P U T U S A N NOMOR: 123/PDT/2015/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: H. ABDUL HAMID LUBIS, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Yayasan Ma’had Darul Tahid, alamat di Tk. Almusthofa
Desa
Mompang
Jae
Kecamatan
Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau Desa
Jambur
Padang
Matinggi,
Kecamatan
Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. RIDWAN RANGKUTI, S.H, M.H, 2. BANDAHARO SAIFUDDIN, S.H, M.H, 3. ANJAS ASMARA, S.H, 4. RAFIDAH, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 02 Juli 2013 Nomor:
78/2015,
selanjutnya
disebut
sebagai
Pembanding semula Penggugat; Lawan: 1. H. ZULFIKRI LUBIS, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan
Utara,
Kabupaten
Mandailing
Natal,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. HARUN AR RASYID LUBIS, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
Halaman 1 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca berkas perkara Nomor 123/PDT/2015/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 10/Pdt.G/2013/PN.Mdl tanggal 27 Maret 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanpa tanggal 02 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 03 Juli 2013 dibawah Nomor: 10/Pdt.G/2013/PN-Mdl, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm. H. Abdul Kodir Lubis yang meninggal pada tanggal 22 Nopember 2002, dan Para Tergugat adalah anak kandung dari Alm. Baharuddin Lubis, yang meninggal pada tahun 2008 ; 2. Bahwa semasa hidupnya alm. H. Abdul Kodir Lubis dan Alm. H. Baharuddin Lubis pada tahun 1988 melakukan kerja sama secara kekeluargaan untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Islam yang diberi nama Pondok Pesantren Darul Hidayah beserta tanah pertapakannya seluas ± 75 x 50 m, dan segala harta kekayaannya berupa bangunan, sarana prasarana/ fasilitas yang ada di atasnya yang terletak di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dengan batas - batas sebagai berikut : -
Sebelah Barat berbatasan dengan : Ponpes Darul Tauhid;
-
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Alrn. H. Abdul Qodir Lubis Jalan / Tanah H. Bukhori Muslim / Tanah Alm. H. Abdul Qodir Lubis;
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Alm. H. Baharuddin Lubis/ Tanah Duma;
-
Sebelah Timur berbatasan dengan : Lapangan Bola Masyarakat dan Tanah alm. Abdul Kodir Lubis.
Dengan fasilitas gedung 6 lokal bangunan ruang belajar permanen, 1 (satu) unit Asrama Bertingkat dari papan, 1 unit Asrama Tidak Bertingkat dari papan, 1 (satu) unit Gedung Koperasi Pondok Pesantren, 1 unit Kamar Mandi Santri, 1 (satu) ruang kantor, dan fasilitas mobiler sarana penunjang Halaman 2 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
lainnya, yang merupakan bangunan induk/cikal bakal/ bangunan awal Ponpes Ma’had Darut Tauhid selanjutnya dalam Gugatan ini disebut dengan: OBJEK PERKARA. 3. Bahwa setelah Orang Tua Penggugat meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2002; H. Baharuddin Lubis (orang tua Para Tergugat) mengambil alih OBJEK PERKARA tersebut yaitu bangunan lama/bangunan induk Ponpes Ma'had Darul Tauhid yang terdiri dari 6 lokal Permanen, 6 lokal Asrama Wanita bertingkat yang terbuat dari Papan, 1 unit asrama yang terbuat dari Papan, 1 unit bangunan Koperasi Pondok Pesantren, dan fasilitisan serta sarana dan prasarana/mobiler lainnya secara keseluruhan dan membuat pagar pembatas dari bangunan baru/bangunan ke-dua Ponpes Ma'had Darul Tauhid, kemudian Baharuddin Lubis (orang tua Para Tergugat) mengganti nama Ponpes Ma'had Darul Tauhid khusus bangunan yang diambil alih dan dikuasai Baharuddin Lubis/objek perkara tersebut dengan Nama : Pondok Pesantren Darul Hidayah yang terletak di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal yang berdiri di atas tanah seluas ± 75 x 50 m dengan batas - batas sebagaimana yang diuraikan penggugat di atas. 4. Bahwa Baharuddin Lubis (orang tua Para Tergugat) tidak berhenti/tidak puas jika hanya/menguasai bangunan Ponpes Ma'had Darul Tauhid (objek perkara) dengan mengganti namanya dengan Darul Hidayah Baharuddin Lubis Menggugat Penggugat (dahulu Tergugat) di Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagaimana Register perkara No. l3/Pdt.G/2008/PN.Mdl tanggal 06 Oktober 2008; dimana dalam Petitum gugatannya Baharuddin Lubis yang diwakili anaknya Harun Ar-Rasyid Lubis/Tergugat I selaku kuasa insidentil dari Penggugat Baharuddin Lubis; meminta kepada Hakim agar Ponpes Darul Tauhid yang berkedudukan di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal adalah sah selaku milik Penggugat (Baharuddin Lubis) dan Alm. H.Abdul Kodir Lubis (ayah Tergugat I), saat ini menjadi Penggugat; 5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim yang memutus perkara Gugatan Baharuddin Lubis No. 13/Pdt.G/2008/PN.Mdl tanggal 15 April 2009, menyebutkan : Menimbang
berdasarkan
fakta
yang
terungkap
di
persidangan
dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat (IC. Baharuddin Lubis) dan juga Tergugat I (IC. Penggugat / H. Abdul Hamid Lubis) bernama Abu Samah Jambah dan Asmin Nasution, Anita Halaman 3 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
Siagian, bahwa semula Ponpes tersebut keseluruhannya diberi nama Ponpes Darul Tauhid yang sama sekali belum ada Akta Pendiriannya, dimana gedung yang pertama yang di depan (saat ini bernama Ponpes Darul Hidayah) dijadikan sebagai asrama, sedangkan ruang belajar mengajar di gedung yang ada disamping atau belakang gedung pertama, akan tetapi sejak Alm. H. Abdul Kodir Lubis meninggal dunia, dimana Tergugat I menguasai seluruh Ponpes dengan tidak mengakui keikutsertaan Penggugat sebagai Pemiliknya, sehingga Penggugat (IC. H. Baharuddin Lubis) dan keluarganya terima sehingga mengambil alih gedung awal Ponpes yang pada waktu itu telah dijadikan asrama para santri, dan kemudian menutup pintu masuk ke bangunan yang kedua dan membuat pagar pemisah didalamnya, yang berakibat keluarga Penggugat (IC. Baharuddin Lubis) diadukan oleh Tergugat I ke Polisi sehingga menimbulkan perkara pidana dengan tuduhan pengerusakan dan perbuatan tidak menyenangkan (vide Pasal 406 dan 335 KUHP); Menimbang
bahwa
setelah
Penggugat
(IC.
Baharuddin
Lubis)
mengambil alih gedung pertama yang merupakan cikal awal berdirinya Ponpes yang sewaktu diambil oleh Penggugat hanya dijadikan sebagai asrama saja, sehingga karena diambil alih Penggugat maka santrinya semuanya pindah masuk ke Darul Tauhid yang ada disebelahnya/di sampingnya yang pada waktu itu hanya dijadikan tempat belajar mengajar saja, dan setelah kosong gedung pertama maka beberapa saat lantas menerima murid baru berupa santri perempuan sehingga karena sudah ada santrinya maka proses belajar mengajar diadakan dan oleh Penggugat (IC. Baharuddin Lubis) memberi nama Ponpesnya dengan noma Ponpes Darul Hidayah; sementara Tergugat I menguasai bangunan kedua yang ada di sebelah/di samping Ponpes Darul Hidayah dengan tetap memakai nama Ponpes Ma'had Darul Tauhid dan bangunan ketiga dengan memakai nama Ma'had Darul Tarbiyah dan belakangan membuat Akta Pendirinya; Menimbang bahwa sebelum alm. Abdul Kodir Lubis meninggal dunia dimana gedung awal yang saat ini menjadi Ponpes Darul Hidayah yang dikuasai oleh Penggugat, dijadikan semuanya asrama, sedangkan ruang belajar adalah gedung bangunan kedua yang ada di sebelahnya / di sampingnya, dan kemudian dengan perkembangan santrinya maka ditampung santri laki-laki sehingga dibangun gedung yang ketiga yang
Halaman 4 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
berjarak sekitar 500 Meter dari gedung pertama dan kedua serata berikut juga dibangun dengan asrama serta mesjidnya; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, di mana menurut Majelis dengan duet kedua bersaudara dalam pengelolaan Ponpes dimaksud maka Ponpes berkembang dengan hasil usahanya dan juga infak sedekah dan tentunya tidak terlepas dari bantuan pihak ketiga misalnya bantuan pemerintah, ataupun pihak donator sehingga Ponpes berkembang, sehingga pembangunan gedung kedua dan ketiga tidak terlepas dari pada gedung pertama selaku awal berdirinya Ponpes, sehingga dari hal tersebut, maka Ponpes Ma'had Darul Tauhid dan Ma'had Darul Tarbiyah yang saat ini dikelola Tergugat I adalah tidak terlepas dari pada bangunan pertama (gedung awal) yang saat ini berubah menjadi Ponpes Darul Hidayah, ibarat sebuah perusahaan bahwa pembangunan gedung kedua dan ketiga berikut dengan segala fasilitasnya menurut Majelis adalah merupakan hasil usaha atau devide yang diperoleh sebelumnya dalam mengelola Ponpes Ma'had Darul Tauhid oleh Ayah Tergugat I bersama dengan Penggugat, oleh karena kemana hasil usaha yang didapatkan selama ini (Vide Salinan Putusan lembar ke 15 - 16 ); 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap tersebut, terbukti jelas dan pasti bahwa orang tua Tergugat (Alm. H. Baharuddin Lubis) telah mengambil alih secara melawan hukum objek perkara bangunan pertama/bangunan awal cikal bakal Pondok Pesantren Ma'had Darul Tauhid beserta segala bangunan, sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya dan pengelolaannya, kemudian mengganti namanya menjadi Ponpes Darul Hidayah, yang saat ini dikelola, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dan II dengan dalil bahwa objek perkara adalah harta warisan orang tuanya alm. Baharuddin Lubis; 7. Bahwa
perbuatan
Para
Tergugat
menguasai
objek
perkara
sejak
meninggalnya H. Baharuddin Lubis tahun 2008 hingga saat ini adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena jelas dan pasti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. l3/Pdt.G/ 2008/PN.Mdl tanggal 29 April
2009
Jo.
Putusan
Pengadilan
Tinggi
Sumatera
Utara
No.
328l/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 02 Desember 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1858 K/PDT/2010 tanggal 20 Januari 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti secara melawan hukum bahwa Ponpes Darul Hidayah berasal dari bangunan lama / bangunan induk Ponpes Darul Halaman 5 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
Tauhid yang DIAMBIL ALIH oleh H. Baharuddin Lubis orang tua Para Tergugat I dan II, kemudian mengganti namanya menjadi PONPES DARUL HIDAYAH; oleh karena itu status kepemilikan tanah, bangunan dan segala sarana dan prasarana, fasilitas dan harta kekayaan yang dimiliki Ponpes Darul Hidayah adalah masih hak dan milik bersama alm. H. Abdul Kodir Lubis dan H. Baharuddin Lubis, karena berasal dari harta kekayaan Ponpes Ma'had Darul Tauhid, yang menjadi hak milik bersama dari ahli waris Alm. Abdul Kodir Lubis dan ahli waris H. Baharuddin Lubis, termasuk Penggugat dan Para Tergugat; 8. Bahwa Para Tergugat tidak dapat berdalih dengan cara apapun dan alat bukti apapun kalau Pondok Pesantren Darul Hidayah beserta tanah pertapakan, bangunan dan segala fasilitasnya adalah harta warisan orang tua Para Tergugat alm. Baharuddin Lubis, dan jika ada surat - surat yang berkaitan dengan kepemilikan segala harta kekayaan Ponpes Darul Hidayah diduga keras adalah surat - surat palsu yang direkayasa untuk melegalkan Ponpes Darul Hidayah seolah - olah benar dan sah harta warisan alm. H. Baharuddin Lubis selaku orang tua Para Tergugat; 9. Bahwa oleh karena objek perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat di atas berasal dari bangunan awal berdirinya Pondok Pesantren Ma'had Darul Tauhid yang didirikan secara bersama - sama oleh orang tua Penggugat (Alm. H. Abdul Kodir Lubis) bersama orang tua Para Tergugat (alm. H. Baharuddin Lubis), kemudian diambil alih oleh Alm. H. Baharuddin Lubis orang tua Para Tergugat pada tahun 2008, dan mengganti namanya menjadi Ponpes Darul Hidayah, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa objek perkara adalah sah sebagai milik bersama alm. Abdul Kodir Lubis dan Alm. H. Baharuddin Lubis, dan para ahli waris alm. Abdul Kodir Lubis dan ahli waris Alm. H. Baharuddin Lubis sama - sama berhak untuk mengelolanya; 10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara tanpa keikut sertaan Penggugat dan ahli waris alm. Abdul Kodir Lubis adalah suatu perbuatan yang mencaplok hak - hak keperdataan dan hak waris dari ahli waris alm. Abdul Kodir Lubis termasuk Penggugat, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut
adalah
suatu
perbuatan
yang
melawan
hukum
(Onreght
matighedaad) berupa penguasa secara tidak sah atas benda tidak bergerak (objek perkara), sarana dan prasarana lainnya dan/atau atas pemilikan objek perkara secara tidak sah yang sebagian objek perkara masih ada hak orang Halaman 6 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
lain yaitu ahli waris alm. H. Abdul Kodir Lubis termasuk Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan ahli waris alm. H. Abdul Kodir Lubis lainnya; 11. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat pada pokoknya adalah sengketa kepemilikan harta warisan bersama alm. H. Abdul Kodir Lubis dengan H. Baharuddin Lubis, yaitu sengketa kepemilikan objek perkara berupa Pondok Pesantren Darul Hidayah beserta segala tanah pertapakannya, bangunan, sarana dan prasana lainya maupun fasilitas lainnya, maka Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan memutus perkara gugatan Penggugat dengan menetapkan bahwa objek perkara adalah hak dan milik bersama serta menjadi harta peninggalan bersama alm. H. AMul Kodir Lubis dan Alm. H. Baharuddin Lubis selaku yang bersaudara kandung yang jatuh kepada Para ahli warisnya; 12. Bahwa
alasan
berdasarkan
hukum
Putusan
penggugat Pengadilan
mengajukan Negeri
gugatan
Mandailing
ini
adalah
Natal
No.
l3/PDT.G/2008/PN.Mdl tanggal 15 April 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera No. 328/PDT/2009/PT.Mdn, tanggal 02 Desember 2009, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. l858 K/PDT/2010 tanggal 20 Januari 2011, yang telah berkekuatan hukum, dan merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuhi menurut hukum, maka cukup beralasan Majelis Hakim meletakkan sita terhadap objek perkara dan menetapkan putusan provisi dalam perkara ini, dan atau menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta sekalipun pihak tergugat menyatakan banding, kasasi, maupun verzet guna menghindarkan perbuatan Para Tergugat untuk melakukan pengalihan atas objek perkara kepada pihak lain, atau perbuatan hukum lainnya yang dapat merugikan Penggugat serta menghambat proses eksekusi nantinya. 13. Bahwa oleh karena sengketa Kepemilikan atas objek perkara sudah berlangsung bertahun - tahun sehingga jalan penyelesaian secara kekeluargaan sulit untuk ditempuh, maka jalan satu - satunya untuk menyelesaikan sengketa Kepemilikan atas objek perkara tersebut hanyalah dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan untuk itu,
Halaman 7 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
kemudian memutus dan mengadili perkara ini sebagaimana petitum gugatan Penggugat dengan amarnya sebagai berikut: DALAM PROVISI 1. Mengabulkan permohonan provisi dari penggugat; 2. Memerintahkan kepada para tergugat dan/atau ahli waris alm. H. Baharuddin Lubis untuk mengikut sertakan Penggugat dan/atau ahli waris alm. H. Abdul Kodir Lubis dalam pengelolaan Ponpes Darul Hidayah, yang merupakan cikal bakal/bangunan awal dari Ponpes Ma'had Darul Tauhid yang terletak di desa Jambur Padangmatinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal yang merupakan hak milik bersama alm. H. Baharuddin Lubis dan alm. H. Abdul Kodir Lubis. DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan dengan hukum objek perkara berupa Pondok Pesantren Darul Hidayah beserta tanah pertapakannya seluas ± 75 x 50 m, dan segala harta kekayaanya berupa bangunan, sarana prasarana/ fasilitas yang ada di atasnya yang terletak di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dengan batas - batas sebagai berikut ; -
Sebelah Barat berbatasan dengan : Ponpes Darul Tauhid;
-
Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Alm. H. Abdul Qodir Lubis Jalan Ponpes Darul Tauhid / Tanah H. Bukhori Muslim / Tanah Alm. H. Abdul Qodir Lubis;
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Alm. H. Baharuddin Lubis/ Tanah Duma
-
Sebelah Timur berbatasan dengan : Lapangan Bola Desa dan Tanah alm. Abdul Kodir Lubis.
Adalah hak milik bersama/harta warisan bersama alm. H. Abdul Qodir Lubis dan alm. H. Baharuddin Lubis, yang jatuh menjadi hak milik bersama ahli warisnya termasuk Penggugat dan Para Tergugat; 3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan ahli waris alm. H. Baharuddin Lubis dan atau setiap orang yang mendapat hak dan kuasa dari ahli waris Alm. H. Baharuddin Lubis menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum; 4. Menghukum Para Tergugat dan ahli waris alm. H. Baharuddin Lubis untuk mengikut sertakan dan memberikan kesempatan yang sama kepada Halaman 8 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
Penggugat dan ahli waris Alm. H. Abdul Kodir Lubis untuk mengelola objek perkara bersama ahli waris alm. H. Baharuddin Lubis termasuk Para Tergugat. 5. Menghukum Para Tergugat dan ahli waris alm. H. Baharuddin Lubis untuk mematuhi dan tunduk terhadap putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, dan jika tidak tercapai kesepakan pengelolaan secara bersama, para pihak mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan pembagian objek perkara tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 6. Menyatakan sita yang diletakkan atas objek perkara tetap sah dan berharga serta berkekuatan hukum. 7. Menghukum Para tergugat untuk membayar uang paksa jika Para Tergugat tidak bersedia untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini secara suka rela, sebesar Rp. 300.000,- setiap hari keterlambatan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini; 8. Menyatakan Putusan dengan verstek apabila para tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil 2x berturut - turut secara patut; 9. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan walaupun para tergugat verzet, banding atau kasasi; 10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Subsidair Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 04 September 2013 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Tergugat Tergugat setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat yang mendalilkan semasa hidupnya Alm. H.Abdul Kodir Lubis ayah kandung Penggugat dan Alm. Baharuddin Lubis ayah kandung Tergugat-Tergugat pada tahun 1988 melakukan kerja sama secara kekeluargaan mendirikan Lembaga Pendidikan Islam dengan nama Pondok Pesantren Darul Hidayah beserta pertapakannya seluas ± 75 x 50 M terletak di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas sebagai berikut:
Halaman 9 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
Sebelah Barat berbatas dengan Pon Pes Darul Tauhid; Sebelah
Utara
berbatas
dengan
Tanah
Alm.
H.
Abdul
Qodir
Lubis/jalan/Tanah H. Bukhori Muslim/Tanah Alm.H.Abdul Qodir Lubis; Sebelah Selatan berbatas denganTanah Alm.H.Baharuddin Lubis/Tanah Duma; Sebelah Timur berbatas dengan Lapangan Bola Masyarakat dan Tanah Alm Abdul Kodir Lubis; Dengan fasilitas gedung 6 lokal bangunan dan bangunan-bangunan yang ada diatas serta gedung Koperasi Pondok Pesantren awal Pon Pes Ma’had Darut Tauhid yang selanjutnya disebut Harta Perkara; 2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Tergugat-Tergugat mengambil alih secara melawan hukum objek perkara adalah tidak benar dan
kurang
benar
karena
Tergugat-Tergugat
menguasainya
adalah
berdasarkan hukum yang syah milik Tergugat-Tergugat; 3. Bahwa harta perkara adalah milik Tergugat-Tergugat dan harta-harta kekayaan yang terkandung didalam sebagaimana akta pendirian Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren tersebut; 4. Bahwa dengan demikian Tergugat-Tergugat menguasai objek perkara secara/berdasarkan hukum oleh karena itu dalil gugatan Penggugat hanya mengada-ada saja tidak berdasarkan fakta-fakta hukum oleh karena itu haruslah ditolak; 5. Bahwa Tergugat-Tergugat menguasai dan mengelola objek perkara secara sah menurut hukum, sah harta warisan orangtua Tergugat-Tergugat Alm. H. Baharuddin Lubis; 6. Bahwa objek karena objek perkara adalah sah sebagai milik TergugatTergugat
menurut
Hukum
sesuai dengan
akta
pendirian Lembaga
Pendidikan Islam, Pondok Pesantren Darul Hidayah maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat; 7. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat hanyalah mengada-ada yang tidak mengandung fakta kebenaran dan fakta-fakta hukum maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya; 8. Bahwa
para
Tergugat
yang
menguasai
objek
perkara
Penggugat
mendalilkan dalam gugatannya tanpa mengikutsertakan Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum adalah tidak benar karena TergugatTergugat menguasai objek perkara adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Hidayah ; Halaman 10 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
9. Bahwa
Penggugat
kepemilikan
mendalilkan dalam gugatannya
harta
Hidayah/Lembaga
warisan
Pendidikan
berupa Islam
pondok
sesuai
adalah sengketa Pesantren
dengan
Darul
Undang-Undang
Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 tahun 2009 harta Warisan bagi yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; 10. Bahwa
alasan
berdasarkan
hukum
Putusan
Penggugat
mengajukan
Pengadilan
Negeri
gugatan
Mandailing
ini
adalah
Natal
No.
13/Pdt.G/2008/PN.Mdl tanggal 15 April 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.328/Pdt./2009/PT.Mdn tanggal 02 Desember 2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1858 K/Pdt/2010 tanggal 20 Januari 2011 cukup beralasan untuk mengesampingkan gugatan Penggugat dan menolak seluruhnya; 11. Bahwa dari uraian-uraian yang tersebut diatas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak
beralasan
dan
fakta-fakta
hukum
oleh
karenanya
haruslah
dikesampingkan dan ditolak seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 11 September 2013 dan Tergugat I, Tergugat II juga telah pula mengajukan Duplik tertanggal 18 September 2013, Replik Penggugat maupun Duplik dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menjatuhkan putusan
Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Mdl
tanggal 27 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut: DALAM PROVISI -
Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;
DALAM EKSEPSI -
Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
Halaman 11 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
DALAM POKOK PERKARA -
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
-
Menghukum
Penggugat
untuk
membayar
biaya
dalam
perkara
ini
diperhitungkan sebesar Rp. 1.866.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 02/Akta.Pdt.Bdg/2014/PN.Mdl, tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh MARHOT PAKPAHAN, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 10/Pdt.G/2013/PN.Mdl, tanggal 27 Maret 2014 dan telah diberitahu kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 April 2014;
Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 21 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Mei 2014;
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mandaling Natal pada tanggal 12 September 2014 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
Menimbang,
bahwa
keberatan
Pembanding
semula
Penggugat
sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Majelis hakim Yudex Factie/Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah bersikap over protective terhadap Tergugat dan diskriminatif terhadap Penggugat karena yang digugat Penggugat/Pembanding dan
Halaman 12 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
yang menjadi sengketa atau pokok perkara adalah sengketa kepemilikan Ponpes Darul Hidayah yang mana menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No.13/Pdt.G/2008/PN.Mdl adalah berasal dari tanah dan bangunan awal Ponpes Ma’had Darul Tauhid, yang dibangun secara bersama H.Baharuddin Lubis dan H. Abdul Kodir Lubis, sebagaimana alasan pengajuan banding oleh Pembanding dalam uraian berikutnya. 2. Bahwa
setelah
Pembanding
menelaah
dan
mencermati
semua
pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo, Pembanding
berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Mandailing
Natal
tidak
Penggugat/Pembanding,
memahami
atau
dengan
maksud sengaja
gugatan
mengalihkan
pertimbangannya ke diktum Putusan Perkara No. 13/PDT.G/2008/PN. Mdl sebagai mana yang diuraikan berikut ini: 1. Bahwa
Majelis
Hakim
telah
salah
dan
keliru
menafsirkan
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam Putusan perkara No.13/Pdt.G/2008/PN.Mdl tanggal 15 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam salinan putusan perkara tersebut pada hal.15-16 dengan jelas dan lugas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa: 1. Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat (IC. Baharuddin Lubis) dan juga Tergugat I (IC. Penggugat / H. Abdul Hamid Lubis) bernama Abu Samah Jambak, dan Asmin Nasution, Anita Siagian, bahwa semula Ponpes tersebut keseluruhannya diberi nama Ponpes Darul Tauhid yang sama sekali belum ada Akta Pendiriannya, dimana gedung yang pertama yang di depan (saat ini bernama Ponpes Darul Hidayah) dijadikan sebagai asrama, sedangkan ruang belajar mengajar di gedung yang ada di samping atau belakang gedung pertama, akan tetapi sejak alm. H. Abdul Kodir Lubis meninggal dunia, dimana Tergugat I menguasai seluruh
Ponpes
dengan
tidak
mengakui
keikutsertaan
Penggugat sebagai Pemiliknya, sehingga Penggugat (IC. H. Baharuddin
Lubis)
dan
keluarganya
terima
sehingga
mengambil alih gedung awal Ponpes yang pada waktu itu telah dijadikan asrama para santri, dan kemudian menutup pintu masuk ke bangunan yang kedua dan membuat pagar pemisah Halaman 13 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
di
dalamnya,
yang
berakibat
keluarga
Penggugat
(IC.
Baharuddin Lubis) diadukan oleh Tergugat I ke Polisi sehingga menimbulkan perkara pidana dengan tuduhan pengerusakan dan perbuatan tidak menyenangkan (vide Pasal 406 dan 335 KUHP); 2. Menimbang bahwa setelah Penggugat (IC. Baharuddin Lubis) mengambil alih gedung pertama yang merupakan cikal awal berdirinya Ponpes yang sewaktu diambil oleh Penggugat hanya dijadikan sebagai asrama saja, sehingga karena diambil alih Penggugat maka santrinya semuanya pindah masuk ke Darul Tauhid yang ada di sebelahnya/di sampingnya yang pada waktu itu hanya dijadikan tempat belajar mengajar saja, dan setelah kosong gedung pertama maka beberapa saat lantas menerima murid baru berupa santri perempuan sehingga karena sudah ada santrinya maka proses belajar mengajar diadakan dan oleh Penggugat (IC. Baharuddin Lubis) memberi nama Ponpesnya dengan nama Ponpes Darul Hidayah; sementara Tergugat I menguasai bangunan kedua yang ada di sebelah/di samping Ponpes Darul Hidayah dengan tetap memakai nama Ponpes Ma’had Darul Tauhid dan bangunan ketiga dengan memakai nama Ma’had Darul Tarbiyah dan belakangan membuat Akta Pendirinya; 3. Menimbang bahwa sebelum alm. Abdul Kodir Lubis meninggal dunia dimana gedung awal yang saat ini menjadi Ponpes Darul Hidayah yang dikuasai oleh Penggugat, dijadikan semuanya asrama, sedangkan ruang belajar adalah gedung bangunan kedua yang ada di sebelahnya/di sampingnya, dan kemudian dengan perkembangan santrinya maka ditampung santri lakilaki sehingga dibangun gedung yang ketiga yang berjarak sekitar 500 Meter dari gedung pertama dan kedua serta berikut juga dibangun dengan asrama serta mesjidnya; 4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, di mana menurut Majelis dengan duet kedua bersaudara dalam pengelolaan Ponpes dimaksud maka Ponpes berkembang dengan hasil usahanya dan juga infak, sedekah dan tentunya tidak terlepas dari bantuan pihak ketiga misalnya bantuan pemerintah,
ataupun
pihak
donator
sehingga
Halaman 14 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
Ponpes
berkembang, sehingga pembangunan gedung kedua dan ketiga tidak terlepas dari pada gedung pertama selaku awal berdirinya ponpes, sehingga dari hal tersebut, maka Ponpes Ma’had Darul Tauhid dan Ma’had Darul Tarbiyah yang saat ini dikelola Tergugat I adalah tidak terlepas daripada bangunan pertama (gedung awal) yang saat ini berubah menjadi Ponpes Darul
Hidayah,
ibarat
sebuah
perusahaan
bahwa
pembangunan gedung kedua dan ketiga berikut dengan segala fasilitasnya menurut Majelis adalah merupakan hasil usaha atau devide yang diperoleh sebelumnya dalam mengelola Ponpes Ma’had Darul Tauhid oleh Ayah Tergugat I bersama dengan Penggugat, oleh karena kemana hasil usaha yang didapatkan selama ini (Vide Salinan Putusan lembar ke 15 16 ); 2. Bahwa Pertimbangan majelis hakim tersebutlah yang menjadi dasar Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan perkara aquo, dimana pada intinya majelis hakim berpendapat : Ponpes Darul Hidayah adalah tanah dan bangunan awal Ponpes Ma’had Darul Tauhid yang dibangun secara bersama-sama
oleh dua bersaudara kandung/
kakak beradek yaitu Alm.H.Baharuddin Lubis dan Alm.H.Abdul Kodir Lubis pada tahun 1986/1987, kemudian berkembang dan jumlah santrinya sampai ribuan orang, sehingga jumlah bangunan Ponpes Ma’had Darul Tauhid hingga puluhan lokal dari 6 lokal ruang belajar, 6 lokal Asrama Wanita bertingkat sebagai bangunan induknya. Selama lebih kurang 15 tahun H. Abdul Kodir Lubis menjadi Kepala Sekolah sekaligus sebagai pengelola Ponpes Ma’had darul Tauhid, pada saat berkembang pesat Ponpes Darul Tauhdi, kemudian pada Tahun 2002 H.Abdul Kodir Lubis meninggal dunia karena sakit, sebagaimana posita gugatan Penggugat/Pembanding pada poin 1 s/d.5 halaman 2-4, maka H. Baharuddin Lubis mengambil alih tanah dan bangunan induk/awal
Ponpes Ma’had Darul Tauhid dan
mengganti namanya menjadi Ponpes Darul Hidayah. Kemudian H. Baharuddin
Lubis
menggugat
H.
Abdul
Hamid
Lubis/Penggugat/Pembanding dalam perkara aquo, sebagaimana Perkara
No.13/PDT.G/2008/PN.Mdl,
dengan
pokok
gugatan
pembagian sisa tanah dan bangunan Ponpes Ma’had Darul Tauhid yaitu Darul Tauhid dan Darul Hidayah , tanpa mengikutsertakan Halaman 15 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
Ponpes Darul Hidayah sebagai objek perkara, hal inilah yang menjadi pokok
gugatan
Penggugat/Pembanding
dalam
perkara
No.10/PDT.G/2013/PN.Mdl, yang didasarkan kepada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman ke 15 sd.16 dalam salinan
putusan
perkara No. 13/PDT.G/2008/PN.Mdl tersebut. 3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam pertimbangannya dalam mengambil putusan perkara aquo No. 10/ PDT.G/2013/PN.Mdl
yang
Penggugat/Pembanding,
dimana
dimohonkan
banding
pertimbangannya
tidak
oleh tepat
mengenai pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim hanya mengulas diktum putusan, dimana menurut Majelis Hakim: pertimbangan suatu putusan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan pertimbangan adalah merupakan pertimbangan yang berisi analisis, argumentasi pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara aquo yang kemudian akhirnya dijatuhkannya suatu putusan yaitu amar atau dictum putusan yang merupakan pernyataan (deklerasi) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak. lihat hal 22 salinan putusan perkara aquo, dan keliru menafsirkan diktum putusan yang dimohonkan eksekusi oleh pemohon eksekusi/Tergugat/Terbanding, yaitu mengenai objek perkara di mana dalam diktum putusan maupun dalam Surat Penetapan
perintah
eksekusi
oleh
Ketua
Pengadilan
Negeri
Mandailing Natal, untuk melaksanakan eksekusi harta terperkara yaitu: Ponpes Ma’had Darul Tauhid tersebut di atas baik mengenai pengelolaanya maupun segala harta kekayaannya kepada Penggugat (Ahli Waris Penggugat) selaku bahagiannya. jelas dan pasti bahwa objek perkara yang dimohonkan eksekusi sesuai dengan diktum putusan, bukanlah sengketa TANAH pertapakan Ponpes Ma’had Darul Tauhid, akan tetapi juru eksekusi Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah mengeksekusi TANAH PERTAPAKAN Ponpes Ma’had Darul Tauhdi, sebagaimana Berita Acara Eksekusi tertanggal 11 Juni 2013 dimana jelas dan terang tertulis : Untuk melaksanakan Eksekusi terhadap tanah perkara Ponpes Ma’had Darul Tauhid tersebut baik mengenai pengelolaannya maupun segala harta kekayaannya, dengan batas-batasnya sebagai berikut: - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat; -
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anwar Siagian;
Halaman 16 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
-
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat;
-
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat;
Bahwa dengan demikian sudah pasti salah dan keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing yang mempersamakan objek perkara harta kekayaannya dengan TANAH. Seharusnya Majelis Hakim mencermati dengan teliti bahwa mulai dari gugatan dan petitum putusan yang dimohonkan eksekusi, tidak ada satu kalimatpun yang dipersengketakan
adalah
masalah
PERTAPAKAN PONPES MA’HAD DARUL TAUHID,
TANAH jika yang
maksud Penggugat/Pemohon eksekusi/terbanding yang menjadi sengketa adalah TANAH PERTAPAKAN PONPES MA’HAD DARUL TAUHID,
maka
menurut
hukum
Penggugat/Pemohon
eksekusi/tergugat harus mengajukan gugatan khusus terhadap TANAH tersebut. Dan inilah seharusnya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sehingga jelas dan terang hukumnya dan hak-hak masing-masing pihak. Bahwa dalam perkara perkara perdata terutama dalam sengketa kepemilikan atas suatu
bangunan atau
tanah yang menjadi objek perkara adalah selalu TANAH
beserta
bangunan atau tanaman yang di atasnya. Dalam perkara yang dimohonkan eksekusi oleh pemohon eksekusi/terbanding, tidak ada dalam dalam diktum putusan TANAH TERPERKARA beserta bangunan Ponpes Ma’had Darul Tauhid yang ada diatasnya. 3. Bahwa menurut Penggugat/Pembanding pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal
tersebut bertentangan dengan
hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan, oleh karena itu mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan supaya membatalkan putusan
Pengadilan
Negeri Mandailing Natal dalam perkara aquo, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah salah menilai dan menafsirkan arti dan makna bunyi putusan dalam perkara yang dimohonkan eksekusi oleh Tergugat/Terbanding yaitu: - sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara No. 13/PDT. G/2008/PN.Mdl, Jo Putusan PT.Medan No.328/PDT/2009/PT.Mdn Jo. Putusan MA No.1858 K/PDT/2010, bukan sengketa kepemilikan atas TANAH Ponpes Ma’ha Darul Tauhid, akan tetapi sengketa pengelolaan
antara
kakak
beradik,
akan
tetapi
dalam
pemeriksaannya majelis memperluas pemeriksaannya sehingga Halaman 17 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
menjadi sengketa pembagian warisan. Mohon diteliti kembali secara seksama Gugatan Baharudddin Lubis dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara tersebut, dimana Majelis Hakim telah membagi Ponpes Ma’had Darul Tauhid, kepada Penggugat dan Tergugat, padahal pembagian harta warisan adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Agama. - Bahwa tidak ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 30 APRIL 2013 untuk memerintahkan Panitera dan dibantu dua orang Petugas Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk melaksanakan eksekusi terhadap Putusan PN Mandailing Natal No. 13/PDT.G/2008/PN .Mdl, Jo No.328/PDT/2009/PT.MDN, Jo. No.1858 K/PDT/2010, yang ada adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 20 Mei 2013. - Bahwa
dalam
Putusan
No.13/PDT.G/2008/PN.Mdl.
PN.
Mandailing
Jo.Putusan
Natal PT.Medan
No.328/PDT/2009/PT.Mdn Jo. Putusan MA No.1858 K/PDT/2010, maupun dalam surat Penetapan Ketua PN Mandailing Natal tertanggal 20 Mei 2013, tidak pernah ada dalam diktum putusan maupun dalam Surat Penetapan Ketua PN Mandailing Natal tersebut kalimat
TANAH TERPERKARA, yang menjadi Objek perkara yang
akan dieksekusi. 4. Berdasarkan alasan-alasan keberatan penggugat/pembanding di atas, bersama ini Pembanding mohon Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima alasan keberatan pembanding, seraya memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan amarnya :
MENGADILI 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2.
Menyatakan dengan hukum objek perkara berupa Pondok Pesantren Darul Hidayah beserta tanah pertapakannya seluas + 75 x 50 m, dan segala harta kekayaannya berupa bangunan, sarana prasarana/ fasilitas yang ada di atasnya yang terletak di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dengan batas – batas sebagai berikut; -
Sebelah Barat berbatasan dengan: Ponpes Darul Tauhid;
Halaman 18 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
-
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Alm. H. Abdul Qodir Lubis/ Jalan Ponpes Darul Tauhid / Tanah H. Bukhori Muslim / Tanah Alm. H. Abdul Qodir Lubis;
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Alm. H. Baharuddin Lubis/ Tanah Duma
-
Sebelah Timur berbatasan dengan: Lapangan Bola Desa dan Tanah alm. Abdul Kodir Lubis.
Adalah hak milik bersama/harta warisan bersama alm. H. Abdul Qodir Lubis dan alm. H. Baharuddin Lubis, yang jatuh menjadi hak milik bersama ahli warisnya termasuk Penggugat dan Para Tergugat; 3.
Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan ahli waris alm. H. Baharuddin Lubis dan atau setiap orang yang mendapat hak dan kuasa dari ahli waris Alm. H. Baharuddin Lubis menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
4.
Menghukum Para Tergugat dan ahli waris alm. H. Baharuddin Lubis untuk mengikutsertakan dan memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan ahli waris Alm. H. Abdul Kodir Lubis untuk mengelola objek perkara bersama ahli waris alm. H. Baharuddin Lubis termasuk para Tergugat.
5.
Menghukum Para Tergugat dan ahli waris alm. H. Baharuddin Lubis untuk mematuhi dan tunduk terhadap putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, dan jika tidak tercapai kesepakan pengelolaan secara bersama, para pihak mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan pembagian objek perkara tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
6.
Menyatakan sita yang diletakkan atas objek perkara tetap sah dan berharga serta berkekuatan hukum.
7.
Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa jika Para Tergugat tidak bersedia untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini secara suka rela,
sebesar
Rp.
300.000,-
setiap
hari
keterlambatan
melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini; 8.
Menyatakan Putusan dengan verstek, apabila para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil 2x berturut – turut secara patut;
Halaman 19 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
9.
Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan walaupun para tergugat verzet, banding atau kasasi;
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 10/Pdt.G/2013/PN-Mdl tanggal 27 Maret 2014 Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini; Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut lebih lanjut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 10/Pdt.G/2013/PN.Mdl, tanggal 27 Maret 2014 beralasan hukum untuk dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Halaman 20 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
Memperhatikan
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; 2. Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Mandaliling
Natal
Nomor
10/Pdt.G/2013/ PN.Mdl, tanggal 27 Maret 2014 yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2015, oleh kami, RUSTAM IDRIS, S.H, sebagai Hakim Ketua, BENAR KARO KARO, S.H, M.H dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 123/PDT/2015/PT.MDN tanggal 10 April 2015 putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu HERMAN SEBAYANG, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak. HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd
ttd
BENAR KAROKARO, S.H, M.H
RUSTAM IDRIS, S.H
ttd HERU PRAMONO, S.H., M.Hum. PANITERA PENGGANTI, ttd HERMAN SEBAYANG, S.H
Halaman 21 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
Perincian biaya: 1. Materai ………………
Rp.
6.000,00
2. Redaksi……..............
Rp.
5.000,00
3. Pemberkasan ………
Rp. 139.000,00
Jumlah ……………....
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 22 dari 22 Halaman PUTUSAN NOMOR 123PDT/2015/PT MDN
