PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor :183/PDT/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: 1. JONNER SIHOMBING, umur ± 55 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lumban Sihombing, Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul,

Kabupaten

Humbang

selanjutnya disebut semula sebagai

Hasundutan, Tergugat I

sekarang Pembanding I; 2. JUJUR SIHOMBING, umur ± 50 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lumban Sihombing, Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat II sekarang Pembanding II ; 3. JUSWARDI SIHOMBING, umur ± 36 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan

wiraswasta,

Hutinghuting, Sanggul,

Desa

Kabupaten

bertempat

Pakkat,

tinggal

Kecamatan

Humbang

di Dolok

Hasundutan,

selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat

III

sekarang sebagai Pembanding III; Melaw a n : JAHORBIN SIHOMBING, tempat lahir di Simpang Empat, tanggal lahir 06 Juni 1963, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lumban Purba, _________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 1 dari 30 halaman

Desa Lumban Purba, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten disebut

Humbang

semula

Hasundutan,

sebagai

selanjutnya

Penggugat

sekarang

sebagai Terbanding ; Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding III dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Tergugat II/Pembanding II berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 01/Hkm/2015/PN.Trt.

tertanggal 13 Januari

2015. Selanjutnya secara bersama-sama disebut dahulu sebagai

Para

Tergugat sekarang sebagai para Pembanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Nomor 183/PDT/2015/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Setelah membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Trt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa

Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 30

Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung

pada

tanggal

30

Oktober

2014

dalam

Register

Nomor

39/Pdt.G/2014/PN.Trt telah mengajukan Gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Salmon Sihombing yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2012, terakhir semasa hidupnya beralamat di Simpang 4, Desa Lumban Purba, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan ; 2. Bahwa semasa hidupnya Salmon Sihombing memperoleh tanah warisan dari orang tuanya Augus Sihombing yang dipanggil Amani Ulosan Sihombing (dalam ejaan dahulu tertulis Amani Oelosan Sihombing) seluas kurang lebih _________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 2 dari 30 halaman

3 ha (tiga hektar), yang terletak di Hutinghuting, Desa Pakkat, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara

: berbatasan dengan jalan menuju Lumban Surduan;

-

Sebelah Selatan

: berbatasan dengan tanah milik Tergugat-Tergugat;

-

Sebelah Timur


-

Sebelah Barat

: berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;

3. Bahwa tanah tersebut pada point 2 selanjutnya beralih menjadi tanah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat sebagai warisan dari orang tua Penggugat ; 4. Bahwa sebahagian tanah Penggugat tersebut, dengan ukuran luas lebih kurang 8000 meter persegi diusahai/dikuasai tanpa hak oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara


-

Sebelah Selatan


-

Sebelah Timur


-

Sebelah Barat


Selanjutnya disebut menjadi objek sengketa ; 5. Bahwa tanah milik Penggugat berupa tanah warisan dari orang tua Penggugat tersebut di atas diperoleh/dimiliki orangtua Penggugat dari Kakek Penggugat bernama Augus Sihombing yang dipanggil Amani Ulosan Sihombing (dalam ejaan dahulu tertulis Amani Oelosan Sihombing) ; 6. Bahwa Augus Sihombing yang dipanggil Amani Ulosan Sihombing membeli tanah tersebut dari Apangela Purba dari Huta Peabolak yang berdasarkan bukti surat yang ada pada Penggugat disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi : R. Saul Saitnihoeta, KK Absalom Pangambatan, KK Mathias Peabolak, A. Manginar Hoetinghoeting, dan A.L. Oelonda ;

_________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 3 dari 30 halaman

7. Bahwa Amani Oelosan Sihombing selain memberikan sejumlah uang sebagai pembelian tanah juga memberikan sejumlah uang kepada tua-tua kampung berdasarkan adat-istiadat yang disebut “pago ni raja” dan selanjutnya Amani Oelosan Sihombingpun mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal ; 8. Bahwa tanah milik Amani Oelosan Sihombing tersebut telah dipestakan secara Adat Batak sekaligus diberi nama “Lumban Sihombing” termasuk kakek Para Tergugat turut dipanggil dan hadir sebagai saudara sepupu (dongan tubu) dari Amani Oelosan Sihombing dan juga saudara perempuan (boru Amani Oelosan Sihombing marga Manullang) agar pesta adat yang diselenggarakan menjadi lengkap ; 9. Bahwa tanah tersebut dikuasai/diusahai oleh orangtua Penggugat Salmon Sihombing hingga tahun 1966 sebelum pindah dan bertempat tinggal di Simpang 4, Desa Lumban Purba, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dan sekarang sudah beralih nama menjadi Huta Lumbantoruan yang dipestakan oleh para ahli waris/keturunan dari Almarhum Salmon Sihombing pada tanggal 23 Agustus 2012 ; 10. Bahwa sekitar tahun 1997 Tergugat I, II, III mengklaim sebagian tanah warisan Penggugat seolah-olah milik Tergugat I, II, III dengan mendirikan 2 (dua) unit bangunan rumah serta menanam tanaman kopi dan palawija di atas tanah terperkara ; 11. Bahwa tindakan sepihak dari Para Tergugat tersebut secara kekeluargaan telah diperingatkan oleh Penggugat tetapi Para Penggugat berdalih dan mengatakan bahwa objek tanah terperkara bukan lagi hak milik Penggugat karena telah ditinggalkan oleh Penggugat ; 12. Bahwa dengan itikad baik Penggugat masih menempuh cara-cara yang menurut hemat Penggugat lebih mudah yaitu dengan menyampaikan permasalahan yang timbul diantara Penggugat dan Para Tergugat

atas


obyek tanah terperkara kepada Kepala Desa dan kepada Para Pengetua Adat untuk dicari solusi penyelesaian, sehingga pada tanggal 16 Agustus 2014 Kepala Desa dan Para Pengetua mengundang Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk duduk bersama, akan tetapi Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan apapun ; 13. Bahwa karena tanah terperkara adalah tanah milik Penggugat yang merupakan peninggalan dari kakek Penggugat yang secara turun-temurun diwariskan kepada orangtua Penggugat hingga kepada Penggugat, maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tanah terperkara sah sebagai milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari orangtua Penggugat ; 14. Bahwa

tindakan

serta

perbuatan

Para

Tergugat

tersebut

dapat

dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum ; 15. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milik Penggugat sebagai tanah peninggalan Alm. Augus Sihombing

(Amani Oelosan Sihombing), maka

sudah sepatutnya bilama segala surat-surat yang terbit ataupun diterbitkan Para Tergugat maupun orang lain/pihak ketiga dengan melawan hak Penggugat dinyatakan tidak berharga atau batal demi hukum ; 16. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milik Penggugat maka sudah sepatutnya bilamana Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan yang wajib agar tanah terperkara dapat dikuasai diusahai dimiliki sepenuhnya oleh Penggugat tanpa ada halangan dari pihak manapun ; 17. Bahwa agar tuntutan ini tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan menjual mengalihkan sebahagian ataupun seluruhnya bilamana Majelis Hakim yang


memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita (conservatoir beslag) atas tanah terperkara ; 18. Bahwa oleh karena gugatan ini dimajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah Para Tergugat, maka sudah sepatutnya apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding verzet maupun kasasi (uitvoerrbaar bij vooraad) ; Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim memanggil pihak-pihak yang berperkara pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI : Menghentikan segala tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengusahai dan menguasai tanah perkara ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sita penjagaan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah terperkara adalah sah dan berharga ; 3. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung/ahli waris almarhum Salmon Sihombing ; 4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara yang terletak di Hutinghuting, Desa Pakkat, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara


-

Sebelah Selatan


-

Sebelah Timur


-

Sebalah Barat


Adalah sah merupakan tanah milik Penggugat ;


5. Menyatakan tidak berharga atau batal demi hukum segala surat-surat yang terbit atau diterbitkan oleh Para Tergugat maupun oranglain/pihak ketiga atas tanah perkara dengan melawan hak Penggugat selaku pemilik tanah terperkara ; 6. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad) ; 7. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat agar Penggugat selaku pemilik yang sah dapat mengusahai dan menguasai tanah perkara secara bebas dan leluasa ; 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi (Uitvoerrbar bij Voorrad) ; 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; Subsidair : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: A. TENTANG EKSEPSI 1. Tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur/tidak jelas (Obscuur libel) oleh karena Penggugat tidak menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa, hal tersebut sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149/SIB/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan : “bahwa surat gugatan penggugat mengenai _________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 7 dari 30 halaman

tanah harus jelas letak (lokasi) dan batas-batas tanah sengketa”, karena tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ; 2. Gugatan Penggugat dalam perkara ini erorr in persona Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengandung cacat formil, sebab keliru dan salah dalam menentukan sebagai Tergugat karena objek sengketa ini adalah tanah warisan, jadi gugatan dari Penggugat seharusnya ditujukan terhadap orang tua Para Tergugat, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah erorr in persona maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ; 3. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kekurangan para pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak menempatkan saudaranya sebagai Penggugat dan atau juga tidak lengkap sebagai Tergugat sebab saudara Para Tergugat sebanyak 9 (sembilan) orang lagi tidak ditarik sebagai Tergugat, oleh karena Penggugat tidak menggugat saudara Tergugat

tersebut

akibatnya

gugatan

Penggugat

dikualifikasikan

mengandung cacat formil. Maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima hal mana sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200. K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 ; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara A Quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; B. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukan dalam eksepsi secara mutatismutadis merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ; _________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 8 dari 30 halaman

2. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ; 3. Bahwa dalil Penggugat yang dikemukan pada poin 2 gugatannya salah dan keliru, oleh karena tanah objek perkara A-Quo bukan merupakan milik AUGUS SIHOMBING (kakek Penggugat) sebagaimana dikemukan Penggugat dalam gugatannya, karena pemilik tanah objek sengketa yang sebenarnya adalah ELIAS SIHOMBING (kakek dari Para Tergugat) yang dasar perolehan tanah tersebut adalah bahwa sekitar tahun 1947, Keturunan (pomparan) Toga Sahata Purba yang di Huting-huting selaku pemilik tanah Ulayat kampung tersebut menyerahkan tanah tersebut kepada kakek Para Tergugat. Pada tahun 1950an telah diadatkan guna pengukuhan atas sebidang tanah yang diserahkan itu dan dihadiri marga Purba dan marga boru lainnya dari huting-huting, para penatua adat dan sekaligus

memberi

nama

tempat

tersebut

Lumban

Sihombing.

Penyerahan tanah Ulayat tersebut dari Keturunan (pomparan) Toga Sahata Purba yang di Huting-huting kepada ELIAS SIHOMBING (kakek dari Para Tergugat). Sedangkan SALMON SIHOMBING (orangtua Penggugat) bermohon kepada kakek Para Tergugat agar ikut dalam perkampungan

Lumban

Sihombing,

dan

permohonan

orangtua

Penggugat dikabulkan kakek Tergugat. Juga ikut dalam perkampungan Lumban Sihombing tersebut saudara perempuan kakek Tergugat yaitu marga Simullang. Dan setelah diadatkan tanah tersebut kakek dan ayah Para Tergugat mendirikan dua unit bangunan rumah hingga kini rumah tersebut masih dikuasai ahli waris kakek Para Tergugat. Sehingga dengan demikian tidak mempunyai fakta hukum kalau Penggugat mengklaimnya sebagai warisan dari orangtuanya ;


4. Bahwa selanjutnya setelah beberapa tahun kemudian yaitu sekitar tahun 1966 dengan inisiatifnya sendiri orangtua Penggugat meninggalkan kampung tersebut karena suatu permasalahan yang dia perbuat di kampung itu dan sewaktu pergi meninggalkan kampung tersebut turut disaksikan dan diketahui oleh Pomparan Toga Sahata Purba dan marga Purba lainnya yang ada di Huting-Huting dan penatua adat kampung dan dari kampung sekitar. Dan sejak saat itu baik orangtua Penggugat dan Penggugat tidak pernah datang ke kampung tersebut sampai saat ini. Bahwa berdasarkan hal tersebut tidaklah masuk akal dalil Penggugat pada poin 3 dan poin 4 yang menyatakan tanah objek sengketa tersebut menjadi miliknya berdasarkan pemilikan dari orangtuanya maka dalil Penggugat

tersebut

hauslah

diabaikan

dan

tidak

perlu

untuk

dipertimbangkan ; 5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 dan poin 6 mengatakan tanah objek perkara tersebut diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang dibeli dari Apangela Purba dari huta Peabolak, berdasarkan bukti surat yang ada pada Penggugat dan ditandatangani oleh saksi-saksi R. Saul Saitnihuta, KK Absalom Pangambatan, KK Mathias Peabolak, A, Manginar Hutinghuting, dan A. L. Oelanda, dalil Penggugat tersebut mengada-ada karena tanah objek sengketa perkara A-Quo adalah milik kakek Para Tergugat yang diperoleh dari pemberian keturunan (Pomparan) Toga Sahata Purba dari Huting-huting sehingga dasar kepemilikan yang dimaksud Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, apalagi bahwa tanah yang dikatakan Penggugat dibeli oleh kakek Penggugat adalah dari Apangela Purba dari huta Peabolak, sehingga makin jelaslah bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut bukanlah tanah yang berada di Huting-Huting atau tanah yang diserahkan Keturunan (Pomparan) Toga Sahata Purba kepada Kakek _________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 10 dari 30 halaman

Para Tergugat. Sebab secara faktanya bahwa tidak pernah ada marga Purba dari Peabolak memiliki tanh di Huting-huting apalagi dalil-dalil Penggugat tersebut juga tidak didukung dengan fakta yuridis maka oleh karena itu gugatan Penggugat patutlah ditolak seluruhnya ; 6. Bahwa karena pada poin 5 dalam jawaban ini telah dijelaskan tentang historis tanah tersebut sehingga dalil Penggugat pada poin 7 dan poin 8 yang menyatakan kalau Amani Ulosan Sihombing memberikan sejumlah uang sebagai pembelian tanah kepada Tua-tua kampung berdasarkan adat istiadat yang disebut pago niraja dan Amani Ulosan Sihombing mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal dan tanah tersebut sudah dipestakan secara adat batak dan diberi nama Lumban Sihombing dan pada acara tersebut Kakek para Tergugat turut dipanggil sebagai saudara sepupu (dongan tubu) dan juga saudara perempuan boru Amani Ulosan Sihombing marga Manullang, bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan justru memutar balik fakta yang sebenarnya, sebab orangtua Penggugat tidak pernah membeli tanah dari marga Purba yang ada di Huting-huting dan juga keturunan (Pomparan) Toga Sahata Purba yang di Huting-huting tidak pernah menjual tanah kepada siapapun, dan fakta yang sebenarnya adalah bahwa keturunan (Pomparan) Toga Sahata Purba dari Huting-huting menyerahkan tanah kepada Para Tergugat dan telah diadatkan sesuai dengan aturann adat yang berlaku di daerah tersebut dan sekaligus pengukuhan nama yaitu Lumban Sihombing. Dan Penggugat mengatakan bahwa Kakek Penggugat memiliki saudara perempuan yang kawin sama marga Simanullang adalah suatu pernyataan yang salah dan keliru karena fakta yang sebenarnya

adalah

bahwa

marga

Simanullang

yang

dimaksud

Penggugat dalam gugatannya adalah saudara kandung dari akek Para


Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; 7. Bahwa sekitar tahun 1966 orangtua Penggugat minggat meninggalkan kampung Lumban Sihombing tanpa permisi terhadap kakek Tergugat dan penatua adat di lingkungan huting-huting. Dan sejak saat itu tidak pernah datang lagi ke kampung Lumban Sihombing sampai sekarang, dan juga menjadi “nyata” secara hukum bahwa orangtua Penggugat sudah mendirikan kampungnya sendiri di tempat lain yang diberi nama Huta Lumban Toruan dan telah dipestakan pada tanggal 23 Agustus 2012, dan pada waktu pesta Huta Lumban Toruan tersebut turut hadir Penatua Adat, orangtua Penggugat dan Para Tergugat sebagai saudara semarga dan ikut mengukuhkan Huta Lumban Toruan tersebut dan pada waktu itu juga dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta keturunan masing-masing tidak ada permasalahan terhadap kampung/ Huta Lumban Sihombing baik saat sekarang maupun yang akan datang, kirakira demikian sekilas pembicaraan pada waktu pesta penabalan Huta Lumban Toruan tersebut. Oleh karena itu menjadi nyata dan jelas tanah yang dimaksud Penggugat dalam gugatan ini bukanlah tanah yang diserahkan Keturunan (Pomparan) Toga Sahata Purba kepada Kakek Para Tergugat. Dengan demikian secara hukum dan atau hukum adat tidak beralasan Penggugat memiliki tanah warisan di kampung marga Purba yang dia tinggalkan tersebut atau sekarang disebut Lumban Sihombing, berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ; 8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 yang mengatakan penguasaan Para Tergugat I, II, III atas tanah objek sengketa dan tahun 1997 mendirikan dua unit bangunan rumah serta menanam tanaman palawija tidak sah menurut Penggugat, dalil Penggugat tersebut adalah karangan _________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 12 dari 30 halaman

belaka karena pendirian 2 (dua) unit bangunan ditanah tersebut didirikan sekitar tahun 1950an oleh kakek dan orangtua pada Tergugat, sehingga penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap tanah tersebut adalah sah secara de yure dan de facto, oleh karena objek sengketa tersebut nyata dan jelas penguasaan yang dilakukan para Tergugat merupakan warisan dari Kakek Para Tergugat yang diperoleh dari Keturunan (Pomparan) Toga Sahata Purba oleh karena itu dalil Penggugat patutlah di tolak seluruhnya ; 9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 11 dan 12 yang mengatakan atas sengketa ini telah dilakukan upaya kekeluargaan kepada Para Tergugat, dan Penggugat telah memperingatkan Para Tergugat dan atau untuk mencari solusi dengan cara kekeluargaan, Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah mengada-ada karena upaya kekeluargaan yang dimaksud Penggugat tersebut di atas tidak pernah ada sama sekali, dan pada tanggal 16 Agustus 2014 menurut Penggugat telah memanggil Para Tergugat melalui Kepala Desa dan Pengetua Adat bahwa hal itu tidaklah benar oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah diabaikan ; 10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 13 dan poin 14 telah berulang-ulang mengatakan perolehan tanah objek sengketa merupakan peninggalan dari Kakek Penggugat yang secara turun-temurun diwariskan kepada orangtua Penggugat hingga kepada Penggugat, dan dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum, dalil dan pernyataan Penggugat adalah sangat keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karena tidak jelasnya dalil dan fakta hukum yang disebutkan Penggugat sehingga mengakibatkan dalil gugatan Penggugat tersebut tidak punya daya hukum mengikat, oleh karenanya dalil Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak seluruhnya ;


11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15 yang mengatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat sebagai tanah peninggalan kakek Penggugat Augus Sihombing dan sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah terperkara tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat dan mengenai penerbitan surat surat yang disebut Penggugat adalah suatu pernyataan illusi belaka dan tidak mempunyai daya hukum mengikat, maka permintaan untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah tersebut tidak tepat untuk dilaksanakan sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya ; 12. Bahwa dalil Penggugat pada poin 17 dan 18 haruslah diabaikan karena tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang kuat, maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ; Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas Saya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarutung

telah menjatuhkan putusan

tanggal 17 Maret 2015 Nomor

39/Pdt.G/2014/PN.Trt yang amarnya sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ; B. DALAM PROVISI : - Menolak Tuntutan provisi Penggugat ; C. DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung (ahli waris) almarhum Salmon Sihombing ;


3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Huting-huting, Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, seluas ± 8.000 (delapan ribu) M2, (dikenal dengan nama Lumban Sihombing), dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara

: Jalan menuju Lumban Surduan ;

-

Sebelah Selatan

: Tanah milik Penggugat / parik ;

-

Sebelah Timur


-

Sebelah Barat

: Tanah milik Penggugat ;

Adalah sah tanah milik Penggugat ; 4. Menyatakan batal segala surat-surat yang terbit atau diterbitkan oleh Para Tergugat maupun orang lain (pihak ketiga) atas tanah yang menjadi objek sengketa dengan melawan hak Penggugat selaku pemilik tanah tersebut ; 5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; 6. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain (pihak ketiga) yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa, yakni sebidang tanah yang terletak di Hutinghuting, Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, seluas ± 8.000 (delapan ribu) M2, (dikenal dengan nama Lumban Sihombing), dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara

: Jalan menuju Lumban Surduan ;

-

Sebelah Selatan


-

Sebelah Timur


-

Sebelah Barat

: Tanah milik Penggugat ;


dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat agar Penggugat selaku pemilik yang sah dapat mengusahai dan menguasai tanah tersebut secara bebas dan leluasa ; 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng sebesar : Rp. 2.071.000,- (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ; 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 05/Akta.Bdg/2015 jo Nomor 39/PDT.G/2014/PN.Trt tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat oleh MARDINUS SINAGA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa Tergugat II sekaligus Kuasa Insidentil dari Tergugat I dan Terggat III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 17 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 April 2015; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 14 April 2015 telah menerima penyerahan memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat dan telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 April 2015, Kontra memori banding tanggal 28 April 2015 dan penyerahan Kontra Memori banding kepada para Pembanding semula para Tergugat tanggal 30 April 2015; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 16 April 2015 telah memberitahukan kepada Pembanding I, Pembading II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari dan membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan;


Menimbang,

bahwa

para

Pembanding

semula

para

Tergugat

mengemukakan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada bukti P.1 telah keliru dan ceroboh karena menerima begitu saja. Bukti P.1 tersebut dibuatnya alas hak

kepemilikan

tanah

Penggugat/Terbanding.Menuurt

Mahkamah

Agung Surat bukti harus terang dan dan jelas arti yang sebenarnya, karena bukti surat tersebut adalah bertulisan bahasa Batak Toba, dan Ketua Majelis bukanlah suku Batak Toba dan sudah pasti tidak mengerti apa arti yang sebenarnya Surat Pardengganan tersebut menjadi multi tafsir. Majelis Hakim mengartikan jual beli, saksi Penggugat/Terbanding mengartikan

Perjanjian.

Tergugat/Pembanding

mengartikan

Surat

Perdamaian dan atau surat menyatakan bahwa sebelumnya ada persoalan antara Ama Ulosan dengan A.Pangela Purba mengenai Tembok/Kolam dan bukan mengenai Huta Lumbang Sihombing (objek perkara Aquo). Lebih tegasnya Surat Pardengganan bukanlah surat jula beli tanah Huta Lumbang Sihombing, tetapi mengenai Tambak/Kolam yang tidak tahu lokasinya dimana, dan tidak ada kaitannya dengan objek perkara aquo, maka dengan itu bukti P-1 tersebut tidak diterjemahkan oleh ahli bahasa yang mempunyai legalitas ke Bahasa Indonesia yang benar sehingga arti yang sebenarnya tidak dapat dimengerti dan dipahami. Dengan tidak dipahaminya arti dari Surat Pardengganan tersebut maka tidak dapat dipakai menjadi pedoman untuk memutus suatu perkara. 2. Bahwa surat pernyataan Paber Purba(bukti P-3), surat pernyataan Marhusa Simamora (bukti P-4) surat pernyataan Parasian Simamora (bukti P-5) dan surat pernyataan Sampur Simamora (bukti P-6) bukti ukti


tersebut adalah keterangan sepihak dan tidak berkaita dengan surat tanah, maka bukti tersebut harus ditolak. 3. Bahwa

pengakuan

Penggugat/Terbanding

dalam

gugatan

unuk

menggugat para Tergugat/Para Pembanding adalah dalam kapasitas sebagai

ahli

membuktikan

waris, surat

tetapi

keterangan

Penggugat/Terbanding ahli

warisnya,

dan

tidak

dapat

hanya

surat

pernyataan Penggugat/Terbanding sendiri saja, lantas dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding in casu. Majelis berpedoman dari keterangan para saksiPenggugat/Terbanding tersebut dan menetapkan status Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris. Bukan berdasarkan fakta tertulis, sehingga keliru. 4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap bukti P-7 adalah mengada ngada bahkan sangat keliru karena tidak cermat dan tidak teliti dengan seksama, karena tidak ada relevansinya sama sekali terhdap objek perkara. Tanah yang dimaksud dalam surat bukti P-7 tersebut adalah tanah yang terletak di Sosor Gadong, Desa Lumban Purba, yang dikenal dengan Huta Lumban Toruan yaitu tanah dan atau rumah yang ditempati Penggugat/Terbanding saat ini. Terbitnya Surat P-7 tersebut sewaktu orang Tua Pengggat masih menumpang di Huta Lumbang Sihombing

dan tahun 1966 orang tua Penggugat/Terbanding minggat

dari Huta Lumban Sihombing sampai sekarang . 5. Bahwa menurut ketentuan hukum pasal 1963 poin ke 2 KUHPerdata dengan bunyinya “Siapa dengan itikad baik dengan menguasainya selama tigapuluh tahun memperoleh hak milik dengan tidak dapatdipaksa untuk mempertunjukan alas haknya”.bila dihubungkan dengan pendapat Prof. Dr. Supomo dapat disimpulkan Penggugat/Terbanding sejak tahun 1966 sapai sekarang telah dikuasai oleh Tergugat/Pembanding yang selama ini tidak ada gangguan dari pihak manapun sehingga sahlah yang _________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 18 dari 30 halaman

memiliki tanah Huta Lumban Sihombing adalah para Tergugat/para Pembanding . 6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis terhadap bukti P-1 berupa surat Pardengganan dan surat bukti P-7 berupa surat penyerahan tanah merupakan akta dibawah tangan dan mengatakan yang dibuat oleh para pihak tanpa perantraan seorang pejabat KUHPerdata). Menurut pasal 1875

(pasal 1874

ayat

(1)

BWdan pasal 288 Rbg dikatakan

kekuatannya sebagai akta otentik dan apabila salah satu pihak mengingkari

kebenarannya

maka

pihak

lain

harus

memuktikan

kebenarannya, dalam hal ini Majelis Hakim untuk menentukan kekuatan dari kedua bukti tersebut nyata-nyata kurang memahami dan kurang cermat menerima kedua bukti antara lain bukti P-1 surat Pardengganan tidak mempunyai kekuatan karena tidak berbahasa Indonesia sehingga tidak dibuktikan dengan benar isinya, sementara bukti P-7 yang merupakan surat penyerahan Tanah adalah surat tanah yang terletak di Desa Lumban Purba, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Hasundutan atau rumah yang ditempati Penggugat/Terbanding saat ini, oleh karena keberadaannya tidak berhubungan dengan obyek perkara, maka tidak dapat dipedomani sebagai alat bukti yang sah. 7. Bahwa saksi II Penggugat/Terbanding Parasian Simamora mengatakan merupakan keturunan KK Absalom Pangambatan yang membenarkan kakeknya telah memberikan persetujuan kepada Apangela Purba menjual

tanah

kepada

Penggugat/Terbanding),

Amani

bahwa

Ulosan

keterangan

Sihombing ini

semakin

(Kakek membuat

simpang siur apa yang digugat oleh Penggugat/Terbanding tidak ada hubungan apapun dengan Tanah Lumbang Sihombing karena Apangela Purba menjual tanah kepada Ami Ulosan sementara saksi Paber Purba mengartikan

Surat

Pardengganan

adalah

surat

perjanjian,

oleh


karenanya Majelis ini tidak cermat dan tidak jeli mempertimbangkannya, sehingga harus dikesampingkan. 8. Bahwa saksi IV Penggugat/Terbanding Sampur Simamora merupakan keturunan KK Matias Peabolak, saksi mengatakan dan membenarkan Sura Pardengganan yang dibuat Apangela Purba dengan Ama Ulosan Sihombing dan pada tahun 1966 saksi pernah diajak kakek saksi kerumah orang tua Penggugat/Terbanding di Lumbang Sihombing, keterangan saksi ini tidak dapat diterima sebagai pedoman karena pada tahun 1966 umur saksi masih 2 (dua) tahun karena sewaktu diperiksa dipersidangan umurnya 51 tahun, jadi orang yang berumur 2 (dua) tahun masih dalam golongan balita, sehingga sulit dipercayai dengan akal sehat bahwa telah mengingat suatu peristiwa dan juga mengerti tentang surat-surat, sehingga keterangan saksi harus ditolak. 9. Bahwa saksi I Tergugat/Pembanding Manogar Purba benar keturunan op.Saudakkal Purba dan setahu saksi Tanah Lumbang Sihobing adalah milik

Op.

Saudakkal

Purba

dan

telah

diberikan

kepada

para

Tergugat/Pembanding dan setahu saksi A.Pangela Purba tidak pernah tinggal di Lumban Sihombing. Mengenai Tambak (makam) yang terdapat di Lumbang Sihombing adalah seijin kakek saksi dan yang menentukan adalah kakek saksi dan sampai saat ini tidak ada yang keberatan. Setahu saksi Salmon Sihombing pernah tinggal di Lumban Sihombing, dan pernah lihat Surat Pardengganan yang ditujukan Penggugat/Terbanding dan setahu saksi tahun 1966 telah meninggalkan Lumban Sihombing dengan cara tidak baik/minggat, setahu saksi A.Ulosan Sihombing jasadnya dibawa ke Lintong Nihuta yang menandakan tidak ada tanah miliknya di Lumban Sihombing, dan setahu saksi Penggugat/Terbanding tidak pernah tinggal di lumban Sihombing dan selain Lumban Sihombing kakek

saksi

juga

pernah

menyerahkan

tanah

kepada


kakekTergugat/Pembanding di tempat lain, yang diketahui dari pesan orang tua saksi yang bernama Humala Purba. Dan setahu saksi Tambak(Makam)

di Lumban Sihombing sejak tahun 1969 dan yang

dikebumikan di makam tersebut adalah ELLIAS SIHOMBING dan isterinya JAPITER SIHOMBING dan PANTAS SIHOMBING dan setahu saksi tidak ada tambak (makam) keluarga Penggugat/Terbanding di objek perkara dan saksi bersma Tergugat/Pembanding tanggal 5 Januari 2015 telah membuat batas-batas tanah Lumban Sihombing yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah KALPIN SIMATUPANG, sebelah Utara berbatasan dengan jalan menuju Lumban Surduan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tambak(Makam) dan Tanah MORHAN SIMAMORA,

sebelah

selatan

berbatasan

dengan

tanah

milik

Tergugat/Pembanding. 10. Bahwa saksi II Tergugat Lister Purba adalah keturunan Op. Saudakkal Purba, bahwa pesan orang tua saksi Tambok sampai sekarang tetap milik Op.Saudakkal Purba dan belum dibagi sampai sekarang, dan setahu saksi yang tinggal di Lumban Sihombing adalah keterunan dari kakek para Tergugat/para Pembanding dan tanah itu diserahkan sekitar tahun 1947 . 11. Bahwa saksi IV Tergugat/Pembanding Rasman Purba selaku Raja Adat diHuting-huting

mengetahui

ada

permasalahan

antara

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding setahu saksi ditanah perkara ada 2 (dua) rumah yaitu milik Ellias Sihombing dan yang satu lagi milik orang tua Tergugat/Pembanding. Kakek Penggugat tidak pernah tinggal di Lumban Sihombing. Yang menguasai dan membibitkan benih ikan di Tambok (kolam) tersebut dahulu adalah Op.Saudakkal Purba setahu saksi Penggugat/Terbanding tinggal di simpang empat Desa Lumban Purba Huta Lumban Toruan. _________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 21 dari 30 halaman

12. Bahwa

berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut dia atas

Pembanding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menerima memori banding dari para Pembanding/para Tergugat dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 17 Maret 2015 dengan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa par Terbanding/para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah megajukan Kontra Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan gugatan

penggugat

karena

Penggugat

dalam

gugatannya

telah

menyebutkan dengan jelas mengenai letak dan batas tanah yang menjadi objek sengketa serta kebenaran dari letak dan batas-batas tanah terperkara yang sudah dibuktikan. 2. Bahwa kepemilikan Penggugat/Terbanding atas obyek sengketa tersebut didukung oleh pembuktian yang kuat berdasarkan bukti-bukti surat yang paling bersesuaian serta didukung keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat mempertimbangkan surat bukti bertanda P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6, P-7 dan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan kelima orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat. 3. Bahwa

bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bertanda P-1

sampai dengan P- 8 adalah saling mendukung, bertautan serta saling menyempurnakan antara satu dan lainnya serta dibenarkan oleh para saksi, sebagaimana halnya dengan bukti bertanda P-3 ditegaskan oleh saksi 1 Penggugat Paber Purba sebagai ahli waris dari keturunan dari Apangela Purba dari huta Peabolak, bukti P-4 ditegaskan saksi III _________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 22 dari 30 halaman

Penggugat Marhusa Simamora sebagai ahli waris/keturunan dari R.II.R Saul Saitnihuta, bukti P-5 ditegaskan saksi II Penggugat

Parasian

Simamora selaku ahli waris keturunan dari KK Absalom Pangambatan, bukti P-6 ditegaskan saksi IV Penggugat Sampur Simamora selaku ahliwaris/keturunan KK Matias Peabolak, bukti P-3,P-4,P-5 dan P-6 tidak terlepas dari keberadaan bukti P-1 yang didalamnya tertulis kakek para saksi mengetahui, membenarkan yang dibubuhi tanda tangan pada bukti P-1 tersebut, saksi V Penggugat yaitu Korbina br Sihombing (menantu dari saudara perempuan Ama Ulosan Sihombing) juga menguatkan kesaksian dari para saksi dan membenarkan isi surat P-1 tersebut. Demikian juga dengan bukti surat bertanda P-2 yang menguatkan keberadan keluarga keturunan Augus sihombing gelar A Ulosan Sihombing, bukti P-7 merupakan perjanjian penyerahan tanah dari KK Renatus Purba dari Sosor Gadong Negeri/Kecamatan Dolok Sanggul kepada guru Salmon Sihombing dari Lumban Sihombing (hutinghuting).Meskipun upaya hukum banding tidak diperuntukan mengajukan pembuktian yang baru sebagaimana halnya diajukan oleh para Pembanding dalam memori banding, namun Terbanding dengan itikad baik melampirkan surat pernyataan dari ahli waris KK Renatus Purba dari Sososr Gadong tertanggal 21 April 2015 Nomor 166/Spe/IV/2017/2015 yang tetap serta membenarkan bukti bertanda P-7 ini . 4. Berdasarkan alassan-alasan Terbanding tersebut diatas, Terbanding memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Tinggi yang mmeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dalil-dalil kontra memori banding dengan menjatuhkan amar putusan : Menolak permohonan banding dari para Pembanding, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 17 Maret 2015 Nomor


39/Pdt.G/2014/PN.Trt dan membebankan segala biaya perkara pada tingkat banding kepada para Pembanding/para Tergugat .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan akan memutuskan tidak hanya berdasarkan Memori Banding tersebut diatas namun juga seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini; Menimbang,

bahwa

setelah

Pengadilan

Tinggi

memeriksa

dan

mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 183/PDT/2015/PT.MDN dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 17 Maret 2015 maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : A.DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi dari para Pembanding semula para Tergugat, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding; B.DALAM PROVISI Menimbang, demikian juga pertimbang hukum Majelis Tingkat Pertama telah benar dengan mempertimbangkan segala petitum dalam provisinya, sehinga Majelis Tingkat Banding sependapat dengan petimbangan Majlis _________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 24 dari 30 halaman

Tingkat pertama dan mengabil alih segala pertimbangan putusan tersebut menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding; C.DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan dalil-dalil Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas seluas kurang lebih 3 ha (tiga hektar), yang terletak di Hutinghuting, Desa Pakkat, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara

: berbatasan dengan jalan menuju Lumban Surduan

-

Sebelah Selatan

: berbatasan dengan tanah milik Tergugat-Tergugat;

-

Sebelah Timur


-

Sebelah Barat

: berbatasan dengan tanah milik Penggugat

tanah tersebut yang diperoleh Penggugat sebagai warisan dari orang tua Penggugat yakni Salmon Sihombing yang mulanya memperoleh tanah warisan dari orang tuanya Augus Sihombing yang dipanggil Amani Ulosan Sihombing (dalam ejaan dahulu tertulis Amani Oelosan Sihombing). Bahwa sebahagian tanah Penggugat tersebut, dengan ukuran luas lebih kurang 8000 meter persegi diusahai/dikuasai tanpa hak oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara


-

Sebelah Selatan


-

Sebelah Timur


-

Sebelah Barat


Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya tanah terperkara bukan milik AUGUS _________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 25 dari 30 halaman

SIHOMBANING (kakek Penggugat) akan tetapi milik

ELIAS SIHOMBING

(kakek dari para Tergugat) yang dasar perolehan tanah tersebut adalah bahwa sekitar tahun 1947, Keturunan (pomparan) Toga Sahata Purba yang di Hutinghuting selaku pemilik tanah Ulayat kampung tersebut menyerahkan tanah tersebut kepada kakek Para Tergugat. Pada tahun 1950an telah diadatkan guna pengukuhan atas sebidang tanah yang diserahkan itu dan dihadiri marga Purba dan marga boru lainnya dari huting-huting, para penatua adat dan sekaligus memberi nama tempat tersebut Lumban Sihombing. Penyerahan tanah Ulayat tersebut dari Keturunan (pomparan) Toga Sahata Purba yang dihuting-huting kepada ELIAS SIHOMBING (kakek dari Para Tergugat). Sedangkan SALMON SIHOMBING (orangtua Penggugat) bermohon kepada kakek Para Tergugat agar ikut dalam perkampungan Lumban Sihombing, dan permohonan orangtua Penggugat dikabulkan kakek Tergugat.Juga ikut dalam perkampungan Lumban Sihombing

tersebut

saudara

perempuan

kakek

Tergugat

yaitu

marga

Simullang.Dan setelah diadatkan tanah tersebut kakek dan ayah Para Tergugat mendirikan dua unit bangunan rumah hingga kini rumah tersebut masih dikuasai ahli waris kakek Para Tergugat. Sehingga dengan demikian tidak mempunyai fakta hukum kalau Penggugat mengklaimnya sebagai warisan dari orang tuanya; Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya telah dibantah oleh para Pembanding semula para Tergugat maka Terbanding semula Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dan para Pembanding semula para Tergugat juga diberi kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut diatas; Menimbang,

bahwa

untuk

membuktikan

dalil-dalil

gugatannya

Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-8 dan 5 (lima) orang saksi masing-masing saksi Paber Purba, saksi Parasian Simamora, saksi Sampur Simamora, saksi Marhusa Simamora dan saksi Korbina Br Sihombing, _________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 26 dari 30 halaman

sedangkan para Pembanding semula para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T-1 s/d T-7 dan 5 (lima) orang saksi yakni saksi Manogar Purba, saksi Lister Purba, saksi Marolop Purba, saksi Rasman Purba dan saksi Pangihutan Simanulang ; Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat diketahui berupa surat

Pardengganan, berupa foto

Keluarga

Penggugat/Terbanding dan Surat Pernyataan dari 5 (lima ) orang. Surat Pernyataan menurut hukum acara perdata nilainya sangat berbeda dengan kesaksian di persidangan dibawah sumpah, sedangkan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan olehTerbanding semula Penggugat tersebut hanya menerangkan adanya masalah antara para Pembanding semula para Tergugat dengan Terbanding semula Pembanding mengenai tanah di Lumban Sihombing termasuk di huting-huting ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai bukti P-1. Oleh karena bakti tersebut ditulis dalam bahasa Daerah dalam hal ini bahasa Batak yang seharusnya bukti tertulis tersebut harus terang dan jelas oleh karenanya bukti tersebut harus diterjemahkan dan atau mempunyai terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik , agar pengertian Surat Pardengganan (bukti P-1) mempunyai arti yang sama sehingga tidak menimbulkan multi tafsir, faktanya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengartikan Surat Pardengganan sebagai surat jual beli, dilain pihak para saksi mengartikan dengan Surat Perjanjian bahkan ada juga saksi yang mengartikan sebagai Surat Perdamaian ; 2. Bahwa fakta hukum menunjukan bukti P-1 tersebut tidak ada tanda tangannya maupun cap jempol, baik oleh yang membuat surat tersebut _________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 27 dari 30 halaman

maupun oleh nama-nama yang tertera dalam Surat Pardengganan tersebut ; 3. Bahwa Surat Pernyataan menurut Hukum Acara Perdata mempunyai nilai yang berbeda dengan kesaksian dibawah sumpah. Para saksi yang diajukan dipersidangan hanya menerangkan adanya masalah antara para Pembanding semula para Tergugat dengan Terbanding semula Pembanding mengenai tanah di Lumban Sihombing termasuk di hutinghuting, sedangkan mengenai asal usul pada umumnya tidak secara tegas dan jelas tanah sengketa tersebut milik siapa ; 4. Bahwa hasil pemeriksaan setempat (pemeriksaan dilokasi sengketa) dilihat dari sketsa hasil pemeriksaan walaupun masing-masing tidak mengajukan keberatan, ternyata masing-masing berbeda batas-batasnya baik persi Penggugat/Terbanding maupun para Pembanding/para Tergugat, fakta hukum menunjukan bahwa yang tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding maupun para Tergugat/para Pembanding adalah adanya 2 (dua) buah rumah yakni rumah orang tua Tergugat dan dan rumah Tergugat II. Dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan obyek terperkara; Menimbang, bahwa sebaliknya para Pembanding semula para Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa penguasaannya

berdasarkan

bukti

T-6

dan

T-7

dihubungkan

dengan

keterangan para saksi Manogar Purba, saksi Lister Purba, saksi Marolop Purba, saksi Rasman Purba dan saksi Pangihutan Simanullang, diperoleh petunjuk bahwa dilokasi tanah sengketa telah terdapat rumah orang tua Tergugat (ELIAS SIHOMBING) sampai meninggal dunia dan dikuburkan diatas tanah tersebut yang sampai saat ini tidak ada yang mengganggu gugat ; _________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 28 dari 30 halaman

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama

dalam

pokok

perkara

tersebut

yang

menyatakan

gugatandikabulkan sepanjang kepemilikan tanah tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 17 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari

para Pembanding semula para

Tergugat tersebut; -

Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Tarutung

Nomor

39/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 17 Maret 2015 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Para Tergugat/para Pembanding seluruhnya ; DALAM PROVISI : - Menolak tuntutan provisi Penggugat/Terbanding ; _________________________________________________________ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :183/PDT/2015/PT.Mdn Hal 29 dari 30 halaman

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 oleh kami, DAHLIA BRAHMANA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MH dan ADE KOMARUDIN, S.H, M.Hum , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 183/PDT/2015/PT.MDN , tanggal 26 Mei 2015 putusan tersebut pada hari Rabu ,tanggal 8 Juli 2015 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

AMRIL,SH.MH

HAKIM KETUA,

DAHLIA BRAHMANA,SH.MH

ADE KOMARUDIN,SH.M.Hum PANITERA PENGGANTI,

RAMADAN TARIGAN

Perincian biaya: 1. Materai ……………… 2. Redaksi…….............. 3. Pemberkasan ……… Jumlah ……………....

Rp6.000,00 Rp5.000,00 Rp139.000,00 Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents