PUTUSAN Nomor : 299/PDT/2015/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : R A C H M A N ; Direktur Utama PT Mabar Feed Indonesia, beralamat di Jalan Rumah Potong Hewan, Limgkungan V Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : CHARLES SILALAHI,SH.MH., ZULKIFLI PANJAITAN,SH. Dan ELY PRANSH SILALAHI, SH. Ke seluruhannya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin,SH Kompleks Serdang Mas Blok C-3 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2013, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula TERLAWAN I ; M e l a w an ARMAWATY BR SINULINGGA ALIAS LINGGA ; beralamat di Jalan Harmonika Baru No. 100 A Kelurahan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang ,Kota Medan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : IRFAN SURYA HARAHAP,SH. Dan NAZARUDDIN, SH. ke duanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Harahap & Partner’s Law Office jalan Ring Road No. 3-C, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2012, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PELAWAN Dan DIAS PORA, beralamat di jalan Kopi IV, no. 18, Perumnas Simalingkar, Kota Medan;
-2-
LETKOL/AKBP (Purn) EDDY PERANGIN-ANGIN, beralamat di jalan Harmonika
Baru
No.
100
A,
Kelurahan
Selayang,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan; Ke-duanya selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERBANDING semula TERLAWAN II dan TERLAWAN III ; Pengadilan Tinggi Tersebut Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dan termuat di dalam putusan Pengadilan Negeri Medan,tanggal 09 Oktober 2014 dengan Nomor 625/Pdt.Plw/2013/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI: DALAM PEKSEPSI: Menolak Eksepsi Terlawan I tersebut diatas ; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar ; 3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah terperkara, yaitu : a) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Lingkungan VI, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, seluas ± 375 M2; b) Sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya
terletak di
Lingkungan VI, Kelurahan Medan Denai. KecamatanMedan Denai, Kota Medan (di Jalan Datuk Kabu), seluas ± 420 M2, sesuai dengan surat pernyataan meleaskan hak atas tanah nomor: 593.83/782/009/KM/1996, tertanggal 31 Desember 1996, atas nama Armawaty Br. Lingga ;
-3-
c) Sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya di Lingkungan VI, Kelurahan Medan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan (di Jalan Datuk Kabu)
seluas ± 280 M2, sesuai dengan surat pernyataan
melepaskan hak atas tanah nomor :593.83/782/009/KM/1996, tertangal 31 Desember 1996, atas nama Armawaty Br. Lingga ; d) Sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, terletak di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru , Kota Medan, seluas ± 274 M2, sesuai dengan Akta Jual Beli dan pemindahan nomor 89, tertanggal 24 Mei 1993, atas nama Armawaty Br. Lingga ; e) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, terletak di Jalan Jamin Ginting/ Jalan Kapten Pattimura, Kelurahan Titi Rantai , Kecamatan Medan Baru, Kota Medan seluas ± 335 M2 . sesuai dengan Sertifikat Hak Atas Milik Nomor :142, tertanggal 22 September 1986, atas nama Armawaty Br. Linggga ; f) Sebidang tanah berikut dengan bangunan diatasnya, terletak di Jalan Setia Budi/ Jalan Sei Belutu, Kelurahn Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal Nomor: 1057, tanggal 17 Maret 1992, atas nama Armawaty Br. Lingga ; Adalah milik Pelawan dan juga merupakan bagian harta bersama milik Pelawan bersama-sama dengan Terlawan III sebabaai harta yang diperolehnya dalam perkawinan Pelawan dengan Terlawan III; 4. Menyatakan Sita Eksekusi yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan rumah milik Pelawan dan Turut Terlawan III sebagaimana dimaksudkan dalam
Penetapan
No.19/Eks/2012/383/Pdt.G/2007/
PN.Mdn,
yang
dilaksanakn sesuai Berita Acara No.19/Eks/2012/383/ Pdt.G/2007/PN.Mdn, tertanggal 30 Juli 2013, adalah tidak sah dan tidak berharga; 5. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk mencabut dan mengangkat kembali sita eksekusi yang telah diletakkan sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Sita Eksekusi No.19/Eks/2012/383/Pdt.G/2007/ PN.Mdn, yang telah dilaksanakan sesuai Berita Acara No.19/Eks/2012/383/ Pdt.G/2007/PN.Mdn, tertanggal 30 Juli 2013 tersebut diatas ; 6. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini, yang
-4-
hingga kini ditaksir berjumlah Rp.1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 139/2014 yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI,SH.MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 Kuasa Hukum Terlawan I menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 625/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn. tanggal 09 Oktober 2014, pernyataan
banding
tersebut
telah
diberitahukan
kepada
Kuasa
Hukum
Terbanding semula Pelawan pada tanggal 12 Januari 2015 dan kepada Para Turut Terbanding
semula Terlawan II dan III pada tanggal 29 Desember 2014 dan
tanggal 03 Agustus 2015; Menimbang bahwa kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I telah mengajukan memori banding tertanggal 19 January 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2015, memori banding tersebut salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Pelawan pada tanggal 06 Februari 2015 dan memori banding tersebut salinannya juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Turut Terbanding semula Terlawan II dan III pada tanggal 03 Agustus 2015; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula
Terlawan
Pengadilan
Negeri
I
terhadap Medan
pertimbangan-pertimbangan
tertanggal
09
Oktober
2014
hukum dengan
putusan Nomor
625/Pdt.Plw/2013/PN-MDN di dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut : A. TENTANG EKSEPSI GUGATAN PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBELS);
Bahwa Terbanding semula Pelawan mendalilkan memiliki beberapa bidang harta gono-gini bersama-sama dengan Turut Terbending semula Terlawan III yang disebut sebagai objek perkara;
Bahwa Pelawan merasa keberatan atas sita eksekusi yang diletakkan atas objek terperkara berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 19/Pdt.G/2007 /PN-Mdn, tertanggal 30 Juli 2013, yang menurut Pelawan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Eksekusi Reg.No: 19/Eks/2012/383/Pdt.G/2007/ PN-Mdn;
-5-
Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan, Pelawan mengajukan tuntutan agar Pengadilan : “Membatalkan Surat Penetapan Eksekusi No. 19/Eks/ 2012/383/Pdt.G/2007/PN-Mdn, tertanggal 12 Juli 2013, dan juga Berita Acara Eksekusi No.19/Eks/2012/383/Pdt.G/2007/PN-Mdn, tertanggal 30 Juli 2013;
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan terlihat bahwa posita gugatan tidak sesuai/tidak konsisten dengan petitum gugatan, karena dalam posita gugatan
Pelawan
mempermasalahkan
tentang
sita
eksekusi
yang
diletakkan Pengadilan atas objek terperkara sedangkan dalam petitum gugatan Pelawan menuntut agar Pengadilan membatalkan Penetapan Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi dalam perkara 383/Pdt.G/2007/PNMdn”;
Bahwa karena posita gugatan tidak sesuai/tidak konsisten dengan petitum gugatan maka hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur (Obscuur libel);
Bahwa dalil Terlawan I tersebut di atas bersesuaian dan sejalan dengan pendapat dari M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya, “Hukum Acara Perdata” terbitan Sinar Grafika, cetakan pertama, April 2005, halaman 66 aliniea 1 yang berbunyi : “4) Petitum Tidak Sejalan dengan dalil gugatan, yang menguraikan sebagai berikut bahwa : “Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, dengan demikian, Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh terjadi saling bertentangan
atau
kontroversi
diantaranya,
apabila
terjadi
saling
bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (Obscuur libel) oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verjlaard)”;
Bahwa kaidah Yurisprudensi MA No. 28K/Sip/1973, berbunyi : “Apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maupun tidak bersifat alternative, petitum tidak dapat ditolerir, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur;
Bahwa karena gugatan kabur (Obscuur libel), maka patut dan berdasar hukum kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
-6-
ini menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard); B. TENTANG POKOK PERKARA : A. MAJELIS
HAKIM
PENGADILAN
NEGERI
MEDAN
DALAM
PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSANNYA SALAH DAN KELIRU MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG; I. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TENTANG PERLAWANAN PELAWAN DALAM PERKARA AQUO ADALAH KELIRU DAN TIDAK BERALASAN HUKUM; a. Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya hal 24, 25 point ke 2 antara lain: -
Bahwa Perlawanan Pelawan merupakan perlawanan Pelawan ke dua kalinya terhadap permohonan pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan Terlawan I guna melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara No. 383/Pdt.G/2007/PN-Mdn tanggal 15 April 2008 Jo Pengadilan Tinggi No. 05/Pdt/2009/PTMDN, tanggal 17 Maret 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 195K/Pdt/2010, tanggal 25 Mei 2011;
-
Bahwa
perlawanan
perlawanan
nomor:
yang
pertama
adalah
dalam
119/Pdt.G/2008/PN-Mdn,
perkara
tanggal
4
November 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 207/Pdt /2009/PT-MDN, tanggal 25 Juni 2009; -
Bahwa perlawanan Pelawan yang ke dua adalah terhadap Sita Eksekusi yang diletakkan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan No. 19/Eks/2012/383/Pdt.G/2007/
PN-Mdn yang
dilaksanakan sesuai Berita Acara Eksekusi No.19/Eks/2012/383/ Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 30 Juli 2013 terhadap 6 (enam) objek sita sebagaimana tersebut di atas; -
Bahwa objek perkara dalam perkara No. 119/Pdt.G/2008/PN.Mdn Jo No. 207/Pdt/2009/PT.Mdn Jo No. 840 K/Pdt/2010 adalah tidak sama dan berbeda dengan objek perkara yang disita dengan Berita Acara Sita Eksekusi No.19/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tanggal 30 Juli 2013, karenanya dalil yang memberlakukan Keputusan
-7-
perkara No.119/Pdt.G/2008/PN.Mdn Jo No.207/Pdt/2009/ PT. MDN Jo No. 840K/Pdt/2010 terhadap objek terperkara yang disita sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 19/Pdt.G/2007/PN. Mdn, tertanggal 30 Juli 2013 adalah kurang tepat dan keliru sehingga harus ditolak; -
Bahwa sita eksekusi yang diletakkan atas objek perkara adalah untuk memenuhi isi putusan No.383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tanggal 15 April 2008Jo Pengadilan Tinggi No.05/PDT/2009/PT-MDN, tanggal 17 Maret 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 195K/Pdt/2010, tanggal 25 Mei 2011 , antara lain berbunyi : a. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (ic. Letkol/AKBP EDY PERANGIN-ANGIN/Terlawan
III)
secara
tanggung
menanggung untuk membayar harga pakan ternak ayam oleh Tergugat I dari Penggugat sebesar Rp. 747.120.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), secara tunai dan sekaligus; b. Menghukum ergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung ganti kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dalam bentuk uang denda sebesar 3% x hutang pokok sama dengan Rp. 22.413.000,- (dua puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sampai Tergugat I dan II membayar kepada Penggugat harga pembelian pakan ternak ayam sebesar Rp. 747.120.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus; II. Putusan kurang pertimbangan hukumnya (Onvoeldoende Gemotiveerd) terhadap hutang/kewajiban hokum Terlawan III (Ic. Letkol/AKBP EDDY PERANGIN ANGIN); - Bahwa karena hutang/kewajiban hukum Terlawan III (ic.Letkol/AKBP Eddy Perangin-angin) terhadap Terlawan I (ic. Rachman) timbul dalam masa perkawinan Pelawan dengan Terlawan III, maka patut dan berdasar hukum jika pemenuhan atas hutang/kewajiban hukum dari Terlawan III terhadap
-8-
Terlawan I aquo dibebankan pada objek perkara yang merupakan harta gono-gini dari Pelawan dan Terlawan III - Bahwa dalam perkara No. 383/Pdt.G/2007/PN.MDN kedudukan hukum Terlawan III/selaku Tergugat II adalah sebagai penjamin pembayaran hutang Terlawan II/ selaku Tergugat I terhadap Terlawan I/selaku Penggugat; - Bahwa karena Objek yang dieksekusi adalah merupakan harta perkawinan Pelawan dengan Terlawan III, maka secara hukum objek yang dieksekusi adalah merupakan jaminan guna memenuhi segala kewajiban hukum Terlawan III selaku penjamin hutang Terlawan II terhadap Terlawan I, mengingat
kewajiban
hukum
Terlawan
III
sesuai
dengan
Surat
Pernyataannya tanggal 6 Juli 2004 timbul dalam masa perkawinan Pelawan dengan Terlawan III; Bahwa Lembaga Jaminan dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu : 1. Jaminan kebendaan, dapat dibagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak, Gadai, Fidusia, dan Hipotik, dimana atas benda-benda tersebut dapat dijadikan jaminan hutang hanya oleh pemilik/atas nama siapa benda itu atau juga oleh pihak ke tiga berdasarkan Surat Kuasa dari Pemilik 2. Jaminan orang, yang lazim disebut Penjamin, di dalam KUHPerdata diatur di dalam Bab ke tujuh belas tentang penanggungan utang, pada bagian ke satu tentang Sifatnya Penanggungan, pasal 1820 s/d 1830 dan bagian ke dua tentang akibat-akibatnya si berpiutang dan sipenanggung, pasal 1831 s/d 1838; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1820 KUHPerd “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ke tiga guna kepentingan si Berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya” serta pasal 1826 KUHPerd bahwa “Perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada ahli warisnya”; Pasal 1832 KUHPerdata, menentukan bahwa “si-Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya, antara lain apabila ia telah melepaskan
-9-
hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih dahulu disita dan dijual; -
Bahwa akibat dari penjaminan/Penanggungan pada penggolongan dari lembaga jaminan pada golongan 2 tersebut di atas sebagaimana diatur dalam pasal 1831 KUHPerdata, Jo Pasal 1832 KUHPerdata, dimana berdasarkan hal tersebut Pelawan telah melepaskan Hak Istimewanya ( Vide Pasal 1832 (1) KUHPerdata)
sesuai
dengan
sifat
penanggungan
pada
pasal
1826
KUHPerdata; -
Bahwa Pelawan merasa keberatan terhadap sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Medan atas harta gono-gini Pelawan dengan Terlawan III yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang terdapat di atasnya, yang terletak di jalan Harmonika No. 100 A, sebagaimana tertera dalam SHM No. 2983 tanggal 13 Maret 2008 atas nama Terlawan III (ic. Eddy Perangin-Angin) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 383/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 18 Maret 2008 bertalian dengan Berita Acara Penyitaan No. 383/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 24 Maret 2008;
-
Bahwa karena Pelawan adalah sebagai penjamin hutang Terlawan II kepada Terlawan I dalam pembelian pakan ternak ayam, maka tindakan Pelawan yang tidak membayar hutang Terlawan II kepada Terlawan I merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad);
-
Bahwa karena jaminan yang diberikan adalah jaminan orang, maka hal tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi Terbanding III untuk memenuhi perikatan Terbanding II kepada Terbanding I jika Terbandiing II tidak memenuhinya (Vide pasal 1820 s/d 1838 KUHPerdata);
-
Bahwa dengan demikian harta gono-gini Pelawan dengan Terlawan III secara hukum dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) guna memenuhi segala kewajiban hokum Terlawan III terhadap Terlawan I;
-
Bahwa secara hukum suami isteri bertanggung jawab dengan harta gono-gini suami isteri tersebut atas kewajiban hukum dari masing-masing suami-isteri yang timbul dalam masa perkawinan mereka, maka patut dan berdasar hukum jika Perlawanan yang diajukan Pelawan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadapa keputusan aquo;
- 10 -
-
Bahwa sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 383/ Pdt.G/2007/PNMdn tanggal 18 Maret 2008 beertalian dengan Berita Acara Penyitaan No. 383/Pdt.G/2007/PN-Mdn tanggal 24 Maret 2008 adalah sah dan berdasar hukum;
-
Bahwa Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan No.19/ Eks/2012/383/Pdt.G/2007/PN-Mdn, tanggal 16 Mei 2012 serta lelang eksekusi pada tanggal 21 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara No. 383/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 10 September 2007, patut dan berdasarkan hukum dinyatakan Sah dan berharga;
-
Bahwa karena itu alas an keberatan Pelawan/Terbanding terhadap eksekusi a quo, adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak; Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Terlawan I/Pembanding
mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menerima Permohonan Banding dari Terlawan I/Pembanding; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 625/Pdt.Plw/2013/ PN-Mdn tanggal 09 Oktober 2014; 3. Mengabulkan gugatan Terlawan I/Pembanding seluruhnya; Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut kuasa hukum Terbanding semula Pelawan telah pula mengajukan kontra memori Banding pada tanggal 23 Februari 2015 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Februari 2015 selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut salinannya telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding yang semula Terlawan I dan kepada Para Turut Terbanding semula Terlawan II dan III pada tanggal 03 Agustus 2015; Menimbang bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) dengan Nomor 625/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn telah diberitahukan kepada Pembanding semula Terlawan I pada tanggal 24 Maret 2015, kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 12 Januari 2015 untuk diberi kesempatan guna mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;
- 11 -
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor 625/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2014, dan berkas yang dimohonkan banding a quo Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan di dalam perkara ini maka Majelis Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan khusus dalam eksepsi telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut; DALAM POKOK PERKARA Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh ke dua belah pihak serta memori dan kontra memori yang diajukan, secara singkat majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat disimpulkan bahwa duduk soal perkara ini adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Pembanding semula Terlawan I mempunyai piutang atau tagihan pakan ternak ayam secara tanggung menanggung dengan Turut Terbanding semula Terlawan II dan III sebesar Rp. 747.120.000,- ( tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) ditambah hilangnya keuntungan yang diharapkan berupa denda
sebesar 3 % dari hutang pokok sebesar
Rp.22.413.000,- (dua puluh dua juta empatratus tiga belas ribu rupiah); 2. Bahwa perselisihan ini bergulir ke pengadilan yaitu tertanggal 15 April 2008 dengan no.383/Pdt.G/2007/PN-Mdn Jo tanggal 17 Maret 2009 Pengadilan Tinggi No. 05/Pdt/2009/PT-MDN Jo tanggal 25 Mei 2011 Mahkamah Agung RI No. 195 K/Pdt/2010; 3. Bahwa atas putusan tsb di atas maka oleh Pengadilan Negeri Medan telah dilakukan
Sita
Eksekusi
berdasarkan
Penetapan
No.
- 12 -
19/Eks/2012/383/Pdt.G/2007/PN Mdn sesuai Berita Acara Eksekusi No. 19/Eks/2012/383/Pdt.G/2007/PN-Mdn tertanggal 30 Juli 2013; 4. Bahwa terhadap Sita Eksekusi tersebut di atas, Terbanding semula Pelawan melakukan perlawanan dengan dalil bahwa harta benda yang disita PN Medan tersebut adalah harta gono-gini Terbanding semula Pelawan dengan Turut Terbanding semula Telawan III yang belum dibagi dan perikatan antara para Turut Terbanding semula Terlawan II dan III dengan Pembanding semula Terlawan I tanpa sepengetahuan Terbanding semula Pelawan meskipun antara Terbanding semula Pelawan dengan Turut Terbanding semula Terlawan III masih terikat di dalam perkawinan; 5. Bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Terbanding semula Pelawan di dalam dalilnya adalah terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 November Pengadilan
2008
dengan
Tinggi
Medan
nomor
119/Pdt.G/2008/PN-Mdn
tanggal
25
Juni
2009
Jo
dengan
Putusan nomor
207/Pdt/2009/PT-MDN, adalah berbeda objek sengketanya; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis Pengadilan Tinggi menjumpai beberapa masalah pokok secara Yuridis di dalam perkara ini yaitu : Apakah seluruh harta gono-gini diperoleh dalam suatu perkawinan
dan
belum dibagi tidak boleh dijadikan jaminan pembayaran hutang yang dilakukan oleh salah satu pihak ? dan . Apakah seluruh harta gono gini yang diperoleh dalam suatu perkawinan baru boleh menjadi jaminan hutang apabila mendapat persetujuan salah satu pihak? Menimbang bahwa menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan; Menimbang bahwa menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sehingga masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga;
- 13 -
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut di atas, Turut Terbanding semula Terlawan III telah melakukan perbuatan hukum berupa perikatan dengan Pembanding semula Terlawan I sebagai penjamin hutang tagihan pakan ternak ayam sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang bahwa mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan ke dua belah pihak sebagaimana diuraikan pasa 36 UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Menimbang bahwa kecakapan berbuat hukum (handelings bekwaanheid) dan kewenangan bertindak sebagaimana didalam pasal 31 dan pasal 36 dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menurut hukum adalah berbeda, yang mana bertindak tsb adalah kewenangan untuk mengalihkan atau bertransaksi terhadap harta bersama seperti menggadaikan, mengagunkan baik hipotik maupun gadai ataupun fidusia, berbeda halnya dengan perbuatan hukum adalah seperti yang telah dilakukan oleh Turut Terbanding semula Terlawan III sudah barang tentu majelis akan mengaitkannya dengan pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut : “Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, dan ini dinamakan “Jaminan Umum”; Menimbang bahwa sudah merupakan ketentuan umum bahwa hak suami ataupun isteri adalah setengah bagian dari
harta gono-gini, artinya jikalaupun
Terbanding semula Pelawan dengan Turut Terbanding semula Terlawan III sudah bercerai masih ada hak Turut Terbanding semula Terlawan III terhadap harta gono-gini tersebut sehingga dengan demikian ada hak tagih dari Pembanding semula Terlawan I terhadap harta Gono-Gini Terbanding semula Pelawan dengan Turut Terbanding semula Terlawan III sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 1131 KUHPerd karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikemukakan di alinea atas tadi, jelas Perlawanan Terbanding semula Pelawan telah merugikan hak Pembanding semula Terlawan I sehingga tidak ada kepastian hokum dan keadilan hukum dalam berbisnis di Republik Indonesia ini dan
- 14 -
kemudian pada akhirnya jelas putusan Pengadilan Negeri tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karenanya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya; Menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah maka biaya perkara baik ditingkat banding maupun di tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding semula Pelawan sebagaimana di dalam amar putusan berikut ; Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, RBG, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; Mengadili : -
Menerima permohonan banding Pembanding semula Terlawan I tersebut
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Oktober 2014 dengan Nomor 625/Pdt.Plw/2013/PN. Mdn yang dimohonkan banding oleh Pembanding semula Terlawan I; Mengadili Sendiri :
-
Menolak Perlawanan Pelawan Seluruhnya;
-
Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik ;
-
Membebankan Terbanding semula Pelawan membayar biaya perkara di tingkat banding yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; Demikianlah diputuskan didalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari : Senin, tanggal 30 Nopember 2015 oleh Majelis Hakim Dahlia Brahmana, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL SH.,M.Hum dan ADE KOMARUDDIN, SH.,M,Hum, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 08 September 2015, Nomor : 299/PDT/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015, Oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta FACHRIAL,
- 15 -
SH,M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Hakim Anggota
Hakim Ketua
ttd
ttd
1. AMRIL, SH.,M.Hum
DAHLIA BRAHMANA, SH.,M.Hum.
ttd 2. ADE KOMARUDDIN,SH.,M.Hum.
Panitera Pengganti ttd FACHRIAL, SH.,M.Hum. Perincian Biaya : 1. Materai............... Rp. 6.000.2. Redaksi................Rp. 5.000.3. Pemberkasan......Rp.139.000.Jumlah.................Rp.150.000.-
