PUTUSAN Nomor : 560/PID/2013/PT-MDN.
N
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
A
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara
E D
pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
M
berikut dalam perkara Terdakwa :
: SURIYADI;
Tempat lahir
: Desa Wono Sari Kec.Kuwala Hulu ab.Lab.Batu;
Umur/tanggal lahir
: 41 tahun /31 November 1972;
Jenis kelamin
: Laki-laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
Tempat tinggal
: Desa Air Genting Kec.Air Batu Kabupaten Asahan;
Agama
: I s l a m;
Pekerjaan
: Nahkoda KM.PKFA – 7232 GT.61,2;
N
T IN
G
G I
Nama lengkap
IL A
Terdakwa ditahan oleh : 1. Penyidik,
sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17
September 2013;
A D
2. Perpanjangan penahanan penuntut umum, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September
2013 di Ruang Tahanan Stasiun
G
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Belawan; 3. Penuntut umum, sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 6
N
Oktober 2013 dalam tahanan rumah tahanan Negara Labuhan Deli;
P
E
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 dalam tahanan rumah Tahanan Negara Labuhan Deli; 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 dalam tahanan rumah Tahanan Negara Labuhan Deli;
6. Hakim ……….
2
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
N
Telah membaca : I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 September 2013, No. Reg.
A
Perkara : 22/RP.9/Ft.2/10/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan
E D
sebagai berikut : PERTAMA :
M
Bahwa mereka terdakwa SURIYADI selaku Nakhoda KM. PKFA-7232 GT.61,02, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 09.05 Wib atau
perairan Selat Malaka
G I
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di perairalan Teritorial Indonesia Wilayah Pengelolahan
G
Perikanan Republik Indonesia pada posisi 030- 15’ - 000” N/ 1000- 28’- 000” atau
T IN
setidak –tidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP , setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang
N
penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolahan dan pemasaran ikan yang
IL A
tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Penangkapan Ikan), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut; Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 22’00 waktu
A D
Malaysia terdakwa selaku Nakhoda kapal KM. PKFA- 7232 GT 61,02 bersama dengan 4 orang ABK (Anak Buah Kapal ) bernama Poniman, Sapri,Pandi dan
G
Hartono masing – masing warga negara Indonesia , berangkat dari Tangkahan Hutan Melintang Perak Malaysia menuju laut untuk menangkap ikan, Pada hari
N
Selasa tanggal 27 Agustus 2013 kapal yang di Nakhodai terdakwa sampai di
E
Fishing Ground
(Daerah perbatasan Malaysia dan Indoensia) selanjutnya
P
terdakwa selaku Nakhoda memerintahkan para ABK untuk menurunkan jaring kedalam laut untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara pertama jaring jenis trawl dijatuhkan sebanyak 1 (satu) unit kemudian menjatuhkan 2 buah besi pemberat , setelah sampai didasar laut selanjutnya tali pukat diikatkan di sebelah kiri dan kanan kapal, lalu di tarik dengan kapal KM.PKFA-7232, kemudian di tarik dengan kapal kurang lebih 4 jam setelah itu jaring ditarik dengan menggunakan ……….
3
menggunakan katrol yang ada di kapal KM. PKFA- 7232 ke atas kapal kemudian akan terlihat ikan hasil tangkapan, untuk selanjutnya ikan tersebut di pilih oleh ABK dan di masukan ke dalam Palka, kemudian jaring dijatuhkan kembali. Bahwa sesuai perintah pemilik kapal / Toke (warga negara Malaysia)
N
kepada terdakwa selaku nakhoda kapal, terdakwa diperintahkan untuk mengikuti kapal Malaysia yang ada disekitar dengan tujuan perairana Indonesiakarena
A
menurut pemilik kapal ikan diwilayah Indonesia masih banyak sehingga terdakwa
E D
mengikuti arahan untuk memperbanyak hasil tangkapan , pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Pukul 09’05 Wib pada saat kapal yang di nakhodai terdakwa
M
berada diwilayah Selat Malaka pada posisi 030 – 15’ – 000” N / 1000 – 28’ – 000” E wilayah perairan territorial Indonesia atau wilayah pengelolahan perikanan
G I
Indonesia dan kapal yang di nakhodai terdakwa masih melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan jaring masih berada di dalam laut, perbuatan tersebut
G
telah dipergoki oleh kapal Patroli dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan
T IN
dan Perikanan KP. HIU MACAN 005 dan dilakukan pendekatan kearah KM. PKFA-7232 untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan perintah semua awak kapal diperintahkan untuk naik keatas KP.HIU MACAN 005 dan saat di periksa diatas KM. PKFA-7232 didapati ikan hasil tangkapan sebanyak 50 kg jenis
N
campur-campur dan dokumen berupa lessen vessel yang dikeluarkan oleh
IL A
pemerintah Malaysia sedangkan dokumen kelengkapan kapal yang harus dimiliki oleh terdakwa selaku nakhoda untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tidak ada sama sekali berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) juga
A D
SIPI ( Surat Ijin Penangkapan Ikan ) dan dari KM. PKFA-7232 disita barang bukti berupa ikan hasil tangkapan , KM. PKFA – 7232, 1 (satu) unit Alat Tangkap Trawl,
G
1 (satu) unit GPS merk JMC, 1 (satu) unit Kompas Basah dan 1 (satu) unit radio merk Super Star, selanjutnya terdakwa serta para ABK, dibawa ke dermaga PSDKP
E
N
Belawan guna proses lebih lanjut. Bahwa sesuai keterangan Ahli menjelaskan; kapal penangkap ikan yang
P
menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Berlayar (SIB) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan ( SIPI ) yang sah dan sesuai peruntukan dan kegunaan nya dari Pejabat
Perikanan
Republik
Indonesia,
demikian
juga
dengan
wilayah
penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa selaku nakhoda KM. PKFA – 7232 dengan posisi pada har Kab. Batubara wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ……….
4
Indonesia pada posisi 030 – 15’ – 000” N / 1000 – 28’ – 000” E, setelah dilihat dip eta laut dan di kovensikan di GPS posisi penangkapan tersebut termasuk di wilayah Pengelolaan Perikanan Inonesia / Perairan Teritorial Indonesia. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo.
N
Pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
A
Atau
E D
KEDUA :
Bahwa mereka terdakwa SURIYADI selaku Nakhoda KM. PKFA-7232
M
GT.61,02, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 09.05 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di perairalan Teritorial Indonesia Wilayah Pengelolahan
G I
perairan Selat Malaka
Perikanan Republik Indonesia pada posisi 030- 15’ - 000” N/ 1000- 28’- 000” atau
G
setidak–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
T IN
hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal
N
penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, perbuatan tersebut
IL A
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 22’00 waktu Malaysia terdakwa selaku Nakhoda kapal KM. PKFA- 7232 GT 61,02 bersama
A D
dengan 4 orang ABK (Anak Buah Kapal) bernama Poniman, Sapri, Pandi dan Hartono masing–masing warga negara Indonesia, berangkat dari Tangkahan
G
Hutan Melintang Perak Malaysia menuju laut untuk menangkap ikan, Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 kapal yang di Nakhodai terdakwa sampai di
N
Fishing Ground
(Daerah perbatasan Malaysia dan Indoensia) selanjutnya
E
terdakwa selaku Nakhoda memerintahkan para ABK untuk menurunkan jaring
P
kedalam laut untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara pertama jaring jenis trawl dijatuhkan sebanyak 1 (satu) unit kemudian menjatuhkan 2 buah besi pemberat, setelah sampai didasar laut selanjutnya tali pukat diikatkan di sebelah kiri dan kanan kapal, lalu di tarik dengan kapal KM.PKFA-7232, kemudian di tarik dengan kapal kurang lebih 4 jam setelah itu jaring ditarik dengan menggunakan katrol yang ada di kapal KM. PKFA- 7232 ke atas kapal kemudian akan ……….
5
akan terlihat ikan hasil tangkapan, untuk selanjutnya ikan tersebut di pilih oleh ABK dan di masukan ke dalam Palka, kemudian jaring dijatuhkan kembali. Bahwa sesuai perintah pemilik kapal / Toke (warga negara Malaysia) kepada terdakwa selaku nakhoda kapal, terdakwa diperintahkan untuk mengikuti
N
kapal Malaysia yang ada disekitar dengan tujuan perairana Indonesiakarena menurut pemilik kapal ikan diwilayah Indonesia masih banyak sehingga terdakwa
A
mengikuti arahan untuk memperbanyak hasil tangkapan, pada hari Rabu tanggal
E D
28 Agustus 2013 Pukul 09’05 Wib pada saat kapal yang di nakhodai terdakwa berada diwilayah Selat Malaka pada posisi 030 – 15’ – 000” N / 1000 – 28’ – 000” E
M
wilayah perairan territorial Indonesia atau wilayah pengelolahan perikanan Indonesia dan kapal yang di nakhodai terdakwa masih melakukan kegiatan
G I
penangkapan ikan dengan jaring masih berada di dalam laut, perbuatan tersebut telah dipergoki oleh kapal Patroli dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan
G
dan Perikanan KP. HIU MACAN 005 dan dilakukan pendekatan kearah KM.
T IN
PKFA-7232 untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan perintah semua awak kapal diperintahkan untuk naik keatas KP.HIU MACAN 005 dan saat di periksa diatas KM. PKFA-7232 didapati ikan hasil tangkapan sebanyak 50 kg jenis campur-campur dan dokumen berupa lessen vessel yang dikeluarkan oleh
N
pemerintah Malaysia sedangkan dokumen kelengkapan kapal yang harus dimiliki
IL A
oleh terdakwa selaku nakhoda untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tidak ada sama sekali berupa SIUP ( Surat Ijin Usaha Perikanan ) juga SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) demikian juga dengan alat tangkap yang
A D
digunakan adalah alat tangkap jenis trawl yang dilarang digunakan diwilayah perairan Indonesia karena akan merusak habitat laut Indonesia, dan dari KM.
G
PKFA-7232 disita barang bukti berupa ikan hasil tangkapan, KM. PKFA – 7232, 1 (satu) unit Alat Tangkap Trawl, 1 (satu) unit GPS merk JMC, 1 (satu) unit Kompas
N
Basah dan 1 (satu) unit radio merk Super Star, selanjutnya terdakwa serta para dibawa ke dermaga PSDKP Belawan guna proses lebih lanjut.
E
ABK,
P
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo
Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
II.
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkra : 22/RP.9/Ft.2/10/2013, tertanggal 29 Oktober Terdakwa sebagai berikut : 1. Menyatakan ……….
6
1.
Menyatakan SURIYADI bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan , pembudidayaan, pengangkutan , pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP ”, sebagaimana dimaksud
N
Pasal 92 jo. Pasal 26 (ayat) 2, UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan .
3 (tiga) Tahun
A
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , dengan pidana penjara selama penjara, dan denda Rp. 1.000.000.000,-
E D
2.
Rupiah).subsider kurungan 4 bulan.
M
Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit kapal Ikan KM PKFA-7232. GT.61.02
-
1 (satu) unit GPS merk JMC;
-
1 (satu) unit Kompas Basah;
-
1 (satu) unit Radio merk Super Star ;
-
Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah)
G
G I
-
T IN
3.
( Satu Milyar
sebagai uang hasil penjualan ikan sebanyak 50 (lima puluh ) kg ikan campur-campur.- dirampas untuk Negara -
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
N
4.
1 (satu) Unit alat tangkap trawl dirampas untuk dimusnahkan
IL A
(lima ribu rupiah);
III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2013, Nomor :
A D
23/Pid.Sus.P/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa SURIYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan
G
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha
N
perikanan dibidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki SIUP ( Surat Ijin
E
Penangkapan Ikan);
P
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan ……….
7
4.
Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : -
1 (satu) Unit kapal Ikan KM PKFA 7232 GT 61,02;
-
1 (satu) Lessen Vessel dua kapal KM. PKFA 7232 GT.61,021 (satu) set
-
N
alat tangkap jenis pair trawl; Uang tunai sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) hasil
A
penjualan ikan teri basah campur-campur sebanyak 50 (Lima puluh)
E D
kg; di rampas untuk Negara; 1 (satu) unit jaring Trawl;
M
-
dirampas untuk dimusnahkan;
G I
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima
G
ribu rupiah);
T IN
IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 16/Akta.Pid.Sus.P/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan
N
Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita
IL A
Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013;
Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera
A D
V.
Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
03
Oktober
2013,
Nomor
:
G
W2.U1/16.938/Pid.Sus.P.01.10/X/2013, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari
N
sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013
E
para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor :
P
23/Pid.Sus.P/2013/PN-Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding
oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, ……….
8
Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, tetapi hingga saat ini tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan aquo;
N
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa
A
dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang
E D
berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2013, Nomor : 23/Pid.Sus.P/2013/PN-Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan
M
pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-
G I
alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan
G
sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam
T IN
tingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2013, Nomor : yang
dimintakan
banding
tersebut
haruslah
N
23/Pid.Sus.P/2013/PN-Mdn,
IL A
dikuatkan;
Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;
A D
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul
G
dikedua tingkat peradilan;
N
Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-
undang Nomor. 45 tahun 2009, tentang perubahan Undang-undang Nomor 31
E
tahun 2004 tentang Perikanan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
P
(Undang-undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: -
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan ……….
9
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2013,
-
Nomor : 23/Pid.Sus.P/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut; -
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
-
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
N
peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus
A
rupiah).
E D
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 oleh Kami : SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai
M
Hakim Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG, SH., dan H. DJUMALI, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa
G I
dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2013 Nomor :
G
560/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
T IN
untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
IL A
N
Terdakwa.
A D
Hakim - Hakim Anggota,
ttd SAUT H. PASARIBU, SH.
G
ttd SAMA RAJA MARPAUNG, SH.
Hakim Ketua Majelis,
P
E
N
ttd H. DJUMALI, SH. Panitera Pengganti,
ttd Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH. Untuk salinan sesuai dengan aslinya, PANITERA,
