PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N NOMOR 76/PDT/2015/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: A I D A, --------------- perempuan, umur 55 tahun , alamat di Jalan Lorong Syukur No 46, Ling. 30, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan Kota Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2013

telah

memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor Kuasanya: 1. MAHMUD AHMAD

SUKRI

IRSAD LUBIS.S.H., 2.

HASIBUAN, S.H., Advokat, dari

Kantor Advokat MAHMUD IRSAD LUBIS, S.H. DAN REKAN, alamat di Jalan Prajurit No. 48-B, Medan, yang sebagai kuasanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai PENGGUGAT, selanjutnya disebut: PEMBANDING; ---------------------MELAWAN 1. ASNAH CHANIAGO, perempuan, umur 76 tahun, beralamat di Jalan Citandui Barat 01, Kel Belawan II, Kec. Medan Belawan, Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Desember 2014, telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor Kuasanya: Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., MH, dan Hasan Basri, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Brigjen Katamso Komplek Istana Prima 2 Nomor 6 D Kota Medan,

yang

bersama-sama

sebagai maupun

kuasanya secara

baik

secara

sendiri-sendiri

bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa, semula sebagai TERGUGAT- I, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-I; ------------------------------------

Halaman 1 dari 25 Halaman PUTUSAN Nomor 76/PDT/2015/PT MDN

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, yang beralamat di Jalan AH . Nasution No 17, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota

Medan, Sumatera Utara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 610 / SK. 12. 71 / X / 2013, tanggal 17 Oktober 2013, telah memberikan

kuasa

TAMPUBOLON, SYAHBANA NOVIYANTI, SILALAHI,

kepada:

1.

ASWIN

S.H.,M.Hum.,

2.

HARIS

PASARIBU,

S.H.,

3.

ROTUA

S.H., 4. SABIRIN, S.H., 5. ROBERT semuanya

Pegawai

pada

Badan

Pertanahan Nsional Kantor Pertanahan Kota Medan, alamat di Jalan

Jendral. Abdul Haris Nasution P.

Mansyur, Medan, semula

sebagai TERGUGAT-II,

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-II; --------Pengadilan Tinggi Tersebut: Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 76/PDT/2015/PT MDN tanggal 6 Maret 2015 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surart-surat

yang bersangkutan serta

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 522 / Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 8 September 2014; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2013, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 September 2013, dengan register Nomor 522 / Pdt G / 2013 / PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: A. DASAR DAN ALASAN GUGATAN 1. Bahwa benar PENGGUGAT adalah salah seorang ahli waris dari Alm. BOEJOENG III, dalam rangka mempertahankan hak Waris, salah seorang ahli waris (PENGGUGAT) berhak mengajukan gugatan di Pengadilan; 2. Bahwa semasa hidupnya orang tua PENGGUGAT Alm. BOEJOENG III berdasarkan Djawatan Pelabuhan Belawa Surat Perdjanjian Sewa Dibawah Tangan No. 366/T.G.W yang diperbuat di Belawan pada Tanggal 8 Djuli 1952 atas nama BOEJOENG III (orang tua PENGGUGAT), Surat


Perdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No. S.B/1918/1978 yang diperbuat di Belawan pada Tanggal 1 Februari 1978

dan Surat

Perdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No. S.B/2327/1982 yang diperbuat di Belawan pada Tanggal 3 April 1982 ada menguasai sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak di Jalan Citandui Barat Citandui Barat 01, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara

: berbatasan dengan Jalan Citandui Barat

Sebelah Timur

: berbatasan dengan Tanah Tambi

Sebelah Selatan

: berbatasan dengan Tanah Sdr. Anwar

Sebelah Barat

: berbatasan dengan Tanah PJKA Belawan

3. Bahwa semasa hidupnya, Alm BOEJOENG III (orang tua PENGGUGAT) tidak pernah melakukan transaksi/jual beli atas sebahagian tanah yang terletak di Jalan Citandui Barat 01, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara yang dimaksud; 4. Bahwa sekira awal tahun 2006 PENGGUGAT mengetahui ada terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 762 atas nama TERGUGAT-I yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II pada tanggal 30 Desember 2005 di atas tanah milik Alm BOEJOENG III (orang tua PENGGUGAT) yang terletak di Jalan Citandui Barat 01, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara seluas 103 M2; 5. Bahwa adapun Tanah Alm BOEJOENG III (orang tua PENGGUGAT) yang dikuasai TERGUGAT-I melalui Sertipikat Hak Milik Nomor: 762 yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II pada tanggal 30 Desember 2005 adalah seluas 103 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

6.

Sebelah Utara

: berbatasan dengan Jalan Citandui Barat

Sebelah Timur

: berbatasan dengan Tanah Sdr. Buyung III

Sebelah Selatan

: berbatasan dengan Tanah Sdr. Anwar

Sebelah Barat

: berbatasan dengan Tanah PJKA Belawan;

Bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT-I melalui TERGUGAT-II adalah dengan mendirikan bangunan rumah di atas tanah terperkara sampai sampai saat ini;


7. Bahwa perbuatan TERGUGAT-I yang mengambil dan menguasai tanah Alm BOEJOENG III (orang tua PENGGUGAT) dan sekaligus melakukan permohonan pensertifikatan sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 762 Tanggal 30 Desember 2005 atas nama TERGUGAT-I di atas tanah milik Alm BOEJOENG III (orang tua PENGGUGAT)

yang terletak di Jalan

Citandui Barat Citandui Barat 01, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan Kota

Medan

Propinsi

Sumatera

Utara

seluas

103

M2

adalah

diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; 8. Bahwa Perbuatan TERGUGAT-II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 762 Tanggal 30 Desember 2005 atas nama TERGUGAT-I di atas tanah milik Alm BOEJOENG III (orang tua PENGGUGAT) yang terletak di Jalan Citandui Barat Citandui Barat 01, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara seluas 103 M2 adalah perbuatan yang cacat hukum sehingga dapat diklasifikasikan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum”; 9. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT-II yang melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 762 Tanggal 30 Desember 2005 atas nama TERGUGAT-I diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka layak dan patut Sertifikat Hak Milik Nomor: 762 Tanggal 30 Desember 2005 atas nama TERGUGAT-I dinyatakan “Tidak Berkekuatan Hukum”; 10. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor: 762 Tanggal 30 Desember 2005 atas nama TERGUGAT-I “Tidak Berkekuatan Hukum”, maka layak dan patut Pengadilan Negeri Medan menghukum TERGUGAT-II untuk menarik dan mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 762 tanggal 30 Desember 2005 atas nama TERGUGAT-I; 11. Bahwa oleh karena terang dan nyata perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-IIdiklasifikasikan sehingga

perbuatan

sebagai

TERGUGAT-I

“Perbuatan dan

Melawan

perbuatan

Hukum”

TERGUGAT-

IImenimbulkan kerugian atas diri PENGGUGAT; 12. Bahwa kerugian atas diri PENGGUGAT haruslah dilakukan pembayaran ganti kerugian oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa

kerugian

kepada

orang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;


13. Bahwa perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah mengakibatkan kerugian pada diri PENGGUGAT baik secara Materil maupun Moril; 14. Bahwa kerugian Materil dan Moril yang diderita PENGGUGAT sebagai akibat “Perbuatan Melawan Hukum” yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II adalah sebagai berikut: a. Kerugian Materil 1. Bila dihargakan tanah objek perkara tersebut Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) per meter × 103 M2, maka PENGGUGAT rugi sebesar Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah); 2. Akibat perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah menyebabkan PENGGUGAT melakukan daya upaya untuk mempertahankan haknya, sehingga mengeluarkan

biaya

untuk

melakukan

gugatan

terhadap

TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dan biaya lain yang digunakan untuk itu, antara lain: Honorarium / Jasa Advokat, biaya perjalanan (transportasi) dan tindakan-tindakan lain yang perlu sehingga secara keseluruhan menghabiskan biaya sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah); b. Kerugian Moril Perbuatan

TERGUGAT-I

dan

TERGUGAT-II

mengakibatkan

PENGGUGAT tidak menerima hasil pemanfaatan objek perkara sebab dengan adanya pengalihan hak yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-IItanpa adanya persetujuan dari PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II mengakibatkan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun walaupun tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang namun patut dan penting bagi PENGGUGAT untuk meminta ganti kerugian sebagai suatu harga diri sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah); Maka keseluruhan total kerugian Materil dan Moril yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 336.000.000,- (tiga ratus ratus tiga puluh enam juta rupiah);


Bahwa

akibat

perbuatan

TERGUGAT-I

dan

TERGUGAT-II,

PENGGUGAT mengalami kerugian Materil maupun Moril maka layak dan patut TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar pengganti kerugian PENGGUGAT baik Materil maupun Moril Rp. 336.000.000,- ( tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah); 15. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan serta merta (uit vorbaar bij vorrad) walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi; 16. Bahwa adalah wajar jika TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara tanggung renteng di bebankan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi

putusan

terhitung

sejak

putusan

diucapkan

hingga

dilaksanakan; 17. Bahwa dikhawatirkan dan untuk mencegah TERGUGAT-I untuk menjual kembali, menyewakan atau memindah tangankan objek perkara kepada pihak lain, maka mohon diletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara; 18. Bahwa oleh karena TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan perbuatan yang dikualifisir sebagai “Perbuatan Melawan Hukum”, maka sangat beralasan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II masing-masing dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; B. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka wajar jika kiranya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yang berpekara agar dihadapkan ke depan persidangan untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti pada hari yang telah ditetapkan untuk itu dan berkenaan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT-I yang mengambil dan menguasai tanah Alm BOEJOENG III (orang tua PENGGUGAT) dan sekaligus melakukan permohonan pensertifikatan sehingga terbit serifikat hak


milik Nomor 762 atas nama TERGUGAT-I di atas tanah milik Alm BOEJOENG III (orang tua PENGGUGAT)

yang terletak di Jalan

Citandui Barat Citandui Barat 01, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara seluas 103 M2 adalah Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT-II pada Tanggal 30 Desember 2005 yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 762 atas nama TERGUGAT-I adalah Perbuatan Melawan Hukum; 4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 762 Tanggal 30 Desember 2005 atas nama TERGUGAT-I yang diterbitkan TERGUGAT-II“Tidak Berkekuatan Hukum”; 5. Menghukum TERGUGAT-II untuk menarik dan mencabut Sertipikat Hak Milik No. 762 Tanggal 30 Desember 2005 atas nama TERGUGAT-I; 6. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar uang penganti

kerugian,

baik

materil

maupun

moril

sebesar

Rp

336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah); 7. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar uang paksa (dwang soom) secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, apabila TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II lalai dalam melaksanakan putusan setelah putusan diucapkan hingga dilaksanakan; 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit vorbaar bij vorrad) walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi; 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas; 10. Menghukum TERGUGAT-I

dan TERGUGAT-II untuk membayar

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak pihak datang masing masing pihak diwakili oleh kuasa hukumnya;


Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban masing masing sebagai berikut: JAWABAN TERGUGAT-I; Dalam Eksepsi 1. Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili Perkara aquo; -

Bahwa TERGUGAT-I dengan ini menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tertanggal 13 September 2013 dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui di depan persidangan ini;

-

Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT pada angka 9 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 762 tanggal 30 Desember 2005 atas nama TERGUGAT-I dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap dan pada angkat 10 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan menghukum TERGUGAT-II untuk menarik dan mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 762 tanggal 30 Desember 2005 atas nama TERGUGAT-I, selanjutnya di dalam tuntutannya meminta Pengadilan Negeri Medan Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 762 tanggal 30 Desember 2005 atas nama TERGUGAT-I yang diterbitkan TERGUGATII tidak berkekuatan hukum tetap;

-

Bahwa

berdasarkan dalil dan

permintaan

amar putusan yang

dimintakan PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sah atau tidaknya Sertifikat Hak Milik Nomor: 762 tanggal 30 Desember 2005 atas nama TERGUGAT-I yang diterbitkan TERGUGAT-II bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Medan untuk memutuskannya melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara; -

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet on vanklijk veerklard);

2. Gugatan PENGGUGAT telah lampau waktu (Verjaring) -

PENGGUGAT dalam dalil gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan


Negeri Medan, dengan register perkara Nomor : 522/Pdt.G/2013/PNMdn pada tanggal 18 September 2013 dengan objek gugatan sebidang tanah milik TERGUGAT-I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 762 tanggal 30 Desember 2005 yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II adalah -

tidak tepat sama sekali karena Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Medan telah berjalan lebih kurang 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya;

-

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala

Kantor

Pertanahan

yang

bersangkutan

ataupun

tidak

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”; -

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT terhadap Sertifikat Hak Milik TERGUGAT-I telah lampau waktu (Verjaring), maka dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet on vanklijk veerklard);

3. Gugatan PENGGUGAT Kabur (Exceptio Obscuur Libell) - Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan pada tahun 1982 ada menguasai sebidang tanah seluas 300 M² yang terletak di Jalan Citandui Barat berdasarkan Djawatan Pelabuhan Belawan Surat Perdjanjian Sewa Dibawah Tangan No. 366/T.G.W yang diperbuat di Belawan tanggal 8 Djuli, Surat Perdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No. S.B/1918/1978 yang diperbuat di Belawan pada tangggal 1 Februari 1978 dan Surat Perdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No. S.B/2327/1982 yang diperbuat di Belawan pada tanggal 3 April 1982, namun PENGGUGAT dalam dalil-dalil positanya sama sekali tidak menjelaskan secara terang sejak kapan Tergugat


menguasai dan mengusahai sebidang tanah tersebut dan juga tidak menyebutkan secara jelas di pasal mana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 atau pun undang-undang pertanahan lain yang mengatur dan menegaskan Surat Perjanjian Sewa yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatannya itu merupakan alas hak yang sama dengan hak milik atau suatu bukti hak; - Bahwa PENGGUGAT dalam dalil-dalil posita gugatannya menyatakan TERGUGAT-I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa mengambil dan menguasai tanah Alm Boejoeng III (orang tua PENGGUGAT) dan sekaligus melakukan permohonan pensertifikatan sehingga terbit SHM atas nama TERGUGAT-I, namun PENGGUGAT tidak

dapat

melakukan

menguraikan perbuatan

kapan

melawan

dan hukum

bagaimana berupa

TERGUGAT-I

mengambil

dan

menguasai tanah milik Alm. Boejoeng III (orang tua PENGGUGAT); - Bahwa selanjutnya dalam dalil-dalil gugatanya, PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terang berapa ukuran panjang dan lebar dari tanah yang dimaksudkan PENGGUGAT dalam dalil-dalil posita Gugatannya; - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka sangat jelas dalildalil posita yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya dalam perkara aquo adalah kabur, oleh karena itu dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet on vanklijk veerklard); 4. Tentang Kualitas Diri PENGGUGAT Kabur (Disqualificatoir Exceptie) - Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan sebagai ahli waris dari Alm. Boejoeng III yang memiliki tanah berdasarkan Djawatan Pelabuhan Belawan Surat Perdjanjian Sewa Dibawah Tangan No. 366/T.G.W

yang diperbuat di Belawan tanggal 8 Djuli, Surat

Perdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No. S.B/1918/1978 yang diperbuat di Belawan pada tangggal 1 Februari 1978 dan Surat Perdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No. S.B/2327/1982 yang diperbuat di Belawan pada tanggal 3 April 1982, namun sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terang di pasal mana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 atau pun Halaman 10 dari 25 Halaman PUTUSAN Nomor 76/PDT/2015/PT MDN

undang-undang pertanahan lain yang mengatur dan menegaskan SuratSurat

Perjanjian

Sewa

yang

didalilkan

PENGGUGAT

dalam

Gugatannya itu merupakan alas hak yang sama dengan hak milik atau suatu bukti hak; - Bahwa selanjutnya bila dikaitkan dengan Surat Perdjanjian Sewa Dibawah Tangan No. 366/T.G.W yang diperbuat di Belawan tanggal 8 Djuli, Surat Perdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No. S.B/1918/1978 yang diperbuat di Belawan pada tangggal 1 Februari 1978 dan Surat Perdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No. S.B/2327/1982 yang diperbuat di Belawan pada tanggal 3 April 1982, yang didalilkan PENGGUGAT sebagai dasar untuk memiliki sebidang tanah, secara hukum jelas bukan merupakan sebagai bukti hak milik atas tanah karena sama sekali tidak ada diatur sebagai bukti hak milik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki kualitas hukum untuk mengajukan perkara ini di depan persidangan yang terhormat ini; - Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku telah jelas diatur bahwa suatu gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki hubungan hukum secara yuridis dan bukan oleh orang lain yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum atas objek gugatannya ; - Bahwa sebagai perbandingan, Jurisprudensi tetap MARI menganut pendapat yang sama sesuai dengan putusan Reg. No. 294.K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, dan pada pokok amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut : “Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”; - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas kiranya bahwa di dalam mengajukan gugatan a quo PENGGUGAT tidak berkualitas secara hukum menyatakan sebagi pemilik tanah terperkara atau bertindak sebagai pihak dalam perkara (process party persona stand in judicio), dan karenanya dengan ini dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan


menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya dinyatakan

gugatan

PENGGUGAT

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontvankelijk Verklaard); II. DALAM POKOK PERKARA - Bahwa TERGUGAT-I dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas TERGUGAT-I akui didepan persidangan perkara a quo ; - Bahwa seluruh dalil-dalil Jawaban TERGUGAT-I yang tersebut pada bagian eksepsi di atas, mohon agar juga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini karena satu sama lainnya saling terkait dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan, maka oleh karena itu tidak diulangi kembali penulisannya ; - Bahwa adapun asal usul TERGUGAT-I memiliki tanah a quo adalah sebagai berikut : Pada tahun 1951 orang tua TERGUGAT-I yang bernama Daramah (almarhumah) membeli sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan ganti rugi uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dari kemanakan Beliau (almh. Daramah) yang bernama Syamsiar dan Buyung II; - Bahwa sejak tanah dan rumah tersebut dibeli, TERGUGAT-I bersama Ibunya Almh. Daramah telah menempati dan menguasai tanah dan rumah tersebut; - Bahwa pada tahun 1955 TERGUGAT-I menikah dengan M. Zein Sikumbang (Almarhum) dan setelah menikah Terugat I dan M. Zein Sikumbang (Almarhum) menempati tanah dan rumah tersebut, dan di rumah tersebut telah lahir ke 7 (tujuh) anak TERGUGAT-I dan M. Zein Sikumbang (Almarhum), yang tertua lahir tanggal 10 Oktober 1956 dan yang paling kecil lahir tanggal 10 Juni 1969; - Bahwa sejak tahun 1977 hingga tahun 2013 TERGUGAT-I dan suaminya M. Zein Sikumbang (Almarhum) telah membayar pajak atas tanah tersebut; - Bahwa dalam dalil-dalil gugatanya, PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terang berapa ukuran panjang dan lebar


dari tanah yang dimaksudkan PENGGUGAT dalam dalil-dalil posita Gugatannya, sehingga dalili-dalil posita gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak di dasari oleh bukti-bukti hak yang jelas dan akurat; - Bahwa selanjutnya perlu dipertegas dalam Jawaban TERGUGAT-I ini, seluruh dalil-dalil posita PENGGUGAT dari halaman 1 (satu) sampai halaman 5 (lima), PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang terhitung kapan PENGGUGAT pernah memiliki tanah yang dikuasai, diusahai, dimanfaati dan dimiliki tanah yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT-I tersebut; - Bahwa selain daripada itu pada dalil-dalil posita gugatannya PENGGUGAT juga sama sekali tidak menyebutkan pada tahun berapa PENGGUGAT membayar pajak bumi bangunan pada negara atas tanah yang diakui oleh PENGGUGAT memiliki tanah berdasarkan Surat Perdjanjian Sewa Dibawah Tangan No. 366/T.G.W yang diperbuat di Belawan tanggal 8 Djuli, Surat Perdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No. S.B/1918/1978 yang diperbuat di Belawan pada tangggal 1 Februari 1978 dan Surat Perdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No. S.B/2327/1982 yang diperbuat di Belawan pada tanggal 3 April 1982; - Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam posita maupun petitum gugatannya bukanlah subjek hukum yang memiliki hak apapun terhadap tanah yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh Tergtugat I maupun anak-anaknya; - Bahwa seandainya benar pernah ada tersebut nama dari orang tua PENGGUGAT (Boejoeng III) dalam Surat Perdjanjian Sewa di bawah Tangan No. 366/T.G.W yang diperbuat di Belawan tanggal 8 Djuli, Surat Perdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No. S.B/1918/1978 yang diperbuat di Belawan pada tangggal 1 Februari 1978 dan Surat Perdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No. S.B/2327/1982 yang diperbuat di Belawan pada tanggal 3 April 1982 sama sekali tidak dapat dijadikan alas hak apalagi tanah a quo sama sekali tidak pernah diusahai, dikuasai, dimanfaaati maupun dimiliki oleh PENGGUGAT;


- Bahwa perlu kami tegaskan, tanah a quo yang diperoleh TERGUGAT-I dari orang tuanya (Almh. ) bukanlah dibeli dari orang yang bernama Boejoeng III (orang tua PENGGUGAT), dan TERGUGAT-I maupun orang tuanya (Almh. ) tidak pernah mengenal dan berurusan dengan orang yang bernama Boejoeng III apalagi membeli tanah dari orang yang bernama Boejoeng III; - Bahwa selanjutnya diperkuat lagi dengan Surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 1987 yang dibuat oleh Rajo Basa dan Achmad Syaffi’i yang menerangkan bahwa benar tanah terperkara a quo diusahai / ditempati oleh TERGUGAT-I semenjak tahun 1951 yang diperoleh secara ganti rugi / garapan atas tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain; - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam posita maupun petitum Gugatannya , terbukti sama sekali tidak di dasari oleh fakta-fakta hukum sebenarnya, maka dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Pengugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard); Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka secara hukum terbantahlah seluruh dalil-dalil gugatan

PENGGUGAT yang diajukan pada tanggal 18

September 2013 tersebut dan karenanya dimohonkan kepada Yth, Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut: TENTANG EKSEPSI 1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT-I untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima; TENTANG POKOK PERKARA: -

Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan

Gugatan

PENGGUGAT

Tidak

Dapat

Diterima

(Niet

Onvanklijke Verklaard);


JAWABAN TERGUGAT-II I DALAM EKSEPSI Tentang Kompetensi Absolut -

bahwa dalil petitum gugatan PENGGUGAT yang antara lain memohon kepada Majelis Hakim a quo agar menyatakan Sertifikat Hak Milik No.762/Belawan II tidak mempunyai kekuatan hukum adalah suatu dalil yang membuktikan bahwa kewenangan mengadili perkara a quo berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara

adalah suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseoarng atau badan hukum atau badan hukum perdata (vide pasal 1 ayat 3 Undang Undang No.5 tahun 1986 jo Undang Undang No.9 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk

mengadili perkara ini karena bertentangan dengan ketentuan pasal 47, pasal 53 ayat (1) pasal 77 Undang Undang No.5 tahun 1986 jo Undang Undang No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; II. DALAM POKOK PERKARA 1. bahwa TERGUGAT-II dengan tegas membantah

dalil dalil gugatan

PENGGUGAT terkecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ; 2. bahwa apa apa yang dikemukakan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi; 3. bahwa Sertifikat Hak Milik No.762/Belawan II terdaftar atas nama Asnah Chaniago diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No.2855-520.1-22.01-2005 tanggal 21 Desember 2005,No.urut 16;


4. bahwa tanah tersebut semula statusnya adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang berdasarkan Surat Ukur No.032/Belawan II/20054 tanggal 29 Desember 2005; 5. bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT-II dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.762/Belawan II terdaftar atas nama Asnah Chaniago telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan

yang

berlaku yaitu pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok agraria jo pasal 14, pasal 23 ayat a Point 1 pasal 24 ayat 1, pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , karena telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan tidak ditemukan ada kaitannya dengan PENGGUGAT sehingga tidak ada alasan PENGGUGAT untuk menyatakan Sertifikat aquo tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah ; Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, TERGUGAT-II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: -

Menerima eksepsi dari TERGUGAT-II seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; 2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang bahwa atas gugatan PENGGUGAT tersebut Pengadilan

Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 522/Pdt.G/2013/PN Mdn pada tanggal 8 September 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI -

Menolak seluruh Eksepsi dari TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II

DALAM POKOK PERKARA -

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya


-

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang hingga kini teranggarkan sebesar Rp 2.171.000,- (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah); Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 121/2014 tanggal

22 September 2014 yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, S.H., MH Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa PENGGUGAT telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 8 September 2014, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada TERBANDING-I sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 Desember 2014 dan

kepada

TERBANDING-II

sebagaimana

tersebut

dalam

Relaas

Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 27 November 2014; Menimbang bahwa PEMBANDING telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 7 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 November 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada: TERBANDING-I pada tanggal 12 Desember 2014, dan kepada TERBANDINGII pada tanggal 10 Desember 2014; Menimbang bahwa TERBANDING-I telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 22 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Desember 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada: PEMBANDING, dan kepada TERBANDING-II masing-masing pada tanggal 19 Januari 2015; Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada PEMBANDING maupun kepada TERBANDING-I, dan kepada TERBANDING-II untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya

pemberitahuan ini,

sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 522/Pdt.G/2013/PN Mdn, masing-masing tanggal: 18 Desember 2014, tanggal 30 Desember 2014, dan tanggal 1 Desember 2014;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa permohonan banding dari PEMBANDING telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 8 September 2014; Menimbang bahwa PEMBANDING menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 8 September 2014 tersebut, dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 7 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 November 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.

Hakim Keliru Dalam Pertimbangan Hukumnya -

Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan atau mengabaikan bukti: P-4, P-5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 yang nyata membuktikan bahwa tanah terperkara adalah merupakan tanah milik pihak Djawatan Pelabuhan Belawan yang telah memberikan hak pakai kepada Boejoeng III untuk digunakan, dan kemudian Boejoeng III membangun sebuah rumah di atas tanah tersebut, dan juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut tiap tahunnya; Saksi Salamuddin dan saksi Adnin mengetahui bahwa tanah terperkara adalah tanah milik almarhum Boejoeng III, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkannya;

-

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa Hak Pakai Boejoeng III telah lewat waktunya yaitu tanggal 31 Desember 1984; “Bahwa dengan berakhirnya masa /waktu perjanjian sewa tanah / masa /waktu perjanjian Hak Pakai tanah pada tanggal 31 Desember 1984, maka konsekwensi yuridisnya Boejoeng III (termasuk ahli warisnya / PENGGUGAT), sudah tidak ada hubungan hukum / alas hak atas tanah yang disewa / dipakainya tersebut”, maka jelaslah Majelis Hakim


Pengadilan Tingkat Pertama mengabaikan bukti: P-4, P-5, P.6, P.7, P.8, dan P.9; -

Pihak Boejoeng III (ahli warisnya) sudah menguasai lahan tersebut selama hampir 30 tahun, sedangkan TERGUGAT-I hanya menguasi beberapa tahun saja;

II.

Hakim Keliru Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian -

Majelis

Hakim

Pengadilan

mempertimbangkan

kekuatan

Tingkat

Pertama

pembuktian

yang

tidak

pernah

diajukan

oleh

TERGUGAT-I, akan tetapi hanya memeriksa dan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT saja; III. Putusan Hakim Kontradiktif - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menerima eksepsi dari Tergugat, namun dalam amar putusannya Menolak Eksepsi TERGUGAT-I untuk seluruhnya; - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan dalil-dalil yang diminta oleh TERGUGAT-I tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT-I; Berdasarkan alasan tersebut memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut: 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 8 September 2014; 3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan

permohonan

PEMBANDING

/

PENGGUGAT

untuk

seluruhnya; 2) Menyatakan perbuatan TERBANDING I / TERGUGAT-I yang mengambil dan menguasai tanah Alm. Boejoeng III (orang tua PENGGUGAT) dan sekaligus melakukan permohonan pensertipikatan sehingga terbit sertipikat hak melik nomor 762 atas nama TERBANDING I / TERGUGAT-I di atas tanah milik Alm. Boejoeng III (orang tua PENGGUGAT) yang terletak di


Jalan itandui Barat 01, Kel. Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

seluas103 Meter² adalah

perbuatan

melawan hukum; 3) Menyatakan perbuatan TERBANDING II / TERGUGAT-II yang telah menerbitkan sertipikat hak melik nomor 762 atas nama TERBANDING I / TERGUGAT-I adalah perbuatan melawan hukum; 4) Menyatakan perbuatan TERBANDING II / TERGUGAT-II yang telah menerbitkan sertipikat hak melik nomor 762 atas nama TERBANDING I / TERGUGAT-I tidak berkekuatan hukum; 5) Menghukum TERBANDING II / TERGUGAT-II untuk menarik dan mencabut sertipikat hak melik nomor 762 atas nama TERBANDING I / TERGUGAT-I; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang bahwa TERBANDING-I telah mengajukan kotra memori banding yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal

22 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa keberatan PENGGUGAT terhadap pertimbangan majelis hakim pada paragraf 1, halaman 27dan pada paragraf 1,paragraf 2, halaman 29 dalam putusan Nomor 522/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 8 September 2014 sangat keliru dan tidak tepat; 2.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengabaikan bukti: P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9, adalah pertimbangan yang sangat tepat karena pertimbangan tersebut mengacu pada bukti formil, di mana bukti yang dimasukkan oleh PENGGUGAT / PEMBANDING bukan merupakan bukti kepemilikan; sedangkan keterangan saksi Salamuddin dan saksi Adnin tidak relevan dengan perkara karena kedua saksi tersebut tidak mengetahui persis siapa pemilik tanah terperkara semula;

3. Bahwa yang berhak atas kepemilikan tanah terperkara adalah TERGUGATI berdasarkan bukti surat yang autentik, dan keterangan saksi-saksi dari TERGUGAT-I mengetahui secara gamblang asal-usul kepemilikan tanah yang

akhirnya

TERGUGAT-II

menerbitkan

Sertipikat

Hak

Milik

TERGUGAT-I;


4. Bahwa TERGUGAT-I memperoleh tanah tersebut melalui proses jual-beli dari almarhum Buyung II sejak tahun 1958; Berdasarkan

alasan

tersebut

TERGUGAT-I

/

TERBANDING

I

memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Menolak

keberatan

PEMBANDING

seluruhnya;

atau

setidak-tidaknya

menyatakan tidak menerrima banding PENGGUGAT; Menimbang bahwa menanggapi permohonan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini; A. DALAM EKSEPSI Menimbang bahwa

pertimbangan hukum

yang dibuat oleh Hakim

tingkat pertama DALAM EKSEPSI yang pada pokoknya menolak eksepsi: TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk seluruhnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini; Menimbang bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, yang pada pokoknya Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sah atau tidaknya Sertifikat Hak Milik Nomor: 762 tanggal 30 Desember 2005 atas nama TERGUGAT-I yang diterbitkan TERGUGAT-II bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Medan untuk memutuskannya melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara; Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan

eksepsi

tentang

kompetensi

absolut

(kewenangan

mengadili) tersebut pada putusan sela tanggal 2 April 2014 dan memutuskan menolak eksepsi TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II; Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Banding

berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut telah tepat dan benar; Menimbang bahwa selain dari pada eksepsi kompetensi absolut, TERGUGAT-I juga mengajukan eksepsi pada point: 2, 3, dan 4 sebagai berikut:


1. Gugatan PENGGUGAT telah lampau waktu (verjaring); 2. Gugatan PENGGUGAT Kabur (Exceptio Obscuur Libell): 3. Tentang Kualitas Diri PENGGUGAT Kabur (Disqualificatoir Exceptie); Menimbang bahwa eksepsi TERGUGAT-I pada point: 2, 3, dan 4 tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara, sehingga harus diperiksa dan dipertimbangkan pada acara pembuktian. Oleh karena itu eksepsi pada point 2 dan point 3 tersebut juga harus ditolak; Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama DALAM EKSEPSI tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; B. DALAM POKOK PERKARA Menimbang bahwa pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang amar Dalam Pokok Perkara pada putusan

Nomor

522/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 8 September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini; Menimbang putusan

bahwa amar putusan Dalam

Pokok Perkara

pada

Nomor 522/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 8 September 2014, adalah

pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang hingga kini teranggarkan sebesar Rp 2.171.000,- (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah); Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini pada pokoknya bahwa PENGGUGAT mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 103 meter² yang berasal dari warisan BOEJOENG III (orang tua PENGGUGAT) yang dikuasai TERGUGAT-I melalui Sertipikat Hak Milik Nomor 762 yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II pada tanggal 30 Desember 2005 yang terletak di


Jalan Citandui Barat 01, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara

: berbatasan dengan Jalan Citandui Barat;

Sebelah Timur

: berbatasan dengan Tanah Sdr. Buyung III;

Sebelah Selatan

: berbatasan dengan Tanah Sdr. Anwar;

Sebelah Barat

: berbatasan dengan Tanah PJKA Belawan;

Menimbang

bahwa

TERGUGAT-I

dan

TERGUGAT-II

dalam

jawabannya pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui didepan persidangan; Menimbang

bahwa

karena

TERGUGAT-I

dan

TERGUGAT-II

menyangkal dalil PENGGUGAT tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG dan/atau Pasal 1865 KUHPerdata, maka PENGGUGAT wajib terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya tersebut; Menimbang,

bahwa

untuk

membuktikan

dalil

gugatannya,

PENGGUGAT telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-12, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Salamuddin, dan Adnin; Menimbang bahwa TERGUGAT-I untuk membuktikan kebenaran dalil sanggahannya, telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda TI-1 s/d TI-9, dan 5 (lima) orang saksi, yaitu: Herman Kasim, Abdul Muis, Manugren, Chaidir, Dan Damsar Rasyad; Menimbang bahwa TERGUGAT-II untuk membuktikan kebenaran dalil sanggahannya, telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No 762 atas nama ASNAH CHANIAGO, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , kemudian diberi tanda : T.2- 1; Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama memori banding yang diajukan oleh PEMBANDING maupun kontra memori banding yang

diajukan

oleh

TERBANDING-I,

pula

membaca

pertimbangan

Pengadilan Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 8


September 2014 tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara baik berupa bukti surat maupun bukti berupa keterangan saksi, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut; dan Majelis Hakim

Pengadilan Tingkat

Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar bahwa PENGGUGAT “tidak berhasil” membuktikan

dalil

gugatannya,

dan

sebaliknya

TERGUGAT-I

dan

TERGUGAT-II telah dapat membuktikan dalil sanggahannya terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut; oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor 522/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 8

September 2014 “DALAM POKOK PERKARA” tersebut dapat dipertahankan, dan dikuatkan; Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

bahwa

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

522/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 8 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan seluruhnya; Menimbang bahwa karena PEMBANDING dipihak yang kalah, maka harus dihukum

untuk

membayar ongkos perkara dalam

kedua tingkat

Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini; Mengingat Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman,

Undang-Undang

No.49

Tahun

2009

tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya khususnya Rbg;


MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING; ----------------------------2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor 522/Pdt.G/2013/PN

Mdn tanggal 8 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut; -----------3. Menghukum PEMBANDING membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). ---------------------------------------------------------Demikian diputuskan

dalam

rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 oleh kami: RUSTAM IDRIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H.. MH dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2015 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh

kedua

Hakim

Anggota

SIMARMATA, S.H. sebagai

tersebut,

dibantu

oleh

MANGARATUA

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para

pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

- TTD -

- TTD -

1. BENAR KARO KARO, SH., MH.

RUSTAM IDRIS, S.H.

- TTD 2. HERU PRAMONO, SH., M.Hum. PANITERA PENGGANTI - TTD MANGARATUA SIMARMATA, S.H. Perincian biaya perkara: Meterai ---------------- : Rp 6.000,Redaks ---------------- : Rp 5.000,Pemberkasan --------: Rp 139.000.Jumlah---------------- : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).


PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents