PUTUSAN Nomor : 237/PDT/2016/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
G
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
PEMBANDING,
ING
sebagai berikut dalam perkara antara :
Umur : 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Tapanuli Utara, selanjutnya disebut
NT
sebagai Pembanding semula Tergugat; Lawan :
ILA
TERBANDING, Umur 44 Tahun, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Tapanuli Utara, dalam hal ini telah Raja Induk Sitompul,SH, MH
NG AD
memberikan kuasa kepada
Advokat/ Pengacara berkantor di Jln. Dr. Gerhard Lumban Tobing No.25 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding
Pengadilan Tinggi tersebut;
PE
semula Penggugat;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA; Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal
23
Juni
2015
di
bawah
nomor
register
perkara
Nomor
:
30/Pdt.G/2015/PN.Trt. mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : DIKABURKAN Berdasasarkan urian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini menetapkan suatu hari sidang serta memanggil Pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan seraya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
G
2. DIKABURKAN 3. Menghukum tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam
ING
perkara ini;
Atau : dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
NT
Membaca surat jawaban Tergugat yang diajukan secara tertulis tertanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : EKSEPSI
ILA
DIKABURKAN
Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung/Majelis Hakim yth., untuk
NG AD
menolak gugatan Penggugat untuk dan secara keseluruhannya, dengan membebankan segala ongkos/biaya perkara kepada Penggugat. Membaca
putusan
Pengadilan
Negeri
Tarutung
nomor
:
30/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 02 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat;
PE
II. DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. DIKABURKAN
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Trt, yang
disampaikan
oleh
Jurusita
Pengadilan
Negeri
Tarutung,
yang
menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 02 Maret 2016 telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 4 Mei 2016, dan kepada Penggugat tanggal 4 Mei 2016;
Putusan nomor : 237/PDT/2016/PT.MDN
Hal. 2
Membaca Akta Permohonan Banding nomor : 06/Akta.Bdg/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Mei 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 02 Maret 2016, permohonan banding mana telah
G
diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada
ING
tanggal 1 Juni 2016;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula
Tergugat tertanggal 26 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 27 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah
NT
diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juli 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : DIKABURKAN
ILA
Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Trt, yang disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 1 Juni 2016, dan kepada Kuasa Hukum
NG AD
Terbanding semula Penggugat tanggal 1 Juni 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
Menimbang,
bahwa
PE
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Trt dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 02 Maret 2016, memori banding dari Pembanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut :
Putusan nomor : 237/PDT/2016/PT.MDN
Hal. 3
Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 19
G
huruf F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar
ING
kerena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat
menyetujuinya, dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim
Banding sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;
NT
Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
ILA
Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan asas ex aequo et bono yang dinyatakan secara tegas dalam gugatan Terbanding semula Penggugat,
NG AD
adalah pantas dan patut bagi Penggugat sebagai mantan suami mempunyai kewajiban terhadap Tergugat, sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan asas larangan ultra petitum yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata;
Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang
PE
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban terhadap bekas isteri; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : 1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagaian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya; 2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan spertiga untuk anak atau anak-anaknya;
Putusan nomor : 237/PDT/2016/PT.MDN
Hal. 4
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya; 4. Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, dan atau isteri melakukan
G
kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar
ING
disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas
NT
bagian penghasilan dari bekas suaminya;
6. Ketentuan sebagaimana dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu;
ILA
7. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung
NG AD
ia mulai kawin lagi;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara yang mana dalam gugatan ini Penggugat adalah orang atau Pegawai Negeri Sipil yang berkehendak untuk mengajukan perceraian terhadap isterinya dalam hal ini Tergugat dan Tergugat tidak terbukti
PE
telah meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami serta keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sepertiga gaji Penggugat diserahkan kepada Tergugat sebagai bekas isterinya, dan sepertiga lainnya diserahkan untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang berada dibawah asuhan Tergugat, dengan ketentuan apabila bekas isteri (Tergugat) kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari Penggugat sebagai bekas isteri menjadi hapus terhitung Tergugat mulai kawin lagi; Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya serta mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim
Putusan nomor : 237/PDT/2016/PT.MDN
Hal. 5
Tingkat Pertama dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding, maka memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya bahwa alasan-alasan perceraian yang ditetapkan oleh UndangUndang atau hukum perkawinan bagi Penggugat dan Tergugat belum terpenuhi secara sah dan benar tidak beralasan hukum, kecuali mengenai nafkah dapat
G
diterima sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;
diatas,
maka
Putusan
Pengadilan
Negeri
Tarutung
ING
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut nomor
:
30/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 02 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki dengan menambah kewajiban Terbanding semula
sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;
NT
Pengugat untuk menyerahkan gajinya kepada Pembanding semula Tergugat,
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap
ILA
berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;
NG AD
Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
PE
Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI : -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
-
Memperbaiki
Putusan
Pengadilan
Negeri
Tarutung
nomor
:
30/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 02 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut,
sekedar
menetapkan
Terbanding
semula
Pengugat
untuk
menyerahkan sebahagian gajinya pada Pembanding semula Tergugat, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat; II. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
Putusan nomor : 237/PDT/2016/PT.MDN
Hal. 6
2. DIKABURKAN 3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; -
Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
G
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
ING
Medan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh Kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H.DASNIEL, SH.MH. dan H.ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara
NT
tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Medan nomor : 237/PDT/2016/PT-MDN tanggal 27 Juli 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24
ILA
Oktober 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta PITER MANIK, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
NG AD
Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
ttd
ttd
Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.
ttd 2. H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.
PE
1. H. DASNIEL, SH.MH.
Panitera Pengganti,
ttd PITER MANIK, SH. Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
Putusan nomor : 237/PDT/2016/PT.MDN
Hal. 7
