PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 344/PID/2015/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap

: Drs. MURGAP, Msc.

Tempat lahir

: Portibi.

Umur / Tgl. lahir

: 56 Tahun/ 19 Agustus 1958.

Jenis kelamin

: Laki-Laki.

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Jalan Tuba IV Gg. Pembangunan VI No. 4 Medan Denai.

Agama

: Islam.

Pekerjaan

: PNS.

Pendidikan

: S.2 (Tamat).

Terdakwa tidak ditahan; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Juni 2015, nomor : 344/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri

Medan

nomor

:

3223/Pid.B/2014/PN.Mdn,

dan

surat-surat

yang

bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan

tanggal

11

Desember

2014,

No.

Reg.

Perkara

:

PDM-

281/Rp.9/Epp.2/XII/2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -------- Bahwa ia terdakwa Drs. MURGAP, Msc pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di depan pintu masuk sekolah SMP Negeri 44 Medan Jln. Khaidir Kampung Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,

Putusan nomor : 344/PID/2015/PT.MDN Hal. 1 dari 16 Hal.

dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa datang bersama dengan 2 (dua) orang pegawai Dinas Pendidikan yaitu saksi Syahrial dan saksi Alfiansyah Purba, S.Sos dengan maksud untuk melaksanakan serah terima jabatan beberapa Kepala Sekolah termasuk diantaranya kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 44 yaitu saksi korban Dermawati, Mpd, namun ketika terdakwa bersama dengan saksi Syahrial dan saksi Alfiansyah Purba, S.Sos sampai di depan gerbang sekolah SMP Negeri 44 Medan di Jln. Khaidir Kampung Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Jln. Khaidir Kampung Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan terdakwa menyuruh seorang murid yang berada di dalam halaman yaitu saksi Aji Irawan untuk membuka pintu pagar sekolah namun saksi Aji Irawan tidak langsung membuka pintu pagar yang dalam keadaan terkunci akan tetapi memberitahukan kepada saksi Dermawati, Mpd selaku Kepala Sekolah SMP 44 Negeri 44 bahwa ada orang yang akan masuk dan meminta untuk membuka pintu pagar sekolah, selanjutnya saksi Dermawati, Mpd segera keluar dari dalam ruangannya menuju arah pagar sekolah dan melihat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang pegawai Dinas Pendidikan dan kemudian saksi Dermawati, Mpd menyapa terdakwa dengan mengatakan ?selamat siang pak, dalam rangka apa bapak kesini? lalu dijawab oleh terdakwa ?kau bukakan dulu pintu ini, kami mau sertijab? dan dijawab lagi oleh saksi Dermawati, Mpd ?kan saya masih kepala sekolah disini, kapan saya diberhentikan? dan terdakwa mengatakan ?kau bukan kepala sekolah lagi disini, kau tak beresnya, kau binatang? sambil memberikan selembar surat dan perkataan terdakwa tersebut diucapkan di depan murid-murid yang pada saat itu berada di lokasi kejadian dan perkataan dan didengar oleh saksi Erita Simbolon, saksi Suryani Situmorang yang saat itu berada di depan gerbang sekolah, karena saksi Dermawati, Mpd tidak menerima pergantian dirinya dan tidak terima perkataan terdakwa kemudian saksi Dermawati, Mpd menyuruh terdakwa untuk meninggalkan sekolah dan saksi Dermawati, Mpd melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian karena saksi Dermawati, Mpd merasa keberatan atas perkataan terdakwa yang mengatakan binatang kepada saksi Dermawati, Mpd karena perkataan terdakwa tersebut bukanlah ucapan yang pantas diucapkan kepada orang lain karena saksi Dermawati, Mpd bukanlah binatang melainkan manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari pada binatang.


------ Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.--

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 24 Maret 2015, No. Reg. Perkara : PDM-281/Rp.9/Epp.2/XII/2014, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Drs. MURGAP, Msc,

telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penghinaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MURGAP, Msc berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan; 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

nomor

:

3223/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 28 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa Drs. Murgap, Msc telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGHINAAN “ sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan ; 3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) ;

Telah membaca : 1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 28 April 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3223/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 28 April 2015;


2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 4 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3223/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 28 April 2015; 3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Mei 2015, dan tanggal 20 Mei 2015; 4. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Mei 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2015; 5. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2015, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Mei 2015, isinya adalah sebagai berikut : A. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH DAN KELIRU MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN. 

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya

pada

Putusan

halaman

16

alinea

ke-tiga

menyebutkan

“menimbang, bahwa keterangan saksi 8. Alfiansyah Purba, dan keterangan


saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu keterangan saksi 9. Syahrial, dan saksi 10. Sahat Parulian Simbolon adalah teman-teman Terdakwa yang ikut beserta rombongan Terdakwa berkunjung ke SMPN 44 Medan

Labuhan,

keterangan

saksi-saksi

tersebut

sangat

diragukan

kebenarannya yang menerangkan Terdakwa hanya diam saja dan saksi-saksi juga menerangkan bahwa sebaliknya saksi korban yang mengeluarkan katakata kasar kepada Terdakwa, ………dst”; 

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut sangat tidak berdasar hukum sebab hal itu adalah pendapat yang subjektif dan terlihat sangat berpihak kepada korban sebab seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding baik saksi fakta maupun saksi yang meringankan (A de charge) tersebut, dengan mempertimbangkan satu-demi satu keterangan saksi-saksi tersebut ;



Bahwa jika dicermati saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan perkara aquo ada sebanyak 10 (sepuluh) orang, yaitu : 1. Saksi Dermawaty, Mpd, selaku saksi korban dan Kepala Sekolah SMPN 44 Medan Labuhan. 2. Saksi Dra. Suryani Situmorang, selaku Guru SMPN 44 Medan Labuhan. 3. Saksi Erlita Simbolon, Spd, selaku Guru SMPN 44 Medan Labuhan. 4. Saksi Aji Irawan, selaku Siswa atau Murid kelas III Sekolah SMPN 44 Medan Labuhan. 5. Saksi Muhammad Riko, selaku Siswa atau Murid kelas III Sekolah SMPN 44 Medan Labuhan. 6. Saksi A.A. Harahap, selaku Penyidik pada Polres KP 3 Belawan. 7. Saksi Drs. Parlaungan Ritonga, M.Hum, selaku saksi ahli bahasa dan Dosen di Fakultas Sastra USU ; 8. Saksi Alfiansyah Purba, S.Sos. M.Si, selaku Pegawai Dinas Pendidikan Kota Medan; 9. Saksi Drs. Syahrial, Mpd, selaku Pegawai Dinas Pendidikan Kota Medan. 10. Saksi Sahat Paulian Simbolon, selaku Pegawai Dinas Pendidikan Kota Medan




Bahwa dari saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tersebut 5 (lima) orang saksi termasuk saksi korban adalah selaku Guru dan Murid pada Sekolah SMPN 44 Medan Labuhan sedangkan saksi yang meringankan (saksi A de charge) hanya 1 (satu) orang yaitu Sahat Parulian Simbolon, sedangkan saksi Drs. Syahrial M.pd yang dihadirkan dipersidangan bukanlah sebagai saksi A de charge melainkan saksi yang telah diperiksa oleh Penyidik sebagaimana yang telah tertuang dalam BAP;



Bahwa sebenarnya saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebutlah yang seharusnya diragukan keterangannya dimana kelima saksi tersebut yaitu Dra. Suryati Situmorang, Erlita Simbolon, Spd, (selaku Guru di SMPN 44 Medan Labuhan), Muhammad Riko (selaku siswa/murid di SMPN 44 Medan Labuhan) dan Parlaungan Ritonga selaku Dosen Ahli Bahasa dari Fakultas Sastra USU serta seorang Penyidik Polres KP3 Belawan bernama A.A. Harahap ;



Bahwa saksi-saksi selaku Guru di SMPN 44 Medan Labuhan tersebut pastilah akan membela seorang atasannya yaitu Kepala Sekolahnya yang setiap harinya dalam bertugas mematuhi dan mentaati apa yang diperintahkan oleh saksi korban Dermawaty, Mpd, demikian juga saksi Muhammad Riko selaku siswa/murid SMPN 44 Medan Labuhan tersebut juga membela Kepala Sekolahnya karena ada keterkaitan dan hubungan antara seorang siswa/murid dengan gurunya, apalagi saksi tersebut pada ketika itu duduk sebagai siswa kelas III SMP yang sebentar lagi akan Ujian Kelulusan dan diduga jika tidak berpihak atau membela Gurunya khawatir mempengaruhi kelulusan nantinya ;



Bahwa demikian juga saksi seorang Penyidik Polres KP 3 Belawan A.A. Harahap,

secara hukum pastilah menguatkan hasil penyidikannya apalagi

perkara tersebut telah bergulir sampai ke Pengadilan karena jika Pembanding bebas di Pengadilan maka diduga dikhawatirkan hasil penyidikan dianggap tidak berkualitas dan ini akan mempengaruhi prestasi Penyidik, akan tetapi fakta persidangan penyidik menerangkan saksi Aji Irawan dan Muhammad Rico diperiksa didampingi oleh Dermawati dan saksi Erita Simbolon dan menyatakan pertanyaan saksi jawabannya diarahkan oleh pendamping; 

Bahwa dari penjelasan tersebut diatas jika dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan keterangan saksi-saksi yang


merupakan teman-teman Pembanding sehingga diragukan keterangannya ternyata keterangan seorang saksi yang juga merupakan siswa atau murid Sekolah SMPN 44 Medan Labuhan yang bernama AJI IRAWAN tidak dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum ; 

Bahwa seharusnya keterangan saksi AJI IRAWAN selaku seorang anak yang masih polos pasti tidak akan berbohong dan berkata apa yang ia lihat dan itulah yang diterangkannya maka jika dicermnati keterangan saksi AJI IRAWAN tersebut dalam persidangan pada pokonya menerangkan : 1. Saksi ada di tempat kejadian; 2. Saksi pada ketika itu disuruh oleh saksi korban menjaga pintu pagar Sekolah ; 3. Saksi tidak ada dipukul oleh Terdakwa ; 4. Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada mengatakan kata-kata kotor kepada saksi korban ; 5. Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada ngomong kasar dengan memakimaki saksi korban dengan kata “anjing kau” ;



Bahwa keterangan saksi AJI IRAWAN tersebut sangat patut menurut hukum untuk dipertimbangkan apalagi lebih lanjut keterangan saksi ketika di Periksa oleh Penyidik menerangkan yang tidak sama dengan keterangan dalam persidangan sehingga patut diduga saksi AJI IRAWAN disuruh dan diancam sebab saksi AJI IRAWAN dalam keterangannya mengatakan “saksi mau mengatakan bahwa Terdakwa ada memukul saksi karena pada saat itu saksi takut kalau Ijazah saksi tidak keluar dari Sekolah kalau tidak menurut kepada Ibu Erita Simbolon”;



Bahwa seorang anak kecil tidak akan pandai untuk berbohong dan apabila ia berbohong maka akan merasa ketakutan itulah yang dialami oleh saksi AJI IRAWAN,

sebab

kalau

orang

dewasa

berbohong

masih

muncul

keberaniannya tetapi kalau seorang anak yang masih kecil yang masih berusia sekolah SMP tidak akan seberani orang dewasa inilah fakta yang terjadi, saksi AJI IRAWAN dalam persidangan mengatakan yang sebenar-sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan AJI IRAWAN merubah keterangannya dalam persidangan maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1) menyebutkan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan” ;




Bahwa selanjutnya keterangan saksi yang lain dalam persidangan yang seharusnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis hakim ialah : 1. Saksi Alfiansyah Purba yang pada pokoknya menerangkan : 

Bahwa ketika pintu pagar sekolah dibuka saksi korban sudah marah-marah kepada Pembanding ;



Bahwa saksi tidak ada mendengar kata-kata perempuan tidak beres, binatang, anjing yang diucapkan Terdakwa kepada saksi korban;

2. Saksi Drs. Syahrial, Mpd yang pada pokoknya menerangkan : 

Bahwa pembanding tidak ada berbuat apa-apa kepada saksi korban dan hanya diam-diam saja ;

Bahwa dari dalil-dalil tersebut diatas terungkap fakta hukum bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dalam perkara aquo. B. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH DAN KELIRU MEMPERTIMBANGKAN

FAKTA-FAKTA

HUKUM

YANG

TERUNGKAP

DALAM PERSIDANGAN SEBAB DARI FAKTA HUKUM TERSEBUT MAKA PATUT DIDUGA PERKARA AQUO SYARAT DENGAN REKAYASA. 

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari berkas perkara maupun dari keterangan saksi-saksi fakta yang didengar dalam persidangan terdapat banyak ketidak bersesuaian sehingga patut diduga perkara aquo adalah rekayasa belaka, oleh karena sebelumnya saksi korban telah merasa sakit hati kepada Pembanding yang telah memberhentikan saksi korban dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMPN 44 Medan Labuhan ;



Bahwa pemberhentian saksi korban sebagai Kepala Sekolah SMPN 44 Medan Labuhan SK nya telah diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Wali Kota Medan DRS. RAHUDMAN HARAHAP dan perihal pemberhentian tersebut telah diberitahukan kepada saksi korban akan tetapi oleh karena saksi korban tidak menerima pemberhentian tersebut sehingga korban diduga membuat perencanaan yang sangat matang untuk menolak kehadiran Pembanding, dkk untuk melaksanakan serah terima jabatan pada tanggal 28 Mei 2013 ;



Bahwa penolakan saksi korban tersebut terlihat dari fakta hukum yang terungkap pada tanggal 28 Mei 2013 saksi korban dengan sengaja mengunci pintu pagar sekolah dan memerintahkan 2 (dua) orang siswa


yang bernama AJI IRAWAN dan MUHAMMAD RIKO untuk menjaga pintu pagar sekolah tersebut, hal ini tidak biasa ada orang ditugaskan menjaga pintu pagar sekolah maka patut diduga oleh karena saksi korban telah mengetahui perihal kedatangan dari Pembanding, dkk ke sekolah tersebut ; 

Bahwa pada saat kedatangan Pembanding, dimana pembanding melihat pintu pagar Sekolah dalam keadaan terkunci dan ada 2 (dua) orang siswa berada di dekat pintu pagar Sekolah tersebut sehingga Pembanding meminta kepada kedua siswa tersebut untuk membuka pintu pagar Sekolah, akan tetapi pintu pagar sekolah tidak dibuka maka saksi korban datang menemui Pembanding dengan marah-marah (keterangan saksi Drs. Syahrial Mpd dan saksi Alfiansyah Purba, S.Sos. M.Si)

yang pada

pokoknya tidak menerima kehadiran dari Pembanding, dkk ; 

Bahwa selain itu sesuai dengan keterangan saksi Alfiansyah Purba, S.Sos. M.Si menerangkan pada ketika itu murid-murid sekolah AMPN 44 Medan Labuhan meneriaki Pembanding, dkk dengan kata-kata “pulang-pulang” seolah-olah telah terkondisikan dengan baik, oleh karena keadaan tidak kondusif maka Pembanding , dkk batal melaksanakan serah terima jabatan dan selanjutnya Pembanding membuat Laporan Polisi di Polres Pelabuhan Belawan ;



Bahwa akan tetapi Laporan Pengaduan dari Pembanding sampai saat ini tidak ditindaklanjuti oleh Polrestra Pelabuhan Belawan dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sedangkan pengaduan korban i.c. Dermawaty, Mpd ditindaklanjuti sampai ke Pengadilan ;



Bahwa sebagai sebab diberhentikannya saksi korban dari jabatan sebagai Kepala Sekolah SMPN 44 Medan Labuhan sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi Drs. Parluhutan Hasibuan (saksi dalam berkas perkara) oleh karena adanya surat dari beberapa Guru SMPN 44 Medan Labuhan yang mengeluhkan bahwa Sdri Dermawaty, Mpd selaku Kepala Sekolah membuat Guru terpecah belah, mengucilkan dan membuat tindakan arogan terhadap guru-guru yang tidak menuruti kehendak Sdri. Dermawaty, Mpd, menskorsing guru lebih dari 1 (satu) bulan, sering tidak hadir di sekolah ;



Bahwa diduga dengan adanya sakit hati korban kepada Pembanding yang hanya sekedar menjalankan tugas yang merupakan perintah atasan untuk melakukan serah terima jabatan Kepala Sekolah SMPN 44 Medan Labuhan,

sehingga

korban

menganggap

Pembandinglah

yang

memberhentikan saksi korban Dermawaty, Mpd ;




Bahwa selain kejanggalan diatas juga terlihat adanya kejanggalan dalam persidangan dimana salah seorang saksi yang merupakan siswa atau murid sekolah SMPN 44 yang bernama AJI IRAWAN merubah keterangannya dipersidangan sehingga keterangan yang telah diberikannya dalam penyidikan dinyatakan tidak berlaku dan atas keterangan saksi AJI IRAWAN tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan sengaja tidak mempertimbangkannya ;



Bahwa selanjutnya mengenai seseorang yang mendampingi saksi siswa atau murid Sekolah bernama Muhammad Riko ketika diperiksa oleh Penyidik di Polres Pelabuhan Belawan didampingi oleh seorang perempuan bernama KHAIRIAH selaku mengetahui sebagai Orang Tua /Wali, akan tetapi

didalam

persidangan

ketika

Penasehat

Hukum

Pembanding

menanyakan apa hubungan hukum saksi korban Muhammad Riko dengan Ibu Khairiah saksi tidak tahu dan saksi menerangkan tidak kenal Ibu Khairiah, dengan demikian patut diduga Khairiah bukanlah orang tua atau wali dari Muhammad Riko; 

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dipersidangan Majelis Hakim mengatakan kepada saksi bahwa keterangannya direkam dan dicatat dalam berita acara sidang, akan tetapi kenyataannya banyak keteranganketerangan saksi yang tidak dikutip oleh Majelis Hakim dalam isi Putusannya

yang

mana

keterangan-keterangan

tersebut

sangat

mempengaruhi nasib Pembanding dalam perkara ini, sehingga hal tersebut telah merugikan Pembanding, adapun keterangan tersebut : 1. Saksi AJI IRAWAN: -

Sebelum memberikan keterangan di Kepolisian saksi diajari oleh saksi korban Dermawati disuatu rumah makan;

-

Saat saksi diperiksa, saksi yang saat itu masih dibawah umur tidak didampingi orang tuanya tetapi didampingi saksi ERITA SIMBOLON;

2. Saksi MUHAMMAD RICO: -

Saat saksi diperiksa, saksi yang saat itu masih dibawah umur tidak didampingi

orang

tuanya

tetapi

didampingi

saksi

korban

DERMAWATI dan saksi ERITA SIMBOLON; -

Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama KHAIRIAH;

3. Saksi Brigadir A. AZMI HARAHAP:


-

Pemeriksaan saksi AJI IRAWAN didampingi oleh saksi korban DERMAWATI dan saksi ERITA SIMBOLON;

-

Pemeriksaan

saksi

MUHAMMAD

RICO

didampingi

oleh

orangtuanya; Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka perkara aquo patut diduga penuh dengan rekayasa sebagai balasan atas sakit hatinya korban kepada Pembanding. 

Bahwa disamping itu keterangan Terdakwa, saksi Syahrial, Saksi Alfiansyah Purba, dan Saksi Sahat Parulan Simbolon yang mengatakan Bahwa setelah saksi korban Dermawati meninggalkan Tedakwa barulah saksi Suryani Situmorang dan saksi Erita Simbolon ke halaman sekolah dengan membawa murid-murid untuk menyuruh Terdakwa dan rombongan untuk pulang seolah berdemo dengan kata-kata PULANG…PULANG, oleh karena itu jika fakta hukum tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim, maka patut diduga kejadian yang didakwakan terhadap Pembanding sengaja diciptakan untuk menjerat Pembanding dalam suatu tindak pidana;

C. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH DAN KELIRU MEMBERIKAN HUKUMAN SEBAB PEMIDANAAN BUKANLAH BERTUJUAN SEBAGAI BALAS DENDAM. 

Bahwa menurut Teori Relatif bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dan keadilan, pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (vide : menurut J. Andenaes, Teori Relatif dapat disebut sebagai Teori perlindungan masyarakat “The Theory of social defence”) ;



Bahwa tujuan pemidanaan tidak mendasarkan pada teori pembalasan yaitu bukan semata-mata sebagai balas dendam tetapi merupakan suatu social difence melindungi masyarakat dengan memperbaiki kembali sipelaku kejahatan, haruslah dipertimbangkan prinsip educasi, koreksi prefensi dan refresif secara proporsional ;



Bahwa selain itu Teori Relatif sering juga disebut Teori Tujuan (Utulitarian Theory) yang menyatakan bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat ;




Bahwa selanjutnya tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam, tetapi lebih pada bersifat pembinaan, merubah dan meperbaiki sikap seseorang Terdakwa agar lebih baik di kemudian hari dan berguna bagi nusa dan bangsa, selain penjeraan supaya tidak mengulang dan melakukan lagi tindak pidana seseorang Terdakwa dan masyarakat;



Bahwa dari teori-teori pemidanaan tersebut diatas dapat disimpulkan bentuk pemidanaan atau menghukum seseorang bukanlah sebagai bentuk balas dendam sehingga jika dikaitkan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menghukum Pembanding dengan hukuman 2 (dua) bulan penjara sangat keliru diterapkan kepada Pembanding ;



Bahwa dengan dihadirkannya Pembanding sebagai Terdakwa dalam persidangan Pengadilan sudah merupakan bentuk penghukuman bagi Pembanding sehingga patut menurut hukum Pembanding dihukum dengan hukuman pidana bersyarat dan Pembanding tidak perlu menjalani pidana 2 (dua) bulan penjara tersebut kecuali Pembanding melakukan kesalahan selama masa percobaan ;



Bahwa untuk itu Pembanding berharap Majelis Hakim Tinggi Medan merubah bentuk pemidanaan terhadap Pembanding dengan memutus Pembanding tidak perlu menjalani hukuman 2 (dua) bulan penjara kecuali dalam masa percobaan Pembanding melakukan suatu kesalahan ;

D. PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN DIRASAKAN TERLALU BERAT DAN TIDAK SESUAI DENGAN RASA KEADILAN DI MASYARAKAT. 

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya telah menjatuhkan hukuman terhadap Pembanding dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan menyatakan Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ;



Bahwa hukuman tersebut dirasa sangat berat dan tinggi sebab Pembanding merasa hukuman tersebut tidak sesuai atau tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding, Pembanding dalam persidangan menerangkan “bahwa tuduhan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak benar karena Pembanding tidak ada menghina saksi korban hal itu dikuatkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding dalam persidangan ;



Bahwa di persidangan Pembanding tidak pernah berbelit-belit dalam memberikan keterangannya sebagaimana yang di sebutkan Penuntut Umum dalam tuntutannya dan peristiwa yang menjadi dakwaan terhadap


Pembanding tidak pernah Pembanding lakukan sebagaimana yang telah diterangkan dalam persidangan karena Pembanding bukanlah seorang yang tempramental dan memaksakan kehendak dalam menjalankan tugas maupun kesehariannya, Pembanding mempunyai dasar pendidikan sebagai pendidik (guru) dan sudah menjalani dinas di pemerintahan selama 28 tahun dalam menjalankan profesi sebagai guru maupun menjabat kepala sekolah, dimana selama masa waktu tersebut tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, oleh karena itu dengan ini sebagai pertimbangan Pembanding melampirkan Daftar Riwayat Hidup (Curiculum Vitae); 

Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang akan menyidangkan dan mengadili perkara aquo mohon kiranya memberikan keringanan hukuman bagi Pembanding, dengan hukuman yang seringanringannya ; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa kami

sangat bermohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan kami yakin dan percaya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini nanti akan lahir keadilan dari Majelis Hakim Tinggi Medan, adalah Majelis Hakim yang mempelopori diterapkannya disiplin ilmu sosial yang memeriksa perkara ini, bukan secara gegabah melakukan Jumping Concluion. Akan tetapi betul – betul memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan kapasitas kesalahan Para Pembanding serta dapat mencerminkan rasa keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim, sebab keadilan yang ada pada yang mulia Majelis Hakim adalah hukum yang tertinggi, dan bukankah hukum itu adalah alternatif. Bukan kewajiban seperti kata Rad Bruch. Dan kalau kita hanya berdasarkan keadilan menurut Undang – Undang, maka kami khawatir kita akan menghidupkan ungkapan kuno : " Orang yang sering mematuhi undang – undang adalah sering merugikan keadilan " ( Summum Ius Suma Iniuiria , dalam bukunya Dr. Theo Hujbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, tahun 1982 Hlm. 33 ) Sehingga, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan yang seringan-ringannya kepada Pembanding Drs. Murgap, Msc .


Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding, demikian pula terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga tidak ada mengajukan kontra memori banding; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3223/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 28 April 2015, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Mei 2015, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat, dengan pertimbangan sebagai berikut : -

Bahwa perbuatan pidana yang terjadi bukan saja atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa semata, tetapi saksi korban sebagai bawahan juga berlaku tidak sopan kepada Terdakwa selaku petugas yang diberikan mandat oleh pimpinan Terdakwa maupun saksi korban untuk serah terima jabatan kepala sekolah SMP Negeri 44 Medan;

-

Bahwa yang memicu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi korban tidak mau melakukan serah terima jabatan Kepala pada SMP Negeri 44 Medan tersebut, yang seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh korban selaku bawahan; Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3223/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 28 April 2015, yang dimintakan banding sekedar pemidanaan harus harus dirubah;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan; Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuanketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI: -

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

-

Merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3223/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 28 April 2015, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pemidanaan, sehingga amarnya selengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Murgap, Msc telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGHINAAN“; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam tempo 4 (empat) bulan belum lewat, Terdakwa melakukan tindak pidana lain yang dijatuhkan dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap; 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masingmasing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Juni 2015, nomor : 344/PID/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH. sebagai


Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd 2. MARYANA, SH.MH. Panitera Pengganti,

ttd ZAINAL POHAN, SH.MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya. WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. NIP. 040043391.


PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents