PUTUSAN Nomor : 86/PDT/2015/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
PT. PUPUK SUBUR MAKMUR, dalam hal ini diwakili oleh EDDY WIJAYA selaku Direktur Utama berdasarkan Anggaran Dasar pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 30 tertanggal 10 April 2002
dan Berita Acara Rapat
Nomor 10 tertanggal 09 Nopember 2004; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. PUPUK SUBUR MAKMUR, bertempat tinggal di Gading Riviera I Blok PF22 Nomor 7, RT/RW 001/024, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan
selanjutnya
Kelapa
disebut
Gading,
sebagai
Jakarta
Pembanding
Utara, semula
Pelawan;
Lawan:
1. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, berkedudukan di
Plaza
Mandiri, Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, selanjutnya
disebut
sebagai
Terbanding
I
semula
Terlawan I;
2. KANTOR
PELAYANAN
KEKAYAAN
NEGARA
DAN
LELANG
CABANG MEDAN, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor
30-A,
Medan,
selanjutnya
Terbanding II semula Terlawan II;
Pengadilan Tinggi tersebut;
disebut
sebagai
-2-
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang
bahwa
pihak
Pelawan
telah
mengajukan
surat
Perlawanannya tertanggal 17 Desember 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2013 dalam Register perkara Nomor : 699 /Pdt.G/2013/PN.Mdn ; Adapun
alasan-alasan
yang
mendasari
diajukannya
Perlawanan
terhadap Para Terlawan adalah sebagai berikut : 1. Bahwa pada objek-objek yang akan dilakukan pelelangan berdasarkan Penetapan Lelang Eksekusi No. 64/Eks/HT/2009/PN.MDN
tertanggal 29
April 2010 tersebut adalah merupakan barang agunan perusahaan saya, PT Pupuk Subur Makmur kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau disingkat Bank Mandiri yang terkait langsung dengan sengketa Perkara Perdata
dan
telah
ada
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
No.
58/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 14 Agustus 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 214/Pdt/2007/PT.Mdn tanggal 11 September 2007 Jo. Putusan Kasasi MA No. 911K/Pdt/2009 tanggal 19 Agustus 2009, dan saat ini masih menunggu Putusan PK dari Mahkamah Agung RI atas Akte Peninjauan
Kembali
Saya,
Eddy
Wijaya
nomor
:
18/PK/PM/PDT/2011/PN.Mdn berdasarkan surat dari Panitera/Sekretaris an. Ketua Pengadilan Negeri Medan nomor : W2.U1/6978/Pdt.04.10/IV/2012 tertanggal 18 April 2012 yang mana pada saat itu meminta agar disatukan dengan berkas perkara Akte Peninjauan Kembali Asuransi Wahana Tata dengan nomor : 07/PK/PM/PDT/2011/PN.Mdn yang telah dikirimkan melalui surat nomor W2.U1/8999/Pdt.04.10/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011. 2. Bahwa pada kenyataannya oleh Mahkamah Agung berkas perkara tersebut tidak disatukan yaitu terhadap Akte Peninjauan Kembali dari saya, Eddy Wijaya dan Bank Mandiri yang dikirimkan melalui surat nomor : W2.U1/6978/Pdt.04.10/IV/2012 tertanggal 18 April 2012 tidak disatukan dengan Akte Peninjauan Kembali Asuransi Wahana Tata dengan nomor 07/PK/PM/PDT/2011/PN.Mdn
yang
dikirimkan
melalui
surat
nomor
W2.U1/8999/Pdt.04.10/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011. Bahkan terhadap Akte
Peninjauan
Kembali
Asuransi
Wahana
Tata
dengan
nomor
-3-
07/PK/PM/PDT/2011/PN.Mdn tersebut telah ada putusan Peninjauan Kembali dengan register nomor : 664 PK/Pdt/2011 tertanggal 23 April 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI : -
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. ASURANSI WAHANA TATA tersebut ;
-
Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 911 K.Pdt/2009 tanggal 19 Agustus 2009 ; MENGADILI KEMBALI :
DALAM EKSEPSI -
Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas ;
DALAM POKOK PERKARA -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
-
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa pada amar putusan PK nomor : 664 PK/Pdt/2011 tersebut hanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), artinya saya selaku Pengugat/Pelawan masih dapat mengajukan gugatan baru atas perkara yang sama. Jadi perkara perdata yang di dalamnya terdapat agunan perusahaan saya pada Bank Mandiri tidak dapat dilakukan pelelangan karena Bank Mandiri adalah pihak Tergugat dan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan gugatan saya ditolak ; 4. Bahwa atas Permohonan Peninjauan Kembali sesuai Akte Peninjauan Kembali
Saya,
Eddy
Wijaya
dengan
nomor
:
18/PK/PM/PDT/2011/PN.Mdn yang sampai saat ini belum ada keputusan
-4-
Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. Seandainya nantinya pada Permohonan Peninjauan Kembali dari saya tersebut dikabulkan sehingga terdapat 2 (dua) putusan yang bertentangan, maka saya masih dapat mengajukan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya. Sehingga putusan Peninjauan Kembali No. 664 PK/Pdt/2011 tersebut belum bersifat final dan tidak mengikat karena pada perkara yang sama belum diputuskan permohonan peninjauan kembali dari saya, Eddy Wijaya dan dari pihak Bank Mandiri. 5. Bahwa pada PUTUSAN KASASI No. 911K/Pdt/2009 tertanggal 19 Agustus 2009, saya selaku PENGGUGAT ”MENANG” dengan amar putusan : MENGADILI : -
Menolak Permohonan Kasasi ASURANSI WAHANA TATA.
-
Mengabulkan Permohonan Kasasi EDDY WIJAYA.
-
Membatalkan Putusan PT. Medan No. 214/Pdt/2007/PT.Mdn tanggal 11 September
2007
yang
menguatkan
Putusan
PN
Medan
No.
58/Pdt.G/2006/PN tertanggal 14 Agustus 2006. MENGADILI SENDIRI : -
Mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian.
-
Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi.
-
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda TERGUGAT I yaitu : Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Pemuda No. 9, Medan Seluruh peralatan/inventaris kantor di dalamnya.
- Menghukum TERGUGAT I untuk membayar klaim asuransi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 8.801.679.000,- Menolak gugatan PENGGUGAT selebihnya. 6. Bahwa Bank Mandiri TIDAK BERHAK melakukan pelelangan atas agunan perusahaan saya walaupun merupakan perikatan Hak Tanggungan karena Bank Mandiri adalah pihak yang terkait langsung di dalam perkara perdata dimaksud dan digugat sebagai TERGUGAT II. Semua aset perusahaan saya yang dijadikan agunan pada Bank Mandiri merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan
dengan
Perkara
Perdata
dimaksud,
karena
ketidakmampuan saya memenuhi kewajiban pembayaran bunga, cicilan dan
-5-
pokok pinjaman kepada Bank Mandiri adalah jelas dan nyata akibat tidak dilakukannya pembayaran klaim kebakaran oleh Asuransi Wahana Tata atas mesin produksi pabrik saya yang telah rusak akibat terjadinya kebakaran dan Bank Mandiri melalui suratnya No. : 1.Hb.MIB/Com/266/2003 tertanggal 29 April 2003 yang telah menunjuk Asuransi Wahana Tata sebagai Penanggung atas mesin-mesin, bangunan pabrik dan stok barang milik kami yang mengalami musibah kebakaran, sehingga Bank Mandiri harus ikut bertanggung
jawab.
Akibat
perbuatan
ingkar
janji/wanprestasi
yang
dilakukan bersama-sama oleh Asuransi Wahana Tata selaku TERGUGAT I dan Bank Mandiri selaku TERGUGAT II telah mengakibatkan saya mengalami kerugian yang sangat besar. 7. Bahwa Asuransi Wahana Tata telah menunjuk perusahaan penilai kerugian/Loss Adjuster PT. Satria Dharma Pusaka Crawford THG. yang ternyata merupakan AFILIASI dari perusahaan Asuransi Wahana Tata sendiri karena pemilik perusahaan dan susunan pesero diantara kedua perusahaan tersebut saling bertalian atau berhubungan satu sama lainnya, sehingga hasil penilaiannya tidak sesuai dengan kenyataan dan ada unsur keberpihakan. Hal ini jelas dan nyata telah melanggar Pasal 13 Ayat (2) UNDANG-UNDANG No. 2 Tahun 1992 tentang USAHA PERASURANSIAN. 8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009 saya telah menyampaikan surat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Kuasa Hukum saya dengan surat nomor: 018/19.X.09/TS&P perihal “Keberatan/tanggapan atas surat aanmaning PN. Medan No. 63/Eks/HT/2009/PN.MDN
Jo. No.
64/Eks/HT/2009/PN.MDN”, yang mana menyampaikan keberatan atas teguran Sita Eksekusi yang dimohonkan oleh Bank Mandiri tersebut dan agar proses Sita Eksekusi ditunda sampai dengan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). 9. Bahwa atas Penetapan Lelang Eksekusi No. 64/Eks/HT/2009/PN.MDN terhadap agunan kami yang terdapat di wilayah Kabupaten Deli Serdang, tanpa sepengetahuan kami, ternyata telah terjadi pengalihan hak kepada pihak lain melalui lelang atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik Tanah. Sehingga demi untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan kembali hak kami atas ketiga objek sengketa tersebut, maka pada tanggal 23 Juli 2013 kami telah melakukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan
-6-
Register Nomor: 73/G/2013/PTUN-MDN dan hingga saat ini masih belum mendapat keputusan dari PTUN Medan tersebut. Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, saya selaku PELAWAN memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan amar putusan sebagai berikut : -
Mengabulkan gugatan PELAWAN untuk seluruhnya.
-
Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang benar.
-
Membatalkan Penetapan Lelang Eksekusi No. 64/Eks/HT/2009/PN.MDN tertanggal 15 Desember 2009.
-
Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon dapat
diberikan putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut, Para Terlawan telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut : Jawaban Terlawan I tertanggal 16 Juni 2014 : I. DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa TERLAWAN I menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh PELAWAN, kecuali apabila TERLAWAN I mengakuinya secara tegas. 2. EKSEPSI PELAWAN KELIRU MENGAJUKAN TUNTUTAN HUKUM SEHARUSNYA DALAM BENTUK GUGATAN. a. Bahwa perlawanan yang diajukan PELAWAN pada pokoknya bertujuan untuk membatalkan Penetapan Lelang Eksekusi No. 64/Eks/HT/2009/PN.Mdn tertanggal 29 April 2010. Perlu menjadi perhatian bahwa pada saat ini, TERLAWAN I telah melakukan pelelangan atas agunan tanah objek sengketa tersebut dengan bantuan kantor lelang, sehingga atas dasar fakta hukum tersebut seharusnya upaya hukum yang dilakukan oleh PELAWAN adalah melakukan gugatan terhadap pelelangan tanah objek sengketa dimaksud bukan Perlawanan. b. Bahwa telah menjadi hukum standar (law standard) menurut hukum acara perdata bahwa syarat formal pengajuan perlawanan adalah
-7-
harus diajukan sebelum penetapan yang dilawan atau dibantah belum dieksekusi atau dilaksanakan. Jadi apabiIa penetapan tersebut sudah selesai dilaksanakan atau dieksekusi, maka upaya perlawanan ataupun bantahan yang diajukan tersebut adalah melanggar tata tertib beracara. c. Bahwa penerapan dan penentuan faktor keabsahan formal syarat pengajuan perlawanan, yang harus diajukan sebelum putusan atau penetapan yang dilawan atau dibantah belum dilaksanakan dapat dilihat dari berbagai putusan Mahkamah Agung, yang "konstan" atau secara tetap dan mantap ditegakkan, sehingga menjadi suatu jurisprudensi tetap, yaitu pada : Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 No. 697K/Sip/1974 mengenai derden verzet yang menegaskan : formalitas pengajuan derden verzet terhadap eksekusi harus diIakukan
sebelum
eksekutorial
verkop
(penjualan
lelang)
dilaksanakan. ApabiIa eksekusi sudah selesai, upaya untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugat biasa ; Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 1987 No. 1157K/Pdt/1986 yang menegaskan, Perlawanan diajukan pada tanggal 26 Nopember 1984, padahal putusan yang dilawan sudah selesai dieksekusi pada tanggal 13 November 1984, dengan demikian Perlawanan terhadap Putusan yang sudah selesai dieksekusi
harus
dinyatakan
tidak
dapat
diterima
tanpa
mengurangi hak Pelawan untuk mengajukan gugat biasa ; Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Mei 1979 No. 1237K/Sip/ 1975, dalam putusan ini ditegaskan, perlawanan yang diajukan terhadap putusan PN telah selesai dieksekusi, oleh karena itu seharusnya Perlawanan ditolak ; Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 No. 697K/Sip/1974
