1993/1994 Desa Langga Payung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kawasan Hutan Kabupaten Labuhan Batu Selatan bahwa Lokasi Menguasai ataupun menduduki tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap dan di dalam Areal Kerja HTI Putra Lika Perkasa ; -
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan maka kerugian yang dialami Negara Republik Indonesia (Menteri Kehutanan) sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
-
Bahwa Akhirnya Terdakwa Hamka Hasibuan berserta barang bukti diamankan guna pengusutan lebih lanjut sedangkan Aswin Haibibi Hasibuan berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sudah di ubah dan di tambah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sudah di ubah dan di tambah dengan UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP ; Atau Kedua : Bahwa Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira Pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Blok I-18 RKT 1993/1994 Desa Langga Payung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Rantau Prapat, dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah ; Perbuatan mana Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan (belum tertangkap) lakukan dengan cara sebagai berikut :
Putusan nomor : 57/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 4 dari 12 Hal.
-
Bahwa PT. Putra Lika Perkasa mempunyai Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 136/ KPTS II/ 1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Penguasahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas 10.000.- (sepuluh ribu hektar) di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 1653/ Kpts-VIII/2001 tanggal 08 November 2001 tentang Penetapan Sebagai Batas Areal Kerja Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri PT. Putra Lika Perkasa Sepanjang 68.231,39 (enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu, tiga puluh sembilan perseratus) Meter seluas 7.581 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar, yang terletak pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kelompok Hutyan Aek Napanas dan Kelompok Hutan Gariang Sipapan/ Padang Rie, di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara ;
-
Kemudian Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira 12.30 wib bertemu di Hutan Tanaman Industri yang dikuasai PT. Putra Lika Perkasa tepatnya terdapat di Lokasi Blok I-18 RKT 1993/1994 Desa Langga Payung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
-
Selanjutnya Terdakwa Hamka Hasibuan mengajak Aswin Habibi Hasibuan untuk menanam pohon kelapa sawit Hutan Tanaman Industri yang dikuasai PT. Putra Lika Perkasa tepatnya terdapat di Lokasi Blok I-18 RKT 1993/1994 Desa Langga Payung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
-
Kemudian Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan menanam pohon kelapa sawit sebanyak 100 (seratus) batang pokok kelapa sawit di Hutan Tanaman Industri yang dikuasai PT. Putra Lika Perkasa tepatnya terdapat di Lokasi Blok I-18 RKT 1993/1994 Desa Langga Payung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
-
Selanjutnya Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan setelah menanam pokok kelapa sawit sebanyak 100 (seratus) batang di Areal Hutan Tanaman Industri milik Putra Lika Perkasa maka mereka juga mendirikan Plang dan Pondok sebagai tanda bahwa tanah dan pokok kelapa sawit tersebut milik warisan nenek mereka ;
-
Kemudian Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan menguasai Areal Kawasan Hutan Tanaman Industri milik PT. Putra Lika
Putusan nomor : 57/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 5 dari 12 Hal.
Perkasa berdasarkan Surat Keterangan Milik yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Manaon yaitu Baginda Bangun Hasibuan ; -
Selanjutnya Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi di datangi oleh saksi Parlindungan Manurung bersama saksi Bachtiar Alias Tiar yang merupakan Karyawan PT. Putra Lika Perkasa dan saksi-saksi melihat secara langsung bahwa Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan menanam pohon Kelapa Sawit disela-sela tanaman Akasia milik Putra Lika Perkasa kemudian saksi-saksi menanyakan kepada Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan dengan mengatakan ? Tanaman kelapa sawit ini punya siapa? Terdakwa Hamka Hasibuan menjawab : pohon kelapa sawit ini milik saya dan keluarga saya ;
-
Bahwa Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan dengan tanpa mendapat Hak Penguasaan Hutan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia untuk mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki , merambah kawasan Hutan secara tidak sah di Hutan Tanaman Industri yang dikuasai PT. Putra Lika Perkasa tepatnya terdapat di Lokasi Blok I-18 RKT 1993/1994 Desa Langga Payung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
-
Kemudian saksi Racmad Hidayat S Hut yang merupakan saksi Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Labuhan Batu langsung melakukan peninjauan di lokasi Blok I-18 RKT 1993/1994 Desa Langga Payung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kawasan Hutan Kabupaten Labuhan Batu Selatan bahwa Lokasi Menguasai ataupun menduduki tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap dan di dalam Areal Kerja HTI Putra Lika Perkasa ;
-
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hamka Hasibuan bersama Aswin Habibi Hasibuan maka kerugian yang dialami Negara Republik Indonesia (Menteri Kehutanan) sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
-
Bahwa Akhirnya Terdakwa Hamka Hasibuan berserta barang bukti diamankan untuk guna pengusutan lebih lanjut sedangkan Aswin Haibibi Hasibuan berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;
Putusan nomor : 57/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 6 dari 12 Hal.
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a dan huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 19 huruf a dan huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencengahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 636/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 30 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang untuk mengadili perkara ini ; 2. Menerima Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ; 3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM197/RP. RAP/Euh.2/08/2014, tertanggal 07 Agustus 2014 atas nama Terdakwa Hamka Hasibuan, tidak dapat diterima ; 4. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ; 5. Memerintahkan
Jaksa
pada
Kejaksaan
Negeri
Rantau
Prapat
untuk
membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan ; 6. Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Negeri
Rantau
Prapat
untuk
mengembalikan berkas perkara ini kepada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat ; 7. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
Telah membaca : 1. Akta Permintaan Banding nomor : 52/akta.Pid/2014/PN.Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 636/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 30 September 2014; 2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2014;
Putusan nomor : 57/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 7 dari 12 Hal.
3. Surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 Oktober 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2014; 4. Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 9 Desember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2014; 5. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 8 Januari 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2014,
yang
membatalkan
pada
pokoknya
putusan
adalah
Pengadilan
memohon Negeri
agar
Rantau
Pengadilan Prapat
Tinggi
nomor
:
636/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 30 September 2014, dan menyatakan surat dakwaan
Jaksa
Penuntut
Umum
nomor
:
Reg
Perkara
:
Pdm-
197/RP.RAP/Euh.2/08/2014 tanggal 7 Agustus 2014 atas nama Terdakwa Hamka Hasibuan dapat diterima, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sudah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sudah di ubah dan
Putusan nomor : 57/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 8 dari 12 Hal.
di tambah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 19 huruf a dan huruf c UndangUndang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencengahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal Desember 2014, yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 636/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 30 September 2014, dan menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, dan tidak berdasar hukum, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dikemukan di persidangan, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,
berikut turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Rantau Prapat nomor : 636/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 30 September 2014, Surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2014, Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat
Putusan nomor : 57/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 9 dari 12 Hal.
Hukum Terdakwa tertanggal
Desember 2014, dan bukti-bukti surat lain yang
bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya yang menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-197/RP. RAP/Euh.2/08/2014, tertanggal 07 Agustus 2014 atas nama Terdakwa Hamka Hasibuan, tidak dapat diterima telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara, Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama
dalam
putusan
Pengadilan
Negeri
Rantau
Prapat
nomor
:
636/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 30 September 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nota keberatan/ eksepsi sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang bahwa, namun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki tentang dictum putusan tersebut; Menimbang bahwa, dalam hal Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima maka tidak adanya perintah untuk mengembalikan berkas perkara kepada pihak Jaksa Penuntut Umum dan berkas tetap dalam arsip Pengadilan; Oleh karena berkas tersebut sudah diregister dalam buku register di Pengadilan dan juga untuk kepentingan ilmiah (jika ada penelitian tentang persoalan tersebut); Menimbang bahwa, oleh karena pada tahap banding Terdakwa sudah berada di luar tahanan maka sudah perlu adanya perintah untuk membebaskan Terdakwa dari rumah tahanan negara; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 636/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 30 September 2014, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;
Putusan nomor : 57/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 10 dari 12 Hal.
Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetap dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara; Memperhatikan ketentuan pasal 156 dan pasal 143, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuanketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI: -
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
-
Memperbaiki
putusan
Pengadilan
Negeri
Rantau
Prapat
nomor
:
636/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 30 September 2014, yang dimintakan banding sekedar mengenai amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menerima Eksepsi/ Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk sebagian; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang untuk mengadili perkara ini; 3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM197/RP. RAP/Euh.2/08/2014, tertanggal 07 Agustus 2014 atas nama Terdakwa Hamka Hasibuan, tidak dapat diterima ; 4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara, yang ditingkat banding sebesar Nihil;
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masingmasing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2015, nomor : 57/PID.SUS/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH. sebagai
Putusan nomor : 57/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 11 dari 12 Hal.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim - Hakim Anggota,
ttd 1. DALIZATULO ZEGA, SH.
Hakim Ketua Majelis,
ttd H. BACHTIAR AMS, SH.
ttd 2. MARYANA, SH.MH. Panitera Pengganti,
ttd ZAINAL POHAN, SH.MH.
Putusan nomor : 57/PID.SUS/2015/PT.MDN Hal. 12 dari 12 Hal.
