PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 764/PID/2014/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : I. Nama lengkap

: ABDUL AZIS

Tempat lahir

: Telaga Suka

Umur/tanggal lahir

: 60 tahun/tanggal dan bulan tidak ingat tahun 1954

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Dusun V Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Nelayan

II. Nama lengkap

: MUHAMMAD NASIR Alias ULONG

Tempat lahir

: Telaga Suka

Umur/tanggal lahir

: 27 Tahun/ 02 Maret 1987

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Dusun V Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Nelayan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: 1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014; 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014; 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014; 4. Hakim sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014; Putusan nomor : 764/PID/2014/PT.MDN Hal. 1 dari 13 Hal.

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014; 6. Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014; 7. Perpanjangan tahap kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014; 8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014; 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Januari 2015, nomor : 764/PID/2014/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 528/Pid.B/2014/PN.Rap, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat

tertanggal

18

Juli

2014,

No.

Reg.

Perkara

:

PDM-

178/RP.RAP/Euh.2/07/2014, yang mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut : Pertama: Bahwa terdakwa 1. ABDUL AZIS, terdakwa 2. MUHAMMAD NASIR Alias ULONG bersama dengan RUSLI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan GIAT (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Mei tahun 2014 bertempat di paret Divisi PT. HPP Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat secara bersama-sama menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu olahan jenis papan sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan ukuran 1x9 inchi sebanyak 11 (sebelas) lembar, 1,5x9 sebanyak 3 (tiga) lembar, 1x6 sebanyak 4 (empat) lembar dan broti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang dengan ukuran 2x5 sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang, 2x4 sebanyak 1 (satu) batang dan 2x3

Putusan nomor : 764/PID/2014/PT.MDN Hal. 2 dari 13 Hal.

sebanyak 3 (tiga) batang di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara : -

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa Abdul Azis mengajak terdakwa Muhammad Nasir Alias Ulong dan Rusli (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “Tolong dibantu keluarkan kayu ku itu” kemudian para terdakwa bersama Rusli pergi ke hutan Divisi V PT. HPP Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu untuk mengambil kayu milik terdakwa Abdul Azis, sesampainya di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, para terdakwa dan Rusli menghanyutkan dan melangsir kayu olahan tersebut dengan cara mengangkut dengan memundak kayu olahan papan dan broti yang sebelumya kayu olahan papan dan broti tersebut telah ditebang oleh Giat (dpo) atas perintah dari terdakwa Abdul Azis dengan menggunakan alat berupa sinso dan Giat menerima upah dari terdakwa Abdul Azis sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

-

Bahwa kemudian sewaktu para terdakwa dan Rusli sedang melangsir kayu olahan tersebut, lalu para terdakwa bersama Rusli ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Panai Tengah yaitu saksi Dohar Siregar, saksi Togi Sinurat dan saksi Khairunnas Harahap yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang menghanyutkan kayu olahan, dimana para saksi berhasil menemukan kayu olahan papan sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan ukuran 1x9 inchi sebanyak 11 (sebelas) lembar, 1,5x9 sebanyak 3 (tiga) lembar, 1x6 sebanyak 4 (empat) lembar dan kayu broti sebanyak dengan ukuran 47 (empat puluh tujuh) batang dengan ukuran 2x5 sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang, 2x4 sebanyak 1 (satu) batang dan 2x3 sebanyak 3 (tiga) batang dimana para saksi mengetahui bahwa para terdakwa yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan yang syah;

-

Bahwa jenis kayu olahan papan dan broti yang para terdakwa angkut, kuasai dan miliki adalah jenis kayu sembarang dan meranti dan ukuran jenis papan tersebut adalah 1x9 inchi sebanyak 11 (sebelas) lembar, 1,5x9 sebanyak 3 (tiga) lembar, 1x6 sebanyak 4 (empat) lembar dan broti berukuran 2x5 sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang, 2x4 sebanyak 1 (satu) batang dan 2x3 sebanyak 3 (tiga) batang;

Putusan nomor : 764/PID/2014/PT.MDN Hal. 3 dari 13 Hal.

-

Bahwa banyaknya hasil hutan kayu kelompok rimba campuran yang sudah saksi Ahli Ellys Julika Sinaga, S.Hut dan Taruli B. Sitanggang, S.Hut hitung dan ukur tersebut adalah sebanyak 65 (enam puluh lima) batang dengan jumlah volume keseluruhan yaitu : 2,05 M3 (dua koma nol lima meter kubik) atau setara dengan 1,5 ton (satu koma lima ton) dengan perincian ukuranukuran dan jumlah sebagai berikut : 1. Ukuran 2,5 x 22,5 x 480 cm sebanyak 15 batang dengan volume 0,405 M3. 2. Ukuran 3,75 x 22,5 x 480 cm sebanyak 3 batang dengan volume 0,120 M3. 3. Ukuran 5 x 7,5 x 480 cm sebanyak 7 batang dengan volume 0, 126 M3. 4. Ukuran 5 x 15 x 480 cm sebanyak 40 batang dengan volume 1, 40 M3.

-

Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau dokumen yang sah yang harus dilengkapi atau dimiliki apabila mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan kayu kelompok rimba campuran yang sudah diolah dalam bentuk broti berasal dari perjanjian yang sah maka harus dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);

-

Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau dokumen yang sah harus dilengkapi atau dimiliki apabila hasil hutan berupa kayu tersebut didapatkan dari perladangan/kebun masyarakat maka yang harus dilengkapi dan dimiliki adalah : Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat. Kayu Rakyat (SKSKB Cap KR) yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) yaitu Pegawai yang bekerja di Bidang Kehutanan yang mempunyai Kualifikasi sebagai Pengawas Penguji hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan Dokumen SKSKB dan dalam hal pengangkutannya harus tetap dilengkapi dengan Dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan apabila sudah diolah menjadi kayu olahan berupa broti maka Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) membuat Berita Acara Perubahan Bentuk dari Kayu Bulat menjadi kayu olahan;

-

Bahwa kerugian Negara Republik Indonesia dalam hal Pemerintah atas hasil hutan berupa kayu olahan yang sudah dihitung dan ukur tersebut apabila tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan atau Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat ? Kayu Rakyat (SKSKB Cap KR) adalah sebesar Rp. 688.800,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus) Putusan nomor : 764/PID/2014/PT.MDN Hal. 4 dari 13 Hal.

dengan perincian sebagai berikut : kerugian tarif PSDH adalah 2,05 M3 x 2 x Rp. 36.000,- = Rp. 147.600 dan kerugian tarif DR adalah 2,05 M3 x 2 x 12 US (Rp. 11.000,-) = Rp. 541.200,- berdasarkan PP. 12 tahun 2014 tentang jenis tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementrian kehutanan; -

Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah atau instansi yang berwenang dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan yang syah; Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e yang diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sudah diubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Yo pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau pasal 95 ayat (1) huruf A UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Pengrusakan Hasil Hutan; Atau Kedua: Bahwa terdakwa 1. ABDUL AZIS, terdakwa 2. MUHAMMAD NASIR Alias ULONG bersama dengan RUSLI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan GIAT (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Mei tahun 2014 bertempat di paret Divisi PT. HPP Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat. secara bersama-sama merambah kawasan hutan berupa kayu olahan jenis papan sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan ukuran 1x9 inchi sebanyak 11 (sebelas) lembar, 1,5x9 sebanyak 3 (tiga) lembar, 1x6 sebanyak 4 (empat) lembar dan broti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang dengan ukuran 2x5 sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang, 2x4 sebanyak 1 (satu) batang dan 2x3 sebanyak 3 (tiga) batang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara : - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa Abdul Azis mengajak terdakwa Muhammad Nasir Alias Ulong dan Rusli (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “Tolong Putusan nomor : 764/PID/2014/PT.MDN Hal. 5 dari 13 Hal.

dibantu keluarkan kayu ku itu” kemudian para terdakwa bersama Rusli pergi ke hutan Divisi V PT. HPP Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, sesampainya di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, para terdakwa dan Rusli melangsir kayu olahan tersebut dengan cara mengangkut dengan memundak kayu olahan papan dan broti yang sebelumya kayu olahan papan dan broti tersebut telah ditebang oleh Giat (dpo) dengan menggunakan alat berupa sinso; - Bahwa kemudian sewaktu para terdakwa dan Rusli sedang melangsir kayu olahan tersebut, lalu para terdakwa bersama Rusli ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Panai Tengah yaitu saksi Dohar Siregar, saksi Togi Sinurat dan saksi Khairunnas Harahap yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang menghanyutkan kayu olahan, dan para saksi berhasil menemukan kayu olahan papan sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan kayu broti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang dimana para saksi mengetahui bahwa para terdakwa yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan yang syah; - Bahwa terdakwa Abdul Azis mengupahkan kepada Giat untuk menebang kayu yang telah diorder sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); - Bahwa jenis kayu olahan papan dan broti yang para terdakwa angkut, kuasai dan miliki adalah jenis kayu sembarang dan meranti dan ukuran jenis papan tersebut adalah 1x9 inchi sebanyak 11 (sebelas) lembar, 1,5x9 sebanyak 3 (tiga) lembar, 1x6 sebanyak 4 (empat) lembar dan broti berukuran 2x5 sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang, 2x4 sebanyak 1 (satu) batang dan 2x3 sebanyak 3 (tiga) batang;- Bahwa banyaknya hasil hutan kayu kelompok rimba campuran yang sudah saksi Ahli Ellys Julika Sinaga, S.Hut dan Taruli B. Sitanggang, S.Hut hitung dan ukur tersebut adalah sebanyak 65 (enam puluh lima) batang dengan jumlah volume keseluruhan yaitu : 2,05 M3 (dua koma nol lima meter kubik) atau setara dengan 1,5 ton (satu koma lima ton) dengan perincian ukuran-ukuran dan jumlah sebagai berikut : - Ukuran 2,5 x 22,5 x 480 cm sebanyak 15 batang dengan volume 0,405 M3. 1. Ukuran 3,75 x 22,5 x 480 cm sebanyak 3 batang dengan volume 0,120 M3. Putusan nomor : 764/PID/2014/PT.MDN Hal. 6 dari 13 Hal.

2. Ukuran 5 x 7,5 x 480 cm sebanyak 7 batang dengan volume 0, 126 M3. 3. Ukuran 5 x 15 x 480 cm sebanyak 40 batang dengan volume 1, 40 M3. - Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau dokumen yang sah yang harus dilengkapi atau dimiliki apabila mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan kayu kelompok rimba campuran yang sudah diolah dalam bentuk broti berasal dari perjanjian yang sah maka harus dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO); - Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau dokumen yang sah harus dilengkapi atau dimiliki apabila hasil hutan berupa kayu tersebut didapatkan dari perladangan/kebun masyarakat maka yang harus dilengkapi dan dimiliki adalah : Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat ? Kayu Rakyat (SKSKB Cap KR) yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) yaitu Pegawai yang bekerja di Bidang Kehutanan yang mempunyai Kualifikasi sebagai Pengawas penguji hasil Hutan yang diangkat dan diberi Wewenang untuk menerbitkan Dokumen SKSKB dan dalam hal pengangkutannya harus tetap dilengkapi dengan Dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan apabila sudah diolah menjadi kayu olahan berupa broti maka Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) membuat Berita Acara Perubahan Bentuk dari Kayu Bulat menjadi kayu olahan; - Bahwa kerugian Negara Republik Indonesia dalam hal Pemerintah atas hasil hutan berupa kayu olahan yang sudah dihitung dan ukur tersebut apabila tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan atau Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat ? Kayu Rakyat (SKSKB Cap KR) adalah sebesar Rp. 688.800,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus) dengan perincian sebagai berikut : kerugian tarif PSDH adalah 2,05 M3 x 2 x Rp. 36.000,- = Rp. 147.600 dan kerugian tarif DR adalah 2,05 M3 x 2 x 12 US (Rp. 11.000,-) = Rp. 541.200,- berdasarkan PP. 12 tahun 2014 tentang jenis tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementrian kehutanan; - Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah atau instansi yang berwenang dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan yang syah;

Putusan nomor : 764/PID/2014/PT.MDN Hal. 7 dari 13 Hal.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf b yang diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sudah diubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Yo pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau pasal 95 ayat (1) huruf A UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Pengrusakan Hasil Hutan ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat

tertanggal

4

Nopember

2014,

No.

Reg.

Perkara

:

PDM-

178/RP.RAP/Euh.2/07/2014, bahwa para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Ulong terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 50 ayat (3) huruf e yang diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang sudah diubah dan ditambah dengan UU No.19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 tentang Perubahan atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yo pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau pasal 95 ayat (1) huruf A UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Pengrusakan Hasil Hutan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyard rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara; 3. Menyatakan barang bukti berupa: -

Kayu papan sebanyak 18(delapan belas) lembar

-

Kayu broti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar kepada para terdakwa dibebabani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan nomor : 764/PID/2014/PT.MDN Hal. 8 dari 13 Hal.

Membaca

putusan

Pengadilan

Negeri

Rantau

Prapat

nomor

:

528/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 13 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Ulong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memungut hasil di dalam hutan secara tanpa hak sebagaimana dalam dakwaan Pertama; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani TerdakwaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - Kayu papan sebanyak 18 (delapan belas) lembar; - Kayu broti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang; Dirampas untuk negara; 6. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca : 1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 528/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 13 Nopember 2014; 2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadap para Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Desember 2014, dan tanggal 15 Desember 2014; 3. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 5 Desember 2014 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama

Putusan nomor : 764/PID/2014/PT.MDN Hal. 9 dari 13 Hal.

7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 528/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 13 Nopember 2014, berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “turut serta memungut hasil di dalam hutan secara tanpa hak” melanggar pasal 50 ayat (3) huruf e yang diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 78 ayat (5) UndangUndang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Yo pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau pasal 95 ayat (1) huruf A Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Pengrusakan Hasil Hutan, sebagaimana dalam dakwaan pertama, sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama karena dinilai terlalu ringan,

Putusan nomor : 764/PID/2014/PT.MDN Hal. 10 dari 13 Hal.

dimana perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat; Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Tedakwa oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 531/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 13 Nopember 2014, yang dimintakan banding tersebut, harus diubah; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal 50 ayat (3) huruf e yang diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Yo pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau pasal 95 ayat (1) huruf A UndangUndang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Pengrusakan Hasil Hutan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981

tentang

KUHAP,

serta

peraturan

perundang-undangan

lain

yang

bersangkutan; MENGADILI : -

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Putusan nomor : 764/PID/2014/PT.MDN Hal. 11 dari 13 Hal.

-

Mengubah

Putusan

Pengadilan

Negeri

Rantau

Prapat

nomor

:

528/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 13 Nopember 2014, yang dimintakan banding, sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Ulong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memungut hasil di dalam hutan secara tanpa hak sebagaimana dalam dakwaan Pertama; 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa: -

Kayu papan sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

-

Kayu broti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang;

Dirampas untuk negara; 6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Januari 2015, nomor : 764/PID/2014/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta RAMADHAN TARIGAN Panitera Putusan nomor : 764/PID/2014/PT.MDN Hal. 12 dari 13 Hal.

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

ttd 2. MARYANA, SH.MH. Panitera Pengganti,

ttd RAMADHAN TARIGAN Untuk salinan sesuai dengan aslinya. WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. NIP. 040043391.

Putusan nomor : 764/PID/2014/PT.MDN Hal. 13 dari 13 Hal.