PUTUSAN NOMOR 112 / PDT / 2015/ PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
RI, berkedudukan di Jalan
Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. Hambra, 2. Rini
Widyastuti, 3.
August Harris, 4. Yudi Yudhawan, 5. Parlautan Napitupulu, 6. Fahresha
Muchtar, 7. Nani Sukamto dan 8. Agus Supriyanto,
berdasarkan Surat Kuasa
Khusus
tertanggal
2
Juli 2013,
selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PEMBANDING semula PELAWAN ; ---------------------------------- L A W A N ----------------------------1. PT. ARGA CITRA KHARISMA, berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Timor No. 1 Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Hakim Tua Harahap, SH, MH, 2. SH, 4. Raja
Joni Asmono, SH, 3. Rizal Sihombing,
Paisal Harahap, SH, 5.Torang Manurung, SH dan
6.Iwan Rohman Harahap, SH, Para Advokat berkantor pada Kantor Hukum Duta Keadilan beralamat di Jalan Prof. HM. Yamin, SH, Komplek Serdang Mas Blok B No. 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2013, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERBANDING I semula TERLAWAN I 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia
Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Kantor Pertanahan
Kota Medan,
beralamat di Jalan Abdul
Cq. Kepala
berkedudukan di
Medan,
Haris Nasution, Pangkalan Masyhur
Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. Rotua Noviyanti, SH, 2. Haris Syahbana Pasaribu, SH, Robert Silalahi Medan,
3.
Sabirin, SH
dan
4.
Kesemuanya Pegawai Kantor Pertanahan Kota
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
No.477/SK-
2
12.71/VIII/2013
dan
Surat
Perintah
Tugas
12.71/VIII/2013 masing - masing tertanggal 27 selanjutnya
disebut
sebagai
No.
910/SPT-
Agustus 2013,
TERBANDING
II
semula
TERLAWAN II ; 3. PEMERINTAH
KOTA
MEDAN, berkedudukan di Medan,beralamat di Jalan
Maulana Lubis, Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Soritua, SH, 2. Bambang, SH, Yasokhi
Lase, SH, MH
Kesemuanya
Pegawai
3. Iskandar, SmHk, 4. Albert
dan 5. pada
Deus Levolt Sihombing, SH pada Bagian Hukum, Kantor
Walikota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September
2013
selanjutnya dalam
hal ini disebut sebagai
TERBANDING III semula TERLAWAN III ; 4. PT. KERETA API INDONESIA ( Persero ), suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili
di
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. M. Salim Radjiman, SH, 2. Savitri
Kusumawardhani, SH, 3. Maleakhi W.Sitompul,SH dan
4.Ebinsianus G. Samador, SH Masing - masing Advokat pada Kantor Hukum Radjiman Billitea & Partners, beralamat di The H Tower lantai 19 Suite E Jalan H .R. Rasuna Said Jakarta
Kav. C 20-21
Selatan, baik Bersama - sama maupun sendiri - sendiri
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2013, No. HK.214/IX/27/KA-2013, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERLAWAN ;
PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2015
Nomor.
112/Pdt/2015/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; 2. Berkas perkara No. 112/Pdt/2015/PT-MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA ; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 1 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Agustus 2013 Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
3
I. OBYEK EKSEKUSI YANG BERUPA BIDANG-BIDANG TANAH DI JL. JAWA DAN JL. MADURA, SETEMPAT DIKENAL SEBAGAI KELURAHAN GANG BUNTU, KOTA MEDAN, MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN YANG DIMILIKI YANG DIGUNAKAN OLEH TURUT TERLAWAN. 1.
Bahwa PERLAWANAN ini PELAWAN ajukan dalam rangka mempertahankan, melindungi, serta mengembalikan aset kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola dan digunakan oleh TURUT TERLAWAN, berupa bidang-bidang tanah di Jl. Jawa dan Jl. Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas ± 35.955 M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan, yang merupakan bagian dari Eigendom Verponding No. 9 yang diuraikan dalam Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij (“DSM”) pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi (“OBYEK EKSEKUSI”).
2.
Bahwa DSM sebagaimana dimaksud di atas, sebelumnya merupakan bagian dari 12 (dua belas) perusahaan kereta api swasta milik Belanda yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara yang tergabung dalam Vereniging Van Nederlands Indische Spoor en Tramweg Maatschappij atau disebut juga Verenigde Spoorwegbedrijft (“VS”), disamping keberadaan Perusahaan Kereta Api milik Pemerintah Belanda yang disebut Staats Spoorwegen (“SS”). Kemudian setelah terbentuknya Negara Kesatuan
Republik
Indonesia,
maka
berdasarkan
Maklumat
Kementerian
Perhubungan RI Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946 dibentuklah Perusahaan Kereta Api yang dikelola oleh Djawatan Kreta Api Republik Indonesia (“DKARI”). 3.
Selanjutnya, berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950, dinyatakan bahwa sejak tanggal 1 Januari 1950 DKARI dan SS/VS digabungkan menjadi satu Djawatan dengan nama Djawatan Kereta Api (“DKA”). Kemudian DKA diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (“PNKA”) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963. Lalu diubah kembali menjadi Perusahaan Djawatan Kereta Api (“PJKA”) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1971. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990, PJKA diubah kembali menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (“Perumka”). Dan pada akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998, Perumka diubah menjadi PT Kereta Api Indonesa (Persero) hingga
saat ini.
4
4.
Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950, tanah DSM dinasionalisasi menjadi tanah negara. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan KeretaApi dan Tilpon Milik Belanda yang dikuasai (Hak Beheer) oleh Djawatan Kereta Api (“DKA”), saat ini terhadap tanah-tanah tersebut telah berubah menjadi dikuasai dan digunakan oleh TURUT TERLAWAN I.
5.
Bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada huruf 1. sampai dengan 4. di atas merupakan aset kekayaan negara yang dikelola oleh TURUT TERLAWAN berdasarkan Hak Baheer, dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk kepada Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 No. 448 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 UndangUndang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 No. 4`48 Jo. UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dimana secara tegas diatur bahwa pemindahtanganan kekayaan negara yang dipisahkan yang dikuasai oleh BUMN harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham pada Persero dan Pemilik Modal pada Perum sesuai PP No. 41 tahun 2003. Dapat kami informasikan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003 tersebut, kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
6.
Bahwa disamping uraian-uraian di atas, kedudukan OBYEK EKSEKUSI sebagai tanah negara yang dikelola dan digunakan oleh TURUT TERLAWAN tersebut juga dikuatkan dengan adanya beberapa pernyataan melalui surat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara yakni: a. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-1069/HK.03/1990 tertanggal 4 September 1990, Perihal: Penertiban Tanah Hasil Konversi Hak Barat Yang Dikuasai/dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-badan Negara dan BUMN; b. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 530.22-134 tertanggal 9 Januari 1991 perihal: Penertiban Tanah Asal Konversi Hak Barat yang dikuasai/dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-Badan Negara dan BUMN, yang berasal dari ex Eigendom Verponding No. 33 dan Eigendom Verponding No. 9;
5
c. Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. RH.48/KA.101/MPHB tertanggal 28 Februari 1994 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Perihal: Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam grondkaart; d. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 8-11/MK. 16/1994 tertanggal 24 Januari 1995 yang ditujukan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Perihal: Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam grondkaart; e. Surat Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor: S-66/MK.6/2005 tanggal 05 Januari 2005, yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang berada di lokasi Gang Buntu merupakan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero); f. Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan Tertanggal 19 Februari 2007, Perihal: Opini Hukum dari JPN Atas Tanah Milik PT Kereta Api (Persero) di Kelurahan Gang Buntu Medan. Serta diperkuat kembali dengan adanya 5 (lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yakni: a. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 523/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13 Januari
1998
Jo.
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
No.
281/PDT.G/1996/PN.Mdn tertanggal 15 April 1997; b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4685 K/PDT/1998 tertanggal 25 September 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 557/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 9 April 1998 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 282/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 15 April 1997; c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4994 K/PDT/1998 tertanggal 17 April 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 472/PDT/1997/PT.Mdn tanggal 31 Agustus 1997 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 283/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997; d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4684 K/PDT/1998 tertanggal 30 Agustus 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 481/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13 Januari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 284/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997; e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4548 K/PDT/1998 tertanggal 16 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 522/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13 Januari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 285/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997.
6
Berdasarkan uraian-uraian di atas, demi tegaknya hukum dan menjaga kehormatan lembaga peradilan di Indonesia, serta dalam rangka memberikan perlindungan terhadap aset kekayaan Negara yang dikelola oleh TURUT TERLAWAN berupa bidangbidang tanah di Jl. Jawa dan Jl. Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas ± 35.955 M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan dimaksud, oleh karenanya PERLAWANAN ini demi hukum patut untuk diterima dan dikabulkan.
II.
LANDASAN HUKUM PELAWAN DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN 1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia (Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 02 tanggal 1 Juni 1999 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Surjadi Jasin, SH Nomor 65 tanggal 9 Agustus 2008 jo Nomor 49 tanggal 9 September 2009), diketahui bahwa Menteri BUMN merupakan satu-satunya Pemegang Saham TURUT TERLAWAN I dengan prosentase kepemilikan sebesar 100% (seratus persen). 2. Bahwa Menteri BUMN telah memberikan kuasa kepada PELAWAN berdasarkan Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKU-218/MBU/2013 tanggal 2 Juli 2013. Menteri BUMN sesuai PP No.41 tahun 2003 adalah Menteri yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Persero dan pemilik modal pada PERUM. Disamping itu, Menteri BUMN memiliki kekuasaan dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan memiliki kekuasaan untuk melakukan pengurusan terhadap aset-aset Negara yang dipisahkan yang dikelola dan digunakan oleh BUMN berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN. 3. Bahwa berdasarkan uraian pada butir I di atas, OBYEK EKSEKUSI merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang yang dikelola dan digunakan oleh TURUT TERLAWAN selaku Badan Usaha Milik Negara. Oleh karenanya, sangatlah beralasan bagi PELAWAN untuk merasa dirugikan dan berkepentingan untuk mengajukan PERLAWANAN a quo kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 4. Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pengalihan aktiva BUMN harus disetujui terlebih dahulu oleh Menteri BUMN, sebelum diputuskan dalam RUPS. Sampai dengan saat ini, Menteri BUMN tidak pernah memberikan izin persetujuan pengalihan atas OBYEK EKSEKUSI dimaksud.
7
5. Bahwa PELAWAN sangat keberatan dan menolak dengan tegas Penetapan Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013, karena PELAWAN merupakan satu-satunya pemegang saham TURUT TERLAWAN selaku pemilik sah OBYEK EKSEKUSI yang merupakan bagian dari Eigendom Verponding No. 9 yang diuraikan dalam Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi. 6. Bahwa dengan dilaksanakannya Penetapan Eksekusi terhadap OBYEK EKSEKUSI yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk kepada UndangUndang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 No. 448 Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 No. 448 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dapat menimbulkan kerugian terhadap PELAWAN sebagai Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham TURUT TERLAWAN. Oleh karenanya, kerugian yang diderita PELAWAN dimaksud merupakan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta berpotensi melanggar Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7. Bahwa dengan mempertimbangkan bahwa OBYEK EKSEKUSI merupakan aset kekayaan negara yang dikelola dan digunakan oleh TURUT TERLAWAN selaku perusahaan milik PELAWAN, maka demi mempertahankan, melindungi, serta mengembalikan aset kekayaan negara yang berupa OBYEK EKSEKUSI tersebut, maka apabila Penetapan Eksekusi a quo tetap dijalankan, jelas akan merugikan Negara c.q. PELAWAN selaku Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, sangat berdasar hukum jika PELAWAN mengajukan PERLAWANAN a quo untuk membela dan mempertahankan aset kekayaan negara dimaksud. 8. Bahwa ahli hukum Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H., halaman 42 menyatakan bahwa alasan untuk mengajukan Perlawanan adalah: “Pelawan mempunyai kepentingan, dan nyata-nyata putusan atas penetapan yang dilawan tersebut merugikan hak-hak Pelawan”.
8
Berdasarkan hal tersebut, maka PELAWAN mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan
PERLAWANAN,
sehingga
PERLAWANAN
yang
diajukan
PELAWAN harus diterima dan dikabulkan. Pendapat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 378 Rv. Selanjutnya, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam halaman 48 menyatakan bahwa: “...penekanan rumusan Pasal 378 Rv dititikberatkan pada “kerugian”. Apabila suatu Putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hak seseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzet untuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut.” Tentang Pasal 378 Rv ini, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam halaman 48 s.d. 49 menyatakan bahwa: “...oleh karena RV merupakan salah satu sumber hukum acara yang dapat diterapkan sesuai dengan asas proses orde dan proses doelmatigheid, maka dalam menentukan patokan landasan kualitas hak yang menjadi dasar gugat Darden Verzet ... Tetapi bebas untuk menerapkan apa yang ditentukan dalam Pasal 378 Rv.” (M.Yahya Harahap, S.H.: Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi; Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hal. 42 dan
47 – 48)
Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta berdasarkan surat kuasa yang diperoleh dari Menteri Keuangan sebagaimana butir (2) di atas, maka demi hukum terbukti bahwa PELAWAN memiliki kapasitas hukum (Legal Standing) untuk mengajukan PERLAWANAN terhadap Penetapan Eksekusi No. : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013. III.
PENETAPAN EKSEKUSI NO.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN TANGGAL 25 JUNI 2013 TIDAK MEMUAT DASAR ALASAN YANG JELAS. 1. Bahwa Penetapan Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013 sama sekali tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum terhadap hak-hak atas tanah yang seperti apa yang dimohonkan eksekusi oleh TERLAWAN I. Serta tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum atas hak atas tanah seperti apa yang
9
timbul sebagai akibat dari pelaksanaan eksekusi a quo, beserta dasar-dasar ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. 2. Bahwa Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013 sama sekali tidak mengutip pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan eksekusi TERLAWAN I sehubungan dengan penguasaan secara melawan hak yang dilakukan oleh TERLAWAN I terhadap aset negara milik TURUT TERLAWAN yang berada dibawah naungan PELAWAN selaku Pemegang Saham. 3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 4. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 189 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (“RBg.”) jelas menyatakan sebagai berikut: “(1) Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. (2) Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya. (3) Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon.” 5. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Medan sepatutnya benar-benar menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013. Namun kenyataannya, Ketua Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat khususnya tidak melihat posisi hukum PELAWAN sebagai Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sehubungan dengan perampasan kekayaan negara milik TURUT TERLAWAN selaku perusahaan milik PELAWAN terhadap OBYEK EKSEKUSI. Oleh karenanya, demi hukum pelaksanaan eksekusi terhadap OBYEK EKSEKUSI berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013 /314/Pdt.G /2011/PN.Mdn
tertanggal
25
Juni
2013
menjadi
TIDAK
DAPAT
DILAKSANAKAN. IV.
PENETAPAN EKSEKUSI NO: 16/EKS/2013/314/PDT.G/2011/PN. MDN YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN TANGGAL
10
25 JUNI 2013 BERSIFAT REKAYASA, KARENA PADA KENYATAANNYA OBYEK EKSEKUSI TELAH DIKUASAI OLEH TERLAWAN I SECARA MELAWAN HUKUM 1. Bahwa PELAWAN sangat keberatan dan menolak dengan tegas Penetapan Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013, karena TERLAWAN I telah mempergunakan/memanfaatkan TERLAWAN
OBYEK
EKSEKUSI
milik
TURUT
secara melawan hak dengan mendirikan bangunan-bangunan
berupa: a.
Kompleks Medan Center Point, yang terdiri atas Hotel, Apartment, Office Medical Center, SuperMall, Convention Hall, Shop House, Pertokoan;
b.
Kompleks Rumah Toko;
c.
Hotel Karibia;
d.
Rumah Sakit Teguh Memoriam Hospital.
2. Bahwa pembangunan sebagaimana disebut pada butir 1 di atas, terindikasi tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan, sebagaimana dinyatakan dalam surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Nomor: 640/0933 tanggal 5 Februari 2013. 3. Quad non, apabila benar bahwa TERLAWAN I merupakan pihak yang paling berhak terhadap OBYEK EKSEKUSI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1040 K/PDT/2012 Tanggal 5 November 2012 (untuk selanjutnya disebut “Putusan MA No. 1040“) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 415.PDT/2011/PT-MDN Tanggal 12 Januari 2012 (untuk selanjutnya disebut “Putusan PT No. 415“) Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. Tanggal 12 September 2011 (untuk selanjutnya disebut “Putusan PN No. 314“), maka secara hukum TERLAWAN I baru memiliki hak untuk membangun di atas OBYEK EKSEKUSI setelah adanya putusan inkracht berdasarkan Putusan MA No. 1040. Dengan demikian, demi hukum terbukti bahwa penguasaan
lahan
OBYEK
EKSEKUSI
oleh
TERLAWAN
I
sebelum
dikeluarkannya Putusan MA No. 1040 telah dilakukan tanpa dasar alas hak yang sah. 4. Bahwa meskipun atas fakta-fakta tersebut di atas, pada tanggal 3 Juli 2013 Pengadilan Negeri Medan tetap melaksanakan sita eksekusi atas OBYEK EKSEKUSI
berdasarkan
Penetapan
Eksekusi
Nomor
:
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn, dimana pelaksanaan tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011 /PN. Mdn.
11
5. Bahwa pelaksanaan sita eksekusi atas OBYEK EKSEKUSI berdasarkan Berita Eksekusi
Pengosongan
(Ontruiming)
dan
Penyerahan
No.
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN. Mdn tersebut, diketahui bahwa telah dilaksanakan sita atas sebagian OBYEK EKSEKUSI kecuali atas sebidang tanah yang menjadi OBYEK EKSEKUSI yaitu di areal seluas lebih kurang 3.700 m2 yang terletak persis dipinggir Jalan Jawa/ Ex Jalan Madura Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur yang saat ini dipertahankan oleh TURUT TERLAWAN dalam rangka melindungi aset kekayaan Negara. 6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, demi hukum membuktikan bahwa Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013 bersifat rekayasa belaka, karena pada kenyataannya OBYEK EKSEKUSI telah dikuasai oleh TERLAWAN I secara melawan hak sejak kurung waktu 2002. 7. Bahwa selanjutnya dengan mencermati uraian diktum Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013, khususnya pada halaman 8 pargaraf 1 yang menyebutkan bahwa: “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek perkara dalam 5 (lima) perkara tersebut di atas adalah mengenai Rumah Dinas yang ditempati oleh orang yang tidak berhak in-casu Tergugat, dan rumah dinas yang menjadi objek perkara tersebut saat ini sudah tidak ada lagi karena sudah dibongkar/digusur sejak tahun 2004, sehingga dengan demikian saat ini tidak dapat dipastikan lagi letak rumah dinas objek perkara tersebut;” Bahwa bunyi diktum amar di atas sangat tidak beralasan, berdasarkan dasar argumentasi sebagai berikut : a.
Bahwa dengan dibongkar/digusurnya rumah dinas di tahun 2004, tidak menghilangkan hak TURUT TERLAWAN I sebagai pemilik yang sah terhadap OBYEK EKSEKUSI;
b.
Bahwa dengan tidak dapat dipastikannya letak rumah dinas, tidak membatalkan isi putusan 5 (lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yakni: 1)
Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 523/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13 Januari
1998
Jo.
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
No.
281/PDT.G/1996/PN.Mdn tertanggal 15 April 1997; 2)
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4685 K/PDT/1998 tertanggal 25 September 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
12
557/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 9 April 1998 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 282/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 15 April 1997; 3)
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4994 K/PDT/1998 tertanggal 17 April 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 472/PDT/1997/PT.Mdn tanggal 31 Agustus 1997 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 283/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997;
4)
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4684 K/PDT/1998 tertanggal 30 Agustus 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 481/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13 Januari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 284/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997;
5)
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4548 K/PDT/1998 tertanggal 16 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 522/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13 Januari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 285/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997; Dimana berdasarkan 5 (lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) di atas, demi hukum menyatakan bahwa TURUT TERLAWAN merupakan pemilik yang sah terhadap OBYEK EKSEKUSI. 8. Bahwa keberadaan fakta hukum adanya 5 (lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana disebutkan pada butir (b) di atas, demi hukum patut dipertimbangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menolak permohonan eksekusi TERLAWAN I atas OBYEK EKSEKUSI. 9. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka demi hukum terbukti bahwa Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan beracara (asas doelmatigheid) dan oleh karenanya Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn
tertanggal
25
Juni
2013
PATUT
DIBATALKAN.
V.
PERMOHONAN PROVISI 1. 1. Bahwa PERLAWANAN yang diajukan oleh PELAWAN mempunyai dasar hukum yang sangat kuat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 206 ayat (6) RBg dan Pasal 378 Rv serta mempunyai fakta landasan yang kuat yang diuraikan dalam Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi,
13
sehingga agar tidak menimbulkan kerugian negara yang lebih besar, pelaksanaan
eksekusi
berdasarkan
Penetapan
Eksekusi
maka
No.
:
16/EKs/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 sepatutnya tidak dilanjutkan sampai dengan adanya putusan a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Bahwa mengingat tingkat urgensi PERLAWANAN a quo sangat tinggi dan mengingat apabila eksekusi OBYEK EKSEKUSI tersebut tetap dilanjtutkan akan menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 RBg, sangat berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan memberikan Putusan Provisi untuk menangguhkan Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 serta membatalkan Berita Acara Sita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2013. 3. Bahwa tindakan untuk tidak melanjutkan eksekusi atau menyatakan eksekusi noneksekutabel yang diajukan oleh PELAWAN semata-mata dimaksudkan untuk ketertiban umum, untuk menghindari pelanggaran kepentingan PELAWAN atas PELAKSANAAN EKSEKUSI YANG SALAH, termasuk untuk melindungi kepentingan terhadap aset kekayaan negara milik PELAWAN agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. 4. Bahwa oleh karena PERLAWANAN ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka dalam rangka mempertahankan, melindungi, serta menghindari kerugian negara terhadap hilangnya aset kekayaan negara yang berupa OBYEK EKSEKUSI milik TURUT TERLAWAN , PELAWAN dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memberi putusan yang dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum lain dari TERLAWAN I, TERLAWAN II, atau TERLAWAN III. Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI : Tidak melanjutkan eksekusi yang dimohonkan oleh TERLAWAN I atas aset kekayaan negara yang berupa bidang-bidang tanah di Jl. Jawa dan
Jl. Madura masing-
masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas ± 35.955 M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan, milik TURUT TERLAWAN yang berada dibawah naungan PELAWAN selaku Pemegang Saham,
14
berdasarkan Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 jo Berita Acara Sita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2013, sampai dengan adanya putusan a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap. DALAM POKOK PERKARA : 1.
Mengabulkan PERLAWANAN PELAWAN untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar;
3.
Menyatakan sah dan berharga Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi;
4.
Menyatakan
Penetapan
Eksekusi
No.:
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn
tertanggal 25 Juni 2013 serta seluruh produk turunanannya baik itu berupa Berita Acara maupun Penetapan-Penetapan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum; 5.
Membatalkan Berita Acara Sita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2013.
6.
Menyatakan Putusan Provisi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7.
Menyatakan agar TERLAWAN I, TURUT TERLAWAN I, dan TURUT TERLAWAN II untuk tunduk pada Putusan Provisi;
8.
Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari TERLAWAN I , TERLAWAN II, TERLAWAN III, dan TURUT TERLAWAN (uitvoerbaar bij voorrad);
9.
Memerintahkan TERLAWAN I , TERLAWAN II, TERLAWAN III, dan TURUT TERLAWAN tunduk pada putusan ini;
10. Membebankan
biaya
perkara pada
TERLAWAN I
,
TERLAWAN II,
TERLAWAN III, dan TURUT TERLAWAN secara tanggung renteng. ATAU Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terbanding I semula Terlawan I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan
jawaban
sekaligus
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar memutuskan perkara ini sebagai berikut : I.
DALAM EKSEPSI
15
- Menerima Eksepsi Terlawan I seluruhnya ; - Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (N.O) ; II. DALAM PROVISI ; -
Menolak Permohonan Provisi Seluruhnya ;
III. DALAM POKOK PERKARA -
Menyatakan Pelawan Bukan Sebagai Pelawan Yang Baik (Bad Opposant)
-
Menolak Perlawanan Pelawan Seluruhnya ; Menimbang, bahwa Terbanding II semula Terlawan II dan Terbanding III
semula Terlawan III, melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan jawaban sekaligus memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono): Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Terlawan, melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan jawaban, sekaligus memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : 1.
Mengabulkan PERLAWANAN PELAWAN untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar;
3.
Menyatakan sah dan berharga Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal
18
Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi; 4.
Menyatakan Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 serta seluruh produk turunannya baik itu berupa Berita Acara maupun Penetapan-Penetapan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5.
Membatalkan Berita Acara Sita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2013.
6. Menyatakan Putusan Provisi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Menyatakan agar TERLAWAN I, TERLAWAN II, dan TERLAWAN III untuk tunduk pada Putusan Provisi; 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari TERLAWAN I , TERLAWAN II, dan TERLAWAN III (uitvoerbaar bij voorrad); 9. Memerintahkan TERLAWAN I , TERLAWAN II, TERLAWAN III, dan TURUT TERLAWAN untuk tunduk pada putusan ini;
16
10. Membebankan biaya perkara pada TERLAWAN I , TERLAWAN II,
dan
TERLAWAN III, secara tanggung renteng.
ATAU Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI : - Menolak tuntutan Provisi Pelawan ; DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Terlawan I seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ; - Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1. 921.000.- ( satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah ) .Membaca berturut-turut : 1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh SAYID YUSRI HAMDANI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2014
Nomor :
438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan Negeri Medan tersebut kepada Kuasa Hukum Terlawan II dan Terlawan III ; 2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Pelawan melalui kuasanya RUDI RUSLI, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Juli 2014, Nomor : 91/2014 tersebut ; 3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SAYID YUSRI HAMDANI H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, menerangkan bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Kuasa Hukum Terlawan I pada tanggal : 6 Oktober 2014, Kuasa Hukum Terlawan II, pada tanggal 18 Agustus 2014, Kuasa Hukum Terlawan III pada tanggal 23 September 2014, Turut Terlawan pada tanggal 14 Oktober 2014 ;
17
4. Memori banding tertanggal 07 Oktober 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 07 Oktober 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada : Kuasa Hukum Terlawan I pada tanggal : 4 November 2014, Kuasa Hukum Terlawan II, pada tanggal 14 Oktober 2014, Kuasa Hukum Terlawan III pada tanggal 22 Oktober 2014, Turut Terlawan pada tanggal 10 Oktober 2014; 5. Kontra Memori banding tertanggal 5 November 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 6 November 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada : Kuasa Hukum Terlawan I pada tanggal : 9 Desember 2014, Kuasa Hukum Terlawan III, pada tanggal 10 Desmber 2014, Kuasa Hukum Turut Terlawan pada tanggal 5 Pebruari 2015, dan kepada Pelawan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Desember 2014 Nomor : W2.U1-18.740/Pdt.04.10/XII/2014; 6. Kontra Memori banding tertanggal 14 Oktober 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Terlawan, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 14 Oktober 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada : Kuasa Hukum Pelawan pada tanggal : 14 Januari 2015, Kuasa Hukum Terlawan I, pada tanggal 16 Desember
2014, Kuasa Hukum Terlawan II pada tanggal 27 November
2014,
Terlawan III pada tanggal 27 November 2014; 7. Bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada : Pelawan tanggal 29 Januari 2015, Terlawan I, 13 Oktober 2014, Terlawan II, 25 Agustus 2014, Terlawan III, 29 September 2014, Turut Terlawan 14 Oktober 2014 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Pelawan adalah sebagai berikut : A. PENYERAHAN MEMORI BANDING TELAH SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU. Bahwa
putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 438/Pdt.Plw /
2013/PN.Mdn telah dibacakan pada tanggal 16 Juli 2014, dan pada saat putusan dibacakan PEMBANDING
hadir dan
selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014,
PEMBANDING telah menyatakan banding sebagaimana Akta banding No.91/2014
18
sehingga dengan demikian pengajuan pernyataan banding dimaksud masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Bahwa selanjutnya PEMBANDING menyampaikan dan / atau menyerahkan Memori Banding
atas
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
dalam
perkara
Nomor
438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn pada tanggal ... Oktober 2014, sehingga dengan demikian pernyataan banding dan penyerahan penyampaian Memori Banding telah dajukan dalam jangka waktu sesuai ketentuan Undang – Undang, dan oleh karena itu pernyataan banding dan pengajuan Memori Banding dari PEMBANDING ini telah sah menurut hukum dan Memori Banding ini patut diterima. B. AMAR PUTUSAN NOMOR 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn (“Putusan 438”) Bahwa Majelis HakimPengadilan NegeriMedan pada tanggal16 Juli 2014 telah memutus perkara Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI : DALAM PROVISI : - Menolak tuntutan Provisi Pelawan ; DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Terlawan I seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ; - Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1. 921.000.- ( satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah ) .ALASAN dan KEBERATAN PEMBANDING TERHADAP PUTUSAN Nomor 438: Adapun alasan dan keberatan-keberatan PEMBANDING terhadap Putusan Nomor 438, akan PEMBANDING uraikan sesuai urutan pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, sebagai berikut : DALAM PROVISI : Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak mengambil pertimbangan yang cukup dalam putusannya pada halaman 78 hingga 80 sehingga menolak permohonan provisi PEMBANDING padahal telah terbukti tanah Obyek Perkara a quo yaitu setempat dikenal sebagai tanah Gang Buntu yang terletak di Jl. Jawa dan Jl. Madura masing-masing seluas + 13.578 M2, dan seluas + 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas +35.955 M2 "Tanah Obyek Perkara") merupakan kekayaan milik Negara yang dipisahkan in casu PEMBANDING, sehingga sudah sepantasnya permohonan provisi PEMBANDING
19
dikabulkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama. Justru Judex Factie Tingkat Pertama dalam nengambil putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING, TURUT TERBANDING serta dalil yang diajukan TERBANDING III. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING yaitu bukti-bukti P-1 hingga P-9 (vide hat 69 - 70) serta saksi yang diajukan PEMBANDING (vide hat 70 - 72), Jelas membuktikan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo merupakan milik Negara yang dipisahkan in casu PEMBANDING, demikian halnya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh TURUT TERBANDING yaitu bukti TT-O1 hingga bukti TT-14 (vide hat 75 - 77) jelas membuktikan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo merupakan merupakan milik Negara yang dipisahkan in casu PEMBANDING. Kepemilikan PEMBANDING atas Tanah Obyek perkara a quo juga disampaikan oleh TERBANDING III dalam dalilnya dalam jawaban sebagaimana pada halaman 54 Putusan, dimana TERBANDING III telah menyatakan tanah Obyek Perkara a quo merupakan milik PEMBANDING yang dikelola oleh TURUT TERBANDING. Bahwa dengan bukti-bukti tersebut maka cukup beralasan jika PEMBANDING sebagai wakil Negara yang memiliki Tanah Obyek Perkara a quo sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan memohonkan putusan provisi semata-mata untuk melindungi kepentingan Negara agar Negara in casu PEMBANDING tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Bahwa dengan demikian PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar memeriksa kembali perkara a quo dan mengabulkan permohonan provisi PEMBANDING karena bukti-bukti dan saksi telah cukup membuktikan jika Tanah Obyek
perkara a quo merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan milik
PEMBANDING, hingga cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan provisi PEMBANDING agar Negara in casu PEMBANDING tidak mengalami kerugian yang lebih besar. DALAM EKSEPSI Bahwa PEMBANDING mendukung pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 85 hingga 95 sehingga mengambil putusan untuk menolak seluruh eksepsi TERBANDING I. DALAM POKOK PERKARA: A. PUTUSAN
JUDEX
FACTIE
TINGKAT
PERTAMA
TIDAK
BERDASARKAN KEADILAN KARENA TELAH BERAT SEBELAH
20
DENGAN HANYA MEMPERTIMBANGKAN DALIL TERRANDING I TANPA MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL PEMBANDING 1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 90 hingga 93 sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PEMBANDING baik dalam Perlawanan dan Replik serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh PEMBANDING, demikian . juga Judex
Factie
Tingkat Pertama tidak
mempertimbangkan dalil-dalil( TERBANDING III dan TURUT TERBANDING serta bukti-bukti TURUT TERBANDING. 2. Bahwa khususnya pada halaman 92 paragraf pertama dan ketiga, Judex Factie Tingkat Pertama mengambil pertimbangan hanya berdasarkan dalil TERBANDING I mengenai adanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT TERBANDING, selengkapnya PEMBANDING kutip sebagai berikut: Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal 05
Nopember
2012
jo.
Putusan
Pengadilan
Tinggi
Medan
Nomor
415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 12 September 2011 tersebut, Tergugat I/Termohon Eksekusi I (Turut Terlawan dalam perkara a quo) telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI sebagaimana dari bukti surat T.1-9 s/d TI-13. Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlepas dari apa yang menjadi dalil gugatan perlawanan Pelawan, mengingat perkara menyangkut 2 (dua) bidang tanah ... Catatan: Cetak tebal PEMBANDING pada kutipan di atas menunjukkan Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PEMBANDING. 3. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut khususnya pada frasa "...Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terlepas dari apa yang menjadi dalil
gugatan perlawanan Pelawan... ",terlihat bahwa Judex Factie
Tingkat
Pertama telah berat sebelah dan tidak berdasarkan keadilan, yaitu dengan hanya mempertimbangkan dalil TERBANDING I yaitu mengenai adanya upaya
hukum
Peninjauan
Kembali
yang
diajukan
oleh
TURUT
TERBANDING serta adanya perkara Nomor 385/Pdt.P1w12013/PN.Mdn. Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang berat sebelah dan hanya rnempertimbangkan dalil salah satu pihak yang demikian tentunya telah bertentangan dengan azas penyelenggaraan peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dimana Peradilan harus dilakukan dan
21
diterapkan dengan prinsip Keadilan, sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya sebagai berikut : Pasal 2 (1). Peradilan dilakukan. "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ". (2).
Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila. Pasal 5 (1). Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 4. Bahwa Hakim sebagai penyelenggara peradilan seharusnya memberikan Putusan yang berimbang dan yang bebas dari pengaruh manapun agar keadilan dapat ditegakkan, sebagaimana semangat kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam paragraf pertama penjelasan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan Judex Factie yang berat sebelah dan mengabaikan dalil-dalil PEMBANDING telah menunjukkan betapa Judex Factie Tingkat Pertama tidak menjalankan prinsip-prinsip peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Selengkapnya paragraf pertama penjelasan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan degani ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. B. PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DIAMBIL TANPA PERTIMBANGAN YANG CUKUP DAN TIDAK TELITI MENURUT CARA YANG DITENTUKAN OLEH PERUNDANG-UNDANGAN 1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam seluruh pertimbangannya pada halaman 90 hingga 93 sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PEMBANDING baik dalam Perlawanan dan Replik serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh PEMBANDING, demikian juga Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalil-dalil TERBANDING III dan TURUT TERBANDING serta bukti-bukti TURUT TERBANDING.
22
2. Bahwa putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang demikian telah bertentangan dengan Undang-Undang karena tidak memasukkan alasan dan dasar yang cukup dalam pertimbangan putusannya. Pada pertimbangan dalam halaman 90 hingga 93 putusan tersebut, Judex Factie juga tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundangundangan a quo atau sumber hukum tidak tertulis lainnya. 3. Bahwa dengan Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh bagian perlawanan PEMBANDING, Replik, Bukti-bukti dan keterangan Saksi, maka dengan demikian Judex Factie Tingkat Pertama tidak memasukkan alasan-alasan, dan dasardasar yang jelas dan rinci yang merupakan salah satu azas suatu Putusan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan
Kehakiman").
Putusan
yang
tidak
diambil
berdasarkan
pertimbangan yang cukup tersebut, dengan demikian merupakan putusan yang cacat, yang tidak cukup dipertimbangkan atau onvolende gemotivered. Selengkapnya Pasa1 50 dan Pasa1 53 UU Kekuasaan Kehakiman: Pasal 50 ayat 1 (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasa1 53 ayat 2 Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. 4. Bahwa
pertimbangan
Judex
Factie
Tingkat
Pertama
yang
tidak
mempertimbangkan dalil-dalil, Bukti-bukti dan Saksi PEMBANDING tersebut juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 1974 yang mengatur bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan. Demikian juga kaidah dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 104 K/Sip/1968 yang menyatakan bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, bila Hakim tidak mengadili semua bagian tuntutan, maka putusan tersebut harus dibatalkan.
23
C. PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE MERUPAKA,N PERTIMBANGAN YANG KELIRU YANG TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN DAN DASAR HUKUM YANG TEPAT 1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam seluruh pertimbangannya pada halaman 90 hingga 93, khususnya pada halaman 92 paragraf ketiga serta pertimbangan
pada
halaman
93
paragraf
pertama,
yang
selengkapnya
PEMBANDING kutip: Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlepas dari apa yang menjadi dalil gugatan perlawanan Pelawan, mengingat perkara menyangkut 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tersebut masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Termohon Eksekusi I(Turut Terlawan dalam perkara a quo) maka untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim berpendapat agar para pihak menunggu sampai adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) menyangkut 2 (dua) bidang tanah objek eksekusi tersebut di atas; Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil perlawanan Pelawan dalam perkara a quo
dengan
dalil
perlawanan
Pelawan
dalam
perkara
No.
385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn. pada pokoknya tidak jauh berbeda, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Bahwa Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING tidaklah terkait dan tidak berhubungan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011 yang diajukan TURUT TERBANDING (dahulu TURUT TERLAWAN), karena: 2.1 PEMBANDING Mdn:mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN. Upaya hukum Perlawanan yang diajukan oleh PEMBANDING merupakan upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga untuk mempertahankan hak-hak Negara in casu PEMBANDING terhadap putusan atau penetapan yang nyata-nyata telah merugikan Negara in casu PEMBANDING. Upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh PEMBANDING tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Rv, yang menitikberatkan pada "kerugian", apabila suatu putusan atau penetapan Pengadilan merugikan kepentingan atau hak
24
seseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzet atau perlawanan pihak ketiga untuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut, selengkapnya Pasa1378 Rv: Pasal 378 Rv Pihak pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan tangan dalam perkara pernah menjadi pihak. Dengan demikian jelas merupakan suatu kekeliruan jika Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan untuk menghindari adanya suatu putusan yang saling bertentangan, karena jelas dasar Perlawanan PEMBANDING adalah Penetapan Nomor
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn.
tertanggal
25
Juni
2013,
sementara upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT TERBANDING (dahulu TURUT TERLAWAN) adalah terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011. 2.2 Putusan dalam Perlawanan a quo serta putusan terhadap permohonan Peninjauan
Kembali
tidak
akan
mengakibatkan
putusan
yang saling
bertentangan, karena dasar dan alasan Perlawanan PEMBANDING serta dasar dan alasan permohonan Peninjauan Kembali adalah berbeda: -
Perlawanan a quo yang diajukan PEMBANDING bertujuan untuk membatalkan penetapan eksekusi Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013. Penetapan eksekusi dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011 jelas merupakan dua produk hukum yang berbeda;
-
Sementara putusan yang akan dijatuhkan dalam permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT TERBANDING tentunya bertujuan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember
2012
jo
Putusan
Pengadilan
Tinggi
Medan
Nomor
415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011.
25
2.3 PEMBANDING bukan pihak dalam upaya Peninjauan Kembali yang diajukan TURUT TERBANDING: Sangat jelas jika upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut merupakan upaya hukum yang berbeda dengan yang diajukan PEMBANDING, satu dan lain hal karena PEMBANDING bukanlah pihak dalam Perlawanan a quo yang diajukan PEMBANDING. Perlawanan PEMBANDING merupakan perlawanan yang diajukan untuk membela kepentingan Negara in casu PEMBANDING, dan tidak ada kaitan dengan upaya
hukum
Peninjauan Kembali
yang diajukan oleh
TURUT
TERBANDING tersebut. 2.4 Upaya hukum Perlawanan yang diajukan PEMBANDING memiliki dasar hukum yang berbeda dengan upaya hukum yang diajukan TURUT TERBANDING terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011: Antara upaya Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING dengan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan PT Kereta Api (Persero) Indonesia memiliki dasar hukum dan tujuan yang berbeda. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ("UU Mahkamah Agung"), khususnya dalam Pasal 66 s.d. Pasal 77 UU Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum atas putusan yang telah berkekuatan
hukum
tetap.
Sementara
upaya
hukum
yang
diajukan
PEMBANDING merupakan Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 378 Rv yang tujuannya untuk mempertahankan hak PEMBANDING atas Tanah Obyek Perkara a quo yang karena adanya Penetapan Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn, Negara in casu PEMBANDING telah dirugikan hak-haknya. 3. Bahwa terkait dengan perlawanan Nomor 385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn dan perlawanan yang diajukan PEMBANDING, telah jelas bahwa keduanya tidak memiliki relevansi. Perlawanan yang diajukan PEMBANDING merupakan Perlawanan Pihak Ketiga yang didasarkan pada ketentuan pasal 378 Rv untuk membela Lepentingan Negara yang dirugikan, sementara perlawanan Nomor
26
385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn merupakan perlawanan yang diajukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pihak tereksekusi dalam putusan, sebagaimana diatur dalam Rbg tentang Pelaksanaan Keputusan Hukum pada pasal 206 ayat (6). Dengan demikian Judex Factie Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dengan tidak mendasarkan pertimbangannya dengan peraturan
perundang-undangan
yaitu
dengan
mengaitkan
antara
upaya
Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING dengan upaya Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
D. BERDASARKAN DALIL-DALIL, BUKTI-BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKAN PEMBANDING, TERBUKTI BA.HWA TANAH OBYEK PERKARA A QUO MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN YANG DIKELOLA OLEH TURUT TERBANDING. 1. Bahwa untuk lebih memperjelas lagi dalil-dalil, bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan PEMBANDING, berikut ini PEMBANDING uraikan kembali pokok-pokok dari dalil, bukti, dan keterangan saksi, agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali perlawanan a quo dengan lebih rinci, teliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut: a. Bahwa
PEMBANDING
mengajukan
perlawanan
dalam
rangka
mempertahankan, melindungi, serta mengembalikan aset kekayaan Negara yang dipisahkan yang dikelola oleh TURUT- TERBANDING berupa bidang-bidang tanah di Jl. Jawa dan Jl. Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas ± 35.955 M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan, yang merupakan bagian dari Eigendom Verponding Nomor 9 yang diuraikan dalam Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober 1888 / Bukti TT-13 (vide hal 77 Putusan No. 438) dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappy Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W. / Bukti TT-14 (vide hal 77 Putusan No. 438), yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapy (DSM) pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi. b. Bahwa DSM sebagaimana dimaksud di atas, sebelumnya merupakan bagian dari 12 (dua belas) perusahaan kereta api swasta milik Belanda yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara yang tergabung dalam Vereniging Van Nederlands Indische Spoor en Tramweg Maatschappij atau disebut juga Verenigde Spoorwegbedrijft ("VS"), di samping keberadaan Perusahaan Kereta Api milik Pemerintah Belanda yang disebut Staats Spoorwegen ("SS").
27
Kemudian setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan Maklumat Kementerian Perhubungan RI Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946 dibentuklah Perusahaan Kereta Api yang dikelola oleh Djawatan Kreta Api Republik Indonesia ("DKARI"). c. Selanjutnya, berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Januari 1950, dinyatakan bahwa sejak tanggal 1 Januari 1950 DKARI dan SS/VS digabungkan menjadi satu Djawatan dengan nama Djawatan Kereta Api ("DKA"). Kemudian DKA diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api ("PNKA") berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963. Lalu diubah kembali menjadi Perusahaan Djawatan Kereta Api ("PJKA") berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1971. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1990, PJKA diubah kembali menjadi Perusahaan Umum Kereta Api ("Perumka") dan pada akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1998, Perumka diubah menjadi PT Kereta Api Indonesa (Persero) hingga saat ini. d. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950, tanah DSM dinasionalisasi menjadi tanah Negara. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta-Api dan Tilpon Milik Belanda yang dikuasai (Hak Beheer) oleh Djawatan Kereta Api ("DKA"), saat ini terhadap tanah-tanah tersebut telah berubah menjadi dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). e. Bahwa bidang-bidang Tanah Obyek Perkara a quo merupakan tanah milik negara in casu PEMBANDING berdasarkan Hak Baheer, dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk kepada Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 Nomor 448 Jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 Nomor 448 Jo. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PPrbendaharaan Negara Jo. UndangUndang Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUNK dimana diatur bahwa pemindahtanganan kekayaan negara yang dikelola oleh BUMN harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham pada Persero dan Pemilik Modal pada Perum sesuai PP Nomor 41 tahun 2003. Dapat kami informasikan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003 tersebut, kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri
28
Keuangan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri BUMN, termasuk dalam hal ini kewenangan memberikan persetujuan pelepasan atas aset. f. Bahwa di samping uraian-uraian di atas, kedudukan Tanah Obyek Perkara sebagai
tanah
kekayaan
milik
negara
yang
dipisahkan
in
casu
PEMBANDING juga dikuatkan dengan adanya beberapa pernyataan melalui surat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Negara yakni : - Surat
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
S-
1069/HK.03/1990 tertanggal 4 September 1990, Perihal: Penertiban Tanah Hasil Konversi Hak Barat Yang Dikuasai/dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-badan Negara dan BUMN / bukti P-03 (vide hal 69 Putusan Nomor 438); - Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 530.22-134
tertanggal 9 Januari 1991 perihal: Penertiban Tanah Asal Konversi Hak Barat yang dikuasai/dimiliki Instansi PemerintahlBadan-Badan Negara dan BUMN yang berasal dari ex Eigendom Verponding No. 33 dan Eigendom Verponding Nomor 9 / bukti P-04 (vide ha169 Putusan Nomor 438); - Surat
Menteri
Perhubungan
Republik
Indonesia
Nomor
RH.48/KA.101/MPHB tertanggal 28 Februari 1994 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Perihal: Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam grondkaart / bukti P-06 (vide hal 70 Putusan Nomor 438); - Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5-11/MK. 16/1994 tertanggal 24 Januari 1995 yang ditujukan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Perihal: Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam grondkaart / bukti P-05 (vide hal 70 Putusan Nomor 438); - Surat Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor S-66/MK.6/2005 tanggal 05 Januari 2005, yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang berada di lokasi Gang Buntu merupakan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)1 bukti P-07 (vide ha170 Putusan Nomor 438). 2. Bahwa sebagaimana juga keterangan saksi yang diajukan PEMBANDING, yang tercantum dalam Putusan Nomor 438 (vide hal 70). Berdasarkan keterangan saksi PEMBANDING jelas menyatakan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo merupakan
29
kekayaan Negara yang dipisahkan milik PEMBANDING yang diperoleh berdasarkan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Hindia Belanda dalam hal ini yaitu DSM beserta seluruh aset-asetnya melalui seperangkat peraturan perundangundangan yaitu UndangUndang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda; Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950; dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta-Api dan Tilpon Milik Belanda. Selain itu, TERBANDING III dalam dalilnya sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 438 (vide hal 54 paragraf terakhir) juga menyatakan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo telah dimiliki oleh PEMBANDING secara terus-menerus sejak diserahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia yang pengelolaannya ada pada TURUT TERBANDING, selengkapnya PEMBANDING kutip dalil TERBANDING III (dahulu TERLAWAN III) sebagai berikut: “Bahwa setahu T'erlawan III selama ini terhadap tanah objek perkara yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura tersebut merupakan secara terus menerus telah dikelola dan dikuasai oleh Pelawan selaku Perusahaan Umum Kereta Api ("Perumka ")” . Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka PEMBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tingggi Sumatera Utara di Medan yang menerima, memeriksa, dan mengadili kara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: MENGADILI -Mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari PEMBANDING; -Membatalkan Putusan Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn tanggal 16 Juli 2014. MENGADILI SENDIRI DALAM PROVISI : Mengangkat sita eksekusi yang diletakkan atas aset kekayaan milik Negara yang dipisahkan in casu PEMBANDING/PELAWAN yang berupa bidang-bidang tanah di Jl. Jawa dan Jl Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas 35.955 M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan, milik PEMBANDING/PELAWAN berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 6/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 sampai dengan adanya putusan terhadap perlawanan a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
30
DALAM EKSEPSI Menolak seluruh Eksepsi TERBANDING/TERLAWAN I DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan
PERLAWANAN
PEMBANDING
/
PELAWAN
untuk
seluruhnya; 2. Menyatakan
PEMBANDING
/
PELAWAN
adalah
PEMBANDING
/
PELAWAN yang baik dan benar; 3. Menyatakan sah dan berharga Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappy Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi; 4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal , 25 Juni 2013 jo Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 3 Juli 2013 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum; 5. Menyatakan Putusan Provisi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan agar TERBANDING / TERLAWAN I, TERBANDING II / TERLAWAN II, dan TERBANDING III/TERLAWAN III untuk tunduk pada Putusan Provisi; 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari TERBANDING/TERLAWAN I, TERBANDING II/TERLAWAN II, dan TERBANDING III/TERLAWAN III, atau uitvoerbaar bij voorrad; 8. Membebankan
biaya
perkara
pada
TERBANDING
I/TERLAWAN
I,
TERBANDING II/TERLAWAN II, dan TERBANDING III/TERLAWAN III secara tanggung renteng.
ATAU Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa Kontra memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan I berbunyi sebagai berikut : Bahwa setelah menerima, membaca, dan mempelajari serta melakukan kontemplasi secara sungguh-sungguh atas Memori Banding Pembanding, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Oktober 2014 dan kemudian Terbanding I memverifikasinya
31
terhadap pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014dan kemudian diperoleh kesimpulan uraian Memori Banding Pembanding tersebut adalah tidak berdasar hukum dan keliru,serta hanya sebatas pengulangan atas dalil-dalil perlawanannya sebelumnya, dan karenanya tidak dapat melumpuhkan atau melemahkan argumentasi hukum yang dibangun oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut atau dengan kata lain Pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 yang menyatakan perlawanan pelawan/pembanding tidak dapat diterima telah tepat dan benar serta telah ditopang dengan argumentasi hukum yang kuat karenanya putusan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum, sehingga atas dasar mana cukuplah beralasan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan tersebut ; Bahwa berikut ini diuraikan jawaban/bantahan terhadap tudingan-tudingan Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014, yang tentunya jawaban/bantahan ini telah didukung dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta diselimuti dengan argumentasi hukum yang kuatdan valid serta disesuaikan dengan sistematika Memori Banding Pembanding tersebut, yakni sebagai berikut : DALAM PROVISI Bahwa oleh Pembanding pada halaman 3 aliena paling bawah dan bersambung ke halaman 4, menyebutkan yang pada pokoknya menyebutkan Putusan Judex Factie tingkat pertama yang menolak Permohonan Provisi Pembanding tidak mengambil pertimbangan hukum yang cukupdengan alasan menurut pembanding kedua objek perkara masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan telah terbukti sebagai kekayaan milik negara yang dipisahkan in casu Pembanding yang dikelola oleh Turut Terbanding (PT. Kereta Api Indonesia) berdasarkan bukti Pembanding (vide bukti P-1 s/d P-9) dan keterangan saksi (ahli) yang bernama Dr. Agus Mulyana, M.Hum serta bukti yang diajukan oleh Turut Terbanding (vide bukti TT-01 s/d TT-14) ; Bahwa semua alat bukti yang disebutkan oleh Pembanding sebagai dasar membuktikan kedua bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sebagai kekayaan milik negara yang dipisahkan adalah alasan yang keliru dan tidak berdasar hukum sebab baik secara satu persatu maupun secara keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun Turut Terbadning tersebut tidak satu pun yang dapat dikategorikan sebagai alas hukum atas tanah objek perkara sebagai kekayaan milik negara yang dipisahkan karena baik Pembanding maupun
Turut Terbanding tidak dapat
membuktikan
dan
tidak mampu
membuktikankedua areal bidang tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan terdaftar sebagai asset/kekayaan milik Turut Terbanding ;
32
Bahwa disisi lain bukti yang diajukan Pembanding hanya berupa peta, itu pun bukandibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan hanya produk Turut Terbanding/PT. Kareta Api Indonesia tanpa ada stampel atau pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu yakni Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dan demikian juga saksi (ahli) Dr. Agus Mulyana, M.Hum yang diajukan oleh Pembanding tidak ada menerangkan kedua areal bidang tanah terperkara sebagai milik/asset Turut Terbanding dan lagi pula keterangan seorang saksi saja tanpa didukung oleh alat bukti lainnya tidaklah ada kekuatan nilai pembuktiannya (unus testis nullus testis) ; Bahwa inheren dengan uraian diatas berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Turut Terbanding II/Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yakni fotocopy Hak Eigendom Verponding No. 33 yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya (vide bukti T.II-1) membuktikan kedua bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan adalah terdaftar atas nama Gouvernement Van Ned Indie, dimana status haknya telah berakhir sesuai bukti T.I-7 dan T.I-8 dan kedua bidang tanah tersebut tidak pernah dilakukan konversinya oleh siapapun kesalah satu alas hak yang disebutkan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; Bahwa Turut Terbanding/PT. Kereta Api Indonesia melalui Direksi sebagai Organ BUMNPembanding telah mempertahankan haknya atas kedua bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan akan tetapi Turut Terbanding tersebut sama sekali tidak dapat membuktikan haknya atas kedua bidang tanah objek perkara sebagaimana disebut dalam Putusan Pengadilan Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12 September 2011 Jo Nomor : 415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal 05 November 2012 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5)dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 385/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, tanggal 29 Januari 2014 (vide bukti T.I-15) karenanya secara mutatis mutandis Pembanding sebagai Pemegang saham pada Turut Terbanding tidak ada hubungan hukum lagi dengan kedua bidang tanah objek sengketa ; Bahwa apalagi berdasarkan pasal 1 butir 9 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN telah secara tegas menyebutkan bahwa Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun diluar Pengadilan, oleh sebab itu Pembanding sebagai pemegang saham pada Turut Terbanding/PT. Kereta Api Indonesia sebagai BUMN tidak lagi berwenang untuk mengajukan perlawanan
a quo karena PT. Kereta Api Indonesia/Turut Terbanding telah tidak dapat
membuktikan haknya atas kedua bidang areal tanah tersebut sebagaimana disebut dalam Putusan Pengadilan Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12 September 2011 Jo Nomor : 415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal 05
33
November 2012 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PNMdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 385/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, tanggal 29 Januari 2014 (vide bukti T.I-15) ; Bahwa oleh karenanya tudingan atau klaim Pembanding yang menyebutkan kedua bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sebagai kekayaan milik negara yang dipisahkan adalah tidak terbukti serta tidak berdasar hukum, lemah dan tidak didukung oleh fakta hukum dipersidangan, atas dasar mana sangat beralasan hukum agar terhadap tudingan pembanding yang demikian untuk dikesampingkan ; Bahwa uraian diatas adalah bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I (vide bukti T.I-2 s/d T.I-8) yang secara keseluruhan bukti mana menunjukkan kedua bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan adalah milik Terbanding I, dan oleh karena kedua bidang areal tanah milik Terbanding I maka secara acontrarionyata dan terbuktilahlah kedua bidang areal tanah dimaksud adalah bukan kekayaan milik negara yang dipisahkan sebagaimana tudingan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut ; Bahwa dengan segala kelemahan dan ketiadaan dasar hukum memori banding Pembanding tersebut dan kemudian dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang dikonstruksikan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan halaman 78 s/d halaman 80 yang pada pokoknya menyebutkan tidak ada alasan yang sifatnya sangat mendesak dalam perkara a quo untuk mengabulkan permohonan provisi pembanding tersebutadalah menjadikan argumentasi hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut semakin kuat dan kokohkarena Pembanding sendiri tidak dapat membuktikan dan tidak mampu membuktikan kedua bidang areal tanah tersebut sebagai kekayaan milik negara yang dipisahkan melainkan bidang tanah tersebut adalah telah terbukti sebagai milik Terbanding I sebagaimana diuraikan diatas, dari dan oleh karena itu mohonlah untuk mengesampingkan memori banding pembanding tersebut seraya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 tersebut ; DALAM EKSEPSI Bahwa khusus pada bagian ini Pembanding menyebutkan memberikan dukungan atas pertimabangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan halaman 85 s/d halaman 95 dan menjadikannya sebagai dasar menolak seluruh eksepsi Terbanding I, akan tetapi dalam hal ini oleh Pembanding sendiri dalam memori bandingnya tidak menyabutkan secara konkrit, jelas dan tegas alasan hukum apa Pembanding mendukung dan menjadikan pertimbangan hukum tersebut sebagai alasan menolak eksepsi Terbanding I ; Bahwa oleh karena tidak disebutkan alasan hukum dukungan tersebut, maka uraian Pembanding setentang dengan hal ini tidak beralasan karenanya haruslah dikesampingkan seraya
34
dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa kembali secara sungguhsungguh eksepsi Terbanding I tersebut dan selanjutnya untuk dikabulkan secara keseluruhan dengan membatalkan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sepanjang mengenai eksepsi tersebut ; DALAM POKOK PERKARA
A. TERHADAP TUDINGAN PEMBANDING YANG MENYEBUTKAN JUDEX FACTIE
TINGKAT
KARENA
PERTAMA
TELAH
MEMPERTIMBANGKAN
TIDAK
BERAT DALIL
BERDASARKAN
SEBELAH
KEADILAN
DENGAN
TERBANDING
I
HANYA TANPA
MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL PEMBANDING
Bahwa adalah benar dan sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan terhadap dua areal bidang tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan telah diserahkan pengadilan kepada Terbanding I berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) Dan Penyerahan No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 03 Juli 2013 (vide bukti T.I-6) sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12 September 2011 Jo Nomor : 415/PDT/2011/PTMdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal 05 November 2012 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PNMdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) telah dimohonkan peninjauan kembali oleh Turut Terbanding (vide bukti T.I-9 s/d T.I-13) yang hingga saat ini masih sedang berproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia; Bahwa disamping upaya hukum peninjauan kembali tersebut diatas, oleh Turut Terbanding/PT. Kereta Api Indonesia adalah juga mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-5 Jo bukti T.I-14 dan T.I-15) yang alasan dan dasar hukumnya adalah sama persis dengan perkara a quo yang dimohonkan bandingnya oleh pembanding tersebut ; Bahwa atas dasar uraian diatas dan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang dikutip oleh Pembanding dalam memori bandingnya halaman 5 s/d halaman 6, maka pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar serta telah didasarkan pada ketentuan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
35
Bahwa karena itu lema “TERLEPAS” yang terdapat dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang dikutip oleh Pembanding tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau patokan untuk menuding Judex Factie tingkat pertama telah berlaku berat sebelah, tidak adil dan hanya mempertimbangkan dalil-dalil Terbanding I saja dengan mengabaikan dalil dalil Pembanding sebab pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar serta telah dibangun diatas fondasi fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan, sehingga ketika pertimbangan hukum judex factie didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dipersidangan maka pertimbangan hukum yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai yang berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara ; Bahwa sebagaimana yang telah kami uraian pada bagian provisi diatas, dimana Pembanding sendiri berdasarkan alat-alat bukti yang diajukannya dipersidangan adalah tidak dapat mambuktikan kedua bidang areal tanah tersebut sebagai kekayaan milik negara yang dipisahkan, dan justru adalah sebaliknya Terbanding I telah mampu dan membuktikan dalil-dalil jawabannya yakni kedua bidang areal tanah tersebut sebagai milik Terbanding I berdasarka Putusan Pengadilan Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12 September 2011 Jo Nomor : 415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal 05 November 2012 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) yang asal muasal kedua bidang tanah tersebut adalah bekas hak Eigendom Verpounding No. 33 atas nama Gauvernement Ned Van Indie (vide bukti T.II-1 dan bukti T.I-7 dan T.I-8) ; Bahwa oleh karena jawaban Tergugat I tersebut telah terbuktikan maka jawaban tersebut meningkat kedudukannya menjadi fakta hukum secara yuridis imperative fakta hukum mana haruslah dipertimbangkandan diterima sebagai suatu kebenaran hukum ; Bahwa disamping itu frase “TERLEPAS” yang termuat dalam pertimbangan hukum yang dikutip oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah juga telah mengokohkan pertimbangan hukum judex factie telah sempurna, imparsial dan bukan hanya mendengar pihak Terbading I saja tapi juga telah mendengarkan semua pihak dipersidangan sebab jika dengan menelisik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lema “TERLEPAS” bermakna ; a) sudah lepas, ; b) terhindar, ; c) lepas dari ikatan,dan ; d) bebas dari kewajiban (KBBI, Departemen Pendidikan Nasional, PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi Keempat, Jakarta, 2008, halaman 818) ; Bahwa dari semua makna yang dikutip diatas menunjukkan adanya sikap atau perbuatan yang telah terjadi sebelumnya, artinya dalam perkara a quo Judex Factie
36
Pengadilan Negeri Medan telah menunjukkan sikap atau perbuatan berupa medengarkan dan mempelajari seluruh dalil-dalil semua pihak yang berperkara secara imparsialdan kemudian setelah diperhatikan alat-alat buktinya, maka terhadap dalildalil yang tidak terbuktikan akan dihindari, dilepaskan atau dibebaskan dari pertimbangan hukum judex factie sebab dalil dalil tersebut adalah dianggap sebagai dalil yang tidak mengandung suatu kebenaran/kebohongan belaka, dari dan oleh karena itu Judex Factie sedapat mungkin mesti menghindari dalil dalil yang tidak mengandung suatu kebenaran/kebohongan karena pertimbangan hukum yang didasarkan pada kebohongan akan menghasilkan kesesatan sedangkan kesesatan tentunya melahirkan ketidakadilan bahkan sebagai bentuk penzaliman yang terstruktur, sistemik dan massif ; Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka nyata dan terbuktilah memori banding pembanding tersebut adalah sangat lemah dan tidak berdasar hukum dan sama sekali tidak dapat mengurangi validitas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 tersebut, karenanya
mohonlah untuk mengesampingkan memori banding pembanding tersebut untuk seluruhnya ; B. TERHADAP TUDINGAN PEMBANDING YANG MENYEBUTKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DIAMBIL TANPA PERTIMBANGAN YANG CUKUP DAN TIDAK TELITI MENURUT CARA YANG DITENTUKAN OLEH PERUNDANG-UNDANGAN Bahwa pada bahagian ini, Pembanding terlihat sangat tendensius menyampaikan tudingannya yang seolah olah Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan dalil dalil Pembanding baik dalam perlawanan, replik dan buktibukti serta saksi dan begitujuga dalil dalil Terbanding II dan Turut Terbanding serta bukti-bukti Turut Terbanding, dan dengan hanya bermodal tudingan tersebut meminta agar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 dilakukan pembatalannya ; Bahwa tudingan pembanding tersebut diatas adalah sebagai tudingan yang tidak berdasar hukum, lemah dan rapuh karena sama sekali tidak mengandung suatu kebenaran sebab sebagaimana uraian kami diatas bahwasanya dalam membuat pertimbangan hukum oleh Judex Factie haruslah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah teruji kebenarannya dipersidangan bukan didasarkan pada dalil-dalil masingmasing pihak yang belum tentu mengandung suatu kebenaran hukum ;
37
Bahwa oleh karena Jufex Factie dalam membuat pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sesungguhnnya dan kemudian disertai dengan memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh masingmasing pihak lalu berkesimpulan terhadap kedua bidang tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo sedang diperiksa dalam perkara lain pada tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI (vide bukti T.I-9 s/d T.I-13) ; Bahwa penilaian terhadap fakta hukum yang disebutkan diatas adalah telah dapat dikategorikan sebagai alasan-alasan hukum atau dasar hukum yang jelas dan rinci yang tentunya cukuplah secara yuridis pertimbangan hukum judex factie tersebut sebagaimana ketentuan yang dikehendaki oleh pasal 50 dan pasal 53 dari UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dari dan oleh karena itu sempurnalah pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan, sehingga telah cukup alasan hukum untuk menolak Memori Banding Pembanding tersebut untuk seluruhnya Bahwa disamping itu jika pun dilihat secara detail, satu persatu terhadap buktibukti surat yang diajukan oleh Pembanding dan begitu juga dengan ketarangan saksi (ahli) Dr. Agus Mulyana, M.Hum dan kemudian dicocokkan dengan dalil-dalil perlawanannya tersebut ternyata disimpulkan semua bukti-bukti tersebut tidak lah mendukung dalil-dalil perlawanannya,akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12 September 2011 Jo Nomor : 415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal 05
November
2012
Jo
Penetapan
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
:
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) yang asal muasal kedua bidang tanah tersebut adalah bekas hak Eigendom Verpounding No. 33 atas nama Gauvernement Ned Van Indie (vide bukti T.II-1 dan bukti T.I-7 dan T.I-8) membuktikan kedua bidang areal tanah tersebut adalah milik Terbanding I karenanya
secara
yuridis
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
:
438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 secara hukum haruslah dikuatkan ; C. TERHADAP
TUDINGAN
PEMBANDING
YANG
MENYEBUTKAN
PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE MERUPAKAN PERTIMBANGAN YANG KELIRU YAG TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN DAN DASAR HUKUM YANG TEPAT Bahwa sebagaimana diatas telah kami uraikan bahwasanya adalah benar dan sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan terhadap dua areal bidang tanah
38
masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan telah diserahkan pengadilan kepada Terbanding I berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi
Pengosongan
(Ontruiming)
Dan
Penyerahan
No.
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 03 Juli 2013 (vide bukti T.I-6) sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12 September 2011 Jo Nomor : 415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal 05 November 2012 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) telah dimohonkan peninjauan kembali oleh Turut Terbanding (vide bukti T.I-9 s/d T.I-13) yang hingga saat ini masih sedang berproses ; Bahwa disamping upaya hukum peninjauan kembali tersebut diatas, oleh Turut Terbanding/PT. Kereta Api Indonesia adalah juga mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-5 Jo bukti T.I-14 dan T.I-15) yang alasan dan dasar hukumnya adalah sama dengan perkara a quo yang dimohonkan bandingnya oleh pembanding tersebut ; Bahwa dari serangkaian uraian diatas dapat disimpulkan Putusan Pengadilan Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12 September 2011 Jo Nomor : 415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal 05 November 2012 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) yang dimohonkan perlawananya oleh Pemanding yang kesemuanya adalah menyangkut kepemilikan atas kedua bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dan demikian juga halnya dengan perlawanan yang diajukan oleh Turut Terbanding atas Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-14 dan T.I-15) adalah juga menyangkut kepemilikan kedua bidang areal tanah tersebut ; Bahwa bila pun ada (quad noon) perbedaan dalam perlawan a quo dengan bukti T.I-2 s/d T.I-5, dan bukti T.I-9 s/d T.I-15 hanya sebatas kedudukan hukum/legal standing
Pembanding
saja
sebagai
pemegang
saham
100%
pada
Turut
Terbanding/PT.Kereta Api Indonesia, oleh karena itu sebagai pemegang saham pada Turut Terbanding, Pembanding tidaklah berkapasitas untuk mengajukan perlawanan a quo karena yang berhak mewakili BUMN baik diluar maupun dalam pengadilan adalah
39
Direksi sebagai organ BUMN sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, oleh karenanya tindakan Pembading a quo sebenarnya adalah sebagai perbuatan illegal, tidak sah dan perbuatan penzaliman khususnya terhadap Terbanding I ; Bahwa dalam bukti T.I-2 s/d T.I-5, dan bukti T.I-9 s/d T.I-15, Direksi sebagai Organ BUMN telah mempertahankan haknya atas kedua areal bidang tanah terperkara akan tetapi berdasarkan fakta hukumnya kedua areal bidang tanah terperkara telah dinyataka sah sebagai milik Terbanding I dan dengan demikian nyata dan teranglah kedua bidang areal tanah perkara sama sekali tidak tercatat sebagai asset Turut Terbanding maupun Pembanding ; Bahwa dari uraian diatas terlihatlah secara jelas bahwasanya perkara perlawanan a quo adalah satu kesatuan dan sama dengan perkara yang disebut dalam bukti T.I-2 s/d T.I-5, dan bukti T.I-9 s/d T.I-15, maka semua uraian pembanding yang berupaya memisah-misahnya
atau
supaya
terlihat
seolah-olah
tidak
berkaitan
antara
perlawanannya dalam perkara a quo dengan upaya hukum peninjauan kembali (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) maupun perlawanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)/Turut Terbanding(vide bukti T.I-14 dan T.I-15) sebagaimana disebut dalam memori banding pembanding halaman 10 s/d 12 adalah tidak beralasan hukum, lemah dan tidak sesuai dengan logika hukum maupun akal sehat ; Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pembanding tersebut adalah sebagai bentuk penyesatan yang dilakukan oleh Pembanding untuk dapat mengelabui majelis hakim banding yang kelak memeriksa perkara a quo,padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan substansi perkara perlawanan a quo adalah sama dengan perkara sebelumnya (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5 dan bukti T.I-14 s/d T.I-15 ) yakni menyangkut kepemilikan atas kedua bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ; Bahwa oleh karena itu, nyata dan teranglah uraian memori banding Pembanding tersebut
tidak
argumentative
dan
tidak
berdasar
hukum
karenanya
menjadikanpertimbangan hukum Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 semakin kuat dan valid serta akuntabel karena telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat, dari dan oleh karenanya mohonlah untuk mengesampingkan dalil-dalil memori banding pembanding tersebut untuk seluruhnya ;
40
D. TERHADAP TUDINGAN PEMBANDING YANG MENYEBUTKAN DALILDALIL, BUKTI-BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKAN PEMBANDING, TERBUKTI BAHWA TANAH OBJEK PERKARA A QUO MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN YANG DIKELOLA OLEH TURUT TERBANDING Bahwa dengan melihat subjudul yang diberikan oleh Pembanding, terlihat dan sangat meyakinkan seolah olah benar kedua aral bidang tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan adalah sebagai kekayaan milik Negara yang dipisahkan dan dikelola oleh Turut Terbanding/PT.Kereta Api Indonesia ; Bahwa namun setelah membaca uraian pembanding selanjutnya mulai dari halaman 13 sampai pada halaman 16, ternyata uraiannya tersebut hanya sebatas pengulangan dari dalil-dalil perlawanan pembanding semula yang setelah diperiksa oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan, dalil-dalil mana ternyata tidak dapat dibuktikannyasebagaimana telah kami uraiakan diatas, karenanya dalil-dalil tersebut tidaklah mengandung suatu kebenaran hukum karenanya bukanlah sebagai fakta hukum, sehingga mohonlan agar jawaban Terbanding I semula dijadikan sebagai tanggapan terhadap dalil-dalil Memori Banding Pembanding a quo dan karenanya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian Kontra Memori Banding ini ; Bahwa meskipun demikian demi memudahkan Yang Mulia Mejlis Hakim Banding, dibawah ini diuraikan tanggapannya yakni sebagai berikut :
Bahwa adalah tidak benar kedua bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan merupakan bagian dari Eigendom Verponding Nomor : 9 yang diuraikan dalam Grandplan No. I K.6.b D.S.M. W.W sebab berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagaimana disebut dalam bukti T.II-1 dan bukti T.I-7 dan bukti T.I-8 yang secara tegas disebutkan kedua areal bidang tanah tersebut adalah merupakan bekas hak Eigendom Verpounding No. 33 terdaftar atas nama Gouvernement Van Ned Indieyang saat ini berdasarkan bukti T.I-2 s/d T.6 adalah milik Terbanding I ; Bahwa disamping itu, oleh Pembanding sendiri maupun Turut Terbanding sama sekali tidak membuktikan atau tidak memperlihatkan Eigendom Verpondong No. 9 dipersidangan karenanya mejadikan semakin tidak benarnya dalil-dalil Pembanding tersebu dan karenanya haruslah dikesampingkan ;
41
Bahwa mengenai Peta Tanah Deli (vide bukti TT-14) adalah bukan termasuk sebagai salah satu alas hak yang disebutkan dalam undang-undang pokok agraria sebagaimana uraian kami terdahulu, apalagi peta tersebut hanya dibuat sendiri oleh Turut Terbanding/PT.Kereta Api Indonesia tanpa ada stampel atau pengesahannya dari pejabat yang berwenang untuk itu yakni Badan Pertanahan Nasional Kota Medan ; Bahwa oleh karena kedua bidang areal tanah tersebut adalah milik Terbanding I, maka uraian memori banding Pembanding halaman 14 huruf c,d, e dan f adalah uraian yang tidak beralasan hukum karena bukan alas hak yang sah melainkan semuanya hanyalah sebatas peraturan perundang-undangan yang sama sekali tidak ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung terhadap kedua bidang areal tanah tersebut dan hanyalah sebatas surat-surat instansi pemerintahan yang bukan sebagai alas hak sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasar pokok agraria yang telah kami uraian diatas, sehingga dari kesemua uraian Pembanding dalam memori bandingnya tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan bahwasanya kedua bidang areal tanah tesebut sebagai kekayaan milik negara yang dipisahkan akan tetapi fakta hukum yang terungkap diperisangan adalah kedua bidang areal tanah tersebut telah terbukti sebagai milik Terbanding I, karenanya cukup beralasan hukum untuk menolak memori banding pembanding seluruhnya seraya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan bandingnya tersebut ; PERMOHONAN Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum diatas mohonlah Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengambil putusan yang amarnya menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya seraya menguatkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan bandingnya tersebut
Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Turut Terbang semula Turut Terlawan adalah sebagai berikut : Melalui Kontra Memori Banding ini, TURUT TERBANDING semula TURUT TERLAWAN dengan ini mengakui dan mendukung seluruh dalil PEMBANDING dalam Memori Bandingnya atas Putusan No. 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn tanggal 16 Juli 2014 yang selengkapnya sebagai berikut:
A. PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING TELAH SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU :
42
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn telah dibacakan pada tanggal 16 Juli 2014, selanjutnya PEMBANDING telah menyatakan banding pada tanggal 16 Juli 2014, dan mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2014. Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Memori Banding PEMBANDING kepada TURUT TERBANDING melalui relaas tertanggal 10 Oktober 2014, kemudian TURUT TERBANDING menyampaikan dan/atau Menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding PEMBANDING atas Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn pada tanggal 14 Oktober 2014, sehingga Kontra Memori Banding ini telah sah menurut hukum dan patut diterima.
B. AMAR PUTUSAN NOMOR 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn ("Putusan No. 438") : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juli 2014 telah memutus perkara No. 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI DALAM PROVISI: -
Menolak tuntutan Provisi Pelawan;
DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi Terlawan I seluruhnya DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima; 2. Menghukum
Pelawan
untuk
membayar
biaya
perkara
sebesar
Rp,
1.921.000,(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu Rupiah).
Adapun dasar alasan Kontra Memori Banding TURUT TERBANDING semula turut terlawan yaitu sebagai berikut : DALAM PROVISI : 1. Telah tepat dalil Memori Banding dari PEMBANDING yang mendalilkan bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak mengambil pertimbangan yang cukup dalam putusannya pada halaman 78 hingga 80 sehingga menolak permohonan provisi PEMBANDING padahal telah terbukti tanah Obyek Perkara a quo yaitu setempat . dikenal sebagai tanah Gang Buntu yang terletak di JI. Jawa JI. Madura masingmasing seluas ± 13.578 M2, seluas ± 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas ± 35.955 M2 ("Tanah Obyek Perkara') merupakan milik negara in casu PEMBANDING, maka sudah sepantasnya permohonan provisi PEMBANDING dikabulkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama. Akan tetapi Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh
43
PEMBANDING,
TURUT
TERBANDING
serta
dalil
yang
diajukan
TERBANDING III. 2. Bahwa
TURUT
TERBANDING
mendukung
dalil
PEMBANDING
yang
mendalilkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING yaitu bukti-bukti P-1 hingga P-9 (vide hal 69 - 70) serta saksi yang diajukan PEMBANDING (vide hal 70 - 72) telah jelas membuktikan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo merupakan milik negara in casu PEMBANDING, demikian halnya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh TURUT TERBANDING yaitu bukti TT-01 hingga bukti TT-14 (vide hal 75 - 77) jelas membuktikan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo merupakan milik negara in casu PEMBANDING. 3. Bahwa status kepemilikan PEMBANDING atas Tanah Obyek Perkara a quo juga disampaikan oleh TERBANDING III dalam dalilnya dalam jawaban sebagaimana pada halaman 54 Putusan, dimana TERBANDING III telah menyatakan Tanah Obyek Perkara a quo merupakan milik PEMBANDING yang dikelola oleh TURUT TERBANDING 4. Bahwa dengan bukti-bukti tersebut maka cukup beralasan jika PEMBANDING sebagai wakil negara yang memiliki Tanah Obyek Perkara a quo memohonkan putusan provisi semata-mata untuk melindungi kepentingan negara agar negara tidak mengalami kerugian yang semakin besar. 5. Bahwa TURUT TERBANDING mendukung permohonan PEMBANDING yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara a quo dan mengabulkan permohonan provisi PEMBANDING karena bukti-bukti dan saksi telah cukup membuktikan jika Tanah Obyek Perkara a quo merupakan milik PEMBANDING yang dikelola TURUT TERBANDING, maka cukup beralasan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan provisi PEMBANDING agar negara tidak mengalami kerugian yang semakin besar.
DALAM EKSEPSI : Bahwa PEMBANDING mendukung pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 85 hingga 95 sehingga mengambil putusan untuk menolak seluruh eksepi TERBANDING I.
DALAM POKOK PERKARA :
A. TURUT TERBANDING MENDUKUNG DALIL PEMBANDING YANG MENDALILKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA
44
TIDAK BERDASARKAN KEADILAN KARENA TELAH BERAT SEBELAH DENGAN HANYA
MEMPERTIMBANGKAN DALIL
TERBANDING I
TANPA MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL PEMBANDING SERTA DALIL-DALIL TURUT TERBANDING
1. Bahwa telah tepat dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa Judex Factie ; Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 90 (sembilan puluh) hingga 93 (sembilan puluh tiga) sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PEMBANDING baik dalam Perlawanan dan Replik serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh PEMBANDING, demikian juga Judex Factie Tingkat Pertama tidak
mempertimbangan
dalil-dalil
TERBANDING
III
dan
TURUT
TERBANDING serta bukti-bukti TURUT TERBANDING. 2. Bahwa khususnya pada halaman 92 paragraf pertama dan ketiga, Judex Factie Tingkat
Pertama
mengambil
pertimbangan
hanya
berdasarkan
dalil
TERBANDING I mengenai adanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT TERBANDING, selengkapnya TURUT TERBANDING kutip sebagai berikut: Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1040 K/POT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No 314/Pdt. G/2011/PN. Mdn tanggal 12 September 2011 tersebut, Tergugat I/Termohon Eksekusi I (Turut Terlawan dalam perkara aquo) telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI sebagaimana dari bukti surat T. I-9 s/d T. I-13.
Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlepas dari apa yang menjadi
dalil
gugatan
perlawanan
Pelawan,
mengingat
perkara
menyangkut 2 (dua) bidang tanah ...
Catatan: cetak tebal TURUT TERBANDING menunjukkan Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PEMBANDING.
3. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut khususnya pada frasa "...Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlepas dari apa yang menjadi dalil gugatan perlawanan pelawan...,terlihat bahwa judex Factie Tingkat Pertama telah berat sebelah dan tidak berdasarkan keadilan, yaitu dengan hanya mempertimbangan dalil TERBANDING I yaitu mengenai adanya upaya hukum Peninjauan
45
Kembali yang diajukan oleh TURUT TERBANDING serta adanya perkara No. 385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn. Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang berat sebelah dan hanya mempertimbangkan dalil salah satu pihak yang demikian tentunya
telah
bertentangan
dengan
azas
penyelanggaraan
peradilan
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dimana Peradilan harus dilakukan dan diterapkan dengan prinsip Keadilan, sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya sebagai berikut : Pasal 2 1. Peradilan
dilakukan
"DEMI
KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal 5 1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 4. Bahwa telah tepat dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penyelenggara peradilan seharusnya memberikan putusan yang berimbang dan yang bebas dari pengaruh manapun agar keadilan dapat ditegakkan, sebagaimana semangat kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam paragraph pertama penjelasan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan judex Factie yang berat sebelah dan mengabaikan dalil-dalil PEMBANDING telah menunjukkan betapa Judex Factie Tingkat Pertama tidak menjalankan prinsip-prinsip peradilan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Selengkapnya paragraph pertama penjelasan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka,
bebas
dari
pengaruh
kekuasaan
lainnya
untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. B. TURUT TERBANDING MENDUKUNG DALIL PEMBANDING DIMANA PEMBANDING
MENYATAKAN
BAHWA
PUTUSAN
JUDEX
FAME
TINGKAT PERTAMA DIAMBIL TANPA PERTIMBANGAN YANG CUKUP
46
DAN TIDAK TELITI, SERTA TIDAK SESUAI DENGAN CARA YANG DITENTUKAN OLEH PERUNDANG-UNDANGAN.
1. Bahwa telah tepat apa yang didalilkan PEMBANDING, dimana PEMBANDING dalam Memori Bandingnya mendalilkan jika pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam seluruh pertimbangannya pada halaman 90 (sembilan puluh) hingga 93 (sembilan puluh tiga) sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PEMBANDING baik dalam Perlawanan dan Replik serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh PEMBANDING, demikian juga Judex Factie Tingkat Pertama tidak
mempertimbangan
dalil-dalil
TERBANDING
III
dan
TURUT
TERBANDING serta bukti-bukti TURUT TERBANDING. 2. Bahwa putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang demikian telah bertentangan dengan Undang-Undang karena tidak memasukkan alasan dan dasar yang cukup dalam pertimbangan putusannya. Pada pertimbangan dalam halaman 90 (sembilan puluh) hingga 93 (sembilan puluh tiga) putusan tersebut, Judex Factie juga tidak memuat pasal-pasal tertentu dari, peraturan perundang-undangan a quo atau sumber hukum tidak tertulis lainnya. 3. Bahwa telah tepat dalil PEMBANDING yang mendalilkan bahwa dengan Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh bagian perlawanan PEMBANDING, Replik, Bukti-bukti dan keterangan Saksi, maka dengan demikian Judex Factie Tingkat Pertama tidak memasukkan alasan-alasan, dan dasar-dasar yang jelas dan rinci yang merupakan salah satu azas suatu putusan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan pasal 53 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman' Putusan yang tidak diambil berdasarkan pertimbangan yang cukup tersebut, dengan
demikian
merupakan
putusan
yang
cacat,
yang
tidak
cukup
dipertimbangkan atau onvolende gemotivered. Selengkapnya pasal 50 dan pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman: Pasal 50 ayat 1 1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang duadikan dasar untuk mengadili.
Pasal 53 ayat 2 Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
47
4. Bahwa pertimbangan Judex Factie Tngkat Pertama yang tidak memperambangkan dalil-dalil, Bukti-bukti dan Saksi PEMBANDING serta bukti-bukti TURUT TERBANDING, maka pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang demikian juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 1974 yang mengatur bahwa putusan putusan yang diambil oleh Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan yang jelas. Hal mana juga terdapat dalam kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung No. 104 K/Sip/1968 yang menyatakan bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, bila Hakim tidak mengadili semua bagian tuntutan, maka putusan tersebut harus dibatalkan. C. TURUT TERBANDING MENDUKUNG DALIL PEMBANDING YANG MENDALILKAN MERUPAKAN
BAHWA
PERTIMBANGAN
PERTIMBANGAN
YANG
JUDEX
KELIRU
FACTIE
YANG
TIDAK
DIDASARKAN PADA ALASAN DAN DASAR HUKUM YANG TEPAT.
1. Bahwa telah tepat dalil PEMBANDING yang mendalilkan Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam seluruh pertimbangannya pada halaman 90 hingga 93, khususnya pada halaman 92 paragraf ketiga serta pertimbangan pada halaman 93 paragraf pertama, yang selengkapnya TURUT TERBANDING kutip: Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlepas dari apa yang menjadi dalil gugatan perlawanan Pelawan, mengingat perkara menyangkut 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tersebut masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Termohon Eksekusi I (Turut Terlawan dalam perkara a quo) maka untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim berpendapat agar para pihak menunggu sampai adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) menyangkut 2 (dua) bidang tanah objek eksekusi tersebut di atas; Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil perlawanan Pelawan dalam perkara a quo dengan dalil perlawanan Pelawan dalam perkara No. 385/Pdt,Plw/2013/PN.Mdn, pada pokoknya tidak jauh berbeda, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Bahwa telah tepat yang didalikan PEMBANDING mengenai tidak terkaitnya Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING dengan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K,/PDT/2012
48
tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011 yang diajukan TURUT TERBANDING (dahulu TURUT TERLAWAN), karena: a. PEMBANDING mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Nomor 16/ Eks /2013 /314/ Pdt.G/2011/PN.Mdn:
Upaya hukum Perlawanan yang diajukan oleh PEMBANDING merupakan upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga untuk mempertahankan hak-hak Negara in casu PEMBANDING terhadap putusan atau penetapan yang nyata-nyata telah merugikan Negara in casu PEMBANDING. Upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh PEMBANDING tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 378 Rv, yang menitik beratkan pada "kerugian", apabila suatu putusan atau penetapan Pengadilan merugikan kepentingan atau hak seseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzet atau perlawanan pihak ketiga untuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut, selengkapnya pasal 378 Rv: Pasal 378 Rv Pihak pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil dl sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan tangan dalam perkara pernah menjadi pihak . Dengan demikian telah tepat dalil PEMBANDING, yang menyatakan bahwa jelas merupakan suatu kekeliruan jika Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan untuk menghindari adanya suatu putusan yang saling bertentangan, karena dasar dari perlawanan
pembanding
yaitu
Penetapan
Nomor
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tertanggal 25 Juni 2013 sementara upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT TERBANDING (dahulu TURUT TERLAWAN) yaitu terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011. a. Putusan dalam Perlawanan a quo serta putusan terhadap permohonan Peninjauan Kembali tidak akan mengakibatkan putusan yang saling bertentangan, karena terdapat
49
perbedaan antara dasar dan alasan Perlawanan yang diajukan PEMBANDING dengan dasar dan alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan TURUT TERBANDING: -
Perlawanan a quo yang diajukan PEMBANDING bertujuan untuk membatalkan penetapan eksekusi No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013. Penetapan eksekusi dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011 jelas merupakan dua produk hukum yang berbeda;
-
Sementara putusan yang akan dijatuhkan dalam permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT TERBANDING tentunya bertujuan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 Tanggal 05
Nopember
2012
jo
Putusan
Pengadilan
Tinggi
Medan
Nomor
415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011. b. PEMBANDING bukan pihak dalam upaya Peninjauan Kembali yang diajukan TURUT TERBANDING:
Sangat jelas jika upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut merupakan upaya hukum yang berbeda dengan yang diajukan PEMBANDING, satu
lain hal karena
PEMBANDING bukanlah pihak dalam Perlawanan a quo yang diajukan PEMBANDING. Perlawanan PEMBANDING merupakan perlawanan yang diajukan untuk membela kepentingan Negara in casu PEMBANDING, tidak ada kaitan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT TERBANDING tersebut. c. Upaya hukum Perlawanan yang diajukan PEMBANDING memiliki dasar hukum yang berbeda dengan upaya hukum yang diajukan TURUT TERBANDING terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pdt/2011/PT. Mdn tanggal 12 7anuari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011:
Antara upaya Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING , dengan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan PT Kereta Api (Persero) Indonesia memiliki dasar hukum dan tujuan yang berbeda.
50
Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ("UU Mahkamah Agung”), khususnya dalam Pasal 66 s.d. Pasal 77 UU Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara upaya hukum yang diajukan PEMBANDING merupakan Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 378 Rv yang tujuannya untuk mempertahankan hak PEMBANDING atas Tanah Obyek Perkara
a
quo
yang
karena
adanya
Penetapan
Nomor
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn, Negara in casu PEMBANDING telah dirugikan hak-haknya.
3. Bahwa terkait dengan perlawanan Nomor 385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn dan perlawanan yang diajukan PEMBANDING, telah jelas bahwa keduanya tidak memiliki relevansi. Perlawanan yang diajukan PEMBANDING merupakan Perlawanan Pihak Ketiga yang didasarkan pada ketentuan pasal 378 Rv untuk membela kepentingan Negara yang dirugikan, sementara perlawanan Nomor 385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn merupakan perlawanan yang diajukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pihak tereksekusi dalam putusan, sebagaimana diatur dalam Rbg tentang Pelaksanaan Keputusan Hukum pada pasal 206 ayat (6). Dengan demikian Judex Fac6"e Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dengan tidak mendasarkan pertimbangannya dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengaitkan antara upaya Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING dengan upaya Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PT Kereta Api Indonesia (Persero). D. BERDASARKAN
DALIL-DALIL,
BUKTI-BUKTI
DAN
SAKSI
YANG
DIAJUKAN PEMBANDING DAN TURUT TERBANDING, TERBUKTI BAHWA TANAH OBYEK PERKARA A QUO MERUPAKAN MILIK PEMBANDING YANG DIKELOLA OLEH TURUT TERBANDING.
1. Bahwa untuk lebih memperjelas lagi dalil-dalil, bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan PEMBANDING dan TURUT TERBANDING, berikut ini TURUT TERBANDING uraikan kembali pokok-pokok dari dalil, bukti, dan keterangan saksi, agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali perlawanan a quo dengan lebih rinci, teliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu sebagai berikut:
51
a. Bahwa
PEMBANDING
mengajukan
perlawanan
dalam
rangka
mempertahankan, melindungi, serta mengembalikan aset kekayaan negara yang ada pada PEMBANDING berupa berupa bidang-bidang tanah di JI. Jawa dan JI. Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas ± 35.955 M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan, yang merupakan bagian dari Eigendom Verponding No. 9 yang diuraikan dalam Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober 1888 / Bukti TT-13 (vide hal 77 Putusan No. 438) dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschapij Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W. / Bukti TT-14 (vide hal 77 Putusan No. 438), yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij (DSM) pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi. b. Bahwa DSM sebagaimana dimaksud di atas, sebelumnya merupakan bagian dari 12 (dua belas) perusahaan kereta api swasta milik Belanda yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara yang tergabung dalam Vereniging Van Nederlands Indische Spoor en Tramweg Maatschapij atau disebut juga Verenigde Spoorwegbedrijft (“V”) disamping keberadaan Perusahaan Kereta Api milik Pemerintah Belanda yang disebut Staats Spoorwegen ("SS'). Kemudian setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan Maklumat Kementerian Perhubungan RI.
Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946
dibentuklah Perusahaan Kereta Api yang dikelola oleh Djawatan Kreta Api Republik Indonesia ("DKARI'). c. Selanjutnya, berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950, dinyatakan bahwa sejak tanggal 1 Januari 1950 DKARI
SS/VS digabungkan menjadi satu
Djawatan dengan nama Djawatan Kereta Api (“DKA”) Kemudian DKA diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (“PNKA”) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963. Lalu diubah kembali menjadi Perusahaan Djawatan Kereta Api (“PJKA”) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1971. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990, PJKA diubah kembali menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (“Perumka”) pada akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998, Perumka diubah menjadi PT Kereta Api Indonesa (Persero) hingga saat ini. d. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
Pengumuman Menteri
Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950, tanah DSM dinasionalisasi menjadi tanah negara. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi
52
Perusahaan Kereta-Api Tilpon Milik Belanda yang dikuasai (Hak Beheer) oleh Djawatan Kereta Api ("DKA"), saat ini terhadap tanah-tanah tersebut telah berubah menjadi dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesa (Persero). e. Bahwa bidang-bidang Tanah Obyek Perkara a quo merupakan tanah milik negara in casu PEMBANDING berdasarkan Hak Baheer, merupakan kekayaan negara yang dipisahkan
tunduk kepada Undang-Undang Perbendaharaan
Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 No. 448 Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 No. 448 Jo. UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM)
Perusahaan Perseroan (PERSERO) Jo.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindah tanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, dimana secara tegas diatur bahwa pemindahtanganan aset negara yang dikuasai oleh perusahaan BUMN harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. f. Bahwa disamping uraian-uraian di atas, kedudukan Tanah Obyek Perkara sebagai tanah milik negara in casu PEMBANDING juga dikuatkan dengan adanya beberapa pernyataan melalui surat yang dikeluarkan oleh lembaga lembaga negara yakni: -
Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S1069/HK.03/1990 tertanggal 4 September 1990, Perihal: Penertiban Tanah Hasil Konversi Hak Barat Yang Dikuasai/dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-badan Negara dan BUMN / bukti P03 (vide hal 69 Putusan No. 438);
-
Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 530.22-134 tertanggal 9 Januari 1991 perihal: Penertiban Tanah Asal Konversi Hak Barat yang dikuasai/dimiliki Instansi.. Pemerintah/BadanBadan Negara dan BUMN, yang berasal dari ex Eigendom trerponding No. 33 dan Eigendom Verponding No. 9 / bukti P-04 (vide hal 69 Putusan No. 438)
-
Surat
Menteri
Perhubungan
Republik
Indonesia
No.
RH.48/KA.101/MPHB tertanggal 28 Februari 1994 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Perihal: Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam grondkaart/ bukti P-06 (vide hal 70 Putusan No. 438) -
Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-11/MK. 16/1994 tertanggal 24 Januari 1995 yang ditujukan kepada Menteri Negara
53
Agraria/Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional
di
Jakarta,
Perihal:
Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam grondkaart / bukti P-OS (vide hal 70 Putusan No. 438); -
Surat Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor: S-66/MK.6/2005 tanggal 05 Januari 2005, yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang berada di lokasi Gang Buntu merupakan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) / bukti P-07 (vide hal 70 Putusan No. 438).
2. Bahwa TURUT TERBANDING mendukung keterangan saksi yang diajukan PEMBANDING,
keterangan
saksi
yang
diajukan
PEMBANDING
tersebut
sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 438 (vide hal 70). Berdasarkan keterangan saksi PEMBANDING jelas menyatakan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo merupakan milik PEMBANDING yang diperoleh berdasarkan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Hindia Belanda dalam hal ini yaitu DSM beserta seluruh aset-asetnya melalui seperangkat peraturan perundang undangan yaitu Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda; Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950; dan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta-Api Tilpon Milik Belanda. Selain itu, TERBANDING III dalam dalilnya sebagaimana tercantum dalam putusan No. 438 (vide hal 54 paragraf terakhir) juga menyatakan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo telah dimiliki oleh PEMBANDING secara terus menerus sejak diserahkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah Republik Indonesia yang
pengelolaannya
ada
pada
TURUT
TERBANDING,
selengkapnya
PEMBANDING kutip dalil TERBANDING III sebagai berikut: Bahwa setahu Terlawan III selama ini terhadap tanah objek perkara yang terletak dl Jalan Jawa dan Jalan Madura tersebut merupakan secara terus menerus telah dikelola dan dikuasai oleh Pelawan selaku Perusahaan Umum Kereta Api ("Perumka'). Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka TURUT TERBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tingggi Sumatera Utara di Medan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari PEMBANDING; 2. Membatalkan Putusan Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn tanggal 16 Juli 2014. MENGADILI SENDIRI DALAM PROVISI: Mengangkat sita eksekusi yang diletakkan atas aset kekayaan milik Negara yang dipisahkan in casu PEMBANDING/ PELAWAN yang berupa bidang-bidang tanah di JI.
54
Jawa dan JI Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas ± 35.955 M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan, milik PEMBANDING/ PELAWAN berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 sampai dengan adanya putusan terhadap perlawanan a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap. DALAM EKSEPSI: Menolak seluruh Eksepsi TERBANDING I/ TERLAWAN I DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan PERLAWANAN PEMBANDING/PELAWAN untuk seluruhnya; 2. Menyatakan PEMBANDING/ PELAWAN adalah PEMBANDING/ PELAWAN yang baik dan benar; 3. Menyatakan sah dan berharga Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi; 4. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 serta seluruh produk turunannya baik itu berupa Berita Acara maupun Penetapan-Penetapan tidak sah tidak memiliki kekuatan hukum; 5. Membatalkan Berita Acara Sita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) Penyerahan No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2013. 6. Menyatakan Putusan Provisi sah mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Menyatakan agar TERBANDING I/TERLAWAN I, TERBANDING II/TERLAWAN II, dan TERBANDING III/TERLAWAN III untuk tunduk pada Putusan Provisi; 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari TERBANDING I/ TERLAWAN I, TERBANDING II/ TERLAWAN II,
TERBANDING III/
TERLAWAN III, atau uitvoerbaar bij voorrad; 9. Membebankan biaya perkara pada TERBANDING I/TERLAWAN I, TERBANDING II/TERLAWAN II, dan TERBANDING III/TERLAWAN III secara tanggung renteng.
ATAU Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang menerima, memeriksa mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa ternyata memori banding dari Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I , serta kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada pokoknya tidak ada hal hal
55
baru yang dikemukakan yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding dan kedua kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juli 2014, Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah
mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan menurut hukum karena perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah kadaluarsa dikarenakan Penetapan eksekusi Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn tanggal 25 Juni 2013 telah dilaksanakan, sehingga kalau eksekusi telah selesai dilaksanakan maka upaya hukumnya bukan mengajukan perlawanan, akan tetapi mengajukan gugatan baru ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Juli 2014, Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PNMdn dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI : -------- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ; -------- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juli 2014, Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ; -------- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi
Medan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh kami Dr. H. SOEDARMADJI, SH M. Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH MH dan DAHLIA BRAHMANA, SH MH para Hakim Anggota yang
56
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2015 Nomor 112/PDT/2015/PT MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta JOHORLAN DONGORAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ; HAKIM ANGGOTA,
1.
KETUA MAJELIS,
DHARMA E.DAMANIK, SH MH.
Dr. H. SOEDARMADJI,S.H M.Hum 2.
DAHLIA BRAHMANA,SH MH. PANITERA PENGGANTI,
JOHORLAN DONGORAN, S.H. Biaya-biaya : 1. Meterai ............................Rp.
6.000,-
2. Redaksi ............................Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan ....................Rp. 139.000,Jumlah .................................Rp. 150.000,-
