PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 359/PDT/2014/PT-MDN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. Rismawaty Br Sinaga, beralamat di Jalan Binjai Km 10,8 Gang Bersama Lorong Murni No 84 Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ; 2. Daniel Hutapea, beralamat di Jalan Binjai Km 10,8 Gang Bersama Lorong Murni No 84 Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten

Deli

Serdang,

semula

disebut

sebagai

TERGUGAT I dan II sekarang PEMBANDING ; LAWAN Drs. Bawaja Jhoni Hutapea, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan

Indonesia,

bertempat

tinggal

di

Jln

Pungguk 57 kel, Sei Sikambing Kecamatan Medan Sunggal, kota

Medan,

semula

disebut

sebagai

PENGGUGAT

sekarang TERBANDING ; PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Nopember 2014, nomor : 359/PDT/2014/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Berkas perkara tanggal 11 Pebruari 2013 nomor : 35/Pdt.G/2012/PN.Lp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa tertanggal

22

Maret

Penggugat/ 2012

Putusan No. 359/PDT/2014/PT.MDN

Terbanding dalam surat gugatannya

yang

diterima

dan

didaftarkan

di

Halaman 1 dari 26 Halaman

2

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Maret 2012 dibawah nomor register : 35/Pdt.G/2012/PN.Lp telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1.

Bahwa BONIFACIUS HUTAPEA ( almarhum ) dan LENA Br. MARPAUNG (almarhum) adalah suami-isteri, dan memunyai keturunan delapan orang yaitu : 1.1. Bangun Horasius Hutapea ( almarhum ) 1.2. St. Polorensius Paiduk Djanauli Hutapea ( almarhum ) 1.3. Tiobonur Br. Hutapea ( almarhum ) 1.4. Manurasat Hutapea 1.5. MARINTAN Br. HUTAPEA ( almarhum ) 1.6. Tioderik Hutapea ( almarhum ) 1.7. Drs Bawaja Jhoni Hutapea ( Penggugat ) 1.8. MANGONTANG HUTAPEA,(suami TERGUGAT I,ayah Tergugat II)

2. Bahwa MARINTAN Br. HUTAPEA ( Perempuan ), lahir pada tanggal 09-101940, merupakan anak kelima dari 8 ( delapan ) bersaudara. Tidak pernah kawin, bekerja di suatu perusahaan perkebunan yang berkantor di Jakarta. 3. Bahwa selama hidupnya, almarhum Marintan Br. Hutapea memiliki harta berupa tanah, bangunan ( rumah, ruko ), mobil, tabungan / deposito, dll. Beberapa tanah - bangunan, mobil, dan tabungan dibuat atas nama MANGONTANG HUTAPEA ( suami TERGUGAT I, ayah TERGUGAT II ) ; 4. Bahwa sebelum MARINTAN Br. HUTAPEA meninggal dunia ( tahun 2002 ), beliau telah memberi pesan agar harta-hartanya tersebut dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya dan anak-anak saudaranya ( keponakannya ). Daftar pembagian tersebut dibuat

dan disimpan oleh Notaris Anita Gloria

Simanjuntak dan foto copynya ada pada keluarga Hutapea ;

5. Bahwa pembagian warisan milik MARINTAN Br. HUTAPEA yang dibuat adalah sebagai berikut :

DAFTAR NAMA – NAMA YANG MENERIMA PEMBERIAN / BAGIAN TANAH / RUMAH DARI IBU MARINTAN HUTAPEA

I. RASYAD HUTAPEA menerima ;



3

- sebidang tanah Sertifikat Hak Milik, Nomor 5052, seluas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi), terletak di dalam daerah Propinsi Jawa Barat, Kabupaten / Kotamadya Bogor ( sekarang Kota Depok ), Kecamatan Sukmajaya, Desa / Kelurahan Sukmajaya, berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Blok M / 2.

II. Drs. BAWAJA JHONNY HUTAPEA menerima ; a. - sebidang tanah Sertifikat Hak Milik, Nomor 5030, seluas 263 M2 ( dua ratus enam puluh tiga meter persegi ), terletak di dalam daerah Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jakasempurna, berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut, setempat dikenal Kaveling. Nomor DU-2-4. b. - sebidang tanah seluas lebih kurang 1.984 M2 ( seribu sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi ), terletak di dalam daerah Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sei Sikambing-B, berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai jalan Pungguk, Nomor 57.

III. SABAM SIAHAAN dan adik-adiknya menerima ; a. - sebidang tanah masing - masing seluas lebih kurang 678 M2 ( enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi ) dan 460 M2 ( empat ratus enam puluh meter persegi ), terletak di dalam daerah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Paya Geli, berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai jalan Binjai kilo meter 10,8, Gang sama. b. - sebidang tanah seluas lebih kurang 15.548 M2 ( lima belas ribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi ), terletak di dalam daerah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Senembah Tanjung Muda Hilir, Desa Gunung Rintis, berikut dengan tanaman yang ada diatas tanah tersebut.

IV. KURNIA PARLUHUTAN HUTAPEA, SH dan adik-adiknya menerima ; - sebidang tanah seluas lebih kurang 3.722 M2 ( tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi ), terletak di dalam daerah Propinsi Sumatera



4

Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Tanjung Gusta. V. ROBERT HUTAPEA menerima ; a. - sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 6087, seluas 132 M2 ( seratus tiga puluh dua meter persegi ), terletak didalam daerah Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bogor, Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Tugu, berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Blok D-2, Nomor 09. b. - sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 2909, seluas 996 M2 ( sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi ), terletak didalam daerah Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bogor, Kecamatan Bojonggede, Kelurahan Tanjung Halang, berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Blok A, Nomor 18. c. - sebidang tanah Hak Milik Adat, Nomor 675/36/D.I, seluas 615 M2 ( enam ratus lima belas meter persegi ), terletak didalam daerah Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Desa Rangon berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai persil 36.D.I kohir Nomor 675 A, Nomor 18.

