PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR :43/PDT/2015/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---------------------------------------------------------------------------

Insinyur EDDY HARISON, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Puri No.62, Kelurahan Kota Maksum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini di wakili oleh kuasanya Zulham Effendi Muchtar, SH, CN., Hj. Erma Sujianti Tarigan, SH.MH., dan Toplah, SH, Advokat-Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara Zulham Effendi Muchtar, SH. CN., berkantor di jln. Rahmadsyah No. 446 C/21 No. 65 Kelurahan Kota Maksum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2011, dalam

hal ini

selanjutnya

disebut

Sebagai PENGGUGAT / sekarang PEMBANDING ;

M E L A W AN :

1. PT. BANK MUTIARA, Tbk, cabang Medan(dahulu bernama Bank Centuri PT. Tbk) yang berkantor di jalan Putri Hijau No.4 B-C, kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT

I/

sekarang TERBANDING I ;

2. PT. KOBALINDO (balai lelang Kobalindo) berkedudukan dan berkantor di Menara Global lt.2, Jalan Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan, dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT II / sekarang TERBANDING II ;

Halama 1 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT - Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Febuari 2015 Nomor :

43/PDT/2015/PT-MDN,

Tentang

penunjukan

Majelis

Hakim

untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----------------2. Berkas Perkara tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 448/Pdt.G/2011/PN-Mdn dan Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; ------------------TENTANG DUDUK PERKARA ----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 14 September 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register perkara Perdata Nomor : 448/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------------------

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih 207 M2 (dua ratus tujuh meter persegi) sesuai denga sertifikat hak milik(SHM) No.169 atas nama penggugat(Ir. Eddy Harison), yang terletak di jalan Puri No.62, kelurahan Kota Matsum IV, kecamatan Medan Area, kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Puri;;

-

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Negara;

-

Sebelah barat berbatas dengan tanah Negara;

-

Sebelah timur berbatas dengan tanah Negara;

2. Bahwa pada tahun 2006 tergugat I memberikan pinjaman kepada penggugat sebesar Rp.210.000.000;(dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan bunga 19,5%; 3. Bahwa penggugat memperoleh pinjaman tersebut dengan memberikan jaminan tanah berikut bangunan seluas 207 M2 yang terletak di JL\l. Puri No.62, kelurahan kota Matsum IV, kecamatan Medan Area kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.169 atas nama penggugat kepada tergugat I; 4. Bahwa tergugat I memberikan ketentuan kepada penggugat untuk membayar pinjaman penggugat sebesar Rp. 210.000.000; (dua ratus sepulu juta rupiah) tidak termasuk bungan kepada tergugat dalam jangka waktu 60 bulan terhitung dari tahun 2006 dan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Mei 2011; Halama 2 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

5. Bahwa pada awalnya penggugat dengan lancer membayar pinjaman tersebut kepada tergugat I setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000; (dua juta rupiah) sesuai dengan jumlah yang diinginkan/ditentukan oleh tergugat I dan penggugat sempat menyicil hingga kira-kira Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah), namun pada tahun 2007 penggugat sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tempat penggugat bekerja semula sehingga penggugat tidak mampu membayar pinjaman tersebut sesuai dengan apa yang ditentukan oleh tergugat I; 6. Bahwa disebabkan penggugat tidak bekerja lagi di perusahaan tempat penggugat semula bekerja, dan penggugat membuka usaha kafe sehingga penggugat

hanya

mampu

membayar

kepada

tergugat

I

sebesar

Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai lunas, dan penggugat memohon agar bungan atas utang penggugat dihapuskan sebab bungan utang tersebut sangat memberatkan bagi penggugat; 7. Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan penggugat, atau secara sepihak tanah berikut bangunan rumah seluas lebih kurang 207 M2 yang terletak di jalan Puri No. 62, kelurahan kota Matsum IV, kecamatan Medan Area, kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.169 atas nama penggugat, telah dialihkan (dilimpahkan) oleh tergugat I kepada tergugat II; 8. Bahwa alangkah terkejutnya ketika pada bulan Agustus 2011 penggugat menerima surat dari tergugat II yang salah satu isinya menyebutkan bahwa tergugat II dalam waktu dekat akan melakukan penjualan melalui lelang atas tanah milik penggugat aquo; 9. Bahwa penggugat telahb berulangkali memperingati tergugat I dan II agar tidak menjual, mengalihkan, melakukan pelelangan terhadap tanah berikut bangunan

milik

penggugat

karena

penggugat

tidak

pernah

menjual/mengalihkan tanah/bangunan milik penggugat kepada tergugat I dan II, namun tidak dihiraukan oleh tergugat I dan tergugat II; 10. Bahwa oleh karenanya perbuatan tergugat I dan II bertentangan dengan hukum

sebab

tidak

berwenang

menjual,

mengalihkan,

melakukan

pelelangan terhadap tanah berikut bangunan terpekara, hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Z. Asikin Kusuma Atmadja dalam catatan terhaap putusan MA RI No.3438/K/Pdt/1985, tanggal 09 Desember 1987 antara lain menyatakan sebagai berikut “… suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah, tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli tanah, manakala si debitur tidak melunasi

Halama 3 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

utangnya. Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat”; 11. Bahwa perjanjian milik beding dengan tegas dilarang pula sebagaimana pasal 12 UU No.4 tahun 1996 yang menegaskan, bahwa janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggugan untuk memiliki obyek hak tanggugan apabila debitur cedera janji batal demi hukum; 12. Bahwa oleh karenanya perbuatan tergugat I dan tergugat II yang akan melakukan penjualan/pelelangan atas tanah berikut bangunan milik penggugat(terletak di jalan Puri No.62, kelurahan Kota Matsum IV, kecamatan Medan Area, kota Medan) adalah tidak sah karena tanpa izin/tanpa persetuan dari penggugat selaku pemilik tanah berikut bangunan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No.169, bertentangan dengan hukum, karenanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH); 13. Bahwa pelelangan secara sepihak sebagaimana akan dilakukan oleh I dan tergugat II apabila dibiarkan maka dapat memiskinkan rakyat, dan perbuatan tersebut bertentangan denga azas kepatutan, dan sangat melukai perasaan keadilan masyarakat, dan selain itu masalah milik beding sudah lama tidak dibenarkan prakti peradilan (M. Yahya Harahap buku “Hukum Acara Perdata”); 14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan hukum kiranya pengadilan menyatakan bukti-bukti penggugat sah dan berharga serta memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Vit Voerbaar Bij Vorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi; 15. Bahwa agar gugatan tidak hampa dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah/bangunan penggugat aquo;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dali yang telah diuraikan di atas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara, selanjutnya dimohonkan untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara : Primer : 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Halama 4 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini; 3. Menghukum penggugat untuk mencicil sisa utang penggugat kepada tergugat I sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) perbulannya kepada tergugat I sampai utang penggugat lunas, serta menghapus bunga utang penggugat; 4. Memerintahkan kepada tergugat I dan II untuk menunda dan atau membatalkan

pelaksanaan

pelelangan,

mengalihkan,

menjual

atas

sebidang tanah berikut bangunan milik penggugat seluas 207 M2 yang terletak di jalan Puri No.62, kelurahan kota Matsum IV, kecamatan Medan Area, kota Medan, dengan hukum (putusan MA No.3438 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan pasal 12 UU No. 4 tahun 1996); 5. Menetapkan demi hukum terhadap tanah dan bangunan di jalan Puri No.62, keluraha kota Matsum IV, kecamatan Medan Area, kota Medan sebagaimana sertifikat hak milik (SHM) No.169 seluas 207 M2 (dua ratus tujuh meter persegi), merupakan hakmmilik penggugat yang sah; 6. Menyatakan

perbuatan

tergugat

I

dan

tergugat

II

melakukan

penjualan/pelelangnan atas tanah berikut bangunan milik penggugat dengan sertifikat hak milik No.169, (terletak di jalan Puri No.62, kelurahan kota Matsum IV, kecamatan Medan Area, kota Medan) secara tidak sah dan tanpa izin/tanpa persetujuan adalah merupakan perbuatan melawan hukum; 7. Menyatakan tergugat I dan tergugat II, tidak berwenang dan bertentangan dengan hukum unytuk menjual, mengalihkan, melakukan pelelangan dan atau melaksanakan eksekusi tanpa hak atas tanah dan bangunan milik penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan seluas lebih kurang 207 M2 yang terletak di jalan Puru No.62, kelurahan Kota Matsum IV, kecamatan Medan Area, kota Medan; 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Vit Voerbaar Bij Vorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi; 9. Menghukun tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah), setiap harinya jika tergugat-tergugat lalai melaksanakan putusan ini sejak diberitahukan secara sah dan patut; 10. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Halama 5 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

Subsidair : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).

----- Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak ditemukan walaupun telah diberikan waktu yang cukup sehingga sidang dilanjutkan dan Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut : ------------------------------------------------------

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan

jawabannya tertanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM

EKSEPSI

Dalam mengajukan eksepsi terhadap gugatan aquo, TERGUGAT I menggunakan sistematika sebagai berikut: A. Beberapa klasifikasi eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I terhadap gugatan PENGGUGAT yaitu : 1. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (“Exceptio Obscurum Libellum”); 2. Eksepsi

terhadap

permohonan

sita

jaminan

yang

diajukan

Penggugat tidak berdasarkan hukum (“Exceptio Onrechtmatig Ongegrond”); B. Permohonan kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK

JELAS

(“EXCEPTIO

OBSCURUM LIBELLUM”) 1. Bahwa berdasarkan jurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai “gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel)” karena Posita Gugatan PENGGUGAT tidak konsisten satu sama lain, sehingga berpotensi menjebak Majelis

Hakim

Yang Terhormat

(Vide

Putusan

Putusan

mahkamah Agung No. 3097K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987) 2. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan TERGUGAT I bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, sekaligus menerima dan mengabulkan exceptio obscurum libellum yang diajukan oleh TERGUGAT I , sehingga karenanya Gugatan Penggugat HARUS DITOLAK atau setidak-tidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) Halama 6 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (“EXCEPTIO ONRECHTMATIG ONGEGROND”) 1. Dalam gugatannya, PENGGUGAT mohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan di Jl. Puri Indah No.62, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan yang saat ini telah beralih sebagai harta kekayaan milik TERGUGAT I. Perlu TERGUGAT I informasikan bahwa objek barang sitaan yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT adalah barang-barang yang menurut Pasal 50 butir d Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dikategorikan dilarang untuk diletakkan sita jaminan karena barang-barang tersebut milik Negara. Secara lengkap Pasal

50

butir

d

Undang-undang

No.

1

tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara menyatakan: “Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah”. 2. Keberatan ini diajukan dengan alasan bahwa terhitung sejak tanggal 21 November 2008, Lembaga Penjamin Simpanan (‘LPS’) telah mengambil alih segala hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada TERGUGAT I, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 undang-undang nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simapanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 menjadi Undang-undang LPS. Bahwa oleh karena LPS merupakan Lembaga Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang dan harta kekayaannya merupakan Kekayaan Negara yang dipisahkan, maka dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT I merupakan Bank milik dan dikendalikan Pemerintah; 3. Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan TERGUGAT I sekaligus menerima dan mengabulkan exceptio onrectmatig ongegrond yang diajukan oleh TERGUGAT I ;

Halama 7 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

PERMOHONAN KEPADA MAJELIS HAKIM UNTUK MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI-EKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT I Berdasarkan eksepsi-eksepsi yang dikemukakan di atas yaitu: 1. Eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (“Exceptio Obscurum Libellum”); 2. Eksepsi terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum (Exceptio onrechtmatig Ongegrond); TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I baik sebagian maupun seluruhnya, sekaligus menolak gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan dan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). DALAM POKOK PERKARA Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I, maka bersama ini TERGUGAT I menyatakan jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut : 1. Bahwa TERGUGAT I mohon agar dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT I pada Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini;

2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, PENGGUGAT diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; 3. Bahwa TERGUGAT I sependapat dengan dalil PENGGUGAT pada paragraf 1 sampai dengan paragraf 4 halaman 2 didalam surat gugatannya, perihal duduk perkara mengenai kronologis pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada PENGGUGAT. Karena senyatanya secara fakta hukum (rechtfeiten) adalah sebagai berikut :

Halama 8 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

1) Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : PK/021/KPR/B.CENTMDN/V/06 tanggal 23 Mei 2006 (Bukti T.1-1) dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 11 tanggal 23 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Afrizal Arsad Hakim, S.H., Notaris/PPAT Wilayah Kotamadya Medan (Bukti T.1-3), PENGGUGAT telah mendapatkan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari TERGUGAT I dengan jangka waktu pengembalian selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2006 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 ; 2) Bahwa benar, untuk menjamin pelunasan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah diterimanya, PENGGUGAT telah memberikan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal seluas ± 207 M2 (dua ratus meter persegi) dengan bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Milik No. 196 terletak di Desa/Kel. Kota Matsum IV, Kec. Medan Area Kota Medan yang terdaftar atas nama PENGGUGAT (Ir. Eddy Harison) yang terletak di jalan Puri No. 62 kelurahan Kota Matsum IV, kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 25 Maret 1998 Nomor 54/Kotamatsum IV/Medan (Bukti T-2), dan telah dipasang Hak tanggungan dengan nilai sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Hak Tanggungan No. 4480 yang dibuat oleh Afrizal Arsad Hakim, S.H Notaris/PPAT Wilayah Kotamadya Medan. (Bukti T.1-4) 3) Bahwa PENGGUGAT pada waktu tanggal-tanggal dan waktu-waktu yang ditentukan harus membayar atau melunasi hutangnya tersebut di atas, ternyata PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran, sehingga karenanya PENGGUGAT telah berhenti dalam keadaan membayar. Akibat dari ingkar janji (wanprestasi) dan keadaan berhenti membayar berdasarkan uraian dan penjelasan fasilitas kredit tersebut di atas maka jumlah keseluruhan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT I per posisi tanggal 8 Maret 2011 adalah sejumlah Rp. 544.750.449,-, (lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut : (Vide Bukti T.1-9) Fasilitas

: Kredit Kepemilikan Rumah

Kewajiban fasilitas kredit kepemilikan rumah per tanggal 8 Maret 2011 adalah sebagai berikut : Halama 9 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

Hutang Pokok

: Rp. 194.647.331,-

Bunga Tertunggak

: Rp. 82.857.493,-

Denda Tertunggak

: Rp. 267.245.625,-

Total Kewajiban

: Rp. 544.750.449,-

Meskipun telah diingatkan beberapa kali oleh TERGUGAT I melalui surat-suratnya sebagai berikut : a.

Surat PT Bank Mutiara, Tbk. (dahulu PT. Bank Century, Tbk.) Nomor : 099/KR/B.CENT-MDN/VII-07 tanggal 20 Juli 2007 (Bukti T.1-5) ;

b.

Surat PT Bank Mutiara, Tbk. (dahulu PT. Bank Century, Tbk.) Nomor : 160/KR/B.CENT-MDN/XII-07 tanggal 12 Desember 2007 (Bukti T.1-6) ;

c.

Surat PT Bank Mutiara, Tbk. (dahulu PT. Bank Century, Tbk.) Nomor : 160/B.CENT-MDN/XII-07 tanggal 14 Desember 2007 (Bukti T.1-7) ;

d.

Surat PT Bank Mutiara, Tbk. (dahulu PT. Bank Century, Tbk.) Nomor : 219/Century-Mdn/Mkt/XI/08 tanggal 4 November 2008 (Bukti T.1-8) ;

e.

Surat PT Bank Mutiara, Tbk. (dahulu PT. Bank Century, Tbk.) Nomor : 089/Mutiara/ARD/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 (Bukti T.1-9) ;

4. Bahwa TERGUGAT I keberatan terhadap dalil PENGGUGAT pada paragraf 5 halaman 2 didalam surat gugatannya yang menyatakan : “Bahwa pada awalnya PENGGUGAT dengan lancar membayar pinjaman tersebut kepada TERGUGAT I setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan jumlah yang diinginkan/ditentukan oleh TERGUGAT I dan PENGGUGAT sempat menyicil hingga kira-kira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun pada tahun 2007 PENGGUGAT sudah tidak bekerja lagi di

Perusahaan

tempat

PENGGUGAT

bekerja

semula

sehingga

PENGGUGAT tidak mampu membayar pinjaman tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh TERGUGAT I”. Keberatan ini TERGUGAT I ajukan berdasarkan pada fakta hukum bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : PK/021/KPR/ B.CENT-MDN/V/06 tanggal 23 Mei 2006 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PENGGUGAT, Istri PENGGUGAT dan Pejabat Bank yang berwenang, sebagaimana

ternyata

pada

pasal

7

perjanjian

Kredit

termaksud,

PENGGUGAT telah menyanggupi dengan sukarela dan tanpa paksaan dari Halama 10 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

TERGUGAT I untuk melakukan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman yang diterima oleh PENGGUGAT dengan angsuran perbulannya yaitu sebesar Rp. 5.505.454,- (lima juta lima ratus lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah); 5. Bahwa menurut penilaian TERGUGAT I, dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada paragraf 7, paragraf 8 dan paragraf 9 di halaman 3 dalam Surat Gugatannya menunjukkan PENGGUGAT mempunyai itikad buruk, terlalu mengada-ada serta tidak mempunyai alasan yuridis dan buktibukti serta fakta-fakta untuk menguatkan dalil-dalil dalam mengajukan gugatan; 6. Bahwa PENGGUGAT justru yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang pokok dan hutang bunga maupun denda sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Perjanjian Kredit sehingga sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, telah dikategorikan kedalam kredit macet di PT Bank Mutiara, Tbk. (dahulu PT Bank Century, Tbk.). PENGGUGAT dalam hal ini tidak beritikad baik

dalam

memenuhi/menyelesaikan

segala

kewajiban

kepada

TERGUGAT I. 7. Bahwa TERGUGAT I keberatan terhadap dalil PENGGUGAT pada paragraf 7 halaman 3 dalam Surat Gugatannya yang menyebutkan : “Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, atau secara sepihak tanah berikut bangunan rumah seluas ± 207 M2 yang terletak di Jalan Puri No. 62, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan sesuai dengan Sertipikat hak Milik No. 169 atas nama PENGGUGAT, telah dialihkan (dilimpahkan) oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II”. Kiranya dapat TERGUGAT I tanggapi sebagai berikut : 1) Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut, sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada.

Bahwasanya

menyampaikan

pemberitahuan

TERGUGAT kepada

I

telah

berulangkali

PENGGUGAT

mengenai

permasalahan kolektibilitas/kelancaran pembayaran kewajiban terkait fasilitas kredit yang diterima oleh PENGGUGAT, antara lain: a) Surat PT Bank Mutiara, Tbk. (dahulu PT. Bank Century, Tbk.) Nomor : 099/KR/B.CENT-MDN/VII-07 tanggal 20 Juli 2007, perihal Surat Peringatan–1 (PERTAMA),

yang memuat antara lain agar

PENGGUGAT segera melunasi tunggakan pinjaman PENGGUGAT Halama 11 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

yang hingga bulan Juli 2007 sebesar Rp. 17.360.813,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juli 2007; (Bukti T.1-5) b) Surat PT Bank Mutiara, Tbk. (dahulu PT. Bank Century, Tbk.) Nomor : 160/KR/B.CENT-MDN/XII-07 tanggal 12 Desember 2007, perihal Surat Panggilan, yang memuat mengenai undangan kepada PENGGUGAT

untuk

membicarakan

penyelesaian

pelunasan

tunggakan kredit PENGGUGAT, yang mana berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kolektibilitas yang dilakukan oleh PT Bank Mutiara, Tbk. Cabang Medan Putri Hijau, diketahui bahwa PENGGUGAT sejak bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 telah menunggak pembayaran angsuran pokok pinjaman, serta telah menunggak angsuran bunga pinjaman sejak bulan Juli 2007 sampai dengan Desember 2007, sehingga total tunggakan angsuran PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 38.077.112,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah); (Bukti T.1-6) c) Surat PT Bank Mutiara, Tbk. (dahulu PT. Bank Century, Tbk.) Nomor : 160/B.CENT-MDN/XII-07 tanggal 14 Desember 2007, perihal Surat Peringatan II (KEDUA), yang menyampaikan agar PENGGUGAT segera melunasi tunggakan angsuran pinjaman PENGGUGAT kepada TERGUGAT I yaitu sebesar Rp. 38.077.112,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah) selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 2007. Dan disampaikan juga dalam surat tersebut, bahwa dengan telah dikirimkannya Surat Peringatan II (Kedua) ini, dapat digunakan untuk menjadi dasar bagi pihak TERGUGAT I untuk mengajukan permohonan eksekusi atas hutang dan sita atas jaminan pelunasan fasilitas kredit yang diterima oleh PENGGUGAT ; (Bukti T.1-7) d) Surat PT Bank Mutiara, Tbk. (dahulu PT. Bank Century, Tbk.) Nomor : 219/Century-Mdn/Mkt/XI/08 tanggal 4 November 2008, perihal Surat Peringatan III (KETIGA), yang memuat bahwa PENGGUGAT telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang total kewajiban seluruhnya adalah sebesar Rp. 124.675.431,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah). Didalam surat tersebut disampaikan juga bahwa PENGGUGAT agar Halama 12 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

melunasi tunggakan pokok dan bunga pinjamannya selambatlambatnya tanggal 10 November 2008, yang jika hal tersebut tidak dipenuhi

oleh

PENGGUGAT

maka

TERGUGAT

I

akan

mensyaratkan agar PENGGUGAT melakukan pelunasan dengan seketika dan sekaligus atas seluruh pinjaman PENGGUGAT pada TERGUGAT I, baik hutang pokok, bunga, dan biaya denda tunggakan. Dan disampaikan juga dalam surat tersebut, bahwa dengan telah dikirimkannya Surat Peringatan III (Ketiga) ini, dapat digunakan untuk menjadi dasar bagi pihak TERGUGAT I untuk mengajukan permohonan eksekusi atas hutang dan sita atas jaminan pelunasan fasilitas kredit yang diterima oleh PENGGUGAT; e) Surat PT Bank Mutiara, Tbk. (dahulu PT. Bank Century, Tbk.) Nomor :

089/Mutiara/ARD/III/2011

tanggal

8

Maret

2011

perihal

Penyelesaian Kredit atas nama Eddy Harison (Bukti T.1-9). Didalam surat tersebut disampaikan bahwa berdasarkan data administrasi TERGUGAT I, tunggakan hutang atas nama PENGGUGAT per tanggal 7 Maret 2011 adalah sebesar Rp. 544.750.449,- (lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 

Baki debet

Rp. 194.647.331,-



Tunggakan bunga

Rp. 82.857.493,-



Tunggakan denda

Rp. 267.245.625,-

Total

Rp. 544.750.449,-

Terbilang : (lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) 2) Bahwa TERGUGAT I keberatan terhadap dalil PENGGUGAT diatas yang menyatakan “… Sertipikat Hak Milik No. 196 atas nama PENGGUGAT, telah dialihkan (dilimpahkan) oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II.” Dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut : a) Bahwa PENGGUGAT tidak secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kata “dialihkan”, sehingga hal ini membuat kerancuan dalam menginterpretasikan makna dari kata tersebut.

Apakah yang dimaksud

PENGGUGAT adalah

Halama 13 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

Pengalihan Piutang (Cessie) ataukah pengalihan dalam bentuk yang lain ? b) Dapat kami informasikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa yang dilakukan TERGUGAT II dalam hal ini adalah semata-mata sebatas melakukan pekerjaan atas penunjukkan dari TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 04.06/PK-DIR-ARD/Mutiara/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 (Bukti T.1-10), serta Surat Perintah Kerja (“SPK”) dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II Nomor : 09.03/S-DIRARD/Mutiara/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 (Bukti T.1-11) perihal Surat Perintah Kerja, untuk melakukan jasa pekerjaan Lelang atas tanah dan bangunan seluas ± 207 M2 yang terletak di Jalan Puri No. 62, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 196 atas nama Ir. Eddy Harison; 8. Bahwasanya PENGGUGAT tidak perlu merasa terkejut dalam hal TERGUGAT

II

yang

didalam

suratnya

memberitahukan

kepada

PENGGUGAT akan melakukan penjualan melalui lelang atas jaminan yang

diberikan

oleh

PENGGUGAT,

sebab

PENGGUGAT

telah

berulangkali diberitahukan oleh TERGUGAT I mengenai tunggakan kewajibannya, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari pihak PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajibannya tersebut. 9. Bahwa TERGUGAT I sependapat dengan dalil PENGGUGAT yang terdapat pada paragraf 11 halaman 4 dalam Surat Gugatannya yang menguraikan isi dari Pasal 12 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menegaskan bahwa janji yang memberikan kewenangan kepada Pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cedera janji batal demi hukum; Dapat TERGUGAT I jelaskan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa tindakan TERGUGAT I yang melakukan pelelangan atas agunan sebagai jaminan pelunasan kredit yang diberikan oleh PENGGUGAT adalah semata-mata berdasarkan hak yang diberikan oleh Undangundang kepada pemegang Hak Tanggungan (in casu TERGUGAT I) untuk mengeksekusi obyek hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Halama 14 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah, yang selengkapnya berbunyi : “Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” 10. Bahwa TERGUGAT I keberatan terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada paragraf 12 halaman 4 dalam Surat Gugatannya yang mendalilkan : “ Bahwa oleh karenanya perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang akan melakukan penjualan/pelelangan atas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT (terletak di jalan Puri No. 62, kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan) adalah tidak sah karena tanpa izin/tanpa

persetujuan

selaku

pemilik

tanah

berikut

bangunan

berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 169, bertentangan dengan hukum, karenanya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.”

Keberatan ini kiranya TERGUGAT I ajukan dengan dasar dan alasan sebagai berikut : 1) Berdasarkan Doktrin Hukum Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Keempat, tahun 1987, Penerbit Bina Cipta, Bandung, halaman 75 sampai dengan halaman 88, dapat disimpulkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan

sebagai

suatu

Perbuatan

Melawan

Hukum

(Onrechtmatige Daad), maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Adanya perbuatan yang melawan hukum b. Adanya kesalahan c. Adanya kerugian yang ditimbulkan d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. 2) Seandainya benar (quod non), padahal tidak benar, TERGUGAT I telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang

bersifat

melawan

hukum,

maka

PENGGUGAT

harus

membuktikan keempat unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas, yaitu: a. Adanya perbuatan yang melawan hukum, dalam perkara aquo TERGUGAT I tidak melakukan sesuatu hal yang melawan hukum Halama 15 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

karena TERGUGAT I hanya melaksanakan haknya sebagai Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit dan perintah Undangundang. b. Adanya kesalahan, dalam perkara aquo TERGUGAT I tidak melakukan kesalahan baik secara objektif maupun secara subjektif. Mengingat TERGUGAT I telah menempuh upaya penagihan terhadap PENGGUGAT namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh PENGGUGAT. c. Adanya

kerugian

yang

ditimbulkan,

dalam

perkara

aquo,

TERGUGAT I tidak mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun non materiil kepada PENGGUGAT, justru sebaliknya tindakan PENGGUGAT yang tidak membayar kewajibannya adalah suatu perbuatan Wanprestasi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, dalam perkara aquo, sama sekali tidak ada hubungan antara kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT - quod non dengan perbuatan TERGUGAT karena PARA TERGUGAT I tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT - quad non. 3) Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu ciri Hak Tanggungan adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitur cidera janji. Sehubungan dengan itu pada Sertipikat Hak Tanggungan dibubuhkan

irah-irah:

“DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dimana eksekusi atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya. 4) Bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh PENGGUGAT, maka akan

menghambat

atau

setidak-tidaknya

membuat

tertunda

pelaksanaan eksekusi dengan title eksekutorial dari Hak Tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai Kreditur, dan hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan asas umum yang berlaku terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halama 16 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

5) Merujuk pada butir 1 diatas, serta Penjelasan dari Pasal 6 Undangundang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah, bahwa Pemegang Hak tanggungan memiliki hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri sebagai salah satu perwujudan dari kedudukan yang diutamakan, dimana hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh Pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila Debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari Pemberi Hak Tanggungan dan

selanjutnya

mengambil

pelunasan

piutangnya

dari

hasil

penjualan tersebut, sedangkan sisa hasil penjualan tetap menjadi hak Pemberi Hak Tanggungan;

Dengan demikian, dalil PENGGUGAT pada gugatan a quo yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang akan melakukan penjualan/pelelangan atas agunan jaminan pelunasan kredit PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, adalah sama sekali TIDAK BENAR dan SANGAT MENGADA-ADA. Oleh karena itu TERGUGAT I memohon kepada

Majelis Hakim

Yang Terhormat untuk

MENOLAK

dalil

PENGGUGAT tersebut. 11. Bahwa TERGUGAT I keberatan terhadap dalil gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada paragraf 13 halaman 4 dalam Surat Gugatannya yang mendalilkan sebagai berikut : “Bahwa pelelangan secara sepihak sebagaimana akan dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II …dst..dst…”. Bahwa PENGGUGAT telah tidak cermat dan gegabah dalam mencerna dan memahami maksud yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap didalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” tersebut. Pernyataan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan melakukan pelelangan secara sepihak adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini disebabkan karena sebelum dilakukannya penjualan melaui proses lelang tersebut, TERGUGAT I telah menjalankan tata cara dan prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh

Undang-undang,

diantaranya

dengan

terlebih

dahulu

Halama 17 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

menyampaikan Surat Peringatan I (Nomor : 099/KR/B.CENT-MDN/VII-07 tanggal 20 Juli 2007), Surat Peringatan II (Nomor : 160/B.CENTMDN/XII-07 tanggal 14 Desember 2007), dan Surat Peringatan III (Nomor : 219/Century-Mdn/Mkt/XI/08 tanggal 4 November 2008) kepada PENGGUGAT, pun demikian juga tidak mendapat tanggapan yang baik dari PENGGUGAT. 12. Bahwa TERGUGAT I keberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada paragraf 14 halaman 4 dalam Surat Gugatannya yang mendalilkan sebagai berikut : “Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan hukum kiranya Pengadilan menyatakan bukti-bukti PENGGUGAT sah dan berharga serta memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi”, keberatan ini diajukan karena : 1) Permohonan putusan provisionil yang diajukan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti awal yang cukup. Tidak satupun bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT yang dapat membuktikan adanya langkah awal yang merupakan tuntutan perdata yang dilakukan serta diajukan TERGUGAT I yang telah bertentangan serta

mengabaikan

menyebabkan

persidangan

PENGGUGAT

perkara

menderita

ini

dan/atau

kerugian

yang

telah besar.

Berdasarkan hal tersebut, jelas permohonan putusan provisionil yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat. 2) Bahwa sesuai pendapat dari Retnowulan Sutantio, SH dalam bukunya

‘Hukum

Acara

Perdata

dalam

Teori

dan

Praktek’

disimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan provisionil selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Dengan demikian putusan provisionil tunduk pada syarat yang harus dipenuhi dalam pasal 180 HIR sebagai berikut : a) Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik; b) Gugatan didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek; c) Gugatan didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Halama 18 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000

tanggal

21

Juli 2000

yang secara

jelas

menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali “dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan”, putusan demikian yang sangat exceptionil sifatnya dapat dijatuhi. 4) Selanjutnya mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad), dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 telah disyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan Putusan Serta Merta yaitu: a) Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan

yang

tidak

dibantah

kebenaran

tentang

isi

dan

tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; b) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain,

dimana

hubungan

sewa

menyewa

sudah

habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik; d) Pokok

gugatan

mengenai

tuntutan

pembagian

harta

perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai Gugatan Cerai mempunyai kekauatan hukum tetap; e) Dikabulkan gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; f) Gugatan

berdasarkan

putusan

yang

telah

memperoleh

kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; g) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht; h) Diharuskan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan

nilai

barang/objek

eksekusi,

sehingga

tidak

menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Halama 19 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

Pengadilan Tingkat Pertama. Ketentuan ini ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya SEMA No. 4 Tahun 2001 bahwa tanpa ada jamian tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. 5)

Berdasarkan pasal 180 HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 dan jika dikaitkan dengan gugatan a quo, jelaslah permohonan putusan provisionil dari PENGGUGAT tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan surat edaran-surat edaran tersebut diatas, karena tidak satupun persyaratan dapat dan telah dipenuhi oleh PENGGUGAT.

6)

Dalam perkara aquo, gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad), oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan PENGGUGAT untuk dijatuhkannya putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) dalam perkara aquo;

13. Bahwa TERGUGAT I keberatan terhadap dalil gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada paragraf 15 halaman 4 dalam Surat Gugatannya yang mendalilkan sebagai berikut : “Bahwa agar gugatan tidak hampa dimohon kepada Majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah/bangunan Penggugat aquo”; Keberatan ini diajukan dengan alasan sebagai berikut : 1) Bahwa terhitung sejak tanggal 21 November 2008, Lembaga Penjamin Simpanan (‘LPS’) telah mengambil alih segala hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada TERGUGAT I, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 undang-undang nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simapanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 menjadi Undang-undang LPS; 2) Bahwa oleh karena LPS merupakan Lembaga Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang dan harta kekayaannya merupakan

Kekayaan

Negara

yang

dipisahkan,

maka

dapat

Halama 20 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

disimpulkan bahwa TERGUGAT I merupakan Bank milik dan dikendalikan Pemerintah; 3) Bahwa berdasarkan Pasal 50 butir d Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa : Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas bahwa harta kekayaan TERGUGAT I, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah merupakan asset milik Pemerintah/Negara (dalam hal ini LPS), sehingga berdasarkan Pasal 50 butir d Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatas tidak dapat dilakukan penyitaan. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan MENOLAK tuntutan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik TERGUGAT I. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat untuk memutus hal-hal sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1.

Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk keseluruhan;

2.

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA: 1.

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan;

2.

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

sebenar-benarnya berdasarkan keadilan. ----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 448/Pdt.G/2011/PN-Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------------

Halama 21 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

M E N G A D I L I : Dalam Eksepsi : -

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp. 591.000,00 (lima ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca : 1. Risalah / Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 139/2012

yang

dibuat oleh Panitra Muda Perdata Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Hukum Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 448/Pdt.G/2011/PN-Mdn ; 2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan

yang menerangkan bahwa pada tanggal 04

Desember 2014 telah diberitahukan kepada

Tergugat-I/Terbanding-I

melalui Sekretaris pada Kantor PT-Bank Mutiara,Tbk (An. SERA), bahwa adanya permintaan banding tersebut ; 3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding melalui pendelegasian oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2014 telah diberitahukan kepada Tergugat-II/Terbanding-II melalui Jozky selaku staf pada Kantaor PT Kobalindo, bahwa adanya permintaan banding tersebut ; 4. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 12 September 2012 ; 5. Relas penyerahan Memori banding yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 04 Desember 2014 terhadap Tergugat-I/Terbanding-I yang diterima olehbagian

Sekretaris

pada Kantor PT-Bank Mutiara,Tbk (An. SERA) ; 6. Relas penyerahan Memori banding yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 04 Desember 2014 terhadap Tergugat-I/Terbanding-I yang diterima olehbagian

Sekretaris

pada Kantor PT-Bank Mutiara,Tbk (An. SERA) ; Halama 22 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

7. Relas penyerahan Memori banding yang telah dilaksanakan melalui pendelegasian oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2014 telah diberitahukan/diserahkan

Memori

Banding

kepada

Tergugat-

II/Terbanding-II melalui Jozky selaku staf pada Kantaor PT Kobalindo tersebut ; 8. Risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat-I/ Terbanding-I tertanggal 04 dan 10 Desember 2014 serta tanggal 01Desember 2014 melalui

pendelegasian

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Selatan

kepada

Tergugat-II/Terbanding-II ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat,

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; --------------------------- Menimbang, bahwa didalam permohonan Banding tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 12 September 2012 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti apa yang menjadi alasan pemohon banding yang ternyata tidak termuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----------------------------------------------------------------

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat-I telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 05 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan : -

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

:

448/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 01 agustus 2012 ; -

Apa bila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (Ex A quo et Bono) ;

Halama 23 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 448/Pdt.G/2011/PN-Mdn, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -------------------------------------- Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 448/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dapat dipertahankan dan dikuatkan ; --------- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Tingkat Pertama di Kuatkan

maka pihak

Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang

kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ------------------------------------------------------------------------------------- Memperhatikan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPerdata dan Undangundang Nomor : 49 Tahun 2009, RBg dan khususnya Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 2 Tahun 1986 dan RBG serta Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan ; --------------------------------------------------------------MENGADILI ----- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat ; ------- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Agustus 2014 Nomor : 448/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ; ------- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Hakim

diputuskan

dalam

sidang

permusyawaratan

Majelis

Pengadilan Tinggi Medan, pada hari SENIN tanggal 20 April 2015,

oleh Kami SAUT H. PASARIBU, SH Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG, SH

dan

ROBERT

SIMORANGKIR, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masingHalama 24 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara

tingkat banding berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Februari 2015 Nomor : 43/PDT/2015/PN-MDN,

Putusan

tersebut telah diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 April 2015 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

tersebut

diatas

serta

dibantu oleh MANSURDIN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya. Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAMA RAJA MARPAUNG,SH

SAUT H. PASARIBU,SH

ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

Ongkos-Ongkos : 1. M e t e r a i .................... 2. R e d a k s i ................... 3. Pemberkasan ................. J u m l a h……………….

Rp. 6.000.Rp. 5.000.Rp. 139.000.Rp. 150.000,-

Halama 25 dari 25 Halaman No: 43/PDT/2015/PT-MDN