P U
T
U
S
A
N
NOMOR : 39 / Pdt / 2015 / PT - MDN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
1. Hj. Ratna Dewi Siregar, Perempuan, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat tinggal Jalan Bambu VI No 6 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan semula disebut sebagai
PENGGUGAT I ,selanjutnya disebut
sebagai
PEMBANDING ; 2.Ir.Ahmad
Sofyan
Saragih,
Laki-laki,Umur
49
Tahun,Pekerjaan
Wiraswasta,Tempat tinggal Jalan Marelan VII Pasar I Tengah,Gg Terusan,Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan
Marelan,Kota
Medan,
semula
disebut
sebagai
Penggugat II , selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ; 3.Ahmad Iksan Saragih, Laki-laki,umur 47 tahun,Pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal Jalan Bambu VI No 6, Kelurahan Durian,Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,semula disebut sebagai Penggugat III , selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ; 4.Ahmad Riduan Saragih, Laki-laki,umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Bambu VI No 6 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur,Kota Medan,semula disebut sebagai Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ; 5.Ahmad Zulfan Saragih, Laki-laki, Umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Bambu VI No 6 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan timur,Kota Medan,semula disebut sebagai Penggugat V, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ; 6.Ahmad Ardian Saragih, Laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal
Jalan
Bambu
VI
No
6
Kelurahan
Durian,Kecamatan Medan timur,Kota Medan,semula disebut sebagai
Penggugat
VI
,
selanjutnya
disebut
sebagai
PEMBANDING ; 7.Ahmad Lukman Elfatin Saragih, Laki – laki umur : 37 tahun, Pekerjaan Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 1 dari 29 Hal.
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Bambu VI No 6 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur,Kota Medan,semula disebut sebagai
Penggugat
VII
,
selanjutnya
disebut
sebagai
PEMBANDING ; 8.
Dr.
Ade
Burman
Saragih,
Laki-laki,umur
35
tahun,Pekerjaan
Wiraswasta,tempat tinggal Jalan Bambu VI No 6 Kelurahan Durian,Kecamatan Medan Timur,Kota Medan,semula disebut sebagai Penggugat VIII , selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ; 9. Desi Roswita Saragih, Perempuan,umur 34 tahun,Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan bambu VI No 6 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur,Kota Medan,semula disebut sebagai Penggugat IX , selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ; Yang kesemuanya nama tersebut diatas adalah ahli waris Almarhum Drs. Muhammad Sangkim Saragih yang dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya :
Syofyan Syah, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Syofyan Syah,SH & Associates yang beralamat di Jalan T.Imam Bonjol No:53 Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2013
dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 Oktober 2013 dibawah register : 186/LEG/SK/2013/PN-SIM.-
L A W A N
PT.PP. LONDON SUMATERA
INDONESIA, berkedudukan dan berkantor
pusat di Jalan Ahmad Yani Medan Cq PT .PP. London Sumatera Indonesia,Tbk Bah Bulian Estate berkedudukan dan berkantor cabang di Kabupaten Simalungun, semula disebut sebagai
TERGUGAT
,
selanjutnya
disebut
sebagai
TERBANDING ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Boni S Sianipar,SH,M.Hum.- Viktor Siallagan,SH,
Noperi
Pandapotan
Ambarita,SH,
Hertati
Suryani Pardede,SH, Jhon Sabam Panjaitan,SH, Advokat & Pengacara - Penasehat Hukum dari Law Office Boni F Sianipar,SH,M.HUM & Patners, berkedudukan dan berkantor di Medan, Jalan Sei Merah No. 24 B, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 2 dari 29 Hal.
pada tanggal 02 Desember 2013 dibawah register nomor : 208/LEG/SK/2013/PN-SIM.-
PENGADILAN TINGGI tersebut ;
Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Pebruari 2015, No. 39/Pdt/2015/PT- MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; ---------------------------------2. Berkas perkara Nomor : 39 / Pdt / 2015 / PT- MDN.- dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; ------------------------------------------------
TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;
--------Menimbang, bahwa
Para Pembanding semula Para Penggugat
dalam surat gugatannya
tertanggal
25 Oktober 2013 , yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun itu
juga
dibawah
mengajukan
daftar
gugatan
Nomor
yang
:
pada
pada tanggal
60/Pdt.G/2013/PN-SIM.pokoknya
antara
lain
telah telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat I adalah isteri yang sah dari Almarhum Drs Muhammad Sangkim Saragih dan Penggugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,dan IX adalah anak kandung Almarhum Drs Muhammad Sangkim Saragih,
dan
oleh
karenanya
menurut
hukum
Penggugat
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, adalah ahli waris Almarhum Drs.Muhammad Sangkim Saragih; 2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs Muhammad Sangkim Saragih memiliki sebidang tanah yang merupakan tanah adat / warisan
dari
orangtuanya
yang
bernama
Djmaihat
Saragih
(almarhum), seluas + 173 Ha yang terletak di Desa Pane raya, Kecamatan raya Kahean, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Alm Mhd Sangkim Saragih;
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm Mhd Sangkim Saragih; Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 3 dari 29 Hal.
-
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syamsudin Purba;
-
Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;
3. Bahwa tanah yang telah disebutkan pada point 2 (Dua) diatas telah diukur ulang kembali oleh PT.Panca Karsa Bangun Reksa dimana pengukuran dilakukan oleh zul Fianto beserta para Penggugat dan saksi-saksi pada tanggal 11 september 2013,yang kemudian ukuran luas tanah yang dimaksudkan diatas menjadi seluas + 171.8591Ha, dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Alm Drs Mhd Sangkim Saragih;
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm Drs.Mhd Sangkim Saragih;
-
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syamsudin Purba;
-
Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;
4. Bahwa sejak tahun 1938 orang tua Almarhum Drs Muhammad sangkim Saragih yaitu Almarhum Djamaihat Saragih ada membuat perjanjian Kontrak dengan tergugat,dimana dalam kontrak tersebut pihak Tergugat memakai tanah yang telah disebutkan pada point 2 (dua) yang merupakan tanah adat/warisan dari pada Almarhum Drs Muhammaad Sangkim Saragih; 5. Bahwa
setelah
Almarhum
Drs
Muhammad
Sangkim
Saragih
meninggal dunia,maka Para Penggugat sebagai ahli waris mencari tahu tentang status tanah adat/warisan Almarhum Drs Muhammad Sangkim Saragih yang dikuasai Tergugat; 6. Bahwa melalui upaya Birokrasi dan upaya Hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat hingga sampai kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun,maka sesuai dengan petunjuk dan penilaian dari Kepala BPN Kabupaten Simalungun sudah dapat diputuskan agar tanah adat/warisan Almarhum Drs Muhammad Sangkim Saragih dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu kepada para penggugat; 7. Bahwa sesuai dengan bukti surat dari Bapak F.R Nasution yang ditujukan kepada bapak T.M Anwar yaitu Direktur Management Medan PT Lonsum untuk mengembalikan tanah adat / warisan Almarhum Drs. Muhammad Sangkim Saragih kepada ahli warisnya Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 4 dari 29 Hal.
(para Penggugat) seluas + 26,2937Ha yang merupakan sebahagian dari luas tanah + 171,8591. Ha terletak di Bah Bulian,Nagori Amborokan Panei raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm Drs Mhd Sangkim Saragih;
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm Drs.Mhd Sangkim Saragih;
-
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syamsudin Purba;
-
Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;
8. Bahwa petunjuk dari BPN Kabupaten Simalungun tertanggal 18 Nopember 1989, tanah yang disebutkan pada point 7 (tujuh) harus dikembalikan kepada ahli waris Almarhum Drs Muhammad Sangkim Saragih yaitu kepada Para Penggugat,namun tidak dipatuhi oleh Tergugat, bahkan tanah tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini dan telah ditanami pohon kelapa sawit; 9. Bahwa tanah yang dimaksudkan diatas yang dikuasai oleh tergugat dengan melawan hak juga merupakan objek perkara dalam perkara ini,dimana perbuatan Tergugat menguasai tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matigedaad) 10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat,maka para Penggugat telah dirugikan secara materil antara lain: a) Bahwa
para
Penggugat
tidak
dapat
menikmati
dan
menggunakan tanah terperkara hingga saat ini sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat selama 24 tahun terhitung sejak tahun 1989 s/d tahun 2013; b) Bahwa dengan kerugian tersebut Tergugat berkewajiban membayar kepada para Penggugat sewa tanah seluas +_ 26,2937 Ha dengan perincian Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahunnya selama 24 tahun sejak tahun 1989 s/d tahun 2013; c) Bahwa total yang harus dibayar tergugat
kepada Para
Penggugat dalam perkara ini berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) x 24 tahun = Rp. 4.800.000.000,- (Empat milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayar tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika; Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 5 dari 29 Hal.
11. Bahwa adalah pantas dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat agar mengembalikan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan utuh; 12. Bahwa untuk menjaga agar tanah terperkara tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain maka cukup beralasan menurut hukum untuk meletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara yaitu:”Sebidang tanah seluas +- 26,2937Ha yang terletak di Bah Bulian,Nagori Amborokan Panei Raya Kahean Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm Drs Muhammad Sangkim Saragih;
-
Sebelah
Selatan
berbatasan
dengan
tanah
Alm
Drs.Muhammad Sangkim Saragih; -
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syamsudin Purba;
-
Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;
13. Bahwa oleh karena dalam perkara Aquo bukti-bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat sangat otentik dan sempurna kebenaranya,mohon dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet maupun kasasi; Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun atau Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menyidangkan perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil para Penggugat dan Tergugat dengan memberikan keputusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan dalam perkara ini; 3. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris almarhum Drs Muhammad Sangkim Saragih; 4. Menyatakan menurut hukum tanah seluas + 26,2937Ha yang terletak di bah Buluan dengan batas-batas sebagai berikut:
Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 6 dari 29 Hal.
-
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah
Alm Drs
Muhammad Sangkim Saragih; -
Sebelah
Selatan
berbatasan
dengan
tanah
Alm
Drs.Muhammad Sangkim Saragih; -
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syamsudin Purba;
-
Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;
Adalah tanah adat / warisan Almarhum Drs. Muhammad Sangkim Saragih; 5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah terperkara dengan tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daad); 6. Menghukum Tergugat untuk membayar sewa tanah kepada para Penggugat ssebesar Rp.4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) secara tunai seketika; 7. Menghukum Tergugat agar mengembalikan tanah terperkara kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan utuh; 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta
merta
(Uit
Voerbaar
Bij
Voorraad)
walaupun
ada
verzet,banding maupun Kasasi; 9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; 10. Apabila
majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Simalungun
berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;
-------- Menimbang, bahwa Para Penggugat ada melakukan Perbaikan gugatan yang mana isi perbaikan gugatan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Bahwa di dalam Surat Gugatan pada halaman 5 (lima) poin 4 (empat) tentang Petitum tertera:” Menyatakan menurut hukum tanah seluas + 26,2937 Ha yang terletak di Bah Buluan dengan batas-batas sebagai berikut: -
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm Drs Muhammad Sangkim Saragih;
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm Drs Muhammad Sangkim Saragih;
-
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muklis Syamsuddin Purba; Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 7 dari 29 Hal.
-
Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;
Adalah tanah adat/warisan Alm Drs Muhammad Sangkim Saragih; Seharusnya: “Menyatakan menurut hukum tanah seluas + 26,2937 Ha yang terletak di Bah
Bulian,
Nagori
Amborokan
Panei
Raya,
Kecamatan
Raya
Kahean,Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut: -
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm Drs Muhammad Sangkim Saragih;
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm Drs Muhammad Sangkim Saragih;
-
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muklis Syamsuddin Purba;
-
Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum
Adalah tanah adat/warisan Alm Drs Muhammad Sangkim Saragih; ---------Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Januari 2014 yang untuk selengkapnya sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI A. Pengadilan Negeri Simalungun Secara Relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini,dengan alas an sebagai berikut: 1. Bahwa Para Penggugat mengakui dengan tegas dalam gugatan bahwa Para Penggugat masing-masing memiliki alamat (domicile) di Jalan Bambu VI No 6 Kelurahan Durian,Kecamatan Medan Timur,Kota Medan dan Jalan Marelan VII Pasar I Tengah,Gg Terusan,Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan; 2. Bahwa benar PT PP London Sumatera Indonesia,Tbk (i.c Tergugat) adalah Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana termaktub dalam Tambahan berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 2009 No 65 perihal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU 24955.AH.01.02 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 08 Juni 2009 (fotocopy terlampir); 3. Bahwa sesuai dengan Hukum acara Perdata yang berlaku suatu gugatan didaftarkan pada wilayah hukum (domicile hukum) Pengadilan Negeri Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 8 dari 29 Hal.
alamat/tempat tinggal tergugat atau kalau tidak diketahui alamat tergugat maka gugatan didaftarkan pada wilayah hukum (domicile hukum) Pengadilan Negeri alamat/tempat tinggal Penggugat ( vide Pasal 118HIR/pasal 142Rbg); 4. Bahwa jelas adanya wilayah hukum (domicile hukum) Pengadilan Negeri baik Penggugat dan Tergugat tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun,akan tetapi berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Medan; 5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat seharusnya didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Medan,maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; 6. Bahwa oleh karena Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,maka patut dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard) B. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Harus ditolak Karena Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Tergugat 7. Bahwa benar Tergugat (i.c.PT.PP London Sumatra Indonesia,Tbk) ada memiliki kebun setempat dikenal dengan Bah Bulian Estate. 8. Bahwa Bah Bulian Estate semula adalah bekas hak concessive terletak di Kec Sipispis,Kab Simalungun Prop Sumatera Utara,yang diberikan berdasarkan Surat Perjanjian antara Zeefbestuur Raja dengan N.V Centraal Sumatra Rubber Est.Ltd tanggal 15 September 1916 yang disyahkan oleh Resident Sumatra Timur,kemudian dalam rangka konversi menurut Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria,hak Concessie tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha; 9. Bahwa oleh karena itu,maka terbutlah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman,atas nama PT.PP London Sumatera Indonesia oleh badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 07 Agustus 1984 berdasarkan Surat KEputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.42/HGU/DA/78 tanggal 01 Juni 1978; 10. Bahwa selanjutnya Seretifikat Hak Guna Usaha
(HGU) No 1 Desa
Panduman,atas nama PT.PP London Sumatera Indonesia oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 07 Agustus 1984 Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 9 dari 29 Hal.
diperpanjang sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman atas nama PT PP London Sumatera Indonesia,Tbk tanggal 4 September 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 54/HGU/BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha atas Tanah di Kabupaten Simalungun propinsi Sumatera Utara; 11. Bahwa benar Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 adalah perpanjangan dari Seretifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 7 Agustus 1984 berdasarkan
Keputusan
Menteri
Negara
Agraria/Kepala
Badan
Pertanahan Nasional No 54/HGU/BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak guna Usaha atas tanah di Kabupaten Simalungun,propinsi Sumatera Utara dan proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan produser hukum yang berlaku; 12. Bahwa benar Tergugat (i.c PT PP London Sumatera Indonesia,Tbk) dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum sama sekali,oleh karena itu maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakn gugatan Para Penggugat harus ditolak adanya ; C. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;
13. Bahwa benar PT PP London Sumatera Indonesia,Tbk Bah Bulian Estate semula adalah bekas hak concessive terletak di Kec Sipispis,Kab Simalungun,Prop Sumatera Utara yang diberikan berdasarkan Surat Perjanjian antara Zeefbestuur Raja dengan N.V.Central Sumatra Rubber Est Ltd tanggal 15 September 1916 yang disyahkan oleh Resident Sumatra Timur,kemudian dalam rangka konversi menurut undangundang No 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria,hak Concessie tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha; 14. Bahwa oleh karena itu,maka teritlah Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman,atas nama PT PP London Sumatera Indonesia oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 07 Agustus 1984 berdasarkan
Surat
Keputusan
Menteri
Dalam
Negeri
No.Sk.42/HGU/DA/78 tanggal 01 Juni 1978; 15. Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 10 dari 29 Hal.
Panduman,atas nama PT.PP London Sumatera Indonesia oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 07 Agustus 1984 diperpanjang sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman atas nama PT.PP London Sumatera Indonesia tbk tanggal 4 September 1997 berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 54/HGU/BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha atas tanah di Kabupaten Simalungun propinsi Sumatera Utara; 16. Bahwa benar Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 adalah perpanjangan dari Sertifikat Hak GUna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 07 Agustus 1984 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No
54/HGU/BPN/97
Perpanjangan
Hak
tanggal Guna
27
Juni
Usaha
1997
Atas
tentang
Tanah
di
pemberian Kabupaten
Simalungun,propinsi Sumatera Utara dan proses penerbitan Sertifikat Hak guna Usaha tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku;
17. Berdasarkan
uraian-uraian
diatas
,jelas
adanya
Terguat
adalah
Pemegang Alas Hak yang sah yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997,yang di terbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun yang merupakan perpanjangan dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1.Desa Panduman yang diterbitkan
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Simalungun,tanggal 7 Agustus 1984 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 54/HGU/BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah di Kabupaten Simalungun,propinsi Sumatera Utara sehingga seharusnya Para Penggugat harus menggugat setidak-tidaknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun; 18. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun atau Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun meka gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak; 19. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang Pihak , Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 11 dari 29 Hal.
maka patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Otvamkelijke verklaaard) D. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Verjaring (Daluarsa) ;
20. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa:tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa : tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa: Ayat (1): Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
bukti
yang
kuat
mengenai
data
yuridis
yang
termuat
didalamnya,sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak bersangkutan; Ayat (2): Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai ha katas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak menyatakan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan bersangkutan ataupun
tidak
mengajukan
gugatan
ke
Pengadilan
mengenai
penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut; 21.Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Des Panduman tanggal 7 agustus 1984 yang selanjutnya diperpanjang untuk 25 tahun pada tanggal 4 September 1997 sedangkan gugatan Para Penggugat baru diajukan/didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 Oktober 2013,dengan kata lain sudah puluhan tahun berlalu; 22.Berdasarkan uraian-urain tersebut diatas,jelas adanya gugatan Para Penggugat telah daluarsa (Verjaring); 23.Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah daluarsa (verjaring),maka patut dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke verklaard);
Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 12 dari 29 Hal.
II.Tengtang Pokok Perkara 1. Mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi diatas dimasukan kedalam dan merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Kecuali secara tegas diakui kebenaranya tergugat menolak dengan tegas setiap,semua dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat; 3. Bahwa benar Tergugat (ic.PT PP London Sumatera Indonesia Tbk) ada memiliki kebun setempat dikenal dengan Bah Bulian Estate; 4. Bahwa bah Bulian Estate semula adalah bekas hak concessive terletak di Kec Sipispis Kab Simalungun Prop Sumatera Utara yang diberikan berdasarkan Surat Perjanjian antara Zeefbestuur Raja dengan N.V Centraal Sumatra Rubber Est.Ltd tanggal 15 September 1916 yang disyahkan oleh Resident Sumatera Timur kemudian dalam rangka konversi menurut Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria,hak Concessie tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha; 5. Bahwa oleh karena itu maka terbitlah Hak Guna Usaha (HGU) no 1 Desa Panduman,atas nama PT.PP London Sumatera Indonesia oleh badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 7 Agustus 1984 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No Sk.42/HGU/DA/78 tanggal 01 Juni 1978; 6. Bahwa selanjutnya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman atas nama PT PP London Sumatera Indonesia oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 7 Agustus 1984 diperpanjang sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman atas nama PT PP London Sumatera Indonesia,Tbk tanggal 4 september 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 54/HGU/BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah di Kabupaten Simalungun propinsi Sumatera Utara hingga 31 Desember 2023 dengan luas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar); 7. Bahwa benar sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT PP London Sumatera Indonesia,Tbk,seluas 1.246,46Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar) adalah perpanjangan dari sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 7 Agustus 1984 berdasarkan Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 13 dari 29 Hal.
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 54/HGU/BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah di Kabupaten Simalungun,propinsi Sumatera Utara dan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku; 8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) poin 9 (Sembilan) yang berbunyi sebagai berikut : “Bahwa tanah yang dimaksudkan diatas yang dikuasai oleh Tergugat dengan melawan hak juga merupakan objek perkara dalam perkara ini,dimana
perbuatan
tergugat
menguasai
tanah
terperkara
adalah
merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad); 9. Bahwa benar PT.PP London Sumatra Indonesia,Tbk Bah Bulian Estate semula adalah bekas hak concessive terletak di Kec Sipispis Kab Simalungun,Prop Sumatera Utara yang diberikan berdasarkan Surat Perjanjian antara Zeefbestuur Raja dengan N.V. Centraal Sumatra Rubber Est.Ltd tanggal 15 September 1916 yang disyahkan oleh Resident Sumatra timur,kemudian dalam rangka konversi menurut Undang-Undang
No 5
tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, hak Concessie tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha; 10. Bahwa oleh karena itu, maka terbitlah Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman atas nama PT PP London Sumatera Indonesia oleh badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 7 Agustus 1984 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No Sk.42/HGU/DA/78 tanggal 1 Juni 1978; 11. Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman atas nama PT PP London Sumatera Indonesia oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 07 Agustus 1984 diperpanjang sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman atas nama PT. PP. London Sumatera Indonesia tbk tanggal 04 September 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional No 54/HGU/BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha atas Tanah di Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara hingga 31 Desember 2023 dengan luas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar); 12. Bahwa benar Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT.PP.London Sumatra Indonesia,Tbk seluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 14 dari 29 Hal.
enam hektar) adalah perpanjangan dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 07 Agustus 1984 berdasarkan Keputusan Menteri
Negara
Agraria/Kepala
BADAN
Pertanahan
nasional
No
54/HGU/BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas tanah di Kabupaten Simalungun,propinsi Sumatera Utara dan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku; 13. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas,jelas adanya Tergugat adalah pemegang alas hak yang sah satu-satunya atas objek perkara sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT PP London Sumatra Indonesia,Tbk seluas 1.246,46Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar),yang berakhir hingga 31 Desember 2023 yang diterbitkan oleh badan Pertanahan Nasional kabupaten Simalungun; 14. Bahwa disamping itu,tergugat secara terus menerus menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa dengan baik dan efektif serta tanpa ada ganggugan dan tuntutan dari pihak manapun; 15. Bahwa demikian pula terhadap tuntutan dari Para Penggugat,Tergugat dan Para
Penggugat
telah
melakukuan
musyawarah,akan
tetapi
belum
mendapat kata sepakat dimana Tergugat telah berupaya memberikan penjelasan kepada Para Penggugat bahwa tergugat adalah pemegang alas hak yang sah satu-satunya atas obyek perkara sesuai dengan Sertifikat hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 yang diterbitkan oleh badan Pertanahan nasional Kabupaten Simalungun dan tergugat mempertanyakan kepada Para Penggugat dasar dan alas hak dari tanah yang dituntut (diklaim),apakah Sertifikat atau Surat Keterangan tanah dari instansi terkait ? dimana hingga saat ini Para Penggugat tidak dapat menunjukan alas hak dari tuntutan tersebut; 16. Bahwa demikian juga perihal Pajak Bumi bangunan,tergugat yang melakukan pembayaran secara terus-menerus dari dahulu hingga sampai sekarang; 17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas adanya dalil gugatan Para Penggugat padahalaman 4 (empat) point 9 (Sembilan) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 15 dari 29 Hal.
Tuntutan membayar sewa tanah sebesar Rp.4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan ratus Juta Rupiah) adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali
18.Bahwa benar tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatan yang pada intinya menuntut agar tergugat membayar sewa tanah sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat Milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat,karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar diatas oleh Tergugat,Terguat adalah pemegang alas hak yang sah satusatunya atas obyek perkara sesuai dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997,atas nama PT PP London Sumatera Indonesia,Tbk seluas luas 1.246,46Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar) yang berakhir hingga 31 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun; 19.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,tuntutan membayar sewa tanah sebesar Rp.4.800.000.000,- (Empat Milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat yang dituntut oleh Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum,dan harus ditolak seluruhnya; Tuntutan Agar Mengembalikan Tanah Terperkara Kepada Para Penggugat adalah Dalil Yang Keliru dan harus Di tolak serta dikesampingkan adanya
20.Bahwa demikian juga halnya dengan mengembalikan tanah terperkara kepada Para Penggugat adalah dalil yang keliru dan harus ditolak serta dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar hukum; Tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Tidak Mempunyai Dasar Hukum Sama Sekali 21.Bahwa demikian pula halnya,Tergugat dengan tegas menolak tuntutan Para Penggugat yang menuntut agar diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat; 22.Bahwa berdasarkan pasal 227 HIR,dasar dan syarat penetapan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa Terguat telah berdaya upaya
untuk
mengalihkan
harta
bendanya.Dengan
demikian
Para
Penggugat diwajibkan untuk membuktikan adanya fakta-fakta hukum yang konkrit yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah yang membuktikan adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat telah berdaya upaya untuk mengalihkan harta bendanya sebagaimana ditentukan dalam pasal 227 HIR; Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 16 dari 29 Hal.
23.Bahwa Tergugat tidak pernah
bermaksud mengalihkan harta bendanya
sehubungan dengan gugatan Para Penggugat aquo,karena Tergugat yakin sepenuhnya bahwa Para Penggugat yang telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat; 24.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karena itu harus ditolak; Tuntutan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) Tidak Mempunyai Dasar Hukum 25.Bahwa dalam gugatan,Para Penggugat menuntut putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad).Tergugat menolak permohonan tersebut, karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar diatas bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum; 26.Bahwa permohonan Para Penggugat tidak memenuhi pasal 180HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar bij Voerraad) dan oleh karena itu harus ditolak;
III.Dalam Rekonpensi 1. Bahwa Penggugat dalam rekonpensi/Para Tergugat dalam konpensi tetap konsisten dengan dalil-dalil baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat dr/Para Penggugat dk,kecuali sepanjang hal-hal
yang
diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat dalam konpensi didalam perkara ini; 2. Bahwa seluruh dalil-dali dan alasan-alasan hukum yang diuraikan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi dalam bahagian eksepsi dan pokok perkara diatas,secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi dalil-dalil dan alasan-alasan hukum dalam perkara ini sehingga tidak diulang lagi; 3. Bahwa benar Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi (i.c PT PP London Sumatra Indonesia,Tbk) ada memiliki kebun setempat dikenal dengan Bah Bulian Estate; 4. Bahwa Bah Bulian Estate semula adalah bekas hak concessive terletak di Kec sipispis Kab Simalungun Prop Sumatera Utara yang diberikan berdasarkan Surat Perjanjian antara zeefbesstuur Raja dengan N.V central Sumatra rubber Est Ltd tanggal 15 September 1916 yang Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 17 dari 29 Hal.
disyahkan oleh Resident Sumatera Timur
kemu dian dalam rangka
konversi Undang-Undanf No 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian hak consesie tersebut dikonversi menjadi Hak guna Usaha; 5. Bahwa oleh karena itu maka terbitlah Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman,atas nama PT.PP London Sumatra Indonesia oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 7 Agustus 1984 berdasarkan
surat
Keputusan
Menteri
dalam
Negeri
No
Sk.42/HGU/DA/78 tanggal 1 Juni 1978; 6. Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman,atas nama PT. PP. London Sumatera Indonesia oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 7 Agustus 1984 diperpanjang sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman atas nama PT PP London Sumatera Indonesia Tbk tanggal 4 September 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 54/HGU/BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas tanah di Kabupaten Simalungun,Propinsi Sumatera Utara hingga 31 Desember 2023,dengan luas 1.246,46Ha (Seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar); 7. Bahwa benar Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT PP London Sumatra Indonesia,Tbk seluas 1.246,46Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar) adalah perpanjangan dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 7 Agustus 1984 berdasarkan Keputusan Mentri
Negara
Agraria/Kepala
badan
Pertanahan
Nasional
No
54/HGU/BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah di Kabupaten Simalungun,propinsi Sumatera Utara dan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku; 8. Bahwa Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi dengan tegas menolak gugatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk pada halaman 4 (empat) poin 9 (Sembilan) yang berbunyi sebagai berikut: Bahwa
tanah
yang
dimaksudkan
diatas
yang
dikuasai
oleh
Tergugatdengan melawan hak juga merupakan objek perkara dalam perkara ini,dimana perbuatan tergugat menguasai tanah perkara adalah Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 18 dari 29 Hal.
merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatiqe daad); 9. Bahwa benar PT . PP London Sumatera Indonesia,Tbk Bah Bulian Estate semula adalah bekas hak concessive terletak di Kec. Sipispis Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara yang diberikan berdasarkan Surat Perjanjian antara Zeefbestuur Raja dengan N.V central Sumatra Rubber Est.Ltd tanggal 15 September 1916 yang disyahkan oleh Resident Sumatra Indonesia,kemudian dalam rangka konversi menurut UndangUndang No 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria,hak Concessie tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha; 10. Bahwa oleh karena itu,maka terbitlah Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman,atas nama PT.PP London Sumatera Indonesia oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 7 Agustus 1984 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.42/HGU/DA/78 tanggal 1 Juni 1978; 11. Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman,atas nama PT.PP.London Sumatera Indonesia oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 7 Agustus 1984 diperpanjang sehingga terbit Sertifikat hak Guna Usaha
(HGU) No 1
Desa Panduman atas nama PT. PP London Sumatra Indonesia,Tbk tanggal 4 September 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No 54/HGU/BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha atas Tanah di Kabupaten Simalungun propinsi Sumatera Utara hingga 31 Desember 2023,dengan luas 1.246,46Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar); 12. Bahwa benar Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT.PP London Sumatera Indonesia,Tbk seluas 1.246,46Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar) adalah perpanjangan dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman,yang diterbitkan Badan Pertanahan asional Kabupaten Simalungun tanggal 7 Agustus 1984 berdasarkan
Keputusan
Menteri
Negara
Agraria/Kepala
Badan
Pertanahan Nasional No 54/HGU/BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah di kabupaten Simalungun,propinsi Sumatera Utara dan proses pebnerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku; Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 19 dari 29 Hal.
13. Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas,jelas adanya Tergugat adalah pemegang alas Hak yang sah satu-satunya atas obyek perkara sesuai dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT.PP London Sumatera Inddonesia,Tbk seluas 1.246,46Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar) yang berakhir hingga 31 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun; 14. Bahwa disamping itu Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi secara terus-menerus menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa dengan baik dan efektif serta tanpa ada gangguan dan tuntutan dari pihak manapun; 15. Bahwa demikian pula terhadap tuntutan dari para Tergugat dalam rekonpensi/Para
Penggugat
rekonpensi/Tergugat rekonpensi/Para
dalam
Penggugat
dalam konpensi dalam
konpensi,Penggugat dan
Para
konpensi
Tergugat telah
dalam dalam
melakukan
musyawarh,akan tetapi belum mendapat kata sepakat,dimana Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi telah berupaya memberikan penjelaan kepada para Terguat dr/Para Penggugat dk,bahwa Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi adalah pemegang alas hak yang sah satu-satunya atas obyek perkara sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT PP London Sumatera Indonesia,Tbk selua 1.246,46Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar) yang berakhir hingga 31 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun dan Penggugat dr/Tergugat dk mempertanyakan kepada Para Tergugat dr/Para Penggugat dk dasar dan alas hak dari tanah yang dituntut (diklaim) apakah Sertifikat,atau Surat Keterangan Tanah dari Instansi terkait ? dimana hingga saat ini Para Terguat dr/para Penggugat dk tidak dapat menunjukan alas hak dari tuntutan tersebut; 16. Bahwa demikian juga perihal Pajak Bumi Bangunan,Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi yang melakukan pembayaran secara terus-menerus dari dahulu hingga sampai sekarang; 17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,jelas adanya dalil gugatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk pada halaman 4 (empat) point 9 (Sembilan) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga gugatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk harus ditolak atau setidak-tidaknya Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 20 dari 29 Hal.
gugatan Para Terguat dr/Para Penggugat dk dinyatakan tidak dapat diterima; 18. Bahwa benar proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT.PP London Sumatera Indonesia,Tbk seluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar), yang berakhir hingga 31 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku,maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT.PP London Sumatera Indonesia,Tbk seluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar), yang berakhir hingga 31 Desember 2023 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum; 19. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT PP London Sumatera Indonesia,Tbk seluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar), yang berakhir hingga 31 Desember 2023 adalah sah dan memiliki kekuaan hukum,maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Penggugat dr/Tergugat dkadalah pemegang alas hak yang sah atas tanah seluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar); 20. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT PP London Sumatra Indonesia,Tbk seluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar), yang berakhir hingga 31 Desember 2023 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional No 54/HGU?BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 sah dan memiliki kekuatan hukum; 21. Bahwa oleh karena sertifikat Hak GUna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT PP London Sumatera Indonesia,Tbk seluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar), yang berakhir hingga 31 Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 21 dari 29 Hal.
Desember 2023 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum,maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No Sk 42/HGU/DA/78 tanggal 1 Juni 1978 sah dan memiliki kekuatan hukum; 22. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT.PP London Sumatera Indonesia,Tbk seluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar),yang berakhir hingga 31 Desember 2023 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum,maka patu dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakn sikap,tindakan
dan perbuatan yang dilakukan
Para Tergugat dr/Para Penggugat dk yang mengajukan gugatan terhadap Penggugat dr/Terguat dk yang menimbulkan tercemar nama baik Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi selaku Perusahaan Go Public (terbuka) dan Bonafide dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad); 23. Bahwa oleh karena Para Tergugat dalam rekonpensi/Para Penggugat dalam konpensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad),maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat dalam rekonpensi/Para Penggugat dalam konpensi untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat dr/Tergugat dk guna memudahkan Majelis Hakim menghitungnya sebesar Rp.10.00.000.000,(Sepuluh Milyar Rupiah) karena Penggugat dr/tergugat dk telah tercemar nama baiknya selaku perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang Go Public (terbuka) dan Bonafide di mata masyarakat; 24. Bahwa oleh karena Para Tergugat dr/Para Penggugat dk telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar ganti rugi jasa lawyer kepada Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) yang dikeluarkan Penggugar dr/tergugat dk untuk menghadapai gugatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk; 25. Bahwa Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi sangat meragukan keberadaan dan sikap dari Para Tergugat dr / Para Pnggugat Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 22 dari 29 Hal.
dk untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan ini,maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar
uang
paksa
(dwangsom)
kepada
Penggugat
dalam
rekonpensi/Tergugat dalam konpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya,jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini; 26. Bahwa Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi sangat meragukan keberadaan dan sikap Para Tergugat dr/Para Penggugat dk dan untuk menghindari gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi hampa adanya,maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meleetakan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta Para Tergugat dr/Para Penggugat dk,baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak,baik harta saat ini maupun harta yang timbul setelah perkara ini,khususnya harta Para Tergugat dr/Para Penggugat dk yaitu: 1. Satu (1) pintu rumah permanent beserta pertapakkannhya,setempat dikenal Jl.Bambu VI No 6 KElurahan Durian,Kecamatan Medan timur,Kota Medan; 2. Satu pintu rumah beserta pertapakkanya,setempat dikenal Jl Marelan VII Pasar I Tengah Gg Terusan,Kelurahan Rengas Pulau,Kecamatn Medan marelan Kota Medan; 27. Bahwa gugatan Balik (Rekonpensi) yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk didasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta yang cukup eksepsionil adanya,maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu,walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) 28. Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dengan Registrasi No 60/Pdt.G/2013/PN-SIM.- dan gugatan balik (Rekonpensi) ini mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
I. Dalam Eksepsi: Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 23 dari 29 Hal.
1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; II. Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selurunya; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini; III. Dalam rekonpensi: 1. Mengabulkan gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang dimohon oleh Penggugat dr/Tergugat d katas harta-harta Para Tergugat dr/para Penggugat dk; 3. Menyatakan Sertifikat Hak guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT.PP London Sumatera Indonesia,Tbk seluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar), yang berakhir hingga 31 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten simalungun adalah sah dan memiliki kekuatan hukum; 4. Menyatakan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi adalah pemegang alas hak yang sah atas tanah seluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar); 5. Menyatakan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No 54/HGU/BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 sah dan memiliki kekuatan hukum; 6. Menyatakan Surat Keputusan Menteri dalam NEgeri No Sk 42/HGU/DA/78 tanggal 1 Juni 1978 sah dan memiliki kekuatan hukum; 7. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum “onrechtmatigedaad”; 8. Menghukum Para Tergugat dalam rekonpensi/Para Penggugat dalam konpensi untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi,yang untuk memudahkan Majelis Hakim guna menghitungnya sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar rupiah); Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 24 dari 29 Hal.
9. Menghukum para tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar ganti rugi jasa lawyer kepada Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi yang telah dikeluarkan Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna menghadapi gugatan Para Tergugat dalam rekonpensi/Para Penggugat dalam konpensi; 10. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepaa Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) setiap harinya,jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini; 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet,banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad); 12. Menghukum Para terguat dr/Para Penggugat dk untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono) ; -------Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Simalungun , telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Mei 2014, Nomor :60/Pdt.G/2013/PN-Sim.-, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhya DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi untuk sebagian ; 2. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT.PP London Sumatera Indonesia,Tbk seluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar) yang berakhir hingga 31 Desember Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 25 dari 29 Hal.
2023 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun adalah sah dan memiliki kekuatan hukum; 3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi adalah pemegang alas hak yang sah atas tanah perkara seluas 26,2937 Ha (dua puluh enam koma dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh hektar) terletak di Bah Bulian, Nagori Amborokan Panei Raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kampung; - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kampung; - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syamsudin Purba; - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum; yang merupakan bagian dari tanah seluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar); 4. Menyatakan
Keputusan
Menteri
Negara
Agraria/Kepala
badan
Pertanahan Nasional No 54/HGU/BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 sah dan memiliki kekuatan hukum; 5. Menyatakan
Surat
Keputusan
Menteri
dalam
Negeri
No
Sk
42/HGU/DA/78 tanggal 1 Juni 1978 sah dan memiliki kekuatan hukum; 6. Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi untuk selebihnya. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -
Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
-------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Risalah
pernyataan
permohonan
banding No.13/Pdt/B.D.G/2014/PN-SIM.- (No.60/Pdt/G/1013/PN-SIM) tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa
Para Penggugat melalui kuasanya T.M.IVAN DOLI
SITUMORANG, SH,- telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 19 Mei 2014, Nomor : 60/Pdt.G/2013/PN-Sim.tersebut dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 08 September 2014;
Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 26 dari 29 Hal.
-------Menimbang,
bahwa
Pembanding
semula
Para
Penggugat
telah
mengajukan Memori banding tertanggal 11 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 14 Juli 2014 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 08 September 2014 ;
-------Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 07 Oktober 2014 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal itu juga dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2014 ;
-------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 06 Januari 2015 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 14 Oktober 2014 kepada Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
------- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
------- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.60/Pdt.G/2013/PN-Sim.- tanggal 19 Mei 2014, Memori Banding dari Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan tersebut karena sudah sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;
------- Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Para Penggugat didalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat , tidak ada hal - hal yang dapat melemahkan Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 27 dari 29 Hal.
atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut , karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;
------ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut diatas, maka
putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 19 Mei 2014, Nomor : 60/Pdt.G/2013/PN-Sim.- beralasan hokum untuk dikuatkan ;
------ Menimbang, bahwa oleh karena Putusan
Tingkat pertama dikuatkan
sehingga Pembanding semula Para penggugat atau Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum
membayar
biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan ;
Memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947 Jo Undang-Undang No.49 tahun 2009, Rbg dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;
MENGADILI :
------ Menerima
permohonan
banding
dari
Pembanding
semula Para
Penggugat ; -------------------------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
tanggal 19 Mei
2014, Nomor : 60/Pdt.G/2013 / PN - SIM.- yang dimohonkan banding tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat
untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikian
diputuskan
dalam
sidang
permusyawaratan
Pengadilan Tinggi Medan pada hari : RABU kami :
tanggal 03 Juni 2015
Dr.A.TH. PUDJIWAHONO, SH,M.Hum.-, Ketua
Medan, selaku Hakim Ketua Majelis,
Majelis
Hakim oleh
Pengadilan Tinggi
Dr. RIDWAN RAMLI, SH,M.H.- dan
HERU PRAMONO, SH.M.Hum.- masing-masing sebagai Hakim Anggota yang Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 28 dari 29 Hal.
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 39/Pdt/2015/PT- MDN.tanggal 04 Pebruari 2015
dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari : JUM’AT
tanggal 19 Juni 2015 oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh
SUSILA WARDANI, SH.- Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi
Medan sebagai Panitera Pengganti , tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ; HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,
t.t.d Dr. RIDWAN RAMLI, SH,MH.-
t.t.d Dr.A.TH.PUDJIWAHONO, SH.M.Hum.-
t.t.d HERU PRAMONO, SH.M.Hum .-
PANITERA PENGGANTI, t.t.d SUSILA-WARDANI, SH.Ongkos – ongkos : 1. Meterai ..................... Rp. 6.000,2. Redaksi ......................Rp. 5.000,3. Pemberkasan .............Rp 139.000,Jumlah ............. Rp.150.000,-
Putusan No : 39/PDT/2015/PT.MDN Hal 29 dari 29 Hal.
