PUTUSAN NOMOR: 244/PDT/2014/PT. MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: AGUS NURSALIM, beralamat di Jl. Diponegoro No. 33 RT. 015 RW. 005 Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hamid Chalid, S.H, LLM, Miftahul Hilmi, S.H, M.H, Zulkifli Mahafatna, S.H, Irman Anugrah Pebriana, S.H, Lia Maulidah, S.H Pengacara/Konsultan
Hukum
Hilmi
Yazid
&
Co
beralamat di Jalan Wijaya I Blok Q /4 No. 381-N Jakarta 12170 berdasarkan surat Kuasa tertanggal 13 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Medan tanggal 06-03-2012 Reg. Nomor: 351/Penk/2012/PN-Mdn, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; Lawan PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA
cq.
Kementerian
Keuangan
Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Jalan dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan tugas kepada 1. Dr.Indra Surya, S.H, LLM, Obor P. Hariara, S.H, S.N. Irfansyah, S.H, M.H, Usman Amirullah, S.H, M.H, Yadhy Cahyady, S.H, M.H, Muhammad Sani, S.H, M.H, Yan A.H. Asmara, S.H, M.H, Octavia Maya Soraya, S.H, Dinta Cahaya Sari, S.H, Andhi Aliusmi Pagatian, S.H, semuanya adalah
Pejabat/Pegawai
Biro
Bantuan
Hukum
Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini memilih domisili di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Jalan DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa Khusus
2
Nomor: SKU-109/MK.1/2012 tertanggal 23 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Medan
tanggal
03-05-2012
Reg.
Nomor:
782/Penk/2012/PN-Mdn, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat; Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca berkas perkara tanggal 19 Nopember 2012, Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat tertanggal 06 Maret 2012 dan telah
dengan
surat
didaftarkan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Maret 2012
di
gugatannya Kepaniteraan
dibawah
register
Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Mdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 714 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan pada tanggal 19 Juli 2004, tanah mana terletak di Jl. Teuku Cik Ditiro Desa Madras Hulu Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara; 2. Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Sdr. Ngarijan Salim yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 26 A Medan sebagaimana tertuang dalam akta jual beli No.103 tertanggal 25 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Susan Widjaja, S.H, PPAT Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara; 3. Bahwa selain atas, Penggugat Hak
tanah juga
sebagaimana adalah
dimaksud
pemilik
tanah
dalam dengan
point 1 di sertifikat
Guna Bangunan No. 175 yang dikeluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional Kota Medan pada tanggal 19 Juli 2004, tanah mana terletak di Jl. Teuku Cik Ditiro Desa Madras Hulu Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara; 4. Bahwa Tanah tersebut juga dibeli oleh Penggugat masih dari Sdr. Ngarijan Salim yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 26 A Medan
3
Sebagaimana tertuang dalam akta jual beli No. 104 tertanggal 25 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Susan Widjaja, S.H, PPAT Kota Medan; 5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, sebelum tanah tersebut dijual kepada Pengugat, ternyata ke-dua bidang tanah tersebut sedang dalam sengketa di pengadilan; 6. Bahwa
walaupun
dalam
sengketa
di
Pengadilan,
namun
saat
transaksi dilaksanakan antara Pengugat (sebagai pembeli) dengan Penjual
ternyata
terhadap
kedua
bidang
tanah
aquo
telah
mendapatkan putusan serta merta (unit voerbaar bij vooraad) dari pihak pengadilan atau dengan kata lain terhadap kedua bidang tanah aquo telah terbebas dari sengketa dan sita pengadilan. Karenanya Penggugat tidaklah
dapat disalahkan dan bahkan harus dilindungi
oleh Hukum sebagai Pembeli yang beritikad baik; 7. Bahwa Penggugat baru mengetahui status tanah tersebut setelah membaca copy Putusan Peninjauan Kembali No. 563 PK/Pdt/2009 tertanggal 26 Januari 2010 Jo.
Putusan Kasasi Nomor 2447
K/Pdt/2005 tertanggal 14 Juni 2007 Jo. Putusan Banding Nomor 244/Pdt/2003/PT.Mdn
tanggal
13
Oktober
2003
Jo.
Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 446/Pdt.G/2000/PN.Mdn tanggal
2
Juli 2001; 8. Bahwa
isi
dari
putusan
Peninjauan
Kembali
tersebut
adalah
menguatkan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2005 tertanggal
14
Juni 2007. Adapun isi putusan Kasasi tersebut kami kutip sebagai berikut: Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank
Subentra
Cq.
PT.
Subentra
Finance
Cq.
Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut; 2. Membatalkan
putusan
244/Pdt/2003/PT.Mdn menguatkan
Pengadilan tanggal
putusan
13
Pengadilan
Tinggi
Medan
Oktober
2003
Negeri
Medan
No. yang No.
446/Pdt.G/2000/PN.Mdn tanggal 02 Juli 2001; 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Menghukum para
Termohon
Kasasi
semula
para
Penggugat
untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan
4
dalam tingkat Kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); 9.
Bahwa
berdasarkan
investigasi
yang
Penggugat
lakukan
ternyata terhadap asset berupa dua bidang tanah yang tercatat dalam SHGB No. 714 dan 715 tersebut tercatat dalam asset property eks BPPN saat ini dikelola dan dikuasai oleh Kementerian Keuangan; 10. Bahwa sebagai keberatan
dan
Pembeli yang beritikad baik Penggugat merasa tentunya
sangat
dirugikan
dengan
tindakan
pengusaan terhadap asset dua bidang tanah yang tercatat dalam SHGB No. 174 dan 715 oleh Kementerian Keuangan; 11. Bahwa
sebagai
Pembeli
yang
beritikad
baik
Penggugat
telah
dalam
Pasal
memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud
1513 KUH. Perdata yang isinya kami kutip sebagai berikut; 12. Bahwa Penggugat juga telah memenuhi syarat disebut sebagai Pembeli
yang
beritikad
baik
sebagaimana
disebutkan
dalam
Yurisprudensi MA No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 yang berbunyi: “ Itikat baik dalam jual beli tanah harus ada syarat yang dipenuhi yaitu; 1. Ratio dari orang-orang yang melakukan jual beli; 2. Harga pembelian sesuai dengan harga umum (keadilan); 13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum; 14. Bahwa perbuatan Tergugat yang pada saat ini menguasai Tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya telah merugikan Penggugat baik materiil maupun imateriil; 15. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat ini diatur dalam pasal 1365 KUH.Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut; 16. Bahwa Penggugat melalui gugatan ini meminta agar asset Penggugat berupa
dua
bidang
tanah
yang
tercatat
dalam
SHGM
No.
714/Madras Hulu dan SHGB No. 715/Madras Hulu yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat atau dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan segera dikembalikan kepada Penggugat;
5
Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat untuk memutus hal-hal sebagai berikut : 1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad); 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat asset berupa dua bidang tanah yang tercatat dalam SHGB No. 714/Madras Hulu yang terletak di Jl. Teuku Cik Ditiro Desa; 4. Menyatakan
dua
bidang
tanah
yang
tercatat
dalam
SHGB No. 714/Madras Hulu yang terletak di Jl. Teuku Cik Ditiro Desa Madras Hulu Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dan SHGB No. 715/Madras Hulu yang terletak di Jl. Teuku Cik Ditiro Desa Madras Hulu Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara adalah milik Penggugat; 5 Memerintahkan kepada
Tergugat
untuk
mentaati
dan
melaksanakan putusan ini dengan segala akibat hukumnya; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas gugatan ini; Atau; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aquo et bono); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Nopember 2012, Nomor: 136/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : - Menerima eksepsi Tergugat; - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; - Menghukum
Penggugat
untuk
untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 306.000,(Tiga ratus enam ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 19/2014
tanggal
06
Pebruari
2014
yang
dibuat
oleh
H. BASTARIAL, S.H, M.H, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan
6
yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding
terhadap
putusan
136/Pdt.G/2012/PN.Mdn,
Pengadilan
tanggal
19
Negeri
Nopember
Medan 2012
Nomor
dan
telah
diberitahu kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Maret 2014; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Maret 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 06 Mei 2014; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Mei 2014 dan relas pemberitahuan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Juni 2014; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Pebruari 2014 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 24 April 2014 telah memberitahukan kepada
Terbanding
semula
Tergugat
untuk
diberi
kesempatan
mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan: Mengadili: 1.
Menerima
permohonan
banding
dan
memori
Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
banding
dari
7
2.
Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor:
136/Pdt.G/2012/PN-Mdn; 3.
Menerima
dan
mengabulkan
gugatan
Penggugat
sekarang
Pembanding untuk seluruhnya; 4.
Menyatakan
Tergugat
sekarang
Terbanding
telah
melakukan
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad); 5.
Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 103/2005 tertanggal 25 Mei 2005 dan Akte Jual Beli Nomor 104/2005 tertanggal 25 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Susan Widjaja, S.H Notaris di Medan;
6.
Menyatakan 2 bidang tanah yang tercatat dalam SHGB Nomor 714/Madras Hulu yang terletak di Jalan Tengku Cik Dik Tiro, Desa Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan SHGB Nomor 715/Madras Hulu yang terletak di Jalan Tengku Cik Dik Tiro, Desa Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia,
Kota
Medan,
Provinsi
Sumatera
Utara
adalah
milik
Penggugat sekarang Pembanding; 7.
Menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat asset berupa 2 bidang tanah yang tercatat dalam SHGB Nomor 714/Madras Hulu yang terletak di Jalan Tengku Cik Dik Tiro, Desa Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan SHGB Nomor 715/Madras Hulu yang terletak di Jalan Tengku Cik Dik Tiro, Desa Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang pada saat ini dikuasai dikuasai oleh Kementerian Keuangan C.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
8.
Memerintahkan
kepada
Tergugat
sekarang
Terbanding
untuk
mentaati dan melaksanakan putusan ini dengan segala akibat hukumnya; 9.
Menghukum
Tergugat
sekarang
Terbanding
untuk
membayar
seluruh biaya perkara yang timbul atas gugatan ini; Menimbang, bahwa setelah memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 136/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2012 dan telah membaca pula Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat,
8
Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
dalam
perkara
tersebut,
karena
pertimbangan hukumnya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini diperadilan tingkat banding; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
136/Pdt.G/2012/PN.Mdn, tanggal 19 Nopember 2012 beralasan hukum untuk dikuatkan; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
putusan
tingkat
pertama
dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal 1365 KUH. Perdata jo pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: ------- Menerima
permohonan
banding
dari
Pembanding
semula
Penggugat tersebut;--------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nopember
2012
Nomor:
Medan tanggal 19
136/Pdt.G/2012/PN.Mdn,
yang
9
dimohonkan banding;------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);----------------------------------------------------------------
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : SENIN, tanggal: oleh kami : SAUT H. PASARIBU,S.H
6 APRIL 2015,
Hakim Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG, S.H dan JANNES ARITONANG, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi
Medan tanggal 18 Agustus 2014 Nomor: 244/PDT/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: SELASA, tanggal: 7 APRIL 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut HERMAN SEBAYANG, S.H. Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun
Kuasa Hukumnya; HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd
ttd
SAMA RAJA MARPAUNG, S.H
SAUT H. PASARIBU,S.H
ttd JANNES ARITONANG, S.H, M.H PANITERA PENGGANTI, ttd HERMAN SEBAYANG, S.H.
Biaya : 1. Redaksi
Rp.
5.000,-
2. Meterai
Rp.
6.000,-
10
3. Pemberkasan
Rp.
Jumlah Rp.
139.000,150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
