PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 391/PDT/2015/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SATER SIMAMORA, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula PENGGUGAT I ;

MARULI TUA SILAEN, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula PENGGUGAT II ;

ESTERIA Br SIAGIAN, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula PENGGUGAT III ;

MARENNA TANJUNG, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV ;

LAWAN

ASENG Alias ALI BASA, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Wraswasta, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 52 Rantau Prapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;

Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 1 dari 40

Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 38/Pdt.G/2014/PN-Rap tanggal 23 April 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 September 2014 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1.

Bahwa pada tahun 1968 Para Penggugat serta warga masyarakat Dusun Danau Bale Desa Tebing Linggahara telah menguasai dan mengusahai lahan persawahan dengan cara membuka hutan rawa menjadi lahan persawahan yang terletak di Dusun Danau Bale Desa Tebing Linggahara Kecamatan Bilah Hulu yang sekarang setelah pemekaran menjadi Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu.

2.

Bahwa pada tanggal 22 April 1974 Kepala Kampung/Ketua Panitia Landreform Desa Tebing Linggahara menyurati Camat Bilah Hulu dengan No.18/3 usul Pemberian Hak Milik.

3.

Bahwa pada tahun 1974 Camat Bilah Hulu/Ketua Panitia Landreform menyurati Kepala Sub Direktorat Agraria Badan Pekerja Panitia Landreform Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 1404/3 perihal usul pemberian hak milik.

4.

Bahwa tanggal 23 April 1974 Kepala Kantor Direktorat Agraria Kabupaten Labuhan Batu menyurati Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Up

Kepala

Direktorat

No.JA/LB/476/02/1974

Perihal

Agraria

Provinsi

Pemberian

Hak

Sumatera Milik

tanah

Utara objek

Landreform kepada 53 (lima puluh tiga) orang seluas 85,6489 M yang terletak di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, yang diantaranya adalah Para Penggugat.


Hal 2 dari 40

5.

Bahwa pada tanggal 20 Mei 1974 Gubernur Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan No.193/DA/HML/LB/1974 memberikan Hak Milik atas tanah objek Landreform seluas 15.000 M atas nama Ribu yang telah diganti rugi kepada Penggugat-I yang terletak di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara terukur……..150M

-

Sebelah Selatan berbatas dengan E.Pasaribu terukur………150M

-

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara terukur…….100M

-

Sebelah Barat berbatas dengan Y.Simamora terukur………..100M

Sebagaimana

termuat

dan

termaktub

dalam

Surat

Keputusan

No.193/DA/HML/LB/1974, atas nama Ribu yang untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan. 6.

Bahwa pada tanggal 20 Mei 1974 Gubernur Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan No.193/DA/HML/LB/1974 memberikan Hak Milik atas tanah objek Landreform seluas 10.000 M atas nama Rasiman yang telah diganti rugi kepada Penggugat-I yang terletak di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara terukur…….100M

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara terukur…..100M

-

Sebelah Timur berbatas dengan Silaen terukur………………100M

-

Sebelah Barat berbatas dengan Naek terukur………………..100M

Sebagaimana

termuat

dan

termaktub

dalam

Surat

Keputusan

No.193/DA/HML/LB/1974, atas nama Rasiman yang untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan. 7.

Bahwa pada tanggal 20 Mei 1974 Gubernur Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan No.193/DA/HML/LB/1974 memberikan Hak Milik atas tanah objek Landreform seluas 18750 M atas nama E.Pasaribu yang telah diganti rugi kepada Penggugat-I yang terletak di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan Ribu terukur……………….150M

-


-

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara terukur…….125M

-

Sebelah Barat berbatas dengan Y. Simamora terukur……….120M


Hal 3 dari 40

Sebagaimana

termuat

dan

termaktub

dalam

Surat

Keputusan

No.193/DA/HML/LB/1974, atas nama E.Pasaribu yang untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan. 8.

Bahwa pada tanggal 20 Mei 1974 Gubernur Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan No.193/DA/HML/LB/1974 memberikan Hak Milik atas tanah objek Landreform seluas 15.000M atas nama Naek orang tua dari Penggugat-II yang terletak di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan Rumintang terukur………….76M

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Ribu terukur………………..60M

-

Sebelah Timur berbatas dengan Rasiman terukur……...115+110M

-

Sebelah Barat berbatas dengan Amon terukur………………..217M

Sebagaimana

termuat

dan

termaktub

dalam

Surat

Keputusan

No.193/DA/HML/LB/1974, atas nama Naek yang untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan; 9.

Bahwa pada tanggal 20 Mei 1974 Gubernur Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan No.193/DA/HML/LB/1974 memberikan Hak Milik atas tanah objek Landreform seluas 20.000 M atas nama M.Silaen (suami) dari Penggugat-III yang terletak di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan Panjaitan terukur…………..100M

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara terukur…...100M

-

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara terukur……..200M

-

Sebelah Barat berbatas dengan Y. Silaen terukur…………….200M

Sebagaimana

termuat

dan

termaktub

dalam

Surat

Keputusan

No.193/DA/HML/LB/1974, atas nama M.Silaen yang untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan. 10.

Bahwa pada tanggal 20 Mei 1974 Gubernur Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan No.193/DA/HML/LB/1974 memberikan Hak Milik atas tanah objek Landreform seluas 10.000M atas nama Rumintang (suami) dari Penggugat-IV yang terletak di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :


Hal 4 dari 40

-

Sebelah Utara berbatas dengan O.Silaen terukur……………100M

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Naek terukur………………100M

-

Sebelah Timur berbatas dengan Y. Simamora terukur……….100M

-

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara terukur……...100M

Sebagaimana

termuat

dan

termaktub

dalam

Surat

Keputusan

No.193/DA/HML/LB/1974, atas nama Rumintang yang untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan. 11.

Bahwa jumlah keseluruhan objek gugatan yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat adalah lebih kurang seluas 9 Ha.

12.

Bahwa oleh karena setiap musim hujan tiba lahan Para Penggugat dan masyarakat lainnya yang tergabung dilahan Landreform sering banjir dan digenangi air, maka pada tanggal 01 Mei 1982 Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III dan Penggugat-IV serta mesyarakat menyurati Bupati Kepala Daerah TK II dan Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu dengan surat No.02/In/1982 tentang pernyataan/permohonan agar dibuka irigasi dilahan objek gugatan.

13.

Bahwa pembangunan waduk irigasi tersebut dikerjakan proyek pada tahun 1983 dan selesai pada tahun 1984, dan pada tanggal 28 April 1984 diadakan rapat musyawarah pembahasan penertiban tanah-tanah yang dihadiri 40 (empat puluh) warga Danau Bale agar tanah yang telah diberikan dapat dikelola dengan baik karena sudah dibangun Pemerintah Irigasi (pengairan).

14.

Bahwa pada tanggal 11 Mei 1984 Kepala Dusun Data Nauli (M.Simamora) yang diketahui oleh Kepala Desa TebingLinggahara mengeluarkan pengumuman No. 235/384 tentang pelaporan tanah masyarakat kepada Panitia Penertiban Pengolahan Pertanian.

15.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1982 Bapak Jalaluddin Pane sebagai Bupati

Daerah

TK

II

Labuhan

Batu

mengeluarkan

Instruksi

No.

793/3110/Inst/1982 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah rawa menjadi lahan persawahan. 16.

Bahwa guna melancarkan penertiban tanah di Dusun Data Nauli, Kepala Desa TeingLinggahara mengeluarkan Surat Tugas No.145/553/1988 yang


Hal 5 dari 40

diberikan kepada Penggugat-I

selaku Kepala Dusun Data Nauli Desa

TebingLinggahara . 17.

Bahwa pada tahun 1992 datang Tergugat menguasai dan mengusahai objek gugatan dengan cara menanam dengan tanaman kelapa sawit.

18.

Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali melakukan musyawarah dan mufakat agar permasalahan objek gugata diselesaikan dengan jalan kekeluargaan, agar objek gugatan diserahkan kepada Para Penggugat, namun upaya tersebut berakhir sia-sia, sehingga Para Penggugat memutuskan untuk memajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rantauprapat.

19.

Bahwa selama ini, Tergugat telah pula memperoleh keuntungan dengan menguasai Objek Gugatan tanpa hak, dengan menanam tanaman kelapa sawit yang seharusnya objek gugatan tersebut diperuntukan sebagai areal tanah persawahan sesuai dengan Instruksi Bupati Kepala Daerah TK II Labuhan

BAtu

No.

793/3110/Inst/1982

tentang

penertiban

dan

pendayagunaan tanah rawa menjadi lahan persawahan. 20.

Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, menurut hukum dikwalifisir sebagai “Perbuatan Melawan Hukum/On recht matigedaad” yang telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat, sebab hingga kini Tergugat belum menyerahkan Objek Gugatan dan masih menguasainya tanpa hak.

21.

Bahwa karena telah nyata menurut hukum bahwa objek Gugatan adalah merupakan Hak Milik dari Para Penggugat dan penguasaan Tergugat atas Objek Gugatan adalah tanpa hak (pebuatan melawan hukum), maka adalah patut dan beralasan hukum jika Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari Tergugat karena jual beli, sewa menyewa, Hibah dan sebagainya, untuk mengosongkan Objek Gugatan agar diserahkan kepada Para Penggugat tanpa beban apapun.

22.

Bahwa kerugian materil yang diderita Para Penggugat dapat diperinci sebagai berikut : - Jika Objek Gugatan seluas lebih kurang 4,5 Ha yang dimiliki oleh Penggugat-I ditanam dengan padi dapat 3 kali panen dalam setahun, maka besarnya keuntungan yang diperoleh oleh Penggugat-I pertahun


Hal 6 dari 40

adalah lebih kurang Rp. 1.000.000/Ha x 4,5 Ha = Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) x 3kali panen = Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) x 12 tahun = Rp. 162.000.000,-(seratus enam puluh dua juta rupiah) - Jika Objek Gugatan seluas lebih kurang 1,5 Ha yang dimiliki oleh Penggugat-II ditanam dengan padi dapat 3 kali panen dalam setahun, maka besarnya keuntungan yang diperoleh oleh Penggugat-I pertahun adalah lebih kurang adalah lebih kurang Rp. 1.000.000/Ha x 1,5 Ha = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3kali panen Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) x 12 tahun = Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) - Jika Objek Gugatan seluas lebih kurang 2 Ha yang dimiliki oleh Penggugat-III ditanam dengan padi dapat 3 kali panen dalam setahun, maka besarnya keuntungan yang diperoleh oleh Penggugat-I pertahun adalah lebih kurang adalah lebih kurang Rp. 1.000.000/Ha x 2 Ha = Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) x 3kali panen Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) x 12 tahun = Rp. 72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah) - Jika Objek Gugatan seluas lebih kurang 1 Ha yang dimiliki oleh Penggugat-IV ditanam dengan padi dapat 3 kali panen dalam setahun, maka besarnya keuntungan yang diperoleh oleh Penggugat-I pertahun adalah lebih kurang adalah lebih kurang Rp. 1.000.000/Ha x 1Ha = Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) x 3kali panen Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) x 12 tahun = Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) Total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah : -

Penggugat-I sebesar …………….Rp. 162.000.000,-

-

Penggugat-II sebesar…………….Rp. 54.000.000,-

-

Penggugat-III sebesar……………Rp. 72.000.000,-

-

Penggugat-IV sebesar……………Rp. 36.000.000,Jumlah……………………………..Rp. 324.000.000,-

Bahwa kerugian immateriil dapat diperinci sebagai berikut : - Kerugian Para Penggugat karena tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kenikmatan menguasai Objek Gugatan sebagai harta milik Para Penggugat,

yang

diperhitungkan

masing-masing

sebesar

Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) x 4 orang Penggugat = Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah). Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 7 dari 40

- Kerugian

Para

Penggugat

untuk

menghabiskan

waktu

energy

memikirkan dan menyelesaikan perkara ini sehingga menimbulkan frustasi berkepanjangan, yang diperhitungkan masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) x 4 orang Penggugat = Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Kerugian Materil + kerugian immaterial = Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) + Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) + Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) = Rp.6.324.000.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah). - Kerugian immaterial lainnya yang tak dapat disebutkan satu persatu sebesar tidak terhingga. Bahwa oleh karena kerugian Para Penggugat tersebut adalah akibat dari Pebuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka cukup beralasan hukum jika terhadap Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.6.324.000.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah). 23.

Bahwa oleh karena telah nyata, Otentikasi dan dasar kepemilikan Para Penggugat atas Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Gubenur No.193/DA/HML/LB/1974 tertanggal 20 Mei 1974 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara, maka untuk mencegah agar Tergugat tidak semena-mena mengalihkan objek gugatan dan menjaga agar gugatan ini tidak Illusioneer, maka adalah patut dan beralasan hukum jika terhadap objek gugatan diletakkan Sita Jaminan (Consevatoir Beslag), sebelum pokok perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat.

24.

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan perkara ini, maka adalah patut dan beralasan hukum jika Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi amar Putusan.

25.

Bahwa karena Putusan ini didasarkan pada ukti-ukti otentik, maka adalah patut dan beralasan hukum jika Putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi (Uit Voerbaarbij Vooraad).

26.

Bahwa karena Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka adalah patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.


Hal 8 dari 40

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Gugatan diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut : 1.

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.

2.

Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah dari Objek Gugatan, berupa : a. Surat Keputusan No.193/DA/HML/LB/1974 tertanggal 20 Mei 1974 memberikan Hak Milik atas tanah objek Landreform seluas 15.000 M atas nama Ribu yang telah diganti rugi kepada Penggugat-I

yang

terletak di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : -


-

Sebelah Selatan berbatas dengan E.Pasaribu terukur……….150M

-


-


b. Surat Keputusan No.193/DA/HML/LB/1974 tertanggal 20 Mei 1974 memberikan Hak Milik atas tanah objek Landreform seluas 10.000 M atas nama Rasiman yang telah diganti rugi kepada Penggugat-I yang terletak di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara terukur……..100M

-


-

Sebelah Timur berbatas dengan Silaen terukur……………….100M

-

Sebelah Barat berbatas dengan Naek terukur…………………100M

c. Surat Keputusan No.193/DA/HML/LB/1974 tertanggal 20 Mei 1974 memberikan Hak Milik atas tanah objek Landreform seluas 18750 M atas nama E.Pasaribu yang telah diganti rugi kepada Penggugat-I yang terletak di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan Ribu terukur………………...150M

-


-


-

Sebelah Barat berbatas dengan Y. Simamora terukur………..120M


Hal 9 dari 40

d. Surat Keputusan No.193/DA/HML/LB/1974 tertanggal 20 Mei 1974 memberikan Hak Milik atas tanah objek Landreform seluas 15.000M atas nama Naek orang tua dari Penggugat-II yang terletak di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan Rumintang terukur…………..76M

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Ribu terukur………………...60M

-


-


e. Surat Keputusan No.193/DA/HML/LB/1974 tertanggal 20 Mei 1974 memberikan Hak Milik atas tanah objek Landreform seluas 20.000 M atas nama M.Silaen (suami) dari Penggugat-III yang terletak di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

f.

-


-


-


-


Surat Keputusan No.193/DA/HML/LB/1974 tertanggal 20 Mei 1974 memberikan Hak Milik atas tanah objek Landreform seluas 10.000M atas nama Rumintang (suami) dari Penggugat-IV yang terletak di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : -


-


-


-


3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas Objek Gugatan yaitu tanah persawahan yang seluruhnya seluas lebih kurang 9 Ha (Sembilan Hektar), yang terletak di di Dusun Data Nauli Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, yang batasbatasnya adalah sebagai berikut : a. Milik Penggugat-I -


-

Sebelah Selatan berbatas dengan E.Pasaribu terukur……….150M

-


-



Hal 10 dari 40

Milik Penggugat-I -

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara terukur…….100M

-


-

Sebelah Timur berbatas dengan Silaen terukur………………100M

-

Sebelah Barat berbatas dengan Naek terukur………………...100M

Milik Penggugat-I -

Sebelah Utara berbatas dengan Ribu terukur………………...150M

-


-

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara terukur……...125M

-

Sebelah Barat berbatas dengan Y. Simamora terukur………..120M

b. Milik Penggugat-II -

Sebelah Utara berbatas dengan Rumintang terukur…………..76M

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Ribu terukur………………..60M

-


-


c. Milik Penggugat-III -


-


-


-


d. Milik Penggugat-IV

4.

-


-


-


-


Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaad).

5.

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari Tergugat karena Jual beli, Sewa Menyewa, Hibah dan sebagainya agar mengosongkan dan menyerahkan Objek Gugatan kepada Para Penggugat tanpa beban apapun.


Hal 11 dari 40

6.

Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian Materiil dan Kerugian

Immateril

kepada

Para

Penggugat

sebesar

Rp.

Rp.6.324.000.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

7.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi amar Putusan ini.

8.

Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi (Uit Voerbaar bij Vooraad).

9.

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : I.

TENTANG EKSEPSI. 1. Tentang Objek Gugatan Para Penggugat Salah (Eror in Objecto). - Bahwa Tergugat ada menguasai lahan/kebun kelapa sawit terletak di Dusun

Tanjung

Makmur,

Desa

Tanjung

Harapan,

Kecamatan

Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik No.208/Tanjung Harapan seluas 49.639 M2, Sertifikat Hak Milik No.186/Tanjung Harapan seluas 49.999 M2, Sertifikat Hak Milik No.192/Tanjung Harapan seluas 49.280 M2, dan Sertifikat Hak Milik No.199/Tanjung Harapan seluas 44.829 M2, dengan total keseluruhan adalah seluas 193.747 M2 atau sama dengan 19,3747 Ha; - Bahwa para Penggugat mendalilkan pada poin 1,5,6,7,8,9, dan 10 gugatannya bahwa lahan atau kebun yang dikuasai dan diusahai Tergugat

tersebut

sebagai

milik

para

Penggugat

adalah

tidak

berdasarkan hukum, karena apabila memperbandingkan nama lokasi tanah, antara “tanah yang diklaim milik para Penggugat dalam gugatannya dengan lahan/kebun kelapa sawit yang dikuasai dan disahai Tergugat”, maka terdapat perbedaan lokasi, yaitu tanah yang diklaim sebagai milik para Penggugat tersebut terletak di Dusun Danau Balai, Desa

Tebing

Linggahara,

Kecamatan

Bilah

Hulu,

Kabupaten

Labuhanbatu (sekarang setelah pemekaran menjadi Dusun Data Nauli, Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 12 dari 40

Desa

Tebing

Linggahara,

Kecamatan

Bilah

Barat,

Kabupaten

Labuhanbatu). Sedangkan lahan/kebun kelapa sawit yang dikuasai dan diusahai Tergugat berdasarkan Hak Milik senyatanya adalah terletak di Dusun

Tanjung

Makmur,

Desa

Tanjung

Harapan,

Kecamatan

Pangkatan, Kabupaten Labuhabatu; - Bahwa selain itu, apabila memperbandingkan ukuran tanah yang menjadi objek perkara a quo sebagaimana yang didalilkan pada poin 11 gugatan para Penggugat menyebutkan bahwa secara keseluruhan yang menjadi objek gugatan adalah seluas lebih kurang Ha, sedangkan lahan/kebun kelapa sawit yang dikuasai dan diusahai Tergugat adalah berjumlah seluas 193.747 M2 atau sama dengan 19,3747 Ha; - Bahwa adanya penyebutan “nama lokasi” dan “ukuran luas” tanah sebagaimana tersebut diuraikan diatas, karenanya cukup beralasan hukum bagi Tergugat menyatakan bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang berbeda dalam perkara a quo, yaitu : 1. Tanah yang diklaim milik para Penggugat sebagai objek gugatan; dan 2. “lahan/kebun kelapa sawit yang dikuasai dan diusahai Tergugat”. Tanah yang menjadi objek gugatan adalah berbeda dengan lahan/kebun kelapa sawit yang dikuasai dan diusahai Tergugat, sehingga mengakibatkan telah terjadinya kesalahan objek gugatan dalam perkara a quo (error in objecto);

2. Tentang Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium). - Bahwa pada dalil-dalil poin 5,6, dan 7 gugatan, Penggugat-I mengklaim sebagai pemilik atas lahan/kebun yang dikuasai dan diusahai Tergugat, dengan alasan Penggugat-I telah membeli (diganti rugi) tanah/lahan tersebut dari RIBU, RASIMAN, dan E. PASARIBU; - Bahwa kalaupun setelah membeli ternyata Penggugat-I tidak dapat menguasai tanah/lahan tersebut, maka agar dapat diselesaikan secara hukum perkara ini, Para Penggugat tidak cukup hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat (ALI BASYAH) saja, melainkan juga harus mengikutsertakan RIBU, RASIMAN, dan E. PASARIBU selaku sumber perolehan hak (penjual) dari Penggugat-I sebagai pihak dalam perkara a quo; - Bahwa selain itu, oleh karena dasar penguasaan dan pengusahaan Tergugat atas lahan/kebun kelapa sawit tersebut berasal karena membeli dari dari EDDY JUANDI, maka semestinya para Penggugat


Hal 13 dari 40

menarik pihak ketiga EDDY JUANDI selaku sumber perolehan hak Tergugat sebagai phak Tergugat dalam perkara a quo; - Bahwa oleh karena RIBU, RASIMAN, dan E. PASARIBU; serta EDDY JUANDI sebagai subjek hukum yang mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun berkenaan dengan asal usul tanah terperkara tidak ikut digugat, maka telah mengakibatkan gugatan kekurangan pihak, atau gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium; 3. Tentang Gugatan Para Penggugat Melanggar Larangan Kumulatie Gugatan. - Bahwa gugatan dalam perkara a quo diajukan oleh para Penggugat, yaitu Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, dan Penggugat-IV, namun

apabila

mencermati

dalil-dalil

gugatan

para

Penggugat,

khususnya berkenaan dengan riwayat kepemilikan atas tanah dari masing-masing para Penggugat dalam perkara a quo maka terdapat, riwayat kepemilikan yang berbeda-beda antara Penggugat satu dengan Penggugat yang lainnya; - Bahwa antara Para Penggugat tidak terdapat hubungan hukum yang sama atas hal-hal yang menjadi dasar bagi Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, yaitu : - Penggugat-I membeli tanah dari Ribu, Rasiman, dan E. Pasaribu; - Penggugat-II memperoleh tanah sebagai warisan dari Naek; - Penggugat-III memperoleh tanah sebagai warisan dari M. Silaen; - Penggugat-IV memperoleh tanah sebagai warisan dari Rumintang; Bahwa oleh karena terdapat perbedaan atas hal-hal yang menjadi dasar gugatan antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lainnya, semestinya ada 4(empat) gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara terpisah kepada Tergugat, karena antara masing-masing Para Penggugat tidak terdapat hubungan hukum yang erat (innerlijke samenhang), sehingga penggabungan gugatan-gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melanggar larangan kumulasi gugatan; 4. Tentang Kadaluarsa Mengajukan Gugatan. - Bahwa ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata berbunyi : “segala tuntutan hukum,baik

yang

bersifat

perbedaan

maupun

yang

bersifat

perseorangan, hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 14 dari 40

itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”. - Bahwa gugatan dalam perkara a quo dimajukan Para Penggugat dengan objek gugatan berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No.193/DA/HML/LB/1974 yang telah terbit pada tanggal 20 Mei 1974. Sedangkan uapaya gugatan dalam perkara a qua diajukan oleh Para Penggugat baru pada tanggal 12 September 2014 termasuk pula nama pemegang hak yang namanya tersebutkan dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No.193/DA/HML/LB/1974 tanggal 20 Mei 1974 tidak pernah mengajukan tuntutan/gugatan. Artinya sejak tanggal penerbitan

Surat Keputusan

Gubernur tersebut hingga sampai dengan tanggal gugatan ini dimajukan oleh Para Penggugat terhitung lamanya waktu telah lebih 30 tahun; - Bahwa oleh karena waktu pengajuan gugatan dalam perkara a quo telah kadaluarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1967 KUHPerdata, maka gugatan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; MAKA: Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadila Negeri Rantauprapat untuk memutuskan eksepsi Tergugat yaitu: 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya; 2. Menyatakan

gugatan

Para

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(niet

ontvankelijke verklaard). Namun, apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon memeriksa dan memutus dalam pokok perkara, yaitu : II. DALAM POKOK PERKARA : - Bahwa Tergugat MEMBANTAH dan MENOLAK seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat; - Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam eksepsi tersebut diatas mutatis mutandis mohon dianggap digunakan kembali menjadi bagian satu kesatuan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini; - Bahwa tidak beralasan hukum dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat ada menguasai dan mengusahai tanah milik Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 15 dari 40

Para Penggugat seluas 9 Ha yang terletak di Dusun Data Nauli, Desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, karena tanah yang Tergugat kuasai dan usahai secara terus menerus sejak tahun 1993 sampai sekarang ini adalah lahan/kebun kelapa sawit milik Tergugat sendiri yaitu seluas 193.747 M2 atau sama dengan 19,3747 Ha yang berada di Dusun Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu; - Bahwa tidak beralasan hukum dalil-dalil poin 1,5,6,7,8,9, 10 gugatan Para Penggugat yang menyebutkan lahan/kebun kelapa sawit yang dikuasai dan diusahai Tergugat sebagai objek landreform sebagaimana dimaksud

Surat

Keputusan

Gubernur

Provinsi

Sumatera

Utara

No.193/DA/HML/LB/1974, tanggal 20 Mei 1974, karena tanah objek landreform sebagaimana Surat Keputusan tersebut sebenarnya adalah berada di Dusun Data Nauli, Desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu. Sedangkan lahan/kebun yang dikuasai dan diusahai Tergugat adalah terletak di Dusun Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan,Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu; - Bahwa perbedaan lokasi antara “tanah yang disebut Para Penggugat sebagai objek gugatan” dengan “lahan/kebun kelapa sawit yang dikuasai dan diusahai Tergugat” menunjukkan adanya dua bidang tanah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya; - Bahwa lahan/kebun yang dikuasai dan diusahai Tergugat bukan merupakan objek landreform, hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Peninjauan Lapangan/Pengecekan Lokasi Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh Erlina Lim dan Ali Basyah, tanggal 17 September 2012 yang telah dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, dan sesuai pula dengan Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 06 Juli 1992 yang telah dilakukan oleh Tim Peninjau Lapangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Pegawai Kantor Kecamatan Bilah Hilir, dan Kepala Desa Kampung Padang yang pada pokoknya menerangkan bahwa di atas lahan/kebun kelapa sawit milik Tergugat tidak terdapat areal tanah objek landreform; - Bahwa dari Peta Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu terlihat pula dengan jelas bahwa lahan/kebun milik Tergugat adalah berada di Dusun Tanjung Makmur yang masuk dalam wilayah Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, yang apabila diperhitungkan jauh jarak antara “lahan/kebun milik Tergugat” dengan “Dusun Data Nauli, Desa Tebing Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 16 dari 40

Linggahara, Kecamatan Bilah Barat” adalah berjarak sejauh lebih kurang 4

kilometer,

sehingga

tidak

terjadinya

tumpang

tindih

antara

“lahan/kebun milik Tergugat” dengan “ tanah yang menjadi objek Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No.193/DA/HML/LB/1974, tanggal 20 Mei 1974; - Bahwa selain itu, Para Penggugat mendalilkan pada poin 11 gugatan bahwa keseluruhan tanah yang menjadi objek gugatan adalah seluas lebih kurang 9 Ha, sedangkan lahan/kebun kelapa sawit yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat adalah berjumlah seluas 193.747 M2 atau sama dengan 19,3747 Ha; - Bahwa lagi pula, kalaupun benar -quod non- sebelumnya diatas lahan/kebun kelapa sawit Tergugat telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No.193/DA/HML/LB/1974 tanggal 20 Mei 1974 sebagai dasar pembagian tanah objek landreform, namun nama-nama pemegang hak yang namanya tersebut secara langsung dalam Surat Keputusan tersebut tidak pernah mengajukan upaya gugatan kepada Tergugat dan/atau kepada EDDY JUANDY atau orangorang yang sumber perolehan hak dari Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat adalah berada dengan lahan/kebun kelapa sawit milik Tergugat; - Bahwa karenanya keberadaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No.193/DA/HML/LB/1974, tanggal 20 Mei 1974, dan/atau surat-surat lain yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang dijadikan sebagai dasar klaim kepemilikan tanah oleh Para Penggugat adalah tidak ada relevansinya dengan lahan/kebun kelapa sawit milik Tergugat, sehingga patut untuk dikesampingkan; - Bahwa lagipula kalaupun benar -quod non- Para Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No.193/DA/HML/LB/1974, tanggal20 Mei 1974 tersebut, maka untuk mendapatkan pengakuan hak, semestinya

Para

Penggugatterlebih

dahulu

menempuh

upaya

permohonan hak dan/atau melakukan pendaftaran hak atas tanah ke kantor pertanahan setempat sebagaimana yang ditentukan dan yang dipersyaratkan dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Jo. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; - Bahwa Tergugat dan ERLINA (istri Tergugat) membeli lahan/kebun tersebut dari EDDY JUANDY dalam keadaan sudah ditanami kelapa Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 17 dari 40

sawit oleh EDDY JUANDY, sehingga tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 17 Gugatan yang menyebutkan “…Tergugat menguasai dan mengusahai objek gugatan dengan cara menanam dengan kelapa sawit”, melainkan Tergugat membelinya dalam keadaan sudah ditanami kelapa sawit; - Bahwa lahan/kebun yang dikuasai dan diusahai Tergugat tersebut merupakan sebagian dari lahan/kebun yang dibeli oleh Tergugat dan ERLINA (istri Tergugat) dari EDDY JUANDY, sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Paramita Salazar, SH., dan Akta Pelepasan Hak atas Tanah Dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Notaris Sutrisno, SH; - Bahwa peralihan hak tersebut adalah sah, karena lahan/kebun kelapa sawit yang menjadi objek jual beli antara Tergugat dan ERLINA (istri Tergugat) dengan EDDY JUANDY sebagaimana akta pelepasan hak tersebut, lokasinya telah tepat sesuai dengan alas hak berupa: 1. Surat Keterangan Tanah; 2. Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat; 3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; - Bahwa untuk membuktikan Para Penggugat tidak memiliki dasar hak untuk

mengajukan

gugatan

dalam

perkara

a

quo,

khususnya

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 755/Pid.B/2012/PN.RAP tanggal 25 Maret 2013 dimana Penggugat-I telah pernah dihukum pidana penjara karena telah melakukan tindakan main

hakim

sendiri (eigenrechting)

yang

merusak

dan

hendak

menguasai lahan/kebun secara tanpa hak atas lahan/kebun kelapa sawit milik Tergugat tersebut; - Bahwa sebagai bukti kebenaran dan keabsahan kepemilikan Tergugat atas lahan/kebun yang terletak di Dusun Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu berupa, Sertifikat Hak Milik No.186/Tanjung Harapan pada tanggal 20 Desember 2013, Sertifikat Hak Milik No.192/Tanjung Harapan pada tanggal 20 Desember 2013, dan Sertifikat Hak Milik No.199/Tanjung Harapan pada tanggal 25 April 2014, Sertifikat Hak Milik No.208/Tanjung Harapan pada tanggal 25 April 2014, yang kesemuanya atas nama ALI BASYAH (Tergugat); - Bahwa sertifikat-sertifikat hak milik adalah bukti kepemilikan yang sempurna, sejauh ini sertifikat hak milik tersebut tidak pernah dibatalkan Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 18 dari 40

oleh Putusan Pengadilan yang berwenang dan/atau Pemerintah Cq. Badan

Pertanahan

Nasional,

dan/atau

Tergugat

tidak

pernah

menanggalkan/melepaskan haknya kepada pihak lain, sehingga hak milik Tergugat atas tanah tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum; - Bahwa atas penguasaan dan pengusahaan lahan/kebun tersebut, Tergugat selaku warga Negara yang baik telah menunaikan kewajiban pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas lahan/kebun milik Tergugat pada setiap tahun; - Bahwa oleh karena itu telah jelas bahwa penguasaan dan kepemilikan Tergugat atas lahan/kebun yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo adalah telah didasari pada suatu proses peralihan hak kepemilikan yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku; - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan bersesuaian dengan data fisik dan juridisnya, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah PEMEGANG HAK YANG SAH atas lahan/kebun sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik No.186/Tanjung Harapan pada tanggal 20 Desember 2013 seluas 49.999 M2, Sertifikat Hak Milik No.192/Tanjung Harapan pada tanggal 20 Desember 2013 seluas 49.280 M2, dan Sertifikat Hak Milik No.199/Tanjung Harapan pada tanggal 25 April 2014 seluas 44.829 M2, Sertifikat Hak Milik No.208/Tanjung Harapan pada tanggal 25 April 2014 seluas 49.639 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu atas nama ALI BASYAH (Tergugat), dengan total keseluruhan adalah seluas193.747 M2 atau sama dengan 19,3747 Ha; - Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka terhadap segala dalil-dalil dan tuntutan ganti kerugian materiil dan immaterial, permohonan sita jaminan (conservatoir beslag), permohonan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) yang diajukan Para Penggugat menjadi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak; MAKA: Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk : 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 19 dari 40

2. Menyatakan penguasaan dan kepemilikan Tergugat atas lahan/kebun sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik No.186/Tanjung Harapan pada tanggal 20 Desember 2013 seluas 49.999 M2, Sertifikat Hak Milik No.192/Tanjung Harapan pada tanggal 20 Desember 2013 seluas 49.280 M2, Sertifikat Hak Milik No.199/Tanjung Harapan pada tanggal 25 April 2014 seluas 44.829 M2, dan Sertifikat Hak Milik No.208/Tanjung Harapan pada tanggal 25 April 2014 seluas 49.639 M2, yang semuanya terletak di Dusun Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kebupaten Labuhanbatu, atas nama Pemegang Hak : ALI BASYAH adalah sah menurut hukum; 3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini; Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan keadilan (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan Putusan tanggal 23 April 2015, Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Rap. yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : - Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya; - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.141.000 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca : 1. Risalah pernyataan permohonan banding berdasarkan

Akta Permohonan

Banding Nomor : 38/PDT.G/2014/PN.Rap tanggal 07 Mei 2015 yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON,SH Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa para Penggugat/ para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 38/PDT.G/2014/PN-Rap tanggal 23 April 2015 ; Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 20 dari 40

2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 ;

3. Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat/ para Pembanding melalui Kuasanya tertanggal 07 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

tanggal

10 Agustus 2015,

Memori

Banding mana telah diserahkan kepada Tergugat / Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 04 September 2015 ;

4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding melalui Kuasanya

tertanggal 07 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Rantau Prapat

tanggal

07 September 2015,

Kontra

Memori Banding mana telah diserahkan kepada para Penggugat / para Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 12 Oktober 2015 ;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa kepada para Penggugat/ para Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 24 Agustus 2015 dan kepada Tergugat / Terbanding melali Kuasanya pada tanggal 21 Agustus 2015, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari para Pembanding semula para Penggugat

melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula

Penggugat melalui Kuasanya

mengajukan Memori Banding, tertanggal 07 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 21 dari 40

bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, secara tegas disebutkan “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”; bahwa bahkan menurut Pasal 189 ayat (1) Rbg/178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara; bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, suatu putusan haruslah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan-pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang segala bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, disertai dengan alasan dan dasar hukum bagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam putusan tersebut; bahwa oleh karenanya apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (onvoeldoende gemotiveerd) tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang akan dijadikan sebagai alasan dan dasar dari kesimpulan pendapat dalam putusan tersebut, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak pihak yang berperkara, adalah

merupakan

masalah

yuridis

dan

dapat

dijadikan

alasan

untuk

membatalkan putusan yang bersangkutan; bahwa ketentuan tersebut di atas telah pula diterapkan didalam peradilan kita sebagaimana

dapat

dilihat

dari

Putusan

Mahkamah

Agung

RI.,

No.

689K/Sip/1969 tertanggal 18 Desember 1970, yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :“Tiap-tiap penolakan maupun penerimaan suatu petitum haruslah didasari dengan pertimbangan hukum mengapa ditolak atau diterima.”;

bahwa akan halnya dengan putusan Judex Factie dalam perkara a quo yang dimohonkan banding ini, dapat dilihat dengan jelas tidak memuat dasar dan alasan pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (onvoeldoende gemotiveerd), baik berkenaan dengan fakta-fakta yang terungkap dari dalil-dalil pihak berperkara


Hal 22 dari 40

maupun dari bukti-bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara di depan persidangan; bahwa akan tetapi dapat dilihat dan diketahui dengan jelas bahwa kesimpulan pendapat judex factie yang merupakan pertimbangan hukum putusan judex factie hanya didasarkan atas pendapat yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap, baik dari dalil-dalil yang dikemukakan para pembanding dan terbanding maupun dari bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan, baik bukti surat-surat, sehingga jelas pula adanya putusan judex factie telah didasarkan atas pertimbangan yang sangat singkat dan tidak cermat;

bahwa hal pertama secara nyata dan jelas dapat dilihat dalam pertimbangan hukum judex facti pada halaman 25 (dua puluh lima) dalam pokok perkara pada angka 1 (satu) dimana disimpulkan bahwa yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 1993 sampai sekarang adalah Tergugat, sementara jelas kepemilikian tanah yang terletak di Dusun Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, yang diklaim milik Tergugat baru beralih menjadi atas nama ALI BASYAH (Tergugat) baru terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014 berdasarkan sertifkat-sertifkat aquo, ditambah lagi fakta tentang awal kepemilikan atau alas hak yang digunakan untuk meningkatkan sertifikat menjadi atas nama Tergugat tidak pernah disebut kapan waktu dan tanggalnya, sementara Majelis Hakim tingkat pertama langsung menyimpulkan bahwa Tergugatlah yang menguasai sejak tahun 1993 hingga sekarang;

bahwa jelas berdasarkan bukti P-11 bukti yang diajukan Para Penggugat tersebut, jelas menyatakan bahwa Para Penggugat dahulu pernah meminta penyelesaian sengketa tanah Penduduk Dusun Data Nauli dengan PT. Duta Ayumas Persada, dimana dalam surat tersebut tertanggal 28 Juli 1992 silam, artinya bahwa dahulu yang pertama sekali merebut lahan Para Penggugat adalah PT. Duta Ayumas Persada bukan Ali Basyah yang sekarang dalam hal perkara ini menjadi Tergugat, jadi tidak benar sejak 1993 Tergugat sudah mengusai lahan tersebut;

Bahwa oleh karena itu kesimpulan tersebut sangatlah tidak adil dan sangat mengesampingkan azas hukum acara perdata yang berlaku, dimana Majelis Hakim telah keliru dan secara sengaja membuat kesimpulan yang tidak benar sehingga tidak memberikan pertimbangan yang baik dan oleh karenanya pertimbangan tersebut haruslah ditolak, sebab faktanya berdasarkan fakta yang Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 23 dari 40

terungkap di persidangan, jelas Tergugat bersama dengan Erlina Lim (istri tergugat) membeli dari seseorang yang bernama Eddy Juandy. Dengan demikian dari fakta tersebut Tergugat bukanlah orang yang menguasai sejak tahun 1993 karena Tergugat sendiripun adalah orang yang membeli dari orang yang bernama Eddy Juandy dan lalu berganti nama atau kepemilikan atas nama Tergugat;

Bahwa demikian juga pada angka 2 (dua) halaman 25 (dua puluh lima) dalam pokok perkara yang menyatakan bahwa “di atas tanah tersebut tumbuh pohon sawit yang telah menghasilkan buah”. Disini kembali Majelis Hakim telah keliru memberikan kesimpulan tanpa memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu berkenaan dengan objek lahan milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, sebab sebelumnya bahwa Tergugat mendalilkan objek tanah tersebut bukan terletak di wilayah milik Tergugat, namun Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak ada menyebutkan di atas tanah siapakah sebenarnya tumbuh pohon sawit yang telah menghasilkan buah “apakah di lahan Para Penggugat atau lahan Tergugat sesuai dengan sertifkat-serttifikat yang dibuktikan di Persidangan”, namun dengan terburu-buru Judex Factie langsung menyatakan bahwa di atas tanah tersebut (tergugat) tumbuh pohon sawit yang telah menghasilkan buah, dimana sesungguhnya hal tersebut sangatlah membingungkan dan sangat berpihak;

Sementara fakta dilapangan dan berdasarkan persidangan setempat yang telah dilaksanakan pada saat proses berperkara di Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang lalu, jelas bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat adalah keliru antara surat tanah sebagai bukti kepemilikan dengan lahan yang dikuasai, karena pada saat perisdangan setempat Tergugat telah menunjuk wilayah milik Penggugat meskipun secara melawan hukum Tergugat telah menguasai

milik para

penggugat tersebut sebagaimana dalam gugatan aquo;

Oleh karenanya kesimpulan pada angka 2 (dua) halaman 25 (dua puluh lima) haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan adanya, karena tidak memberikan kesimpulan hukum yang cermat, karena faktanya adalah bahwa lahan yang dikuasai/diambil oleh Tergugat adalah terletak di Dusun Data Nauli, Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu yang merupakan milik Para Penggugat bukan di Dusun Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu .; Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 24 dari 40

Bahwa pada halaman 26 (dua puluh enam) alinea ke-7 (tujuh) hingga halaman 29 (dua puluh sembilan) alinea ke-2 (dua) haruslah juga ditolak karena memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan kepentingan hukum Tergugat saja, hal tersebut secara gamblang dapat diamati dan dicermati antara lain, bahwa Judex Factie telah menggantikan peran pemerintah dalam hal ini Badan Pertahanan Nasional (BPN) sebagai tugas melaksanakan reforma agraria sekaligus mencegah sengketa tanah. Namun didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tanpa adanya permintaan atau gugatan konvensi sebagaimana dalam hukum acara yang berlaku dan hanya mengacu pada saksi ahli dari yang bernama Untung Djauhari, dimana Majelis Hakim langsung menyatakan serta menarik kesimpulan bahwa apabila syarat-syarat yang telah ditentukan

di

dalam

surat

keputusan

mengenai

Landreform

tidak

dipenuhi/dilaksanakan maka secara otomatis tanah-tanah objek landreform tersebut kembali ke negara;

Bahwa sangatlah jelas keberpihakan Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam hal

mewakili

kepentingan

Tergugat,

dimana

dengan

sendirinya

telah

menyimpulkan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hak atas tanah aquo sebagaimana dalam gugatan Penggugat hanya karena telah menelantarkan dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tentang pembagian tanah, dari hanya keterangan/pendapat saksi yang bernama “Untung Djauhari”,

Bahwa sementara saksi Para Penggugat yang lain yaitu yang berjumlah 5 (lima) orang tidak satupun dipertimbangkan dalam isi putusan, dimana hal tersebut sangatlah mengusik rasa keadilan dan menimbulkan kecurigaan yang beralasan bagi Para Penggugat “apakah sebenarnya maksud Hakim yang tidak memeriksa keterangan saksi Penggugat tersebut”;

Bahwa kesimpulan tersebut disusun oleh Majelis Hakim dengan mengutip isi Surat Keputusan Gubernur yaitu Surat Keputusan No. 193/DA/HML/LB/1974 tertanggal 20 Mei 1974 yang diterima oleh Para Penggugat, yang antara lain terdapat hak dan kewajiban penerima surat Gubernur tersebut untuk mendapatkan hak dalam rangka program reforma agraria atau pada masa itu disebut dengan landreform.;


Hal 25 dari 40

Bahwa faktanya berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan pada persidangan pada tingkat pertama secara jelas menyatakan bahwa Para Penggugat sejak diberikan hak untuk memiliki dan menguasai serta mengelola objek aquo sebagai lahan persawahan berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, Para Penggugat secara terus menerus tetap mengelola dengan baik lahan tersebut hingga terjadi permasahan dengan PT. Duta Ayumas Persada sebagaimana dalam gugatan aquo;

Bahwa dikarenakan Para Penggugat adalah orang kecil dan tidak memiliki kekuasaan maupun kekuatan dari sisi ekonomi, sementara PT. Duta Ayumas Persada merupakan perusahaan yang tentu memiliki modal yang cukup kuat, maka pada saat itu Para Penggugat akhirnya memilih mundur daripada bentrok dengan kekuasaan yang sulit dihadapi sebagai orang kecil;

Bahwa akan tetapi, selanjutnya Majelis Hakim justru tidak mempertimbangkan fakta tersebut, malah mengutip isi surat Keputusan Gubernur dan seakan-akan mencari celah untuk melemahkan gugatan Penggugat, dengan menyatakan bahwa akibat tidak dilaksanakannya seluruh syarat-syarat dalam Surat Keputusan tersebut sehingga menyebabkan gugaan Para Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa sementara, sebagaimana hukum yang berlaku umum di Republik ini, bahwa apabila suatu objek tanah yang dimiliki seseorang lalai dalam membayar pajak kepada Negara tidak secara otomatis tanah yang dimiliki tersebut langsung kembali kepada Negara, namun terlebih dahulu mendapat peringatan untuk segera membayar pajaknya, dan tentu dibebani dengan bunga pajak yang terutang, jadi tidak ada dasar hukumnya apabila tidak dibayar dalam sekian tahun, maka tanah akan kembali kepada Negara, tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia;

Bahwa jika seadainya pun benar demikian, dimana Para Penggugat terbukti tidak membayar pajak sekian tahun, maka pihak BPN lah yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai wakil pemerintah untuk menetapkan dan memutuskan objek tanah tersebut kembali pada negara atau tidak setelah melalui pemeriksaan yang benar, bukan oleh lembaga peradilan, apalagi hanya berdasarkan keterangan seorang pegawai BPN yang menyatakan otomatis tanah kembali ke negara apabila pajak tidak dibayar dan terlebih faktanya bahwa sebelumnya Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 26 dari 40

Tergugat dalam jawabannya hingga agenda kesimpulan tidak ada meminta atau menggugat hal tersebut;

Bahwa jika seandainya Majelis Hakim lebih cermat dan teliti memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat terutama bukti P-25 hingga bukti P-30, jelas membuktikan bahwa Para Penggugat telah membayar pajak tanah untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki tersebut, meskipun bukti yang dapat ditunjukkan tidak berurutan tahun penagihan, itu hanyalah masalah administrasi yang dapat terjadi. Mengingat Para Penggugat telah memiliki objek aquo telah lebih dari puluhan tahun secara turun temurun, namun pada pokoknya Para Penggugat tetap membayar ataupun berupaya membayar pajak tanah untuk memenuhi kewajiban sebagai pemiliki tanah;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan Judex Facti tersebut diatas sangatlah janggal dan tidak memiliki alasan hukum yang kuat, sehingga pertimbangan yang diberikan tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terutama bagi masyarakat kecil yang hanya menggantungkan nasibnya dari mengelola objek tanah aquo, namun justru mendapatkan dan dihadapkan dengan tembok kekuasaan dan ketidakadilan dari Judex Factir akibat salah menerapkan hukum, sebagaimana putusan Judex Factie pada tingkat pertama;

Bahwa selanjutnya, haruslah ditolak juga pertimbangan Judex Factie yang tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di pengadilan pada tingkat pertama, namun hanya mempertimbangkan 4 (empat) bukti surat Para Penggugat dari total 24 (dua puluh empat) buki yang diajukan oleh Para Penggugat;

Bahwa hal tersebut patutlah dianggap bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sama rata, sebagaimana azas yang kita kenal yaitu “audi et alteram partem” sebab di waktu yang sama pada putusan aquo Judex Factie justru mempertimbangkan hampir seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat yang berjumlah 20 (dua puluh) bukti, dan sebaliknya secara menyedihkan bagi Para Penggugat harus menerima perlakuan tersebut yang telah dipraktekkan secara langsung di hadapan persidangan yang lalu;


Hal 27 dari 40

bahwa maka tentulah dapat dimaklumi Majelis Hakim tidak mendapatkan informasi yang baik dan akurat dalam memberikan pertimbangan hukum, sebab hanya memeriksa/”sengaja” memeriksa bukti-bukti yang sesuai dengan “selera” Majelis Hakim, dan akhirnya menghasilkan putusan yang jauh dari keadilan; Bahwa begitu juga halnya dengan saksi-saksi yang telah Para Penggugat hadirkan dimuka persidangan yang berjumlah 5 (lima) orang, ternyata tidak satupun

keterangan-keterangan

para

Saksi-saksi

yang

diajukan

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sementara saksi Para Penggugat telah menjelaskan telah sejak tahun 1968 atau sejak kakek dan ayah Para Penggugat sebelum dan sesudah mendapat Surat Keputusan dari Gubernur Sumatera Utara pada tahun 1974 silam, Para penggugat telah menguasai dan mengelola lahan yang menjadi objek sengketa aquo dibuktikan dengan adanya bangunan dam untuk irigasi persawahan milik Para Penggugat, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dalam putusan tersebut;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum yang diberikan hanyalah mengutip isi dari Keputusan Gubernur tersebut dan kemudian langsung menolak seluruh gugatan Para Penggugat tanpa alasan hukum yang cermat dan tepat adalah pertimbangan keliru, dengan demikian patut kiranya pertimbangan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan selanjutnya mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;

bahwa oleh karenanya pendapat judex factie dalam pertimbangan hukum pada halaman 25 (dua puluh lima) hingga halaman 30 (tiga puluh) yang pada pokoknya berpendapat bahwa bukti-bukti peristiwa hukum yang terjadi adalah kelalaian Para Penggugat karena tidak membayar pajak dan menelantarkan objek aquo adalah merupakan pendapat yang tidak memiliki dasar kebenaran dan tidak memiliki dasar hukum tetapi didasarkan hanya atas selera sendiri dengan memanipulasi fakta-fakta yang ada;

bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, gugatan yang diajukan oleh pembanding telah memuat dalil-dalil posita yang lengkap, baik berupa dalil feitelijke gronden maupun dalil rechts gronden serta petitum yang jelas dan didukung oleh posita gugatan, sehingga jelas pula adanya bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut juga lebih menunjukkan “unsur kenakalan” dari


Hal 28 dari 40

judex factie yang didasarkan atas sesuatu hal yang bukan berkenaan dengan kebenaran dan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding semula

Tergugat melalui Kuasanya

mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 07 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 07 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : BERKENAAN

DENGAN

KEBERATAN

PARA

PEMBANDING

PADA

HALAMAN 5 ALINEA KE-2 MEMORI BANDING yang menyebutkan Putusan Judex Factie didasarkan atas pertimbangan yang sangat singkat dan tidak cermat, sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 25 (dua puluh lima) yang menyimpulkan bahwa yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 1993 sampai sekarang adalah Tergugat, padahal menurut Para Pembanding bahwa tanah terperkara beralih menjadi atas nama ALI BASYAH baru terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebagaimana tanggal penerbitan sertifikat-sertifikat atas nama Tergugat.

TERBANDING MENANGGAPINYA SEBAGAI BERIKUT : - Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat 38/Pdt.G/2014/PN-Rap., tanggal 23 April 2015 yang menyimpulkan bahwa “.... yang menguasai tanah terperkara sejak tahun 1993 sampai sekarang adalah Tergugat” adalah telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang telah membaca dengan seksama gugatan, jawaban, replik dan duplik, sehingga ditemukan hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh para pihak, yang menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa yang menguasai tanah terperkara sejak tahun 1993 sampai sekarang adalah Tergugat. - Bahwa keliru dan salah alasan keberatan Para Pembanding yang menyebutkan tanah terperkara beralih menjadi hak ALI BASYAH (Tergugat) baru terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebagaimana tanggal penerbitan sertifikat-sertifikat; - Bahwa tetapi yang benar adalah Tergugat baru meningkatkan alas hak atas tanah terperkara menjadi Sertifikat baru tahun 2013 dan 2014 sebagaimana Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 29 dari 40

Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4, sehingga keliru dan salah apabila

Para

Pembanding

mengartikannya

bahwa

Tergugat

baru

menguasai dan mengusahainya sejak tanggal penerbitan sertifikat, karena sejak membeli tanah/kebun kelapa sawit tersebut dari EDDY DJUANDY yaitu tahun 1993 secara langsung Tergugat telah menguasai dan mengusahainya secara terus menerus sampai sekarang. Hal ini bersesuaian dengan keterangan AHLI Drs. UNTUNG JAUHARI, BSc.,SH

(dari

Kantor

Pertanahan

Kabupaten

Labuhanbahtu)

di

persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa atas tanah kebun kelapa sawit yang menjadi objek terperkara telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama ALI BASYAH (Tergugat) yang didasari oleh alas hak berupa Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ny. Paramita Salazar, SH., dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Notaris Sutrisno, SH; dan lokasinya telah tepat sesuai dengan alas hak dari EDDY DJUANDI; dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi JANUARI RITONGA (selaku Kepala Desa Tanjung Harapan) dan keterangan Saksi AHMAD RASIDIN RITONGA (selaku Mantan Kepala Desa Tanjung Harapan) di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui lahan kebun kelapa sawit yang menjadi objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat (ALI BASYAH) sejak tahun 1993, saksi-saksi mengetahuinya karena lokasi lahan milik Tergugat tersebut masuk dalam wilayah administrative Desa Tanjung Harapan (dahulu Desa Kampung Padang) Kecamatan Pangkatan.

BERKENAAN

DENGAN

KEBERATAN

PARA

PEMBANDING

PADA

HALAMAN 6 ALINEA KE-1 MEMORI BANDING yang menyebutkan bahwa pada angka 2 (dua) halaman 25 (dua puluh lima) Putusan Judex factie menyatakan bahwa di atas tanah tersebut tumbuh pohon sawit yang telah menghasilkan buah, namun Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak ada menyebutkan di atas tanah siapakah sebenarnya tumbuh pohon sawit yang telah menghasilkan buah tersebut.

TERBANDING MENANGGAPINYA SEBAGAI BERIKUT : - Bahwa kesimpulan Judex factie sebagaimana pertimbangan hukum putusan yang menyatakan “Bahwa benar, di atas tanah tersebut tumbuh pohon kelapa sawit yang telah menghasilkan buah” adalah tepat dan benar menurut hukum, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 30 dari 40

persidangan bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat dari EDDY DJUANDY dalam keadaan sudah ditanami kelapa sawit oleh EDDY DJUANDY, dan sejak membeli Tergugat secara langsung menguasai dan mengusahai tanah kebun kelapa sawit tersebut, serta bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat (sidang lapangan); - Bahwa selain alasan tersebut di atas, kesimpulan judex factie yang menyatakan bahwa di atas tanah tersebut tumbuh pohon sawit yang telah menghasilkan buah adalah telah tepat dan benar menurut hukum, karena ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang menanam kelapa sawit diatas tanah terperkara; - Bahwa tanah kebun kelapa sawit yang telah menghasilkan buah tersebut adalah milik Tergugat (ALI BASYAH) yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 186/Tanjung Harapan tanggal 20 Desember 2013 (Bukti T-1), Sertifikat Hak Milik No. 192/Tanjung Harapan tanggal 20 Desember 2013 (Bukti T-2), Sertifikat Hak Milik No. 199/Tanjung Harapan tanggal 25 April 2014 (Bukti T-3), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Tanjung Harapan tanggal 25 April 2014 yang kesemuanya diterbitkan a.n. ALI BASYAH (Tergugat) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu; - Bahwa fakta hukum tersebut bersesuaian dengan Keterangan AHLI Drs. UNTUNG JAUHARI, BSc.,SH., yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan kebun kelapa sawit yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah merupakan objek jual beli antara Tergugat dengan EDDY DJUANDI, yang lokasinya telah tepat dan sesuai dengan alas hak EDDY DJUANDI, berupa 1. Surat Keterangan Tanah; 2. Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat; dan 3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, yang semuanya

telah

dimasukan

menjadi WARKAH TANAH di

Kantor

Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, dalam halmana AHLI Drs. UNTUNG JAUHARI,

BSc.,SH

telah

menunjukan

dan

memperlihatkannya

di

persidangan;

BERKENAAN

DENGAN

KEBERATAN

PARA

PEMBANDING

HALAMAN 6

ALINEA KE-4 MEMORI BANDING

PADA

yang menyebutkan

pertimbangan hukum putusan judex factie pada halaman 26 alinea ke-7 hingga halaman 29 alinea ke-2 haruslah ditolak karena memberi pertimbangan hukum yang hanya

sesuai dengan


kepentingan

hukum Tergugat saja;

dan

Hal 31 dari 40

BERKENAAN DENGAN KEBERATAN PADA HALAMAN 9 MEMORI BANDING

yang

pada

pokoknya

menyebutkan

judex

factie

tidak

mempertimbangkan seluruh bukti-bukti (tertulis) dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat.

TERBANDING

MENANGGAPI

KEBERATAN-KEBERATAN

TERSEBUT

DENGAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT : - Bahwa keliru dan salah keberatan Para Pembanding yang menyebutkan judex factie memberikan pertimbangan hukum yang hanya sesuai dengan kepentingan hukum Tergugat saja, karena putusan Judex Factie telah didasari oleh pertimbangan hukum yang objektif; - Bahwa oleh karena yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapa yang berhak terhadap tanah objek sengketa, maka tepat dan benar menurut hukum pertimbangan hukum judex factie yang berpedoman pada ketentuan Pasal 1865 BW/283 RBg yang menentukan bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang dikemukakan tersebut”; - Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas lahan kebun kelapa sawit yang menjadi objek dalam perkara a quo didasari oleh bukti P-6 s/d P-10 berupa Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara No.193/DA/HML/LB/1974 tanggal 20 Mei 1974 tentang Pembagian Tanah Yang Langsung Dikuasai Oleh Negara, yang terletak di Desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Hulu. Karenanya tepat dan benar menurut hukum pertimbangan judex factie yang mempertimbangkan bahwa apakah ketentuan-ketentuan yang menjadi materi (isi) dari Surat Keputusan tersebut telah terpenuhi atau tidak; - Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No.193/DA/HML/LB/1974

tanggal

20

Mei

1974

tersebut

ditentukan

persyaratan-persyaratan yaitu : PERTAMA :

Memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai Negara object landreform seluas 85,6489 M2/ha tanah kering kepada 53 orang petani yang namanya, nomor kode, letak dan

batas-batasnya


tercantum

dalam

lampiran

surat

Hal 32 dari 40

keputusan ini, serta dengan kewajiban untuk membayar harga tanah itu kepada Negara melalui Bank Rakyat Indonesia setempat, sebesar jumlah yang disebutkan dalam ruangan 9; KEDUA

: 1) Harga tanah tersebut dalam dictum pertama harus dibayar lunas dalam waktu 4 (empat) tahun sejak surat keputusan ini, yang dapat diangsur tiap tahun paling sedikit ¼ (seperempat) dari jumlah yang harus dibayar; 2) Angsuran pertama harus sudah dibayar kepada Bank Rakyat Indonesia / Rek.32A-7-460 setempat dan selambatlambatnya tgl. 1 Juli 1974 dan untuk pembayaran selanjutnya

dikenakan

bunga

5%

setahun

seperti

ditetapkan pada pasal 15 ayat 5 dari peraturan pemerintah No.: 224/thn 1961; 3)

Tanah yang diberikan dengan hak milik ini oleh yang menerimanya harus diberi tanda batas, menurut petunjuk Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Labuhan Batu;

4) Hak milik yang diberikan itu akan didaftarkan menurut P.P. No.10 Tahun 1961 dan kepada yang menerima hak akan diberi Tanda bukti hak oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Labuhan Batu; 5) Yang menerima hak wajib mengerjakan / mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif; 6) Setelah 2 tahun sejak tanggal surat keputusan ini, Penerima hak wajib mencapai kenaikan hasil tanaman setiap tahun sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah; 7)

Yang menerima hak wajib menjadi anggota Koperasi Pertanian di daerah letak tanah bersangkutan;

8)

Sebelum harga tanahnya dibayar lunas, Hak Milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada orang lain, jika tidak diperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Labuhan Batu;

9) Kelalaian dalam memenuhi kewajiban-kewajiban atau pelanggaran- pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik yang bersangkutan itu; Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 33 dari 40

10) Surat keputusan ini akan dicabut, atau akan dirobah kembali sebagaimana mestinya apabila dianggap perlu dan atau terdapat kekeliruan didalamnya dibelakang hari; 11) Negara bebas dari pertanggung jawaban mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian hak milik ini; Sehingga tepat dan benar putusan judex factie yang mempertimbangkan apakah persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut telah terpenuhi, selanjutnya tepat dan benar pula pertimbangan judex factie yang mengkaitkan ketentuan mengenai persyaratan tersebut dengan ketentuan persyaratan perolehan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 P.P. No.224 Tahun 1961 dan syarat-syarat agar penerima mendaftarkan hak sebagaimana diatur dalam P.P. No.10 Tahun 1960; - Bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan, ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan telah terpenuhinya persyaratanpersyaratan yang ditentukan dalam surat keputusan dan ketentuan hukum tersebut diatas, tidak ada satupun persyaratan yang terbukti telah dipenuhi atau dilaksanakan oleh Para Penggugat, sehingga tepat dan benar pertimbangan hukum putusan judex factie yang menyebutkan “bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak satupun mampu membuktikan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tersebut (P-6 s/d P-10) dipenuhi/dilaksanakan oleh Para Penggugat”, yang dilanjutkan dengan pertimbangan hukum judex factie yang menyimpulkan “bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan hak-haknya atas tanah objek sengketa, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak cukup beralasan hukum sehingga haruslah ditolak”; - Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut bersesuaian dengan pendapat AHLI

Drs. UNTUNG JAUHARI, BSc.,SH di persidangan yang

pada pokoknya menerangkan bahwa apabila syarat-syarat yang telah ditentukan

di

dalam

surat

keputusan

mengenai

Landreform

tidak

dipenuhi/dilaksanakan, maka secara otomatis tanah-tanah objek landreform tersebut kembali ke Negara; - Bahwa mencermati keberadaan surat keputusan yang dijadikan bukti kepemilikan Para Penggugat atas tanah terperkara, ternyata Para Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 34 dari 40

Penggugat bukan merupakan subjek yang dimaksud dalam surat keputusan tersebut, sehingga surat keputusan tersebut tidak ada relevansinya dengan tanah/kebun kelapa sawit milik Tergugat, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan; Selain itu, apabila dicermati bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang diajukan oleh Penggugat-I/Pembanding-I sebagaimana bukti P-25, P26, P-27, P-28, P-29 maka terlihat bahwa ukuran luas tanah yang tertera pada bukti-bukti tersebut adalah seluas 50.000 M2, padahal sebagaimana bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 tanahnya tidak berukuran seluas itu. Perbedaan ini menunjukan bahwa ukuran luas tanah yang dibayarkan PBB dengan luas tanah sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara adalah tidak sama. Hal ini mengindikasikan bahwa bukti pembayaran

pajak

bumi

dan

bangunan

yang

dipergunakan

oleh

Penggugat-I untuk membuktikan pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah terperkara adalah bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah yang lain, bukan tanah terperkara; -

Bahwa sebaliknya untuk menguatkan

dalil-dalil jawaban dan bantahan

terhadap gugatan, Tergugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara; -

Bahwa tanah/kebun kelapa sawit yang dikuasai, diusahai, dan dimiliki oleh Tergugat adalah terletak di Dusun Tanjung Makmur, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan tanah yang menjadi objek Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 193/DA/HML/LB/1974 tanggal 20 Mei 1974 (bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10) adalah berada Desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Hulu (sekarang setelah pemekaran menjadi Dusun Data Nauli, Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu); sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah kebun kelapa sawit yang dikuasai dan diusahai dengan dasar hak milik oleh Tergugat adalah bukan merupakan tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 193/DA/HML/LB/1974 tanggal 20 Mei 1974;

- Bahwa Tergugat membeli tanah/kebun kelapa sawit tersebut dari EDDY DJUANDY pada tahun 1993, sejak membelinya Tergugat secara terus


Hal 35 dari 40

menerus telah menguasai dan mengusahai tanah/kebun kelapa sawit tersebut; -

Bahwa sebagai bukti kebenaran dan keabsahan kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan Tergugat atas tanah/kebun kelapa sawit yang menjadi objek dalam perkara a quo telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.186/Tanjung Harapan dan Sertifikat Hak Milik No.192/Tanjung Harapan pada tanggal 20 Desember 2013, serta Sertifikat Hak Milik No.199/Tanjung Harapan dan Sertifikat Hak Milik No.208/Tanjung Harapan pada tanggal 25 April 2014, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang kesemuanya adalah atas nama Tergugat (vide Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T3, Bukti T-4);

- Bahwa penerbitan sertifikat hak milik a.n. ALI BASYAH (Tergugat) adalah sesuai dengan hukum. Hal ini bersesuaian dengan keterangan AHLI Drs. UNTUNG

JAUHARI,

BSc.,SH

(dari

Kantor

Pertanahan

Kabupaten

Labuhanbahtu) di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa atas tanah kebun kelapa sawit yang menjadi objek terperkara telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama ALI BASYAH (Tergugat) yang didasari oleh alas hak berupa Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ny. Paramita Salazar, SH., dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Notaris Sutrisno, SH; dan lokasinya telah tepat sesuai dengan alas hak EDDY DJUANDY berupa Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang semuanya telah menjadi WARKAH TANAH di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya sejak tahun 1993 s/d sekarang Tergugat secara terus menerus sebagai pihak yang menguasai dan mengusahai tanah kebun kelapa sawit yang menjadi objek terperkara sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi JANUARI RITONGA (selaku Kepala Desa Tanjung Harapan) dan keterangan Saksi AHMAD RASIDIN RITONGA (selaku Mantan Kepala Desa Tanjung Harapan) di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui lahan kebun kelapa sawit yang menjadi objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat (ALI BASYAH) sejak tahun 1993, saksi-saksi mengetahuinya karena lokasi lahan Tergugat tersebut masuk dalam wilayah administrative Desa Tanjung Harapan (dahulu Desa Kampung Padang) Kecamatan Pangkatan; Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 36 dari 40

- Bahwa oleh karena itu telah terbukti bahwa kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan Tergugat atas tanah kebun kelapa sawit yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah telah didasari pada suatu proses peralihan hak kepemilikan yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Bahwa ke-4 Sertifikat hak milik a.n. ALI BASYAH tersebut adalah bukti kepemilikan yang sempurna atas tanah, sejauh ini ke-4 sertifikat hak milik tersebut tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan dan/atau oleh Pemerintah Cq. Badan Pertanahan Nasional, dan/atau Tergugat tidak pernah menanggalkan/melepaskan haknya kepada pihak lain. Selain itu tepat dan benar pertimbangan judex factie yang didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria, sehingga tanah tersebut harus dinyatakan sebagai milik Tergugat; -

Bahwa atas kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan tanah kebun kelapa sawit tersebut, Tergugat selaku warga negara yang baik telah pula menunaikan kewajiban pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan pada setiap tahun, sebagaimana Surat Tanda Bukti Setoran (STTS) Pajak Bumi Dan Bangunan a.n. ALI BASYAH (vide Bukti T-6.a dan T-6.b, Bukti T-7.a dan T-7.b, Bukti T-8.a dan T-8.b);

-

Bahwa oleh karena proses peralihan hak dari EDDY DJUANDY kepada Tergugat

telah

sesuai dengan hukum, serta

penguasaan dan

pengusahaan Tergugat atas tanah terperkara telah didasari oleh bukti-bukti kepemilikan sah, maka hak milik Tergugat atas tanah tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum; -

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka pertimbangan hukum

Putusan

Pengadilan

Negeri

Rantauprapat

Nomor

38/Pdt.G/2014/PN-Rap., tanggal 23 April 2015 yang menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya adalah telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

setelah

memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 21 Agustus 2015 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 07 September 2015, ternyata tidak Putusan No. 391/PDT/2015/PT.MDN

Hal 37 dari 40

ada memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu Memori Banding dari para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca meneliti dan mempelajari dengan serta memeriksa secara seksama Berita Acara sidang,

beserta surat-surat

yang

tersebut dalam berkas perkara Nomor

38/Pdt.G/2014/PN.Rap, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Rap, tanggal 23 April 2015 dan setelah pula membaca dan memperhatikan, Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanya serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan bahwa keberadaan Tergugat beserta alat bukti berupa sertifikat No.186 tanggal 20-12-2013, No.192 tanggal 20-12-2013, No. 199 tanggal 25-04-2014, No.208 tanggal 25-04-2014 (T1, T2, T3, T4) tidak mampu dilemahkan/ dibatalkan oleh pihak Penggugat dimana prosedure pemilikan/ sertifikat didasari atas hak berupa pengikatan jual beli, akta pelepasan hak atas tanah dan ganti rugi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 April 2015 No. 38/Pdt.G/2014/PN.Rap, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;


Hal 38 dari 40

Menimbang,

bahwa

Penggugat berada di pihak biaya

oleh karena yang

kalah

para Pembanding semula maka

dibebankan

para

membayar

perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan KUHPerdata, Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

----- Menerima permohonan

banding dari para Pembanding semula

para

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ;

----- Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Rantau Prapat No :

38/Pdt.G/2014/PN-Rap, tanggal 23 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

----- Menghukum

para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding

pada

hari

SELASA

tanggal

15

Desember

2015

oleh

kami

Dr.H.SOEDARMADJI,SH,M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan DHARMA E. DAMANIK,SH.MH, dan DALIZATULO ZEGA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi

Medan

tanggal

26

391/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan

Nopember

2015

Nomor:

mengadili perkara ini dalam

tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari JUMAT tanggal 18 Desember 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dengan

didampingi


oleh

Hakim-hakim

Anggota,

serta

Hal 39 dari 40

FARIDA MALEM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DHARMA E. DAMANIK,SH.MH

Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum

ttd DALIZATULO ZEGA,SH Panitera Pengganti

ttd FARIDA MALEM, SH

Perincian Biaya : 1. Meterai

Rp.

6.000,-

2. Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan

Rp

139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )


Hal 40 dari 40

PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents