PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N NOMOR: 193/PDT/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Drs. TARIPAR LAUT LUMBAN GAOL, Jenis kelamin laki-laki, umur 81 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ketua Koperasi Kredit/ CU Rukun Damai Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan H.M Joni No. 73 Medan, dalam hal ini memberikan

kuasa

kepada

BINARIS

SITUMORANG, S.H, PORDINAN NAPITU, S.H, NETTI HERAWATI

PASARIBU,

S.H,

JANUARIUS

F.L

GAOL, S.H., VICKY Ch. RUNTU, S.H., masing-masing Advokat di Kantor Advokat Binaris Situmorang & Rekan yang beralamat di Jalan Melanthon Siregar 151/Blk Gedung Puskopdit Bekatigade Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Desember 2013, selanjutnya oleh karena Drs. TARIPAR LAUT LUMBAN GAOL meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Binjai Kecamatan Medan Denai No. 470/3594/007/009/KM/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 maka Jabatannya digantikan oleh KRISTINA MANULANG, sesuai dengan Berita Acara Penetapan Jabatan Ketua Koperasi Kredit/CU Rukun Damai Medan tertanggal 12 Agustus 2014, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada

BINARIS

SITUMORANG,

S.H,

JANUARIUS F.L. GAOL, S.H, NETTI HERAWATI PASARIBU, S.H Advokat, beralamat di Jln. Melanthon Siregar 151/Blk Gedung Puskopdit Bekatigade Sumut ________________________________ Putusan Nomor:193/Pdt/2015/PT-Mdn Hal 1 dari 20 halaman

Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Agustus 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Agustus 2014 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; Lawan: 1. AHMAD SAID, bertempat tinggal di Dusun II Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SOFYAN TAUFIK, S.H, SUTRISNO

TAMBUNAN,

S.H,

Advokat/Penasehar

Hukum dari Kantor Advokat SOFYAN TAUFIK, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan Saudara–Kemiri II Komplek Perumahan Kelapa Asri Nomor 5 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat; 2. RAPIANA, bertempat tinggal di Dusun II Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SOFYAN TAUFIK, S.H, SUTRISNO

TAMBUNAN,

S.H,

Advokat/Penasehar

Hukum dari Kantor Advokat SOFYAN TAUFIK, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan Saudara–Kemiri II Komplek Perumahan Kelapa Asri Nomor 5 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut: Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 193/PDT/2015/PT MDN tanggal 03 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang bersangkutan

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 167/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 10 September 2014;

________________________________ Putusan Nomor:193/Pdt/2015/PT-Mdn Hal 2 dari 20 halaman

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Desember 2013 dalam Register Nomor 167/ Pdt.G/2013/PN.LP, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Ketua Badan Pengurus Koperasi Kredit CU Rukun Damai, sebuah koperasi yang bergerak dengan jenis usaha di bidang Simpan dan Pinjam uang; 2. Bahwa Tergugat

adalah salah seorang anggota Penggugat pada

Koperasi Kredit CU Rukun Damai, dengan nomor keanggotaan: 7.641; 3. Bahwa pada Tanggal 24 November 2012, Tergugat ada meminjam uang sejumlah Rp. 49.200.000,- (Empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada pihak Penggugat, dan selanjutnya perihal pinjaman tersebut dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, Tanggal 24 November 2012, dengan nomor 83/DS/Leg-XI/2012, yang dilegalisasi oleh Notaris Dian Hendrina Rismauli Sitompul, SH; 4. Bahwa perjanjian pinjaman sebagaimana disebut dibuat dan dilakukan oleh kedua belah pihak dengan penuh itikad baik tanpa suatu paksaan dari pihak manapun, yang juga didasarkan pada tata aturan yang berlaku pada Koperasi Kredit CU Rukun Damai, maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Tanggal 24 November 2012, antara Penggugat dengan Tergugat, yang diregister oleh Notaris Dian Hendrina Rismauli Sitompul, SH, sebagaimana disebut patut dinyatakan sah menurut hukum dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya; 5. Bahwa mengacu kepada isi dan muatan serta maksud yang terkandung dalam Pengakuan hutang dan atau Perjanjian Pinjaman sebagaimana disebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan kesepakatan pada pokoknya yaitu bahwa: a. Tergugat diwajibkan untuk melunasi seluruh pinjaman beserta bunga pinjaman dengan cara mengangsur untuk setiap bulannya, dalam tenggang waktu 39 (Tiga puluh sembilan) bulan yang berakhir pada 24 Pebruari 2016; b. Tergugat

wajib

melakukan

pembayaran

pinjaman

secara

mengangsur/cicilan sejumlah Rp. 1.270.000,- (Satu juta dua ratus ________________________________ Putusan Nomor:193/Pdt/2015/PT-Mdn Hal 3 dari 20 halaman

tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya, selama 39 (Tiga puluh sembilan) bulan, ditambah cicilan bunga pinjaman sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari saldo pokok pinjaman untuk setiap bulannya. c. Tergugat wajib membayar denda keterlambatan mengangaur sebesar ½% (setengah perseratus) yang diperhitungkan dari sisa jumlah pinjaman tertunggak, setiap bulan berjalan. Maka dengan demikian kewajiban Tergugat untuk mengangsur dalam tenggang waktu yang ditentukan, membayar bunga pinjaman dan membayar

denda

keterlambatan

mengangsur

sebagaimana

diperjanjikan adalah patut dinyatakan sah menurut hukum. 6. Bahwa Penggugat telah melakukan serangkaian penagihan, teguran kepada Tergugat supaya melunasi seluruh kewajiban Tergugat tersebut, dengan

cara

mengangsur/mencicil

setiap

bulannya

sebagaimana

disepakati dalam perjanjian untuk itu, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya; 7. Bahwa ternyata Tergugat sama sekali tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan pinjaman dan bunga pinjaman sebagaimana mestinya yang juga telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pinjaman, walaupun Penggugat telah beberapa kali melakukan teguran, maka dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar

dengan

utang/kewajiban

cara

Tergugat

mengangsur tersebut

untuk

dapat

melunasi

dikualifikasikan

utangsebagai

Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi); 8. Bahwa karena tindakan Tergugat yang mengabaikan kewajiban Tergugat untuk

mengangsur

beralasan

menurut

kewajiban hukum

pembayaran

apabila

hutang

Penggugat

maka

sangat

menuntut

supaya

Pengadilan menyatakan pembatalan sepanjang atas perjanjian pinjaman dengan cara mengangsur sebagaimana dimaksud, dimana Penggugat dan Tergugat akan mengakhiri perjanjian tersebut, dengan ketentuan Tergugat patut menurut hukum diwajibkan untuk mengembalikan seluruh pinjaman pokok beserta bunga pinjaman

dan denda keterlambatan

mengangsur, dimana bunga dan denda keterlambatan mengangsur, dihitung sejak perjanjian pinjaman ditandatangani hingga dan atau sampai dengan gugatan ini dimajukan;


9. Bahwa

berdasarkan

catatan

administrasi

keuangan

Penggugat

khususnya menyangkut jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat per Desember 2013, dapat dirinci sebagai berikut: a. Saldo Utang Pokok Rp. 48.455.000,- (Empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah); b. Saldo Bunga Pinjaman per Desember 2013 Rp. 14.536.500,- (Empat belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah); c. Saldo Denda Keterlambatan membayar per Nopember 2013 Rp. 2.665.025,- (Dua juta enam ratus enam puluh lima ribu dua puluh lima rupiah); Dengan demikian total seluruhnya, saldo pinjaman pokok, bunga pinjaman dan denda keterlambatan membayar adalah sejumlah Rp. 65.656.525,- (Enam puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah); 10. Bahwa akibat terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan Tergugat

yang

tidak

melakukan

pembayaran

utang/kewajiban

sebagaimana mestinya kepada Penggugat maka secara langsung telah memengaruhi dan mengganggu kebutuhan peredaran uang kepada para anggota Penggugat sebagaimana misi dan program kerja Penggugat sehingga tindakan ingkar janji Tergugat telah menerbitkan dan atau menimbulkan kerugian material kepada Penggugat; 11. Bahwa kerugian material dimaksud adalah, bahwa apabila sejumlah uang Rp. 48.455.000,- (Empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di tangan Tergugat dipinjamkan oleh Penggugat kepada

anggota

Penggugat

yang

lain,

maka

Penggugat

akan

memperoleh keuntungan material sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari saldo utang pokok Tergugat tersebut setiap bulannya, mulai sejak Desember 2013 sampai dengan gugatan ini memperoleh keputusan hukum yang final dan berkekuatan hukum tetap maka akan diperoleh sejumlah keuntungan yang tertunda sebesar: 2,5% x 48.455.000,- /setiap bulan. Oleh karena itu wajar dan patut menurut hukum untuk menghukum Tergugat membayarkan dan atau mengganti kerugian material yang dialami Penggugat sebesar 2,5% x 48.455.000,setiap bulan;


12. Bahwa untuk menjamin pengembalian kewajiban dan atau utang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan agunan (jaminan) kepada Penggugat, berupa: a. Sebidang tanah pertapakan/bangunan (perladangan) yang dibuktikan dengan Surat Penyerahan atas Tanah dengan cara ganti rugi, atas nama Ahmad Said tertanggal 11 Juni 2007, yang kemudian diregister oleh Camat Pantai Labu dengan Nomor: 592.2/771/2007 tanggal 30 Juni 2007. Seluas lebih kurang 1000 M2 (Seribu meter persegi), terletak di Dusun VII, Desa Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dengan batasbatas sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan Parit 20 M

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Dusun VII 20 M

-

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Alm. Tahir 50 M

-

Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kecil 50 M

b. Simpanan Saham Tergugat di Koperasi Kredit CU Rukun Damai, sejumlah Rp. 5.927.475,- (Lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah); Bahwa dengan demikian, perikatan barang jaminan utang atas nama Turut Tergugat kepada Penggugat dan simpanan berupa saham Tergugat untuk Penggugat gunakan sebagai bagian dari pelunasan utang Tergugat haruslah dinyatakan sah menurut hukum; c. Bahwa selain jaminan sebagaimana disebut di muka, untuk dan guna menjamin pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, maka baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat, yang kemudian akan dihunjuk oleh Penggugat, adalah merupakan jaminan pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat; 13. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya telah menyetujui dan menjanjikan kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melunasi utang-utang tersebut kepada Penggugat sebagaimana mestinya maka dengan demikian Penggugat berhak untuk menjual barang agunan sebagaimana disebut di muka kepada pihak lain demi dan untuk serta guna pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat. Hal ini dituangkan dalam Surat Kuasa, tanggal 24 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Tergugat, Turut Tergugat dan pihak Penggugat, dan telah pula


diregister oleh Notaris Dian Hendrina Rismauli Sitompul, SH dengan No. 84/DS/Leg-XI/2012. Maka dengan demikian, Surat Kuasa khusus sebagaimana disebut adalah sah menurut hukum; 14. Bahwa Penggugat patut menduga Tergugat dan Turut Tergugat maupun pihak lain manapun juga akan mengalihkan, menjual, menggadaikan dan atau melakukan tindakan hukum lain atas barang agunan/jaminan dimaksud, maupun harta-harta bergerak dan tidak bergerak lainnya milik Tergugat dan Turut Tergugat kepada pihak lain yang berpotensi merugikan Penggugat pada saat gugatan ini dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan dan atau pada saat gugatan ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menetapkan dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang agunan/jaminan yang telah diserahkan kepada Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak menjadi hampa di kemudian hari. Dan oleh karena penetapan sita jaminan didasarkan atas alasan hukum yang cukup maka adalah sangat berdasar untuk menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga; 15. Bahwa untuk memenuhi pembayaran utang/kewajiban berupa saldo utang pokok, bunga pinjaman dan denda keterlambatan mengangsur serta ganti kerugian sebagaimana disebut,

oleh Tergugat kepada

Penggugat, maka Tergugat dan Turut Tergugat maupun pihak lainnya patut

dinyatakan

demi

hukum

untuk

mengosongkan

tanah

pertapakan/bangunan yang dijadikan sebagai agunan utang oleh para Tergugat tersebut dan menyatakan sebagai hukum Penggugat memiliki hak dan kuasa melakukan penjualan secara terbuka (melalui kantor atau balai lelang) atas barang-barang agunan tersebut guna pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat; 16. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dan sikap para Tergugat untuk mematuhi dan menjalankan putusan dalam perkara ini maka patut dan beralasan hukum kiranya Hakim Majelis yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini secara sukarela; 17. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan dan buktibukti yang kuat serta otentik dan cukup berdasar menurut hukum maka


adalah wajar apabila putusan yang menerima dan mengabulkan tuntutan Penggugat dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan sertamerta walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad); 18. Bahwa akibat kelalaian Tergugat, Penggugat mesti melakukan upaya hukum guna menuntut pengembalian pinjaman, dan untuk itu Penggugat harus dan atau terpaksa menanggulangi segala biaya terkait dengan upaya hukum tersebut, yang diperkirakan sejumlah Rp. 20.000.000,(Dua puluh juta rupiah), dan untuk itu wajar dan patut menurut hukum untuk dibebankan kepada Tergugat; 19. Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat tindakan Tergugat yang melakukan

wanprestasi,

maka

adalah

sangat

berdasar

untuk

membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menetapkan suatu hari persidangan untuk itu dan memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya didengar keterangannya dalam persidangan dan untuk itu mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini; 3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, atas nama Tergugat, Tanggal 24 Nopember 2012, dengan nomor 83/DS/Leg-XI/2012, yang dilegalisasi oleh Notaris Dian Hendrina Rismauli Sitompul, SH., dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya; 4. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang sama sekali tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur berikut bunga pinjaman sebagaimana mestinya yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pinjaman, walaupun Penggugat telah beberapa kali melakukan teguran, maka dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar dan atau


melunasi utang-utang/kewajiban Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi); 5. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Pengakuan Hutang Tanggal 24 Nopember 2012, antara Penggugat dengan Tergugat, yang diregister oleh Notaris Dian Hendrina Rismauli Sitompul, SH, sebagaimana disebut patut dinyatakan batal/dibatalkan, sepanjang mengenai pengikatan kredit dengan cara mengangsur, karena Tergugat tidak mengindahkan kewajibannya

melakukan

pencicilan/pengangsuran

sesuai

dengan

kesepakatan dan untuk itu menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh pinjaman beserta bunga pinjaman maupun denda keterlambatan mengangsur per Desember 2013

serta menghukum Tergugat untuk

mengganti kerugian material yang diderita oleh Penggugat; 6. Menyatakan

bahwa

Tergugat

pembayaran/pengembalian

pinjaman

serta berupa

merta utang

melakukan pokok,

bunga

pinjaman dan ganti kerugian kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus yang dirinci sebagai berikut : a. Saldo Utang Pokok Rp. 48.455.000,- (Empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah); b. Saldo Bunga Pinjaman per Desember 2013 Rp. 14.536.500,(Empat belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah); c. Saldo Denda Keterlambatan membayar per Nopember 2013 Rp. 2.665.025,- (Dua juta enam ratus enam puluh lima ribu dua puluh lima rupiah); Dengan demikian total seluruhnya, saldo pinjaman pokok, bunga pinjaman dan denda keterlambatan membayar adalah sejumlah Rp. 65.656.525,- (Enam puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah); 7. Menyatakan bahwa Tergugat wajib membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat akibat terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebesar : 2,5% x 48.455.000,- /setiap bulan, terhitung sejak gugatan ini dimajukan dan atau Desember 2013 hingga perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dan atau hingga Tergugat

membayar

lunas

seluruh

kewajiban

Tergugat

kepada

Penggugat;


8. Menyatakan bahwa pengikatan agunan/jaminan berupa: a. Sebidang tanah pertapakan/bangunan (perladangan) yang dibuktikan dengan Surat Penyerahan atas Tanah dengan cara ganti rugi, atas nama Ahmad Said tertanggal 11 Juni 2007, yang kemudian diregister oleh Camat Pantai Labu dengan Nomor: 592.2/771/2007 tanggal 30 Juni 2007. Seluas lebih kurang 1000 M2 (Seribu meter persegi), terletak di Dusun VII, Desa Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dengan batasbatas sebagai berikut : -


-


-


-


b. Simpanan Saham Tergugat di Koperasi Kredit CU Rukun Damai, sejumlah Rp. 5.927.475,- (Lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah); Bahwa dengan demikian, perikatan barang jaminan utang atas nama Turut Tergugat kepada Penggugat dan simpanan berupa saham Tergugat untuk Penggugat gunakan sebagai bagian dari pelunasan utang Tergugat haruslah dinyatakan sah menurut hukum; c. Bahwa selain jaminan sebagaimana disebut di muka, untuk dan guna menjamin pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, maka baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat, yang kemudian akan dihunjuk oleh Penggugat, adalah merupakan jaminan pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat; 9. Menyatakan demi hukum, Penggugat berhak untuk menjual barang agunan sebagaimana disebut di muka kepada pihak lain demi dan untuk serta guna pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam surat kuasa menjual yang ditandatangani pihak Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat yang telah pula diregister oleh Notaris Dian Hendrina Rismauli Sitompul, SH dengan No. 84/DS/Leg-XI/2012. Dan untuk itu Penggugat berhak untuk menjual (secara terbuka/lelang) barang agunan/jaminan pinjaman milik para Tergugat berupa :


a. Sebidang tanah pertapakan/bangunan (perladangan) yang dibuktikan dengan Surat Penyerahan atas Tanah dengan cara ganti rugi, atas nama Ahmad Said tertanggal 11 Juni 2007, yang kemudian diregister oleh Camat Pantai Labu dengan Nomor: 592.2/771/2007 tanggal 30 Juni 2007. Seluas lebih kurang 1000 M2 (Seribu meter persegi), terletak di Dusun VII, Desa Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dengan batasbatas sebagai berikut : -


-


-


-


b. Menyatakan demi hukum Penggugat berhak untuk menjual secara terbuka (melalui kantor lelang) baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang lain milik Tergugat, yang kemudian akan dihunjuk oleh Penggugat, sebagai bagian dari pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat; c. Simpanan Saham Tergugat di Koperasi Kredit CU Rukun Damai, sejumlah Rp. 5.927.475,- (Lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi bagian dari pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian Penggugat dinyatakan berhak mengambil saham Tergugat tersebut secara langsung guna dan untuk dijadikan sebagai bagian dari pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat; 10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas biaya operasional upaya hukum yang dikeluarkan oleh Penggugat yang diperkirakan sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); 11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung Tergugat lalai menjalankan putusan ini dalam perkara ini hingga Tergugat melaksanakannya secara sukarela dan sempurna; 12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad);


13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dari perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum

yang jelas, bahwa benar penggugat menjabat sebagai ketua

Badan Pengurus Koperasi CU Rukun Damai. Yang seharusnya wajib menjunjung tinggi asas kekeluargaan, keterbukaan dan Demokrasi dalam mengelola dan memimpin CU Rukun Damai dengan Prinsif dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota sesuai dengan tujuan dasar UndangUndang Perkoperasian Republik Indonesia yang dinaungi oleh Lembaga Negara dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara yang didirikan untuk mencegah Masyarak agar tidak terjebak dalam jeratan Kreditur Non Lembaga yang nakal seperti Rentenir. 2. Bahwa penggugat sebagai Ketua Koperasi sebenarnya tidak memahami secara utuh atas masalah yang terjadi antara Debitur (anggota) dan Kreditur (pengurus) dikarenakan selama ini yang terjadi adalah penentu keputusan dan kebijakan yang diterapkan pengurus Koperasi bukanlah atas inisiatif dari Penggugat, melainkan atas adanya intervensi dari pihak lain yakni anak Penggugat itu sendiri yang juga menjabat sebagai pengurus pada koperasi tersebut. Hal ini saya (tergugat) simpulkan berdasarkan faktor usia Penggugat yang sudah teramat lanjut yakni sekitar 81 tahun. Hal tersebut justru menimbulkan

dugaan

adanya

kepentingan

untuk menguntungkan

sekelompok orang yang bermaksud hendak menguasai secara sepihak segala asset-aset milik anggota yang saat ini berada ditangan pengurus sebagai agunan. Untuk itu saya (Tergugat) memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim dapat mengajukan beberapa pertanyaan Apakah Penggugat mengetahui dasar apa Gugatan ini diajukannya? Sebab dalam dalam upaya mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam beberapa waktu yang lalu, Penggugat terlihat tidak memahami masalah dan hanya dihadirkan dalam acara mediasi sebagai formalitas semata. ________________________________ Putusan Nomor:193/Pdt/2015/PT-Mdn Hal 12 dari 20 halaman

Tentu ini sangat bertentangan dengan Undang-undang PerKoperasian Republik Indonesia sebuah lembaga Koperasi dipimpin oleh seseorang yang

sudah

tidak

berkompeten

dalam

menjalankan

tugasnya.

Ketidakfahaman Penggugat juga terlihat dalam hasil pemeriksaan pihak kepolisian sektor Medan Area Kota Medan, dalam kasus dugaan penggelapan Sepeda Motor milik salah seorang anggotanya Koperasi, dan terjadi di kantor Koperasi CU Rukun Damai bahwa hal tersebut diatas saya (Tergugat) sampaikan adalah semata untuk sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, bahwa betapa tidak lazim dan tidak pantas sebuah gugatan Perdata diajukan oleh seseorang yang tidak memahami persoalan yang menjadi dasar gugatannya. 3. bahwa penggugat dalam hal ini adalah TARIPAR LAUT LUMBAN GAOL sebenarnya sudah tidak lagi memiliki kewenangan memimpin dan mengambil keputusan dalam hal apapun yang berkaitan dengan CU RUKUN DAMAI, dikarnakan secara otomatis berdasarkan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) penggugat tidak dapat menjadi Ketua dikarenakan usianya yang sudah lebih dari 65 Tahun, factor usia tersebut membuat Penggugat tidak lagi memiliki hak disebut sebagai ketua, dan tentunya tidak pula memiliki hak melakukan gugatan hukum terhadap Anggota CU RUKUN DAMAI. 4. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak seharusnya memeriksa dan mengadili perkara ini karena perjanjian hutang yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat tersebut dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan bukan di wilayah Hukum Deliserdang. Untuk itu kiranya Majelis berkenan meninjau kembali isi surat Perjanjian hutan antara Penggugat dan Tergugat. 5. Bahwa benar saya ada meminjam sejumlah uang kepada KOPERASI CU RUKUN DAMAI dan bukan kepada Penggugat yang sekarang tidak lagi berhak mengatasnamakan dirinya untuk dan atas nama CU RUKUN DAMAI dikarenakan sudah melewati ketentuan yang sudah diatur oleh CU RUKUN DAMAI didalam AD/ART koperasi tersebut. 6. Bahwa benar saya meminjam uang pada bulan Maret tahun 2010 dan bukan tanggal 24 November 2012 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp. 49.200.000 (empat puluh Sembilan


juta dua ratus ribu rupiah) sesuai lampiran tanda terima jaminan yang saya lampirkan dalam jawaban ini (Terlampir). 7. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat ternyata mengarah pada indikasi penipuan, hal tersebut didasari pada tidak adanya salinan akta pinjaman yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat. Selain itu Tergugat menilai adanya indikasi upaya pembodohan yang mengarah pada penggelapan jaminan, dikarenakan tidak lengkapnya tanda tangan pengurus pada Surat tanda terima Jaminan yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Tergugat meragukan kekuatan hukumnya. 8. Bahwa Penggugat ada melakukan teguran kepada Tergugat yang disertai ancaman dan intimidasi memaksa Tergugat melunasi secara keseluruhan jumlah hutang yang telah dilipatgandakan oleh pihak Penggugat secara semena-mena. 9. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena tidak unsur melawan hukum yang dilakukan oelh Tergugat, akan tetapi Wanprestasi yang tanpa unsur kesengajaan melainkan karena keadaan terpaksa. 10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji adalah salah karena tergugat telah berusaha semampunya (Tergugat) melakukan sejumlah pembayaran seperti yang terlampir pada satu berkas bukti pembayaran yang akan saya sertakan pada surat jawaban gugatan ini. 11. Bahwa dalam pasal 1244 dan 1245 Undang-Undang Perdata yang mengatur pembebasan apabila terjadi karena keadaan yang tidak disengaja/keadaan terpaksa, maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Tergugat memohon dengan Hormat sudilah kiranya ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Majelis Hakim berkenan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Membebaskan Tergugat dari jeratan hutang atas dasar keadaan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. 12. Pengelola Koperasi CU Rukun Damai telah melakukan Pembohongan Publik karena mengaku menerapkan suku bunga 2,5% namun pada faktanya adalah lebih dari semestinya.


13. Dengan Hormat saya meminta kepada Majelis Hakim, untuk dapat Melakukan pemeriksaan balik terhadap Penggugat atas segala uraian yang saya sampaikan pada jawaban gugatan ini. 14. Bahwa saya siap menghadirkan saksi atas apa yang saya sampaikan diatas. 15. Bahwa apa yang saya alami ini bukanlah menjadi pengalaman saya pribadi semata, sebab ada salah seorang nasabah lain yang telah meninggal akibat mendapat tekanan dan intimidasi dari pihak Penggugat, sampai sekarang Agunan yang bersangkutan belum juga dikembalikan kepada Ahli Warisnya, Padahal didalam ketentuannya setiap Kreditur yang telah meninggal dunia, wajib mendapatkan pemutihan hutang dan mendapat uang Duka. 16. Bahwa didalam perjalanannya memimpin koperasi, Penggugat tidak terbuka dan bersikap Otoriter dan Arogan. Karna tidak jarang pihak penggugat mengancam Anggota dengan kalimat “Jendral pun bias kami bayar.” 17. Bahwa apa yang dilakukan oleh pihak penggugat yakni perjanjian pinjaman sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar.

Karena

dibuat

secara

sepihak tanpa

kesepakatan

yang

menguntungkan kedua belah pihak dan mengandung unsur niat membodohi serta membohongi anggotanya. 18. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak wajar dan sangat berlebihan, sebab para tergugat yang diantaranya adalah saya sebagai tergugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai sesuai dengan nama koperasi tersebut “CU RUKUN DAMAI”, yakni dengan cara meminta agar pihak DPRD Sumut dapat menjadi Mediator dalam permasalahan yang melibatkan puluhan bahkan ratusan anggota koperasi CU Rukun Damai tersebut yang pada dasarnya permasalahan ini adalah sama antara satu tergugat dengan puluhan tergugat lainnya. Namun sangat disayangkan pihak Penggugat tidak memenuhi panggilan dari anggota DPRD Sumut, padahal panggilan tersebut adalah resmi dan di dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera

Utara

yang

acara

rapat

dengar

pendapat

tersebut

dilaksanakan sebulan yang lalu tanpa dihadiri pihak penggugat.


19. Bahwa permasalahan ini sedang mendapat pengawasan dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara untuk proses investigasi atas laporan yang telah disampaikan oleh Para Tergugat, dan hanya menunggu hasil investigasi tersebut selama satu bulan kedepan. 20. Meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat merekomendasikan kepada Badan Hukum yang berwenang untuk dapat mengaudit pengelolaan uang kas anggota yang berada dibawah tanggung jawab Penggugat dalam pengelolaannya. 21. Bahwa perlu adanya evaluasi kepemimpinan Penggugat sebagai Ketua Pengurus , karena dirasa sudah tidak relevan sebagai pimpinan koperasi dengan usianya yang semakin lanjut yakni 81 tahun, terlebih lagi Penggugat telah terlalu lama menjabat sebagai Ketua dan tidak pernah diadakan pemilihan Ketua baru, bahwa jabatan Ketua CU Rukun Damai bukanlah jabatan seumur hidup dan bukan kekuasaan dinasti. 22. Memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 23. Memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya kerugian yang diderita oleh Tergugat sejak kasus ini bergulir. Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 19 Maret 2014, dan atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 26 Maret 2014 yang untuk kesemuanya seperti terlampir di dalam Berita Acara Persidangan; Menimbang

bahwa

terhadap

Gugatan

tersebut

Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 167/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 10 September 2014 yang amarnya sebagai berikut: - Menyatakan

Gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontvanklijke Verklaard); - Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara ini sejumlah Rp. 816.000,- (Delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 36/BDG/2014, tanggal 23 September 2014 yang dibuat oleh BILLIATER ________________________________ Putusan Nomor:193/Pdt/2015/PT-Mdn Hal 16 dari 20 halaman

SITEPU, S.H, M.H Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 167/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 10 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2014; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Nopember 2014 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2014; Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat

telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-

masing tanggal 03 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Desember 2014; Menimbang

bahwa

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

telah

memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat maupun kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh

karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa dalam upaya hukum banding ini, pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya dapat disimpulkan; Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa serta mengadili perkara ini telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu ketentuan pasal 142 ayat (4) RBg, karena telah menerapkan

kompetensi relatif

berdasarkan domisili pilihan secara mutlak, seharusnya tidak bersifat mutlak, ________________________________ Putusan Nomor:193/Pdt/2015/PT-Mdn Hal 17 dari 20 halaman

akan tetapi bersifat secara sukarela , terserah pada pilihan Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan dapat ditempat

tinggal pilihan, dapat pula

ditempat tinggal nyata Terbanding semula Tergugat atau pilihan Penggugat, oleh

karena

itu

tindakan

Pembanding

semula

Penggugat

menggugat

Terbanding semula Tergugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak melanggar azas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud pasal 1338 KUH.Perdata; Menimbang, bahwa setelah meneliti dan membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pembanding menyampingkan pasal

9 huruf f Pengakuan hutang dengan

jaminan dimana atas segala akibat kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kepaniteraan Negeri Medan di Medan dan menurut Pembanding semula Penggugat

untuk mengajukan gugatan terhadap

Terbanding semula Tergugat terserah pada pilihan Pembanding dapat di Pengadilan Negeri pilihan domosili dan dapat pada di Pengadilan Negeri tempat tinggal Terbanding semula Tergugat, dengan demikian kebebasan untuk memilih ada ditangan Pembanding, semula Penggugat; Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, mengenai pemilihan domisili pada prinsipnya adalah suatu azas kebebasan berkontrak atau membuat perjanjian sebagaimana ditentukan pasal 1338 KUH. Perdata, kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak incasu Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat harus mentaati apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dan tidak etis kalau Pembanding semula Penggugat mengingkari tempat menyelesaikan sengketa karena akibat tidak terlaksananya substansi pengakuan hutang tersebut, yaitu dengan cara memilih Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyelesaikan sengketa, seharusnya tidak demikian, sesuai dengan domisili pilihan gugatan harus dimasukkan di Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu tindakan Pembanding semula Penggugat telah melanggar wewenang yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meniliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 167/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 10 September 2014 dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh


Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili karena ada pilihan domisili untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Medan adalah sudah tepat dan benar, dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi amar putusan tersebut harus diperbaiki, sebagaimana pertimbangan diatas harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara Perdata Nomor 167/Pdt.G/2013/PN.LP, tanggal 10 September 2014; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengigat, ketentuan pasal 1320 jo pasal 1338 KUH. Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata ( RBg ) dan ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-------2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara Perdata Nomor: 167/Pdt.G/2013/PN.LP, tanggal 10 September 2014;----3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-------------------------------------Demikian diputuskan

dalam

rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Senin, tanggal 28 September 2015 oleh kami:

RUSTAM

IDRIS,

S.H.

sebagai

Hakim

Ketua

Majelis,

BENAR

KARO-KARO, S.H., M.H dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 193/PDT/2015/PT-MDN tanggal 03 Juni 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 8 Oktober 2015 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut ________________________________ Putusan Nomor:193/Pdt/2015/PT-Mdn Hal 19 dari 20 halaman

dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEBAYANG, S.H. sebagai

HERMAN

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para

pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. BENAR KARO KARO, S.H., MH.

RUSTAM IDRIS, S.H.

ttd 2. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum. PANITERA PENGGANTI

ttd HERMAN SEBAYANG, S.H. Perincian ongkos perkara: Meterai ---------------- : Rp

6.000,-

Redaks ---------------- : Rp

5.000,-

Pemberkasan ---------: Rp 139.000.Jumlah----------------- : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).


PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents