PUTUSAN NOMOR : 64/PDT/2013/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Pemerintah Sumatera
Utara
cq.
Pemerintah
Kota
Medan,
berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan, yang semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Pembanding I; 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Pemerintah Sumatera Utara cq. Pemerintah Kota Medan cq. Kepala Dinas
Pertamanan
Pemerintah
Kota
Medan,
berkedudukan di Jalan Pinang Baris TB Simatupang (Belakang Terminal Pinang Baris) Medan, yang semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Pembanding II; Yang dalam hal ini diwakili kuasanya : IKHWAN HABIB, SH.MH., PUTRIANI, SH., RINAWATI, SH., SALMANDO TIFA, SH., BAMBANG, SH., ISKANDAR, SmHk., RAHMAD DONI, SH. MHum., dan ANDRY SYA’BAN SIREGAR, SH. MH., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kotar Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan, baik masing-masing maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/23866 tertanggal 13 Desember 2011, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Desember 2011, dengan Nomor Register : 3158/Penk/2011/PN-Mdn, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1741 tertanggal 06 Februari 2012, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Februari 2012 dengan Nomor Register : 231/Penk/2012/PN-Mdn;
LAWAN …………
2
LAWAN:
PT. Orange Indonesia Mandiri dalam hal ini diwakili oleh Yogi Asimin, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur PT. Orange Indonesia Mandiri bertindak untuk dan atas nama PT. Orange Indonesia Mandiri, beralamat kantor di Jalan Balai Kota Komplek Merdeka Walk Lapangan Merdeka Medan, yang semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding; Yang dalam hal ini diwakili kuasanya 1. M. Roman Lubis,SH, 2. Panca Sarjana Putra,SH. 3. Jimmy Albertinus,SH, Ketiganya adalah Advokad/ Pengacara/ Penasihat Hukum, berkantor di Medan, Jalan Willem Iskandar No.18 (Kantor Advokat Alamsyah Hamdani & Rekan). Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2011, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUKNYA PERKARA; Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2012 Nomor : 576/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ; 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum penguasa (onrecht matige overheids daad); 3. Menyatakan Surat Penagihan Retribusi Nomor : 976/11477 Tertanggal 26 Oktober 2011 adalah batal demi hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk Menerapkan ketentuan Pasal 9 (ayat 5 huruf c) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 21 Tahun
2002 …………
3
2002 Jo. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Negara, dalam penarikan retribusi daerah diberlakukan dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara Tergugat I dengan Penggugat terhitung Tahun 2005 dan seterusnya ; 5. Membebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II masingmasing pada tanggal 08 Juni 2013;
Membaca Akte Banding Nomor : 112/2012, yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2012, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2012;
Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II tertanggal 28 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Oktober 2012, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2012;
Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 24 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Oktober 2012, Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita
Pengganti
Pengadilan
Negeri
Medan
telah
dengan
sempurna
diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II pada tanggal 05 Nopember 2012; Membaca …………
4
Membaca
Relaas
Pemberitahuan
Mempelajari
Berkas
Nomor
:
576/Pdt.G/2011/PN-Mdn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II pada tanggal 19 Oktober 2012, dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2012, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 576/Pdt.G/2011/PN-Mdn. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2012 Nomor : 576/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dan telah pula mempelajari dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II tertanggal 28 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Oktober 2012, dan Penggugat/
Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding
tertanggal
24
Oktober
2012,
yang
diterima
di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Oktober 2012, berpendapat sebagai berikut :
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding pada pokoknya adalah meminta agar Surat Penagihan Retribusi Nomor : 976/11477 tertanggal 26 Oktober 2011 adalah Batal Demi Hukum;
Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
tidak
mempertimbangkan …………
5
mempertimbangkan dengan benar eksepsi yang termuat di dalam Surat Jawaban Tergugat I, Tergugat II/ Pembanding, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri karena keberatan terhadap Surat Ketetapan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 976/11477 tertanggal 26 Oktober 2011 yang diajukan Dinas Pertamanan Pemko Medan berdasarkan Perda No.21 Tahun 2002 dan Keputusan Walikota Medan No.46 Tahun 2002 serta perubahan Perda No.10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Bab VII pasal 9 ayat 6 karena Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo;
Permasalahan hukum dan tuntutan hukumyang diajukan Penggugat aquo merupakan permasalahan keberatan atas putusan yang diterbitkan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara (Beschikking) yang merupakan kewenangan dalam lapangan administrasi yang tunduk pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding yaitu berupa Surat Penagihan Retribusi Merdeka Walk yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan tanggal 26 Oktober 2011 (Bukti P-5) dan Penggugat/ Terbanding keberatan terhadap Penagihan Retribusi tersebut bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Lokasi Sisi Barat Lapangan Merdeka Medan antara Pemerintah Kota Medan (Tergugat/ Pembanding) dengan PT. Orange Indonesia Mandiri (Penggugat/ Terbanding) Nomor : 511.3/11297, Nomor : 007/OIM/VII/2004 (Bukti P-1);
Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/ Terbanding terhadap Ketetapan Retribusi yang telah ditolak oleh Pemerintah Kota Medan cq. Kepala Dinas Pertamanan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena …………
6
karena Ketetapan Retribusi tersebut adalah berupa Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara (Beschikking) atas dasar Peraturan Daerah;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;
Menimbang, bahwa karena Penggugat/ Terbanding adalah pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan;
Memperhatikan Peraturan Hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undangundang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2012 Nomor : 576/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan banding;
MENGADILI SENDIRI : -
Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa perkara ini;
-
Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah …………
7
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2013, oleh Kami : RIDWAN S. DAMANIK, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, RUSTAM IDRIS, SH. dan SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa
dan
mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat
banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Maret 2013 No. 64/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh SAIFUL AKHYAR, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.
Hakim-Hakim Anggota, ttd
Hakim Ketua Majelis, ttd
RUSTAM IDRIS, SH.
RIDWAN S. DAMANIK, SH.
ttd SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH. Panitera Pengganti, ttd SAIFUL AKHYAR, SH. Biaya-Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,-
