PUTUSAN Nomor 320 / PDT / 2015 / PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam DYAH CHAN, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera nomor 11,Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia,Kota Medan, yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum tetap pada Kantor Pengacara ”Rian’s & Partners” beralamat di Jalan sei Bertu Nomor 23/14 Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada UNRIANUS URAIZA,SH, advokat beralamat di Jalan Sei Bertu Nomor 23 /14 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;
Lawan: 1. Ir.YUSFIK HELMI, pekerjaan PNS,bertempat tinggal di Jalan Gunung Jaya wijaya Nomor 139, Kota Binjai. Dalam
hal
ini
BRAHMANA,SH,2.
memberikan FAISAL
Kuasa
kepada
PUTRA,SH,3.
1.
DAUD
M.DJANEL
HAMJAS,SH,4. HISAR SINAGA,SH.MH,Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor D&F Associates, berkantor di Jalan Airlangga Nomor 14 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I; 2. H.KHALID RINALDY NASUTION, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sejahtera Nomor 11, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan
-2-
Medan Helvetia, Kota Medan sekarang sudah tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Nomor 320/PDT/2015/PT.MDN dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 25/Pdt.Plw/2014/PN.Bnj tanggal 20 Januari 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 25 Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dalam Register Nomor 25/Pdt.Plw/2014/PN.Bnj, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut: Adapun latar-belakang diajukannya Perlawanan (Derden Verzet) Atas Sita Jaminan (CB) dalam perkara No.22/Pdt.G/2013/PN.Bj tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Bahwa Pelawan adalah pemilik sah tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Sejahtera No.11, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah No.34/LEG/MH/IV/2002 tanggal 05 April 2002.
2.
Bahwa dari sejak Pelawan memiliki tanah beserta bangunan rumah aquo Pelawan belum pernah sekalipun memperjual-belikan, memindah-tangankan maupun mengagunkannya kepada pihak lain termasuk sebagai objek jaminan perutangan ke lembaga keuangan ataupun perorangan.
3.
Bahwa ketenangan Pelawan selaku pemilik tanah dan bangungan aquo ternyata belakangan dikejutkan dengan kedatangan Jurusita dari Pengadilan Negeri
-3-
Medan yang menyebutkan akan melakukan penyitaan atas tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Pelawan selama ini dengan memperlihatkan Surat Penetapan
yang
dikeluarkan
Pengadilan
Negeri
Medan
No.
03/Del.CB/22/Pen.Pdt.G/2013/PN.BJ/PN.MDN tertanggal 01 Juli 2013 sebagai tindak
lanjut
dari
Surat
Pengadilan
Negeri
Binjai
No.W2/U3/1153/HT.04.10/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 serta Surat Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai No.22/Pen.Pdt.G/2013/PN.BJ tanggal 03 JUni 2014 tentang mohon bantuan penyitaan. 4.
Bahwa sejak awal Pelawan telah mempertanyakan apa dasar dan alasan Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan penyitaan tanah dan bangunan rumah milik Pelawan, namun saat itu Jurusita Pengadilan menyebutkan tanah dan bangunan Pelawan disita untuk menjadi jaminan dalam perkara No.22/Pdt.G/2013/PN.BJ antara H. Khalid Rinaldy Nasution lawan Ir. Yuspik Helmi, dan penyitaan tersebut atas permohonan Ir. Yuspik Helmi (Terlawan – I).
5.
Bahwa selain itu Pelawan juga mempertanyakan apa hubungan Pelawan dengan perkara yang terjadi antara H. Khalid Rinaldy Nasution serta Ir. Yuspik Helmi sehingga tanah dan bangunan rumah Pelawan tersangkut paut dan bahkan disita, padahal Pelawan tidak memiliki keterkaitan apa-apa dengan perkara keduanya.
6.
Bahwa ketika Pelawan mempertanyakan hal tersebut Jurusita hanya menjawab bahwa “dalam aturan hukum seorang istri (Pelawan) harus turut bertanggung jawab atas hutang piutang suaminya (Terlawan – II) sehingga Penyitaan terhadap tanah dan bangunan rumah ini dibenarkan secara hukum”.
7.
Bahwa terus terang mendengar jawaban Jurusita dari Pengadilan saat itu telah membuat hati Pelawan terasa sakit karena tanah dan bangunan rumah aquo Pelawan beli dari hasil jerih payah Pelawan sendiri, yang Pelawan peroleh dari
-4-
hasil keringat Pelawan selama ini selaku penjahit borongan dan bertahun-tahun Pelawan mengumpulkannya. 8.
Bahwa selain itu, hal yang paling penting untuk diketahui bahwa kalaupun Pelawan dan Terlawan – II disebut-sebut
sebagai suami – isteri tetapi
hubungan Pelawan dan Terlawan - II bukanlah hubungan dalam ikatan yang sah sebagaimana yang disangka Pengadilan Negeri Binjai karena status perkawinan Pelawan dengan Terlawan – II hanyalah dalam bentuk Kawin Sirih (Dibawah Tangan) serta tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). 9.
Bahwa menurut aturan hukum yang berlaku, konsekwensi dari perkawinan yang tidak dicatat yakni perkawinan tersebut dianggap tidak sah serta tidak diakui Negara, sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan No.1/1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2 sehingga implikasinya kedua belah pihak tidak dapat saling mewarisi dan atau membebani salah satu pihak dalam hal kewajiban hukum kepada pihak lain.
10. Bahwa meskipun perkawinan Pelawan dengan Terlawan – II hanya sebatas Kawin Sirih namun Pelawan yakin kemungkikan besar Terlawan – II telah memberikan informasi yang merugikan posisi hukum Pelawan dengan menyebutkan Pelawan adalah isteri yang sah sehingga bisa dimanfaatkan dan ditarik-tarik guna menanggung jawabi kewajiban hukum Terlawan – II khususnya pada Terlawan - I. 11. Bahwa hal tersebut dapat Pelawan amati mulai sekitar tahun 2011 yang mana saat Terlawan – I dan Terlawan – II mendatangi Pelawan dan meminta Pelawan menjadi saksi atas perjanjian kerjasama pekerjaan antara Terlawan – I dan Terlawan – II, ketika itu Pelawan sudah memperingatkan agar urusan kerjasama pekerjaan Terlawan – I dan Terlawan – II jangan sampai merugikan Pelawan.
-5-
12. Bahwa setelah beberapa bulan berselang, Terlawan – I datang kerumah Pelawan dengan menyebutkan Terlawan – II harus membayar hutangnya dan ketika itu Pelawan secara tegas mengatakan agar Terlawan – I memintanya sendiri kepada Terlawan – II yang saat itu belum pulang ke rumah. Mendengar nasehat Pelawan membuat Terlawan – I justru marah serta mengatakan bahwa Surat Tanah milik Pelawan sudah berada disuatu tempat terkait kerjasama dengan Terlawan- II. 13. Bahwa mendengar Surat Tanah milik Pelawan tidak ada dirumah, Pelawan merasa shok dan langsung menghubungi Terlawan – II agar secepatnya pulang kerumah menyelesaikan urusannya dengan Terlawan – I dan menjelaskan kebenaran informasi yang didapat Pelawan dari Terlawan – I. 14. Bahwa setelah Terlawan – II sampai dirumah Pelawan habis-habisan mempertanyakan keberadaan Surat Tanah milik Pelawan, kenapa Terlawan- II tega mengambilnya dan bahkan menyerahkannya kepada orang lain yang kemudian disebut bernama Bambang dan saat Pelawan minta diantar kerumah Bambang tersebut, Terlawan – II hanya mengatakan nanti dan nanti. 15. Bahwa sudah sekian lamanya Pelawan menahan kesabaran untuk tidak melaporkan Terlawan – II kepada pihak yang berwajib atas perbuatannya yang telah mengambil Surat Tanah milik Pelawan mengingat janji-janji Terlawan – II yang akan mengembalikannya tetapi ternyata itu semua adalah tipu muslihat Terlawan – II untuk mengelabui Pelawan. 16. Bahwa kesabaran Pelawan saat ini telah habis apalagi sejak Tanah dan Bangunan Rumah milik Pelawan disita oleh Pengadilan di Bulan Juli kemarin, maka sejak saat itu Pelawan sudah bertekad selain mengajukan Perlawanan ini, Pelawan juga akan melaporkan Terlawan –II serta orang lain yang mungkin terlibat dalam pencurian Surat Tanah milik Pelawan kepada Pihak Yang Berwajib.
-6-
17. Bahwa khusus terhadap penyitaan tanah dan bangunan rumah yang dilakukan Pengadilan atas permohonan Terlawan – I, maka penyitaan dimaksud jelasjelas telah menimbulkan kerugian bagi Pelawan dan oleh karena itu Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang nantinya memeriksa perkara ini, agar mengangkat Sita Jaminan (CB) diatas tanah dan bangunan rumah milik Pelawan yang terletak di Jalan Sejahtera No.11, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dimaksud, karena apa yang disita dalam Perkara. No.22/Pdt.G/2013/PN.BJ tersebut adalah milik Pelawan pribadi. 18. Bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur sehingga kepada Majelis Hakim Pelawan mohon untuk mengabulkan perlawanan ini sebab diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR atau Pasal 378 Rv serta dikuatkan oleh aturan hukum yang ada, seperti Yurisprudensi Tetap MARI No.476 K/ Sip/1974 tanggal 14 November 1974 yang menegaskan “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”. 19. Bahwa oleh karena perlawanan yang Pelawan ajukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim nantinya untuk mengangkat Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan diatas tanah dan bangunan rumah milik Pelawan tersebut termasuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.
Berdasarkan apa yang telah Pelawan uraikan diatas, Pelawan mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Binjai dapat menetapkan Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini guna memanggil pihak-pihak untuk hadir dipersidangan aquo dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi:
Primair
-7-
1. Menyatakan perlawanan pelawan adalah tepat dan beralasan. 2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar dan jujur. 3. Menyatakan pelawan adalah pemilik tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Sejahtera No.11, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, kota Medan. 4. Menyatakan mengangkat kembali Sita Jaminan (CB) yang pernah diletakkan dalam perkara No.22/Pdt.G/2013/PN.BJ sepanjang terhadap tanah dan bangunan rumah milik Pelawan. 5. Menghukum Terlawan – I (Penyita) dan Terlawan – II (Tersita) secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini. 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi. Subsidair Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pelawan memohon kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I telah mengajukan jawaban tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.
Bahwa
benar
telah
diletakkan
sita
jaminan
dalam
perkara
No.22/Pdt.G/2013/PN.Bnj atas sebidang tanah seluas 166,50 M 2 (seratus enam puluh enam koma lima puluh meter persegi) berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di (dahulu) jalan Sejahtera No.11 (sekarang tertera No. 11 C), Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan; 2.
Bahwa peletakan sita jaminan tersebut adalah sah dan dijamin Undang-Undang karena pembuktian dalam perkara tersebut telah memperlihatkan dengan jelas dan tegas Terlawan II mempunyai hutang pada Terlawan I dan juga terbukti Terlawan II tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutang Terlawan I sehingga untuk terjaminnya pembayaran hutang Terlawan I, maka sudah
-8-
sepatutnya sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut diletakkan atas objek perkara a quo; 3.
Bahwa apabila Terlawan II membayar hutang Terlawan I, maka sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek dalam perkara dapat diangkat sebagaimana mestinya;
4.
Bahwa Pelawan mendalilkan dirinya kawin dibawah tangan atau siri dengan Terlawan II adalah merupakan dalil yang mengada-ngada, karena Terlawan I kenal dengan Terlawan II dan Pelawan adalah sewaktu menunaikan Ibadah Haji, mengenal dan mengetahui bahwa Terlawan I dengan Pelawan adalah suami isteri yang sah, karena jika mereka adalah bukan suami isteri yang sah tidak dibenarkan untuk diberlakukan sebagai suami isteri dalam kegiatan Ibadah Haji dan salah satu syarat dalam pendaftaran calon jemaah Haji bagi yang status kawin harus melampirkan bukti surat Nikah yang dalam hal ini tentunya dipenuhi oleh Pelawan dan Terlawan I;
5.
Bahwa Pelawan dalam dalilnya menyatakan perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan II adalah perkawinan dibawah tangan yang tidak dicatat di kantor urusan Agama yang mana dalam hal ini berarti Pelawan mengakui telah melakukan perkawinan secara sah menurut Agama Islam karena bahwa perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri yang sering terjadi ditengahtengah masyarakat adalah juga merupakan perkawinan dalam sistem Hukum Islam karena perkawinan atau akad nikah tersebut dilangsungkan dengan mengucapkan ijab Kabul antara seorang laki-laki dengan wali nikah serta menyerahkan mahar dihadapan Kadhi dan saksi-saksi sehingga segala akibat yang timbul dalam perkawinan tersebut telah berlaku Hukum Islam;
6.
Bahwa perkawinan dalam Agama Islam dinyatakan sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 1 yang
-9-
berbunyi “Perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya”, sedangkan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku” adalah bersifat administratif atau bukan untuk menyatakan sah tidaknya perkawinan; 7.
Bahwa sesuai catatan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan, berdasarkan kartu keluarga No. 127103025070028 tercatat Terlawan II i.c H.Khalid Rinaldy Nasution berstatus sebagai Kepala Keluarga dan atas nama Hj. Dyah Chan (Pelawan) berstatus sebagai isteri dari H. Khalid Rinaldy Nasution (Terlawan II).
8.
Bahwa dengan sahnya perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan II secara hukum Islam dengan sendirinya berlaku Hukum Islam terhadap harta Pelawan dengan Terlawan I yaitu termasuk harta
atau
objek dalam perkara a quo
adalah merupakan harta bersama; 9.
Bahwa Pelawan dalam gugatan perlawanannya mencantumkan alamat Terlawan II, sama dengan alamat Pelawan yaitu di Jalan Sejahtera No. 11, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, sehingga memperlihatkan bahwa Pelawan dan Terlawan II adalah suami isteri yang sah;
10. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010 Pelawan dalam kedudukannya sebagai isteri dari Terlawan II menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama, sehingga hutang dilakukan Terlawan II pada Terlawan I diketahui dan disetujui oleh Pelawan sehingga hutang dimaksud dikualifikasikan sebagai hutang untuk kepentingan keluarga yang diakui Pelawan oleh karenanya hutang tersebut dibebankan atas harta bersama Pelawan dan Terlawan II, dimana hal tersebut diatur secara jelas dan tegas dalam Keputusan Menteri Agama RI No.154 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991, pasal 93 ayat 2 yang
- 10 -
berbunyi “Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga,dibebankan kepada harta bersama”; 11. Bahwa dalil Pelawan dalam materi gugatannya hanya bertujuan untuk menghindari diri dari tanggung jawabnya yang sejak semula disadarinya yang mana hal tersbut terbukti dari sewaktu Pelawan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 12 Mei 2010, oleh karenanya sudah sepatutnya Pelawan dikualifikasikan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas hutang Terlawan II pada Terlawan I dan Pelawan adalah bukan merupakan pihak ketiga yang tidak dapat diminta pertanggung jawaban; 12. Bahwa seharusnya jika Pelawan mempunyai niat baik tentunya Pelawan bukan mengajukan Gugatan perlawanan (derden verzet) terhadap Terlawan I, melainkan Pelawan dan Terlawan II membayar hutangnya pada Terlawan I, karena semakin lama hutang dimaksud tidak dibayar, maka Terlawan I semakin mengalami kerugian baik disebabkan inflasi, manfaat maupun bunga dari uang tersebut; 13. Bahwa mengingat kepentingan Terlawan I yang akan terus mengalami kerugian apabila Terlawan II tidak dengan segera membayar hutangnya pada Terlawan I, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberi putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya banding dan kasasi; Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Terlawan I sampaikan diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa perkara a quo menolak seluruh Gugatan Perlawanan (derden verzet) Pelawan terhadap Terlawan I dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut : 1.
Menolak seluruh Gugatan Perlawanan (derden verzet) Pelawan;
2.
Menyatakan sebidang tanah seluas 166,50 m² (seratus enam puluh enam koma lima puluh meter persegi) berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di
- 11 -
(dahulu) jalan Sejahtera No.11 (sekarang tertera No. 11 C), Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan adalah harta bersama Pelawan dan Terlawan II; 3.
Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas sebidang tanah seluas 166,50 m² (seratus enam puluh enam koma lima puluh meter persegi) berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di (dahulu) jalan Sejahtera No.11 (sekarang tertera No. 11 C), Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan adalah sah dan beharga;
4.
Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
5.
Menghukum Pelawan untuk membayar biaya timbul dalam perkara a quo;
Didalam hal Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Januari 2015 ,Nomor 25 /Pdt.Plw/ 2014/ PN.Bnj yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik; 2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; 3. Menghukum
Pelawan
untuk
membayar
biaya
perkara
yang
sejumlah
Rp.1.059.000,- (Satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah); Telah membaca : 1. Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Binjai yang dibuat LENTA Br. PINEM,SH,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Binjai, kepada Pelawan pada tanggal 16 Maret 2015; 2. Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Binjai yang dibuat LENTA Br. PINEM,SH,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas
- 12 -
permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Binjai, kepada Terlawan II pada tanggal 23 Maret 2015; 3. Akta
permohonan banding yang dibuat oleh
JAWATIN,SH, Panitera
Pengadilan Negeri Binjai bahwa Pelawan pada tanggal 30 Maret 2015 telah mengajukan
banding
atas
putusan
Pengadilan
Negeri
Binjai
Nomor
25/Pdt.Plw/2014/PN.BJ tanggal 20 Januari 2015 yang diberitahukan kepada Kuasa Hukumnya pada tanggal 16 Maret 2015; 4. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat LENTA Br PINEM,SH, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding I semula Terlawan I tanggal 26 Mei 2015 bahwa Pelawan telah mengajukan banding pada tanggal 30 Maret 2015; 5. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat LENTA Br PINEM,SH, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding II semula Terlawan II tanggal 11 Juni 2015 bahwa Pelawan telah mengajukan banding pada tanggal 30 Maret 2015; 6. Akta tanda terima Memori banding yang dibuat oleh JAWATIN,SH, Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan pada tanggal 20 April 2015, Kuasa Hukum dari Pembanding semula Pelawan telah menyerahkan memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai; 7. Relaas penyerahan memori banding dari Pembanding semula Pelawan yang dibuat LENTA Br. PINEM,SH, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Binjai kepada Terbanding I semula Terlawan I tanggal 26 Mei 2015; 8. Relaas penyerahan memori banding dari Pembanding semula Pelawan yang dibuat LENTA Br. PINEM,SH, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Binjai kepada Terbanding II semula Terlawan II tanggal 26 Mei 2015; 9. Akta tanda terima Kontra Memori banding yang dibuat oleh JAWATIN,SH, Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan pada tanggal 15 Juni
- 13 -
2015, Kuasa Hukum dari Terbanding I semula Terlawan I telah menyerahkan Kontra memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai; 10. Relaas penyerahan Kontra memori banding dari
Terbanding I semula
Terlawan I yang dibuat LENTA Br. PINEM,SH, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Binjai kepada Pembanding semula Pelawan tanggal 27 Juli 2015; 11. Relaas penyerahan Kontra memori banding dari
Terbanding I semula
Terlawan I yang dibuat LENTA Br. PINEM,SH, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Binjai kepada Terbanding II semula Terlawan II tanggal 27 Juli 2015; 12. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat LENTA Br PINEM,SH, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Binjai kepada Pelawan
Pembanding semula
tanggal 22 Mei 2015 dalam dalam tenggang waktu 14 (empat
belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; 13. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat LENTA Br PINEM,SH, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Binjai kepada
Terbanding I semula
Terlawan I tanggal 26 Mei 2015 dalam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; 14. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat LENTA Br PINEM,SH, Jurusita pengganti
pada Pengadilan Negeri Medan atas
permintaan bantuan Pengadilan Negeri Binjai kepada
Terbanding II semula
Terlawan II tanggal 11 Juni 2015 dalam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
- 14 -
Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding yang berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:
Keberatan tentang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan sita jaminan (CB) yang telah diletakkan diatas tanah/ bangunan milik Pembanding sah padahal prosedur penyitaannya cacat secara hukum;
Keberatan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menganggap bukti T-5 dan bukti P.2 (Plw 2) seakan bersesuaian dan merupakan bukti pernikahan Pembanding dengan Terbanding II;
Keberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak dalil posita yang bukan merupakan petitum yang mencerminkan kentalnya subyektifitas Majelis Tingkat Pertama dalam perkara aquo;
Keberatan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Binjai yang didasari oleh keterangan yang faktanya tidak pernah diutarakan saksi Pembanding dipersidangan;
Keberatan tentang putusan Majelis hakim Tingkat Pertama yang melanggar hukum acara perdata yang berlaku karena menyebutkan tidak perlunya mempertimbangkan
bukti
T.1
s/d
bukti
T.4
dengan
alasan
sudah
dipertimbangkan dalam perkara pokok sebelumnya, padahal pembanding bukan salah satu pihak dalam perkara pokok dimaksud;
Keberatan tentang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Binjai yang didasari oleh pertimbangan yang acak-acakan karena fakta-fakta yang tidak terjadi selama proses persidangan dianggap ada dan selanjutnya dimunculkan dalam pertimbangan hukum, bahkan dengan kesimpulan yang lebih mengherankan sebab penyebutan perkara serta pihaknya ternyata berbeda serta tidak sesuai;
Keberatan tentang putusan Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan pernikahan yang dilakukan secara Agama sudah dianggap sah secara hukum
- 15 -
negara (tercatat) sehingga tidak perlu lagi untuk dicatatkan karena pencatatan sifatnya hanya administratif saja;
Keberatan tentang putusan Pengadilan Negeri Binjai yang menyebutkan tanah/bangunan milik Pembanding merupakan harta bersama yang dapat dijadikan jaminan pembayaran hutang Terbanding II kepada Terbanding I walaupun Pembanding dan Terbanding II hanya nikah dibawah tangan /sirih;
Keberatan tentang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Binjai yang mengenyampingkan keberadaan bukti surat maupun saksi yang diajukan Pembanding, padahal apabila alat bukti Pembanding ini tidak diabaikan maka sudah barang tentu perlawanan yang pembanding ajukan akan diterima;
Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I telah mengajukan keberatan dalam Kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Judex factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat, dapat dilihat dari putusan Judex Factie tingkat pertama pada halaman 13 alinea ke-3 yang menyatakan .....walaupun perkawinan antara Pelawan dan terlawan II belum dicatatkan,namun perkawinan antara pelawan dengan terlawan II adalah sah, dengan demikian antara Pelawan dan Terlawan II adalah merupakan suami isteri
adalah sudah tepat karena perkawinan tersebut dilakukan menurut
agama Islam dan didasarkan pada hukum, maka segala akibat dari perkawinan tersebut tunduk pada hukum Islam;
Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya hanya mengulang hal-hal yang telah dikemukakan dalam proses persidangan di tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Binjai atau tidak mengutarakan secara jelas yang memuat pertimbangan dan putusan judex factie tingkat pertama adalah tidak tepat, sehingga apa yang telah disampaikan oleh Terbanding I semula Terlawan I pada persidangan tingkat pertama merupakan mutatis mutandis sepanjang berkaitan dengan perkara ini;
- 16 -
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 320/PDT/2015/PT.MDN turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 25/Pdt.Plw/2014/PN.BJ tanggal
20 Januari 2015 dan setelah pula
membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan serta Kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pembanding semula Pelawan, meskipun tidak menjadi bagian keberatan Pembanding semula Pelawan, namun dari hasil penelahan dan penelitian berkas perkara ditemukan dalam putusan terdapat penulisan salah ketik dibagian penutup putusan yaitu rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai tertulis pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2014,dst dan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,dst, padahal dari penelusuran Pengadilan Tinggi Medan terhadap berkas perkara aquo, hal tersebut berbeda dengan yang tertulis dalam berita acara sidang perkara tersebut dan dokumen administrasi permohonan banding perkara tersebut yang tertulis permusyawaratan majelis hakim Pegadilan Negeri Binjai hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 dan hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan demikian Pengadilan Tinggi Medan berpendapat kesalahan ketik berupa penulisan tahun tersebut tidak menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan dan dengan dipertimbangkannya masalah ini dalam putusan harus dianggap permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang benar
- 17 -
adalah hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 dan hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Pelawan antara lain pada pokoknya Keberatan tentang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan sita jaminan (CB) yang telah diletakkan diatas tanah/ bangunan milik Pembanding sah padahal prosedur penyitaannya cacat secara hukum;
Menimbang, bahwa perihal keberatan terhadap dinyatakannya sah sita jaminan (CB) telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, sehingga keberatan tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;
Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Pelawan lainnya pada pokoknya keberatan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menganggap bukti T-5 dan bukti P.2 (Plw 2) seakan bersesuaian dan merupakan bukti pernikahan Pembanding dengan Terbanding II; Menimbang, bahwa terhadap keberatan ini Pengadilan Tingkat banding berpendapat pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak;
Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Pelawan lainnya pada pokoknya Keberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak dalil posita yang bukan merupakan petitum yang mencerminkan kentalnya subyektifitas Majelis Tingkat Pertama dalam perkara aquo;
- 18 -
Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan karena dalam mempertimbangkan putusan maka dalil posita juga harus dipertimbangkan karena Pengadilan Tingkat Pertama menganggap penting dalil tersebut untuk dipertimbangkan, dengan demikian keberatan tersebut sepatutnya ditolak; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Pelawan lainnya pada pokoknya Keberatan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Binjai yang didasari oleh keterangan yang faktanya tidak pernah diutarakan saksi Pembanding dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat alat bukti dalam perkara perdata tidaklah hanya keterangan saksi dipersidangan, sehingga fakta yang didapatkan Pengadilan Tingkat Pertama diperoleh dari alat bukti lainnya sehingga menyimpulkan fakta sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;
Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Pelawan selanjutnya adalah Keberatan tentang putusan Majelis hakim Tingkat Pertama yang melanggar hukum
acara
perdata
yang
berlaku
karena
menyebutkan
tidak
perlunya
mempertimbangkan bukti T.1 s/d bukti T.4 dengan alasan sudah dipertimbangkan dalam perkara pokok sebelumnya, padahal pembanding bukan salah satu pihak dalam perkara pokok dimaksud; Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama berkaitan dengan masalah tersebut dapat dibenarkan agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan antara perkara pokok dengan perkara perlawanan ini, dengan demikian keberatan tersebut sepatutnya ditolak;
- 19 -
Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Pelawan selanjutnya Keberatan tentang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Binjai yang didasari oleh pertimbangan yang acak-acakan karena fakta-fakta yang tidak terjadi selama proses persidangan dianggap ada dan selanjutnya dimunculkan dalam pertimbangan hukum, bahkan dengan kesimpulan yang lebih mengherankan sebab penyebutan perkara serta pihaknya ternyata berbeda serta tidak sesuai; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari secara seksama pertimbangan putusan dalam perkara ini maka tidak diketemukan hal-hal yang menjadi pokok keberatan tersebut, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding semula Pelawan lainnya tersebut Pengadilan Tingkat banding berpendapat hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian keberatan tersebut sepatutnya ditolak;
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka seluruh keberatan dari
Pembanding semula Pelawan
tidak beralasan hukum
sehingga sepatutnya ditolak seluruhnya;
Menimbang, bahwa oleh karena isi Kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Kontra memori banding tersebut tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding dan
berdasarkan pertimbangan-
- 20 -
pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 25/Pdt.Plw/ 2014/PN.Bj tanggal 20 Januari 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI : -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 25/Pdt.Plw/2014/ PN.Bj, tanggal 20 Januari 2015 yang dimohonkan banding;
-
Menghukum
Pembanding semula
dalam kedua tingkat peradilan,
Pelawan untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2015, oleh kami, RUSTAM IDRIS,SH, sebagai Hakim Ketua, BENAR KARO KARO,SH.MH dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Surat
Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
320/PDT/2015/PT.MDN tanggal 23 September 2015 putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2015
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu MANGARATUA
SIMARMATA,SH
Panitera
Pengganti
tanpa
dihadiri
oleh
- 21 -
Pembanding semula Pelawan dan
Terbanding I,II semula Terlawan I,II atau
Kuasanya. HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
BENAR KAROKARO,SH.MH
RUSTAM IDRIS ,SH
HERU PRAMONO, S.H., MHum PANITERA PENGGANTI,
MANGARATUA SIMARMATA,SH Perincian biaya: 1. Materai ………………
Rp
6.000,00
2. Redaksi……..............
Rp
5.000,00
3. Pemberkasan ………
Rp139.000,00
Jumlah ……………....
Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)
