PUTUSAN Nomor : 48 / PDT / 2014 / PT MDN. “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :
N Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gajah AMada Nomor 32, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan D Petisah, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa E kepada : Zaniafoh Saragih, SH. M.Hum, Amos J. M Silalahi, SH., Panca Indar Yusani, SH, masing-masing I Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor G "ZANIAFOH SARAGIH, SH. M.Hum & ASSOCIATES” G Krakatau Nomor 36 Medan, beralamat di Jalan Gunung NKuasa Khusus tanggal 21 Mei 2012, berdasarkan Surat I selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING, semula T PENGGUGAT ; N ----------------------- Lawan ----------------------------------A
EDY AMAN SARAGIH, SE, MBA, Pekerjaan Pensiunan Pegawai
IL
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM
D
A
N
P
E
G
NEGERI,
Cq.
GUBERNUR
SUMATERA
UTARA,
beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Abdul Jalil, S.H.MSP (Kepala Biro Hukum), Mangihut Nadeak, SH. (Kasubbag Perlindungan Hukum dan HAM), T. Tulus Naibaho,SH. (Kasubbag Sengketa Hukum), Yunan Tanjung, SH.MH., Yustifadini,SH., Fredy, SH.M.Hum. dan Winda Diana Silitonga, SH.MH. masing-masing staf pada Biro Hukum Kantor Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus
180/5768/2012,
tanggal
29
selanjutnya
juni disebut
2012
Nomor
sebagai
:
TERBANDING, semula TERGUGAT ;
Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;
Setelah membaca berkas perkara Nomor : 48/PDT/2014/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA ; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 22 Mei 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
N A Bahwa Penggugat pernah bekerja pada Badan Kesejahteraan Bangsa D Perlindungan masyarakat Kesbang Limnas) Provinsi Sumatera Utara E dengan jabatan sebagai Kepala, pangkat dan golongan IV C (Pembina M Utama Muda) sejak tahun 2004 sampai dengan 2008 ; I Bahwa Penggugat ketika menjabat sebagai G Kepala Kesbang Linmas tersebut, mendapat fasilitas dari Tergugat untuk menempati tanah dan G bangunan rumah permanent dengan tanahnya seluas 20 x 30 M, yang tertetak di Jalan Gajah Mada No. 32 Kelurahan Sei Sikambing D, IN Kecamatan Medan Petisah, TKota Medan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara N No. 012/347-Tarukim Prop Su/2006.- tertanggal 15 Maret 2006 ; A Lhari Jumat tanggal 24 November 2006, pukul 14.00 WIB, Bahwa pada I rumah dinas yang diberikan kepada Penggugat untuk dihuni tersebut D mengalami kebakaran sehingga memusnahkan rumah serta segala A perabotan dan alat-alat rumah tangga seperti kursi, tempat tidur, lemari, dll
pada tanggal 22 Mei 2012 dalam Register Nomor : 278/Pdt.G/2012/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1.
2.
3.
N
P
E
G uang tunai puluhan juta rupiah serta perhiasan emas dan berlian ; 4.
Bahwa pada saat itu juga Gubernur Sumatera Utara beserta Sekda Provinsi Sumatera Utara datang, melihat ke lokasi kebakaran tersebut dan pada saat itu Penggugat memohon supaya rumah dinas yang dihuni oleh Penggugat tersebut direnovasi segera, agar Penggugat dapat menempatinya kembali, namun ketika itu Gubernur Sumatera Utara dan Sekda Provinsi Sumatera Utara rnenyatakan tidak ada anggaran untuk merenovasinya, oleh karena itu Penggugat merenovasinya dengan biaya sendiri dengan mengeluarkan anggaran sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
5.
Bahwa pada tanggat 28 Oktober 2011, Tergugat melalui Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara membuat Surat kepada Penggugat untuk mengosongkan rumah dinas yang ditempati oleh Penggugat, dengan alasan akan difungsikan sebagai Guest House Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ;
6.
Bahwa atas surat Tergugat tersebut, Penggugat menanggapinya dengan syarat Penggugat akan mengosongkan rumah dinas tersebut bila mana kerugian Penggugat dalam merenovasi rumah dinas yang ditempati
N Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat tidak adaA memberi tanggapan setuju atau tidak setuju atas permintaan PenggugatD tersebut ; E Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2012, Tergugat kembali menyurati M Penggugat yang isinya meminta kepada Penggugat untuk mengosongkan I rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, apabila hingga batas paling lambat tanggal 31 Mei 2012G dengan sanksi apabila hingga batas waktu yang ditetapkan belum G terjadi pengosongan maka Tergugat N Propvinsi Utara akan melakukan melalui Tim Penertiban Asset Pemerintah I tindakan / kebijakan pengosongan sesuai mekanisme yang berlaku ; T Bahwa oleh karena tindakan Tergugat hanyalah berpendirian kepada N kepentingan Tergugat secara sepihak tanpa melihat kepentingan dan atau A mengabaikan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat biayabiaya yang ILdikeluarkan oleh Penggugat untuk merenovasi rumah dinas yangD pernah terbakar pada tanggal 24 November 2006 tersebut, maka perbuatan Tergugat tersebut dikualifisir sebagai perbuatan Melawan Hukum A Tergugat tersebut dikembalikan oleh pihak Tergugat ;
7.
8.
9.
N
P
E
matigedaad) yang merugikan G (Onrecht maupun secara moril / immaterial ;
Penggugat baik secara materil
10. Bahwa di samping itu juga Penggugat sering mendapat ancaman baik rnelalui telepon maupun dengan coretan-coretan di tembok rumah yang dihuni oleh Penggugat yang intinya menterror Penggugat agar Penggugat merasa takut dan terancarn, namun karena Penggugat adalah mantan anggota TNI AD berpangkat Kolonel, terror-terror seperti itu Penggugat abaikan, karena sifatnya tidak berani langsung berhadapan dengan Penggugat ;
Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
11. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat tindakan dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dapat diperinci sebagai berikut : -
Kerugian moril immaterial Bahwa Penggugat sebagai seorang mantan anggota TNI AD berpangkat Kolonel, dan selagi masih aktif pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan militer di Republik Indonesia serta pernah juga menduduki
N A serta pernah menjadi Ketua Basarnasda Provinsi Sumatera Utara, Drnanusiawi diperlakukan dengan semena-mena dan cara-cara yang tidak E banyaknya dan dialogis oleh Tergugat yang implikasinya sedikit mempengaruhi perasaan serta harkat dan martabat Mdari Penggugat yang tidak dapat diukur dengan uang akan tetapi I dalam perkara ini patut dan berdasarkan Hukum untuk ditetapkanG sebesar Rp. 7.000.000.000,(tujuh miliar rupiah) ; G - Kerugian materiil : IN Tsebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima - Biaya renovasi rumah puluh juta rupiah) ; N Adan perabotan dan alat-alat rumah tangga serta perhiasan - Uang tunai emasL I dan berlian ditaksir sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milliard rupiah) ; D A Maka total kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat G perbuatan Tergugat adalah : jabatan sebagai Kepala Kesbang Limnas Provinsi Sumatera Utara dan juga pernah menjadi Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Nias Selatan
N
P
E
Kerugian Moril / immateril sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milliard rupiah) + Kerugian Materil sebesar Rp. 2.750.000.000,- ( dua milliard tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Rp. 9.750.000.000,- (sembilan milliard tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ; 12. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah rasional dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut dan beralasan Hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;
Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
13. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak hampa, maka patut kiranya untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset milik Tergugat
baik
yang
bergerak
maupun
yang
tidak bergerak
secukupnya, terutama satu pintu bangunan rumah permanent berikut dengan tanahnya dan segala sesuatu yang ada di atasnya ukuran 20 x 30 M setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada No. 32, Kelurahan Sei Sikarnbing D), Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ; 14. Bahwa Itikad baik dari Tergugat sangat disangsikan dalam perkara ini yang
N dalam perkara ini kelak maka untuk menjaga dan mengantisipasi hal Aseperti ini adalah wajar ditetapkan Uang Paksa (Dwangsom) D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya dihitung sejak E hari lalainya Tergugat memenuhi Isi Putusan dalam perkara ini ; M I cukup dan akurat oleh 15. Bahwa Perkara ini didukung oleh Bukti-Bukti yang karena itu adalah wajar Putusan ini dapatG dijalankan terus kendatipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi G(Uit Voorrbaar Voorraad) serta memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg ; N I Berdasarkan segala apa Tyang telah diuraikan diatas berkenan apa kiranya Ketua Pengadgan Negeri Medan untuk memanggil Pihak-Pihak yang N telah disebutkan diatas untuk duduk bersidang pada hari yang telah ditentukanA serta mengadili Perkara ini dan seraya mengambil Keputusan yang Amarnya berbunyi sebagai ILberikut : D - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; A G- Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam akan berupaya untuk mengulur-ulur waktu guna memenuhi Isi Putusan
N
P
E
Perkara ini ; -
Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) ;
-
Menghukurn Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat
baik
moril
immateril
maupun
materil
sebesar
Rp. 9.750.000.000,- (sembilan milliard tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian : -
Kerugian
moril
sebesar
Rp.
7.000.000.000,-
(tujuh
milliard
upiah) ; Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
-
Kerugian materil sebesar Rp. 2.750.000,000,- ( dua milliard tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
-
Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) perharinya dihitung sejak hari lalainya Tergugat memenuhi isi Putusan dalam perkara ini;
-
Menyatakan
Perkara
ini
dapat
dijalankan
terus
kendatipun
ada
Perlawanan, Banding ataupun Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad) ; -
N A
Menghukum Tergugat untuk rnembayar seluruh biaya yang timbul dalam
D E
Perkara ini ; Atau :
I
M
Apabila Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;
G
G Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : N I DALAM KONPENSI : T A. TENTANG EKSEPSI : N 1. Tentang Gugatan A Penggugat Keliru Dan Tidak Berdasarkan Hukum L I - Bahwa dari uraian dalil gugatan diketahui fakta hukum yang menjadi DGugatan adalah keberatan Penggugat atas surat Tergugat melalui dasar AKepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara tanggal G 28 Oktober 2011 dan surat Tergugat tanggal 21. Maret 2012 yang isinya Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para
N
P
E
meminta Penggugat untuk mengosongkan rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dihuni Penggugat terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Sei Sikambing D, setempat dikenal dengan Jalan Gajahmada No. 32 (selanjutnya disebut "rumah negara'), sebab Penggugat mengaku mendapat fasilitas untuk menempati rumah negara tersebut adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor : 012/347-Tarukim Prop Su/2006 tanggal 15 Maret 2006 ;
Hal. 6 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
-
Bahwa rumah negara yang dihuni Penggugat nyata dan berdasarkan bukti hak yang tak terbantahkan (recht titel) sebagaimana juga diakui Penggugat dalam uraian-uraian dalil gugatannya adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang awalnya diberikan hak kepada Penggugat untuk menghuninya untuk menunjang pelaksanaan tugas Penggugat sebagai pejabat pada Badan Kesejahteraan Bangsa Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan angka 1 ;
N A sebagaimana diakuinya dalam dalil gugatan angka 2 adalah berdasarkan D Keputusan Kepa!a Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Provinsi E Sumatera Utara Nomor : 012/347-Tarukim Propsu/2006 tanggal 15 Maret 2006 sebagaimana maksud pasal 8 Peraturan M Pemerintah Nomor 40 I Pemerintah Nomor Tahun 1994 sebagaimana dirubah dengan Peraturan 31 Tahun 2005 Tentang Rumah NegaraG (selanjutnya disebut dengan "PP Tentang Rumah Negara" ; G - Berdasarkan tertib hukum yang INberlaku di Indonesia yang diintradusir dalam berbagal peraturan Tperundang-undangan terutama dihubungkan dengan syarat mutlak mengajukan gugatan dalam putusan perkara N Linden Baum Choken Arrest H.R Tahun 1919 yang dipertegas kembali A dalam pasal 1365 KUH Perdata dan diterapkan dalam berbagai Yurisprudensi IL Mahkamah Agung R.I diantaranya Yurisprudensi MARI No.995/K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 telah diketahui dengan jelas D Asyarat mutlak mengajukan gugatan adalah adanya hubungan hukum dan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, atau lebih G perselisihan konkritnya adanya hak subjektif Tergugat yang dilanggar oleh Tergugat -
N
E
Bahwa dasar penghunian Penggugat atas rumah negara tersebut
dan atau Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan
P
dengan kewajiban hukumnya ; -
Bahwa dalam gugatan a quo sebagaimana diuraikan diatas telah cukup tegas dan jelas diketahui "rumah Negara" yang dihuni Penggugat adalah milik Tergugat dan masa penghuniannya telah berakhir bersamaan dengan status Penggugat yang tidak lagi menduduki jabatan sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1
Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
angka 2 dan 3 dan rumah Negara tersebut belum pernah dialihkan haknya kepada Penggugat dalam bentuk apapun ; -
Bahwa sekalipun masa penghunian telah berakhir namun Penggugat tidak mengosongkan dan atau tidak menyerahkannya kembali kepada Tergugat dan bahkan yang lebih anehnya lagi kemudian Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat atas terjadinya musibah kebakaran atas rumah Negara milik Tergugat yang dihuni Penggugat tersebut serta biaya renovasi yang dilakukan
N bertentangan dengan pasal 10 ayat 2 huruf b PP Tentang ARumah Negara, padahal seyogianya menurut hukum Tergugatlah yang lebih D tepat menuntut Penggugat untuk mengosongkan rumah Negara tersebut E serta meminta ganti kerugian atas keuntungan yang seharusnya M diperoleh apabila rumah Negara yang telah berakhir masa I penghuniannya tersebut ; G - Bahwa dari fakta hukum diatas tidak Gditemukan dasar dan alasan yang kuat serta dapat dipertanggung jawabkan tentang kenyataan bahwa IN Penggugat telah melanggar hak subjektif Penggugat atau setidaktidaknya Tergugat telah T melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana unsur yang paling esensil dari N perbuatan melawan hukum, tetapi sebaliknya Penggugatlah yang secara A nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak IL dan atau mengosongkan rumah Negara tersebut padahal menyerahkan masa Dpenghunian telah berakhir ; A - Bahwa dengan demikian gugatan a quo sangat keliru dan tidak G berdasarkan hukum serta diyakini bertendensi akal-akalan untuk
sepihak oleh Penggugat atas rumah Negara dimaksud yang nyata-nyata
N
E
mengulur waktu agar lebih lama dapat menempati rumah Negara milik
P
Tergugat tersebut tanpa memperhatikan kepentingan Negara yang lebih diutamakan dari kepentingan pribadi Penggugat ; -
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, maka konsekuensi yuridisnya gugatan aquo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
Hal. 8 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
2. Tentang Objek Dan Subjek Gugatan Kabur Dan Tidak jelas (Obscuur Libelli). -
Bahwa setelah mencermati uraian dalil gugatan dapat diketahui dasar dan alasan Penggugat menyatakan tidak bersedia mengosongkan objek perkara (walaupun dalam dalil gugatan angka 4 dengan tegas mengakui rumah yang ditempatinya adalah rumah dinas) adalah dengan dalih telah mengeluarkan biaya untuk merenovasi bangunan sehubungan dengan terjadinya kebakaran pada tanggal 24 November 2006 karena menurut
N A
Penggugat tidak ada anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaikinya ;
D E alam yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan manusia tersebut M3 disebutkan telah menurut Penggugat dalam dalil gugatan angka memusnahkan rumah dan segala perabotanI dan alat-alat rumah tangga G serta uang tunai puluhan juta rupiah serta perhiasan emas dan berlian ; G - Bahwa kemudian dalam dalil gugatan angka 10 Penggugat mengaku N sering mendapat ancaman I balk melalui telepon maupun dengan coretcoretan ditembok rumah Tyang dihuni Penggugat (objek perkara) yang intinya agar Penggugat merasa takut dan terancam, tanpa menyebut N kapan teror tersebut terjadi, siapa yang meneror dan apa tujuan teror A tersebut serta apa kaitannya dengan Tergugat, padahal peristiwa hukum L yang I menjadi dasar gugatan tersebut adalah nyata-nyata termasuk dalam D ruang lingkup hukum pidana ; A - Bahwa dengan demikian Penggugat telah mencampur adukkan peristiwa G hukum yang berbeda-beda dan kewenangan mengadilinya berbeda yakni -
N
E
Bahwa atas terjadinya kebakaran yang nyata-nyata merupakan bencana
perbuatan hukum Tata Negara, perbuatan pidana dan perbuatan perdata
P
kedalam satu gugatan yang berakibat objek dan subjek gugatan menjadi kabur dengan segala akibat hukumnya ; -
Bahwa yang lebih ironis dan mengherankan lagi dalam dalil gugatannya angka 11 serta petitum gugatan point ke-4 Penggugat menuntut Tergugat agar membayar kerugian yang timbul dari akibat terjadinya kebakaran yang nyata-nyata merupakan bencana alam tersebut, padahal dalam dalil gugatan angka 4 Penggugat telah mengakui dengan terang, tegas dan jelas tentang Gubernur dan Sekda Provinsi Sumatera Utara yang hadir Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
pada saat terjadinya kebakaran tersebut telah menyatakan tidak ada anggaran untuk merenovasi rumah yang terbakar tersebut ; -
Bahwa lagi pula terjadinya kebakaran yang berakibat musnahnya segala perabotan dan alat-alat rumah tangga serta uang tunai puluhan juta rupiah maupun perhiasa emas dan berlian (bilapun benar dan dapat dibuktikan) adalah murni peristiwa bencana alam yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan manusia dan tidaklah ada kaitannya dengan Tergugat dan keluarnya biaya renovasi rumah yang menurut Penggugat
N Tergugat adalah merupakan resiko yang harus ditanggung A oleh Penggugat sendiri sebagai penghuni sebagai pihak yang Dmengambil inisiatif merenovasi dan tidak terdapat kaidah hukum diE Republik ini yang mewajibkan Tergugat untuk mengganti kerugian yang timbul dari M peristiwa itu kepada Tergugat ; I - Bahwa dari rangkaian peristiwa yang menjadi dasar gugatan diatas G dapatlah disimpulkan gugatan aquo amburadul dan telah mencampur G adukkan peristiwa hukum dalam ranah mengadili yang berbeda yakni Ntata usaha Negara serta kekuasaan perbuatan perdata, pidana dan I Tuhan daiam satu gugatan sebagaimana perkara aquo, dan patut diduga T tujuan gugatan a quo semata-mata adalah sebagai tujuan pembenar Nwaktu menempati objek perkara milik Pemerintah untuk mengulur-ulur A Utara tersebut dengan cara yang bertentangan Provinsi Sumatera L dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dengan hukum I segala akibat hukumnya ; D -A Bahwa dengan demikian jelaslah perkara a quo kabur (obscuur libelli) G dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk ditolak atau dinyatakan
ditanggulanginya sendiri dan bukan atas perintah dan keputusan
N
P
E
tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ; -
Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya ;
B. TENTANG POKOK PERKARA -
Bahwa benar Penggugat pernah bekerja sebagai Kepala Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2004 sampai 2008 dan benar Hal. 10 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
sebagai Pejabat kepada Penggugat telah diberikan fasilitas oleh Negara melalui
Tergugat
untuk
menghuni
rumah
Negara
sebagaimana
disebutkan dalam dalil gugatan angka 1 dan 2 ; -
Bahwa benar pada tahun 2006 rumah Negara tersebut terbakar sehingga memusnahkan sebagian fisik bangunan namun Penggugat tidak pernah melaporkan barang-barang apa saja yang berada di dalam rumah Negara tersebut yang turut terbakar apalagi menyampaikan kepada Tergugat telah turut terbakar uang tunal puluhan juta rupiah serta
N kebenarannya sangat tidak masuk akal dan perlu dibuktikan Adalam persidangan ; D E - Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2011 Tergugat melalui Kepala M Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara telah menyurati I yang dihuni Penggugat Penggugat untuk mengosongkan rumah Negara G Guest House Pemerintah tersebut karena akan difungsikan sebagai Provinsi Sumatera Utara sebab G masa penghunian Penggugat telah berakhir sejalan dengan tidak lagi berstatus sebagai Pejabat N I sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 PP Tentang Rumah T Negara dan benar Penggugat tidak mengosongkan dan menyerahkan rumah Negara tersebut N kepada Penggugat ; A - Bahwa benar kemudian Penggugat menanggapi perintah pengosongan tersebut dengan syarat akan mengosongkan rumah bilamana kerugian IL Penggugat D merenovasi rumah dikembalikan dan benar Tergugat tidak Aada dan memang tidak perlu menanggapinya karena tidak ada aturan yang mewajibkan Tergugat mengganti kerugian tersebut sebab G hukum tidak pernah ada perintah atau menyuruh Tergugat untuk itu atau setidakperhiasan emas dan berlian sehingga dalil gugatan angka 3 dan 4
N
E
tidaknya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat untuk menggantinya
P
setelah masa penghunian berakhir ; -
Bahwa bahkan tindakan Penggugat merenovasi rumah Negara tanpa seizin Tergugat sebagai pemiliknya adalah perbuatan yang bertentangan dengan pasal 10 angka ayat 2 huruf b PP Tentang Rumah Negara dengan segala akibat hukumnya sehingga tidak ada aturan hukum yang mewajibkan Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut (bilapun benar dan dapat dibuktikan) ;
Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
-
Bahwa lagipula kerugian tersebut adalah resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat sendiri sebagai pihak yang dengan inisiatif sendiri merenovasi rumah tanpa ada perintah atau kesepakatan dengan pemiliknya (Tergugat) dan seyogianya Penggugat harus berterima kasih kepada Tergugat karena telah diberikan fasilitas perumahan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas bukan mempersulit dan atau menundanunda pengosongan dengan berbagai alasan yang tidak berdasarkan
N A
hukum padahal Penggugat tidak lagi memiliki hak dan kewenangan untuk menempatinya ;
D dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalamE perkara ini ; Mkembali menyurati - Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2012 Tergugat I Penggugat agar mengosongkan dan menyerahkan kembali rumah G tindak lanjut dari surat Negara yang ditempatinya tersebut sebagai sebeiumnya yang tidak ditaati/ dipatuhi GPenggugat dan benar dalam surat tersebut ada penegasan sanksi sebagaimana disebutkan dalam dalil N I gugatan angka 8 ; T - Bahwa tidak benar dasar menyurati Penggugat agar mengosongkan dan N menyerahkan kembali rumah Negara yang ditempatinya tersebut hanya A didasarkan kepada kepentingan sepihak Tergugat sebagaimana disebutkan ILdalam dalil gugatan angka 9, tetapi yang benar adalah dasar dan Dalasan Tergugat meminta agar Penggugat mengosongkan dan Amenyerahkan rumah Negara yang ditempatinya tersebut adaiah karena penghunian telah berakhir sejalan dengan status Penggugat yang G masa tidak lagi sebagai Pejabat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 angka -
N
E
Bahwa dengan demikian dalil gugatan angka 4,5,6 dan 7 haruslah
3 PP Tentang Rumah Negara dan kenyataannya akan dipergunakan
P
untuk menunjang tugas pemerintahan karena akan difungsikan sebagai Guest House Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ; -
Bahwa dengan demikian tidak terdapat aturan hukum yang dilanggar Tergugat karena tidak membayar kerugian yang dialami Penggugat daiam
merenovasi
rumah
negara
tersebut
tetapi
sebaliknya
Penggugatlah yang tepat untuk dihukum agar membayar kerugian yang dialami Tergugat karena tidak mengosongkan dan menyerahkan rumah
Hal. 12 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
Negara padahal masa penghunian telah berakhir sebagaimana nantinya akan diuraikan secara rind dalam dalil gugatan rekonpensi ; -
Bahwa dengan demikian dalil gugatan angka 9,11 dan 12 serta petitum gugatan point ke 3,4 dan 5 haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;
-
Bahwa sedangkan dalil gugatan angka 10 yang nyata-nyata termasuk dalam ranah hukum pidana tidaklah perlu ditanggapi karena dalil
N A Hakim, padahai peristiwa tersebut diyakini tidak ada dan tidak bilapun D benar ada tentulah Penggugat telah membuat pengaduan secara pidana E kepada pihak berwajib ; M - Bahwa oleh karena gugatan aquo ternyata hanyalah I akal-akalan belaka untuk mengulur-ulur waktu pengosonganG dan penyerahan rumah Negara tersebut diatas kepada Tergugat karena dari fakta gugatan tidak terdapat G aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat, maka dalil gugatan angka 13,14 dan 15 haruslah dikesampingkan IN dan tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya harus Tditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ; N A Tergugat telah dengan sempurna melumpuhkan dan - Bahwa berhubung L keseluruhan dalil gugatan, maka tepat dan cukup atau melemahkan I alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk D menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya atau setidak-tidaknya Amenyatakan gugatan tidak dapat diterima (Met Ontvankelijke Verklaard) ; G dimaksud diyakini Sekedar kamuflase sebagai upaya untuk menarik perhatian agar mendapatkan simpati dan beias kasihan dari Majelis
N II. DALAM REKONPENSI
P
E
-
Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil eksepsi dan jawaban dalam gugatan Konpensi secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari dalil gugatan Rekonpensi sehingga tidak perlu diulangi iagi ;
-
Bahwa Tergugat d.k/Penggugat d.r (selanjutnya disebut "Penggugat d.r") adalah pemilik sah atas tanah berikut bangunan rumah Negara diatasnya terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan
Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
Petisah, Kelurahan Sei Sikambing-D, setempat dikenal dengan Jalan Gajahmada No. 32, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak No 33 tanggal 21 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan (selanjutnya disebut "objek perkara") ; -
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Sumatera Utara Nomor : 012/347-Tarukim Prop.Su/2006 tanggal 15 Maret 2006, objek perkara tersebut diserahkan kepada Penggugat d.k/Tergugat d.r (selanjutnya disebut "Tergugat d.r) untuk
N sebagai Pejabat yakni Kepala Kesbang Linmas Provinsi Sumatera AUtara untuk jangka waktu sampai masa jabatan berakhir ; D E - Bahwa sejak berahirnya masa tugas (pensiun) Tergugat d.r tidak lagi memiliki Status Pejabat sebagaimana dimaksud M dalam pasal 1 angka 3 I d.r tidak lagi berhak PP Tentang Rumah Negara sehingga Tergugat G tersebut dan berdasarkan menempati atau menghuni objek perkara ketentuan hukum yang berlaku seharusnya seketika status Pejabat G berakhir maka objek perkara dimaksud harus dikosongkan dan N I diserahkan kepada Penggugat d.r dalam keadaan balk dan tanpa syarat ; T - Bahwa sekalipun sejak masa tugas berakhir (Pensiun) Tergugat d.r N sebagai Pejabat tentunya juga telah berakhir ternyata Tergugat d.r tidak A mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat d.r L dalam I keadaan baik dan tanpa syarat sekalipun telah berulang-ulang ditegor D baik lisan maupun tertulis oleh Penggugat d.r maupun Aperangkatnya ; G- Bahwa melalui surat tertanggal 28 Oktober 2011 dan ditindak lanjuti dihuni dan ditempati dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas
N
P
E
dengan surat tertanggal 21 Maret 2012 sebagaimana diakui Tergugat d.r dalam gugatan Konpensi, Penggugat d.r telah menegur Tergugat d.r agar mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat d.r, namun hingga saat diajukannya gugatan aquo Tergugat d.r tetap tidak melaksanakannya dengan semestinya padahal kepada Tergugat telah dijelaskan objek perkara tersebut akan difungsikan sebagai sarana pendukung pemerintahan yakni untuk Guest House Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun Tergugat d.r tetap tidak melaksanakan dengan semestinya ;
Hal. 14 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
-
Bahwa tindakan Tergugat d.r tersebut nyata-nyata melanggar hak subjektif Penggugat d.r sebagai pemilik objek perkara dan bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat d.r sebagai penghuni yang telah berakhir masa waktu penghuniannya sebagaimana unsure perbuatan melawan hukum yang diintradusir dari putusan Hoge Raad Tahun 1919 dalam perkara Lindan Baum Choken Arrest yang dipertegas kembali dalam pasal 1365 KUH Perdata dengan segala akibat hukumnya ;
-
N A
Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) yang dilakukan Tergugat d.r tersebut telah menimbulkan kerugian bagi
D - Bahwa kerugian materil yang dialami para Penggugat E d.r sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukanM Tergugat d.r tersebut antara lain adalah keluarnya biaya-biaya dalam I mempertahankan hak Penggugat d.r sejak adanya gugatan konpensi G yang diajukan Tergugat d.r yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebesar Rp 500.000.000.G (Lima Ratus Juta Rupiah) ; N I - Bahwa sedangkan kerugian moril yang dialami Penggugat d.r selaku T unsur pemerintahan yang sah mewakili rakyat Sumatera Utara adalah Ndikuasai dan diusahainya rumah Negara tersebut dengan tidak dapat A tugas pemerintahan karena tidak dikosongkan dan untuk kepentingan Loleh Tergugat d.r telah memunculkan kecurigaan banyak diserahkan I pihak seolah-olah ada pembiaran asset Pemerintah Provinsi Sumatera D Utara dikuasai pihak lain yang tidak lagi memenuhi syarat untuk Amenghuni atau menempatinya dan kemudian dengan adanya gugatan G konpensi seolah-olah Penggugat d.r telah melakukan perbuatan melawan Penggugat d.r baik kerugian moril maupun materil ;
N
E
hukum padahal tuduhan tersebut hanyalah untuk mengulur-ulur waktu
P
pengosongan dan penyerahan objek perkara kepada Penggugat d.r, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang dan untuk rnemudahkan perhitungan
bagi
Pengadilan
nantinya
dibulatkan
sebesar
Rp
1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Rita Rupiah) ; -
Bahwa oleh karena kerugian materil dan moril yang dialami para Penggugat d.r tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat d.r, maka demi hukum tepat dan cukup
Hal. 15 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
alasan untuk menghukum Tergugat d.r untuk membayar segala kerugian tersebut kepada para Penggugat d.r seketika dan tunai ; -
Bahwa oleh karena objek perkara berdasarkan bukti autentik yang kebenarannya juga diakui Tergugat d.r adalah milik Penggugat d.r, maka tepat dan cukup alasan untuk menghukum Tergugat d.r mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat d.r dalam keadaan baik dan tanpa syarat ;
N A khawatir bila kelak Tergugat d.r tidak mampu dan tidak mau membayar D segala kerugian yang dialami Penggugat d.r sebagaimana diuraikan E diatas, dari dan oleh karenanya sebagai jaminan atas terlaksananya pembayaran kerugian tersebut adalah tepat danM cukup alasan apabila I maupun benda tidak terhadap segala harta benda balk benda bergerak Gd.r yang akan dimohonkan bergerak milik dan kepunyaan Tergugat kemudian diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Besiag) ; G - Bahwa selanjutnya Penggugat d.r juga khawatir kelak Tergugat d.r akan IN tidak sungguh-sungguhT membayar segala kerugian tersebut, dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk menghukum Tergugat d.r N untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat d.r A berupa uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya L atas I setiap keterlambatannya menjalankan putusan yang telah mempunyai D kekuatan hukum tetap daiam perkara ini ; A - Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi diatas telah didasarkan pada G bukti dan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan mempedomani -
Bahwa disisi lain meiihat kebiasaan buruk dan tingkah laku tidak baik yang selama ini sering diperlihatkan Tergugat d.r, Penggugat sangat
N
E
ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3 Tahun 2000 Jo.
P
SEMA No. 4 Tahun 2001 adalah tepat dan cukup alasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta meta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ; -
Bahwa
berdasarkan
uraian-uraian
Eksepsi
dan
Jawaban
Dalam
Konpensi serta Gugatan Rekonpensi yang diuraikan diatas, Tergugat d.k/ Penggugat d.r dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Hal. 16 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi : MENGADILI : I. DALAM KONPENSI : A. Tentang Eksepsi : 1. Menerima dan mengabulkan Eksekpsi Tergugat tersebut seluruhnya ; 2. Menyatakan
Gugatan
Penggugat
tidak
dapat
(Niet N A
diterima
Ontvankelijke Verklaard) ;
D E - Menolak Gugatan Penggugat tersebut seluruhnya ; M II. DALAM REKONPENSI I G 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr tersebut seluruhnya ; G Beslag) yang diletakkan dalam 2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir perkara ini sah dan berharga ; N I 3. Menyatakan Tergugat d.r telah me/akukan perbuatan melawan hukum T (Onrecht Matigedaad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat d:r dengan segala akibat Nhukumnya ; 4. Menyatakan A Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan L Provinsi Sumatera Utara Nomor 012/347-Tarukim Prop Pemukiman I Su/2006 tanggal 15 Maret 2006 telah berakhir dan tidak mempunyai D kekuatan hukum lagi dengan segala akibat hukumnya ; A 5. Menyatakan tanah berikut bangunan rumair serta segaia hak yang G menjadi langganannya terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, B. Dalam Pokok Perkara
N
P
E
Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Sei Sikambing-D, setempat dikenal dengan Ian Gajahmada No. 32 adalah mflik Penggugat d.r berdasarkan Sertifikat Hak No. 33 tanggal 21 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ; 6. Menghukum Tergugat d.r atau siapa raja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dr dalam keadaan balk dan tanpa syarat ; 7. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar kepada Penggugat dr berupa kerugian materil sebesar Rp 500.000.000.- (Lima Ratus Arta Rupiah) dan
Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
kerugian moril sebesar Rp 1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah) seketika dan tunai ; 8. Menghukum Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000.- (Satu Arta Rupiah) kepada Penggugat dr setiap harinya atas keteriambatannya melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ; 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding
N A
atau kasasi ; III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -
D E
Menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr membayar segala biaya yang timbul dalam perkara
I
Atau :
M
G
Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;
N
P
E
G
N I Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan T putusan Nomor 278/Pdt.G/2012/PN.Mdn Negeri Medan telah menjatuhkan tanggal 22 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut : N A DALAM KONVENSI : L I TENTANG EKSEPSI : D -A Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; G TENTANG POKOK PERKARA : -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM REKONVENSI : -
Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya ;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -
Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,- ( Tigaratus empat puluh enam ribu rupiah ) ; Hal. 18 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 10/2013 tanggal 4 Februari 2013 yang dibuat oleh H.Bastarial, S.H, M.H. Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor :
278/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 22 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2013 ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan
N telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal A 28 Nopember 2013 ; D E Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan M di Kepaniteraan Kontra Memori Banding tanggal Januari 2014 yang diterima Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Januari 2014 ;I G Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 G Desember 2013 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 28 Nopember 2013 INkepada Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari T berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ; N A TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : L I Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Dtelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta Penggugat A persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena memenuhi itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; G Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 April 2013 dan Memori Banding tersebut
N
P
E
Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : 1. -
Bahwa
Pengadilan
Negeri
Medan
dalam
pertimbangan
hukumnya menyimpulkan Terbanding /Tergugat tidak melanggar dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan tindakan Terbanding/Tergugat tersebut telah sesuai dengan aturan hukum dengan merujuk kepada Surat Keputusan Kepala
Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Utara No.012/347.Tarukim Prop SU/2006 tanggal 15 Maret 2006 dan bukti P8 yang menegaskan bahwa Penghuni tidak boleh menambah/mengurangi /merubah bangunan rumah Pempropsu dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seizin Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi Sumatera Utara,selanjutnya pada persyaratan
lainnya
kerusakan-kerusakan
penghuni yang
bertanggung
menjadi
kerugian
jawab bagi
atas rumah
N A hukumnya berpendapat perbuatan Pembanding merenovasi D rumah tersebut tanpa seizin dari Terbanding; E -Bahwa andaikatapun benar pertimbangan Pengadilan Negeri M Medan sebagaimana tersebut diatas,tentu pada waktu renovasi I rumah tersebut harus ditegur dan dilarang oleh Terbanding baik G secara lisan maupun tertulis,akan tetapi teguran dan larangan Gada sama sekali.Hal mana dapat dari Terbanding ketika itu tidak N yang merenovasi rumah dinas diartikan perbuatan Pembanding I yang kebakaran tersebut adalah dapat dibenarkan dan tidak T melanggar Undang-Undang ; 2. - Bahwa N perbuatan Terbanding yang tidak menghargai hak A subyektifitas Pembanding serta prosedural dan mekanisme L dalam melakukan pengosongan tersebut dikualifisir Ihukum D sebagai Perbuatan Melawan Hukum ; Pempropsu; -Bahwa
A
N
P
E
G
-
Bahwa
hukumnya
Pengadilan
Pengadilan tidak
Negeri
Negeri
Medan
dalam
Medan
mempertimbangkan
pertimbangan
dalam pertimbangan hal-hal
dan
hak-hak
subyektif yang melekat pada Pembanding dalam hal penguasaan rumah dinas tersebut ; 3. - Bahwa pengadilan Negeri Medan mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor: 012/347-Tarukim Propsu/2006 tanggal 15 Maret 2006 sehingga menyimpulkan tidak diketemukan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang disebabkan oleh Terbanding ;
Hal. 20 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
- Bahwa Pengadilan Negeri Medan keliru menafsirkan hal tersebut karena yang dimaksud dalam memperbaiki kerusakankerusakan kecil yang disebabkan oleh kebakaran ; - Bahwa kerusakan-kerusakan akibat kebakaran tidak ada disebut dan diuraikan dalam Surat keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor 012/347Tarukim Propsu/2006 tanggal 15 Maret 2006 ; 4. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan keliru dalam
N Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara NomorA 012/347Tarukim Propsu/2006 tanggal 15 Maret 2006 tersebut D maka Putusan Pengadilan Negeri medan terhadap Eperkara aquo menjadi rancu dan oleh karena itu harus dibatalkan ; M I Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula G Penggugat tersebut maka Terbanding semula Tergugat telah mengajukan G Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : IN 1.- Bahwa alasan banding dari Pembanding tersebut tidaklah dapat dibenarkan danT harus dikesampingkan sebab pertimbangan hukum Judex factie dimaksud telah sesuai dengan fakta dan N bukti yang terungkap dalam persidangan serta telah sesuai A dengan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku dalam L Ipenghunian rumah dinas,tetapi sebaliknya pembandinglah yang D nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena A tidak mengosongkan rumah dinas padahal masa penghunian rumah berakhir sekalipun telah disampaikan tegoran secara sah G menafsirkan tentang Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan
N
P
E
dan patut oleh Terbanding ;
- Bahwa oleh karenanya dalil keberatan Pembanding yang menyebutkan Pengadilan Negeri Medan keliru mengartikan Perbuatan Melawan Hukum tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding, maka dalil keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;
Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
2.-
Bahwa menurut Pembanding Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan hal-hal dan hak-hak subyektif yang melekat pada Pembanding dalam hal penguasaan Rumah Dinas tersebut.
-
Bahwa alasan keberatan Pembanding tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, sebab Judex factie Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya telah dengan
sangat
Terbanding
jelas
semula
dan
tegas
Tergugat
menyebutkan
meminta
tindakan
Pebanding
semula
N A kedinasan bukanlah merupakan perbuatan bertentangan dengan D hukum adalah merupakan pertimbangan yang tepat dan benar E serta sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan bukan merupakan tindakan semena-mena M apalagi disebutkan I berlaku ; bertentangan dengan norma hukum yang G Bahwa tindakan Terbanding menyurati Pembanding untuk Gkarena akan dipergunakan sebagai mengosongkan Rumah Dinas N sarana menunjang pelaksanaan tugas kedinasan tidaklah I melanggar etika dan prosedural apalagi disebutkan melanggar T norma hukum, tetapi tindakan dimaksud adalah dalam rangka penegakkan Naturan hukum yang berkaitan dengan Rumah Dinas sertaA menjalankan pemerintahan dalam rangka melindungi dan L Rumah Dinas dari penghunian liar ; Imempertahankan D- Bahwa dengan demikian pemahaman Pembanding yang Penggugat untuk mengosongkan Rumah Dinas karena akan digunakan
A
N
P
E
G
sebagai
fasilitas
untuk
menunjang
tugas-tugas
menyebutkan Terbanding telah nyata melakukan Perbuatan Melawan
Hukum
adalah
pemahamam
yang
keliru
dan
menyesatkan serta tidak didukung oleh fakta ,bukti dan argumentasi
hukum yang
kuat
dan
dapat
dipertanggung
jawabkan, dari dan oleh karenanya alasan keberatan dari Pembanding
tersebut
tidak
dapat
dibenarkan
dan
harus
dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ; 3. – Bahwa Pengadilan Negeri Medan juga tidaklah keliru menafsirkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor: 012/347-Tarukim Propsu/2006 tanggal 15 Maret 2006 tersebut,sebab dalam bukti P-8 tersebut Hal. 22 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
telah dengan sangat tegas,jelas dan lengkap disebutkan bahwa penghuni tidak boleh membangun /merobah/ mengurangi/ menambah bangunan rumah termasuk merenovasi tanpa ijin Tergugat dan oleh karenanya tindakan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan apalagi Pembanding telah nyata tidak lagi memenuhi syarat penghunian yang ditetapkan karena telah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil dan tidak lagi memegang jabatan tertentu dalam pemerintahan ;
N A
- Bahwa dengan demikian alasan keberatan Pembanding tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;
D E
memeriksa dan M mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang I tersebut dalam berkas perkara Nomor 48/PDT/2014/PT.MDN turunan resmi G putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 278/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 22 Januari 2013 dan setelah pula membaca G dan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, makaN Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai I berikut : T Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat N yang antara lain menyatakan pada pokoknya Pengadilan Negeri Medan keliru A memahami Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman L I Propinsi Sumatera Utara Nomor 012/347-Torukim Propsu/2006 Tentang Ijin DRumah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara adalah tidak tepat Penghunian Adalam Surat Keputusan tersebut telah jelas diatur mengenai larangan karena merenovasi rumah tersebut tanpa seijin Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, G Menimbang,
N sehingga
P
E
bahwa
setelah
Pengadilan
Tinggi
tanpa adanya teguran atau larangan terhadap renovasi rumah
tersebut baik secara lisan maupun tertulis tidak menjadikan perbuatan merenovasi rumah tersebut menjadi sesuatu hal yang diperbolehkan, oleh karenanya keberatan dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat perihal tersebut haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya antara lain menyatakan surat permintaan pengosongan rumah oleh para Terbanding semula Para Tergugat melanggar hak subyektif Pembanding semula Penggugat juga tidak tepat karena Pembanding semula Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
Penggugat bukan lagi Pejabat atau Pegawai Negeri yang mempunyai hak untuk menempati Rumah Jabatan tersebut karena sudah pensiun,sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama berkaitan dengan tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum dari surat permintaan pengosongan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga keberatan perihal tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi
N A Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut D di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 278/ Pdt.G/ E 2012/PN.Mdn tanggal 22 Januari 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan ; M Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama I dikuatkan , maka Pembanding semula Penggugat G berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat G peradilan ; N I Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo UndangT Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang-undangan lain N yang bersangkutan ; A MENGADILI: L I D - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat A tersebut ; G - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 278/Pdt.G/2012/ pertimbangan putusan di Tingkat Banding ;
N
P
E
PN.Mdn, tanggal 22 Januari 2013 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : K A M I S tanggal : 19 JUNI 2014 , oleh
Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
kami : A.TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, H. DJUMALI, SH. dan HERU PRAMONO,
SH.M.Hum,
masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Medan
Nomor
:
48/PDT/2014/PT.MDN.- tanggal 18 Maret 2014 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta HARSONO, SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
N A
HAKIM KETUA MAJELIS,
D E
H. D J U M A L I, SH.
I
M
A. TH.PUDJIWAHONO, SH. M.Hum.
G
G
N
P
E
N I HERU PRAMONO, SH.M.Hum. T N PANITERA PENGGANTI, A IL H A R S O N O, SH. D A Perincian biaya: G 1. Materai ……………… Rp. 6.000,00 2. Redaksi…….............. 3. Pemberkasan ……… Jumlah ……………....
Rp. 5.000,00 Rp. 139.000,00 Rp. 150.000,00.-
(seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No.48/PDT/2014/PT-MDN.
