PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 405/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KEMIN, Laki-laki, umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Bandar Betsy II Dusun I RT II Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten

Simalungun,

selanjutnya

disebut

sebagai

PEMBANDING I semula PENGGUGAT I ;

2. RUKIMAN, Laki-laki, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Bandar Betsy II Dusun I RT II Bandar Rejo Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula PENGGUGAT II ;

3. TUKIRIN, Laki-laki, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Bandar Betsy II Dusun I RT II Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun,

selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING III semula PENGGUGAT III ;

LAWAN

Pemerintah Repubtik lndonesia Cg Kejaksaan Agung Republik lndonesia Cq Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq Kejaksaan Negeri Siantar Cq

Jaksa

Penuntut

Umum,

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING semula TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca : Putusan No.405/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 1 dari 21 Halaman

2

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2014, nomor : 405/PDT/2014/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; 2. Berkas perkara tanggal 22 Mei 2014 nomor : 66/Pdt.G/2013/PN.Sim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA ; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat 1, II, III/ Pembanding I, II, III dalam surat gugatannya

tertanggal

04 Desember 2013 yang diterima dan

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 04 Desember

2013

dibawah

nomor

register

:

66/Pdt.G/2013/PN.Sim

telah

mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa

pada

tanggal

26 Januari 2010

Para

Penggugat diajukan

ke

persidangan Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara pidana di Pengadilan

Negeri Simalungun

No. Reg.45/Pid,.B/2Afi/PN.SIM,

telah

didakwa melakukan tindak pidana Pasal 21 Jo. Pasal 47 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun

20A4 Tentang Perkebunan

sesuai

dengan

Surat

Dakwaan

Nomor Reg. Perkara : PDM-309/siant /Ep12/ 2009 tertanggal 1 Desember 2009 yang dibacakan padahari Rabu tanggal 03 Februari 2010 dan dituntut sesuai

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

No. Reg.

Perk/PDM

309/Ep.2/12/2009 tanggal 21 Juli 2010 ditandatangani oleh Muhammad Azril MH. Nip.197AA9A2L9970031001 selaku Jaksa Penuntut umum Keiaksaan Negeri Siantar; 2. Bahwa Pada Tanggal 06 Agustus 2010 Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan

Putusan Perkara

No.

Reg

:

45/Pid.B /2010/PN.Sim atas

nama terdakwa KEMIN (ic. Penggugat I), RUKIMAN (ic.Penggugat II) dan TUKIRIN (ic.Penggugat III) yang amar putusannya sebagai berikut: - Menyatakan Terdakwa I KEMIN, Terdalara II RUKIMAN, Terdakwa III TUKIRIN Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagairnana

yang

didakwakan

dakwaan kesatuyaitu “Bersama Dengan yang

berakibat

pada kerusakan

kepadanya

Sengaja Melakukan

kebun dan

dalarn

Tindakan

menggunakan

lahan

perkebunan tanpa izin";

Putusan No.405/PDT/2014/PT.MDN


3

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana peniara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; - Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.00O- (saur juta rupiah) kepada masing-masing terdakwa subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; -

Menetapkan

masa

penahanan

(seperlima dari jumlah

terdakwa

lamanya

waktu

dalam

tahanan

penahanan

kota 1/5

kota

tersebut

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 3.

Bahwa

pada tanggal

06 Agustus

2010

Para

terdakwa

(ic.Penggugat

I,Penggugat II, dan Penggugat III) melalui kuasanya telah rnengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. Reg. 45/Pid. B/2010)/PN.SIM tanggal 06 Agustus 2010 dan selanjutnya Pengadilan 719/Pid/2010/PT.MDN

Tinggi

Medan melalui

Putusan

Reg:

tanggal 09 Desember 2013 menguatkan Putusan

Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 06 Agustus 2010 Reg: 45/Pid.-B /2010/PN-SIM; 4. Bahwa pada

tanggal

02 Maret 2011 Para terdakwa (ic Penggugat l,

Penggugat II dan Penggugat lll) melalui Kuasanya telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sumut diatas dan selanjutnya Mahkamah Agung RI rnelalui Putusannya Nomor: 1557 K/PID.SUS/2011 tanggal 22 Nopember 2011 menolak permohonan kasasi para terdakwa (ic.Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III); 5. Bahwa pada hari Senin tanggat 09 Juli 20l2 Para Penggugat ditangkap dan ditahan sesuai Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 9 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar

berdasarkan

Surat Perintah Kepala

Kejaksaan

Negeri

Siantar Nomor : print 304/N.2.24/Euh.1/05/2012 tanggal 28 mei 2012 telah melaksanakan eksekusi terhadap Para Terpidana I,II dan III (ic. Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) dan ditahan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga pemasyarakatan Kelas lI A Pematang Siantar sebagai pelaksanaan amar Putusan

Mahkamah

Agung

RI Nomor

:

1557

K/Pid/2011 Tanggal 22 Nopember 2011 yang menolak permohonan kasasi Para

terdakwa

dan Putusan Pengadilan

719/PID/2010|PT.MDN

tanggal

09 Desember

Tinggi 2010

Medan

yang

Reg.

menguatkan

Putusan Pengadilan Negeri Sirnalungun No.Reg. 45/PID.B/2010/PN.Sim tanggal 06 Agustus 2010 yang dimintakan banding tersebut; 6. Bahwa

Pada

tanggal

Penggugat I, Penggugat

26 Juni 2012 II,


Para

dan Penggugat

Terpidana III)

I, II

dan III (ic.

melalui

Penasehat


4

Hukumnya telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 02/Pid.PK/2012/PN.SIM; 7. Bahwa pada hari Jumat tangal 05 luli 2013 Jam 09.00 Wib , para Terpidana I,II dan III menerima Surat Keterangan Pembebasan bersyarat yang ditandatangani oleh Kepala Lernbaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar

Drs. Marasidin Siregar, Bc.IP,MH Nip. 196404251990011001,

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. Pas 122PK 01,05.06 Tahun 2013 tanggal 22-05-2013 ; 8. Bahwa

Permohonan

Peninjauan

Kembali

yang

dimohonkan

para

Terpidana I, ll, dan III (ic. Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) melalui Penasehat hukumnya telah diputus oleh Mahkarnah Agung RI No.263 PK/PID.SUS/2012 tanggal 23

JuIi 2O13 dengan amar

Putusan

sebagai berikut; MENGADILI Mengabulkan permohonan

Peninjauan

Kembali dari

Para

Pemohon

Peninjauan Kembali/Para Terpidana : I. KEMIN, II.RUKIMAN, III.TUKIRIN tersebut; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1557 K/PID.SUS/2011 tanggal 22 Nopember 2011;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana I. KEMIN, Terpidana II. RUKIMAN, Terpidana,III. TUKIRIN , terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh

Jaksa/Penuntut

Umum akan

tetapi perbuatan

tersebut tidak

rnerupakan suatu tindak pidana; 2. Melepaskan Terpidana I, II dan III oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onstlaag van rechts vervolging); 3. Memulihkan hak Terpidana I, il, dan III dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya 4. Menetapkan barang bukti berupa; - Foto copy surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini tetap terlarnpir dalam berkas ; 5. Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan kembali ini kepada Negara;



5

9. Bahwa oleh karena Pengugat I, II dan III telah diadili sebagai terdakwa dan dituntut serta di eksekusi dimasukkan kedalarn tahanan sebagai narapidana masing-rnasing selama 12 bulan lamanya yaitu sejak tanggal 09 Juli 2012 s/d bebas bersyarat tanggal 05 Juli 2013 tanpa alasan yang berdasarkan

undangundang,

hal

mana

tindakan tersebut

dapat

dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Jaksa/ Penuntut Umurn (onrechtrnatigeoverheid daad) dengan pertimbangan Tergugat tidak rnengindahkan Pengadilan

prinsip kehati-hatian dalam

Tingkat

Pertama,

banding

mengeksekusi Putusan dan kasasi,

pada

dimana Tergugat

seharusnya tidak melakukan eksekusi apabila para Penggugat masih terus berupaya untuk melakukan upaya hukum terhadap kasus tersebut; 10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2OO9 Tentang Kekuasaan Kehakiman rnenjelaskan ; "setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi” 11. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat, para penggugat telah mengalami kerugian

baik

secara

materil

maupun

Immateriil

.

Adapun

rincian

kerugian Masing-Masing Penggugat yaitu; a. Kerugian Materiil 1. Tidak dapat melaksanakan kewaiibannya sebagai seorang petani yang memiliki kebun sawit, ubi kayu, dan Jagung seluas 1 hektar yang sedang dalam masa produksi, karena di tahan di Rumah Tahanan Negara selama 12 bulan, dimana

tadinya

Penggugat mendapat

keuntungan hasil penjualan panen buah sawit, ubi kayu dan Jagung setiap bulan rata-rata Rp- 6.000,000,- x 12 bulan = Rp. 72.000.000,(Tujuh puluh dua juta rupiah); 2. Biaya ongkos transportasi dan uang makan keluarga Penggugat setiap kali kunjungan besuk di Rumah Tahanan Negara Pematang Siantar

Rp.350.000 x 16 = Rp,

5.600.000 x 12

bulan

=

Rp.

67.200.000,- (enam puluh tujuh Jjta dua ratus ribu rupiah); 3. Biaya nafkah keluarga, pembayaran rekening listrik, uang Spp anak sekolah dan keperluan rumah tangga lainnya setiap bulan di keluarkan Penggugat Rp. 5.000.000 x 12 buran - Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah); 4. Biaya uang perobatan yang telah dikeluarkan Penggugat selama sakit karena sewaktu di eksekusi oleh Tergugat pada tanggal 09 juli



6

2012, Penggugat sedang dalam masa Penyembuhan sesuai dengan surat keterangan sakit dari Kepala Puskesmas Bandar Besilam Dr. Muhammad Yusuf yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2012 di Bandar

Masilam , akibat eksekusi

kesehatan

dan

Penggugat menjadilebih

penahanan

tersebut

buruk oleh karena itu

harus

diganti kerugian sebesar Rp.15,000.000,- (lima belas Juta rupiah); Jumlah

kerugian

materil

seluruhnya

(No.1,2,3

dan

4)

Rp. 72.000.000 + Rp. 67.200.000 +Rp. 60.000.000; + Rp. 15.000.000 = Rp. 214.200.000,- (dua ratus empat belas

juta dua ratus

ribu

rupiah); - Kerugian Imrnateriil : 1.

Penggugat sebagai seorang Kepala Rumah Tangga Pemuka Masyarakat Masilam yang

dipercaya

Desa Bandar sebagai

Ketua

Koperasi Kelompok Tani Bandar Rejo sudah tercemar

nama baiknya

akibat di hukum

sebagai Narapidana selama 12 bulan, oleh karena

itu

harus

diganti Kerugian

dinilai

secara materil sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah); b. Penggugat II RUKIMAN; Kerugian Materil: 1. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang petani yang memilih kebun sawit, ubi kayu, dan jagung seluas 1 hektar yang sedang dalam masa produksi, karena di tahan di Rumah Tahanan

Negara

selama 12

bulan,

dimana

tadinya

Penggugat

mendapat keuntungan hasil penjualan panen buah sawit , ubi kayu dan Jagung setiap

bulan

rata-rata Rp.6.000.000,- x12

bulan =

Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah); 2. Biaya ongkos transportasi dan uang makan keluarga Penggugat setiap kali kunjungan besuk di Rumah Tahanan Siantar Rp.

350.000 x 16 = Rp.

5.600.000

Negara Pematang x 12 bulan =

Rp.

67.200.000,- (enam puluh tujuh jutadua ratus ribu rupiah); 3. Biaya nafkah keluarga, pembayaran rekening listrik uang SPP anak sekolah

dan

keperluan

rumah

tangga

lainnya

keluarkan Penggugat Rp. 4.000.000 x 12 bulan

setiap

bulan di

- Rp. 48.000.000,-

(empat puluhdelapan juta rupiah);



7

Jumlah kerugian materil seluruhnya (No.1,2,3 dan 4) Rp. 72.000.000 + Rp. 67.200.000 +Rp. 48.000.00O-= Rp. 187.200.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah); - Kerugian Immateriil : 1. Penggugat sebagai seorang Kepala Rumah Tangga, Pemuka Masyarakat Desa Bandar Masilam

yang

dipercaya

sebagai

SekretarisKoperasi Kelompok Tani Bandar Rejo sudah tercemar nama baiknya akibat di hukum sebagai Narapidana selama 12 bulan,

oleh karena

itu

harus

diganti

kerugian jika dinilai secara materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); c. Penggugat III TUKIRIN; - Kerugian Materiil : 1. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang petani yang memiliki kebun sawit, ubi kayu, dan jagung seluas 1 hektar yang sedang dalam masa produksi, karena di tahan di Rumah Tahanan

Negara

selama 12 bulan,

dimana

tadinya Penggugat mendapat keuntungan hasil penjualan panen

buah

sawit , ubi kayu

dan

Jagung setiap bulan rata-rata Rp.6.000.000,-x12 bulan = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah); 2. Biaya

ongkos

transportasi

dan

uang

makan

keluarga Penggugat setiap kali kunjungan besuk di Rumah Tahanan Negara Pematang Siantar Rp 350.000x 16 = Rp.5.500.000 x 12 bulan - Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah); 3. Biaya listrik

nafkah

keluarga

uang SPP

pembayaran

anak sekolah

dan

rekening keperluan

rurnah tangga lainnya setiap bulan di keluarkan Penggugat

Rp. 4.000.000

x 12 bulan =

Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah); Jumlah kerugian rnateril seluruhnya (No.1,2,3 dan 4) Rp. 72.000.000 + Rp. 67.200.000 +Rp.48.000.00O-= Rp. 187.200.000,- (seratus Delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);



8

Kerugian Immateriil :1.Penggugat sebagai seorang Kepala Rumah Tangga, Pemuka Masyarakat

Desa Bandar

Masilam

yang

dipercaya sebagai Bendahara Koperasi Kelompok Tani Bandar Rejo sudah tercennar nama baiknya akibat di hukum sebagai Narapidana

selama 12

bulan, oleh karena itu harus diganti kerugian jika dinilai

secara

materil

sebesar

Rp. 1.000.000.000,-(satu milliar rupiah); 12. Bahwa setelah di jumlahkan seluruh total kerugian materil Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III adalah sebesar Rp. 214.200.000,- + Rp. 187.200.000,- + Rp. 187.200.000,- = Rp.588.600.000,- dan kerugian Immateril Penggugat I, Pengugat II dan Penggugat III adalah sebesar Rp.

1.000.000.000,-+ Rp. 1.000.000.000

+ Rp.

Rp.3.000.000.000,-

sehingga jumlah keseluruhan

oleh

kepada

Tergugat

Para

1.000.000.000 =

yang harus

dibayar

adalah

sebesar

Penggugat

Rp. 3.588.600.000,- (tiga lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah); 13.Bahwa terhadap

kerugian

materil

dan

Immateril

sebesar

Rp. 3.588.600.000,-{tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang

dilakukan

kerugian

oleh

tersebut

Tergugat terhadap

diri

patutlah dibayar Tergugat

Para Penggugat, maka secara

sekaligus

dan

seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap; 14.Bahwa

terhadap

Tergugat

jika

lalai

dalarn rnemenuhi putusan

dihukum membayar uang paksa (dwangsom)

ini

kepada Para Penggugat

setiap hari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan; 15.Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini cukup beralasan dan disertai pula dengan alat bukti yang

kuat dan sah maka Penggugat

mohon putusan bii voorraad walau ada pertawanan, verzet, banding atau kasasi; 16.Bahwa

oleh

karena

terjadinya

Perbuatan

Melawan

Hukum yang

dilakukan Tergugat sebagai aparatur Negara/ Pemerintah Jaksa/Penuntut

RI yaitu

Umum (onredrmatige daad) maka dimohonkan agar

Pengadilan menetapkan pembayaran ganti kerugian dibayarkan kepada Para Penggugat melalui Kantor Kas Negara/Pemerintah RI;



9

17.Bahwa

timbulnya

perkara

Melawan Hukurn seluruh

biaya

ini

sebagai akibat

adanya

Perbuatan

yang dilakukan Tergugat maka sudah sepatutnya yang timbul

dalam

perkara

ini

dibebankan kepada

Tergugat; 18.Bahwa sebagai Negara Hukum, Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap

Hak

Asasi Manusia

, salah satu perlindungan

tersebut yaitu terkait dengan penerapan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan dan memberikan perlindungan terhadap Para Penggugat, hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakua & jaminan, perlindungan

dan kepastian hukum

yang

adil serta

perlakuan

yang

sama dalam hukurn; 19.Bahwa

oleh karena telah

dilakukan oleh

Tergugat

terjadi

Perbuatan

berdasarkan

Melawan

bukti-bukti

Hukum yang

yang kuat maka

mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "Tiaptiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut'' maka oleh karena itu gugatan ganti kerugian ini kami ajukan dalam perkara ini; 20.Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut guna terpenuhinya kepastian hukum dan hak-hak Para Penggugat dimohonkan kepada Yth.

Bapak Ketua

Pengadilan

Negeri Medan menetapkan suatu hari

persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memanggil pihak yang terkait dalam perkara ini untuk hadir dalam Majelis Persidangan dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum sebagai berikut; 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.

Menyatakan

sah dan

berharga

semua

alat

bukti

yang

para

Pengugat ajukan dalam Perkara ini; 3. Menyatakan tergugat dah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya

terhadap

hak Penggugat I,

Penggugat II, Penggugat III; 4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III mengganti kerugian materil sebesar Rp. 588.600.000,(lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus ribu rupiah) dan kerugia Immateril sebesar


Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar

rupiah)


10

secara tunai sekaligus melalui kas Negara/Pemerintah RI setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 5. Menghukum Tergugat membayar uang Paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lirna ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan sampai dilaksanakan; 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada perlawanan, verzet, banding atau kasasi; Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Pebruari 2014

yang pada pokoknya

berbunyi sebagai

berikut : Dalam Eksepsi : Penggugat tidak tepat mengajukan gugatan (Error in person) -

Bahwa

gugatan yang diajukan

oleh

Para

Penggugat

berawal

dari

pelaksanaan (eksekusi) putusan Mahkamah Agung RI No. 1557 K/PlD /20ll tanggal 22 Nopember 2011 dimana terhadap putusan tersebut oleh Jaksa /Penuntut Umum selaku Eksekutor telah melaksanakan eksekusi terhadap para

Penggugat sesuai Berita

tertanggal

09 juli 20l2

Muhammad Azril

Acara Pelaksanaan Putusan

yang ditandatangani

, SH .MH

Pengadilan

oleh Jaksa/Penuntut Umum

Nip.197O09O219970031001

selaku |aksa

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar Nomor Print 304/N. 2.24 /Euh.1 / 05 / 2012 tanggal 28 Mei 2012; -

Bahwa kemudian terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1557 K/Pid 2O1l tanggal 22 Nopember 2011 , para penggugat melalui Kuasa Hukumnya

mengajukan

permohonan

peninjauan

kembali, pada

tanggal 23 juli2013 kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peniniauan

Kembali Nomor:

263PK/Pid.Sus/2Ol2

Putusan

tanggal 23

Juli 2013

dari para

pemohon

dengan amar :

MENGADILI - Mengabulkan

permohonan peninjauan

peninjauan kernbali

kembali

para terpidana I. KEMIN, ll. RUKIMAN, lll. TUKIRIN;



11

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1557 K/Pid.Sus/201l tanggal 22 Nopember 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terpidana I. KEMIN, terpidana II. RUKIMAN, terpidana III. TUKIRIN terbukti

melakukan

dakwakan

Penuntut Umum, akan

Jaksa

perbuatan sebagaimana tetapi

yang

di

perbuatan tersebut

tidak merupakan suatu tindak pidana ; 2.

Melepaskan terpidana I, terpidana II, dan terpidana III oleh karena itu dari segala tuntutan Hukum (Onstlaag van rechts vervolging);

3. Memulihkan hak terpidana (I, II dan III) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; 4. Menetapkan barang bukti berupa; - Foto Copy surat-surat bukti yang di ajukan dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara ; -

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara ;

Bahwa para penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum oleh Jaksa

Penuntut Umum (onvrechtmatige

overheidsdaad), Pemerintah

Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara C.q. Kejaksaan Negeri Siantar Cq. Jaksa Penuntut Umum ; Menurut

hemat

kami

dari Jaksa

Pengacara

Negara, gugatan para

penggugat tersebut adalah Error in Persona (tidak tepat mengajukan gugatan) karena : 1. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) disebutkan : Jaksa adalah pejabat undang untuk

fungsional

bertindak

sebagai

yang diberi Penuntut

wewenang Umum

oleh

undang-

dan pelaksanaan

putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang ; Pasal 8 ayat (2) disebutkan ;



12

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan

atas nama

Negara

serta

bertanggung jawab

menurut

Saluran

Hierarkhi; Pasal 2 ayat (1) disebutkan ; Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut

Kejaksaan

adalah

Kekuasaan Negara di

Lembaga

bidang

Pemerintah

Penuntutan

yang

serta

melaksanakan

kewenangan

lain

berdasarkan Undang-Undang; Pasal 2 ayat (3) disebutkan ; Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan ; 2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Kitab Undang-undang

Hukum Acara

Pidana

(KUHAP)

sebagai berikut : Pasal 1 butir ke-6 huruf a disebutkan ; Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Pasal 1 butir ke-6 huruf b disebutkan; Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim ;

Pasal 268 ayat (1) KUHAP disebutkan ; Permintaan Peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari Putusan tersebut ; Dari dasar-dasar selaku Eksekutor

hukum

sesuai

melaksanakan Eksekusi

diatas, jelas bahwa Jaksa

Pasal 270 terhadap

Tanggung jawab yang telah

/Penuntut Umum

KUHAP Jo. Pasal 259

Para

dilaksanakan

KUHAP dalam

Penggugat, hal mana tugas

dan

oleh Jaksa/Penuntut umum selaku

Tergugat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Siantar selaku atasan/pimpinan Jaksa Penuntut Umum dan kepala Kejaksaan Negeri Siantar dan Kepala Kejaksaan Tinggi

Sumatera Utara


bertanggung

awab

menurut


13

saluran terhadap atasan/ pimpinan yang dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia ; Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam melaksanakan Eksekusi terhadap para Penggugat berdasarkan disebutkan

: Permintaan

Pasal

268 ayat (1)

Peninjauan

kembali

KUHAP

atas

dimana

jelas

suatu putusan tidak

menangguhkan pelaksanaan dari putusan tersebut ; OIeh karena itu, Jaksa/Penuntut Umum dalam melaksanakan Eksekusi terhadap para Penggugat setelah diputus dalam tingkat kasasi sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1557 K/pid/2011 tanggal 22 Nopember 2011 yang didalam amarnya : menolak permohonan Kasasi para terdakwa (para Penggugat) dan selaniutnya sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut Jaksa Penuntut

Umum

mengeksekusi para terdakwa

dengan

memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , telihat jetas tidak satupun perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang dilakukan Jaksa/Penuntut umum , oleh Karenanya gugatan dari para pengugat Error in person, maka dengan demikian gugatan haruslah dinyatakan ditolak ; Dalam Pokok Perkara : 1. Bahwa Dalil para Penggugat pada Haraman 3,5 point 5,6,7,8,9 menyatakan bahwa pada hari Senin tanggar 09 Juli 2012 para Penggugat ditangkap dan ditahan

oleh

Jaksa/Penuntutan

Nip : 1970A9A219970031001

Umum Muhammad Azril,

sesuai Berita

Acara

SH, MH

Pelaksaan Putusan

pengadilan tanggal 09 Juli 2012 dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Siantar Nomor Print : 304/N.2.24/Euh.1/05/2012 tanggal 28

Mei 2012

dan kemudian

mengeksekusinya

ke

Rumah

Tahanan

Negara/Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar sebagai pelaksanasanaan amar Putusan

Mahkamah

Agung

RI Nomor :

1551

K/pid.sus/2011 tanggal 22 Nopember 2011. Dan kemudian para penggugat melalui Kuasa selanjutrya

Hukumnya mengajukan permohonan

Mahkamah

Agung RI memutuskan

Peninjauan Kembali

dengan amar Putusan

mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para terpidana/para penggugat, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. LSST K/Pid-Sus/2011

tanggal

22

Nopember

2011

dan menyatakan

para

Terpidana para Penggugat terbukti melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan Jaksa /Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana bahwa karena hal tersebut kemudian para



14

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengkwalifikasi Jaksa/Penuntut Umum (Tergugat)

sebagai

perbuatan

melawan

hokum

(onrechtnatige

overheidsdaad) dengan pertimbangan Tergugat tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dalam mengeksekusi putusan pada tingkat kasasi, dimana seharusnya tidak melakukan eksekusi apabila masih ada upaya hukum. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat tersebut tidak tepat karena para Penggugat telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri simalungun

Nomor:

Reg.

45/Pid.B/2010/PN.Sim tanggal

06

Agustus 2010

berupa pidana penjara masing-masing serama 1 tahun 6 bulan , dan pada tingkat banding Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 719/Pid/2010/PT. MDN tanggal 09 Desember 2010, kemudian Mahkamah Agung RI menolak permohonan Kasasi para terdakwa selaku para Penggugat (Pasal 254 KUHAP) dan dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung RINomor: 1557 K/Pid./ 2011 tanggal 22 Nopember 2011 sehingga dengan demikian

putusan perkara

pidana dimaksud

telah

memperoleh

kekuatan

hukumtetap (ln cracht van gewisde). Bahwa dilihat permintaan

dari

peninjauan

rumusan pasal 268

kembali

atas suatu

ayat (1) KUHAP disebutkan putusan tidak

menangguhkan

maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut; Bahwa juga jika dilihat dari rumusan Pasal 270 KUHAP yaitu : Pelaksanaan Putusan

Pengadilan

yang telah

memperoleh kekuatan hukum

tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Bahwa juga jika dilihat dari rumusan pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP disebutkan :jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap . Dan

juga

jika dilihat

dari rumusan

Pasal 1 ayat

1 Undang-undang

Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan : Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini pelaksanaan

untuk

bertindak

sebagai

penuntut Umum

dan

putusan Pengadilan yang telah rnemperoleh kekuatan hukum

serta wewenang lain berdasarkan undang-undang ; Dan berdasarkan

dasar-dasar

hukum

di atas

tersebut

maka Sdr.

Muhammad Azril , SH, MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar

selaku Tergugat mengeksekusi


para terdakwa/para Pengugat

ke


15

Lembaga Pemasyarakatan

Kelas

XI

A Pematang siantar untuk

dilakukan

penahanan; 2. Bahwa dalil para Penggugat pada halaman 5,6,7,8 mengenai permintaan ganti rugi materiil dan immateriil yaitu akibat tergugat tidak mengindahkan prinsip kehatian-hatian

dalam

mengeksekusi

putusan

padahal para

Penggugat masih terus berupaya upaya hukurn terhadap kasus tersebut ; Bahwa dalil-dalil yang dikernukakan oleh para penggugat tersebut tidak tepat karena permintaan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum hanya dapat dipenuhi apabila kerugian yang diderita oleh para penggugat ada hubungan

sebab

akibatnya

dengan

perbuatan

melawan

hukum

yang

dilakukan oleh tergugat. Dalarn perkara ini tindakan/perbuatan tergugat bukan merupakan dansama

perbuatan sekali

melawan

tidak

ada

hukum

hubungan

(Onrechtmatige sebab

akibat

Overheidsdaad) dengan tindakan

/perbuatan tergugat yang berarti tidak ada kerugian para Penggugat yang diakibatkan tindakan Penggugat ; Bahwa dengan dernikian tindakan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar dalam rnelaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nornor :1557 K/Pid/2011 tanggal 22 Nopernber 2011 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sebagairnana yang diatur didalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP dan Pasal

270

KUHAP

sehingga

dengan demikian tergugat

tidak

ada

melakukan perbuatan melawan hukum . Dengan demikian permintaan ganti rugi yang diajukan para Penggugat sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat dengan tindakan Tergugat dan juga tidak ada kerugian para penggugat yang

diakibatkan perbuatan

Tergugat

tersebut,

rnaka

dengan

dernilcian

gugatan haruslah dinyatakan ditolak ; Berdasarkan uraian-uraian jawaban terhadap semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat melalui penasehat hukumnya tersebut diatas, bersama ini tergugat rneminta dengan hormat kepada Maielis Hakim yang rnerneriksa

dan mengadili perkara

ini

untuk

memberikan

putrusan

sebagai berikut : PRIMAIR Dalam eksepsi 1. Menerima Eksepsi Tergugat unuk seluruhnya ; 2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; Dalam Pokok Perkara; Putusan No.405/PDT/2014/PT.MDN


16

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hokum ; 3. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

SUBSIDAIR Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex acquo et bono) ;

Membaca : 1. Risalah

pernyataan

permohonan

banding

berdasarkan

Akta

Banding

No.12/Pdt/Bdg/2014/PN.Sim tanggal 04 Juni 2014 yang dibuat oleh Abdiaman Damanik,SH Panitera Pengadilan Negeri Simalungun menerangkan bahwa Penggugat I, II, III/ Pembanding I, II, III melalui Kuasanya Syafaruddin Lubis,SH telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Mei 2014 No.66/Pdt.G/2013/PN.Sim ;

2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/ Terbanding pada tanggal 10 Juni 2014 ;

3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II, III/ Pembanding I, II, III pada tanggal 04 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 09 September 2014, memori banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding/ Tergugat pada tanggal 11 September 2014 ;

4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/ Terbanding pada tanggal 23 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 24 September 2014, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa para Penggugat/ para Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2014 ;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa para Penggugat/ para Pembanding pada tanggal 08 Oktober 2014 dan



17

kepada Kuasa Tergugat/ Terbanding pada tanggal 11 Juni 2014, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 09 September 2014, yang pada pokoknya : 1. Bahwa secara keliru judex facti Pengadilan Negeri Simalungun dalam pertimbangan putusannya pada halaman 23 alinea ke enam, adapun isi pasal 58 UU No.24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya berbunyi sbb : Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, adapun alasan mengapa pertimbangan itu menjadi keliru sbb : - Bahwa didalam replik Penggugat/ Pembanding mendalilkan bahwa permohonan PK Penggugat/ Pembanding karena adanya bukti baru berupa putusan

Mahkamah

Konstitusi

No.55/PUU-VIII/20111

tanggal

19

September 2011, terhadap ditolaknya permohonan kasasi Penggugat/ Pembanding sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 1557 K/ PID.SUS/2011 tanggal 22 Nopember 2011, jelaslah bahwa istilah efek berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Prospektif kedepan (Forward Looking) yang dimaksud dalam pertimbangan itu menjadi keliru karena putusan Mahkamah Konstitusi lebih dahulu ada daripada, terlebihlebih lagi akhirnya permohonan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang di eksekusi

oleh

Tergugat/

Terbanding,

terlebih-lebih

lagi

akhirnya

permohonan PK Penggugat/ Pembanding dikabulkan (onstlaag van rechts vervolging) menyatakan para Penggugat/ Pembanding terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum (i.c



18

Terbanding), akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, dapat dimaknai sebagai implementasi Putusan MK No.55/PUUVIII/2011 tanggal 19 September 2011 ; 2. Bahwa jika memperhatikan alasan pada poin No.1 diatas seharusnya judex facti mempertimbangkan pula bahwa perbuatan Terbanding melakukan eksekusi terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1557 K/PID.SUS/2011 tanggal 22 Nopember 2011, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Pembanding ; Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan : - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Mei 2014 No.66/Pdt.G/2013/PN.Sim, dan mengadili sendiri, - Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding seluruhnya ; Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 24 September 2014, sebagai berikut : 1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Simalungun pada alinea ke-2 halaman 23 yang menyatakan bahwa sesuai dengan pasal 6 ayat a KUHAP memberikan

kewenangan

kepada

Jaksa

sebagai

pelaksana

putusan

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding selaku Jaksa Penuntut Umum adalah adalah berdasarkan Hukum, hal mana para Penggugat/ Pembanding juga tidak membantah bahwa perkara pidana yang digugat tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incrahct van gewilsde) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 45/Pid.B/2010/PN.Sim jo putusan

Pengadilan

Tinggi

Nomor

719/Pid/2010/PT.Mdn

jo

putusan

Mahkamah Agung Nomor 1557 K/Pid/2011. Sehingga jelas bahwa Hakim telah tepat membuat pertimbangan hukum tersebut dikarenakan perkara tersebut pada saat dilaksanakan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incrahct van gewilsde) dimana sesuai dengan pasal 269 KUHAP pelaksana putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum selaku Eksekutor, dan juga sesuai dengan pasal 268 ayat (1) KUHAP



19

menyebutkan permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut ; 2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Simalungun pada alinea ke-5 halaman 25 yang menyebutkan berdasarkan pasal 58 UU RI Nomor 24 tahun 2003 bahwa efek berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat kedepan (forward

looking) sehingga

segala

perbuatan

hukum

yang dilakukan

berdasarkan undang-undang yang belum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum yang sah itu juga sah secara hukum dan bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding kepada Penggugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah tepat karena asas hukum tidak boleh berlaku surut sehingga dengan telah mempunyai kekuatan hukum tetap perkara tersebut, maka Jaksa selaku Eksekutor dalam perkara ini melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1557 K/Pid.Sus/2011 tanggal 02 Nopember 2011 sehingga dengan demikian Jaksa/ Penuntut Umum yang diberikan kewenangan melaksanakan eksekusi telah benar melaksanakan eksekusi sehingga dengan demikian Tergugat/ Terbanding tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan yang digugat Tergugat/ Penggugat. Berdasarkan

uraian

tersebut

,

bersama

ini

Tergugat/

Terbanding

mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : PRIMAIR -

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Simalungun

Nomor

66/Pdt.G/2013/PN.Sim tanggal 08 Mei 2014 ; -

Mengadili sendiri dan memutuskan : 1. Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ; SUBSIDAIR



20

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama Berita Acara sidang beserta bukti-bukti surat dari kedua belah pihak dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Mei 2014 No.66/Pdt.G/2013/PN.Sim, Memori Banding dari Kuasa Penggugat I, II, III/ Pembanding I, II, III, Kontra Memori Banding dari Tergugat/ Terbanding,

serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Mei 2014

No.

66/Pdt.G/2013/PN.Sim yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat yang mengajukan banding dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan , maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada para Pembanding semula para Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

----- Menerima

permohonan

banding dari para Pembanding semula para

Penggugat ; ----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Mei 2014 Nomor : 66/Pdt.G/2013/PN. Sim, yang dimohonkan banding tersebut ;



21

-----

Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 oleh kami BANTU GINTING,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK,SH.MH dan Hj.WAGIAH ASTUTI,SH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2014 nomor : 405/PDT/2014/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta FARIDA MALEM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ; HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d ttd ttd DHARMA E. DAMANIK,SH.MH

BANTU GINTING,SH

d

Hj. WAGIAH ASTUTI,SH PANITERA PENGGANTI,

FARIDA MALEM, SH

Perincian Biaya : 1. Meterai

Rp.

6.000,-

2. Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan

Rp

139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-



PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents