PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 29/PID.SUS.ANAK/2015/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak: Nama lengkap

: Anak

Tempat lahir

: Danau Sijabut

Umur/tanggal lahir

: 16 Tahun/ 3 Januari 1999

Jenis kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Dusun V Desa Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Ikut Orang Tua

Anak ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2015; Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara atau Rumah Tahanan Negara oleh: 1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015; 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015; 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015; 4. Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015; 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015; 6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015; 7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN Hal. 1 dari 15 Hal.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca : Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Oktober 2015 No.29/Pid.Sus.Anak/2015/PT-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti; Membaca, berkas perkara No.26/Pid.Sus.Anak/2015/PN-KIS tanggal 10 September 2015 dan surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kisaran No. Reg. Perk:PDM-88/KISAR/Epp.2/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015, yang dengan dakwaan sebagai berikut : Pertama: Bahwa ia Anaka pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekira pukul 24.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2015, bertempat di Dusun V Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran "dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib, dari tempat hiburan keyboard, Anak yang saat itu ditinggal sendiri menghubungi Dwianto Syahputra dan menanyakan keberadaan Dwianto Syahputra, Swandi Maulana dan Tigor Parulian Marpaung dan setelah Dwianto Syahputra mengatakan posisinya berada di kebun Panjang tepatnya di Kebun PTPN IV Desa Sijabut Teratai Kec.Air Batu lantas Anak menuju ke tempat tersebut, sesampai dilokasi Anak kemudian bertemu dengan Dwianto Syahputra, Tigor Parulian Marpaung dan Melin Priastiani Rangkuti. Tidak berapa lama setelah Anak berada ditempat tersebut, Anak melihat Swandi Maulana keluar dari areal Perkebunan sawit bersama saksi I, selanjutnya Swandi Mulana dan I ikut bergabung dengan Anak, Dwianto Syahputra, Tigor Parulian Marpaung dan Melin Priastini Rangkuti dimana kemudian Anak sempat berkenalan dengan saksi I, setelah masing-masing saling kenal dan bercerita, lalu Dwianto Syahputra membisikan kepada Anak dengan mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan hubungan badan dengan saksi Idan menyuruh Anak untuk mencobanya yang kemudian Anak langsung mendekati saksi I yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor dan mengajaknya dengan mengatakan "ayoklah, bentar aja" sambil Anak bersiap membonceng dan membawa saksi I


ke dalam Kebun sawit, namun saksi I menolaknya dan langsung turun dari sepeda motor, selanjutnya Swandi Maulana dan Tigor Parulian Marpaung membawa saksi I kedalam Areal perkebunan sawit dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian Anak mengikuti mereka dengan berjalan kaki. Setelah didalam sawit, Anak langsung mendekati saksi I dan mengajak saksi I untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "bentarlah, ayoklah", sambil Anak agak sedikit memaksa menarik tangan saksi I kedalam sawit dan saat itu Yelmi Miladani Sihombing hanya terdiam dan mengikuti Anak, kemudian Anak membuka baju Anak dan membuatnya diatas tanah lalu menidurkan saksi Yelmi Miladani Sihombing diatas tanah dengan beralaskan baju Anak, selanjutnya Anak membuka celana panjang dan pakaian dalam yang dipakai saksi I sampai batas paha atau lutut setelah itu Anak membuka celana yang dipakainya hingga batas lutut dan kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam lobang kemaluan (vagina) saksi I sambil menggoyang- goyangkannya selama kurang lebih 5 menit sampai Anak mencapai klimaks (kenikmatan), Anak mengeluarkan alat kelaminnya serta membuang cairan sperma berwarna putih yang keluar diatas tanah, setelah melakukan persetubuhan tersebut, Anak dan saksi I kembali menjumpai Dwianto Syahputra, Swandi Maulana, Tigor Parulian dan Melin Priastini Rangkuti; - Bahwa saksi I pada saat disetubuhi Anak adalah anak yang berumur 14 tahun sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.1209134109000002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kab.Asahan tanggal 13 Agustus 2015, yang mana akibat dari perbuatan Anak tersebut, saksi I mengalami selaput dara (hymen) tidak utuh, pucat, robekan, semua sampai kedasar seluruh lingkaran selaput dara dan liang senggama dapat dilalui oleh dua jari pemeriksa, sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum pada RSUD H.Abdul Manan Simatupang Kisaran Nomor : 357 /241 yang dibuat oleh dr Tunggul Simanjuntak Sp, OG tanggal 04 Agustus 2015; Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo.Pasal 76D UU Rl No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang UU Rl No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo.UU RI.No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; Atau; Kedua; Bahwa ia Anak Prasinto Alias Anto pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekira pukul 24.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan


Agustus Tahun 2015, bertempat di Dusun V Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib, dari tempat hiburan keyboard Anak yang saat itu ditinggal sendiri menghubungi Dwianto Syahputra dan menanyakan keberadaan Dwianto Syahputra, Swandi Maulana dan Tigor Parulian Marpaung dan setelah Dwianto Syahputra mengatakan posisinya berada di kebun Panjang tepatnya di Kebun PTPN IV Desa Sijabut Teratai Kec.Air Batu lantas Anak menuju ke tempat tersebut, sesampai dilokasi Anak kemudian bertemu dengan Dwianto Syahputra, Tigor Parulian Marpaung dan Melin Priastiani Rangkuti. Tidak berapa lama setelah Anak berada ditempat tersebut, Anak melihat Swandi Maulana keluar dari areal Perkebunan sawit bersama saksi I, selanjutnya Swandi Mulana dan I ikut bergabung dengan Anak, Dwianto Syahputra, Tigor Parulian Marpaung dan Melin Priastini Rangkuti dimana kemudian Anak sempat berkenalan dengan saksi I, setelah masing-masing saling kenal dan bercerita, lalu Dwianto Syahputra membisikan kepada Anak dengan mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan hubungan badan dengan saksi Yelmi Miladani dan menyuruh Anak untuk mencobanya yang kemudian Anak langsung mendekati saksi I yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor dan merayunya dengan mengatakan "ayoklah, bentar aja" sambil Anak bersiap membonceng dan membawa saksi I ke dalam Kebun sawit, namun saksi I tidak bersedia dan langsung turun dari sepeda motor, selanjutnya Swandi Maulana dan Tigor Parulian Marpaung membawa saksi Yelmi Sihombing kedalam Areal perkebunan sawit dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian Anak Anak mengikuti mereka dengan berjalan kaki. Setelah berada didalam areal kebun sawit, Anak langsung mendekati saksi I dan membujuk saksi I untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "bentarlah, ayoklah", sambil Anak menarik tangan saksi I kedalam sawit dan saat itu I hanya terdiam dan mengikuti Anak, kemudian Anak membuka baju Anak dan membuatnya diatas tanah lalu menidurkan saksi I dengan diatas tanah dengan beralaskan baju Anak, selanjutnya Anak membuka celana panjang dan pakaian dalam yang dipakai saksi I sampai batas paha atau lutut setelah itu Anak membuka celana yang dipakainya hingga batas lutut dan kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam


lobang kemaluan (vagina) saksi I sambil menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit sampai Anak mencapai klimaks (kenikmatan), Anak mengeluarkan alat kelaminnya serta membuang cairan sperma berwarna putih yang keluar diatas tanah; - Bahwa saksi Yelmi Miladani Sihombing pada saat disetubuhi oleh Anak adalah anak

yang

berumur

14

tahun

sesuai

Kutipan

Akte

Kelahiran

No.

1209134109000002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kab.Asahan tanggal 13 Agustus 2015, yang mana akibat dari perbuatan Anak tersebut, saksi Yelmi Miladani Sihombing mengalami selaput dara (hymen) tidak utuh, pucat, robekan, semua sampai kedasar seluruh lingkaran selaput dara dan liang senggama dapat dilalui oleh dua jari pemeriksa, sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum pada RSUD H.Abdul Manan Simatupang Kisaran Nomor : 357 /241 yang dibuat oleh dr Tunggul Simanjuntak Sp, OG tanggal 04 Agustus 2015; Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU Rl No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang UU Rl No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo.UU RI.No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor:Reg. Perkara:PDM88/KISAR/Ep.2/08/2015 pada hari Senin tanggal 07 September 2015, yang menuntut Anak sebagai berikut : 1. Menyatakan Anak Prasinto Alias Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan kepada diri Anak dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undangundang RI No.23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak jo.UU RI.No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Prasinto Alias Anto dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan; 3. Menetapkan barang bukti: - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru black; - 1 (satu) potong baju wanita lengan pendek warna coklat; - 1 (satu) potong celana dalam warna putih. Dipergunakan dalam perkara an. Dwiyanto Saputra;


4. Menetapkan agar Anak Prasinto Alias Anto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:26/Pid.Sus.Anak /2015/PN-KIS tanggal 10 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Anak Prasinto Alias Anto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru black; - 1 (satu) potong baju wanita lengan pendek warna coklat; - 1 (satu) potong celana dalam warna putih; dikembalikan kepada Saksi I; 6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah); Membaca Surat-surat I.

Akta Permintaan Banding Nomor :2/Akta.Pid/2015/PN.Kis yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRING, SH.MH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut,

II.

Memori Banding tanggal

September 2015 yang diajukan oleh Jaksa

Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal, 23 September 2015, III.

Kontra Memori Banding tanggal 25 September 2015 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal, 25 September 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 23 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut; A. KEBERATAN MENGENAI JENIS HUKUMAN 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa kedailan yang hidup dalam masyarakat; 3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 254/Pid.B/2014/PN.Kis tanggal 01 Oktober 2014 yang menjatuhkan pidana terhadap Anak yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan

dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan

agar setimpal dengan berat dan Sifat kejahatan. 4. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 25/Pid.SusAnak/2015/PN-Kis tanggal 10 September 2015 tidak sesuai dengan asas proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan

kejahatan

yang

dilakukan

pada

intinya

proporsionalitas

mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu; 5. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 25/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Kis tanggal 10 September 2015 yang menjatuhkan pidana terhadap Anak yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan

dengan Surat Edaran MA No: 1/2000 tetang

pemidanaan agar setimpal dengan berat dan Sifat kejahatan. 6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran terhadap Anak PRASINTO Als. ANTO terlalu ringan dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan perkara yang sama yaitu Anak RHIAN PRATAMA LUBIS melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan


atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan perbutan kurang lebih sebagai berikut “ Anak RHIAN PRATAMA LUBIS (14 tahun) mengajak korban ELLA FRIANTI untuk bersetubuh, namun korban ELLA FRIANTI menolak dengan mengatakan “jangan”, lalu Anak RHIAN PRATAMA LUBIS melakukan persetubuhan yang dimulai dengan mencium bibir korban ELLA FRIANTI dan menidurkan korban ELLA FRIANTI di tempat tidur, lalu Anak RHIAN PRATAM LUBIS membuka celana panjang dan celana dalam korban ELLA FRIANTI sampai akhirnya Anak RHIAN PRATAMA LUBIS memasukkan batang kemaluaannya ke dalam lobang kemaluan korban ELLA FRIANTI dan mengeluarkan spema, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 357/117 tanggal 14 April 2015 dengan kesimpulan: Selaput dara tidak utuh, pucat, semua lingkaran selaput dara robek sampai ke dasar dan liang senggama dapat dilalui oleh dua jari pemeriksa akibat liang senggama tersebut pernah dilalui oleh gesekan benda tumpul.”, divonis pidana penjara selama 2 (dua).

B. KEBERATAN HASIL PEMBUKTIAN 1. Bahwa

Putusan

Pengadilan

Negeri

Kisaran

Nomor

:

25/Pid.Sus-

Anak/2015/PN-Kis tanggal 10 September 2015 didasarkan atas penilaian subjektif

hakim

atau

keadaan

disekitar

pemeriksaan

Anak

yang

menerangkan bahwasanya anak masih tergolong anak yang berusia relative muda yang secara kejiwaan tingkah lakunya masih mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan akan tetapi seharusnya hakim juga melakukan pertimbangan yang

didasarkan pada keadaan objektif seperti keadaan

yang diperoleh dari sekitar kehidupan Anak atau sebab yang mendorong Anak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam hal memberatkan Anak dalam putusan dan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Bahwa sebagaimana dari keterangan saksi Dwiyanto Syahputra, saksi Suwandi Maulana, saksi Tigor anak

yang

terungkap

Parulian Marpaung serta keterangan

dipersidangan

menerangkan

bahwasanya

Dwiyanto Saputra bersama-sama dengan saksi Suwandi Maulana, saksi Tigor Parulian Marpaung mengajak saksi korban (I) bertemu pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 dikebun sawit Dsn V Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu Kabupaten Asahan dan niat awal tersebut untuk menyetubuhi saksi korban sudah ada sebelum saksi Dwiyanto Saputra


bertemu dengan saksi korban. Kemudian saat saksi Dwiyanto Saputra telah menyetubuhi saksi korban lalu menceritakan hal tersebut kepada saksi Tigor Parulian dengan mengatakan “udah kupakai dia, nembaknembak sampai perut” sambil menunjukkan ketiga jarinya dan mengatakan “segini masuk” dan saat anak datang bergabung, saksi Dwiyanto mengatakan kepada anak “sudah kukawini dia, kalau kau mau…ya udah main kan aja” yang kemudian timbul niat Prasinto Als. Anto untuk menyetubuhi saksi korban Yelmi Mildani” yang kemudian anak mengajak saksi korban Iuntuk bersetubuh dan perbuatan anak tersebut bukanlah merupakan perbuatan seorang anak; b. Bahwa sudah sepatutnya menjadi pertimbangan bahwasanya saksi korban Imasih tergolong anak (berumur 14 tahun dan 11 bulan) yang dari secara fisik dapat dilihat masih muda dan polos yang seharusnya juga mendapat perlindungan yang khusus pula dimana pada saat kejadian tersebut disetubuhi secara bergantian oleh saksi Dwiyanto Syahputra, saksi Suwandi Maulana, dan anak dan diantara ketiga orang tersebut saksi korban tidak memiliki hubungan khusus (pacaran) dan keadaan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Dwiyanto Syahputra, saksi Suwandi Maulana, dan anak; c. Bahwa dari keterangan anak dan kedua orangtuanya menerangkan anak sering pulang malam hingga pukul 11.00 wib s/d pukul 12.00 wib serta menonton film porno yang luput dari pantauan kedua orangtuanya dan sudah pernah beberapa kali pacaran dengan perlakukan telah sering bercumbu/ciuman yang merupakan perbuatan bukan seorang anak. d. Bahwa saksi Dwiyanto Syahputra, saksi Suwandi Maulana, dan anak telah mengenal saksi korban sebagai adik kelasnya sewaktu dibangku SD dan juga telah mengenal abang dari saksi korban yang merupakan teman sepermainan dari saksi Dwiyanto Syahputra, saksi Suwandi Maulana, dan anak namun anak tidak menghargai hal tersebut dan mengesampingkan norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut; e. Bahwa anak sudah tidak bersekolah lagi dan telah bekerja sehingga cara berfikir dan tingkah lakunya telah sama dengan orang yang telah dewasa; f. Bahwa hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari orang tua saksi korban (saksi Asrul Syamsura Sihombing) yang merasa sedih, terluka dan tidak bisa menerima perlakukan dari anak yang memperlakukan


saksi korban sedemikian rupa sehingga saksi Asrul Syamsura Sihombing merasa malu dimasyarakat, marah karena perlakuan dari anak dan harapan untuk saksi korban telah sia-sia sehingga saksi Asrul Syamsura Sihombing memindahkan anaknya dari sekolah dan kampung tersebut dengan harapan anaknya bisa bersekolah lagi dan melupakan pengalaman pahit tersebut. Dengan Majelis

demikian Hakim

pertimbangan-pertimbangan

dalam

menjatuhkan

pidana

yang

dipergunakan

kepada

anak

tidak

mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan anak. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini : a. Menerima permohonan banding JPU; b. Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Kisaran

Nomor

:

26/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Kis tanggal 10 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut; c. Menyatakan bahwa Anak

PRASINTO Als. ANTO bersalah

melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 03 September 2015 sebagai berikut : 1. Menyatakan Anak PRASINTO Als. ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan kepada diri anak dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak jo.UU RI.No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti :




1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru black;



1 (satu) potong baju wanita lengan pendek warna coklat;



1 (satu) potong celana dalam warna putih.

Dipergunakan dalam perkara Dwiyanto Saputra 4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 September 2015, maka dengan itu Penasehat Hukum Anak mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut; 1. Bahwa dilihat dari putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Kis, tanggal 10 September 2015, yang menghukum Anak/Termohon Banding, yang telah dianggap memenuhi unsur-unsur hukum acara pidana dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi diri Anak; 2. Bahwa Terbanding/Anak banding benar telah melakukan persetubuhan dengan alasan Saksi Korban yang bersedia dan mau bahkan mengarahkan Anak/Terbanding untuk melakukan persetubuhan. Hal ini terbukti dengan

pengakuan Saksi Korban didepan persidangan yang membenarkan persetubuhan tersebut sudah berulang kali dilakukan oleh saksi korban dengan orang lain selain Anak/Terbanding, dan tanpa terbebani saksi korban mengakui menikmati persetubuhan yang dimaksud dalam perkara a quo ; 3. Bahwa sudah tepat dan benar Judex Factie memutus dalam pertimbangan hukumnya terhadap Terbanding/Anak dengan dasar dan berpijak dari alasan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Anak/Terbanding melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 4. Bahwa sebenarnya dalam pembuktian Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian tentang penerapan dalam perkara a quo yang dituntutkan sdra. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Anak/ Terbanding adalah tidak tepat, karena terjadinya peristiwa pidana tersebut


dilakukan berdasarkan suka sama suka dimana saksi korban dan Anak/Terbanding masih status anak-anak yang dikategorikan kepada anak nakal; 5. Bahwa yang mendasar dalam putusan Judex Factie Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam memeriksa dan mengadili perkara Terbanding/Anak tersebut adalah telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Anak/Terbanding dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, yang jika diperhatikan putusan terhadap diri Anak/Terbanding tersebut sudah tepat, karena bentuk hukuman kepada Anak/Terbanding tersebut bukanlah suatu unsur balas dendam dan sakit hati semata-mata, namun lebih kepada penerapan pasal dari unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, dan terlebih lagi telah memberikan efek jera kepada diri Anak/Terbanding yang telah dirasakan oleh Anak/Terbanding sendiri selama berada dalam tahanan/penjara dan menghadiri persidangan yang sangat menguras energi dan pikiran serta menahan rasa malu dihadapan khalayak ramai yang dijadikan sebagai pesakitan dalam ruang persidangan yang kesemuanya itu adalah merupakan suatu pukulan yang sangat berat yang Anak/Terbanding rasakan; 6. Bahwa Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan Keadilan Restoratif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan berdasarkan Asas Perlindungan

dan

Asas

Keadilan

wajib

diupayakan

Diversi

yang

sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga Anak/Terbanding benar-benar terlindungi hak-haknya sebagai anak; 7. Bahwa tidak terpenuhinya ketentuan yang dimaksud dalam Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yaitu terhadap Ekonomi, Korupsi, NARKOBA, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, Lingkungan Hidup sedangkan dalam perkara a quo merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan atas dasar mau sama mau dan/atau suka sama suka, terlebih lagi persetubuhan itu didasari atas inisiatif dan diajari oleh saksi korban; 8. Bahwa dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 79 ayat (3) dinyatakan “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak”, dengan demikian Tuntutan Pemohon Banding ( Ic. Kejaksaan Negeri Kisaran ) adalah sangat berlebihan dan kurang mencerminkan kepedulian terhadap perlindungan anak;


9. Bahwa kewenangan mutlak Judex Factie untuk mempertimbangkan dalam mengambil suatu putusan terhadap diri Anak/Terbanding, jadi bukan semata-mata

mempertimbangkan

yang

memberatkan

dan

yang

meringankan, tetapi lebih kepada asfek sosial masyarakat dan penerapan hukuman

tersebut

yang

dapat

menjadi

pembelajaran

Anak/Terbanding dalam rangka pembentukan masyarakat

kepada yang taat

hukum, sehingga pembelajaran bagi masyarakat juga tentang penerapan tujuan hukum itu sendiri; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Anak /Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : 1. Menerima Risalah Kontra Memori Banding Terbanding / Anak; 2. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran; 3. Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Kisaran

No.:

26/Pid.Sus-

Anak/2015/PN-Kis, tertanggal 10 September 2015; 4. Membebankan biaya perkara ditingkat banding ini sesuai dengan aturan yang berlaku; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :26/Pid.Sus.Anak/2015/PN-Kis tanggal 10 September 2015, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Anak bersalah melakukan

tindak

pidana

“Dengan

Sengaja

Membujuk

Anak

Melakukan

Persetubuhan Dengannya”, melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak jo. pasal 11 tahun 2012, sebagaimana dakwaan telah tepat dan benar, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;


Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan kepada seorang Anak tidak hanya mendidik Anak sendiri akan tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Anak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 26/Pid.Sus.Anak/2015/PN-Kis tanggal 10 September 2015, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai

penjatuhan

pidana

penjara

terhadap

Anak,

sehingga

amar

selengkapnya berbunnyi sebagai tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah, menurut hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Anak berada dalam tahanan dan menetapkan Anak

dibebani pula untuk membayar biaya perkara

yang timbul dikedua tingkat peradilan; Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI: -

Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

-

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 26/Pid.Sus.Anak /2015/PN-Kis tanggal 10 September 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak Prasinto Alias Anto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;


5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru black; - 1 (satu) potong baju wanita lengan pendek warna coklat; - 1 (satu) potong celana dalam warna putih; dikembalikan kepada Saksi Yelmi Mildani Sihombing; -

Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Demikian

diputuskan

Hakim

Pengadilan

Tinggi

Medan

oleh

ADE

KOMARUDIN SH, MHum selaku Hakim Anak berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 5 Oktober 2015, Nomor:29/Pid.Sus.Anak /2015/PT.Mdn, dan RAMADHAN TARIGAN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd RAMADHAN TARIGAN

ADE KOMARUDIN SH.MHum.


PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents