PUTUSAN Nomor : 323 / PDT / 2015 / PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRO Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 24 C - D Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vitra Verba, S.H., dan Alek Ishak, selaku Karyawan PT. BRI Agro Kantor Cabang Medan, berdasarkan Surat Kuasa no. 22/SK-Dir.01/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014,
yang
telah
didaftarkan
di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan No.W2.U3.50/pdt/SK/2014/PB-Bnj, tanggal 15 Juli 2014, disebut
sebagai
PEMBANDING I semula TERGUGAT III ;
LILA MEUTIA, SH, Notaris di Medan bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 16 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlis, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Mukhlis Lubis, S.H & Associates beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., No. 538 Medan 202333, berdasarkan Surat
Kuasa
Khusus
tanggal
17
September 2014, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Binjai dengan No.W2.U3.153/pdt/SK/2014/ PB-Bnj, tanggal 18 September 2014, disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT IV ; LAWAN ...............
2
L A W A N ; 1.DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD, laki-laki, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 23, Kelurahan Kartini,
Kecamatan
Binjai
Kota,
Kota
Binjai, disebut sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I ; 2. FATMA
RAHMI, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal
di Jalan
Ahmad
Yani
No.23
Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, disebut sebagai
Terbanding
II semula Penggugat II ; Dalam hal ini Terbanding I, II / Penggugat I, II memberi kuasa kepada Yopi Mariadi, SH dan Bambang Nurdiansyah, SH, masing-masing
adalah
Advokat
dan
Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office
”MARIADI,
NURDIANSYAH
&
PARTNERS”, beralamat di Jalan T. Imam Bonjol
No.
132
Binjai,
berdasarkan
kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2014 ;
Dan ; 1.TENGKU INDRA BUNGSU, SH, SpN, lahir di Binjai Tanggal 6 Agustus 1960
bertempat tinggal di Jln. Sultan
Hasanuddin No. 12, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I ; 2.CV. PUTRA MELAYU, yang diwakili oleh direkturnya Tengku Indra Bungsu, SH, SpN beralamat
di Jalan
Sultan Hasanuddin, No. 12, Kelurahan Satria,
Kecamatan
Binjai
disebut
Binjai Kota, Kota sebagai
TURUT
TERBANDING II semula TERGUGAT II; Siti .................
3
3.SITI SYARIFAH, SH, PPAT di Binjai bertempat tinggal di Jalan T. Amir Hamzah Gang Roda No. 2 Binjai, disebut sebagai
TURUT
TERBANDING III
semula TERGUGAT V ;
4. KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI, berkedudukan di Jalan Samanhudi No. 14 Binjai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Alamsyah,
Hukumnya
S.H.,Dkk
Kepala
M. Nur Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara dan Kantor Pertanahan Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa No. 055/SK.12.75/VI/2014 tanggal 17 Juni
2014,
yang
telah
didaftarkan
diKepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan no. W2.U3.40/pdt/SK/2014/PB-Bnj, tanggal 17 Juni 2014 disebut sebagai TURUT
TERBANDING
IV
semula
TERGUGAT VI ;
5. PT. BALAI LELANG STAR, beralamat di Jalan Cemara No. 22 C-D Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdinand Ghodang, S.E., S.H., M.H., Abdul Gani Lubis, S.H., selaku Karyawan pada Kantor Balai Lelang Star, Wilayah Medan, berdasarkan Surat Kuasa No. tanggal 24 Juni 2014, yang telah didaftarkan Negeri
diKepaniteraan
Binjai
dengan
no.
Pengadilan W2.U3.42/
pdt/SK/2014/PB-Bnj, tanggal 01 Juli 2014 disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TERGUGAT VII ;
Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG ................
4
TENTANG DUDUK PERKARA ;
Membaca, gugatan Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dibawah register perkara Nomor : 13/Pdt.G/2014/ PN. BJ, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat atas hal - hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 17 Pebruari 1984 yang perkawinannya tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kotamadya Tebing Tinggi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 227/171/XII/84 tertanggal 11 Pebruari 1985, sehingga secara hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai pasangan suami istri yang sah dimana setiap harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama bagi Penggugat I dan Penggugat II; 2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II ada memiliki harta bersama yaitu Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD (Penggugat I) berupa sebidang tanah pertapakan seluas 105 M2 yang diatasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Jalan Hasanuddin yaitu rumah toko usaha Apotik RIFKI yang dibeli pada saat masih dalam masa perkawinan tertanggal 7 Mei 2007 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 53/2007 yang diperbuat oleh KHAIRUNISA, SH PPAT Kota Binjai, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai tanah objek perkara; 3. Bahwa Tergugat I adalah selaku Direktur dari Tergugat II berdasarkan Anggaran Dasar Tergugat II yang didirikan dengan Akta Nomor 2 tanggal 6 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan Halimah, SH Notaris di Binjai ; 4. Bahwa Tergugat III adalah lembaga keuangan yang salah satu fungsi ruang lingkup kerjanya adalah memberikan pinjaman kredit yang dahulunya adalah bernama PT. BANK AGRO NIAGA, Tbk Cabang Medan; 5. Bahwa Tergugat I telah melakukan pinjaman kredit kepada Tergugat III sebesar Rp. 300.000.000,- dengan bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Tergugat II dan sekaligus Tergugat I juga bertindak untuk dirinya ..............
5
dirinya sendiri sebagai penjamin dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV; 6. Bahwa adapun yang dijaminkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III dalam pinjaman kredit yang perjanjiannya dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV tersebut ternyata adalah harta bersama Para Penggugat yaitu tidak lain adalah tanah yang disebut sebagai objek perkara dalam perkara
ini
dengan
nilai
pertanggungan
adalah
sebesar
Rp.
375.000.000,- dan atas hal tersebut Para Penggugat sangat keberatan dan merasa telah dirugikan yang diketahui oleh Para Penggugat dikarenakan adanya upaya Tergugat III bersama dengan bantuan Tergugat VII untuk melelang tanah objek perkara untuk menjadi pembayaran pelunasan atas perjanjian hutang yang dilakukan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat III dihadapan Tergugat IV; 7. Bahwa adapun alasan keberatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah karena Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak ada menyetujui tentang perjanjian pinjaman kredit tersebut dimana Para Penggugat tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut dan tidak sebagai pihak dalam perjanjian kredit tersebut; 8. Bahwa secara hukum tentunya Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang tanahnya dijaminkan dalam perjanjian pinjaman kredit tersebut wajib ikut serta dalam perjanjian pinjaman kredit tersebut untuk mengetahui tentang hartanya dijadikan jaminan atas suatu hutang dan sebagai suatu perjanjian pokok persetujuan untuk melepaskan haknya atas tanah objek perkara dimana jikalau hutang tersebut tidak terbayar konsekuensinya bagi Para Penggugat maka tanahnya tersebut akan dijual untuk melunasi pembayaran atas hutang tersebut; 9. Bahwa atas tidak ikut sertanya Para Penggugat sebagai pihak dalam perjanjian kredit tersebut maka demi hukum perjanjian kredit tersebut adalah cacat hukum, sehingga menjadikan perjanjian tersebut sebagai sesuatu yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya demi hukum objek perkara tidak sah dijadikan jaminan atas kredit tersebut; 10. Bahwa tindakan Tergugat I, (baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau bertindak untuk dan atas nama Tergugat II) bersama .............
6
bersama Tergugat III dan Tergugat IV dalam membuat Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 tersebut diatas secara hukum telah melanggar pasal 1820 dan pasal 1821 KUH Perdata yang berbunyi: Pasal 1820 berbunyi : Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan siberutang mana kala orang itu sendiri tidak memenuhinya. Pasal 1821 berbunyi : Tiada Penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. 11. Bahwa selain itu adapun alasan Lain dari keberatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah karena ternyata surat kuasa membebankan hak tanggungan atas tanah objek Perkara adalah tidak sah disebabkan Penggugat II selaku istri sah tidak pernah menandatangani surat tersebut dan sedangkan Penggugat I meski ada menanda tangani namun dalam menanda tangani surat tersebut telah dikelabui dan tidak sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku yaitu tidak ditandatangani dihadapan notaris dan tidak dibacakan isi suratnya; Bahwa, Tergugat I telah mengelabui Penggugat I dengan meminjam sertifikat tanah objek perkara dari Penggugat I tanpa sepengetahuan Penggugat II dan secara diam-diam menyerahkannya kepada Tergugat III dan selanjutnya Tergugat I mendatangi Penggugat I di tempat praktek Penggugat I guna mengelabui Penggugat I untuk menanda tangani surat dengan tidak memberi kesempatan kepada Penggugat I untuk
membaca dan juga tidak memberi informasi
kepada Penggugat I untuk mengetahui hal apa yang ditanda tanganinya tersebut ; 12. Bahwa diketahui kemudian ternyata surat yang disuruh Tergugat I untuk ditanda tangani oleh Penggugat I adalah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 maret 2013 yaitu kuasa Penggugat I kepada Tergugat III untuk membebankan hak tanggungan atas tanah objek perkara yang diberikan surat kuasa tersebut adalah dibuat oleh Tergugat IV ; 13. Bahwa secara hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 maret 2013 yang demikian adalah cacat hukum karena ................
7
karena Penggugat I ketika menanda-tangani surat kuasa tersebut tidak dihadapan Tergugat IV dan Tergugat IV tidak ada membacakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut namun hanya diserahkan dan disodorkan oleh Tergugat I untuk langsung ditandatangani oleh Penggugat I ; 14. Bahwa selain itu alasan tidak sahnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 maret 2013 tersebut adalah dikarenakan Penggugat II sebagai istri sah Penggugat I yang secara hukum
juga
berdasarkan
sebagai hukum
pemilik harta
sebagian
bersama,
tanah
sama
objek
sekali
perkara
tidak
ada
menandatangani surat kuasa tersebut padahal seharusnya uenggugat II wajib turut menyetujui dan menanda-tangani jikalau objek perkara akan dibebankan hak tanggungan sehingga atas tidak ikutnya Penggugat II menandatangani surat kuasa tersebut maka menjadikan tidak sahnya pembebanan Hak Tanggungan atas tanah objek perkara; 15. Bahwa terlebih lagi karena perjanjian pokok yang menjadi dasar dibuatnya surat kuasa membebankan hak tanggungan tersebut yaitu Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 demi hukum adalah cacat hukum dan tidak sah maka tentunya secara hukum accesoir (ikutannya) menjadikan surat kuasa tersebut juga adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 16. Bahwa
kemudian
Tergugat
III
berdasarkan
Surat
Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 maret 2013 telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013 Tanggal 11 Maret 2013 atas tanah objek perkara yang dibuatnya dihadapan Tergugat V; 17. Bahwa karena Perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 dan juga Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 maret 2013 adalah cacat hukum maka tentunya secara hukum accesoir (ikutannya) menjadikan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013 Tanggal 11 Maret 2013 tersebut juga cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
Bahwa ...............
8
18. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013
Tanggal 11 Maret 2013 tersebut Tergugat VI telah
membebankan hak tangungan dan mengeluarkan sertifikat hak tangungan No. 263/2013 atas nama Bank Agro Niaga, Tbk terhadap sertifikat tanah objek perkara dan oleh karena Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013
Tanggal 11 Maret
2013 tersebut adalah cacat hukum, maka tentunya secara hukum accesoir (ikutannya) menjadikan sertifikat hak tanggungan yang dibebankan
oleh
Tergugat
VI
pada
sertifikat
Hak
Milik
No.
388/Kelurahan Satria atas nama Penggugat I juga adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut diatas maka beralasan hukum Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat dan untuk itu Para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum : a. Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan ; b. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan ; c. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013 Tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh Siti Syarifah, SH PPAT di Binjai; d. Sertifikat Hak Tanggungan No. 263/2013 atas nama Bank Agro Niaga, Tbk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai; Serta
menyatakan
tidak
sah
dan
tidak
berkekuatan
hukum
Penanggungan/Penjaminan Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD didalam Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan 20. Bahwa karena dalam Perkara ini jelas terlihat adanya kesengajaan kesalahan perbuatan melawan hukum, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat ..............
9
Tergugat IV dalam membebankan hak tanggungan atas tanah objek perkara dalam suatu pinjaman kredit dan hal itu telah merugikan Para Penggugat maka selayaknya kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum masing-masing membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika yaitu sesuai dengan nilai pinjaman yang diberikan oleh Tergugat III dalam perkara ini yang dibagi secara rata kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini; 21. Bahwa selanjutnya untuk melindungi hak para Penggugat sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara ini maka Para Penggugat bermohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : -
Menghukum Tergugat III dan Tergugat VII dan/atau siapapun untuk tidak melakukan pelelangan atas tanah objek perkara ;
-
Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama Penggugat I ;
-
Menghukum
Tergugat
VI
untuk
menghapus/meroya
Hak
Tanggungan yang dibebankan terhadap tanah objek perkara ; 22. Bahwa apabila Tergugat I, III, IV dan VI lalai atau tidak bersedia mematuhi isi putusan ini, maka patut kiranya dihukum masing-masing untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ; 23. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, maka dimohonkan agar
putusan dalam perkara ini dapat
dijalankan terlebih dahulu secara serta merta
(uit voerbaar bij
voorraad) walaupun ada upaya hukum berupa Perlawanan (verzet), Banding ataupun Kasasi ; Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadapan Bapak agar memanggil para pihak yang berperkara untuk diproses dalam suatu persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu dan seterusnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :
PRIMAIR ..............
10
PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum : a. Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan; b. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan; c. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013 Tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh Siti Syarifah, SH PPAT di Binjai; d. Sertifikat Hak Tanggungan No. 263/2013 atas nama Bank Agro Niaga, Tbk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai; 3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penanggungan/ Penjaminan Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD didalam Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan; 4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum; 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing membayar
ganti
rugi
sebesar
Rp.100.000.000,-
kepada
Para
Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); 6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat VII dan/atau siapapun untuk tidak melakukan pelelangan atas sebidang tanah pertapakan seluas 105 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 388/ Kelurahan Satria atas nama DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD yang terletak di Jalan Hasanuddin yang diatasnya berdiri 1 pintu bangunan ruko usaha Apotik RIFKI; 7. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 388/ Kelurahan Satria atas nama DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD kepada Para Penggugat secara seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); 8.Menghukum ...............
11
8. Menghukum Tergugat VI untuk menghapus/meroya Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD; 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI secara masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar
Rp.1.000.000,-
(satu
juta
rupiah)
untuk
setiap
hari
keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum berupa Perlawanan (verzet), Banding ataupun Kasasi; 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR : Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya mengandung ERROR IN PERSONA karena mengandung diskualifikasi in persona, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard). Berdasarkan Surat Gugatan, dasar dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum yang bersumber dari Para Penggugat merasa ditipu dan dibohongi oleh Tergugat
I
dan
II
pada
saat
Para
Penggugat
diminta
untuk
menandatangani SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) No.39/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H., PPAT/Notaris di Medan sebagai Penjamin kewajiban kredit dari Tergugat II terhadap Tergugat III, dalam hal ini jaminan/agunan yang dipakai oleh Tergugat I dan II untuk memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat III adalah milik Para Penggugat. Bahwa ...............
12
Bahwa perlu dijelaskan fakta-fakta terkait dengan Para Penggugat yang merasa
ditipu
dan
penandatanganan
dibohongi SKMHT
oleh
(Surat
Tergugat Kuasa
I
dan
II
,
pada
Membebankan
Hak
Tanggungan) atas jaminan/agunan milik Para Penggugat yaitu : 1. Berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat I adalah salah satu sekutu komanditer pada Tergugat II, berdasar Akta Perseroan Komanditer Tergugat II (CV.Putra Melayu) yang dibuat oleh dan dihadapan Halimah,S.H. Notaris di Binjai pada tanggal 6 Februari 2012, sedangkan Penggugat II adalah istri dari Penggugat I ; 2. Bahwa Penggugat I dengan disetujui oleh Penggugat II telah menandatangani
SKMHT
(Surat
Kuasa
Membebankan
Hak
Tanggungan) yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, adapun agunan milik Para Penggugat yang dibebani Hak Tanggungan untuk menjamin fasilitas kredit dari Tergugat II kepada Tergugat III hingga senilai Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah Tanah dan Bangunan Hak Milik seluas 105 M2 yang terletak di Kel.Satria, Kecamatan Binjai kota, Provinsi Sumatera Utara, yaitu SHM No.388/Satria terdaftar atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfuad; 3. Bahwa jika Para Penggugat merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II perihal penjaminan kewajiban kredit oleh Para Penggugat terhadap fasilitas kredit Tergugat II kepada Tergugat III, selayaknya Para Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II secara Pidana kepada aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian) untuk dapat dibuktikan apakah terdapat unsur Pidana Penipuan atau tidak antara Tergugat I dan II terhadap Para Penggugat, yang nantinya Putusan atas laporan Pidana dari Para Penggugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yang akan menjadi bukti Perdata Para Penggugat untuk keberatan Para Penggugat di perkara Perdata. Berdasarkan fakta tersebut diatas, dalam permasalahan intern Tergugat I, yaitu perihal sangkaan dalil Penipuan oleh Tergugat I dan II kepada Para Penggugat, Tergugat III tidak menjadi salah satu pihak dalam permasalahan tersebut sehingga tidak ada hubungan hukum, kewajiban hukum (legal obligation) maupun pertanggungjawaban hukum (legal liability) yang harus dilaksanakan oleh Tergugat III sebagai ...............
13
sebagai konsekuensi dari agunan milik Para Penggugat menjadi jaminan fasilitas kredit Tergugat II kepada Tergugat III. Oleh karena itu, tindakan Para Penggugat menarik PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK (BRI AGRO) sebagai Tergugat III dalam perkara ini adalah mengandung cacat formil yang bersifat error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person yaitu salah dan keliru menarik BRI AGRO sebagai Tergugat III, oleh karena itu gugatan seharusnya Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard). DALAM POKOK PERKARA Pada dasarnya Tergugat III dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III sesuai dengan alasan yang dikemukakan di bawah ini : 1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini. 2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III. 3. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 7,
8
dan 9 surat gugatannya, angka 7
menyatakan: “Bahwa adapun alasan keberatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah karena Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak ada menyetujui tentang perjanjian pinjaman kredit tersebut, dimana Para Penggugat tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut dan tidak sebagai pihak dalam perjanjian kredit tersebut” , angka 8 menyatakan : “ Bahwa secara hukum tentunya Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang tanahnya dijaminkan dalam perjanjian pinjaman kredit tersebut untuk mengetahui tentang hartanya dijadikan jaminan atas suatu hutang dan sebagai suatu perjanjian pokok persetujuan untuk melepaskan hak nya atas tanah objek perkara di mana jikalau hutang tersebut tidak terbayar konsekuensinya bagi Para Penggugat maka tanahnya tersebut akan dijual untuk melunasi pembayaran atas hutang tersebut” dan angka 9 menyatakan : “Bahwa atas tidak ikut sertanya Para Penggugat sebagai Pihak ...............
14
pihak dalam perjanjian kredit tersebut, maka demi hukum perjanjian kredit tersebut adalah cacat hukum, sehingga menjadikan perjanjian tersebut sebagai sesuatu yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya demi hukum objek perkara tidak sah dijadikan jaminan atas kredit tersebut”. Bantahan dan Penolakan Tergugat III adalah dengan dasar : A. Bahwa berdasar fakta bahwa sesuai Perjanjian kredit Pinjaman Rekening Koran No.52 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H., Notaris di Medan antara PT.Bank
Agroniaga Tbk
Cabang Medan yang diwakili oleh Sdr.Erwin Irnanda sebagai Kepala Cabang dengan CV.Putra Melayu yang diwakili oleh Sdr.Tengku Indra Bungsu sebagai Direktur Bukti : P1) , Tergugat II telah memperoleh fasilitas kredit Modal Kerja “Pinjaman Rekening koran”
sejumlah
Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dari Tergugat III dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal 14 September 2012 sampai dengan 14 september 2013 adapun terhadap fasilitas kredit yang diperoleh oleh Tergugat II tersebut, Tergugat II memberikan jaminan sebagai berikut : “Tanah dan Bangunan Hak Milik seluas 105 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan Satria yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 388 atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfuad serta terhadap tanah dan bangunan tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam hal ini Penggugat I yaitu Sdr.Tengku Murad Elfuad juga merupakan Sekutu Komanditer dari Tergugat II (CV.Putra Melayu); B. Bahwa berdasar Akta Perseroan komanditer Tergugat II (CV.Putra Melayu) No.02 tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Halimah,S.H., Notaris di Binjai pada Pasal 6 menyatakan : “Para pesero tuan Tengku Indra Bungsu,S.H. dan T. Nasrullah Nabawi adalah para pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban perseroan, berturut-turut dengan jabatan DIREKTUR dan WAKIL DIREKTUR, oleh karenanya mereka berhak baik sendiri maupun bersama-sama mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan semua surat-surat yang mengikat perseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan ...............
15
kekuasaan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan tanpa pembatasan apapun juga termasuk membuka rekening di bank, baik pemerintah maupun swasta” sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I untuk mewakili Tergugat II dalam hal mengajukan permohonan dan menerima fasilitas kredit kepada dan dari Tergugat III tidak perlu bersama-sama atau memohon ijin kepada Penggugat I sebagai sekutu komenditer Tergugat II; 4. Bahwa Tergugat III juga membantah dan menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 10 gugatan Para Penggugat yaitu : “Bahwa tindakan Tergugat I (baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau bertindak untuk dan atas nama Tergugat II) bersama Tergugat II dan Tergugat IV dalam membuat Perjanjian Kredit Pinjaman rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 tersebut secara hukum telah melanggar pasal 1820 dan 1821 KUH Perdata…….”. Bantahan dan Penolakan Tergugat III adalah dengan dasar : Bahwa Para Penggugat dalam hal menjadikan tanah dan bangunan SHM No.388/Satria menjadi jaminan kredit Tergugat II kepada Tergugat III, tidak mengacu pada Pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur mengenai “PENANGGUNGAN UTANG” yaitu Pasal 1820 dan 1821, akan tetapi mengacu pada Undang-undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 sehingga Para Penggugat dalam hubungan hukumnya kepada Para Tergugat tunduk kepada aturan-aturan yang terdapat pada UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 5. Bahwa Tergugat III juga membantah dan menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 11 dan 12 gugatan Para Penggugat yang menyatakan : “ Bahwa selain itu adapun alasan lain dari keberatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah karena ternyata surat kuasa membebankan hak tanggungan atas tanah objek perkara adalah tidak sah disebabkan Penggugat II selaku istri sah tidak pernah menandatangani surat tersebut dan sedangkan Penggugat I meski ada menandatangani namun menandatangani surat tersebut telah dikelabui dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu tidak ditandatangani dihadapan Notaris dan tidak dibacakan isi suratnya” dan “Bahwa Tergugat I telah mengelabui Penggugat I dengan meminjam sertifikat tanah objek perkara dari Penggugat I tanpa sepengetahuan Penggugat II dan secara diam ...............
16
diam-diam menyerahkannya kepada Tergugat III dan selanjutnya Tergugat I mendatangi Penggugat I untuk menandatangani surat dengan tidak memberi kesempatan kepada Penggugat I untuk membaca dan juga tidak memberi informasi kepada Penggugat I untuk mengetahui hal apa yang ditandatanganinya tersebut”. Bantahan dan Penolakan Tergugat III adalah dengan dasar : a. Alasan yang dikemukakan Para Penggugat amat sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal, serta tidak di dukung bukti yang sempurna, hal tersebut dikarenakan Penggugat II sebagai istri sah dari Penggugat I ikut menandatangani SKMHT No.30/2013, hal tersebut tercantum pada halaman 1 yaitu: “ Tuan Dokter H.T.Murad Elfuad, Spesialis Anak lahir di binjai, pada tanggal 5 Mei 1955, dokter, bertempat tinggal di kota Binjai, jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 23, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1275020505550008, warga negara Indonesia, menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah diketahui dan mendapat persetujuan dari istrinya yang sah, yakni oleh yang turut menghadap nyonya FATMA RAHMI, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 8 September 1964, pegawai negeri sipil, bertempat bertempat tinggal di kota Binjai, jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 23, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1275024809640001, warga negara Indonesia”, klausula tersebut diatas amat sangat jelas sebagai bukti bahwa Penggugat II yang merupakan istri dari Penggugat I memberikan persetujuan (spouse consent) atas dijadikannya jaminan tanah dan bangunan SHM No.388/Satria terhadap kredit Tergugat II kepada Tergugat III ; b. Bahwa perihal dalil yang disampaikan Para Penggugat pada angka 12, hal tersebut juga sangat tidak masuk akal, karena amat tidak mungkin pihak Tergugat I meminjam sertipikat tanah milik Penggugat I tanpa sepengetahuan Penggugat II dan Penggugat I tidak menanyakan bahwa Tergugat I meminjam Sertipikat Tanah No.388/Satria akan dipergunakan untuk apa, dan sangat tidak lazim
terdapat
pihak
yang
meminjamkan
surat-surat
bukti
kepemilikan assetnya kepada pihak lain tanpa mengetahui akan diperuntukkan untuk apa; c.Bahwa .............
17
c. Bahwa
perihal
Penggugat
I
tidak
membaca
apa
yang
ditandatanganinya adalah merupakan keteledoran dari Penggugat I sehingga akibat hukum apapun yang akan terjadi sehubungan dengan hal tersebut harus dihadapi oleh Penggugat I; d. Bahwa dapat Tergugat III tegaskan kembali, jika Para Penggugat merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II perihal penjaminan kewajiban kredit oleh Para Penggugat terhadap fasilitas kredit Tergugat II kepada Tergugat III, selayaknya Para Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II secara Pidana kepada aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian) untuk dapat dibuktikan apakah terdapat unsur Pidana Penipuan atau tidak antara Tergugat I dan II terhadap Para Penggugat, yang nantinya
Putusan atas laporan Pidana dari Para Penggugat
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yang akan menjadi bukti Perdata para Penggugat untuk keberatan Para Penggugat di perkara Perdata. 6. Bahwa dapat kami tambahkan disini, berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) diatur bahwa : -
Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu hutang yang lebih berasal dari beberapa hubungan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUHT ;
-
Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum terhadap
Obyek
Hak
Tanggungan
yang
bersangkutan
dan
kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Obyek Hak Tanggungan tersebut harus ada padaPemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ; -
Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang (Pasal 9) ;
-
Sertifikat Hak Tanggungan, yang merupakan tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan ada yang
memuat ..............
18
memuat
irah-irah
dengan
kata-kata
“DEMI
KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. Demikian ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) UUHT. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan SKMHT jo APHT jo. Sertipikat Hak Tanggungan
tersebut
telah
dilakukan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga sah dan mengikat terhadap Para Penggugat sebagai Pemberi Hak Tanggungan dan Tergugat III sebagai Pemegang/Penerima Hak Tanggungan. Bahwa disamping itu, berdasarkan Pasal 1 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 78/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Siti Syarifah,S.H. PPAT Kota Binjai disebutkan bahwa : “Pihak Pertama (dalam perkara aquo sebagai Penggugatt I) menjamin bahwa semua obyek Hak Tanggungan tersebut diatas , betul milik Pihak pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat”. Oleh karena itu, menunjuk ketentuan Pasal 1 APHT tersebut diatas, seharusnya
kami
sebagai
Tergugat
III
dibebaskan
dari
segala
permasalahan yang timbul terkait dengan Obyek Hak Tanggungan, termasuk gugatan dari Para Penggugat yang dalam hal ini merupakan pihak Pemberi Hak Tanggungan. 7. Bahwa sejak bulan Agustus 2013, CV.Putra Melayu (qq Tergugat II) sebagai debitur Tergugat III sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada Tergugat III, hal ini dibuktikan dengan disampaikannya Surat Peringatan kepada CV.Putra Melayu (qq Tergugat II) yaitu : a. Surat Peringatan I No. 650A/MKT-MDN/SP/IX/2013 tanggal 06 September 2013 (vide : Bukti P-6) b. Surat Peringatan II No. 664/ MKT-MDN/SP/IX/2013 tanggal 16 September 2013 (vide : Bukti P-7) c. Surat Peringatan III No. 732/ MKT-MDN/SP/IX/2013 tanggal 27 September 2013 (vide : Bukti P-8) ; Bahwa ..............
19
Bahwa dikarenakan kolektibilitas kredit CV.Putra Melayu telah berada pada kondisi Macet (Kol 5) maka barang agunan berupa SHM No. 388/Satria telah dilakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan yaitu pada tanggal 06 Mei 2014 dilakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pertama oleh KPKNL Medan dan dilaksanakan dengan bantuan Balai Lelang Swasta Star, adapun dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan I (pertama) ini, agunan CV.Putra Melayu belum terjual karena belum ada peminat (vide: Bukti P-9) Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ini telah sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitandengan Tanah (UUHT) yang berbunyi sebagai berikut : “apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Jo. Pasal 20 ayat (1) UUHT yang berbunyi : Apabila Debitor Cidera janji, maka berdasarkan : a. Hak pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual Obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari kreditor-kreditor lainnya. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa
dan
mengadili
perkara
ini
harus
menolak
dan
mengesampingkan dalil gugatan dan petitum dalam Surat Gugatan tersebut. Majelis Hakim yang terhormat, Adanya hubungan hukum antara Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terjadi berdasarkan adanya Akta/Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Pokok dan Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan sebagai Perjanjian ikutannya sebagaimana disebutkan diatas yaitu : Akta .................
20
1. Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran (Kredit Modal Kerja) No. 52 tanggal 14 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H. Notaris di Medan (vide : Bukti P-1) 2. Akta Pengakuan Hutang No.53 tanggal 14 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H. Notaris di Medan (vide : Bukti P-2) 3. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.30/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H. Notaris di Medan (vide : Bukti P-3) 4. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.78/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Syarifah,S.H. PPAT Kota Binjai (vide : Bukti P-4) 5. Sertipikat Hak Tanggungan No.263/2013 tanggal 2 April 2014 senilai Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai (vide : Bukti P-5) Dapat disampaikan bahwa pengikatan jaminan atas SHM No. 388/satria yang di bebani lembaga jaminan kredit Hak Tanggungan telah sah dan mengikat secara hukum yang hanya dapat dihapuskan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUHT yaitu : (1) Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut: a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan; b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan; c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri; d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. (2) Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan; (3) Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19; Hapusnya ................
21
(4) Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibeban Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin. Bahwa terhadap tanah sertifikat hak milik a quo telah pula dijadikan jaminan kredit dan telah dibebankan hak tanggungan pada Tergugat III, yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 8. Bahwa Tergugat III amat sangat berkeberatan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 24 yaitu “Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti authentik, maka dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorad) walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (verzet), Banding atapun Kasasi” Bahwa dasar keberatan kami atas hal tersebut diatas adalah : Sesuai Instruksi Mahkamah Agung RI No.348 K/5216/M, tanggal 13 Februari 1950 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.13 Tahun 1964 menginstruksikan agar putusan Uitvoebaar Bij Voorad tidak ditetapkan karena apabila putusan itu dimintakan Banding, maka perkara menjadi mentah kembali, dan seandainya putusan itu telah dilaksanakan, kemudian ternyata Penggugat kalah dalam perkara tersebut, maka akan timbul banyak sekali permasalahan. Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana telah Tergugat III jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -
Menerima/Mengabulkan eksepsi Tergugat III seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); 2. Menyatakan sah dan berharga : Akta .................
22
-
Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran (Kredit Modal Kerja) No. 52 tanggal 14 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H. Notaris di Medan.
-
Akta Pengakuan Hutang No.53 tanggal 14 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H. Notaris di Medan.
-
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.30/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H. Notaris di Medan.
-
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.78/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Syarifah,S.H. PPAT Kota Binjai.
-
Sertipikat Hak Tanggungan No.263/2013 tanggal 2 April 2014 senilai Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai.
3. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No.388/Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfuad sebagai jaminan kredit dari Tergugat II dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sampai dengan nilai Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); 4. Menyatakan Tergugat III adalah Tergugat yang benar dan baik; 5. Menyatakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh Tergugat
III
melalui
KPKNL
Medan
berharga
dan
dapat
terus
dilaksanakan; 6. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang tidak benar dan tidak baik; 7. Menghukum Para Pengggat untuk mematuhi isi putusan dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan jawaban secara khusus, namun telah mengajukan duplik yang sekaligus memuat jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat mengenai: Perjanjian ..............
23
1.
Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran no. 52 tanggal 14 september 2012;
2.
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan no. 30, tanggal 08 Maret 2013;
I.
Tentang Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran no. 52 tanggal 14 september 2012 - Bahwa para Penggugat mendalilkan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran no. 52 tanggal 14 september 2012, yang dibuat oleh Tergugat IV (Lila Meutia, SH) Notaris di Medan adalah perjanjian yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; Dalam hal ini Tergugat IV perlu menjelaskan sebagai berikut : - Bahwa sesuai dengan surat permohonan PT. BRI Agroniaga Tbk (Bank Agro) No. 176/AGR/Pa Cipera-MDN/ON/IX/2012 tertanggal 13 September 2012, perihal order pengikatan untuk dibuatkan akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran dengan debitur CV. Putra Melayu. - Bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut diatas, maka pada tanggal 14 September 2012, para pihak hadir dihadapan Tergugat IV untuk dibuatkan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran. - Bahwa pihak-pihak yang hadir dihadapan Tergugat IV, antara lain I. Pihak PT. BRI Agroniaga Tbk (Bank Agro) yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan Erwin Irnanda, SH, selaku Kepala Cabang Medan PT. BRI Agroniaga Tbk (Bank Agro); II. CV. Putra Melayu selaku debitur; III. Tengku Indra Bungsu, SH, Sp.N, selaku penjamin; - Bahwa setelah dibuatkan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran oleh Tergugat IV, maka Tergugat IV membacakan dan menjelaskan isi dan maksud perjanjian tersebut kepada para penghadap, yaitu Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I serta saksi-saksi, kemudian Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris (Tergugat IV); - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa pembuatan akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran no. 52 tanggal 14 September ............
24
September
2012, telah sesuai dengan prosedur hukum dan
ketentuan yang ada dan dengan demikian akta perjanjian tersebut telah sah dan berkekuatan hukum; II.
Tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan no. 30, tanggal 08 Maret 2013 - Bahwa
para
Penggugat
mendalilkan
bahwa
Surat
Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan no. 30 tanggal 08 Maret 2013, yang dibuat oleh Lila Meutia (Tergugat IV) Notaris di Medan adalah surat kuasa yang tidak sah dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; - Bahwa pada tanggal 08 Maret 2013, pemberi kuasa (Penggugat I) dan penerima kuasa (Tergugat III) hadir di Kantor Tergugat IV dengan maksud untuk dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. - Bahwa menurut keterangan Penggugat I (Dr. H. T. Murad Elfuad, Sp.A) dalam hal melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah diketahui dan mendapat persetujuan dari isterinya yang sah, yakni Nyonya Fatma Rahmi (Penggugat II), lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 08 September 1964, pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kota Binjai, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 23, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Pemegang KArtu Tanda Penduduk Nomor 12750248096400001, warga Negara Indonesia. - Bahwa menurut keterangan Tergugat III (Erwin Irnanda, SH) selaku Kepala Cabang Medan PT. BRI Agroniaga Tbk (Bank Agro) dalam hal ini adalah sebagai Penerima Kuasa. - Bahwa
Penggugat
I
selaku
Pemberi
Kuasa
menerangkan
bahwasanya memberi kuasa kepada Penerima Kuasa, dengan maksud
untuk menjaminkan harta miliknya
guna
menjamin
pelunasan hutang CV. Putra Melayu selaku debitur atas sejumlah pinjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan menjaminkan berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 388 terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan Satria, Jalan Hasanuddin-Jalan Perwira. - Bahwa
Penggugat
I
menjaminkan
harta
miliknya
tersebut
dikarenakan Penggugat I adalah persero komanditer pada CV. Putra ...............
25
Putra Melayu, hal ini sesuai dengan Akta No. 02 tertanggal 06 Februari 2012, yang dibuat oleh Halimah, SH, Notaris di Binjai, tentang perseroan komanditer CV. Putra Melayu. - Bahwa Penggugat I sebagai pesero pada CV. Putra Melayu seharusnya
ikut
bertanggung
jawab
terhadap
hutang
yang
ditimbulkan oleh CV. Putra Melayu, bukan hanya tanggung jawab dari Tergugat I. hal ini sesuai dengan pengertian/definisi dari Commanditaire
Vennootschap
atau
CV
yang
biasa
disebut
perseroan Komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu
atau
beberapa
orang
secara
tanggung
menanggung,
bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter). - Bahwa Tergugat IV disini perlu menjelaskan kepada majelis hakim, bahwasanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan telah berakhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan pada hal 10 (sepuluh), alinea kedua yang menyatakan bahwa Kuasa yang diberikan dengan akta ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun juga kecuali oleh karena telah dilaksanakannya pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. - Bahwa dikarenakan telah dilaksanakannya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 78/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh Tergugat V (Siti Syarifah, SH) Notaris/PPAT di Binjai, maka Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan telah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Berdasarkan alasan-alasan dan keterangan yang diuraikan diatas, Tergugat IV mohon kepada majelis hakim yang terhormat: 1.
Menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat.
2.
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran no. 52 tanggal 14 september 2012, yang dibuat oleh Lila Meutia Notaris di Medan.
3.
Menyatakan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan telah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4.
Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Membebaskan .................
26
5.
Membebaskan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kepada para Penggugat.
6.
Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat.
Menimbang, bahwa Tergugat VI telah mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI : 1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.). Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalam dalil gugatan Penggugat halaman 5 membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (fundamentum petendi) dalam perkara ini adalah yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat VI sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Tanggungan No. 263/2013 atas nama Bank Agro Niaga, Tbk yang dikeluarkan berdasarkan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013 tanggal 11 Maret 2013 jo. Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungan No. 30 tanggal 8 Maret 2013 atas Sertipikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murat Elfuad sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2.Tentang ...............
27
2. Tentang gugatan Penggugat melakukan kumulasi subyek. -
Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;
-
Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subyek hukum privat ic. Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap Tergugat VI selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo telah melakukan penggabungan (kumulasi subyek) subyek hukum privat dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan Penggugat dalam perkara aquo, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima;
-
Bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas Tergugat VI menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut : “Bahwa dikarenakan tidak adanya hubungan antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya
mereka
digugat
satu
persatu
secara
terpisah.
Sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima” II. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat VI dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini; 2. Bahwa seluruh yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ; Bahwa ...............
28
3. Bahwa
benar
Tanggungan
Tergugat
VI
telah
menerbitkan
Sertipikat
Hak
No. 263/2013 atas nama Bank Agro Niaga, Tbk yang
dikeluarkan berdasarkan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang diperbuat dihadapan Siti Syarifah, SH
PPAT Kota Binjai
jo. Surat Kuasa Pemberian Hak
Tanggungan No. 30 tanggal 8 Maret 2013 yang diperbuat dihadapan Lila Meutia, SH Notaris di Kota Binjai atas Sertipikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murat Elfuad, seluas 105 m2 berdasarkan Surat Ukur No.28/Satria/2006 tanggal 28 Desember 2006 yang terletak di Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai; 4. Bahwa dengan demikian dari uraian-uraian tersebut diatas penerbitan Sertipikat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat VI mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : - Menerima eksepsi dari Tergugat VI untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Membaca, putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Desember 2014 No : 13/Pdt.G/2014/PN.BNJ, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -
Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat VI untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan .............
29
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum : a. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH, Notaris di Medan; b. Akta Pemberian Hak Tanggungan no. 78/2013, tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh Siti Syarifah, SH, PPAT di Binjai; c. Sertifikat Hak Tanggungan no. 263/2013 atas nama Bank Agro Niaga, Tbk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai; 3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penanggungan/ Penjaminan Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfuad di dalam Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 september 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH, Notaris di Medan; 4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 5. Menghukum Tergugat III dan Tergugat VII dan/atau siapapun untuk tidak melakukan pelelangan atas sebidang tanah pertapakan seluas 105 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfuad yang terletak di Jalan Hasanuddin yang diatasnya berdiri 1 pintu bangunan ruko usaha Apotik RIFKI; 6. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfuad kepada para Penggugat secara seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); 7. Menghukum Tergugat VI untuk menghapus/meroya Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfuad; 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang perkara sebesar Rp. 2.899.000,- (dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah); 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Membaca ............
30
Membaca, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Binjai
Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.BJ, yang dibuat oleh ARMIN, Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.BJ telah diberitahukan kepada Tergugat I,
Tergugat II masing – masing
pada tanggal 31 Desember 2014 kepada Tergugat III pada tanggal 19 Januari 2015, kepada Tergugat IV
tanggal 26 Januari 2015, kepada
Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing tanggal 05 Januari 2015 dan kepada Tergugat VII tanggal 15 Januari 2015 ; Membaca, Akta Banding dibuat oleh
Nomor : 3 / Pdt.Bdg/2015/PN.Bnj
JAWATIN, SH Panitera Pengadilan Negeri
Binjai
yang yang
menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat III pada tanggal 02 Februari 2015
telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Binjai tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.BNJ, permohonan banding tersebut
telah
dengan sempurna diberitahukan
kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II / Februari
2015,
kepada
Penggugat I, II
Turut Terbanding
Terbanding II / Tergugat II masing-masing
tanggal
05
I / Tergugat I dan Turut
tanggal 04 Februari 2015,
kepada Pembanding II / Tergugat IV tanggal 19 Maret 2015, kepada Turut Terbanding III / Tergugat V dan kepada Turut Terbanding V / Tergugat VI masing-masing tanggal 03 Februari 2015 ; dan kepada Turut Terbanding V/ Tergugat VII tanggal 06 Maret 2015 ; Membaca, Akta Banding dibuat oleh
Nomor : 4/Pdt.Bdg/2015/PN.BNJ
JAWATIN, SH Panitera Pengadilan Negeri
Binjai
yang yang
menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding II / Tergugat IV pada tanggal 09
Februari
2015
telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai
tanggal 24
Desember 2014
Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.BJ, permohonan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Penggugat I, II
Hukum
Terbanding I, II
/
tanggal 10 Februari 2015, kepada Turut Terbanding I /
Tergugat I dan kepada Turut Terbanding
II / Tergugat II masing-masing
tanggal 11 Februari 2015, kepada Pembanding I / Tergugat III tanggal 02 Maret 2015, kepada Turut Terbanding IV / Tergugat V dan kepada Turut Terbanding V / Tergugat VI masing-masing pada tanggal 11 Februari 2015 ; dan kepada Turut Terbanding VI / Tergugat VII tanggal 06 Maret 2015 ; ; Membaca .............
31
Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I diterima
semula
Tergugat
III
tertanggal
02
Juli
2015
yang
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 02 Juli
2015, memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan 2015,
kepada
kepada
Terbanding I. II / Penggugat I, II
Turut Terbanding I /
Tergugat I
tanggal 09 Juli
dan
kepada Turut
Terbanding II / Tergugat II masing-masing tanggal 06 Juli 2015, kepada Pembanding II / Tergugat IV pada tanggal
22 Juli 2015, kepada Turut
Terbanding III / Tergugat V tanggal 06 Juli 2015, kepada Turut Terbanding IV / Tergugat VI
tanggal 03 Juli 2015, kepada Turut Terbanding
V/
Tergugat VII tanggal 13 Juli 2015 ; yang pada pokoknya memori banding tersebut
mengemukakan alasa-alasan dan keberatan
terhadap putusan
Pengadilan Negeri Binjai sebagai berikut ; -- bahwa putusan Pengadilan Negeri Binjai diputus tanpa pertimbangan hukum yang jelas dan tidak layak (onvoldoende gemotiveerd ) dan bertentangan dengan ketentuan hukum, khususnya Rbg pasal 189 ayat 1 dan 2 jo pasal 195 ayat 1 dan 2 serta bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian ; I. Tentang putusan dengan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak layak serta bertentangan dengan pasal 189 ayat 1 dan 2 jo pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg ; -- bahwa Majelis Hakim
sama sekali tidak mempertimbangkan
bahwa
selaku pesero komanditer dari CV.Putra Melayu ( Tergugat II), ternyata Terbanding
I berdasarkan
Tanggungan No.39/2013
Surat Kuasa
tanggal
8
Membebankan
Hak
Maret 2013 (vide T.III-3),
telah
bertindak aktif dengan mengagunkan harta pribadinya tanah dan bangunan
SHM
No.388, (vide bukti P-1/bukti
Pembanding. Sebagai seorang
yang bergelar
T.VI-1)
kepada
Sarjana Kedokteran
bahkan telah bertitel S2 yaitu Dokter Spesialis, tidakl;ah logis jika Terbanding I
tidak menyadari tindakan hukumnya yang mengagunkan
tanah dan bangunan rumahnya kepada Pembanding atas fasilitas kredit yang diterima Terbanding III dan Terbanding IV (CV.Putra Melayu) ; II. Tentang putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan pertimbangan yang tidak jelas, tidak layak dan bertentangan dengan hukum pembuktian maupun ketentuan pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang ...............
32
Tentang Kekuasaan Kehakiman jis pasal 189 ayat 1 Rbg dan pasal 195 ayat 2 Rbg serta butir 3 dan 4 dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 1974 ; karena -- Pemberian Fasilitas Kredit Telah Memenuhi Proses Dan Prosedur Hukum Yang Berlaku ; -- Pemberian
Surat Kuasa
Membebankan
Penjaminan / Avalis / Penanggung
Hak
Hutang
Tanggungan
Telah Sesuai
Dan
Dengan
Ketentuan Hukum ; -- Tindakan Terbanding I Yang Bertindak Sebagai Penjamin Hutang CV Dan Tindakan Pembanding Memberikan Fasilitas Kredit, Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Dan Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan, Bukanlah Perbuatan Melawan Hukum ; -- Setiap Dalil Yang Menyatakan Adanya Pemalsuan Tandatangan Pada Akta-akta Otentik, Harus Dibuktikan Dengan Putusan Pidana Yang Berkekuatan Hukum Tetap ; -- Jurisprudensi Mahkamah Agung Menolak Dalil Pengagunan Harta Bersama Oleh Suami Harus Persetujuan Isteri ; -- Judex
Juris
Salah
dalam
Menafsirkan
Penjaminan
Dan Salah
Menafsirkan Surat Kuasa Mengagukan Harus Ada Perpindahan Hak Atas Obyek Jaminan ; --
Berdasarkan
alasan-alasan
dan argumentasi
tersebut diatas,
jelas
cukup alasan hukum bagi yang terhormat majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
di Medan
yang memeruksa
dan mengadili
perkara ini agar berkenan kiranya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai 2014
Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.BNJ, tanggal
dan mengadili sendiri
dengan menyatakan
28 Desember bahwa putusan
Pengadilan Negeri Binjai telah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta membebankan Terbanding I dan II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II / Tergugat IV pada tanggal 08 September 2015 dan
yang
diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Oktober 2015 ; memori
banding
tersebut
dan diserahkan kepada
telah
dengan
sempurna
Terbanding I, II / Penggugat I, II
diberitahukan tanggal 12
Oktober ...............
33
Oktober 2015, kepada
Turut Terbanding I / Tergugat I dan
kepada
Turut Terbanding II / Tergugat II masing –masing tanggal 07 Oktober 2015,
kepada
kepada Turut Terbanding III / Tergugat V
tanggal
Oktober 2015, kepada Turut Terbanding V / Tergugat VII Oktober
2015
; yang pada pokoknya
09
tanggal 22
memori banding
tersebut
mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; Bahwa
putusan
Majelis Hakim
Pengadilan Negeri
Binjai
telah
mengandung kesalahan dalam pertimbangannya sehingga menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar ; 1.
Bahwa akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran telah sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan yang ada karena telah ditandatangani oleh Tuan Indra Bungsu, SH, SpN yang dalam hal ini mewakili CV. Putra Melayu (Terbanding IV/Tergugat II) dan Tuan Erwin Irnanda, SH yang dalam hal ini mewakili PT. BRI AGRONIAGA Tbk (Pembanding I/Tergugat III) dihadapan Notaris Lila Meutia, SH (Pembanding II/Tergugat IV) bertempat di kantor PT. BRI AGRONIAGA Tbk, dengan demikian akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 telah sah dan berkekuatan hukum.
2.
Bahwa akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 yang di buat oleh Notaris Lila Meutia, SH (Pembanding II/Tergugat IV) telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan prosedur hukum serta ketentuan yang ada. Pihak pemohon selaku Direktur CV. Putra Melayu (Terbanding III/Tergugat I) selain menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No. 388/Kel. Satria atas nama Dr. H. T. Murad Elfuad (milik Komisaris CV. Putra Melayu) kepada pihak Pembanding I/Tergugat III (PT. BRI AGRONIAGA Tbk), juga telah menyerahkan persyaratan-persyaratan lainnya, yaitu ; a. Fotocopy
Kartu
Tanda
Penduduk
(KTP)
Suami
dan
Isteri
(Terbanding I/Penggugat I) dan (Terbanding II/Penggugat II); b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan ; c.
Fotocopy Buku Nikah.
Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai penanggung tersebut diatas, maka pihak Notaris Lila Meutia, SH (Pembanding II/Tergugat IV) membuat akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30. Adalah ...............
34
Adalah suatu alasan yang tidak logis Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II / Penggugat II tidak mengetahui bahwa asli Sertifikat Hak Miliknya telah dipinjam oleh Terbanding III/Tergugat I untuk diajukan sebagai jaminan, karena disamping telah menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik tersebut kepada pihak Pembanding I/ Tergugat III (PT. BRI AGRONIAGA Tbk), Terbanding III/Tergugat I juga telah menyerahkan persyaratan-persyaratan lainnya kepada pihak Pembanding I/Tergugat III, berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami - Isteri (para Terbanding), fotocopy Kartu Keluarga (para Terbanding) dan fotocopy Buku Nikah (para Terbanding). 3.
Bahwa atas permohonan pemilik agunan melalui Debitur T. Indra Bungsu, SH, SpN (Terbanding III/Tergugat I) memohon kepada pihak PT.
BRI
AGRONIAGA
penandatanganan Tanggungan
oleh
Tbk
dan
pihak
Minut Akta Surat Terbanding
Notaris
Kuasa
agar
kiranya
Membebankan Hak
I/Pengugugat
I
dan
Terbanding
II/Pengugat II bisa dilakukan ditempat prakteknya. Hal ini dikarenakan pemilik agunan (para Penggugat) tidak mempunyai waktu luang untuk hadir di kantor PT. BRI AGRONIAGA Tbk, dikarenakan kepadatan rutinitas ditempat prakteknya sebagai seorang dokter spesialis anak, bahkan waktu-waktu luang pun untuk dapat menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut adalah pada saat menjelang waktu sholat mahgrib. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding II/Tergugat IV mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan : -
Menerima permohonan banding Pembanding II/Tergugat IV tersebut diatas.
-
Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Binjai
No.
13/Pdt.G/2014/PN.BNJ Tanggal 28 Desember 2014. -
Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II
/ Penggugat I, II
pada tanggal
24
Agustus
2015 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 28 Agustus 2015 terhadap memori .................
35
memori banding dari Pembanding I / Tergugat III
dan kontra memori
banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada
Pembanding
Tergugat III
I /
; kepada
Tergugat III
; kepada
Turut Terbanding
I /
Turut Terbanding I /
Tergugat I
dan Turut
Terbanding II / Tergugat II, Turut Terbanding III / Tergugat V, kepada Turut Terbanding IV / Tergugat VI masing-masing tanggal 1 September 2015 ; yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; --
bahwa
tidak
benar
dan
sangat
tidak
beralasan hukum
dalil
Pembanding yang mengklaim putusan Pengadilan Negeri Binjai ; tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, bertentangan dengan Undang-undang berkembang
dan sendi-sendi
ditengah-tengah
hukum yang hidup
masyarakat
Indonesia,
dan salah
menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku,
lalai memenuhi
syarat-syarat
yang diwajibkan
oleh
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
di peradilan Indonesia
dan kesemuanya itu tidak benar karena justru putusan Pengadilan Negeri Binjai
sesungguhnya telah mencerminkan rasa keadilan bagi
pencari keadilan, telah sesuai dengan undang-undang dan sendi-sendi hukum
yang hidup
Indonesia, telah tepat
dan berkembang menerapkan
ditengah-tengah hukum
dan tidak
masyarakat melanggar
ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di peradilan Indonesia ; --
bahwa maka dari itu Terbanding I dan Terbanding II melalui kontra memori banding ini membantah dan menyangkal seluruh dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Pembanding yaitu sebagai berikut ; Tentang dalil
pembanding
yang menyatakan
; putusan
dengan
pertimbangan tidak jelas dan tidak layak dan bertentangan dengan pasal 189 ayat 1 dan 2 jo pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg ; --
bahwa tidak benar dalil Pembanding yang menyebutkan majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai tidak ada memuat bukti-bukti yang diajukan oleh para
pihak karena
keseluruhan
bukti-bukti
para pihak
telah
tercantum dan terurai didalam keseluruhan isi putusan ;
pembuatan ...............
36
--
pembuatan SKMHT telah melanggar prosedur hukum karena dalam persidangan telah terungkap faktanya yang dikuatkan berdasarkan keterangan
saksi
tergugat
sendiri
yang membuktikan
SKMHT
diserahkan kepada Tergugat I bukan langsung dilakukan sendiri oleh Notaris
dimana
Tergugat I
yang menjumpai
Terbanding I
dan
sehingga SKMHT tidak dibacakan dan tidak ditandatangani serta tidak dilakukan oleh notaris ; --
berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka
beralasan
hukum menyatakan memori banding yang diajukan oleh pembanding adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya Terbanding I dan Terbanding II memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menolak banding yang diajukan oleh pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ; 2. Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Binjai
Nomor
: 13/Pdt.G/2014/PN.BJ tanggal 24 Desember 2014 ; 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding ;
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding II / Tegugat IV pada tanggal 28 Oktober Kepaniteraan Pengadilan
2015
yang diterima
dari
Negeri Binjai tanggal 29 Oktober 2015, dan
kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I / Tergugat III ; kepada Turut Terbanding I / Tergugat I dan Turut Terbanding II / Tergugat II, Turut Terbanding III / Tergugat V , kepada
Turut Terbanding IV/ Tergugat VI masing-masing
tanggal 31 Agustus 2015 dan kepada Terbanding VI / Tergugat VII tanggal 1 September 2015 ; yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; --
bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar karena terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi dari Pembanding I dan Pembanding II sendiri dan malah dalam memori banding inipun t elah diakui oleh Pembanding II dimana Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 08 Maret 2013 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan tersebut tidak ditanda .................
37
ditanda tangani dan tidak dibacakan oleh notaris karena oleh notaris akta tersebut diserahkan kepada Tergugat I dan oleh sebab itu notaris tidak pernah bertemu dengan Para Terbanding dan hal tersebut jelas telah melanggar hukum karena seharusnya akta tersebut semestinya ditandatangani dihadapan dan dibacakan oleh notaris sehingga oleh karena itu tentunya sangat beralasan hukum menyatakan Tergugat IV/Pembanding II telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan oleh karenanya juga beralasan hukum menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum
Surat Kuasa
Membebankan
Hak Tanggungan
Nomor 30 tanggal 08 Maret 2013 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan tersebut ; --
Bahwa Para Terbanding sama sekali tidak pernah mengagunkan tanahnya (objek perkara) sebagai jaminan Pinjaman kredit Tergugat III / Pembanding Terbanding
telah
I (BRI
mengajukan
AGRO)
keberatan
dan
kepada
untuk itu Para
kepada
OJK (sudah
diajukan dipersidangan dan terlampir dalam berkas) dan melaporkan adanya pemalsuan dokumen yaitu tanda tangan dari Terbanding I didalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
dan tanda
tangan Terbanding II didalam surat permohonan untuk meletakkan hak tanggungan atas tanah objek perkara sebagaimana surat tanda laporan Polisi yang telah Para terbanding jadikan bukti dipersidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini ; --
Bahwa dalam surat kontra memori banding ini Para Terbanding turut menambahkan bukti yang baru saja Para Terbanding peroleh yaitu surat aberita acara hasil pemeruiksaan laboratorium Polda Sumut menyangkut Membebankan
tanda tangan
Terbanding II
Hak Tanggungan
didalam Surat Kuasa
dan tanda tangan
Terbanding I
didalam surat permohonan untuk meletakkan hak tanggungan atas tanah objek perkara dimana terbukti kedua tanda tangan tersebut adalah palsu karena berdasarkan hasil analisa Polda Sumut tanda tangan tersebut adalah suatu karangan yang berbeda dengan tanda tangan aslinya (terlampir) dan menjadi BUKTI TAMBAHAN dalam perkara ini ; --
Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum diatas maka beralasan hukum menyatakan memori banding yang diajukan oleh Pembanding adalah .............
38
adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya Terbanding I dan Terbanding II memohon kepada majelis Hakim Tinggi untuk menolak banding yang diajukan oleh pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Menolak permohonan banding dari Pembanding II untuk seluruhnya 2.
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Binjai
Nomor :
13/Pdt.G/2014/PN.BNJ Tanggal 28 Desember 2014. 3. Membebankan biaya perkara ini kepada pembanding ;
Membaca
Relass
No.13/Pdt.G/2014/PN.BNJ
Pemberitahuan
Membaca
yang diberitahukan
Berkas
kepada
Perkara
Pembanding I /
Tergugat III tanggal 27 Mei 2015, kepada Pembanding II / Tergugat IV pada tanggal 25 Juni 2015, dan kepada Terbanding I, II / Penggugat I, II tanggal
05
Mei 2015, dan
kepada Turut Terbanding I / Tergugat I
kepada Turut Terbanding II / Tergugat II, Turut Terbanding III / Tergugat V , kepada Turut Terbanding IV / Tergugat VI masing – masing tanggal 05 Mei 2015, kepada Terbanding V / Tergugat VII tanggal 13 Mei 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.BNJ, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula
Tergugat III
dan Pembanding
II
semula
Tergugat IV
telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, meneliti
bahwa
serta mencermati
setelah
Pengadilan Tinggi
dengan seksama
memeriksa dan
berkas perkara
beserta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Desember 2014 ...............
39
2014
Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.BNJ, dan telah membaca
memperhatikan
dengan seksama memori banding
serta
dari Pembanding I /
Tergugat III dan Pembanding II / Tergugat IV dan kontra memori banding dari Terbanding I, II / Penggugat I, II Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menolak eksepsi dari Tergugat III dan IV untuk seluruhnya
dengan
pertimbangan
bahwa Penggugatlah yang berhak menentukan siapa-siapa saja akan dijadikannya menjadi
sebagai
Tergugat
dalam perkara gugatannya
Tergugat tentu orang-orang
yang dianggap
kepentingannya dan diajukannya Para Tergugat
telah
yang
merugikan
dalam perkara ini
menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi alasan diajukan gugatan ini dengan demikian pengajuan Tergugat I s/d VI dalam perkara ini adalah beralasan hukum ;
Menimbang, bahwa pertimbangan
dan
Pengadilan Tinggi
putusan
majelis Hakim
eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV dengan pertimbangan
sependapat
dengan
tingkat pertama
terhadap
akan tetapi tidak sependapat
Majelis Hakim tingkat pertama
terhadap
eksepsi
yang diajukan oleh Tergugat III dengan alasan-alasan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Eror in persona yaitu jika Para Penggugat merasa telah
ditipu
penjaminan kredit
dan dibohongi oleh kewajiban
Tergugat
II
kredit
Tergugat I
oleh
dan Tergugat II perihal
Para Penggugat terhadap fasilitas
kepada Tergugat III,
selayaknya Para Penggugat
melaporkan Tergugat I dan Tergugat II secara pidana kepada aparat penegak hukum ( dalam hal ini Kepolisian ) untuk dapat dibuktikan apakah terdapat unsur pidana
penipuan
terhadap Para Penggugat, mempunyai kekuatan hukum
atau tidak
yang nantinya tetap
antara
Tergugat I dan II
putusan pidana
tersebut
yang telah
yang akan menjadi
bukti
perdata ;
Menimbang ................
40
Menimbang, bahwa
gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada
pokoknya adalah keberatan terhadap perjanjian kredit pinjaman Rekening Koran No.52 tanggal 14 September 2012 yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III
sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan
Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan No.30 tanggal 08 Maret 2013, karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mengetahui dan tidak menyetujui
perjanjian kredit dan surat kuasa
Tanggungan tersebut
Membebankan
Hak
karena Para Penggugat tidak ikut serta dan tidak
sebagai pihak dalam perjanjian tersebut ;
Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat I dan II dihubungkan dengan eksepsi Tergugat III tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi eksepsi Tergugat III dapat diterima bahwa dalam perkara a quo harus ada putusan pidana terlebih dahulu untuk membuktikan apakah ada atau tidak
unsur
pidana
yang dilakukan
oleh Tergugat
I
dan II
dalam
perjanjian kredit Rek.Koran No.52 tanggal 14 September 2012 dan surat kuasa membebankan Hak Tanggungan No.30 tanggal 8 Maret 2013 ;
Menimbang, bahwa selain itu Kuasa hukum Terbanding I dan Terbanding II ( Para Penggugat ) dalam Kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2015 melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 8809/DTF/2015 tanggal 29 September 2015 yang kesimpulan
dari Berita acara
pemeriksaan
Laboratorium
Kriminalistik
tersebut sebagai berikut : A. Pemeriksaan tanda tangan
An.H.T.MURAD ELFUAD, Sp. A bukti
(QTA) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Tanggungan yang terdapat pada
bundel
Warkah
BPN RI
Kota
Binjai
No.1202 - 1235
tertanggal 11 Maret 2013 adalah SPURIONS SIGNATURE (tanda tangan karangan) karenanya mempunyai general design (bentuk umum)
yang
berbeda dengan
tanda tangan An.HT.MURAD
ELFUAD, Sp.A pembanding (KTA) ; B. Tanda tangan An.Fatma Rahmi bukti (QTB) yang terdapat pada : 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.30/2013 tertanggal 08 Maret 2013 adalah Spurions Signature tanda ..............
41
( tanda tangan karangan )
karena mempunyai general
design
(bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan An.Fatma Rahmi pembanding (KTB) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik diatas bahwa tanda tangan Penggugat I dan Penggugat II dalam surat Permohonan Hak Tanggungan (bukti T.VI.6) dan surat kuasa Membebankan
Hak Tanggungan
( bukti T.III-3 dan T.VI.2)
No.30/2013
tanggal 08
tidak sama dengan
Maret 2013
tanda tangan
asli dari
Penggugat I dan Penggugat II ( Terbanding I dan Terbanding II ) ;
Menimbang, bahwa menurut hukum untuk dapat dikatakan tanda tangan
Penggugat I
Permohonan
dan Penggugat II
Hak Tanggungan
tersebut
yang tercantum
dalam surat
asli atau palsu
tidak cukup
dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Polri saja, tetapi harus diproses
lebih lanjut
hingga ke Peradilan
pidana
dengan satu
putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tanda tangan Penggugat I dan Penggugat II ( Para Terbanding) adalah palsu ;
Menimbang, bahwa oleh karena belum ada putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan surat bukti T.VI - 6 dan bukti T.III.3 / bukti T.VI.2 tersebut adalah palsu untuk dijadikan bukti dalam perkara perdata a quo maka menurut Pengadilan Tinggi eksepsi Tergugat III dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA ;
Menimbang, bahwa segala sesuatu telah dipertimbangkan
dalam
eksepsi dianggap termuat dalam pertimbangan pokok perkara ;
Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat III diterima, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II
harus dinyatakan tidak dapat
diterima ( Niet on Vankelijk Verklaard ) ;
Menimbang ...............
42
Menimbang, tersebut diatas,
bahwa
berdasarkan
Pengadilan Tinggi
pertimbangan-pertimbangan
berkesimpulan
bahwa putusan
Pengadilan Negeri Binjai No.13/Pdt.G/2014/PN.BNJ tanggal 24 Desember 2014
tidak dapat dipertahankan lagi
dan harus
dibatalkan
dengan
mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II / Terbanding I dan Terbanding II sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini baik tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepadanya ;
Mengingat
dan memperhatikan
peraturan
Perundang-undangan
yang berkenaan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I : --
Menerima permohonan banding dari Pembanding I
semula Tergugat II
dan Pembanding II semula Tergugat IV ; --
Membatalkan putusan Pengadilan
Negeri
Binjai
tanggal
24
Desember 2014 No.13/Pdt.G/2014/PN.BNJ yang dimohonkan banding tersebut dengan : MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI -
Menerima Eksepsi Tergugat III ;
DALAM POKOK PERKARA -
Menyatakan
gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat
diterima ( Niet on Vankelijk Verklaard ) ; -
Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar ongkos dalam kedua
tingkat peradilan
yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
Demikian
diputuskan
majelis pada hari Selasa Hj.WAGIAH
dalam tanggal
sidang 26
permusyawaratan
Januari 2016
Hakim
oleh
kami :
ASTUTI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan
sebagai Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan ..............
43
Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 323/PDT/2015/PT- MDN tanggal 23 September 2015
dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim - Hakim Anggota
tersebut
dengan
dibantu oleh ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan ,tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara atau Kuasa Hukumnya .
HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
KETUA MAJELIS
Ttd
Ttd
YANSEN PASARIBU, SH
Hj.WAGIAH ASTUTI, SH
Ttd
ABDUL FATTAH, SH.MH
PANITERA PENGGANTI Ttd
ROSELINA, SH .
Perincian Biaya : Meterai
Rp.
6.000,-
Redaksi
Rp.
5.000,-
Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