yang
menyatakan
Perlawanan
terhadap
pelelangan seharusnya diajukan sebagai Perlawanan terhadap eksekusi sebelum pelelangan dilaksanakan ; Putusan Mahkamah Agung No. 954K/Pdt/1973 tanggal 19 Pebruari
1976,
yang
menegaskan
“dengan
mengabulkan
Perlawanan terbadap eksekusi yang telah berlangsung, berarti
-8-
Judex facti telah menempuh acara yang salah, sebab eksekusi telah berlangsung dan barang sengketa semula telah dikuasai oleh pihak yang berwenang, oleh karena itu seharusnya Pelawan mengajukan gugat biasa atau gugat baru” ; Bahwa apalagi atas tanah dan bangunan yang diajukan Perlawanan a quo telah dilaksanakan penjualan secara lelang, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1281 K/SIP/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyatakan bahwa bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima. d. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa upaya hukum yang diajukan oleh PELAWAN dalam bentuk perlawanan adalah keliru, karena seharusnya PELAWAN mengajukan upaya hukum dalam bentuk gugatan. Oleh karenanya TERGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. 3. EKSEPSI POSITA GUGATAN TIDAK MENDUKUNG PETITUM. a. Bahwa dalam dalil gugatannya, PELAWAN mendasarkan gugatannya pada Putusan Kasasi tanggal 19 Agustus 2009 No. 911K/Pdt/2009 dan menyimpulkan bahwa PELAWAN dinyatakan menang dalam perkara dimaksud. b. Bahwa telah disadari pula oleh PELAWAN bahwa Putusan Kasasi tanggal 19 Agustus 2009 No. 911K/Pdt/2009 tersebut telah dibatalkan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali tanggal 23 April 2012 Nomor 664 PK/Pdt/2011 sehingga Putusan Kasasi tanggal 19 Agustus 2009 Nomor 911 K/Pdt/2009 tidak memiliki kekuatan hukum lagi. c. Bahwa Obyek Sengketa Putusan Kasasi tanggal 19 Agustus 2009 Nomor 911 K/Pdt/2009 itu pun sama sekali tidak menyangkut obyek hak tanggungan yang dalam gugatan perlawanan PELAWAN saat ini dipersengketakan
pelaksanaan
lelang
eksekusinya,
melainkan
mengenai klaim asuransi kebakaran yang diajukan kepada PT Asuransi Wahana Tata selaku Tergugat I dalam perkara Nomor 911K/Pdt/2009 a quo.
-9-
d. Bahwa disamping itu dalil PELAWAN tidak didasarkan pada fakta hukum yang jelas, melainkan pada pengandaian yang belum tentu kepastiannya sebagaimana uraian butir 4 posita gugatan. Sehingga hal demikian sama sekali tidak dapat menjadi dalil maupun fakta hukum untuk mendukung petitum PELAWAN. e. Bahwa mendasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya sudah sepatutnya jika majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan perlawanan yang diajukan PELAWAN tidak dapat diterima. II. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi sepanjang terkait dengan Pokok Perkara mohon dianggap tercantum dan terulang kembali di sini. 2. Bahwa sebelum TERLAWAN I memberikan tanggapan terhadap perlawanan
PELAWAN,
terlebih
dahulu
TERLAWAN
I
akan
menyampaikan fakta – fakta hukum sbb : a) Bahwa PELAWAN berdasarkan surat Ref. No. : 047-S/2/03 tanggal 10 Februari 2003 telah mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). b) Bahwa atas permohonan KMK tersebut, TERLAWAN I telah menyampaikan persetujuan prinsip sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 1.Hb.MIB/CO/775/2003 tanggal 11 April 2003 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (“SPPK KMK”). Atas SPPK KMK lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja (“PKMK No. 97”) Nomor 97 tanggal 30 April 2003 di hadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan. c) Bahwa selanjutnya PELAWAN berdasarkan surat permohonan tanggal 11 Agustus 2003 juga mengajukan Permohonan Kredit Investasi (KI) dan tambahan limit KMK, yang telah disetujui berdasarkan
surat Nomor 1.MCO/MCCO/347/2003
tanggal
29
September 2003 (“SPPK KI dan Tambahan KMK”) dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit Investasi (“PK-KI No.24”) Nomor 24 tanggal 2 Oktober 2003 dan Adddendum I PK KMK Nomor 23 tanggal 2 Oktober 2003 (“Addendum I PK KMK”) yang keduanya dibuat di hadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan. Disamping itu
- 10 -
PELAWAN sebagai Debitur juga tunduk pada ketentuan Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit (“SUPK”) yang juga telah ditandatanganinya sebagai bentuk kesepakatan. d) Bahwa berdasarkan PK KMK No. 97 jo Addendum I PK KMK jo PK-KI No. 24 PELAWAN selaku Debitur telah setuju dan berkomitmen kepada TERLAWAN I selaku Kreditur sebagai berikut : 1) Pembayaran Kembali fasilitas kredit
berdasarkan pasal 5 PK
KMK No. 97. 1. Debitur
wajib
melakukan
pembayaran
kembali
jumlah
terhutang selambat-lambatnya pada tanggal yang disebutkan dalam ayat 3 pasal 2 Perjanjian ini atau perpanjangannya sebagaimana disebut dalam ayat 4 pasal 2 Perjanjian ini. Jika sampai berakhirnya jangka waktu pemberian pinjaman atau perpanjangannya tersebut di atas, Debitur tidak melunasi jumlah terhutang, maka Debitur harus membayar denda sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Perjanjian Kredit ini. 2. Semua pembayaran jumlah terhutang harus dilakukan dengan cara yang ditetapkan oleh Bank. 2) Pembayaran Kembali berdasarkan pasal 3 ayat 2 PK-KI No.24 2. Debitur wajib melakukan pembayaran kembali pinjaman pokok sesuai dengan jadual yang disebutkan pada lampiran II Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa seluruh jumlah terhutang wajib dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam ayat 3 pasal 2 Perjanjian ini. 3) Penyerahan Jaminan berdasarkan pasal 10 PK KMK No. 97 jo Addendum I PK KMK No. 23. Jaminan Kredit yang diberikan Debitur kepada Bank terdiri dari : 1. Jaminan Utama terdiri dari stock / persediaan dan piutang dagang dengan nilai minimal 150 % (seratus lima puluh persen) dari limit kredit ; 2. Jaminan tambahan terdiri dari tanah dan bangunan pabrik berikut sarana dan prasarana lainnya yang diikat secara
- 11 -
tanggung renteng dengan jaminan utama dan tambahan Kredit Investasi, berupa : a. Hak-hak atas sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Desa Lubuk Pakam Pekan, seluas 283 m2 (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi), tanah mana adalah yang dimaksud dalam sertipikat (tanda bukti hak) HAK MILIK nomor 727, yang didaftarkan pada tanggal tiga April dua ribu dua oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, terdaftar atas nama penghadap tuan EDDY WIJAYA, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri diatasnya tidak ada yang dikecualikan; b. Hak-hak atas sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Namo Rambe, Kelurahan Deli Tua, seluas 180 m2 (seratus delapan puluh persegi), tanah mana adalah yang dimaksud dalam sertipikat (tanda bukti hak) HAK MILIK nomor 791, terdaftar atas nama EDDY WIJAYA, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan ; c. Hak-hak atas sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Sei Mati, seluas 2.198 m2 (dua ribu seratus sembilan puluh delapan meter persegi), tanah mana adalah yang dimaksud dalam sertipikat (tanda bukti hak) HAK GUNA BANGUNAN nomor 63, yang didaftarkan pada tanggal sepuluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh lima oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, terdaftar atas nama Perseroan
Terbatas
PT
PUPUK
SUBUR
MAKMUR,
berkedudukan di Medan berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan ; d. Hak-hak atas sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Selayang,
- 12 -
Kelurahan Tanjung Sari, seluas 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi), tanah mana adalah yang dimaksud dalam sertipikat (tanda bukti hak) HAK MILIK nomor 2352, terdaftar atas nama penghadap tuan EDDY WIJAYA, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan ; e. Hak-hak atas sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Marelan, Desa Labuhan Deli, seluas 124 m2 (seratus dua puluh empat meter persegi), tanah mana adalah yang dimaksud dalam sertipikat (tanda bukti hak) HAK GUNA BANGUNAN nomor 21, yang didaftarkan pada tanggal lima Februari duaribu tiga oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, terdaftar atas nama penghadap tuan SAMSUDIN WIJAYA, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan, istimewa sebuah bangunan ruko, setempat dikenal dengan bangunan rumah di Jalan Raya Pasir Labuhan Deli – Medan Marelan ; f. Hak-hak atas sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Marelan, Kelurahan Rengas Pulau, seluas 1.098 m2
(seribu
Sembilan puluh delapan meter persegi), tanah mana adalah yang dimaksud dalam sertipikat (tanda bukti hak) HAK MILIK nomor 02123, yang didaftarkan pada tanggal tiga puluh dua ribu satu oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan;dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, terdaftar atas nama tuan SAMSUDDIN WIJAYA, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan ; g. Hak-hak atas sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Desa Lubuk Pakam Pekan, seluas 4.765 m2 (empat ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), tanah mana adalah yang dimaksud dalam sertipikat (tanda bukti hak) HAK MILIK nomor 891, yang didaftarkan pada tanggal tiga
- 13 -
Juni duaribu tiga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, masih terdaftar atas nama pemilik lama, hak dan kepunyaan tuan SAMSUDIN WIJAYA, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli tertanggal dua puluh Sembilan September dua ribu tiga nomor 110, dibuat di hadapan Haji Makmur Ritonga, Sarjana Hukum, Notaris di Medan berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri diatasnya tidak ada yang dikecualikan, istimewa sebuah bangunan rumah tempat tinggal permanen, yang dilengkapi dengan dengan aliran listrik, aliran air leding serta telepon, setempat dikenal dengan bangunan rumah di Jalan Diponegoro nomor 21 ; h. Segala hak-hak yang ada pada dan dapat dijalankan oleh penghadap nyonya Sherly, atas sebidang tanah terletak di Propinsi
Sumatera
Utara,
Kabupaten
Deli
Serdang,
Kecamatan Patumbak, Desa Marindal I, seluas lebih kurang 17.500 m2 (tujuh belas ribu lima ratus meteri persegi)), yang diperoleh berdasarkan surat PENYERAHAN HAK DAN GANTI RUGI, di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal enam Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan yang diketahui Kepala Desa Marindai I dan diketahui
Camat
Patumbak
di
bawah
nomor
5922/647/PTB/IX/99, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan; i.
Hak-hak atas sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Sei Mati, seluas 4.760 m2 (empat ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), tanah mana adalah yang dimaksud dalam sertipikat (tanda bukti hak) HAK GUNA BANGUNAN nomor 64, yang didaftarkan pada tanggal sepuluh Juli seribu Sembilan
ratus
Sembilan
puluh
lima
oleh
Kantor
Pertanahan Kotamadya Medan dan dikeluarkan pada tanggal sebelas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh lima, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. PUPUK SUBUR MAKMUR, berkedudukan di Medan berikut segala
- 14 -
sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan ; j.
Hak-hak atas sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Sei Mati, seluas 4.760 m2 (empat ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), tanah mana adalah yang dimaksud dalam sertipikat (tanda bukti hak) HAK GUNA BANGUNAN nomor 65, yang didaftarkan pada tanggal sepuluh Juli seribu Sembilan
ratus
Sembilan
puluh
lima
oleh
Kantor
Pertanahan Kotamadya Medan dan dikeluarkan pada tanggal sebelas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh lima, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. PUPUK SUBUR MAKMUR, berkedudukan di Medan berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan ; k. Hak-hak atas sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Sei Mati, seluas 3.150 m2 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi), tanah mana adalah yang dimaksud dalam sertipikat (tanda bukti hak) HAK GUNA BANGUNAN nomor 192, yang didaftarkan pada tanggal sepuluh Juli seribu Sembilan
ratus
Sembilan
puluh
lima
oleh
Kantor
Pertanahan Kotamadya Medan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT PUPUK SUBUR MAKMUR, berkedudukan di Medan berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri diatasnya tidak ada yang dikecualikan ; 4) Penyerahan Jaminan berdasarkan pasal 11 PK-KI No. 24. Jaminan utama berupa bangunan pabrik, mesin-mesin serta peralatan produksi yang dibiayai kredit investasi. Jaminan tambahan berupa seluruh tanah dan bangunan yang diikat secara tanggung renteng dengan fasilitas kredit modal kerja Debitur. 5) Asuransi berdasarkan pasal 11 PK KMK No. 97 dan pasal 12 PKKI No. 24.
- 15 -
Barang agunan yang dapat diasuransikan harus diasuransikan sesuai dengan ketentuan pasal 24 Syarat-syarat Umum dan Bank berhak untuk menutup dan memperpanjang asuransi tersebut di atas, satu dan lain atas biaya Debitur dengan mendebetnya dalam rekening Debitur di Bank. 6) Kejadian Kelalaian berdasarkan Pasal 12 PK KMK No. 97, pasal 7 Addendum I PK KMK No. 23 dan Pasal 13 PK-KI No. 24. 1. Debitur akan dianggap lalai oleh Bank jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada pasal 15 Syaratsyarat Umum ; 2. Sebagai akibat terjadinya kejadian kelalaian, Bank berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 Syarat-syarat Umum. e) Bahwa dalam SUPK antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut : 1) Bab V pasal 6 SUPK antara lain mengatur sebagai berikut : 1. Debitur wajib membayar Baki Debet Pokok dan Bunga sesuai dengan jadwal pembayaran sebagai yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit. 2. Setiap jumlah yang belum dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran dianggap sebagai Tunggakan terhitung mulai tanggal berikutnya dari tanggal yang ditetapkan dalam jadwal sampai dengan tanggal pembayaran penuh atas jumlah yang belum dibayar tersebut. 2) Bab VII pasal 15 ayat 1 SUPK antara lain mengatur mengenai Kejadian Kelalaian sebagai berikut : Debitur harus membayar segala hutangnya seketika dan sekaligus lunas dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian sebagai berikut : a. Jika menurut pendapat Bank, Debitur telah lalai memenuhi atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit dan atau Dokumen Agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika Jumlah Terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit ;
- 16 -
b. …dst.; 3) Bab VII pasal 15 ayat 2 SUPK mengatur sebagai berikut : Jika sehubungan dengan ayat 1 pasal 15 ini, Bank menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas atas tagihan pertama Bank dan jika Debitur atau Penjamin atau Pemilik Barang Agunan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit dan atau Dokumen Agunan, Bank berhak mengeksekusi Dokumen Agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank. f) Bahwa secara yuridis faktual terhadap Obyek Agunan / jaminan telah dilakukan pengikatan sebagai berikut : No.
1
Jenis, Keterangan, Lokasi
Jenis
SHGB No.65 (4.760 m2) tgl.11-07-1995 s/d SHT No.3689/2003 tgl. 4 21-07-2024, SHGB No.63 (2.198 m2),tgl.11- September 2003 (Peringkat 07-1995 s/d 21-07-2024, SHGB No.64 I) (4.760 m2) tgl.11-07-1995 s/d 21-07-2024, SHGB No.192 (3.150 m2) tgl.20-07-1995 SHT No.345/2004 tgl. 19 s/d
21-07-2024
a/n
PT.Pupuk
Subur Januari 2004 (Peringkat II)
Makmur, di Jl.Tangkul No.8, Kawasan KIM LAMHOTMA,
Kel.Sei
Mati,
Kec.Medan
Labuhan, Medan, Sumatera Utara
2
SHM No.2123 tgl.30-03-2001 a/n Samsudin SHT No.549 / 2004 tgl. 27 Wijaya di Jl.Titi Pahlawan, Kel.Rengas Januari 2004 Pulau, Kec.Medan Marelan, Medan, Sumut.
3
SHGB No.21 tgl.05-02-2003 a/n Samsudin SHT No.347/2004 tgl. 19 Wijaya di Jl.Paya Pasir Medan, Sumut.
4
Januari 2004
SHM No.2352 tgl.04-02-2002 a/n Eddy SHT No.3771/2003 tgl. 8 Wijaya di Komplek Perumahan Taman september 2003 Setiabudi Indah Blok I No.60, Kel. Tanjung Sari, Kec.Medan Selayang, Medan,Sumut +
- 17 -
No.
Jenis, Keterangan, Lokasi
Rumah
Tinggal
2
lantai
Jenis
(Bangunan
thn.1997).
5
SHM No.0791 tgl.28-08-2001 a/n Eddy SHT No.1268/2003 tgl. 20 Wijaya di Komplek Johor Katelia Indah Oktober 2003 No.56, Kel.Deli Tua,Kec.Namo Rambe Deli Serdang, Sumut + Rumah Tinggal 1 lantai.
6
SHM No.891 tgl.03-06-2003 a/n Samsudin SHT No.589/2005 tgl. 29 Wijaya di Jl.Dipone-goro,Kel.Lubuk Pakam Maret 2005 Pekan, Kec.Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumut.
7
SHM
No.727
tgl.03-04-2002
a/n
Eddy SHTNo.332/2004
tgl.
24
Wijaya di Jl.Setia Budi Gg.Inpres, Lubuk Februari 2004 Pakam,Deli Serdang.
8
SHM No.646 tgl.18-08-2005 a/n Samsudin SHT No.3074/2005 tgl.17 Wijaya
di
Kel.Pematang
Kec.Labuhan Sumut (eks
Deli,
Kab.Deli
Johar, Nopember 2005 Serdang,
SKT.Camat No.296.13/1984
tgl.16-04-1984)
9
SK. No.592.3/969/03 tgl.22-4-03 diterbitkan SK Notaris No.218 tgl.30-4Pemda Tk.II Deli Serdang, Kec.Patumbak 03 dalam Proses Sertifikat a/n Eddy Wijaya di Jl.Kongsi,Kel.Marindal 1, ke Eddy Wijaya & HT di Kec.Patumbak,Deli Serdang, Sumut
10
BPN.
Surat Ganti Rugi No.592.2/647/PTB/IX/99 SK Notaris No.510 dalam a/n Sherly di Jl.Mekatani Ujung Ps.7 Ds.VIII, proses Kel.Marindal Serdang, Sumut
I,
Kec.Patumbak,
permohonan
hak
Deli atas tanah ke Sherly di BPN. Uang panjar
telah
dibayar
BPN
ke
Rp.20.000.000,-. Ada Surat
- 18 -
No.
Jenis, Keterangan, Lokasi
Jenis
Kuasa
Menjual
No.28
kepada Bank Mandiri oleh Notaris Alina Hanum SH di Medan.
g) Bahwa dengan telah dilakukannya pengikatan terhadap obyek agunan secara Hak Tanggungan, maka TERLAWAN I selaku kreditur Pemegang Hak Tanggungan memiliki kedudukan yang diutamakan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Terkait dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”). h) Bahwa
terbukti
kemudian
PELAWAN
telah
lalai
terhadap
kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit. Sehingga TERLAWAN I selaku Kreditur telah memperingatkan PELAWAN berturut-turut sebagai berikut : 1) Berdasarkan surat Nomor TRI.CRO/DEPT-II.592/2005 tanggal 15 September 2005 terdapat fakta PELAWAN telah menunggak pembayaran angsuran baik KI maupun KMK selama 357 hari dengan total tunggakan angsuran sebesar Rp6.379.888.799,96 dan denda Rp1.024.359.371,13 2) Namun PELAWAN tidak menghiraukan peringatan tersebut sehingga berdasarkan surat Nomor TRI.CRT/DEPT-II.759/2005 tanggal 22 Nopember 2005 perihal Surat Peringatan Kedua TERLAWAN I memperingatkan PELAWAN bahwa PELAWAN segera menyelesaikan kewajibannya yang telah menunggak pembayaran angsuran baik KI maupun KMK selama 425 hari dengan total tunggakan angsuran sebesar Rp7.371.138.799,96 dan denda Rp1.459.751.117,62. 3) Namun PELAWAN masih tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan menghiraukan peringatan tersebut sehingga berdasarkan surat Nomor TRI.CRT/DEPT-II.830 D/2005 tanggal 15 Desember 2005 perihal Surat Peringatan Ketiga, TERLAWAN I kembali memperingatkan PELAWAN agar PELAWAN segera menyelesaikan kewajibannya yang telah menunggak pembayaran
- 19 -
angsuran baik KI maupun KMK selama 485 hari dengan total tunggakan angsuran sebesar Rp. 7.858.638.799,96 dan denda Rp. 1.646.615.722,82. i) Bahwa setelah 3 (tiga) kali diperingatkan secara berturut-turut namun PELAWAN selaku Debitur tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka TERLAWAN I telah menyatakan fasilitas kredit jatuh
tempo
seketika
berdasarkan
surat
Nomor
TRI.CRT/Dept.II/111/2006 tanggal 22 Pebruari 2006, sehingga PELAWAN berkewajiban untuk melunasi seketika keseluruhan kewajiban yang tertunggak. j) Bahwa namun demikian pelunasan seketika keseluruhan kewajiban yang tertunggak tersebut tidak dilakukan pula oleh PELAWAN dengan alasan bahwa pihak PELAWAN sedang melakukan klaim asuransi atas kebakaran pabriknya ke asuradur PT Asuransi Wahana Tata. k) Bahwa pada akhirnya timbul sengketa antara PELAWAN dengan pihak asuradur PT Asuransi Wahana Tata karena tidak terdapat kesepakatan mengenai nilai klaim asuransi. Gugatan PELAWAN dimaksud telah diputus Pengadilan Negeri Medan dengan putusannya No.
58/PDT.G/2006/PN.Mdn
tanggal
14
Agustus
2006
telah
memutuskan bahwa gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). l) Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut PELAWAN dan PT Asuransi Wahana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Permohonan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 11 September 2007 No. 214/PDT/2007/PT.MDN dengan isi putusan menguatkan putusan Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
14
Agustus
2006
No.
58/PDT.G/2006/PN.Mdn. m) Bahwa namun demikian di tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 19 Agustus 2009 No. 911.K/Pdt/2009 telah memutuskan sebagai berikut : 1. Mengabulkan
gugatan Penggugat (PT Pupuk Subur Makmur)
sebagian ; 2. Menyatakan Tergugat I (PT Asuransi Wahana Tata) telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- 20 -
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda Tergugat, yaitu : -
Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Pemuda No.9 Medan (Kantor PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan) ;
-
Seluruh peralatan/inventaris kantor yang terdapat di dalam kantor / gedung milik Tergugat I tersebut diatas ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar klaim asuransi kepada Penggugat sebesar Rp. 8.801.679.000,00 ; 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya . n) Bahwa atas putusan ditingkat kasasi dimaksud, TERLAWAN I dan PT Asuransi Wahana Tata telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Berdasarkan putusan tanggal 23 April 2012 Nomor 664 PK/Pdt/2011 Mahkamah Agung telah memutus sebagai berikut : MENGADILI : -
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Asuransi Wahana Tata tersebut ;
-
Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 911 K.Pdt/2009 tanggal 19 Agustus 2009 ; MENGADILI KEMBALI :
-
Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
-
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahuku Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
o) Bahwa sementara gugatan diajukan oleh PELAWAN, TERLAWAN I telah
mengajukan
permohonan
eksekusi
grosse
akta
Hak
Tanggungan ke Pengadilan Negeri Medan dan telah dikeluarkan
- 21 -
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
63/Eks/HT/2009/PN.Mdn tanggal 7 Oktober 2009 (“Penetapan Eksekusi Grosse Akta HT No. 63”) yang pada intinya memerintahkan kepada
Jurusita
Pengadilan
Negeri
Medan
untuk melakukan
pemanggilan secara sah dan patut terhadap Termohon Eksekusi I (PT. Pupuk Subur Makmur), Termohon Eksekusi II (Tuan Eddy Wijaya), Termohon Eksekusi III (Ny. Sherly), Termohon Eksekusi IV (Tuan Samsudin Wijaya) dan Termohon Eksekusi V (Ny. Ai Tjen). p) Bahwa atas Penetapan Eksekusi Grosse Akta HT No. 63 Juru Sita Pengadilan Negeri Medan telah 2 (dua) kali melakukan pemanggilan dan aanmaning kepada pihak-pihak Termohon Eksekusi (yakni tanggal 12 Oktober 2009 dan 19 Oktober 2009) agar secara sukarela melaksanakan sendiri eksekusi hak tanggungan atas obyek agunan kepada para Termohon Eksekusi sesuai komitmennya dalam Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan. q) Bahwa namun demikian atas aanmaning dimaksud pihak PELAWAN tidak bersedia melaksanakan eksekusi sukarela dimaksud. r) Bahwa
mengingat
pihak
Termohon
Eksekusi
tidak
bersedia
melaksanakan eksekusi secara sukarela, maka TERLAWAN I telah mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan dan telah dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Eks/HT/2009/PN.Mdn tanggal 15 Desember 2009 (“Penetapan Sita Eksekusi No. 64”) yang pada intinya memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Medan dan juga dengan meminta bantuan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk meletakkan sita eksekusi (executorial beslaag) terhadap barang jaminan milik Termohon Eksekusi I (PT. Pupuk Subur Makmur), Termohon Eksekusi II (Tuan Eddy Wijaya), dan Termohon Eksekusi IV (Tuan Samsudin Wijaya). s) Bahwa sebagai tindak lanjut Penetapan Sita Eksekusi No. 64 tersebut Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : 1) Dengan mendasarkan pada Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri
Medan
tanggal
16
Desember
2009
Nomor
:
W2.U1/16.679/Pdt.04.10/XII/2009 perihal minta bantuan untuk melaksanakan
Lelang
Eksekusi
dalam
perkara
No.
- 22 -
64/Eks/HT/2009/PN.Mdn dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan
tanggal
15
Desember
2009
Nomor
64/Eks/HT/2009/PN.Mdn maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerbitkan Penetapan Nomor 01/EKS/2010/64/EKS/HT/2009/ PN.MDN/PN.LP tanggal 21 Januari 2010; dan 2) mendasarkan pada Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan
tanggal
16
Juni
2010
Nomor
W2.U1/10.003/Pdt.04.10/VI/2010 perihal minta bantuan untuk melaksanakan
Lelang
Eksekusi
dalam
perkara
No.
64/Eks/HT/2009/PN.Mdn dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 April 2010 Nomor 64/Eks/HT/2009/PN.Mdn, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerbitkan Penetapan Nomor 01/EKS/2010/64/ EKS/HT/2009/PN.MDN/PN.LP tanggal 23 Juni 2010. t) Bahwa setelah dilakukan Pengumuman Lelang Eksekusi I Perkara No. 01/EKS/2010/64/EKS/HT/2009/PN.MDN/PN.LP pada tanggal 25 Juli 2010 maka telah dilaksanakan lelang pada tanggal 20 Agustus 2010 sesuai Risalah Lelang Nomor 484/2010 tanggal 20 Agustus 2010 oleh Pejabat Lelang Batiah Sinuraya, S.E. dan atas hasil Lelang tersebut telah dilakukan pembayarannya. 3. Bahwa
PELAWAN
telah
keberatan
dengan
telah
diterbitkannya
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 April 2010 Nomor 64/Eks/HT/2009/PN.Mdn dengan alasan/dalil penetapan tersebut tidak sah
karena
pemeriksaan
pada
saat
atas
yang gugatan
bersamaan
sedang
perkara
berlangsung
perdata
Nomor
58/Pdt.G/2006/PN.Mdn. 4. Bahwa oleh karenanya PELAWAN telah mengajukan Perlawanan yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 699/Pdt.G/2013/PN.MDN. 5. Bahwa dalam petitum perlawanannya, PELAWAN memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus sebagai berikut : -
mengabulkan gugatan PELAWAN untuk seluruhnya ;
-
menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang benar ;
- 23 -
-
Membatalkan
Penetapan
Lelang
Eksekusi
No.
64/Eks/HT/2009/PN.Mdn tertanggal 29 April 2010 ; -
Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara.
6. Bahwa TERLAWAN I membantah dan menolak keseluruhan dalil-dalil PELAWAN dalam Perlawanannya, dengan pertimbangan sebagai berikut: a) Bahwa hal yang dilakukan TERLAWAN I dengan mengajukan permohonan penetapan Lelang agunan Hak Tanggungan merupakan hak TERLAWAN I yang dilindungi oleh undang-undang sebagai kreditur
pemegang
Hak
Tanggungan
berdasarkan
UU
Hak
Tanggungan. b) Bahwa PELAWAN terbukti dengan meyakinkan bahwa PELAWAN telah berkomitmen kepada TERLAWAN I berdasarkan Perjanjian Kredit maupun Dokumen Agunan untuk menyerahkan obyek-obyek agunan sebagaimana disebut dalam Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan dan dilakukan pengikatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. c) Bahwa
komitmen
PELAWAN
sadar
PELAWAN dan
tersebut
memahami
menunjukkan
konsekuensi
bahwa
dengan
telah
diserahkannya obyek agunan kepada TERLAWAN I dan dilakukan pengikatan sesuai ketentuan perundangan tersebut termasuk dalam hal obyek agunan harus dieksekusi untuk pelunasan kewajiban PELAWAN kepada TERLAWAN I manakala PELAWAN gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit. d) Bahwa terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa PELAWAN telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai ketentuan Perjanjian Kredit. e) Bahwa
atas
disampaikan
kelalaiannya peringatan
tersebut, agar
kepada
PELAWAN
PELAWAN kembali
telah
mentaati
komitmennya melakukan pembayaran angsuran sesuai Perjanjian Kredit. f) Bahwa namun demikian sekalipun telah disampaikan peringatan ternyata PELAWAN tetap tidak memenuhi kewajibannya juga, sehingga sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit maupun SUPK,
- 24 -
maka TERLAWAN I selaku kreditur berhak untuk menyatakan PELAWAN telah lalai/wanprestasi/cidera janji dan oleh karenanya menyatakan
fasilitas
kredit
jatuh
tempo
seketika.
PELAWAN
berkewajiban untuk mengembalikan keseluruhan jumlah kewajiban kepada TERLAWAN I. g) Bahwa dalam tenggang waktu yang ditentukan PELAWAN selaku debitur
gagal
melaksanakan
pengembalian
keseluruhan
nilai
kewajibannya, maka berdasarkan Perjanjian Kredit dan SUPK pula TERLAWAN I selaku Kreditur pemegang agunan berhak untuk melakukan upaya apapun termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan. h) Bahwa sesuai prosedur yang ditentukan maka TERLAWAN I menempuh upaya eksekusi agunan dengan mengajukan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga hal yang ditempuh oleh TERLAWAN I merupakan hal yang wajar ditempuh oleh semua kreditur pemegang hak tanggungan. i) Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“PMK Juklak Lelang No. 93”), sebagai
ketentuan
tentang
Lelang
yang
berlaku
pada
saat
pelaksanaan Lelang Obyek Hak Tanggungan dalam perkara a quo, maka Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum atau sebab-sebab lain sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PMK Juklak Lelang No. 93. j) Bahwa sementara itu obyek sengketa dalam gugatan di tingkat pertama Nomor 58/Pdt.G/2006/PN.Mdn jo perkara di tingkat banding No.
214/Pdt/2007/PT.Mdn
jo
perkara
di
tingkat
kasasi
No.
911K/Pdt/2009 sama sekali tidak terkait dengan rencana Lelang atas Obyek agunan PELAWAN, melainkan menyangkut klaim asuransi kebakaran terhadap asuradur PT Asuransi Wahana Tata. Sehingga mengingat gugatan tidak terkait dengan pelaksanaan Lelang maka pada dasarnya gugatan dimaksud tidak menghalangi pelaksanaan Lelang atas agunan Hak Tanggungan yang dilaksanakan TERLAWAN I.
- 25 -
k) Bahwa
pada
dasarnya
pelaksanaan
eksekusi
agunan
tidak
digantungkan pada hasil klaim asuransi. Hasil klaim asuransi merupakan salah satu alternatif sumber pembayaran kembali fasilitas kredit Debitur/PELAWAN. Namun tidak menjadi suatu keharusan bagi kreditur untuk terlebih dahulu menunggu hingga diperolehnya hasil klaim asuransi untuk memperoleh pembayaran kembali fasilitas kredit Debitur. l) Bahwa dalam Perjanjian Kredit pun tidak diperjanjikan bahwa kreditur harus mendahulukan hasil klaim asuransi untuk membayar kewajiban kredit Debitur/PELAWAN. m) Bahwa asuransi agunan merupakan sarana pula bagi Debitur/pemilik agunan untuk menjaga nilai agunan agar dari waktu ke waktu tidak mengalami penurunan akibat timbulnya risiko dari peristiwa yang tidak terduga. Sehingga nilai hasil klaim asuransi tidak dapat diharapkan senilai kewajiban kredit Debitur. Dengan perkataan lain, hasil klaim asuransi tidak selalu dapat dipergunakan untuk melunasi keseluruhan kewajiban Debitur. n) Bahwa hal yang jelas dan tegas dikomitmenkan oleh Debitur dan diatur dalam Perjanjian Kredit sebagai sumber pelunasan kredit adalah jaminan/agunan kebendaan. Sehingga hal yang wajar dan telah menjadi hak bagi Kreditur manakala fasilitas kredit Debitur bermasalah maka Kreditur melakukan eksekusi agunan. o) Bahwa mendasarkan pada pemahaman dimaksud maka tidak pada tempatnya PELAWAN mempermasalahkan tindakan TERLAWAN I untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit, SUPK dan Dokumen Agunan untuk melakukan eksekusi agunan guna mencari sumber pelunasan atas kewajiban kredit PELAWAN yang bermasalah/macet. Dan tidak pada tempatnya pula bagi PELAWAN untuk
memaksakan
kehendak
terhadap
TERLAWAN
I
untuk
menantikan hasil klaim asuransi untuk menghindari pelaksanaan eksekusi agunan oleh TERLAWAN I. p) Bahwa oleh karenanya nampak dengan jelas itikad tidak baik dari PELAWAN untuk menunda-nunda dan atau menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi agunan oleh TERLAWAN I dalam rangka untuk
- 26 -
pelunasan kewajiban PELAWAN terhadap TERLAWAN I berdasarkan Perjanjian Kredit. 7. Bahwa TERLAWAN I merupakan kreditur yang beritikad baik yang telah memberikan fasilitas kredit kepada PELAWAN dan menguasai obyek sengketa dengan alas hak yang sah sesuai peraturan perundangundangan sehingga demi hukum dan keadilan harus dilindungi kepentingannya sampai fasilitas kredit yang dijamin dengan Obyek Sengketa lunas terbayar. 8. Bahwa demikian juga TERLAWAN I menolak posita gugatan PELAWAN yang meminta agar biaya perkara dibebankan kepada TERLAWAN. 9. Bahwa posita gugatan yang tidak ditanggapi oleh TERLAWAN I harus dianggap ditolak karena tidak berdasar hukum, mengada-ada dan tidak ada relevansinya dengan TERLAWAN I. 10. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tercantum pada butir – butir
1 sampai dengan butir 9 di atas, maka
TERLAWAN I
menolak seluruh dalil perlawanan dan petitum yang diajukan oleh PELAWAN. Maka :
Berdasarkan
alasan
yang
telah
diuraikan
di
atas,
TERLAWAN I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 699/PDT.G/2013/PN.MDN tanggal 17 Desember 2013 agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut : Dalam Eksepsi Menerima eksepsi yang diajukan oleh TERLAWAN I. Menyatakan perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara Menyatakan menolak perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya ; Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang tidak baik ; Menyatakan
Penetapan
Lelang
Eksekusi
No.
64/Eks/HT/2009/PN.MDN tertanggal 29 April 2010 adalah sah dan mengikat ; Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).
- 27 -
Jawaban Terlawan II tertanggal 16 Juni 2014 : a. Bahwa Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. b. Bahwa Terlawan II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Terlawan II. c. Bahwa tidak ada satupun dalil Pelawan yang mendalilkan Terlawan II sebagai pihak yang turut serta dalam gugatan Pelawan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Pelawan dan penyebutan Terlawan II hanya sebatas pada kepala gugatan nomor 2. dengan bunyi “Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan berkedudukan di Jalan P. Diponegoro No. 30A, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II” dan nyata adanya dari keseluruhan gugatan tidak terdapat dalil yang menyatakan adanya perselisihan hukum antara Pelawan dan Terlawan II. d. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dari poin 1 sampai dengan poin 9 adalah terkait Pelawan (sebagai Direktur Utama PT. Subur Makmur) selaku debitur, Bank Mandiri selaku Kreditur, Asuransi Wahana Tata selaku pihak Penanggung Asuransi dan Pengadilan Negeri Medan yang menerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 64/Eks/HT/2009/PN.Mdn tanggal 29 April 2010. e. Bahwa perlu kami sampaikan, salah satu tugas dan fungsi Terlawan II adalah melaksanakan pelayanan di bidang lelang Hak Tanggungan sesuai dengan
ketentuan
dan
peraturan
yang
berlaku,
dalam
kaitannya
pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tunduk pada Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dimana dinyatakan dalam pasal 6 dengan tegas bahwa “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. f. Bahwa dikarenakan tidak ada satupun dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan II melakukan perbuatan melawan hukum ataupun merugikan Pelawan yang karenanya tidak terdapat perselisihan hukum diantara Pelawan dan Terlawan II maka Terlawan II tidaklah layak diikut sertakan sebagai para pihak dalam Perkara Nomor : 699/Pdt.G/2013. g. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 disebutkan bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang
- 28 -
mempunyai hubungan hukum. Selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan bahwa syarat materiil untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak. Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; 3. Menyatakan menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pembanding semula Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Oktober 2014, nomor : 699/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang amarnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : 1.
Menerima Eksepsi Terlawan I ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; 2. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 796.000,(Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 699/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 16 Oktober 2014, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan kepada Terbanding II semula Terlawan II masing-masing pada tanggal 5 Desember 2014 dan tanggal 13 Nopember 2014;
- 29 -
Membaca,
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Pelawan tertanggal 23 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Desember 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan kepada Terbanding II semula Terlawan II masing-masing pada tanggal 15 Januari 2015; Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I tertanggal 24 Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Februari 2015; Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, kepada Terbanding I semula Terlawan I dan kepada Terbanding II semula Terlawan II masing-masing pada tanggal 5 Desember 2014 dan tanggal 17 Nopember 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 699/Pdt.G/2013/PN.Mdn sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 699/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 16 Oktober 2014, dengan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan dengan amar menerima dan mengabulkan perlawanan Pembanding semula Penggugat
untuk seluruhnya, menyatakan
Pelawan adalah Pelawan yang benar, membatalkan Penetapan Lelang
- 30 -
Eksekusi No. 64/Eks/HT/2009/PN.Mdn, tanggal 29 April 2010, dan menyatakan Terlawan I dan II untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding I semula Terlawan I telah mengajukan kontra memori banding yang yang pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi menolak memori banding dari Pembanding semula Pelawan dan menjatuhkan putusan dengan amar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 699/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 16 Oktober 2014; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
setelah
memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawabmenjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I, pada prinsipnya adalah mendukung putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbagkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari
dengan
seksama
berkas
perkara
dan
surat-surat
yang
berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 699/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 16 Oktober 2014, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum
- 31 -
tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 699/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 16 Oktober 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturanperaturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan;
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
699/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 16 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 oleh kami : SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMARAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Maret 2015, nomor : 86/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
- 32 -
Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
ttd
ttd
1. SAMARAJA MARPAUNG, SH.
SAUT H. PASARIBU, SH.
ttd 2. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. Panitera Pengganti,
ttd Hj. SYARIFAH MASTHUIRA, SH.MH.
Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
