P U T U S A N Nomor : 343/PDT/2014/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. ISRAN YOGIE HASIBUAN, SH, Jenis Kelamin laki-laki , umur 55 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ,Alamat Jalan Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri Blok E
Nomor 19,
Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING-I semula sebagai PENGGUGAT-I ; 2. Drs. ZAINUDDIN NASUTION, Jenis Kelamin laki-laki, umur 51 tahun Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri Blok C Nomor 79, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sermula sebagai PEMBANDING-II semula sebagai PENGGUGATII ; 3.THAMRIN ISMAIL, lakui-laki, umur 62 tahun,Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri Blok G Nomor 98, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING-III semula sebagai PENGGUGAT-III ; 4. SYAMSUL BACHRY ; laki-laki umur 51 Tahun Pekerjaan
Wiraswast
Alamat Jalan Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri Blok E Nomor 160, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING-IV semula sebagai PENGGUGAT-IV ; 5.
BUDI EKA PUTRA , Jenis Kelamin laki-laki , umur 44 tahun,Pekerjaan Wiraswasta ;Alamat Jalan Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri Blok C
Nomor 31, Kelurahan Cinta Damai,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut
sebagai
PENGGUGAT-V ;
PEMBANDING-V
semula
sebagai
6. INDRAWAN NUSA, laki-laki, umur 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri Blok E Nomor 19, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan
selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING-VI semula sebagai PENGGUGAT-VI ; 7. ZULFIN NASUTION, laki-laki, umur 45 tahun, Pekerjaa Wiraswasta Alamat Jalan Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri Blok F Nomor 41, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia,
Kota
Medan,
selanjutnya
disebut
sebagai
PEMBANDING-VII semula sebagai PEMBANDING-VII ; 8. DENDY SYANUR ; Jenis Kelamin laki-laki umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri Blok E
Nomor 198, Kelurahan Cinta Damai,
Kecamatan MedanHelvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut
sebagai
PEMBANDING-VIII
semula
sebagai
PENGGUGAT-VIII ; 9. RIDWAN LAMSYAH, Jenis Kelamin laki-laki, umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta , Alamat, Jalan Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri Blok E
Nomor 67, Kelurahan Cinta Damai,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut
sebagai
PEMBANDING-IX
semula
sebagai
PENGGUGAT-IX ; 10. ARMIDI HUSEIN , Jenis Kelamin laki-laki, umur 61 tahun, Pekerjaan Wiraswasta
;
Alamat
Jalan
Asrama
Komplek
Perumahan Bumi Asri Blok D Nomor 48, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING-X semula sebagaim PENGGUGAT -X ; 11. ERLEDJI NOER, Jenis Kelamin laki-laki, umur
59 tahun Pekerjaa
Wiraswasta , Alamat , Jalan Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri Blok C Nomor 112, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING- XI semula sebagai PENGGUGAT-XI ; 12. TEUKU MIRZA, Jenis Kelamin laki-laki, umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Asrama Komplek Perumahan Halaman 2 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
Bumi Asri Blok C Nomor 118, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut
sebagai
PEMBANDING-XII
semula
sebagai
PENGGUGAT-XII ; Kesemuanya adalah warga Komplek Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Surya Harahap, SH, Nazaruddin Lubis, SH, Sandri Alamsyah Harahap, SH dan Hamdani, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2014 ; -lawan1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara cq. Plt. Walikota Kota Medan, Drs. Dzulmi Eldin,
beralamat di
Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-I semula sebagai TERGUGAT-I ; 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara cq. Plt. Walikota Kota Medan cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, Ir. Samporno Pohan, MT, beralamat di Jalan Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution No.17 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-II semula sebagai TERGUGAT-II ; 3. PT. ASRI PEMBANGUNAN CATUR KARYA CIPTA, selaku Penanggung Jawab Pembangunan Water Park di Areal Fasilitas Umum dan atau Fasilitas Sosial di Komplek Perumahan Bumi Asri, berkantor di Taman Setiabudi Indah, Jalan Cactus Raya Blok J No. 1 Medan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-III semula sebagai TERGUGAT- III ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT Telah membaca dan memperhatikan : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Nopember 2014 No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn yang menunjuk Majelis Hakim Tinggi Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara
yang dimohonkan
banding ;
Halaman 3 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
2. Berkas perkara
No. 21/Pdt.G/2014/PN-Mdn
serta surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2014, telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Januari 2014 derngan Register Nomor 21/Pdt.G/2014/PN-Mdn
pada yang pada pokoknya sebagai berikut :
1 Bahwa Para Penggugat ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan
rumah untuk tempat tinggal di Komplek Perumahan Bumi Asri, beralamat di Jalan Asrama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang masing-masing dibeli oleh Para Penggugat dari PT. ASRI PEMBANGUNAN CATUR KARYA CIPTA, In Casu Tergugat – III selaku pengembang proyek Komplek Perumahan Bumi Asri tersebut ;
2 Bahwa sebelum Para Penggugat memutuskan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan rumah di komplek Perumahan Bumi Asri, Para
Penggugat telah terlebih dahulu mencari informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan komplek perumahan tersebut, baik mengenai aspek legalitas sertifikat kepemilikan maupun fasilitas-fasilitas perumahan yang disediakan oleh Pengembang : 3 Bahwa berdasarkan Brosur/site plan yang diberikan oleh Tergugat – III kepada Para Penggugat, diketahui bahwasanya sebagai bagian dari pembelian atas tanah beserta bangunan rumah di komplek perumahan Bumi Asri, maka Para Penggugat memperoleh dan dapat mempergunakan serta menikmati fasilitas umum dan fasilitas sosial yang disediakan oleh pengembang In Casu Tergugat – III, sebagaimana tertuang dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan (“SIMB”) No : 648/2523/17.02/273/1998, tertanggal 1 Oktober 1998, antara lain yakni fasilitas pendidikan, fasilitas perbelanjaan, fasilitas kesehatan, fasilitas olah raga, play ground serta pertamanan ; 4. Bahwa secara juridis, kewajiban dan tanggung jawab pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana tersebut diatas, telah diatur dengan tegas berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 3 tahun 1997 tentang Kewajiban Penyedia Prasarana Halaman 4 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
Lingkungan,
Utilitas
Umum,
Fasilitas
Sosial
bagi
Perusahaan
Pengembang Perumahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang menyatakan: “Setiap pengembang perumahan yang membangun lebih dari 10 Ha, berkewajiban membangun fasilitas Sosial antara lain
sarana
pendidikan,
sarana
kesehatan,
Tapak
Perumahan dan Kebutuhan Lingkungan lainnya sesuai dengan kebutuhan menurut standart perencanaan kota” 5. Bahwa, dikarenakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dijanjikan oleh Tergugat – III tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka kemudian Para Penggugat bersama dengan warga komplek perumahan Bumi Asri lainnya mempergunakannya sebagai Lapangan Sepak Bola dan kegiatan olah raga lainnya ; 6. Bahwa akan tetapi terhitung sejak awal tahun 2010, Tergugat – III secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan dan/ataupun izin dari para warga komplek Perumahan Bumi Asri (dalam hal ini termasuk Para Penggugat) telah bermaksud untuk merubah fungsi peruntukan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang pada awalnya merupakan Lapangan Sepak Bola komplek Perumahan Bumi Asri menjadi Waterpark yang dipergunakan oleh Tergugat – III untuk mencari keuntungan semata (“profit”) ; 7. Bahwa hal ini terbukti dari tindakan Tergugat – III yang telah mengajukan permohonan kepada Tergugat - I dan Tergugat - II dengan surat nomor : 426.24/3696 tanggal 01 April 2010, agar Tergugat - I dan Tergugat - II menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (“SIMB”) atas 1 (satu) unit bangunan waterpark berlantai 1 di Komplek Perumahan Bumi Asri dan faktanya adapun bidang tanah yang ditunjuk oleh Tergugat – III sebagai lokasi pembangunan Waterpark tersebut adalah Lapangan Sepak Bola komplek Perumahan Bumi Asri yang selama ini merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial komplek perumahan Bumi Asri ; 8. Bahwa tindakan Tergugat – III yang merubah fungsi peruntukan fasilitas umum dan fasilitas sosial menjadi water Park mendapat penentangan dari para warga komplek Perumahan Bumi Asri (termasuk Para Penggugat), baik melalui surat maupun melalui pengaduan ke Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kota Medan dan oleh Komisi D DPRD Kota Medan telah menginstruksikan kepada Tergugat – I dan – II untuk tidak memproses dan tidak mengeluarkan Surat Izin Halaman 5 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
Mendirikan Bangunan (“SIMB”) atas pembangunan Waterpark yang dimohonkan oleh Tergugat – III tersebut ; 9. Bahwa akan tetapi penolakan dan penentangan dari para warga tersebut sama sekali tidak menyurutkan niat dari Tergugat – III, bahkan kemudian Tergugat – III melakukan pemasangan pagar seng di lokasi Lapangan Sepak Bola komplek perumahan Bumi Asri sehingga para warga komplek perumahan tidak dapat lagi mempergunakan serta menikmati fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut, oleh karenanya atas tindakan pemagaran seng yang dilakukan oleh Tergugat – III tersebut, para warga komplek perumahan Bumi Asri (termasuk juga Para Penggugat dalam perkara a quo) telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan register Nomor : 85/Pdt.G/2011/PN.Mdn dan hingga saat ini masih dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia; 10. Bahwa selain itu, para warga komplek perumahan Bumi Asri (termasuk juga Para Penggugat dalam perkara a quo) juga telah melakukan pelaporan secara Pidana terhadap Tergugat – III In Casu “PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta” ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (“POLDASU”) sebagaimana tertuang dalam laporan Polisi Nomor : LP/801/VIII/2013/Ditreskrimsus, tanggal 13 Agustus 2013 tentang dugaan melakukan tindak pidana badan hukum yang menyelenggarakan pembangunan
perumahan
dan
kawasan
pemukiman,
dilarang
mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum diluar fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 Sub Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ; 11. Bahwa atas usaha-usaha dari Para Penggugat beserta dengan para warga
komplek
perumahan
Bumi
Asri
lainnya
tersebut,
maka
permohonan Tergugat – III sebagaimana dimaksud dalam surat nomor : 426.24/3696 tanggal 01 April 2010 ditolak oleh Tergugat – I maupun Tergugat – II, hal ini tertuang dalam Surat Nomor 426.24/3696 yang ditandatangani oleh Ir. Qamarul Fattah, M.Si dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, dengan salah satu alasan penolakan bahwasanya : “Berdasarkan SIMB yang telah diterbitkan untuk Perumahan Bumi Asri sesuai dengan keterangan Situasi Bangunan (KSB) No. 648/2523/17.02/273/1998 tanggal 1 Oktober 1998 bahwa peruntukan pada lokasi dimohon adalah “Fasilitas Umum” ; Halaman 6 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
12. Bahwa walaupun permohonan “SIMB” telah ditolak oleh Tergugat – I dan Tergugat – II, akan tetapi faktanya kegiatan Pembangunan waterpark di lapangan sepak bola komplek perumahan Bumi Asri tetap saja terus dilanjutkan oleh Tergugat – III tanpa dilengkapi oleh Surat Izin Mendirikan Bangunan (“SIMB”), oleh karenanya tindakan Tergugat – III tersebut secara juridis telah dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum (“Onrechtmatige daad”) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dan bertentangan dengan peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang menegaskan sebagai berikut : Pasal 9 1. Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan bangunan di daerah harus memperoleh IMB untuk pembinaan penyelenggaraan bangunan dari Walikota 2. IMB diberikan terhadatp kawasan yang peruntukan tanahnya telah ditetapkan sesuai dengan tata ruang kota dan secara teknis memenuhi persyaratan keandalan bangunan ; Pasal 17 Setiap orang pribadi atau badan dilarang : a.
Mendirikan Bangunan tanpa IMB ;
b.
Memulai pekerjaan mendirikan bangunan sebelum diterbitkannya IMB ; dan/atau
c.
Mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan;
13. Bahwa atas tindakan Tergugat – III yang melakukan pembangunan Waterpark tanpa memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (“SIMB”) sebagimana tersebut diatas, maka Tergugat – I dan Tergugat – II didasarkan atas pengaduan para warga komplek perumahan Bumi Asri, kemudian memberi peringatan serta perintah kepada Tergugat – III untuk menghentikan
kegiatan
Pelaksanaan
Pekerjaan
pembangunan
Waterpark di komplek Perumahan Bumi Asri, hal ini tertuang secara tegas dalam Surat-surat sebagai berikut : A. Surat Nomor : 684/2384 tanggal 01 April 2013 perihal Pemberhentian
Halaman 7 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Water Park Tanpa SIMB di Jln. Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ; B. Surat Nomor : 300/542 tanggal 5 April 2013 Perihal Penghentian Pembangunan Water Park di Areal Fasilitas Umum Bumi Asri ; C. Surat Nomor 640/3230 tanggal 29 April 2013 Perihal Pemberhentian Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Bangunan tanpa/menyalahi SIMB di Jln. Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ; D. Surat Nomor : 640/3332 tanggal 5 Mei 2013 tentang Peringatan untuk membongkar
sendiri
dan
menghentikan
pelaksanaan
pekerjaan
mendirikan bangunan yang tidak sesuai/tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (“SIMB”) di Jln. Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ; 14. Bahwa walaupun telah diperingati secara tertulis serta perintah penghentian pekerjaan pembangunan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II,
akan
tetapi
faktanya,
Tergugat
–
III
In
Casu
PT.
ASRI
PEMBANGUNAN CATUR KARYA CIPTA sama sekali tidak mematuhi dan/atau mentaati peringatan tertulis dan perintah penghentian pekerjaan serta perintah membongkar sendiri atas bangunan yang didirikan tanpa SIMB yang diberikan oleh Pemerintah Kota Medan In Casu Tergugat – I dan Tergugat – II kepada Tergugat – III, bahkan hingga saat sekarang ini kegiatan pembangunan waterpark tetap saja terus berlangsung tanpa ada sanksi yang tegas dari Tergugat – I dan Tergugat – II selaku apatur Pemerintahan Kota Medan ; 15. Bahwa, ketentuan Pasal 45 peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, secara tegas mengatur sebagai berikut: 1. Walikota dapat mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini ; 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. Peringatan tertulis ; b. Pembatasan kegiatan pembangunan ; c. Penghentian
sementara
atau
tetap
pada
pekerjaan
pelaksanaan pembangunan ; d. Penutupan lokasi dan penyegelan ; e. Pembekuan IMB ; Halaman 8 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
f. Pencabutan IMB ; dan/atau : g. Pembongkaran bangunan ; 16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 17 serta Pasal 45 peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka secara juridis Tergugat – I dan Tergugat – II selaku aparatur pemerintahan dan penegak hukum di Kota Medan berkewajiban untuk melakukan pembongkaran atas tindakan mendirikan Bangunan tanpa “SIMB” yang dilakukan oleh Tergugat – III In Casu PT. ASRI PEMBANGUNAN CATUR KARYA CIPTA di Komplek Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ; 17. Bahwa kewajiban untuk melakukan pembongkaran sebagaimana tersebut diatas secara juridis timbul dan/atau melekat pada Tergugat – I dan Tergugat - II secara seketika setelah surat peringatan tertulis, perintah penghentian pekerjaan serta perintah membongkar sendiri atas bangunan yang didirikan tanpa SIMB disampaikan oleh pemerintah Kota Medan In Casu Tergugat – I dan Tergugat – II kepada Tergugat – III, akan tetapi sama sekali tidak pernah ditaati dan/atau dipatuhi oleh Tergugat – III ; 18. Bahwa akan tetapi, bukannya melakukan pembongkaran atas bangunan waterpark yang didirikan tanpa SIMB yang secara nyata telah melanggar peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Tergugat – I dan Tergugat – II malahan melakukan pembiaran atas pembangunan waterpark tersebut, hal ini secara terang dan nyata terlihat dari fakta-fakta bahwasanya hingga saat ini kegiatan pembangunan waterpark tersebut masih terus berlangsung dan hampir rampung dikerjakan oleh Tergugat – III ; 19. Bahwa dikarenakan Tergugat – I dan Tergugat – II hingga saat ini tidak melakukan pembongkaran dan bahkan melakukan pembiaran atas pembangunan waterpark yang dibangun tanpa “SIMB” oleh Tergugat – III (”padahal ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memerintahkan kepada Tergugat – I dan Tergugat – II untuk “melakukan Pembongkaran Bangunan”), maka secara jelas dan terang telah menunjukkan bahwasanya Tergugat – I dan Tergugat - II tidak Halaman 9 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
menjalankan
fungsinya
sebagai
penegak
hukum
dan
aparatur
pemerintahan daerah dalam mengatur, menata dan mengawasi kegiatan mendirikan bangunan dalam wilayah hukum pemerintahan Kota Medan, sehingga secara juridis Tergugat – I dan Tergugat – II juga telah dikualifikasikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (“Onrechtmatige daad”) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ; 20. Bahwa,
oleh
karenanya
pula
Perbuatan
Melawan
Hukum
(“Onrechtmatige daad”) yang dilakukan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II sebagaimana tersebut diatas secara serta merta telah menimbulkan kerugian baik secara Moril maupun Materiil pada diri Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut : A. Kerugian Moriil : Kerugian Moriil Para Penggugat adalah perasaan tidak nyaman dan tertekan serta adanya kekhawatiran bahwasanya Para Tergugat akan tetap
melanjutkan
pembangunan
sampai
dengan
selesainya
waterpark tersebut dan dikarenakan kerugian moriil ini sebenarnya tidak dapat dinilai tetapi untuk memudahkan pertimbangan dalam gugatan ini ditentukan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; B. Kerugian Materiil : Bahwa adapun kerugian Materiil yang dialami pleh Para Penggugat hingga saat ini ditotal sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) 21. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat bersedia secara sukarela melaksanakan amar putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (“Dwangsom”) secara tanggung renteng yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya atas kelalaian Para Tergugat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (“inkracht van gewijsde”) dalam Perkara ini ; 22. Bahwa
menurut
Dr.
Harifin
A.
Tumpa,
S.H.,
M.H.,
dasar
pemberlakukan/penerapan lembaga dwangsom (“uang paksa”) dalam praktik peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606a dan Pasal 606b Rv (VIDE buku Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Memahami Halaman 10 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
Eksistensi Uang Paksa (dwangsom) dan implementasinya di Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hal xi ), oleh karenanya permohonan Para Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng setiap harinya atas kelalaian Para Tergugat dalam melaksanakan Putusan Perkara ini adalah tepat dan dibenarkan menurut hukum untuk menjaga agar Para Tergugat tidak sepele dan melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya, hal ini sejalan dengan pendapat Marcel Some, seorang guru besar Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-Belgia, yang memberi batasan tentang uang paksa, yakni : “suatu hukuman tambahan pada si berutang tersebut jika tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok ” : 23. Bahwa agar Gugatan Para Penggugat tidak nihil sama sekali, maka sudah patut dan selayaknya secara hukum bagi Para Penggugat untuk memohon agar diletakkan sita jaminan (“Conservatoir Beslag”) terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat yang perinciannya akan Para Penggugat ajukan melalui permohonan tersendiri 24. Bahwa dikarenakan dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 191 R.Bg/180 HIR, maka atas dasar hal dimaksud sangatlah tepat dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus Perkara a quo untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (“Uitvoerbaar bij voorraad”) ; GUGATAN PROVISIONIL : 25. Bahwa Gugatan Provisionil ini Para Penggugat ajukan didasari ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv/Pasal 51 BRv Belanda (Stb 1847-52 yo Stb 1849-63), Pasal 24 PP 9/1975, Pasal 190, 212 dstnya, 246, 457, 561 dan 1738 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pandangan doktrina dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Putusan MARI Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, Putusan MARI Nomor: 1400 K/Sip/1974 tanggal 18 Nopember 1973, Putusan MARI Nomor: 753 K/Sip/1973 tanggal 22 April 1975) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA 4/1965 dicabut SEMA 16/1979, SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001), oleh karenanya Para Penggugat memandang perlu Halaman 11 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
adanya suatu putusan hukum yang sifatnya sangat segera dan mendesak yang patut dilakukan oleh yang mulia Majelis Hakim terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara sebelum tuntutan pokok dalam surat Gugatan a quo diputus : 26. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar memberikan suatu “putusan sela” atas permohonan provisional yang Para Penggugat ajukan dalam perkara a quo ; 27. Bahwa dikarenakan pada faktanya pembangunan Waterpark serta pagar dan atau pagar seng yang membatasi dan merubah fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial komplek perumahan Bumi Asri telah mengakibatkan para warga komplek perumahan Bumi Asri In Casu Para Penggugat tidak dapat mempergunakan dan menikmati fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut untuk kepentingan bersama, maka hal tersebut secara nyata sangatlah merugikan Para Penggugat dan juga warga komplek Perumahan Bumi Asri pada umumnya ; 28. Bahwa agar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tidak bertambah lebih jauh dan lebih lama lagi, maka patut dan beralasan hukum apabila Pagar dan atau pagar seng serta bangunan Waterpark yang
telah
dibangun
tersebut,
untuk sementara
dibongkar
dan
dikembalikan kepada fungsinya semula yakni sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi para warga perumahan Bumi Asri sebelum adanya suatu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (“inkracht van gewijsde”) dalam perkara a quo ; 29. Bahwa untuk kepentingan pengembalian fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut, maka patut dan beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo agar memberikan putusan sela yang amarnya memerintahkan kepada Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III baik secara sendiri-sendiri dan ataupun bersama-sama untuk membongkar pagar dan atau pagar seng serta bangunan waterpark yang telah dibangun tersebut serta mengembalikannya kepada fungsinya semula yakni sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial komplek Perumahan Bumi Asri tepatnya berupa Lapangan Bola Bumi Asri sehingga dapat dipergunakan kembali oleh seluruh warga komplek perumahan Bumi Asri khususnya Halaman 12 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
Para Penggugat sementara waktu sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (“Inkracht Van Gewisjde”) dalam perkara a quo ; Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum yang Para Penggugat kemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan menentukan suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara guna hadir di persidangan dan selanjutnya dapat mengambil suatu keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut : MENGADILI: DALAM PROVISIONIL : 1. Mengabulkan Gugatan provisionil Para Penggugat yang telah diuraikan
sebelumnya
dalam
suatu
“Putusan
Sela”
sebelum
pemeriksaan dalam pokok Perkara dalam perkara a quo diputuskan ; 2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat – I, Tergugat – II, dan Tergugat – III baik secara sendiri-sendiri dan ataupun bersama-sama untuk sementara membongkar bangunan pagar dan atau pagar seng serta bangunan waterpark yang ada dan ataupun telah dibangun di atas lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial komplek Perumahan Bumi Asri, setempat dikenal dengan Lapangan Sepak Bola komplek Perumahan Bumi Asri, sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (“Inkracht van gewisjde”) dalam perkara a quo ; 3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat – I, Tergugat – II, dan Tergugat – III secara sendiri-sendiri dan ataupun bersama-sama untuk sementara mengembalikan fungsi dan kegunaan Lapangan Sepak Bola komplek Perumahan Bumi Asri yang saat ini sedang dibangun Waterpark serta bangunan pagar dan atau pagar seng kepada fungsi dan kegunaannya semula yakni sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi warga komplek perumahan Bumi Asri setempat dikenal dengan Lapangan Sepak Bola komplek Perumahan Bumi Asri, sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (“Inkracht van gewisjde”) dalam perkara a quo ; Halaman 13 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
DALAM POKOK PERKARA : PRIMAIR : 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (“Conservatoir Beslag”) terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat yang diletakkan dalam perkara ini ; 3. Menyatakan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat - III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (“Onrechtmatige daad”) ; 4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat III dan ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapatkan hak dari padanya baik secara sendiri-sendiri dan ataupun bersama-sama untuk membongkar secara permanen bangunan waterpark serta bangunan pagar dan atau pagar seng yang ada dan atau telah dibangun diatas fasilitas umum dan fasilitas sosial komplek perumahan Bumi Asri yakni lapangan Sepak Bola komplek Perumahan Bumi Asri ; 5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat III dan ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapatkan hak dari padanya baik secara sendiri-sendiri dan ataupun bersama-sama mengembalikan fungsi dan kegunaan Lapangan Sepak Bola komplek Perumahan Bumi Asri yang telah dibangun waterpark serta bangunan pagar dan atau pagar seng kepada fungsi dan kegunaannya semula yakni sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi warga komplek perumahan Bumi Asri yakni Lapangan Sepak Bola komplek Perumahan Bumi Asri ; 6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung untuk mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat, yakni : A.
Kerugian Moriil : sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
B.
Kerugian Materiil : sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) Secara langsung, tunai, sekaligus dan seketika ;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung untuk membayar uang paksa (“dwangsoom”) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari untuk setiap kali keterlambatan Para Tergugat melaksanakan amar Halaman 14 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
putusan parkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (“Inkracht van gewisjde”) ; 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta (“Uit voor bij voerrad”) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi; 9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng atau tanggungmenanggung untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ; SUBSIDAR : Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (“Ex aequo et bono”) Bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Jawaban masing-masing sebagai mana tersebut dibawah ini : Bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya bertanggal 20 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : A. Dalam Eksepsi Gugatan Para Penggugat telah salah alamat dan keliru melibatkan Tergugat I - Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya secara tegas mendalilkan perbuatan Tergugat III yang melakukan kegiatan pembangunan water park di kawasan fungsi sosial/fasilitas umum telah merugikan Para Penggugat dan Para Penggugat juga telah menempuh upaya pidana. - Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I (ic. Plt. Walikota Medan) telah salah alamat dan keliru karena seharusnya Para
Penggugat
mengajukan
gugatan
keperdataan
dan
pertanggungjawaban hukum hanya terhadap Tergugat III saja tanpa melibatkan Tergugat I. Apalagi terhadap permasalahan hukum a quo sebelumnya
telah
diajukan
pengaduan/laporan
pidana
dan
juga
ditindaklanjuti dengan gugatan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat III. - Bahwa selain itu Para Penggugat juga telah secara tegas menyebutkan Tergugat I telah menolak permohonan Tergugat III dalam membangun “water park” tersebut karena tidak memenuhi syarat untuk itu. Bahkan Tergugat III telah diberi peringatan untuk itu. Hal ini menunjukkan Tergugat I telah mengambil sikap yang benar terkait layak – tidaknya suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Halaman 15 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
- Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I merupakan gugatan yang salah alamat / error in persona, sehingga secara hukum layak mengeluarkan Tergugat I sebagai para pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk mengeluarkan Tergugat I sebagai para pihak dalam perkara a quo B. Dalam Pokok Perkara - Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas sepanjang terdapat korelasi hukumnya mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi. - Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat terkecuali sepanjang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban a quo. - Bahwa benar Tergugat I telah menolak (tidak/belum ada menyetujui) permohonan Tergugat III terkait alih fungsi dalam lokasi perumahan
Tergugat III
untuk
keperluan
“water park”
karena
tidak/belum
terpenuhinya kelengkapan syarat-syarat permohonan untuk itu. - Bahwa benar Terhadap Tergugat III telah diberikan peringatan agar Tergugat III memberhentikan kegiatan pelaksanaan pembangunan “water park” tersebut. Sikap memberikan larangan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertujuan untuk menjalankan perintah aturan hukum terkait pemenuhan persyaratan dalam izin mendirikan bangunan. - Bahwa Tergugat I sangat menghormati sikap Para Penggugat dalam menempuh jalur hukum berupa pengaduan pidana maupun pengajuan gugatan keperdataan terhadap Tergugat III untuk mempertahankan hakhak dan kepentingan hukum Para Penggugat selaku warga yang tinggal di kompleks perumahan yang dikelola oleh Tergugat III tersebut. - Bahwa Tergugat I belum berindak melakukan upaya paksa pembongkaran terhadap kegiatan pembangunan Tergugat III karena masih memberikan kesempatan kepada Tergugat III untuk secara sukerala membongkar sendiri dan ataupun melengkapi dan memenuhi segala persyaratan dalam Halaman 16 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
pembangunan “water park” tersebut atau alih fungsi lokasi dimaksud. Sikap Tergugat I tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). - Bahwa secara hukum seandainya benar (quanon) Para Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat III tersebut, maka Tergugat I menghormati upaya Para Penggugat dalam mempertahankan hak dan kepentingan hukum tersebut melalui mekanisme jalur hukum untuk itu. - Bahwa namun Tergugat I menolak sikap Para Penggugat dengan melibatkan Tergugat I terkait perbuatan melawan hukum a quo, mengingat Tergugat I telah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan hukum dan kewenangan yang ada pada Tergugat I dan tindakan tersebut
bukanlah
merupakan
perbuatan
melawan
hukum.
Oleh
karenanya Tergugat I menolak terhadap tuntutan hukum (petitum) yang dibebankan tanggungjawab hukum kepada Tergugat I termasuk untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk memutus dengan seadil-adilnya. Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan Jawabannya bertanggal 20 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : A. Dalam Eksepsi - Bahwa dasar gugatan Penggugat A Quo adalah karena merasa hak dan kepentingannya, dan pada gugatan A Quo Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat II telah melakukan pembiaran terhadap bangunan Water Park. - Bahwa dalam hal ini Tergugat II hanya menerbitkan SIMB No. 648/2523/17.02/273/1998 tanggal 1 Oktober 1998. - Bahwa pada lokasi dimaksud peruntukannya adalah Fasilitas Umum dan Tergugat II tidak pernah melakukan Perubahan Peruntukan Tanah pada lokasi yang dimaksud. - Bahwa Tergugat III telah memohon IMB kepada Tergugat II dengan surat permohonan
No. 426.24/0813/17.02/2010 tanggal 1 April 2010, atas
permohonan Tergugat III tersebut oleh Tergugat II permohonannya ditolak yang tertuang dalam surat penolakan
No. 426.24/3696 Tgl. 12 Oktober
2010. - Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) salah alamat / error in Halaman 17 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
persona sehingga secara hukum Tergugat II layak tidak ikut serta dalam perkara A Quo. B. Dalam Pokok Perkara - Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. - Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada dasarnya keberatan atas didirikan Water Park pada Fasilitas Umum Komplek Bumi Asri. - Bahwa Tergugat II sampai dengan saat ini tidak ada menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) pada lokasi objek perkara, sebab berdasarkan SIMB No. 648/2523/17.02/273/1998 tanggal 1 oktober 1998 bahwa pada lokasi tersebut di peruntukkan untuk Fasilitas Umum. - Bahwa gugatan Penggugat pada point 13 dan 14 di jelaskan bahwa Tergugat II dan Tergugat seolah-olah melakukan pembiaran atas pembangunan Water Park tersebut. - Bahwa Tergugat II telah beberapa kali menyurati Pengembang yaitu PT. ASRI PEMBANGUNAN KARYA CIPTA untuk melakukan penghentian pekerjaan dengan surat
No. 648/2384 tanggal 1 April 2013 perihal
Pemberhentian Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Water Park tanpa SIMB di Jln. Asrama Komplek Perumahan Bumi Asri, Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Medan, Surat No. 640/3230 tanggal 29 April 2013 perihal Pemberhentian Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Bangunan tanpa/menyalahi SIMB di
Jln. Asrama Komplek Perumahan
Bumi Asri Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan, Surat No. 640/3332 tanggal 2 Mei 2013 tentang Peringatan untuk membongkar sendiri dan menghentikan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang tidak sesuai/tanpa SIMB dari Pemko Medan, kemudian di tindak lanjuti dengan penerbitan surat No. 640/3689 tanggal 17 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lokasi dan Pemberitahuan jadwal bongkar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 dan surat No. 640/7955 Tgl. 30 Oktober 2013 perihal Peringatan Pemberhentian / Penyetopan Pekerjaan Pembangunan Water Park tanpa SIMB di Komplek Bumi Asri Jln. Asrama Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia. - Bahwa dalam hal ini Tergugat II juga menolak dengan tegas yang di karenakan oleh Penggugat bahwa telah terjadi pembiaran pendirian bangunan yang tanpa SIMB karena Tergugat II sampai dengan saat ini masih melakukan
Posko
dilapangan,
kemudian masih
melakukan
Pengawasan secara terpadu. Halaman 18 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
- Bahwa Tegugat II belum bertindak melaksanakan upaya pelaksanaan pembongkaran terhadap kegiatan pembangunan Tergugat III, karena masih memberikan kesempatan kepada Tergugat III untuk secara sukarela membongkar sendiri dan ataupun melengkapi dan memenuhi segala persyaratan dalam pembangunan Water Park tersebut atau alih fungsi lokasi dimaksud, sikap Tergugat II dalam hal ini bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad). - Bahwa Tergugat II menolak sikap para Penggugat dengan melibatkan Tergugat II terkait perbuatan melawan hukum A Quo, mengingat Tergugat II telah melaksanakan tugas sesuai tugas fungsi dan pokoknya, oleh sebab itu Tergugat II menolak terhadap tuntutan hukum (Petitum) yang di bebankan tanggung jawab hukum kepada Tergugat II termasuk untuk mengganti kerugian secara tanggung utang. Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II kemukakan diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara A Quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat III juga telah mengajukan Jawabannya bertanggal 20 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : I. EKSEPSI : 1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat tertanggal 16 Januari 2014 adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan dalil sebagai berikut : - Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan, bahwasanya Plt. Walikota Medan (ic. Tergugat-I) cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (ic. Tergugat-II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad); - Bahwa adapun perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan menurut Para Penggugat, karena Plt. Walikota Medan (ic. Tergugat-I) cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (ic. Tergugat-II) melalui Suratnya No. 426.24/3696, tanggal 12 Oktober 2010 secara tegas menolak Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang diajukan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta untuk dijadikan Waterpark di atas Lapangan Sepak Bola yang selama ini dijadikan Warga sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang disediakan
Halaman 19 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (ic. Tergugat-III) selaku Pengembang; - Akan tetapi sampai saat ini Plt. Walikota Medan (ic. Tergugat-I) cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (ic. Tergugat-II) maupun PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (ic. Tergugat-III) tidak melakukan pembongkaran dan bahkan melakukan pembiaran atas pembangunan Waterpark yang dibangun tanpa Surat Izin Mendirikan
Bangunan
(SIMB)
dan
adapun
Permohonan
Izin
Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta telah ditolak oleh Tergugat-I (Plt. Walikota Medan) maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) dengan Surat No. 426.24/3696, tanggal 12 Oktober 2010; - Akan tetapi meskipun demikian sampai saat ini Tergugat-I (Plt. Walikota Medan) maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) maupun PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (ic. Tergugat-III) selaku Pengembang tidak juga melakukan Pembongkaran dan terkesan membiarkan Pembangunan Waterpark tersebut, maka Para Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat-I (Plt. Walikota Medan) maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) - Bahwa Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan (ic. Tergugat-II)
No. 426.24/3696, tanggal 12 Oktober 2010
pada pokoknya menyatakan Menolak atau Tidak Dapat Memperoses Permohonan Izin Bangunan (SIMB) yang diajukan
PT. Asri
Pembangunan Catur Karya Cipta (Tergugat-III) untuk Pembangunan Waterpark di atas tanah seluas + 8.500 M2 yang merupakan tanah bagian dari Sertifikat Hak Guna Banguan (HGB) No. 700 seluas 15.043 M2 atas nama
PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
berlokasi di Jalan Komplek Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan (Tanah Terperkara); Bahwa bila kita lihat hal yang telah diuraikan di atas dapat diketahui jelas, bahwasannya gugatan aquo adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak Halaman 20 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
dikeluarkannya suatu Keputusan yang dimohonkan sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan itu telah merupakan kewajiban badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa faktanya Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan (ic. Tergugat-II) No. 426.24/3696, tanggal 12 Oktober 2010 tersebut telah diajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (Tergugat-III) dan telah di Putus dan telah mendapat Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) yang pada pokoknya Menyatakan sebagai berikut: 1. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II) No. 426.24/3696, Tanggal 12 Oktober 2010, Perihal Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Komplek Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan; 2. Memerintahkan Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II) Untuk Mencabut Surat Keputusan No. 426.24/3696, Tanggal 12 Oktober 2010, Perihal Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Komplek Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan; 3. Memerintahkan Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II) Menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat/Pembanding (ic. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta dalam perkara aquo selaku Tergugat-III), tertanggal 18 Maret 2010, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan; Bahwa adapun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) tersebut, yaitu : I. Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Medan
No.
17/G/2011/PTUN-MDN, Tanggal 23 Mei 2011: Dalam Eksepsi : Halaman 21 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
- Menolak Eksepsi Tergugat (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku TergugatII); Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak Gugatan Penggugat (ic. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta dalam perkara aquo selaku Tergugat-III); 2. Menghukum Penggugat (ic. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta dalam perkara aquo selaku Tergugat-III) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.334.000 (dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah); II.
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 143/B/2011/PT.TUN-MDN, Tanggal 18 Oktober 2011: --- MENGADILI SENDIRI --Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II); Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding (ic. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta dalam perkara aquo selaku Tergugat-III) Untuk Seluruhnya; 2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II) No. 426.24/3696, Tanggal 12 Oktober 2010, Perihal Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Komplek Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan; 3. Memerintahkan Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II) Untuk Mencabut Surat Keputusan No. 426.24/3696, Tanggal 12 Oktober 2010, Perihal Permohonan Halaman 22 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Komplek Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan; 4. Memerintahkan Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II) Menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan
sesuai
dengan
Surat
Permohonan
Penggugat/Pembanding (ic. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta dalam perkara aquo selaku Tergugat-III), tertanggal 18 Maret 2010, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan; 5. Menghukum Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II) Untuk Membayar Biaya Perkara Pada Dua Tingkat Peradilan Yang Dalam Tingkat Banding Ditetapkan Sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); III.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 122 K/TUN/2012, Tanggal 17 April 2012: - Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan (ic. Dalam perkara aquo selaku Tergugat-II) tersebut Tidak Dapat Diterima; - Menghukum Pemohon Kasasi (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II) Untuk Membayar Biaya Perkara Dalam Tingkat Kasasi Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
Bahwa selanjutnya karena merupakan Sengketa Yang Timbul Dalam Bidang Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan di atas, maka merupakan KEWENANGAN (KOMPETENSI) ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Tergugat -III mohon kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membuat PUTUSAN SELA , yaitu : “MENYATAKAN
GUGATAN
PARA
PENGGUGAT
ADALAH
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN UMUM, MAKA GUGATAN
Halaman 23 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard)”; 2. TENTANG SENGKETA YANG DIGUGAT DALAM PERKARA AQUO SAMA DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIPERIKASA OLEH PENGADILAN (Exceptio Litis Pendentis atau Sub-Judice) Bahwa Menurut M. Yayah Harap, SH. dalam Bukunya Berjudul “Hukum Acara Perdata) Pada Halaman 461 Point 7, menerangkan bahwasannya sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperikasa oleh Pengadilan. Disebut juga Eksepsi
Sub-Judice yang
berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideration). 1 Bahwa sebelum Perkara Aquo, faktanya terdahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara dan di Pengadilan Negeri Medan telah diperkarakan sebelumnya atas perkara yang sama, yaitu : a. Dalam Perkara aquo : - Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan, bahwasanya Plt. Walikota Medan (ic. Tergugat-I) cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (ic. Tergugat-II) telah melakukan
Perbuatan
Melawan
Hukum
(Onrechtmatige
daad)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata; - Bahwa adapun perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan menurut Para Penggugat, karena Plt. Walikota Medan cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan melalui Suratnya
No. 426.24/3696,
tanggal 12 Oktober 2010 secara tegas menolak Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang diajukan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta untuk dijadikan Waterpark di atas Lapangan Sepak Bola yang selama ini dijadikan Warga sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang disediakan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta selaku Pengembang; - Akan tetapi sampai saat ini Plt. Walikota Medan cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan maupun PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta tidak melakukan pembongkaran dan bahkan melakukan pembiaran atas pembangunan Waterpark yang dibangun tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan adapun Permohonan Izin
Halaman 24 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta telah ditolak oleh Tergugat-I (Plt. Walikota Medan) maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) dengan Surat No. 426.24/3696, tanggal 12 Oktober 2010; - Akan tetapi meskipun demikian sampai saat ini Tergugat-I (Plt. Walikota Medan) maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) maupun PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta selaku Pengembang tidak juga melakukan Pembongkaran dan terkesan membiarkan Pembangunan Waterpark tersebut; - Bahwa selanjutnya Para Penggugat yang mengaku sebagai Pemilik, Penghuni atau Warga Komplek Bumi Asri dalam gugatannya mendalilkan perbuatan Tergugat-I (Plt. Walikota Medan) maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) yang saat ini tidak melakukan pembongkaran dan bahkan melakukan pembiaran atas pembangunan Waterpark yang dibangun tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) secara juridis menurut Para Penggugat bahwasannya Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan
perbuatan
Melawan
Hukum
(Onrechtmatige
daad)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata; b. Dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Terdahulu : - Bahwa terdahulu di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta mengajukan gugatan atas Suratnya No. 426.24/3696, tanggal 12 Oktober 2010 yang diterbitkan Walikota Medan/ Plt. Walikota Medan cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan yang telah menolak Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta di atas tanah perkara; - Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas gugatan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta di Pengadilan Tata Usaha Negara, atas Suratnya No. 426.24/3696, tanggal 12 Oktober 2010 yang diterbitkan Walikota Medan/ Plt. Walikota Medan cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan yang menolak Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta telah mendapat Putusan yang BERKEKUATAN HUKUM TETAP dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. Halaman 25 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
17/G/2011/PTUN-MDN, Tanggal 23 Mei 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 143/B/2011/PT.TUN-MDN, Tanggal 18 Oktober 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 122 K/TUN/2012, Tanggal 17 April 2012; - Bahwa adapun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut pada pokoknya memutuskan, sebagai berikut : 1. Mengabulkan
Gugatan
Penggugat/Pembanding
(ic.
PT.
Asri
Pembangunan Catur Karya Cipta dalam perkara aquo selaku Tergugat-III) Untuk Seluruhnya; 2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Surat Keputusan Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan
dan
dalam
perkara
aquo
selaku
Tergugat-II)
No.
426.24/3696, Tanggal 12 Oktober 2010, Perihal Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Komplek Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan; 3. Memerintahkan Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II) Untuk Mencabut Surat Keputusan No. 426.24/3696, Tanggal 12 Oktober 2010, Perihal Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Komplek Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan; 4. Memerintahkan Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II) Menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat/Pembanding (ic. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta dalam perkara aquo selaku Tergugat-III), tertanggal 18 Maret 2010, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan; 5. Menghukum Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II) Untuk Membayar Biaya Perkara Pada Dua Tingkat Peradilan Yang Dalam Tingkat Banding Ditetapkan Sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Halaman 26 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
c. Dalam Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Medan Register Perkara No. 85/Pdt.G/2011/PN-MDN: - Bahwa selain gugatan aquo dan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata Para Penggugat dengan alasan dan dalil yang sama dahulu pernah juga mengajukan
Gugatan
terhadap
diri
Tergugat-III
(PT.
Asri
Pembangunan Catur Karya Cipta) di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara
No. 85/Pdt.G/2011/PN-MDN yang kini
MASIH dalam pemeriksaan di TINGKAT KASASI; - Adapun Pengadilan Negeri Medan tersebut telah menjatuhkan Putusan
dengan
Putusan
85/Pdt.G/2011/PN-MDN,
Pengadilan
Tanggal
18
Negeri
Oktober
Medan 2011
No.
dengan
Amarnya berbunyi sebagai berikut : Tentang Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya; Tentang Pokok Perkara : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian; 2. Menyatakan Tergugat (ic. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta) telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 3. Menyatakan Lapangan Sepak Bola pada Perumahan Bumi Asri dalah Lapangan fasilitas Umum untuk selama-lamanya; - Bahwa
atas
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
No.
85/Pdt.G/2011/PN-MDN, Tanggal 18 Oktober 2011, kemudian PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta melakukan UPAYA HUKUM BANDING dan telah mendapat Putusan dari Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No. 174/PDT/2012/PT-MDN, sebagai berikut : --- M E N G A D I L I --1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding (ic. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta/ dalam perkara aquo selaku Tergugat-III);
Halaman 27 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
2. Membatalkan
Putusan
85/Pdt.G/2011/PN-MDN,
Pengadilan Tanggal
Negeri
18
Oktober
Medan
No.
2011
yang
dimohonkan banding tersebut; --- MENGADILI SENDIRI --Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding Untuk Seluruhnya; Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak Gugatan Pihak Para Penggugat/ Para Terbanding Untuk Seluruhnya ; 2. Menghukum Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah; - Bahwa
atas
Putusan
174/PDT/2012/PT-MDN
Pengadilan tersebut,
Tinggi kemudian
Medan
No.
Penggugat/
Terbanding/ Pemohon Kasasi (ic. yang mengatas namakan Warga Komplek Bumi Asri) mengajukan UPAYA HUKUM KASASI, sehingga perkara ini masih diperiksa oleh Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi sebagaimana dibuktikan dengan Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI No. 131694/1694 K/PDT/2013, Tanggal 2 September 2013, Prihal Penerimaan dan Register Berkas Perkara Kasasi; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwasannya Gugatan aquo Para Penggugat ADALAH Sengketa Yang Sama Dengan Perkara Yang Sedang Diperikasa Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Sengketa Yang Sama di Pengadilan Negeri Medan Yang Kini Masih dalam Pemeriksaan di Tingkat Kasasi (Exceptio Litis Pendentis atau Sub-Judice); Bahwa agar tidak Kontra Diktif, atau berlawanan antara perkara aquo dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Perkara Perdata yang kini sedang di periksa di Tingkat Kasasi, maka cukup beralasan menurut hukum jika Tergugat -III mohon kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Halaman 28 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
berkenan untuk “MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard); II. TENTANG POKOK PERKARA : Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat -III uraikan pada bagian Eksepsi, sepanjang ada relevansinya dengan Pokok Perkara, secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah dimuat dalam Pokok Perkara ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi; Bahwa Tergugat -III menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalildalil Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini ; Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : - Bahwa Para Penggugat mengaku Pemilik Rumah atau Penghuni/ Warga di Komplek Perumahan Bumi Asri beralamat di Jalan Asrama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan; - Bahwa selaku Pemilik Rumah atau Penghuni/ Warga Komplek Perumahan Bumi Asri Para Penggugat merasa berhak memperoleh, mempergunakan serta menikmati fasilitas Umum dan fasilitas sosial yang disediakan oleh Pengembang (ic. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta /Tergugat-III) yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pengembang sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Ayat 1 PERDA Kota Medan No. 3 Tahun 1997, Tentang Kewajiban Penyedia Prasarana
Lingkungan
Utilitas
Umum,
Fasilitas
Sosial
bagi
Perusahaan Pengembang Perumahan di Kota Medan; - Bahwa menurut Para Penggugat Tanah Kosong yang selalu digunakan Warga Bumi Asri sebagai Lapangan
Sepak Bola yang
2
berada di tanah seluas + 8.500 M yang merupakan tanah bagian dari Sertifikat Hak Guna Banguan (HGB) No. 700 seluas 15.043 M2 atas nama PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (ic. Tanah Terperkara) adalah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang disediakan oleh oleh Pengembang (ic. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta /Tergugat-III) ; - Akan tetapi sejak awal 2010, PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (Tergugat-III) selaku pengembang secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan dan/ ataupun izin dari warga Komplek Bumi Asri (dalam hal ini termasuk Para Penggugat) telah bermaksud untuk Halaman 29 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
merubah peruntukan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang awalnya dijadikan lapangan sepak bola menjadi Waterpark yang dipergunakan Tergugat-III untuk mencari keuntungan semata, hal itu terbukti dengan Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang di ajukan Tergugat-III kepada Tergugat-I (Plt. Walikota Medan) dan Tergugat II (Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan) dengan Surat No. 426.24/3696, Tanggal 01 April 2010; - Bahwa atas hal tersebut kemudian Para Penggugat bersama seluruh Warga Komplek Perumahan Bumi Asi mengajukan Keberatan atau Penolakan kepada Tergugat-I (Plt. Walikota Medan) dan Tergugat II (Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan) agar tidak menerima atau menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (Tergugat-III); - Bahwa berdasarkan tersebut kemudian Tergugat-I (Plt. Walikota Medan) maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) telah menolak Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang diajukan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta
(Tergugat-III) dengan Surat No. 426.24/3696,
tanggal 12 Oktober 2010 dan memberikan peringatan serta perintah secara tegas kepada Tergugat-III agar menghentikan kegiatan pelaksanaan pembangunan Waterpark, namun PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (Tergugat-III) tetap saja melaksanakan maksudnya dengan memagari objek perkara dengan pagar seng sehingga Para Warga Komplek Bumi Asri tidak dapat
lagi menikmati atau
mempergunakan Lapangan Sepak Bola tersebut; - Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas menurut Para Penggugat perbuatan Tergugat-I (Plt. Walikota Medan) maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan) yang saat ini tidak melakukan pembongkaran dan bahkan melakukan pembiaran atas pembangunan Waterpark yang dibangun tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) oleh Tergugat-III secara juridis menurut Para Penggugat bahwasannya Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata; - Bahwa berdasarkan hal tersebut dalam perkara aquo Para Penggugat mengajukan gugatan perakara aquo ke Pengadilan Negeri Medan Yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Medan dalam Halaman 30 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
putusannya : “Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membongkar bangunan pagar dan atau pagar seng serta bangunan Waterpark yang dibangun di atas fasilitas umum dan fasilitas sosial Komplek Perumahan Bumi Asri yakni menjadi Lapangan Sepak Bola”; Bahawa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang KELIRU dan TIDAK BENAR, oleh karenanya harus ditolak dan dibantah dengan tegas; Bahwa yang benar dan harus diakui oleh Para Penggugat, bahwasannya Perbuatan Tergugat-I (Plt. Walikota Medan) maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) yang telah menolak Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang diajukan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (Tergugat-III) dengan Surat No. 426.24/3696, tanggal 12 Oktober 2010 telah diperiksa dan diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas dengan Putusan sebagai berikut : 1. Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Medan
No.
17/G/2011/PTUN-MDN, Tanggal 23 Mei 2011 Jo. 2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 143/B/2011/PT.TUN-MDN, Tanggal 18 Oktober 2011 Jo. 3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 122 K/TUN/2012, Tanggal 17 April 2012. Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) tersebut adalah Putusan
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan
No.
143/B/2011/PT.TUN-MDN, Tanggal 18 Oktober 2011 yang berbunyi sebagai
berikut : --- MENGADILI SENDIRI ---
Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II); Dalam Pokok Perkara: Halaman 31 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
1. Mengabulkan
Gugatan
Penggugat/Pembanding
(ic.
PT.
Asri
Pembangunan Catur Karya Cipta dalam perkara aquo selaku Tergugat-III) Untuk Seluruhnya; 2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Surat Keputusan Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II) No. 426.24/3696, Tanggal 12 Oktober 2010, Perihal Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Komplek Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan; 3. Memerintahkan Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II) Untuk Mencabut Surat Keputusan No. 426.24/3696, Tanggal 12 Oktober 2010, Perihal Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Komplek Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan; 4. Memerintahkan Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku Tergugat-II) Menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat/Pembanding (ic. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta dalam perkara aquo selaku Tergugat-III), tertanggal 18 Maret 2010, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan; 5. Menghukum Tergugat/ Terbanding (ic. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dan dalam perkara aquo selaku TergugatII) Untuk Membayar Biaya Perkara Pada Dua Tingkat Peradilan Yang Dalam Tingkat Banding Ditetapkan Sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 143/B/2011/PT.TUN-MDN,
Tanggal
18
Oktober
2011
yang
telah
Berkekuatan Hukum Tetap tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menerbitkan PENETAPAN No.17/G/2011/PTUN-MDN, Tanggal 21 November 2012 sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Penggugat/ Pemohon Eksekusi (ic. PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta); Halaman 32 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
2. Memerintahkan Tergugat/ Termohon Eksekusi (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
No.
143/B/2011/PT.TUN-MDN, Tanggal 18 Oktober 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI
No. 122 K/TUN/2012, Tanggal 17 April 2012 Jo.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 17/G/2011/PTUNMDN, Tanggal 23 Mei 2011, yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde); 3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Perintah Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) kepada Tergugat/Termohon Eksekusi (Kepala Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan), berkedudukan di Jalan Jend.Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 17 Medan; Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwasannya dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat-I (Plt. Walikota Medan) maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) yang saat ini tidak melakukan pembongkaran dan bahkan melakukan pembiaran atas pembangunan Waterpark yang dibangun tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) oleh Tergugat-III secara juridis menurut Para Penggugat bahwasannya Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata adalah dalil yang KELIRU dan TIDAK BENAR ; Akan tetapi sebaliknya Perbuatan Tergugat-I (Plt. Walikota Medan) maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) yang menolak atau tidak menerbitkan Surat Izin Mendiri Bangunan (SIMB) yang dimophonkan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (ic. TergugatIII) adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), KARENA sampai saat ini Tergugat-I (Plt. Walikota Medan) maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) tidak melaksanakan PENETAPAN
Ketua
Pengadilan
No.17/G/2011/PTUN-MDN,
Tanggal
Tata 21
Usaha
November
Negara 2012
yang
Medan telah
disampaikan sejak bulan November 2012 untuk menerbitkan Surat Izin Mendiri Bangunan (SIMB) yang dimohonkan PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (ic. Tergugat-III) ;
Halaman 33 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
Bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan aquo yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan yang keliru dan Tidak benar, maka cukup beralasan menurut hukum, jika Tergugat-III mohon kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk : “MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA”; Bahwa kemudian oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang keliru dan tidak benar serta dinyatakan Ditolak Untuk Seluruhnya, maka cukup beralasan, jika Tergugat-III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan pula untuk : “MENOLAK TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA” ; SEBAB, Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan Para Penggugat adalah tuntutan ganti rugi yang tidak diuraikan dan tidak terperinci serta tidak memiliki datadata Otentik mengenai kerugian yang dialami Para Penggugat sehingga merupakan penafsiran belaka dan bersifat fiktif, Bahwa Begitu juga tentang Tuntutan Uang Paksa (Dwang Soom) yang diajukan Para Penggugat adalah tuntutan yang tidak beralasan, sebab persengketaan Para Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan sengketa secara Pribadi, maka pengabulan untuk Dwang Soom tidaklah Relevan, kemudian menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972, “Menyatakan Dwang Soom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang “, maka cukup beralasan menurut hukum jika Tergugat-III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan pula untuk : “MENOLAK TUNTUTAN DWANG SOOM YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT”; Selanjutnya atas Gugatan Provisionil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan aquo yang Meminta Majelis Hakim untuk memberikan “Putusan Sela” dalam perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk sementara membongkar bangunan pagar dan atau pagar seng serta bangunan Waterpark yang ada maupun yang sudah dibangun di atas lahan terperkara dan mengembalikan fungsi dan kegunaan Lapangan Sepak Bola di tanah terperkara yang saat ini sedang dibangun
Waterpark serta
bangunan pagar dan atau Pagar Seng kepada fungsinya dan kegunaannya semula yakni sebagai Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Sebelum adanya Halaman 34 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (“inkracht van gewisjde) adalah dalil yang Keliru dan Tidak Benar serta Tidak Memiliki Dasar Yang Kuat; Bahwa yang benar dan harus diakui oleh Para Penggugat, bahwasannya syarat-syarat yang harus dipenuhi
untuk mengabulkan dan menjatuhkan
putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, yaitu sebagai berikut : Pertama : Menurut Pasal versi Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG, dan Pasal 54 Rv, syarat-syarat yang harus dipenuhi terdiri dari : a. Gugatan di dasarkan atas suatu Alas Hak yang berbentuk Akta Otentik; b. Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek; c. Didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Kedua : Dikemukakan dalam SEMA No. 03 Tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, dikatakan syarat-syarat untuk dijatuhkan lebih dahulu atau putusan serta merta, yaitu : 1).Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil dalil-dalil gugatan terdiri dari : - Akta Otentik, atau - Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh Tergugat ; 2).Ada Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang menguntungkan Pihak Penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan; 3).Ada gugatan provisi yang dikabulkan; 4).Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat. 2
. Halaman 35 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, jelas terbukti bahwasannya gugatan provisionil yang dimintakan Para Penggugat agar Majelis Hakim memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau Serta Merta adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta Tidak Memiliki Dasar Yang Kuat, Karena Tidak Memenuhi Syarat Menurut Ketentuan Hukumj Berlaku:, yaitu : 1. Gugatan Para Penggugat tidak memiliki bukti Alas Hak yang Otentik dan atau Akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh Tergugat; Bahwa adapun objek perkara adalah Tanah Milik Tergugat-III seluas + 8.500 M2 yang merupakan tanah bagian dari Sertifikat Hak Guna Banguan (HGB) No. 700 seluas 15.043 M2 atas nama PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (ic. Tergugat-III); Bahwa kemudian Surat No. 426.24/3696, tanggal 12 Oktober 2010 yang di terbitkan oleh Tergugat-I cq. Tergugat-II yang telah menolak Permohonan izin Mendirikan Bangunan yang diajukan Tergugat-III telah diperiksa dan diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) sebagaimana telah diuraikan di atas, 1. Putusan
yaitu :
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Medan
No.
17/G/2011/PTUN-MDN, Tanggal 23 Mei 2011 Jo. 2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 143/B/2011/PT.TUN-MDN, Tanggal 18 Oktober 2011 Jo. 3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 122 K/TUN/2012, Tanggal 17 April 2012. 2. Bahwa kemudian Gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo juga tidak memenuhi syarat ada Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang menguntungkan Pihak Penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan, sebab putusan yang ada dan telah berkekuatan hukum tetap yang ada hubungannya
dengan
gugatan
aquo
adalah
Putusan
Yang
Menguntungkan Tergugat-III (Bukan Para Penggugat);
Halaman 36 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
3. Guagatan provisionil Para Penggugat tidak memenuhi syarat objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, sebab Faktanya Objek Perkara adalah Tanah Milik Tergugat-III seluas + 8.500 M2 yang merupakan tanah bagian dari Sertifikat Hak Guna Banguan (HGB) No. 700 seluas 15.043 M2 atas nama PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (ic. Tergugat-III); Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukup beralasan menurut hukum, jika Tergugat-III mohon kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : “MENOLAK GUGATAN PROVISIONIL DAN PUTUSAN SERTA MERTA YANG DIMOHONKAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA”; Bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan maupun Guagatan Provisionil Para Penggugat dinyatakan Ditolak untuk seluruhnya, maka cukup beralasan Bahwa berdasarkan uraian-uraian atau fakta-fakta hukum yang telah Tergugat III uraikan seluruhnya di atas, maka patut dan beralasan menurut hukum jika Tergugat -III memohon kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengambil Keputusan Hukum dengan Amar Putusan berbunyi “MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA” atau setidak-tidaknya “MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK
DAPAT DITERIMA
(Niet Onvankelijk
Verklaard); Bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil kesimpulan dengan memutus perkara tersebut pada 13 Mei 2014 No. 21/Pdt.G/2014/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; Bahwa isi putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada
Terbanding-II semula sebagai Tergugat-II pada
tanggal 22 Mei 2014 ; Telah Membaca : 1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh : H. BASTARIAL, SH.MH,
Panitera Pengadilan Negeri Medan
yang menerangkan bahwa
pada tanggal 23 Mei 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap Halaman 37 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 13 Mei 2014 Nomor :
21/Pdt.G/2014/PN-Mdn tersebut ;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh: ROSENNI SARAGIH, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 13, 17 dan 18 Juni 2014 yang menerangkan kepada Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-I, bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 para Penggugat telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ; 3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh : ROSENNI SARAGIH, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2014 yang menerangkan kepada Terbanding-II semula Tergugat-II
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 2014No. 21/Pdt.G/2014/PN-Mdn yang
dimintakan
banding,
sedangkan
pemberitahuan
yang
lain
disampaikanpada tanggal 19 Juni 2014 untuk Terbanding-I dan III semula Tergugat-I dan III, sedangkan untuk pihak para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 22 Juli 2014 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka oleh karena
itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan keberatan para Pembanding semula para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 2014 No. 21/Pdt.G/2014/PNMdn yang dimohonkan banding, karena para Pembanding semula para Penggugat tidak ada mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara tersebut ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 2014 21/Pdt.G/2014/PN-Mdn
No.
serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :
Halaman 38 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 2014 No. 21/Pdt.G/2014/PN-Mdn setelah diteliti dengan seksama, dinilai oleh Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar dan dapat disetujui sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan
oleh Pengadilan Tinggi
sebagai
dasar
pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 13 Mei 2014 No.
21/Pdt.G/2014/PN-Mdn dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula sebagai
para
Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 no. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
dan
Undang-undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI :
Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut ;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 13 Mei 2014
Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;
Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014
oleh kami :
DAHLIA BRAHMANA, SH. MH, sebagai Ketua Majelis, H. LEXSY MAMONTO, SH. MH dan KAREL TUPPU, SH. MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 06 Nopember 2014
Nomor. 343/Pdt/2014/PT-Mdn dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 oleh : Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh : MUSALLIM SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Halaman 39 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
Tinggi Medan
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun
kuasanya ; HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,
ttd
ttd
H. LEXSY MAMONTO, SH. MH.
DAHLIA BRAHMANA, SH. MH.
ttd
KAREL TUPPU, SH. MH Panitera Pengganti,
ttd MUSALLIM SIREGAR, SH.Perincian biaya banding : 1. M a t e r a i
............ Rp.
6.000.-
2. Redaksi
............ Rp.
5.000.-
3. Pemberkasan
........... Rp. 139.000.-
Jumlah
............ Rp. 150.000.-
Halaman 40 dari 40 Hl.Put.No. 343/Pdt/2014/PT-Mdn