VI. JHONNY HUTAPEA menerima : a. - sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 34, seluas 235 M2 ( dua ratus tiga puluh lima meter persegi ), terletak di dalam daerah Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sei Sikambing-B, berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai jalan Beo Indah-I, Nomor 19. b. - sebidang tanah seluas lebih kurang 424,25 M2 ( empat ratus dua puluh empat koma dua puluh lima meter persegi ), terletak di dalam daerah Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, setempat dikenal sebagai jalan Sei Asahan .

VII. SAORANNA HUTAPEA menerima : - sebidang tanah seluas lebih kurang 440 M2 ( empat ratus empat puluh meter persegi ), terletak didalam daerah Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal Kelurahan Sei



5

Sikambing-B, berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Gang Pribadi.

VIII. DAME HUTAPEA menerima : - sebidang tanah seluas lebih kurang 424,25 M2 ( empat ratus dua puluh empat koma dua puluh lima meter persegi ), terletak didalam daerah Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, setempat dikenal sebagai jalan Sei Asahan.

IX. DANIEL RIANTO HUTAPEA (TERGUGAT II) dan adik-adiknya menerima - sebidang tanah masing-masing seluas lebih kurang : - 649,6 M2 ( enam ratus empat puluh sembilan koma enam m2 ) - 1002 M2 ( seribu dua meter persegi ) - 961,4 M2 ( sembilan ratus enam puluh satu koma empat meter persegi ), terletak didalam daerah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Paya Geli, berikut bangunan yang diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai jalan Binjai kilometer 10,8 Gang Sama X. a. SAORANNA HUTAPEA ; b. SABAM SIAHAAN dan adik-adiknya ; c. KURNIA PARLUHUTAN HUTAPEA, SH dan adik-adiknya ; menerima 1/3 bagian dari ; - sebidang Tanah Sertifikat Hak Guna Banguna Nomor 12, seluas 77 M2 ( tujuh puluh tujuh meter persegi ), terletak didalam daerah Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Sei Putih Timur II, berikut bangunan yang diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai jalan Jendral Gatot Subroto, Nomor 96-A Medan. 6. Bahwa setelah

MARINTAN Br. HUTAPEA

meninggal , amanat tentang

pembagian harta tersebut telah dilaksanakan, harta almarhum telah dibagibagikan kepada saudara-saudara dan keponakannya. Termasuk kepada ahli waris

almarhum

MANGONTANG

HUTAPEA,

S.H.

(

TERGUGAT

I,

TERGUGAT II ), yang telah mendapat bagian berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Binjai Km. 10,8, Gang Bersama, Lorong Murni



6

No. 84, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan ukuran tanah kurang lebih 30 m x 50 m ( 1.500 m 2 ). Hingga saat ini TERGUGAT I, TERGUGAT II dan keluarga lainnya masih menempati rumah tersebut ; 7. Bahwa pembagian tersebut dilakukan dengan itikad baik, dan telah dilaksanakan dengan baik dan benar maka layak dan patut secara hukum Pembagian dan Pelaksanaan Pembagaian harta warisan dari Marintan Br. Hutapea tersebut dinyatakan sah ; 8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1987 MARINTAN Br. HUTAPEA membeli tanah dan bangunan ( ruko )

yang terletak di Jalan Krakatau No. 63,

Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan. NAMUN

PEMBELIANNYA DIDAFTARKAN ATAS NAMA MANGONTANG

HUTAPEA yang tertuang dalam Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 97/APH-GR/MTMR/1988, tanggal 08-03-1987 ( Objek Sengketa dalam perkara a quo ), dengan batas-batas sebagai berikut ; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. H.Anwar Ja’far (14,40 m) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gunung Krakatau

(03,65 m)

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Ibrahim

(14,40 m)

Sebelah Barat berbatasan dengan dinding tembok Parman

(03,65 m)

9. Bahwa pada tahun 1987, dimana ketika terjadi pembelian tanah dan bangunan ruko di atas, almarhum MANGONTANG HUTAPEA belum menikah ; 10. Bahwa setelah tanah dan bangunan ruko tersebut dibeli, MANGONTANG HAUTAPEA

tidak

pernah

menempatinya.

Tetapi

yang

pertama

menempatinya (tahun 1987-1989) adalah SAORANNA Br. HUTAPEA yaitu keponakan dari MARINTAN HUTAPEA ( putri dari Saudara Tertuanya yaitu Bangun Horasius Hutapea ). Dijadikan tempat usaha tukang pangkas. 11. Bahwa kemudian sejak tahun 1990 sampai dengan SEKARANG tanah dan bangunan ruko tersebut di atas, penguasaannya diserahkan kepada PENGGUGAT ( Drs. BAWAJA JHONI HUTAPEA ), melanjutkan usaha pangkas ( barbershop ) ; 12. Bahwa sejak muda, almarhum MANGONTANG HUTAPEA mengalami sakit ginjal. Karena gagal ginjal tersebut semakin parah maka harus dilakukan upaya

transplantasi ginjal.


Untuk transplantasi ginjal itu, tiga orang


7

saudaranya ( R. Hutapea, Marintan Br. Hutapea, Drs.Bawaja Jhoni Hutapea ) bersedia mendonorkan 1 ginjal untuk MANGONTANG HUTAPEA. Setelah pemeriksaan laboratorium di Singapore, diketahui bahwa ginjal dari MARINTAN HUTAPEA-lah yang lebih tepat sebagai donor. Maka tranplantasi ginjal dilakukan pada tahun 1981 di Rumah sakit Cikini, Jakarta, oleh Prof.Dr. Sidabutar ; 13. Bahwa oleh karena almarhum MANGONTANG HUTAPEA menderita penyakit sejak muda, maka tidak memunyai pekerjaan tetap, sehingga MARINTAN Br. HUTAPEA sengaja membuat aset-asetnya atas nama MANGONTANG HUATAPEA agar pengurusan seluruh surat-surat tanah-bangunan, mobil ( yang ada di Medan ) menjadi pekerjaannya untuk membereskan; sehingga ada kegiatannya, dan untuk memudahkan pengurusannya karena MARINTAN Br. HUTAPEA bekerja dan bertempat tinggal di Jakarta.

Pada dasarnya

selama hidupnya, Mangontang Hutapea dibiayai oleh keluarga Hutapea terutama oleh Marintan Br. Hutapea ;

14. Bahwa

pada

tahun 1989, ( dua

tahun,1987, setelah

pembuatan

akte

pengalihan tanah dan bangunan di atas / objek sengketa, vide butir 6 di atas ) almarhum MANGONTANG HUTAPEA

MENIKAH dengan

RISMAWATY

Br. SINAGA ( TERGUGAT I ). Dari hasil pernikahan ini lahir 3 ( tiga ) orang anak yaitu : Daniel Hutapea, Maria Br. Hutapea, Joshua Hutapea. 15. Bahwa oleh karena harta-harta dari MARINTAN Br. HUTAPEA dibuat atas nama MANGONTANG HUTAPEA, maka dikemudian hari,

agar tidak terjadi persoalan

atas kesadaran sendiri almarhum MANGONTANG

HUTAPEA dan ISTERINYA RISMAWATY Br. SINAGA ( TERGUGAT I ), masing-masing membuat suatu SURAT PERNYATAAN yang menerangkan bahwa aset-aset atas nama Mangontang Hutapea tersebut adalah milik dari MARINTAN Br. HUTAPEA. Surat Pernyataan tersebut dibuat di rumah R. Hutapea, Jalan Halian No. 11, Medan, disaksikan oleh keluarga Hutapea ( kakak beradik 8 bersaudara, dan istri / suami masing-masing ) ;

16. Bahwa SURAT PERNYATAAN dari almarhum MANGONTANG HUTAPEA dibuat tanggal 27 Desember 1989 adalah sebagai berikut : Dengan ini saya menyatakan bahwa : Semua Rumah, tanah, mobil, uang di bank berupa deposito dan tabungan,



8

yang seluruhnya barang-barang dan uang tersebut dibuat atas nama saya ( Mangontang Hutapea ), sebenarnya adalah merupakan hak milik dari kakak Saya, nama MARINTAN Br. HUTAPEA. 17. Bahwa Surat Pernyataan di atas adalah dilakukan dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun, maka patut dan layak secara hukum Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mangontang Hutapea pada tanggal 27 Desember 1989 dinyatakan sah ; 18. Bahwa SURAT PERNYATAAN dari TERGUGAT I ( RISMAWATY Br. SINAGA) juga dibuat tanggal 27 Desember 1989 dan berbunyi sebagai berikut: Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan sebenarnya mengetahui semua rumah, tanah, mobil, deposito dan tabungan yang disimpan di Bank, dan seluruh barang-barang dan uang tersebut dibuat atas nama suami saya MANGONTANG HUTAPEA, adalah merupakan milik dari Kakak kami MARINTAN Br.HUTAPEA. 19. Bahwa Surat Pernyataan di atas adalah dilakukan dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun, maka patut dan layak secara hukum Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT I (RISMAWATY Br. SINAGA) pada tanggal 27 Desember 1989 dinyatakan sah ; 20. Bahwa oleh karena kedua pernyataan tersebut di atas adalah sah secara hukum, maka patut dan layak dinyatakan bahwa objek sengketa, tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Krakatau No. 63, Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan. Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 97/APH-GR/MTMR/1988, tanggal 0803-1987 ; adalah BUKAN MILIK Alamarhum MANGONTANG HUTAPEA DAN AHLI WARISNYA ; (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) ; 21. Bahwa sebagaimana Kedua Surat Pernyataan tersebut di atas menyatakan harta-harta tersebut adalah milik MARINTAN Br. HUTAPEA, maka layak dan patut secara hukum dinyatakan tanah dan bangunan ruko ( Objek Sengketa ) yang terletak di Jalan Krakatau No. 63, Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan. Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 97/APH-GR/MTMR/1988, tanggal 08-03-1987 ; adalah milik dari almarhum MARINTAN Br. HUTAPEA ;



9

22. Bahwa pada tanggal 16-11-1998, MANGONTANG HUTAPEA

meninggal

dunia ; 23. Bahwa agar dapat melanjutkan pendidikan, biaya sekolah anak-anak dari MANGONTANG HUTAPEA ditanggung oleh Paman-pamannya / Bapak Tuanya (yaitu Abang dan Kakak dari MANGONTANG HUTAPEA, Termasuk Penggugat); 24. Bahwa setelah Mangontang Hutapea meninggal dunia, Marintan Br. Hutapea menjanjikan bahwa objek sengketa, tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Krakatau No. 63 akan diserahkan kepada PENGGUGAT, dan PENGGUGAT akan mencicilnya dari hasil usaha yang dibuat di ruko tersebut. Masalah Pergantian nama atas Surat Tanah akan dilakukan. Namun hingga Marintan Hutapea meninggal dunia ( tahun 2002 ) peralihan nama atas Surat Tanah itu belum selesai dibuat. Tetapi hingga saat ini PENGGUGAT masih menguasai ruko tersebut ; saat ini dan sedang dikontrakkan oleh PENGGUGAT; 25. Bahwa saudara-saudara lainnya dari PENGGUGAT ( 8 bersaudara ) maupun ahli waris mereka tidak pernah menganggu gugat tanah / ruko ( Objek Sengketa) tersebut dari penguasaan PENGGUGAT ( kecuali TERGUGAT I ) ; oleh karena masing-masing telah mendapat bagian dari harta almarhum Marintan Br. Hutapea, dan memang dengan sungguh-sungguh saudarasaudara yang lain itu menghormati amanat dari almarhum Marintan Br. Hutapea yang menyatakan tanah dan bangunan ruko ( Objek sengketa ) yang terletak di Jalan Krakatau No. 63 Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan, diserahkan kepada PENGGUGAT ;

26. Bahwa oleh karena alamarhum Marintan Br. Hutapea telah mengamanatkan tanah dan ruko tanah dan bangunan ruko ( Objek Sengketa ) yang terletak di Jalan Krakatau No.63, Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan, diserahkan kepada PENGGUGAT, maka patut dan layak tanah dan bangunan ruko tersebut menjadi bagian warisan yang diserahkan

kepada

PENGGUGAT,

dan

secara

sah

menjadi

milik

PENGGUGAT ;

27. Bahwa oleh karena secara sah tanah dan bangunan ruko ( Objek Sengketa) yang terletak di Jalan Krakatau No.63, Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur



10

Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan, menjadi bagian dari harta peninggalan Marintan Br. Hutapea untuk PENGGUGAT, maka layak dan patut secara hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II ( ahli waris dari Mangontang Hutapea ) melakukan balik nama atas surat-surat tanah tersebut menjadi atas nama PENGGUGAT, dan bila TERGUGAT I dan TERGUGAT II ( ahliwaris Mangontang Hutapea ) memunyai itikad tidak baik sehingga tidak bersedia melakukan balik nama atas surat tanah tersebut menjadi atas nama PENGGUGAT maka layak dan patut secara hukum dinyatakan Putusan Perkara ini dapat dijadikan sebagai petunjuk / hak yang sah untuk mengurus balik nama dan / atau untuk peningkatan hak menjadi Sertifikat Hak Milik / Hak Guna Bangunan atas objek sengketa tersebut atas nama PENGGUGAT ( Drs. Bawaja Hutapea ) ; 28. Bahwa sekitar setahun belakangan ini, setelah PENGGUGAT menyewakan Ruko tersebut ( Objek Sengketa), TERGUGAT I, selalu datang mengganggu penyewa dengan mengatakan ruko ini adalah miliknya karena terdaftar atas nama suaminya ( Mangontang Hutapea ), walaupun tidak pernah dapat menunjukkan surat asli kepemilikan tanah dan bangunan ruko tersebut ; 29. Bahwa TERGUGAT I, beberapa kali membongkar pintu depan ruko tersebut, bersama beberapa preman, merusak gemboknya dan memaksa masuk dan hendak mengusai secara sepihak melalui kekerasan dengan mengusir yang menyewa. Tetapi ketika kejadian itu dilaporkan kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT sedang diperjalanan menuju ruko tersebut, maka TERGUGAT I langsung

pergi,

tidak

berani

berhadapan

secara

langsung

dengan

PENGGUGAT, dan membicarakannya. Demikianlah beberapa kali terjadi gangguan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan kekerasan dan membawa beberapa laki-laki tidak dikenal melakukan “ terror ” terhadap penyewa . Penyewa yang selalu diganggu dan di rusak pintu genboknya telah melapor ke Kepolisian Resort Medan (Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : LP / 3046 / XII / 2011 / SU / Resta Medan,

30. Bahwa bahkan TERGUGAT I, pernah hendak menjual ruko tersebut tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan sudara-saudara lainnnya. TERGUGAT I memberikan keterangan bohong Kepada Lurah yang hendak membuat Akta Pengalihan Hak dengan mengatakan bahwa surat tanah / ruko tersebut telah hilang. Dengan lihainya Surat Keterangan Hilang juga ada diurus TERGUGAT



11

I

dari

Kepolisian.

Gagalnya

transaksi

penjualan

itu

adalah

karena

PENGGUGAT mengetahuinya dan menerangkan kepada calon pembeli dan Lurah bahwa Surat Tanah tidak pernah hilang tetapi sejak dibeli oleh kakaknya Marintan Br. Hutapea, Surat asli Tanah tersebut dipegang oleh PENGGUGAT hingga hari ini ; 31. Bahwa TERGUGAT I, tidak pernah mau melakukan musyawarah dengan Keluarga Hutapea ( PENGGUGAT, dan saudara-saudara lainnya ), tentang tanah dan bangunan ( Objek Sengketa ), tetapi dengan ngotot mengatakan objek sengketa tersebut adalah warisan suaminya karena terdaftar atas nama suaminya ( Mangontang Hutapea ), walaupun TERGUGAT I mengetahui tanah tersebut dibeli tahun 1987 ( ketika mereka belum kawin ) dan juga mengetahui nama suaminya tertera dalam surat

tanah hanya lah merupakan “pinjam

nama”, karena pemilik yang sesungguhnya adalah kakak suaminya yaitu MARINTAN Br. HUTAPEA. Rupanya

keserakahan TERGUGAT I belum

terpuaskan dengan mendapat tanah dan rumah secara gratis dari pembagian harta MARINTAN Br. HUTAPEA, yaitu rumah yang ditempatinya sekarang di Jalan Binjai Km. 10,8, Gang Sama, tanah seluas 1.500 m 2, beserta bangunan di atasnya ; 32. Bahwa upaya-upaya pengrusakan gembok pintu depan ruko dan pengerahan beberapa preman ( laki-laki tidak dikenal ) untuk merebut dan menguasai tanah dan bangunan ruko tersebut patut dan layak secara hukum dinyatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) ; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara ini, menetapkan hari Sidang dan memanggil para Pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan dan selanjutnya memberikan

amar putusan

sebagai berikut : PROVISI : Memerintahkan PARA TERGUGAT menghentikan segala usahanya untuk mengganggu penyewa di ruko tersebut, dan menghentikan segala upaya-upaya merebut dengan paksa atau berusaha menjual tanah dan bangunan ruko dimaksud ( Objek Sengketa ) ; PRIMAIR:



12

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 97/APH-GR/MTMR/1988, tanggal 08-03-1987; yang didaftarkan atas nama Mangontang Hutapea; berupa tanah dan bangunan ruko ( Objek Sengketa ) yang terletak di Jalan Krakatau No.63, Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut ; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. H.Anwar Ja’far (14,40 m) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gunung Krakatau

(03,65 m)


(14,40 m)


(03,65 m)

3. Menyatakan upaya paksa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk merebut objek sengketa, mengganggu penyewa di ruko tersebut ( Objek Sengketa ), merusak kunci gembok adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ). 4. Menyatakan Sah SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh almarhum MANGONTANG HUTAPEA pada Tanggal 27 Desember 1989 yang isinya sebagai berikut ; Dengan ini saya menyatakan bahwa : Semua Rumah, tanah, mobil, uang di bank berupa deposit dan tabungan, yang seluruhnya barang-barang dan uang tersebut dibuat atas nama saya ( Mangontang Hutapea ), sebenarnya adalah merupakan hak milik dari kakak Saya , nama MARINTAN HUTAPEA. 5. Menyatakan Sah SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh RISMAWATY Br. SINAGA ( TERGUGAT I) pada tanggal 27 Desember 1989 yang isinya sebagai berikut ; Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan sebenarnya mengetahui semua rumah, tanah, mobil, deposito dan tabungan yang disimpan di Bank, dan

seluruh barang-barang dan uang tersebut dibuat atas nama suami

saya MANGONTANG HUTAPEA, adalah merupakan milik dari Kakak kami MARINTAN HUTAPEA.

6. Menyatakan bukan merupakan milik almarhum Mangontang Hutapea maupun seluruh ahliwarisnya ( termasuk TERGUGAT I, TERGUGAT II )



13

tanah dan bangunan ( Objek Sengketa ) dengan Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 97/APH-GR/MTMR/1988, tanggal 08-03-1987 ; yang didaftarkan atas nama Mangontang Hutapea ; yang terletak di Jalan Krakatau No.63, Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut ; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. H.Anwar Ja’far (14,40 m) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gunung Krakatau

(03,65 m)


(14,40 m)


(03,65 m)

7. Menyatakan tanah dan bangunan ruko ( Objek Sengketa ) yang terletak di Jalan Krakatau No.63, Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan. Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 97/APH-GR/MTMR/1988, tanggal 08-03-1987; adalah milik dari almarhum MARINTAN Br. HUTAPEA, walaupun didaftarkan atas nama Mangontang Hutapea ; 8. Menyatakan sah pembagian warisan dari Marintan Br. Hutapea yang diberikan kepada Penggugat ( Drs. Bawaja Jhoni Hutapea ) yaitu berupa tanah dan bangunan ruko ( Objek Sengketa ) yang terletak di Jalan Krakatau No.63, Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan. Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 97/APH-GR/MTMR/1988, tanggal 08-03-1987; 9. Memerintahkan ahli waris Mangontang Hutapea (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) untuk membuat peralihan nama atas tanah objek sengketa yaitu tanah dan bangunan ruko (Objek sengketa) yang terletak di Jalan Krakatau No. 63, Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan. Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 97/APH-GR/MTMR/1988, tanggal 08-03-1987 ; menjadi terdaftar atas nama PENGGUGAT ( Drs. Bawaja Jhoni Hutapea ) ; ATAU Bila TERGUGAT I dan TERGUGAT II

tidak bersedia melakukan balik

nama, maka menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijadikan sebagai petunjuk / hak yang sah untuk mengurus balik nama dan / atau

untuk

peningkatan hak menjadi Sertifikat Hak Milik / Hak Guna Bangunan atas objek sengketa tersebut atas nama PENGGUGAT ( Drs. Bawaja Hutapea ) ;



14

10. Menyatakan

Putusan

ini

dapat

dilaksanakan

terlebih

dahulu

(uitvoerbaar bij voorrat) meskipun ada upaya banding, perlawanan, maupun kasasi ; 11. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR: Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ( ex aquo et bono ). Terimakasih. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut Tergugat I, II/ Pembanding mengajukan jawaban tertanggal 19 Juli 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : Tentang Eksepsi : Yang bertanda tangan dibawah ini: Rismawaty br Sinaga bertindak untuk dan atas nama

tergugat

bersama-sama

anak-anak

tergugat,

bertindak

untuk

mempertahankan hak pewaris dari alm. Mangontang Hutapea, mempertahankan hak milik terhadap harta bersama semasa hidupnya atau harta peninggalan yang dibuat atas nama hak alm. Mangontang Hutapea sebagai suami, ayah kandung dari 3 orang anaknya dalam hal ini secara berurutan sebagai berikut : 1. Rismawaty br Sinaga, jenis kelamin perempuan, umur 49 tahun, Ibu Rumah Tangga, Tinggal Jl. Binjai Km 10,8 Gang sama Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab Deli Serdang ; 2. Daniel Rianto Hutapea, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Umur 22 tahun, Pelajar, Ikut Orangtua Ibu Kandung, tinggal jl. Binjai Km 10,8 Gang sama Desa paya geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. 3. Maria Olivia Puspandari Hutapea, Jenis kelamin Perempuan, Umur 19 tahun,Pelajar, Ikut Orangtua Ibu Kandung alm. Mangontang Hutapea, tinggal di Jl. Binjai Km 10,8 Gang Sama Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. 4. Josua Alfred Hutapea, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Umur 17 tahun,Pelajar, Ikut Orangtua Ibu Kandung sebagai anak kandung Mangontang Hutapea, tinggal di Jl. Binjai Km 10,8 Gang Sama Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang ;



15

Tentang Pokok Perkara :

a. Bahwa kami Tergugat menolak dan keberatan atas gugatan Penggugat yang imajinasi atau gugatan hayalan, dan hak kami sebagai pewaris yang sah dari almarhum Mangontang Hutapea, SH. sangat keberatan hak kami pewaris dirampas. b. Bahwa kami tetap mempertahankan seluruh hak pewaris yang dibuat hak atas nama Mangontang Hutapea, adalah hak milik pewaris Mangontang Hutapea tidak terkecuali. c. Bahwa penggugat terlalu menghayal memaksakan kehendak untuk merampas hak pewaris dengan gugatannya, bila penggugat untuk merampas hak pewaris dari ahli waris almarhum Mangontang Hutapea, SH. penggugat harus terlebih dahulu membatalkan ahli waris yang sah melalui hukum adat, hukum negara dan hukum agama. d. Bahwa tergugat dan anak-anak kandungnya adalah pewaris yang sah dari alm. Mangontang Hutapea, SH. jelasnya seluruh harta bersama dan harta peninggalan adalah milik hak pewaris secara keseluruhan. Kesimpulan : Bahwa kami sebagai pewaris alm. Mangontang Hutapea yang sah akan tetap mempertahankan hak pewaris melalui jalur hukum yang berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia. Permohonan : Ketua Majelis Hakim yang terhormat, dengan alasan uraian-uraian kami tersebut kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim berkenan menerima sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan yang adil dan benar, dengan amar putusan sebagai berikut : -

Menerima eksepsi/jawaban tergugat-tergugat keseluruhan.

-

Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan.

-

Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

-

Menyatakan bahwa perbuatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

-

Namun apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, dalam persidangan yang baik mohon Keputusan yang adil dan benar dan berprikemanusiaan.



16

Menimbang,

bahwa

atas

gugatan

Penggugat/

Terbanding

tersebut

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Pebruari 2013 Nomor : 35/Pdt.G/2012/PN.Lp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi: -

Menolak seluruh eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara: -

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

-

Menyatakan sah Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 97/APH-GR/MTMR/1988, tanggal 08-03-1987, yang didaftarkan atas nama Mangontang Hutapea, berupa tanah dan bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Krakatau Nomor: 63, Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Anwar Ja’far (14,40 m)

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Krakatau

(03,65 m)

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr H. Ibrahim

(14,40 m)


( 03,65 m)

Menyatakan upaya yang dilakukan Tergugat I mengganggu penguasaan Penggugat atas objek perkara dengan menyewakan kepada orang lain tanpa seijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

-

Menyatakan sah Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Almarhum Mangontang Hutapea pada tanggal 27 Desember 1989 yang isinya sebagai berikut: Dengan ini saya menyatakan bahwa: Semua rumah, tanah , mobil, uang di bank berupa deposito dan tabungan, yang seluruhnya barang-barang dan uang tersebut dibuat atas nama saya (Mangontang Hutapea), sebenarnya adalah merupakan hak milik dari kakak saya, nama Marintan Hutapea.



17

-

Menyatakan

tanah dan bangunan (objek sengketa) Surat Akta

Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 97/APH-GR/MTMR/1988, tanggal 08-03-1987, yang didaftarkan atas nama Mangontang Hutapea, yang terletak di Jalan Krakatau Nomor: 63, Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr H. Anwar Ja’far (14,40 m) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Krakatau

(03,65 m)

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr H. Ibrahim

(14,40 m)


( 03,65 m)

Bukan merupakan milik almarhum Mangontang Hutapea maupun seluruh ahli warisnya ; -

Menyatakan tanah dan bangunan ruko (objek sengketa) yang terletak di Jalan Krakatau No. 63, Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan, Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 97/APH-GR/MTMR/1988, tanggal 08-03-1987, adalah milik dari almarhum Marintan Br Hutapea, walaupun didaftarkan atas nama Mangontang Hutapea;

-

Menyatakan sah pemberian dari Marintan Br Hutapea kepada Penggugat (Drs. Bawaja Jhoni Hutapea) yaitu

berupa tanah dan

bangunan ruko (objek sengketa) yang terletak di Jalan Krakatau No. 63, Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan, Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 97/APHGR/MTMR/1988, tanggal 08-03-1987; -

Memerintahkan ahli waris Mangontang Hutapea (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) untuk membuat peralihan nama atas tanah objek sengketa yaitu tanah dan bangunan ruko (objek sengketa) yang terletak di Jalan Krakatau No. 63, Lingkungan XVIII, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan, Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 97/APH-GR/MTMR/1988, tanggal 08-03-1987 menjadi atas nama Penggugat (Drs. Bawaja Hutapea) ;

-

Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijadikan sebagai petunjuk/hak yang sah untuk mengurus balik nama/ atau untuk peningkatan hak



18

menjadi Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan atas objek sengketa tersebut atas nama Penggugat (Drs. Bawaja Jhoni Hutapea); -

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam dalam perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp 891.000. (delapanratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

-

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 11 Pebruari 2013, nomor : 35/Pdt.G/2012/PN.Lp tersebut, Tergugat I untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk anak kandungnya Daniel Hutapea (Tergugat II) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Pebruari 2013, sebagaimana Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Ilham Purba,SH. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan permohonan banding

tersebut

telah

diberitahukan

kepada

Kuasa

Hukum

Penggugat/

Terbanding pada tanggal 13 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat I, II/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 02 Oktober 2013 dan Tambahan Memori Banding tertanggal 26 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Januari 2015, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 04 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 06 Januari 2014, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Tergugat I, II/ Pembanding pada tanggal 27 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.35/Pdt.G/2012/PN.Lp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kepada Tergugat I, II/ Pembanding pada



19

tanggal27 Januari 2014 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 23 Juli 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

yang

diajukan

oleh

Tergugat I, II/ Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya

yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya, agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.35/Pdt.G/2014 tanggal 11 Pebruari 2013, dan mengadili sendiri “Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -

bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan eksepsi dari para Pembanding/ Para Tergugat bahwa gugatan Terbanding/ Penggugat kurang pihak karena objek sengketa merupakan warisan/ harta peninggalan dari alm. Magontang Hutapea,SH/ suami Pembanding I/ Tergugat I dan Ayah Pembanding II/ Tergugat II, akan tetapi tidak seluruh ahli waris Magontang Hutapea,SH diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo, yaitu Maria Olivia Puspandari Hutapea dan Yosua Alfred Hutapea ;

-

bahwa selain itu Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan dan menyertakan dalam putusannya bahwa para Pembanding/ para Tergugat telah mengajukan eksepsi/ duplik yang pada pokoknya mengenai kompetensi relatife karena Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempunyai kewenangan mengadili dan melanggar “azas squetar forum rei sita” letak objek yang disengketakan ;

Dalam Pokok Perkara : -

bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan pada pokok perkara bantahan-bantahan dari para



20

Pembanding/ para Tergugat sehingga pertimbangan-pertimbangannya tidak benar berdasarkan hal-hal sebagai berikut : -

bahwa alm.Magontang Hutapea pernah menyatakan objek perkara pada tahun 1987 agar diusahai oleh saksi Saoranna Hutapea dan tidak untuk diserahkan kepada Terbanding ;

-

bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat atau dinyatakan para saksi tidak ada surat bukti yang sah atas penyerahan objek perkara

dari siapapun

kepada Penggugat ; -

bahwa

pertimbangan

Pengadilan

Negeri

lubuk

Pakam

menyatakan

penyerahan objek perkara melalui pertimbangannya telah keliru dan mengesamping Undang-undang dan tidak berdasarkan ketentuan KUH Perdata pasal 616 dan 620 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari Pembanding karena kurang pihak dan menguatkan putusan

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

tanggal

11

Pebruari

2013

No.35/Pdt.G/2012/PN.Lp dengan alasan-alasan sebagai berikut : -

bahwa dalam perkara a quo Tergugat ada 2 (dua) orang, namun Tergugat II tidak ikut banding, sehingga secara hukum Tergugat II harus ditarik atau dijadikan Pembanding sebagai Terbanding II dalam perkara ini, oleh karena Tergugat II tidak ditarik sebagai Terbanding II dalam perkara ini maka para pihak dalam perkara ini tidak lengkap, sehingga banding yang dilakukan oleh Pembanding/ Tergugat I harus ditolak ;

Dalam Eksepsi -

bahwa seolah-olah dalam eksepsi Pembanding/ Tergugat dalam jawaban terhadap gugatan telah ada mengemukakan tentang Plurium Litis Consortium (gugatan kurang para pihak) dan eksepsi dalam duplik tentang kompetensi relatief objek sengketa ;

-

bahwa kedua eksepsi tersebut tidak pernah ada, diajukan baik jawaban maupun dalam duplik seandainyapun ada eksepsi dalam duplik, eksepsi tersebut harus ditolak, sebab eksepsi kompetensi relatief hanya dapat diajukan didalam jawaban pada sidang yang pertama (pasal 125 ayat (2) dan pasal 133 HIR/ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata hal 422) ;



21

Dalam Pokok Perkara -

bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang objek sengketa merupakan milik alm. Marintan Hutapea dan kemudian diserahkan kepada Terbanding/ Penggugat telah tepat dan benar berdasar secara hukum ;

-

bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta milik alm. Marintan Hutapea, sebagaimana juga harta-harta yang lain, mobil, deposito/ tabungan tanah dan bangunan lain. Hal itu juga diakui oleh alm. Mangontang Hutapea secara tertulis yang secara sadar mengakui semua harta-harta atas namanya adalah sepenuhnya milik kakaknya alm. Marintan Hutapea, Pengakuan tertulis tersebut dibuat seminggu setelah alm. Mangontang Hutapea menikah dengan Pembanding/ Tergugat I, jadi jauh sebelum Pembanding/ Tergugat I menjadi isteri dari alm. Mangontang Hutapea harta-harta tersebut telah ada dan pada saat itu alm. Mangontang Hutapea tidak mempunyai pekerjaan apa-apa. Seorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan juga sakit-sakitan mustahil memiliki harta yang banyak ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat I, II pada tanggal 26 Januari 2015, telah mengajukan tambahan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -

bahwa objek sengketa berukuran 14,40 x 03,65 m yang setempat di Jalan Krakatau No.63 Lingkungan XVIII Kelurahan Glugur Darat Kecamatan Medan Timur, an. Mangontang Hutapea selaku suami/ ayah kandung Tergugat I dan II/ para Pembanding ;

-

bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak menjalankan hukum formal serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam padahal yang menjadi objek gugatan merupakan benda tetap yaitu sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang letaknya di Kota Medan Jalan Krakatau No.63 Lingkungan XVIII Kelurahan Glugur Darat Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sehingga menurut hukum formal jelas- jelas adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Medan untuk mengadilinya, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili dan memutus perkara tersebut, sehingga putusan



22

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melanggar hukum pasal 118 ayat 3 HIR pasal 142 ayat 5 Rbg ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara No.35/Pdt.G/2012/PN.Lp dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Pebruari 2013 No.35/Pdt.G/2012/PN.Lp beserta memori banding dan tambahan memori banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan II dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, Terbanding

semula

bahwa

Pengadilan

Penggugat

yang

Tinggi

tidak

menyatakan

sependapat

dalam

kontra

dengan memori

bandingnya bahwa Tergugat II tidak ikut banding sehingga pihak dalam perkara ini tidak lengkap dan banding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan banding tanggal 22 Pebruari 2013 No.35/Pdt.G/2012/PN.Lp, yang dibuat oleh Ilham Purba, SH, Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata yang menyatakan banding adalah Risnawaty br Sinaga (Tergugat I) untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk anak kandungnya Daniel Hutapea (Tergugat II), sehingga pernyataan Terbanding semula Penggugat yang menyatakan pihak dalam perkara ini tidak lengkap dan banding harus ditolak tidak beralasan hukum ;

Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa tentang eksepsi Litis Consortium (gugatan kurang pihak) dan kompetensi relatief yang diajukan Pembanding semula Tergugat I dan II dalam dupliknya, menurut Pembanding semula Tergugat I dan II tidak ada dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding semula Penggugat, bahwa kedua eksepsi tersebut tidak pernah ada diajukan baik dalam jawaban maupun dalam duplik, seandainyapun ada eksepsi kompetensi relatief dalam duplik harus ditolak karena kompentensi relatief hanya dapat diajukan dalam jawaban pada sidang pertama bersama dengan jawaban terhadap materi pokok perkara ;



23

Menimbang, bahwa terhadap kedua eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang eksepsi kompetensi relatief ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti duplik Pembanding semula Tergugat I dan II, ternyata benar bahwa Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi kompetensi relatief yaitu bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah toko berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan yaitu di Jln. Krakatau No.63 Lingkungan XVIII Kel. Glugur Darat Medan Timur (pasal 142 ayat 5 Rbg) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (2) dan pasal 133 HIR, bahwa pengajuan eksepsi kompetensi relatief harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban terhadap materi pokok perkara oleh karena Pembanding mengajukan eksepsi kompetensi relatief pada saat Duplik, bukan pada saat mengajukan jawaban pertama, sehingga persyaratan untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatief tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka hak Pembanding semula Tergugat I dan II untuk mengajukan eksepsi Kompetensi Relatief tersebut menjadi gugur dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan disini bahwa dalam mengajukan gugatan harus dipedomani ketentuan pasal 142 Rbg ;

Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Pengadilan

Tinggi

akan

mempertimbangkan tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yang menurut Terbanding semula Penggugat tidak ada diajukan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pembanding semula Tergugat II adalah isteri alm. Mangontang Hutapea,

sedangkan Pembanding

semula Tergugat II dan Maria Olivia Puspandari Hutapea serta Yosua Alfred Hutapea adalah anak kandung dari alm. Mangontang Hutapea, yang kesemuanya merupakan pewaris atas harta peninggalan yang dibuat atas nama alm. Mangontang Hutapea ;



24

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa eksepsi Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa objek perkara adalah boedel warisan dari alm. Mangontang Hutapea yang menjadi hak dari ahli warisnya dan eksepsi tersebut telah masuk kepada pokok perkara ;

Menimbang,

bahwa

meskipun

uraian

eksepsi

Pembanding

semula

Tergugat I dan II, tidak secara jelas menyebutkan bahwa gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi dengan diuraikan oleh Pembanding semula Tergugat I dan II bahwa anak kandung dari alm. Mangontang Hutapea adalah Pembanding semula Tergugat II dan Maria Olivia Puspandari Hutapea serta Yosua Alfred Hutapea yang merupakan pewaris atas harta peninggalan yang dibuat atas nama alm. Mangontang Hutapea akan tetapi Maria Olivia Puspandari Hutapea dan Yosua Alfred Hutapea tidak ikut digugat dalam perkara ini padahal yang digugat adalah tanah dan rumah an.alm. Mangontang Hutapea, maka gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihaknya ;

Menimbang, bahwa seandainyapun dianggap bahwa Pembanding semula Tergugat I dan II , tidak ada mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak, akan tetapi dari Posita gugatan Terbanding semula Penggugat No.27 dihubungkan dengan Petitum gugatan No.6 dan No.9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bukan merupakan milik alm. Mangontang Hutapea maupun seluruh ahli warisnya, maka Tergugat I dan II (ahli waris alm.Mangontang Hutapea) melakukan balik nama atas surat-surat tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat ; -

bahwa

dari

posita

dan

petitum

tersebut

maka

terlihat jelas gugatan

Terbanding semula Penggugat kurang pihak, karena ahli waris dari alm. Mangontang Hutapea bukan hanya Pembanding semula Tergugat I dan II tetapi termasuk Maria Olivia Puspandari Hutapea dan Yosua Alfred Hutapea, yang diakui Terbanding semula Penggugat dalam posita gugatannya No.14, bahwa mereka merupakan anak kandung alm. Mangontang Hutapea, akan tetapi tidak ikut digugat dalam perkara ini ;



25

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat, tidak menggugat seluruh ahli waris dari alm. Mangontang Hutapea maka

gugatan

Terbanding semula Penggugat kurang pihak, sehingga eksepsi Pembanding semula Tergugat I, II dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding semula Tergugat I, II dapat diterima maka pokok perkara tidak perlu di pertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Pebruari 2013 No.35/Pdt.G/2012/PN.Lp tidak dapat dipertahankan lagi dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI : ----- Menerima permohonan banding dari

Pembanding semula Tergugat I

dan II ; ----- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Pebruari 2013 No.35/Pdt.G/2012/PN.Lp yang dimohonkan banding dan ; MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi ----- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan II ; Dalam Pokok Perkara ----- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



26

----- Menghukum Terbanding

semula

Penggugat

untuk

membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi Medan pada hari

Rabu

tanggal 18

Pebruari 2015

Pengadilan oleh

kami

BANTU GINTING,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK,SH.MH dan Hj.WAGIAH ASTUTI,SH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Nopember 2014 nomor : 359/PDT/2014/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

25 Pebruari 2015 oleh Ketua

Hakim-Hakim Anggota, serta FARIDA

MALEM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ; HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DHARMA E. DAMANIK,SH.MH

BANTU GINTING,SH

tttdtd Hj.WAGIAH ASTUTI,SH PANITERA PENGGANTI,

ttd FARIDA MALEM, SH

Perincian Biaya : 1. Meterai

Rp.

6.000,-

2. Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan

Rp

139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-



PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents