PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1

PUTUSAN Nomor : 190/PDT/2014/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PTP NUSANTARA II (Persero) d/h PTP IX (Persero), berkedudukan di Tanjung Morawa d/h Jalan Tembakau Deli No. 4 Medan; Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya:POSMAN NABABAN,SH.,Advokat, Konsultan Hukum

N (Persero) di Jalan Tanjung Morawa Medan PO BOX No. 4 Medan A beredasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2009 Nomor: D II.0/SK/88/VIII/2009 ; Yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING E I, semula sebagai TERLAWAN III; M PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Persero), berkedudukan I di Jalan Pulau Batam Nomor 1 KIM Tahap II Medan d/h Jalan G Medan Belawan KM 10,5 Medan; Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya: RASUDIN GULTOM, G SH.MM. Dkk Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada IN beralamat di Wisma I Nugraha Kantor Hukum GAN’S LAW OFFICE T Jalan Jenderal Soedirman Kav. 7-8 Santana 14 Floor Suite 1416 Jakarta 10220 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal N 30 Juli 2009, Nomor 90110/01/VII/2009, Yang selanjutnya disebut A sebagai : PEMBANDING II, semula disebut sebagai TERLAWAN II; L I PT. JUI SHIN INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Pulau D Pini Kav. 600352, Kawasan Industri Medan Tahap II, Desa Saentis, A Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini Gdiwakili oleh FREDY CHANDRA, selaku Direktur, yang bertindak untuk N dan atas nama serta kepentingan hokum PT. JUI SHIN INDONESIA, E (selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”), dengan ini memberi P kuasa KHUSUS tertanggal 25 Oktober 2013 Nomor 033/X/SD/2013 dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Direksi PTPN II

dengan hak substitusi kepada : H.

FAJAR

SYAHNAN

Pengacara/Para

DAMANIK,

Penasehat

Hukum,

SH.

Para

berkantor

di

Advocaat/Para Medan

Jalan

Mustafa/Nusa Indah No. 3 dan/atau Jalan K.L. Yos Sudarso, Komp.

2

Mega Glugur Mas No. 7, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun

sendiri-sendiri,

yang

telah

didaftarkan di

kepaniteraan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Juni 2014; Yang selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING III semula sebagai

PELAWAN; M E L A W A N 1. TUGIMIN:

:

Tempat tinggal di Pasar I. Mabar ;

2. MAISARAH

:


3. SANDING

:


4. KASDI

:


5. SUGIONO

:


6. TUMINI

:


7. MULASEH

:


8. NGADIMIN

:


9. SUPONO

:


10. SAMIN

:

11. PAINEM

:

12. TEMON

:

13. PONIEM

:

14. SUDJONO

:

15. AMAT

N

16. PASTRI

D E

I

G

G

IN T Tempat tinggal di Pasar I. Mabar ; N Tempat tinggal di Pasar I. Mabar ; A Tempat tinggal di Pasar I. Mabar ; L I Tempat tinggal di Pasar I. Mabar ;

D Tempat tinggal di Pasar VIII. Helvetia ;

A:

G

N A


:


:


:

Tempat tinggal di Pasar VIII. Helvetia ;

19. LOSO

:


20. KASMIN

:


21. TUKIDI

:


E

17. RAJIMIN

P 18. LEGIRAN

M

3

22. ABDUL MANAF :


23. KASTA RADJO:

Tempat tinggal di Pasar I, LK X, Kel Mabar ;

24. TUDJO

:


25. PAIRUN

:


26. AMIN

:


27. ARI

:


28. SUMARMAN

:

Tempat tinggal di Pasar I, LK III, Gg.Amal Kel Mabar ;

29. KAMIDJAM

:


30. RAMAHMAT

:

Tempat tinggal di Pasar VIII. Helvetia ;

31. SENEN

:

Tempat tinggal di Pasar I, LK III, Kel Mabar ;

32. RASIDI

:

Tempat tinggal di Pasar III. Kel Mabar Hilir ;

33. SAIMAN

:

Tempat tinggal di Pasar, LK.X, Kel Mabar Hilir ;

34. BONTRAK

:

Tempat tinggal di LK.X, Kel Mabar ;

35. NGASIMUN

:

36. DARIO

:

37. HOMSIAH

:

38. SATEN

:

39. SUWONO

:

40. MINEM

:

N

42. PAIMIN

M

G

G

N I Tempat tinggal di Lr. Pahalawan Pasar II Mabar ; T Tempat tinggal di LK.X, Kel Mabar Hilir ; N Tempat tinggal di LK. IV, Wonogiri Kel. Mabar Hilir ; A L tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir ; ITempat Tempat tinggal di LK. VIII, Kel Mabar ;

D Tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir ;

A:

G

41. SELAMAT

I

D E

Tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir ;

:

Tempat tinggal di Yos Sudarso KM. 11 ;

43. SENEN HADI

:

Tempat tinggal di Glugur Kota Medan ;

44. SARIJO

:

Tempat tinggal di Tanjung Mulia Gg.Wakaf ;

45. MARIMAN

:

Tempat tinggal di Kp.Gunung Lintang Kutalimbaru ;

46. MARIDI

:


E

P

N A

4

47. TUMI

:


48. SAMI’AN

:

Tempat tinggal di Pasar III Banteman Mabar Hilir ;

49. SUBARTONO S:

Tempat tinggal di KM 10 K, Bangun ;

50. SUTOMARIO


:

51. SAKIMAN SAHIB :

Tempat tinggal di LK. XV, Pondok Desa Mabar ;

52. PAERAN

Tempat tinggal di LK. XV, Kel.Mabar ;

:

53. DRS.SRI MULYANI : Tempat tinggal di LK. VIII, Jl.R.P.H. Mabar ; 54. UMAR SAID

:


55. SARINO

:

Tempat tinggal di Pasar I, Mabar ;

56. YAHMAN

:

Tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir ;

57. ABDUL KARIM :


58. LEGIMAN

:


59. M.MUSNI

:


60. WIR

:

61. TERISNO

:

62. KADIO

:

63. MALEM

:

64. KADI

:

65. SIMIN

:

N

67. KROMO SARDI :

E

P

D E

M

G

G

N I Tempat tinggal di Pasar IV, Mabar ; T Tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir ; N Tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir ; A L tinggal di Pasar I, LK. IV, Kel. Mabar Hilir ; ITempat Tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir ;

D Tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir ;

A:

G

66. IROSUMITO

I

N A

Tempat tinggal di Pasar I, LK. IV, Mabar Hilir ; Tempat tinggal di Pasar I, LK. IV, Mabar Hilir ;

68. KARSO SENTONO : Tempat tinggal di Pasar I, LK. IV, Mabar Hilir ; 69. TRIMO

:

Tempat tinggal di Pasar I, LK. IV, Mabar Hilir ;

70. KARTO

:

Tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir ;

Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya : EMMY SIHOMBING,SH.,Dkk Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum EMMY SIHOMBING,SH &

5

ASSOCIATES, beralamat di Jalan Perdana No. 48-L Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal

21

Agustus

2009;

Yang

selanjutnya

disebut

sebagai

:

TERBANDING, semula disebut sebagai para TERLAWAN I; DAN I.

Menteri

Negara

Agraria/

Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional

Pusat,

berkedudukan di Jakarta, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta; Yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I, semula disebut sebagai TURUT TERLAWAN I; II. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara Cq Kepala

N A KABUPATEN Deli Serdang, Lubuk Pakam; Yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II, semula disebut sebagai D TURUT E TERLAWAN II; M Pengadilan Tinggi tersebut; I Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat Glain yang berhubungan dengan perkara ini; G N I TENTANG DUDUK PERKARANYA T Menimbang, bahwa Pelawan atau kuasanya dengan surat gugatan N Perlawanannya tanggal 25 Juni 2009 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan A Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 06 Juli 2009 dalam Register Nomor L 81/Pdt.G/Plw/2009/PN-LP I telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :  Bahwa atas permohonan D PARA TERLAWAN I, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkanA Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Juni 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP, jo Penetapan Ketua Pengadilan G Negeri Lubuk Pakam tanggal 08 Mei 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP N jo Berita Acara Pemeriksaan / Pengukuran (Konstatering) tanggal 22 Mei 2009 ENo.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP,telah melakukan pengukuran (konstatering) P dan akan melakukan eksekusi terhadap : -----------------------------------------------------Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang, beralamat

di Jalan Karya Utama, Kompleks Perkantoran PEMDA Tingkat II

- Sebidang tanah seluas +/- 46,11 Ha, yang terletak di Pasar I, II dan III Mabar, dahulu Kecamatan Labuhan Deli, sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas : ------------------------------------------- Sebelah Utara

: Pasar III;-------------------------------------------------------------------

6

- Sebelah Selatan: Pasar / Pasar II;------------------------------------------------------------- Sebelah Timur: Benteng Sungai sekarang Benteng sungai tersebut telahdiratakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;----------------------------------------------------------------------- Sebelah Barat 

: Jalan Mendara;----------------------------------------------------------

Bahwa PELAWAN sangat keberatan atas Penetapan Eksekusi tanggal 10 Juni 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP, dan atau pelaksanaan Pemeriksaan / Pengukuran (Konstatering) oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan / Pengukuran (Konstatering) tanggal 22 Mei 2009

N A dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang, PELAWAN D mengajukan Perlawanan atas Penetapandan pelaksanaan E sebagai Pemeriksaan/Pengukuran (Konstatering) tersebut dengan alasan-alasan berikut :--------------------------------------------------------------------------------------------------M 1. Bahwa tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan I serta tanpa izin dan melibatkan PELAWAN sebagai pemilik lahan danG penghuni bangunan yang ada di atasnya, Pengadilan Negeri Lubuk G Pakam telah melakukan pengukuran/pemeriksaan lapangan (Konstatering), yang menurut Jurusita N I batas-batasnya ditunjuk oleh LEGIMAN selaku salah seorang Pemohon T Eksekusi, terhadap : -------------------------------------------------------------------------N+/- 46,11 Ha, yang terletak di Pasar I, II dan III Sebidang tanah seluas A Labuhan Deli, sekarang Kecamatan Percut Mabar, dahulu Kecamatan Sei Tuan, Kabupaten IL Deli Serdang, dengan batas-batas : -----------------Sebelah DUtara : Pasar III;---------------------------------------------------------A Selatan : Pasar / Pasar II;-----------------------------------------------Sebelah -G Sebelah Timur : Benteng Sungai sekarang Benteng sungai N Tersebut telah diratakan oleh Tergugat I dan Tergugat II; ----------------E - Sebelah Barat : Jalan Mendara ; -----------------------------------------------No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam tanggal 08 Mei 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tersebut

P

(sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran (Konstatering) tanggal

22

Mei

2009

No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP

jo

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 08 Mei 2009 No.06/Eks/2009/67/ Pdt.G/1999/PN.LP) ; ------------------------------------------

7

2.

Bahwa berdasarkan suratnya tertanggal 01 Juni 2009 No. W2.U4/825/ Pdt/04.10/V/2009, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengirimkan dan memberitahukan mengenai pelaksanaan Konstatering tersebut kepada BPN Deli Serdang, Camat Percut Sei Tuan dan Kepala Desa Saentis serta tembusannya antara lain kepada PT. (Pesero) KIM in casu TERLAWAN II dengan melampirkan Berita Acara Konstatering tanggal 22 Mei 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP jo Negeri

Lubuk

Pakam

Penetapan

tanggal

08

Ketua Mei

Pengadilan 2009

No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP ; ------------------------------------------------3.

Bahwa PELAWAN baru mengetahui adanya sengketa antara PARA

N A secara hukum, setelah PELAWAN menerima surat dari Pengadilan Negeri D Lubuk Pakam tanggal 15 Juni 2009 No. W2.U4.893/Pdt/04.10/VI/2009, E No. perihal pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi dalam perkara 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP. Di mana dalam M surat tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyampaikan Ibahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Juni 2009 No. G 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi G akan melaksanakan eksekusi pengosongan atas tanah objek perkara dalam perkara tersebut, di mana setelah diadakan IN pengukuran, pemeriksaan ke lapangan dan pencocokan objek T perkara (konstatering) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) di atas, ternyata di atas tanah objek N terperkara tersebut terdapat tanah bangunan dan pabrik milik PELAWAN;A 4. Bahwa dalam surat yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam L I tersebut, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga DBerita Acara Sita Jaminan dan Penetapan Sita Jaminan, akan melampirkan tetapi A PELAWAN tidak ada menerima lampiran Berita Acara Sita Jaminan dan GPenetapan Sita Jaminan serta Berita Acara Konstatering maupun NPenetapan Konstatering dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Berita Acara E Pemeriksaan / Pengukuran (Konstatering) tanggal 22 Mei 2009 No. TERLAWAN I dengan TERLAWAN II dan TERLAWAN III yang menyangkut tanah dan bangunan pabrik yang PELAWAN miliki dan kuasai serta usahai

P

06/Eks/2009/ 67/Pdt.G/ 1999/PN.LP dan Penetapan No. 06/Eks/2009/

67/Pdt.G/ 1999/PN.LP tanggal 08 Mei 2009, baru PELAWAN dapat ketika mempertanyakan masalah ini kepada TERLAWAN II;-----------------------------5.

Bahwa alangkah terkejutnya PELAWAN ketika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan / Pengukuran (Konstatering) tanggal 22 Mei 2009 No. 06/Eks/2009/ 67/Pdt.G/ 1999/PN.LP dan Penetapan No. 06/Eks/2009/

8

67/Pdt.G/ 1999/PN.LP tanggal 08 Mei 2009, serta Peta Situasi Tanah Objek Perkara, tanah dan bangunan perkantoran serta pabrik milik PELAWAN, termasuk yang ikut diukur dan dicocokkan (konstatering) serta yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas permintaan PARA TERLAWAN I;---------------------------------------------------------------------------------6.

Bahwa

PELAWAN sangat keberatan dan menolak secara tegas

konstatering yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan / Pengukuran (Konstatering) tanggal 22 Mei 2009 No.06/Eks/2009/ 67/Pdt.G/1999/PN.LP jo Penetapan Ketua

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

tanggal

08

Mei

2009

N berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggalA 10 D Juni 2009 No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP;-----------------------------------E 7. Bahwa adapun alasan keberatan PELAWAN adalah karena selain secara Mantara PARA formal PELAWAN tidak terlibat dalam perkara gugatan I III, pelaksanaan TERLAWAN I dengan TERLAWAN II dan TERLAWAN Konstatering berupa pengukuran dan pencocokanG atas objek perkara adalah cacat hukum karena tidak melibatkan PELAWAN G serta PARA INVESTOR lainnya yang menempati dan menghuniN serta mengusahai tanah/lahan yang I Lubuk Pakam maupun melibatkan diukur oleh Jurusita Pengadilan Negeri T Deli Serdang in casu TURUT Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten TERLAWAN II, yang mengetahui status dan batas-batas tanah yang diukur N tersebut. Selain itu juga secara materiel PELAWAN adalah PEMILIK dan A PEMEGANG HAK atas tanah/lahan yang dilakukan konstatering oleh L I Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, sebagaimana yang akan PELAWAND buktikan dalam proses persidangan dalam perkara ini; ------------A 8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dan makna dari konstatering ialah G dan mencocokkan objek yang hendak dieksekusi. Tetapi fakta memeriksa Nhukum Jurusita hanya mencocokkan tanah objek yang hendak dieksekusi E hanya berdasarkan hunjukan salah seorang Pemohon/Penggugat/PARA No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP., dan atau rencana pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

P

TERLAWAN I yaitu saudara LEGIMAN yang nota bene mempunyai kepentingan pribadi. Padahal sesuai ketentuan hukum, konstatering maknanya Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam harus mencocokkan keadaan / objek di lapangan dengan Berita Acara Sidang Lapangan atau Pemeriksaan Setempat jika pernah dilakukan, atau dengan Berita Acara Sita

9

Jaminan /Sita Eksekusi jika pernah dilakukan, atau dengan Alas Hak/ SuratSurat Tanah /Sertipikat/Grant Sultan,Surat Keterangan Tanah;------------------9.

Bahwa oleh karena konstatering yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hanya berdasarkan hunjukan LEGIMAN tanpa dasar alas hak /surat tanah yang otentik atau tanpa dokumen sidang lapangan/pemeriksaan setempat dan/atau tanpa dokumen Berita Acara Sita, apalagi tanpa melibatkan Kantor Pertanahan setempat selaku pihak yang berwenang, mengerti dan menguasai keadaan dan batas-batas lokasi tanah, maka konstatering yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, cacat hukum ; ----------------------------------------------------------------------------------

N A (Konstatering) tanggal 22 Mei 2009 No.06/Eks/2009/ 67/Pdt.G/1999/PN.LP jo D Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 08 Mei 2009 E No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP serta Peta Situasi Tanah Objek M Perkara, adalah batal demi hukum;-----------------------------------------------------I 10. Bahwa sesuai dengan fakta hukum berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yaitu G 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 307/Desa Saentis, tanggal 28-1G 2002 jo Surat Ukur No. 33/Saentis/2002 tanggal 15-1-2002, luas 29.967 m2, terdaftar atas nama PERSEROAN IN TERBATAS (PT) JUI SHIN INDONESIA;-----------------------------------------------------------------------------T 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 357/Desa Saentis, tanggal 20-11N 2002 jo Surat Ukur No. 85/Saentis/2002 tanggal 26-09-2002, luas A 16.774 m2, terdaftar atas nama PERSEROAN TERBATAS (PT) JUI SHIN INDONESIA;---------------------------------------------------------------------IL D Hak Guna Bangunan No. 397/Desa Saentis, tanggal 11-33) Sertipikat A jo Surat Ukur No. 145/Saentis/2004 tanggal 09-03-2004, luas 2004 G32.885 m2, terdaftar atas nama PERSEROAN TERBATAS (PT) JUI N SHIN INDONESIA jo Akta Jual Beli No. 23/2004 tanggal 11 Maret 2004, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Erita Wagewati E Oleh karenanya konstatering yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan / Pengukuran

P

Sitohang , SH, PPAT Kabupaten Deli Serdang;--------------------------------4)

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 449/Desa Saentis, tanggal 02-032005 jo Surat Ukur No. 204/Saentis/2005 tanggal 01-03-2005, luas 30.000 m2, terdaftar atas nama PERSEROAN TERBATAS (PT) JUI SHIN INDONESIA;----------------------------------------------------------------------

10

5)

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 590/Desa Saentis, tanggal 23-062008 jo Surat Ukur No. 361/Saentis/2008 tanggal 15-1-2002, luas 30.000 m2, terdaftar atas nama PERSEROAN TERBATAS (PT) JUI SHIN INDONESIA, dan sedang dibebani Hak Tanggungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;-----------------------------------------------------------------

6)

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 591/Desa Saentis, tanggal 23-062008 jo Surat Ukur No. 362/Saentis/2008 tanggal 17-06-2008, terdaftar atas nama PERSEROAN TERBATAS (PT) JUI SHIN INDONESIA, dan sedang dibebani Hak Tanggungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk; --

7)

Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri antara PT. Kawasan

N A

Industri Medan (Persero) dengan PT. Jui Shin Indonesia, No. 064/600352/KIM/ TI/VIIIi/2001 tanggal 01 Agustus 2001; --------------------

D E PT. Jui Shin Indonesia, No. 014/600352-A/KIM/TI/III/2002 tanggal 04M 03-2002;----------------------------------------------------------------------------------I 9) Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan G Industri Medan antara PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dengan G PT. Jui Shin Indonesia, No. 022/600352-B/KIM/TI/IX/2002 tanggal 1609-2002; -------------------------------------------------------------------------------IN T Tanah Industri Dalam Kawasan 10) Surat Perjanjian Penggunaan Industri Medan antara PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dengan N PT. Jui Shin Indonesia, No. 030/600398/KIM/TI/VII/2003 tanggal 27-08A 2003;---------------------------------------------------------------------------------------L I 11) Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan DMedan antara PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dengan Industri AJui Shin Indonesia, No. 027/600397/KIM/TI/XII/2004 tanggal 24-12PT. G2004; -----------------------------------------------------------------------------------N12) Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan 8)

Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan Industri Medan antara PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dengan

P

E

Industri Medan antara PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dengan PT. Jui Shin Indonesia, No. 008/600404-A/KIM/TI/V/2007 tanggal 0405-2007; --------------------------------------------------------------------------------13) Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan Industri Medan antara PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dengan

11

PT. Jui Shin Indonesia, No. 031/600401-B, 600404-B/KIM/TI/IX/2007 tanggal 24-09-2007;-----------------------------------------------------------------14) Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan Industri Medan antara PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dengan PT. Jui Shin Indonesia, No. 010/600401-C/KIM/TI/IV/2008 tanggal 3004-2008; ----------------------------------------------------------------------------------15) Keputusan Kepala Dinas Permukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan

Kabupaten

Deli

Serdang

No.

188.3.4/1495/DPPWP/DS/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Perusahaan Industri

N 16) Keputusan Kepala Dinas Permukiman, Pengembangan Wilayah dan A Pertambangan Kabupaten Deli Serdang No. D 503/1939/DPPWP/DS/2002 tanggal 30 September 2002 tentang E Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Perusahaan Industri M kepada PT Jui Shin Indonesia; ----------------------------------------------------I 17) Keputusan Kepala Dinas Permukiman, Pengembangan Wilayah dan G No. 503/705 Pertambangan Kabupaten Deli Serdang G C/DPPWP/DS/2004 tanggal 12-4-2004 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Perusahaan IN Industri kepada PT Jui Shin Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------T 18) Keputusan Kepala Dinas Permukiman, Pengembangan Wilayah dan N Pertambangan Kabupaten Deli Serdang No. 503/718 A C/DPPWP/DS/2004 tanggal 07 April 2004 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Perusahaan Industri kepada PT Jui Shin IL Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------D A Kepala Dinas Permukiman, Pengembangan Wilayah dan 19) Keputusan GPertambangan Kabupaten Deli Serdang No. N 503.647/226/DPPWP/DS/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang kepada PT. Jui Shin Indonesia;------------------------------------------------------

P

E

Pemberian

Izin

Mendirikan

Bangunan

kepada

PT

Jui

Shin

Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------20) Keputusan Kepala Dinas Permukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan

Kabupaten

Deli

Serdang

No.

503.647/1116/DPPWP/DS/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentang

12

Pemberian

Izin

Mendirikan

Bangunan

kepada

PT

Jui

Shin

Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------21) Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang No. 503.621.24/853/Bg tanggal 26 Pebruari 2008 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bupati Deli Serdang kepada PT Jui Shin Indonesia;--------------------------22) Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang No. 503.647/2707/Bg tanggal 08 Juli 2008 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bupati Deli Serdang kepada PT Jui Shin Indonesia;-----------------------------------PELAWAN adalah PEMILIK yang sah atas tanah dan lahan yang diukur dan dicocokkan (konstatering) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

N 22 Mei 2009 No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP dan Penetapan No. A 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 08 Mei 2009, serta Peta Situasi D Tanah Objek Perkara, yang tidak melibatkan BPN Kabupaten Deli Serdang E tersebut;------------------------------------------------------------------------------------------M 11. Bahwa oleh karena fakta hukum berdasarkan bukti otentik tersebut, I PELAWAN adalah PEMILIK, maka sesuai dengan ketentuan pasal 206 ayat G (6) Rbg/pasal 195 ayat (6) HIR, maka PELAWAN sangat berhak dan G beralasan mengajukan DERDEN VERZET (PERLAWANAN PIHAK KETIGA) sebagai PEMILIK. Sesuai dengan ketentuan hukum dengan IN adanya Derden Verzet dari PELAWAN T SELAKU PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMILIK, maka EKSEKUSI HARUSLAH DITUNDA, pelaksanaannya; -------N 12. Bahwa di selain itu, perlu juga PELAWAN sampaikan bahwa PELAWAN A telah mengagunkan tanah/bangunan MILIK PELAWAN tersebut di atas kepada Bank antara IL lain kepada PT. BANK CHINA TRUST INDONESIA, berkedudukan Ddi Jakarta dan kepada PT, BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jakarta. Maka sesuai dengan ketentuan hukum, A barang G yang hendak dieksekusi telah dijaminkan kepada pihak ketiga maka Neksekusi tersebut menjadi NONEKSEKUTABEL; ----------------------------------E13. Bahwa PELAWAN memiliki /menguasasi, mengusahai dan memperoleh sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan / Pengukuran (Konstatering) tanggal

P

lahan atau tanah yang telah berdiri bangunan perkantoran dan pabrik tersebut dari TERLAWAN II, dengan menempuh prosedur dan proses hukum yang berlaku yang melibatkan Penjabat yang berwenang yaitu Notaris dan Kantor Pertanahan serta Bupati Deli Serdang cq Kepala Dinas Permukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang;----------------------------------------------------------------------------------------

13

14. Bahwa tanah / lahan yang PELAWAN miliki, kuasai dan usahai untuk perkantoran dan pabrik tersebut didasarkan atas alas hak yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang in casu TURUT TERLAWAN II, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan pasal 38 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di mana dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA dengan tegas diatur bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia; ----------------------------------------------------15. Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, status tanah/lahan yang PELAWAN beli /peroleh dari TERLAWAN II tersebut,

N A HGB No. 47), yang merupakan asal / pemecahan dari Hak Pengelolaan D Hak Lahan (HPL) No. 3, di mana baik Hak Pengelolaan Lahan No. 3 maupun E No. 47) Pengelolaan Lahan No. 4 dan Hak Pengelolaan Lahan No. 5 (HBG diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di Negara Republik MIndonesia ini yaitu Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan I Nasional Pusat in casu TURUT TERLAWAN I;----------------------------------------------------------------G 16. Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti G yang ada, TERLAWAN II mendapatkan hak berdasarkan HAK PENGELOLAAN LAHAN (HPL) No. 4 N I dan HPL No. 5 yang berasal dari HPL No. 3 tersebut adalah dari PTP T IX (Persero) in casu TERLAWAN III, Nusantara II (Persero) dahulu PTP yang beralaskan HAK GUNA USAHA No. 10 seb.----------------------------------N Di mana fakta berdasarkan A Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan LNasional in casu TURUT TERLAWAN I, Nomor : I 159/HPL/BPN/96 tanggal 24 Oktober 1996 Tentang Pemberian Hak D Pengelolaan Atas Nama PT (Persero) Kawasan Industri Medan, Atas Tanah A di Kabupaten Deli Serdang, TURUT TERLAWAN I telah memutuskan : G pelepasan tanah bekas Tanah Hak Guna Usaha Nomor 10 seb Menerima Ntertulis atas nama PT. (PERSERO) PERKEBUNAN IX PERKEBUNAN E SAENTIS II (MABAR) seluas 3.196.823 M2, terletak di Desa Saentis, seluruhnya berasal dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 4 dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 5 (selanjutnya sudah ditingkatkan menjadi

P

Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Memberikan kepada PT. (PERSERO) KAWASAN INDUSTRI MEDAN, Hak Pengelolaan atas tanah seluas 3.147.525 M2 terletak di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, lebih lanjut diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 16 Agustus 1996 Nomor 39/04/IV/1995;------------------

14

17. Bahwa dengan demikian terbukti PELAWAN adalah pembeli yang beritikad baik, karena tanah / lahan yang PELAWAN beli adalah tanah / lahan yang telah bersertipikat atau terdaftar haknya di Kantor Pertanahan (BPN) Deli Serdang in casu TURUT TERLAWAN II maupun di Kantor Pertanahan Pusat in casu TURUT TERLAWAN I, sehingga terjamin kepastian hukumnya. PELAWAN juga telah membayar harga tanah / lahan tersebut dengan harga yang wajar serta membayar segala pajak yang dibebankan atas peralihan dari TERLAWAN II kepada PELAWAN;------------------------------------------------18. Bahwa selain itu ketika PELAWAN membeli tanah/lahan tersebut dari TERLAWAN II yang nota bene perpanjangan tangan Pemerintah, tanah /

N A 19. Bahwa dengan demikian asal usul tanah / lahan milik PELAWAN tersebut D jelas baik dari segi administrasi / surat-suratnya / alas haknya maupun dari E siapa memperolehnya/membelinya, yaitu dahulunya berasal dari HGU No. 10 seb yang merupakan milik PTP IX sekarang PTPN IIM yang nota bene I ketika dialihkan adalah milik Negara / Pemerintah (BUMN). Kemudian kepada TERLAWAN II yang nota bene juga milikG Pemerintah / Negara yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, G Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah KotaN Medan, HGU No. 10 seb tersebut I LAHAN (HPL) No. 3 yang berubah menjadi HAK PENGELOLAAN kemudian dipecah menjadi HPLT No. 4 dan HPL No. 5 yang semuanya diterbitkan oleh TURUT TERLAWAN I. Selanjutnya HPL No. 4 dan HPL No. N 5 ketika dialihkan kepada PELAWAN telah ditingkatkan menjadi Hak Guna A Bangunan (HGB) yang diterbitkan oleh TURUT TERLAWAN II; ---------------L I 20. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, PELAWAN selaku pembeli yang D beritikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum (vide Yurisprudensi A Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Sip/1980 tertanggal 29 G 1980) dan juga haruslah ada kepastian hukum atas investasi yang Maret Ntelah PELAWAN tanam di tanah / lahan yang berada di kawasan E TERLAWAN II tersebut. Karena selaku investor yang diundang dan lahan tersebut tidak dalam status disita oleh Pengadilan dan atau diagunkan ke pihak lain ; -----------------------------------------------------------------------------------

P

dihimbau untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya di Indonesia, PELAWAN telah mengikuti segala ketentuan yang diatur dalam UndangUndang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal jo Undang-Undang No. 5 tahun 1984 Tentang Perindustrian;------------------------------------------------

15

21. Bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dengan tegas disebutkan bahwa setiap penanam modal berhak mendapat kepastian hak, hukum dan perlindungan ; ---------------------22. Bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh PARA TERLAWAN I dasarnya adalah Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali No.94 PK/Pdt/2004 tanggal 03 Oktober 2007 jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi No. 3011 K/Pdt/2001 tanggal 6 Desember 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 256/Pdt/2000/PT.MDN tanggal 21 September 2000 jo Putusan Negeri Lubuk Pakam No. 67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 09 Maret 2000. Di mana dari sejak tingkat

N A 23. Bahwa akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat D Peninjauan Kembali No.94 PK/Pdt/2004 tanggal 03 Oktober 2007, gugatan E Penggugat / PARA TERLAWAN I, telah dikabulkan tetapi dalam M pertimbangannya antara lain dengan tegas disebutkan : --------------------------I “BAHWA DENGAN DEMIKIAN SEBAGAIMANA DITERANGKAN DALAM GSAKSI DARI BPN DELI BUKTI P-17 YANG DIKUATKAN KETERANGAN G (HPL) NO. 3 DAN HGU SERDANG HAFIZUMSYAH, HAK PENGELOLAAN N KEMBALI BERADA DILUAR NO. 10 MILIK TERMOHON PENINJAUAN I OBJEK SENGKETA” ;-----------------------------------------------------------------------T 24. Bahwa melihat dasar gugatan dari Penggugat /PARA TERLAWAN I, yang Nmenguasai atas tanah bekas perkebunan TMA mengaku telah mengolah dan A dapat menunjukkan alas haknya, yang terletak di seluas +/- 46,11 Ha, tanpa Pasar I, II dan L I III Mabar, dahulu Kecamatan Labuhan Deli, sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas D yang tidak jelas dan pasti /kabur, karena tidak menyebutkan ukuran panjang A dan lebar batas-batasnya, tetapi dengan hanya menyebutkan : ----------------G N - Sebelah Utara : Pasar III;---------------------------------------------------------E - Sebelah Selatan : Pasar / Pasar II;--------------------------------------Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung, gugatan Penggugat / PARA TERLAWAN I telah ditolak;----------------------------

P

-

Sebelah Timur : Benteng Sungai sekarang Benteng sungai tersebut telah diratakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;------------------------------

-

Sebelah Barat : Jalan Mendara;-------------------------------------------------

Maka jelas tanah yang dimaksud Para Penggugat /PARA TERLAWAN I bukanlah tanah sebagaimana dimaksud dalam sertipikat Hak Guna

16

Bangunan (HGB) No. 307, HGB No. 357, HGB No. 397, HGB No. 449, HGB No. 590, HGB No. 591 maupun Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industi Dalam Kawasan Industri Medan, milik dan merupakan hak PELAWAN. Karena tanah /lahan milik PELAWAN tersebut berada dalam Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 4/Desa Saentis dan Sertpikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 5 /sekarang HGB No. 47, yang merupakan pemisahan dari HPL No. 3/Desa Saentis;-----------------------------------------------------------------------25. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, jika batas tanah yang hendak dieksekusi

tidak

jelas

batasnya,

maka

eksekusi

dinyatakan

NONEKSEKUTABEL. Menurut M. Yahya Harahap, SH, jika batas-batasnya

N A dengan cermat dan wajar, tetapi tetap tidak diketemukan kejernihan batas D tanah yang hendak dieksekusi, barulah dapat dibenarkan mengeluarkan Edieksekusi penetapan noneksekutabel berdasar alasan tanah yang hendak tidak jelas batas-batasnya. (vide M. Yahya Harahap, SH,M Ruang Lingkup Permasalahan EKSEKUSI Bidang Perdata, 1989, hal. I322) ; -----------------26. Bahwa jika seandainya – quod non – benar,G ada tanah sebagaimana dimaksud PARA TERLAWAN I dalam Putusan GMahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 94 PK/Pdt/2004 tanggal 03 Oktober 2007, N jelas objek tanah tersebut berada diIluar atau tidak mungkin bertumpang T dalam sertipikat Hak Guna Bangunan tindih dengan tanah yang dimaksud (HGB) No. 307, HGB No. 357, HGB No. 397, HGB No. 449, HGB No. 590, N HGB No. 591 maupun Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam A Kawasan Industri Medan, milik /merupakan hak PELAWAN, yang berasal L I dari HPL No. 4 dan HPL No. 5 (HGB No. 47), yang merupakan pemisahan D3; -------------------------------------------------------------------------------dari HPL NO. A 27. Bahwa selain itu, PARA TERLAWAN I tidak pernah memiliki salah satu jenis Gatas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang hak NNo. 5 Tahun 1960. Andaikata – quod non – PARA TERLAWAN I pernah E mengolah/ menguasai dan memperoleh izin menggarap di atas tanah yang tidak jelas, lakukan lebih dulu upaya menemukan kejelasannya melalui

pemeriksaan setempat. Jika upaya pemeriksaan setempat sudah dilakukan

P

dimaksud, maka dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1960, hak atas tanah tersebut telah berakhir karena PARA TERLAWAN I tidak mendaftarkannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 19, dan objek tanah tersebut telah berubah statusnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara; ---

17

28. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH (mantan Hakim Agung RI) : “Apabila eksekusi berhadapan dengan perubahan status tanah, dalam arti tanah sengketa yang menjadi objek eksekusi beralih menjadi tanah Negara pada saat eksekusi hendak dijalankan, dalam kasus yang demikian cukup alasan untuk menyatakan eksekusi noneksekutabel”; (vide M. Yahya harahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan EKSEKUSI Bidang Perdata, 1989, hal. 322); --------------------------------------------------------29. Bahwa oleh karena PELAWAN bukan para pihak dalam perkara eksekusi yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali No.94 PK/Pdt/2004 tanggal 03 Oktober 2007 jo Putusan

N A 256/Pdt/2000/PT.MDN tanggal 21 September 2000 jo Putusan Negeri Lubuk Pakam No. 67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 09 Maret 2000, maka D putusan Eterhadap maupun eksekusi tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat PELAWAN;-------------------------------------------------------------------------------------M I menguasai dan 30. Bahwa selain itu PELAWAN memiliki, menempati, mengusahai secara sah tanah dan lahan tersebut Gadalah berdasarkan alas hak yang sah dan diakui Negara / Pemerintah G yaitu sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 307, HGB No. 357, HGB No. 397, HGB No. 449, HGB N No. 590, HGB No. 591 maupun SuratI Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Tmilik /merupakan hak PELAWAN, yang Dalam Kawasan Industri Medan, berasal dari HPL No. 4 dan HPL 5 (HGB No. 47) yang merupakan N pemisahan dari HPL NO. 3 yang berasal dari HGU No. 10 seb. Di mana A sampai saat ini semua sertipikat HGB maupun sertpikat HPL serta L I sertipikat HGU tersebut belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh D Pemerintah;------------------------------------------------------------------------------------A 31. Bahwa untuk itu secara hukum jika PARA TERLAWAN I menganggap G memiliki, menempati, menguasai dan mengusahai tanah dan PELAWAN Nlahan tersebut tanpa hak dan melawan hukum, maka sesuai dengan E ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, PARA TERLAWAN I harus Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi No. 3011 K/Pdt/2001 tanggal 6 Desember

P

2001

jo

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Medan

No.

mengajukan gugatan pembatalan seluruh sertipikat HGB, HPL dan HGU tersebut melalui Peradilan Tata Usaha Negara;-----------------------------------32. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak dapat melaksanakan eksekusi atas tanah / lahan milik PELAWAN yang berstatus titel hukum yang sah / alas hak yang resmi diakui Negara yaitu sertipikat

18

yang terdaftar pada Kantor Pertanahan. Karena selaku PEMILIK dan PEMBELI

YANG

BERITIKAD

BAIK,

HARUSLAH

MENDAPAT

PERLINDUNGAN HUKUM.-----------------------------------------------------------------Apalagi sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali No.94 PK/Pdt/2004 tanggal 03 Oktober 2007, dengan jelas disebutkan bahwa objek yang dimaksud Pemohon Eksekusi /PARA TERLAWAN I, berada di luar HPL No. 3 / HGU No. 10. Selain itu demi kepentingan umum yang lebih luas yang mengutamakan kepentingan

Negara

/

Pemerintah

dan Masyarakat,

maka

putusan

Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali No.94 PK/Pdt/2004

N A 33. Bahwa oleh karena PELAWAN selaku Pemilik dan Pembeli Yang Beritikad D Baik yang mempunyai titel hukum yang sah sehingga harus mendapat E Perlindungan Hukum, apalagi konstatering yang dilakukan oleh Jurusita M/ salah alamat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah Error In Objekto sebagaimana pertimbangan dalam Putusan PK,I serta demi untuk kepentingan Negara / Pemerintah dan Masyarakat GUmum yang lebih luas, maka Penetapan Eksekusi tanggal G 10 Juni 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP, dan atau pelaksanaan Pemeriksaan / N Pengukuran (Konstatering) oleh I Pengadilan Negeri Lubuk Pakam T / Pengukuran (Konstatering) tanggal berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 22 Mei 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP jo Penetapan Ketua N Pakam tanggal 08 Mei 2009 Pengadilan Negeri Lubuk A No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP serta Peta Situasi Tanah Objek L Perkara, adalahItidak sah /cacat hukum dan harus dibatalkan dan atau D kekuatan hukum /non eksekutabel;--------------------------tidak mempunyai A 34. Bahwa untuk menghindari eksekusi yang salah sehingga dapat menimbulkan G hukum dan permasalahan hukum yang baru serta menimbulkan kekacauan Nkerugian yang lebih besar dan oleh karena perlawanan ini diajukan E berdasarkan bukti-bukti yang otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan tanggal 03 Oktober 2007, adalah ERROR IN OBJECTO serta NON EKSEKUTABEL; ------------------------------------------------------------------------------

P

pasal 191 Rbg / pasal 180 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001, beralasan hukum

jika PELAWAN

memohon agar dalam perkara ini Pengadilan atau Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan serta merta walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (uit voerbaar bij voorraad); ---------------------------------------------------------------------------------------

19

DALAM PROVISI: -

Menunda pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pasal 206 ayat (6) Rbg/195 ayat (6) HIR, terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Juni 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP, jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 08 Mei 2009 No.06/Eks/2009/67/ Pdt.G/1999/PN.LP

jo Berita Acara Pemeriksaan / Pengukuran (Konstatering)

tanggal 22 Mei 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP serta Peta Situasi Tanah Objek Perkara, sepanjang terhadap tanah /lahan MILIKPELAWAN sebagaimana dimaksud dalam sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 307, HGB No. 357, HGB No. 397, HGB No. 449, HGB No. 590, HGB No. 591 maupun

N A (HGB No. 47) yang merupakan pemisahan dari HPL NO. 3 yang berasal dari HGU D No. 10 seb.---------------------------------------------------------------------------------------------E DALAM POKOK PERKARA : M 1. Menerima perlawanan PELAWAN ini dan menyatakan PELAWAN adalah I PELAWAN yang baik (good opposant);--------------------------------------------------------G 2. Mengabulkan seluruh perlawanan PELAWAN;-----------------------------------------------G 3. Menguatkan putusan provisi yang dimohonkan dalam perkara ini;----------------------N I 4. Menyatakan PELAWAN adalah pemilik atau yang memiliki /menguasai, T mengusahai dan pemegang hak yang sah atas lahan atau tanah yang telah berdiri bangunan perkantoran dan pabrik N di atasnya sebagaimana dimaksud dalam sertipikat Hak Guna Bangunan A(HGB) No. 307, HGB No. 357, HGB No. 397, HGB No. 449, HGB No. 590, HGB No. 591 maupun Surat Perjanjian Penggunaan L I Tanah Industri Dalam Kawasan Industri Medan, milik /merupakan hak PELAWAN, DHPL No. 4 dan HPL No.5 (HGB No. 47) yang merupakan yang berasal dari pemisahan A dari HPL NO. 3 yang berasal dari HGU No. 10 seb serta berdasarkan G Kepala Dinas Permukiman, Pengembangan Wilayah dan Keputusan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang tentang Pemberian Izin Mendirikan N EBangunan kepada PT Jui Shin Indonesia; ----------------------------------------------------P 5. Menyatakan permohonan Eksekusi yang diajukan PARA TERLAWAN I atas Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan Industri Medan,

milik /merupakan hak PELAWAN, yang berasal dari HPL No. 4 dan HPL No.5

putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 94 PK/Pdt/2004 tanggal 3 Oktober 2007 sebagaimana dimaksud dalam perkara eksekusi No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP., sepanjang terhadap lahan/tanah berikut bangunan pabrik milik PELAWAN, adalah tidak sah dan tidak mempunyai

20

kekuatan hukum eksekusi serta tidak mengikat PELAWAN sebagai pihak ketiga atau pembeli / pemilik yang beritikad baik;-----------------------------------------------------6.

Menyatakan Penetapan-Penetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam baik Penetapan Eksekusi tanggal 10 Juni 2009 No.06/Eks/2009/67/ Pdt.G/1999/PN.LP, dan atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 08 Mei 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP perihal pelaksanaan Pemeriksaan

/

Pemeriksaan

/

Pengukuran Pengukuran

(Konstatering) (Konstatering)

sebagaimana tanggal

22

Berita

Acara

Mei

2009

No.06/Eks/2009/67/ Pdt.G/1999/PN.LP, sepanjang terhadap tanah / lahan dan bangunan milik PELAWAN, harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah /cacat

N A EKSEKUTABEL); -----------------------------------------------------------------------------------D 7. Menyatakan pelaksanaan pengukuran, pemeriksaan lapangan (konstatering) yang E dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan / Pengukuran (Konstatering) tanggalM 22 Mei 2009 I Pengadilan Negeri No.06/Eks/2009/67/ Pdt.G/1999/PN.LP jo Penetapan Ketua Lubuk Pakam tanggal 08 Mei 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP serta G Peta Situasi Tanah Objek Perkara, adalah tidakG sah /cacat hukum dan harus dibatalkan dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum /non eksekutabel N I karena Error In Objekto / salah alamat dan berada di luar tanah / lahan dan T pertimbangan dalam Putusan bangunan milik PELAWAN sebagaimana Peninjauan Kembali;----------------------------------------------------------------------------N 8. Memerintahkan Jurusita Pengadilan A Negeri Lubuk Pakam untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi Lpengosongan dalam perkara No. 06/Eks/2009/67/ I Pdt.G/1999/ PN-LP, khususnya sepanjang terhadap tanah / lahan dan bangunan D perkantoran atau pabrik milik PELAWAN yang berada /beralaskan hak sertipikat A Hak Guna Bangunan (HGB) No. 307, HGB No. 357, HGB No. 397, HGB No. 449, G590, HGB No. 591 maupun Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri HGB No. N Kawasan Industri Medan, milik /merupakan hak PELAWAN, yang berasal Dalam Edari HPL No. 4 dan HPL No.5 (HGB No. 47) yang merupakan pemisahan dari HPL P NO. 3 yang berasal dari HGU No. 10 seb serta berdasarkan Keputusan Kepala hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekusi karena salah dan

keliru serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (NON

Dinas Permukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT Jui Shin Indonesia; -----------------------------------------------------------------------------------------------

21

9.

Menghukum PARA TERLAWAN I,TERLAWAN II dan

TERLAWAN III serta

TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II untuk mematuhi / mentaati putusan dalam perkara perlawanan ini;---------------------------------------------------------10. Menyatakan putusan dalam perkara perlawanan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada bantahan, banding, kasasi atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);------------------------------------------------------------11. Menghukum PARA TERLAWAN I, TERLAWAN II dan TERLAWAN III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----------------------------------Atau : Jika Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

N A Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Terbanding /para D Terlawan I telah mengajukan Eksepsi melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya E mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: M a. Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima Secara Hukum Karena diajukan I Terhadap Orang Yang telah Meninggal Dunia Tanpa Menggugat Ahli Warisnya: G - Bahwa di dalam perlawanannya pelawan mengajukan perlawanan antara lain G terhadap : N I 1. Kasdi 10. Bontrak 19. Trisno T 2. Samin 20. Malem N 11. Satem 3. Painem 21. Simin A 12 Saridjo 4. Sudjono 13. Subartono 22. Irro Sumito IL D 5. Amat 14. Sutomario 23. Kromo Sardi A 6. Kasmin 15. Sakiman Sahib 24. Karso Sentono G 16. Yahman 25. Trim0 N7. Kassta Redja E 8. Amin 17. M. Musni P adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ; -------------------------------------------------------

9. Ari -

18. Wir

Bahwa nama-nama tsb telah meninggal dunia pada saat sebelum perlawanan di daftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan fotocopy

bukti

surat

keterangan

kematian

(terlampir),

dan

dengan

22

meninggalnya orang-orang tersebut maka apabila Pelawan mengajukan gugatan atau bantahan terhadap orang yang telah meninggal dunia harus ditujukan kepada ahliwarisnya karena para ahliwarisnya mewarisi segala hak dan kewajiban dari pewaris yang telah meninggal dunia; -

Bahwa oleh karena Pelawan tidak mengajukan gugatan pada ahli waris ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

-

Bahwa berdasarkan alasan tsb di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan sela dengan menolak verzet dalam perkara aquo karena tidak lengkapnya pihak Terlawan

N memeriksa pokok perkara sebelum terpenuhinya kelengkapan identitas A dari ahli waris Terlawan I yang telah meninggal dunia tersebut; D E tidak b. Perihal Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Direktur Utama PT. KIMdan MDirektur Utama PTP IX sebagai yang mewakili Persero; I G - Bahwa di dalam perlawanannya pada hal 4 pelawan hanya mencantumkan G Nusantara II d/h PTP IX” “PT. Kawasan Industri Medan dan PT.Perkebunan N III, namun Pelawan tidak sebagai pihak Terlawan II dan Terlawan I mencantumkan Direktur Utama sebagai yang mewakili PT tsb menjadikan T Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima secara hokum; N - Bahwa gugatan terhadap Badan Hukum haruslah ditujukan kepada Pengurus A Badan Hukum itu sendiri yakni ditujukan terhadap Direktur Utama PTP II dan PT. KIM sebagaimana IL ditentukan dalam pasal 1655 BW, pasal 6 ayat 2 Rv, Jo pasal 6 D ayar 3 Rv yang menyatakan gugatan terhadap badan hokum public harus A dialamatkan kepada pimpinannya; GPelawan Tidak berhak mengajukan perlawanan; c. Tentang N - Bahwa menurut Pasal 195 HIR/206 RBg ayat (6) Perlawanan Pihak III harus E diajukan oleh Pemilik Tanah, pihak Pelawan dalam perkara aquo bukanlah I yang menjadikan perlawanan Pelawan tidak dapat dilanjutkan untuk

P

pemilik tanah tetapi hanya pemilik bangunan sesuai HGB No. 307, 357, 397, 449, 590 dan HGB No. 591 dengan demikian Pelawan tidak berhak mengajukan derden verzet dalam perkara aquo karena bukan pemilik tanah karenanya Pelawan bukanlah Pelawan yang benar;

23

-

Bahwa oleh karena itu pengajuan perlawanan Pelawan (derden verzet) sehingga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

d. Perlawanan Pelawan Kabur(Obscuur Libel); -

Bahwa Pelawan tidak ada menyebutkan batas-batas tanah milik Pelawan dalam perlawanannya, maka dengan tidak menyebutkan batas-batas tanah tersebut,maka dalil perlawanan perihal tanah objek tanah terperkara menjadi tidak jelas dan kabur sehingga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Terbanding

N A

II/Terlawan II telah mengajukan Eksepsi melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

D E

I. Dalam Eksepsi 1. Tentang Para Pihak

I

M

Bahwa dalam perlawanan derden verzetnya, yang didaftarkan tanggal 06 Juli 2009

G

yaitu menarik setiap pihak yang mempunyai hubungan hokum (recht betrekking)

G

dalam perkara ini;

IN T

Bahwa Pelawan sudah benar dengan menarik para pihak-pihak dalam perkara ini yaitu:

Eksekusi dalam perkara No. N 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP sebagai para Terlawan I; A LIndustri Medan (persero) selaku Termohon Eksekusi I 2. PT. Kawasan I sebagai Terlawan II; D 3. PTP A NUSANTARA II selaku Termohon Eksekusi II sebagai Terlawan GIII; 1. 70

orang

Pemohon

N 4. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia

P

E

selaku Pihak yang menerbitkan Hak Pengelolaan No. 3 untuk PT. Kawasan Industri Medan (persero) sebagai Turut Terlawan ; 5. Kepala Kantor Badan Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang selaku Turut Terlawan II selaku Pihak yang menerbitkan Hak Guna Bangunan untuk Pelawan;

24

2. Perihal Perlawanan Obscur Libel; Bahwa benar dalam derdet verzetnya, Pelawan mendalilkan dirinya sebagai pemilik sah atas sebagian dari tanah/lahan yang dikonstatering oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang diperoleh / dibeli dari Terlawan I, yang oleh Turut Terlawan II menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB); Bahwa benar Pelawan mendalilkan, dirinya bukanlah merupakan pihak dalam perkara ataupun tersangkut dalam perkara yang dijadikan dasar Para terlawan I untuk memohon eksekusi dan tidak ada sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan di atas tanah tersebut sehingga sama sekali tidak tersangkut dalam perkara asal antara Terlawan I dengan Terlawan II dan adalah menurut hukum

N dirugikan dalam perkara antara Para Terlawan I dengan terlawan II dan Terlawan AIII sehingga Perlawanan ini benar dan tidak obscur; D Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut di atas,E Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan tanggal 10 April M2013 Nomor 81/Pdt.G/Plw/2009`/PN. LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut: I G MENGADILI G DALAM Provisi; N I - Menyatakan Tuntutan Provisi dari Pelawan tidak dapat diterima; T Dalam Eksepsi ; N - Menyatakan Eksepsi Terlawan AI dan Terlawan II tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara; IL D 1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya A 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik; G 3. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. N E13.541.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); P Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 apabila Pelawan mempertahankan haknya sebagai pihak yang tidak boleh

Nomor 81/Pdt.G/Plw/2009/PN-LP tersebut di atas telah diberitahukan kepada : 1. Kuasa Hukum para Terlawan I pada tanggal 17 Juni 2013

25

2. Pemerintah RI di Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Pusat sebagai Turut Terlawan I pada tanggal 16 Juli 2013; 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Turut Terlawan II pada tanggal 17 Mei 2013; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 81/Pdt.G/PLW/20092/PN-LP yang dibuat oleh Billiater Sitepu, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2013 Kuasa Hukum PTP Nusantara II (Persero) selaku Pembanding I/Terlawan III menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 dengan Nomor : 81/Pdt.G/Plw/2009/PN.LP; Pernyataan Banding tersebut

N A 1. Kuasa Hukum PT. JUI SHIN INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh Presiden D Direktur FREDDY CHANDRA pada tanggal 19 Juli 2013 ; Sebagai Pembanding E III semula Pelawan; M 2. Kuasa Hukum Legiman, dkk pada tanggal 17 Juni 2013; Sebagai Terbanding / I para Terlawan I; G 3. Kuasa Hukum PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM), pada tanggal 12 G November 2013; sebagai Pembanding II / Terlawan II; N I 4. Pemerintah RI di Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Pusat pada tanggal 16 T Juli 2013;sebagai Turut Terbanding I / Turut Terlawan I; N 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 Mei 2013; A Sebagai Turut Terbanding II / Turut Terlawan II; L I Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding D Nomor : 81/Pdt.G/Plw/2009/PN-LP yang dibuat oleh Billiater Sitepu, SH. MH. Panitera A Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2013 GPT. Kawasan Industri Medan (Persero)Selaku Pembanding II/Terlawan II Kuasa Hukum N banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 menyatakan E2013 dengan Nomor : 81/Pdt.G/Plw/2009/PN.LP; Pernyataan Banding tersebut April P telah diberitahukan kepada : telah diberitahukan kepada :

1. Kuasa Hukum PT. JUI SHIN INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur FREDDY CHANDRA pada tanggal 19 Juli 2013 ; Sebagai Pembanding III / Pelawan;

26

2. Kuasa Hukum Tugimin, dkk pada tanggal 17 Juni 2013; Sebagai Terbanding / para Terlawan I; 3. Kuasa Hukum PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) diwakili oleh Direktur SDM/UMUM PTP Nusantara II (Persero) Ir. Tambah Karo-Karo,MM pada tanggal 31 Oktober 2013; Sebagai Pembanding I/Terlawan III; 4. Pemerintah RI di Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Pusat pada tanggal 16 Juli 2013;sebagai Turut Terbanding I /Turut Terlawan I; 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 Mei 2013; Sebagai Turut Terbanding II /Turut Terlawan II;

N : 81/Pdt.G/Plw/2009/PN-LP yang dibuat oleh Billiater Sitepu, SH. MH. Panitera A Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2013 D Kuasa Hukum PT. Jui Shin Indonesia (Persero) yang diwakili oleh PresidenE Direkturnya Fredy ChandraSelaku Pembanding III/Pelawan menyatakan banding terhadap Putusan M Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 dengan Nomor : I 81/Pdt.G/Plw/2009/PN.LP; Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada : G 1. Kuasa Hukum Tugimin, dkk pada tanggal 17 Juni 2013; Sebagai Terbanding /para G Terlawan I; N I 2. Kuasa Hukum PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM), pada tanggal 12 T November 2013; sebagai Pembanding II/ Terlawan II; N 3. Kuasa Hukum PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) diwakili oleh Direktur A SDM/UMUM PTP Nusantara II (Persero) Ir. Tambah Karo-Karo,MM pada tanggal 31 L Oktober 2013; SebagaiI Pembanding I/Terlawan III; D 4. Pemerintah RI di Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Pusat pada tanggal 16 Juli 2013; sebagaiA Turut Terbanding I / Turut Terlawan I; G 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 Mei 2013; N Sebagai Turut Terbanding II / Turut Terlawan II; E P Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, Kuasa Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor

Hukum Pembanding I / Terlawan III telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 Juni 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

27

-

Bahwa Permohonan Banding dari Pembanding I/ Terlawan III telah dimajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang, sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 81/Pdt.G/PLW/2009/PN-LP yang telah dimajukan di Kepaniteraan Pengaadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam tanggal 15 April 2013, maka beralasan menurut hukum apabila Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding I/ Terlawan III ini dapat diterima;

-

Bahwa khusus amar putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 No. 81/Pdt.G./PLW/2009/PN-LP yang menyatakan eksepsi Pembanding /Terlawan I dan Terbanding II/ Terlawan II tidak dapat diterima adalah amar putusan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan

N A

rasa keadilan hukum dan beralasan apabila Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan tersebut di atas;

D atas di dalam Pokok Perkara karena tidak didasarkan kepada alasan-alasan E dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta bukti-bukti sesuai dengan ketentuan M hukum yang berlaku sebagaimana berikut ini; I G G IN DALAM POKOK PERKARA T 1. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G.PLW/2009/PN-LP tanggal N10 April 2013 yang menolak perlawanan Pembanding III/Pelawan seluruhnya A dan menyatakan Pembanding III/Pelawan adalah Pelawan yang tidak L baik, adalah keliru dan tidak mencerminkan rasa I keadilan hukum karena Pembanding III /Pelawan adalah Pelawan yang baik, D seharusnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan petitum Perlawanan A Pembanding III/Pelawan point 1,3,4,5,6,7,8,10,G 2. Bahwa oleh karena Pembanding III / Pelawan bukanlah sebagai Pihak dalam N perkara perdata No. 67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 09 Maret 2000 Jo No. E tanggal 21 September 2000 Jo No. 3011K/Pdt/2001 tanggal P 256/Pdt/2000/PT-MDN 06 Desember 2001 Jo No. 94/PK/PDT/2004 tanggal 03 Oktober 2007, maka secara -

Bahwa Pembanding I /Pelawan III menolak dan keberatan atas Putusan tersebut di

hukum perlawanan oleh Pembanding III/Pelawan adalah tepat dan benar, ini telah didukung oleh keterangan saksi ahli M. Yahya Harahap,SH. sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 No. 81/Pdt.G/Plw/2009/PN-LP;

28

3. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 No. 81/Pdt.G/PLW/2009/PN-LP hal. 183-184 mempertimbangkan tentang peralihan hak antara Terlawan III /PTP Nusantara II (Persero) kepada Terlawan II /PT. Kawasan Industri Medan (Persero) telah dinyatakan batal (nietig) karena melanggar pasal 1335 dan 1337 KUHPerd dan tidak sah sehingga dapat dibatalkan (vernietig baar) dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmateg daad) karena tanah tsb masih dalam sengketa/persoalan maka secara hukum bahwa seluruh peralihan hak in casu peraliihan tanah sengketa/eksekusi dari Terlawan II /PT. Kawasan Industri Medan (Persero) kepada Pelawan adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 1335 dan pasal 1337 KUHPerd, adalah pertimbangan keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

N A 67/Pdt.G/1999/PN.LP.tanggal 9 Maret 2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 September 2000 nomor 256/Pdt/2000/PT-MDN Jo D Putusan E menolak Kasassi MARI tanggal 6 Desember 2001 Nomor 3011K/Pdt/2001 telah gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka secara hukum M Terbanding I berada di pihak /Pembanding Terlawan I dan Pembanding/Terlawan III adalah yang dimenangkan dalam perkara tsb; G b. Bahwa oleh karena Terbanding /Para TerlawanG I adalah berada di pihak yang N /Para Terlawan I berhak dimenangkan maka secara hukum Terbanding I mendapatkan tanah terperkara yaitu tanah HGB No. 307, 357, 397, 449, 590 T dan 591 dan hal ini didukung oleh saksi ahli M.Yahya Harahap,SH. di depan persidangan; N A 4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dalam putusannya tanggal 10 April 2013 No. 81/Pdt.G/PLW/2009/PN-LP halaman 188 alinea 2 IL menyatakan bahwa Dtanah objek perkara yang akan dieksekusi status hukum kepemilikannya Asudah jelas ditetapkan di dalam putusan tanggal 3 Oktober 2007 No. 94 PK/PDT/2004 dan untuk menentukan tanah objek eksekusi di luar HPL atau G bukan maka yang digunakan tolak ukurnya adalah amar putusan MARI pada tingkat N Peninjauan Kembali (PK) tsb; Bahwa pertimbangan tsb di atas keliru dan tidak benar E P dengan alasan sebagai berikut; a. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam no.

a. Bahwa secara hukum Putusan PK MARI tanggal 3 Oktober 2007 No. 94/PK/PDT/2004 tsb tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam perkara ini, karena Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lupuk Pakam tanggal 9 Maret 2000 No. 67/Pdt.G/1999/PN-LP Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 September 2000 No. 256/Pdt/2000/PT-MDN Jo Kasasi MARI

29

tanggal 6 Desember 2001 No. 3011K/Pdt/2001 Jo Putusan PK MARI tanggal 3 Oktober 2007 No. 94/PK/PDT/2004 Jo Penetapan Perkara tanggal 8 Mei 2009 Nomor 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP dan Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran

(Konstatering)

Perkara

tanggal

22

Mei

2009

Nomor

06/Eks/2009/67/PDT.G/1999/ PN-LPadalah Putusan yang tidak dapat dieksekusi (Non

Executable),

karena

selama

proses

persidangan

tidak

pernah

melaksanakan sidang lapangan atau pemeriksaan setempat, dengan demikian proses sidang perkara tsb tidak memenuhi pasal 180 RBg dan SEMA RI No. 5 tahun 1999 Jo SEMA RI No. 7 tahun 2001 untuk menentukan mana tanah terperkara, batas-batas dan ukurannya, padahal menurut ketentuan tsb pemeriksaan setempat diharuskan untuk untuk proses eksekusi setelah perkara

N A b. Bahwa suatu perkara tanah tidak pernah dilaksanakan sidang lapangan maka D2005 putusan Kasasi dibatalkan sesuai dengan Putusan MARI tanggal 12 Mei E2004 No. No. 308PK/Pdt/2004 Jo Putusan Kasasi MARI tanggal 14 Januari 1611K/Pdt/2001 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumut tanggalM 28 Oktober 2000 I Kelas I-B Lubuk No. 230/PDT/2000/PT-MDN Jo Putusan Pengadilan Negeri Pakam tanggal 28 Februari 2000 No. 61/PDT.G/1999/PN-LP; G sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat/Pembanding Terlawan G dituntut luas tanah seluas 1.370 Ha dengan batas-batas sebagai berikut: N I Kampung/Desa Tadukan Raga, Desa Tungkusan T Desa Limau Mungkur, Dusun Sinembah N Desa Lau Barus Baru, Dusun ABatuktak L Kampung Bakasah I atau Kampung Bintang Bulan D Bahwa batas-batas tanah tsb tidak jelas dan pasti akan menimbulkan A kesulitan bila kelak harus ada eksekusi, apalagi Pengadilan Negeri tidak pernah G pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek); mengadakan N Bahwa dalam dictum putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh EPengadilan Tinggi luas tanah yang dikabulkan adalah 922 Ha, dengan batasberkekuatan tetap;

P

batas masih seperti tsb di atas (yang luasnya 1.370 Ha), padahal ada perbedaan luas yang cukup banyak yaitu 1.370 – 922 H= 448 Ha yang menurut logika hukum tidak mungkin luas yang tidak sama akan mempunyai batas tanah yang sama;

30

2. Bahwa dalam persidangan perkara perdata No. 81/Pdt.G/PLW/2009/PN-LP, majelis hakim telah menolak permohonan kuasa hukum Terbanding

dan kuasa hukum

Pembanding III / Pelawan untuk melaksanakan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (plaats onderzoek) dalam perkara tsb, hal ini sesuai dengan Penetapan No. 81/Pdt.G/PLW/2009/PN-LP tanggal 14 November 2012; 3. Bahwa secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 No. 81/Pdt.G/Plw/2009/PN-LP tsb yang menolak perlawanan Pelawan seluruhnya adalah putusan keliru dan tidak benar dan berbeda, karena dalam perkara perdata tanggal 24 April 2013 no. 34/Pdt.G/PLW/2010/PN-LP tsb pihak PT Asra Asia, PT. Tripilar Pangan Utama dkk sebagai Pelawan I s/d V melawan

N A

Tugimin,dkk sebagai para Terlawan telah mengabulkan sebagian perlawanan Pelawan sebagai Pelawan yang baik (Good Opposant)

D tersebut di atas, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepadaE : M - Kuasa Hukum dari PT. Jui Shin Indonesia (Persero) sebagai Pembanding III / I Pelawan, yang dalam hal ini diwakili oleh Freddy Chandra pada tanggal 26 Agustus G 2013; G - Kuasa Hukum dari Legiman dkk sebagai Terbanding I / para Terlawan I pada IN tanggal 12 November 2013; T - Kuasa Hukum dari PT. Kawasan Industri Medan (KIM) sebagai Pembanding II / Terlawan II pada tanggal 12 November N 2013; A - Pemerintah RI di Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Pusat sebagai Turut Terbanding I / Turut Terlawan IL I pada tanggal 19 September 2013; D - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Turut Terbanding II / A Turut Terlawan II pada tanggal 16 Oktober 2013; G Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, Kuasa N Hukum Pembanding II / Terlawan II telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 E January 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal P 3 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding I/Terlawan III

-

Bahwa Pembanding II/Terlawan II menolak serta keberatan atas pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat serta sembrono dan bertentangan dengan hukum dalam mempertimbangkan

alat bukti yang diajukan oleh para pihak

31

sehingga menjatuhkan putusan yang salah dan keliru sebagaimana di dalam amar tsb; -

Bahwa alasan keberatan Pembanding-II/Terlawan- IIterhadap pertimbangan hokum yang keliru, tidak cermat dan sembrono serta bertentangan yang diambil oleh Judex Factie adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI Bahwa amar putusan yang diijatuhkan oleh Judex Factie, sepanjang menyangkut Eksepsi Terbanding/Terlawan I dan Pembanding - II/Terlawan II dengan amar : -“Menyatakan Eksepsi Terbanding/ Pembanding Terlawan I dan Pembanding

N A

II/Terlawan II tidak dapat diterima”;

D E

DALAM POKOK PERKARA;

I. Bahwa Pembanding III/Terlawan II keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie hal 170 s/d hal 174 yang menyatakan :

I

M

1. Bahwa Pembanding III/ Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah perkara sesuai

G

dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) masing-masing:

G

a. No. 307/Desa Saentis, tanggal 28-1-2002 Jo Surat Ukur 33/Saentis/2002 tanggal

IN b. No. 357/Desa Saentis, tanggal 20-11-2002 T jo Surat Ukur No. 85/Saentis/2002 tanggal 26-09-2002 luas 16.967 M²; N c. No. 397/Desa Saentis, tanggal A 11-3-2004 Jo Surat Ukur No. 145/Saentis/2004 tanggal 09-03-2004, luas L 32.885 M² Jo Akta Jual Beli No. 23/2004 tanggal 11 I Maret 2004; D d. No.449/Desa ASaentis, tanggal 02-03-2005 Jo. Surat Ukur No. 2004/Saentis/2005 tanggal 01-03-2005, luas 30.000 M²; G e. No. N590/Desa Saentis, tanggal 23-06-2008 Jo Surat Ukur No. 361/Saentis/2008 Etanggal 15-1-2002, luas 30.000 M²; 5-1-2002, luas 29,967 M²;

P f.

No. 591/Desa Saentis, tanggal 23-06-2008 Jo. Surat Ukur No. 362/Saentis/2008 tanggal 17-06-2008; Yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri antara PT Kawasan Industri Medan (persero) dengan PT. Jui Shin Indonesia :

32

No. 064/600352/KIM/TI/VIII/2001 tanggal 01 Agustus 2001; No. 014/600352-A/KIM/TI/III/2002 tanggal 04-03-2002; No. 022/600352-B/KIM/TI/IX/2002 tanggal 16-09-2002; No. 030/600398/KIM/TI/VII/2003 tanggal 27-07-2003; No. 027/600397/KIM/TI/XII/2004 tanggal 24-12-2004; No. 008/600404-A/KIM/TI/V/2007 tanggal 04-05-2007; No. 031/600401-B/KIM/TI/IX/2007 tanggal 24-09-2007;

N 2. Bahwa Pembanding III/Pelawan memperoleh tanah HGB tsb di atas adalah dari A PembandingII/Terlawan II, berasal dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 4 dan D Nomor 5 kemudian HPL Nomor 5 ditingkatkan menjadi HGB Nomor 47; E 3. Bahwa Pembanding III /Pelawan selaku Investor telah memperolehHGB M tersebut secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku; I G milik Pembanding III 4. Bahwa tanah dan bangunan di atas tanah dengan HGB GPakam sebagaimana Berita /Pelawan tsb oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Acara Pemeriksaan/Pengukuran (Konstatering) N tanggal 22 Mei 2009 No. I 06/Eks/2009/67/PDT.G/1999/PN-LP dan Penetapan tanggal 08 Mei 2009 No. T 06/Eks/2009/67/PDT.G/1999/PN-LP serta Peta Situasi Tanah Objek Perkara dimasukkan menjadi objek Eksekusi Natas permohonan Terbanding/para Terlawan I yang didasarkan pada Putusan AMARI dalam tingkat Peninjauan Kembali tanggal 03 Oktober 2007 No. 94 PK/PDT/2004 Jo Putusan MARI tingkat Kasasi tanggal 6 L I Desember 2001 No. 3011 K/PDT/2001 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan D tanggal 21 September 2000 No. 256/PDT/2000/PT-MDN Jo Putusan Pengadilan Negeri LubukA Pakam tanggal 09 Maret 2000 No. 67/Pdt.G/1999/PN-LP; G 5. Bahwa PembandingIII/Pelawan tidak mengetahui adanya perkara sebelumnya N antara Terbanding /para Terlawan I dengan PemandingII/Terlawan II dan E P Pembanding I/Terlawan III sepanjang mengenai tanah objek eksekusi; No. 010/600401-C/KIM/TI/IV/2008 tanggal 30-04-2008;

6. Bahwa Pembanding III/Pelawan selaku Piihak Ke tiga memohon agar penetapan dan rangkaian pelaksanaan Eksekusi tsb dibatalkan; II.

Bahwa keberatan Pembanding II/Terlawan II adalah Judex Factie tidak cermat, sembrono dan mengabaikan fakta-fakta yang mendukung perlawanan Pembanding

33

III /Pelawan yaitu di dalam menemukan fakta hukum yang ada dan diakui serta bersesuaian yaitu fakta hukum di dalam menentukan luas dan batas tanah yang digugat oleh Terbanding/Para Terlawan I yakni : 1. Terdapat perbedaan batas tanah yaitu di dalam gugatan dalam perkara tanggal 09 Maret 2000 No.67/Pdt.G/1999/Pn.Lp Jo perkara tanggal 21 September 2000 No.256/PDT/2000/PT-MDN

Jo

perkara

tanggal

06

Desember

2001

No.3011K/PDT/2001 Jo perkara tanggal 03 Oktober 2007 No.94PK/PDT/2004 dengan luas tanah adalah ±46.11 Ha (±461.100 M²) yang terletak di Pasar I,II, dan III Desa Mabar, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas tanah yang digugat adalah :

N A

-

Sebelah Timur berbatas dengan Benteng Sungai

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar III

-

Sebelah Barat berbatas dengan Pasar Mendara

-

Sebelah Utara berbatas dengan Pasar I;

2.

Bahwa fakta hukum berdasarkan hasil pemeriksaan, pengukuran (konstatering)

D E

I

M

G

G

yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Mei 2001 batas tanah yang diperiksa/diukur tsb adalah sebagai berikut: - Batas Utara

: Pasar III

- Batas Selatan : Pasar I

N A

IN T

- Batas Timur

: Benteng sungai, telah diratakan oleh Tergugat I dan II

- Batas Barat

: Jalan Mendara

IL

D

Bahwa bila diperhatikan Peta Bidang Tanah HPL (3) No. 27/04/2012 tanggal 27

A

Agustus 2012 maka batas-batas tanah HPL 3 milik Terlawan II sebagai berikut: -

G

Sebelah Utara : Jalan Pulau Pini (bukan Pasar 3)

NSebelah Selatan : Perumahan PTPN II (bukan Pasar I)

E

-

P

-

Sebelah Timur

: Tanah Masyarakat (bukan benteng sungai)

-

Sebelah Barat

: Jalan Mangaan (bukan Jalan Mendara);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti di atas maka batas-batas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat dalam perkara yaitu perkara No,67/Pdt.G/1999 /PN LP Jo tanggal 21 September 2000 No.256/Pdt/2000/PN.MdnJo

34

tanggal 06 Desember 2000 No.3011.K/Pdt/2001Jo,tanggal 03 0ktober 2007No.94 Pk/Pdt/2004 incasu Terbanding/Para Terlawan I selain tidak sama dengan hasil pemeriksaan, pengukuran (Konstatering) tanggal 22 Mei 2009 khususnya batas tanah sebelah Timur juga tidak sesuai dengan batas tanah HPL 3 milik PT (Persero) KIM yang akan dieksekusi yang berarti lahan yang dikuasai oleh Pelawan bukan tanah objek perkara (error in objekto); Bahwa adanya perbedaan batas sebelah Timur dari tanah objek sengketa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konstatering tanggal 22 Mei 2009 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ditambah dengan fakta pemeriksaan atau pengukuran (konstatering) tsb belum selesai dilaksanakan akan

N A Kabupaten Deli Serdang sebagai pihak yang mempunyai kewenangan kadasteral D sehingga batas-batas tanah yang hanya didasarkan penunjukan seorang Penggugat Imperson saja tanpa disertai saksi-saksi maupun alat bukti lainnya,E dan telah membuktikan tentang adanya fakta dimana tata cara dan prosedur M yang salah dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengukuran (konstatering) yangI dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam; G Gadalah dalam pemeriksaan 3. Fakta Hukum lain yang diabaikan oleh Judex Factie N2000 No.67/Pdt.G/1999/PN-LP Jo perkara awal yaitu perkara tanggal 09 Maret I perkara tanggal 21 September 2000 No.256/PDT/2000/PT.MDN dan perkara T tanggal 06 Desember 2001 No.3011K/PDT/2001 Jo perkara tanggal 03 Oktober 2007 No.94PK/PDT/2004 tidakN pernah dilaksanakan pemeriksaan setempat sehingga tidak pernah diketahui Asecara pasti dimana letak tanah terperkara; L III. Bahwa PembandingIII/Terlawan II sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie karena D Judex Factie telah salah dan tidak cermat dan sembrono dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut dengan tidak A mempertimbangkan Hukum Agraria yang mengatur Hukum Tanah di Indonesia G sebagaimana berikut ini: N E 1. Bahwa terdapat perbedaan batas dan luas tanah yang diukur/konstatering oleh P Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana dimuat dalam Berita tetapi Berita Acara Konstatering tanggal 22 Mei 2009 telah selesai dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanpa melibatkan pihak BPN/Kantor Pertanahan

Acara Konstatering No.6/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP dengan yang digugat oleh Tugimin dkk (70 orang) yang berarti Berita Acara Konstatering tsb adalah Error in Objecto;

35

2. Bahwa fakta hukum yang sengaja diabaikan oleh Judex Factie adalah tidak pernah

dilaksanakan

Pemeriksaan

Setempat

oleh

Hakim

yang

memeriksa/mengadili perkara tanggal 09 Maret 2000 Nomor 67/Pdt.G/1999/PNLP tanggal 21 September 2000 Nomor 256/PDT/2000/PT.MDN dan perkara tanggal 06 Desember 2001 Nomor 3011K/PDT/2001 Jo perkara tanggal 03 Oktober 2007 No.94PK/PDT/2004 sehinga tidak diketahui letak dan luas tanah objek sengketa; 3. Bahwa seandainya benar (quad non) tanahPembanding III/ Pelawan adalah tanah objek perkara maka batalnya peralihan tanah dari Pembanding I/Terlawan III kepada Pembanding II/Terlawan II, tidak mengakibatkan batalnya peralihan

N A

tanah serta penerbitan sertifikat Pembanding III/Pelawan batal demi hokum karena;

D II. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Agraria yang didasarkan E pada hukum Adat pembeli yang beretikad baik dilindungi oleh Undang-Undang, dan M perolehan hak atas tanah Pembanding III/ Pelawan, pembayaran harga serta I penggunaannya telah sesuai dengan title yang sah Gsebagaimana juga diakui tegas oleh Judex Factie pada hal 178 putusan No.81/Pdt.G/PLW/2009/PN-Lp G tanggal 10 April 2013; N I III. Bahwa Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 berdasarkan Hukum T Adat bukan berdasarkan Hukum Perdata Barat (KUHPerd) sehingga pertimbangan hokum Judex NFactie yang menyatakan peralihan tanah dari Pembanding I/Terlawan AIII kepada Pembanding II/Terlawan II tidak sah L peralihan hakatas tanah dari Pembanding II/Terlawan menyebabkan batalnya I II kepada Pembanding III/Pelawan jelas menciderai hak konstitusionil D Pembanding III/ Pelawan khususnya di bidang hukum pertanahan; A IV. Bahwa Gpertimbangan hukum Judex Factie pada hal 178 alinea ketiga bahwa hukum hak-hak Pembanding II/ Pelawan di atas tanah 197.032 M² Nsecara diterima benar secara hukum kecuali dibuktikan sebaliknya oleh E haruslah Terbanding/Pembanding Telawan I bahwa seluruh perolehan hak maupun I . Tanah HPL No.3/HGU No.10 bukan tanah objek perkara;

P

alas hak Pembanding III/Pelawan atas objek sengketa adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum atas objek sengketa, dengan demikian menunjukkan bahwa Pembanding III/Pelawan telah memperoleh tanahnya sesuai dengan title yang sah;

36

II.

Bahwa Pembanding II/Terlawan II sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie (Vide hal 184 s/d 187) yang menyatakan bahwa tindakan penerbitan SHGB No.307,357,397,449,590 dan 591 secara prosedur formal oleh Turut Terbanding II/Turut Terlawan II dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena tanah dan SHGB-SHGB tsb baru dialihkan dan diterbitkan oleh Turut TerbandingII/turut Terlawan II ke atas nama Pembanding III /Pelawan pada tahun 2002

pada

saat

masih

proses

sengketa

di

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam/Banding/Kasasi/dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI; Padahal Pembanding

III

/

Pelawan

baru

mengetahui

adanya

sengketa

antara

Terbanding/para Terlawan I dengan Terlawan II dan III setelah Pembanding III/ Pelawan menerima surat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Juni

N eksekusi dalam perkara Nomor: 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP atas objek A sengketa, in casu dalam perkara perdatatanggal 09 Maret 2000D Nomor 67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 21 September 2000 Nomor 256/PDT/2000/PT.MDN E dan perkara tanggal 06 Desember 2001 Nomor 3011K/PDT/2001 Jo perkara M tanggal 03 Oktober 2007 No.94PK/PDT/2004, sementara Pembanding III/Pelawan I mendapat hak dari PembandingII/Terlawan II melalui Surat Perjanjian G Penggunaan Tanah Industri dalam Kawasan Industri Medan dengan Pelawan G masing-masing: N I - No. 064/600352/KIM/TI/VIII/2001 tanggal 01 Agustus 2001; T - No. 014/600352-A/KIM/TI/III/2002 tanggal 04-03-2002; N - No. 022/600352-B/KIM/TI/IX/2002 tanggal 16-09-2002; A - No. 030/600398/KIM/TI/VII/2003 tanggal 27-07-2003; IL D - No. 027/600397/KIM/TI/XII/2004 tanggal 24-12-2004; A - No. 008/600404-A/KIM/TI/V/2007 tanggal 04-05-2007; G - No. 031/600401-B/KIM/TI/IX/2007 tanggal 24-09-2007; N E- No. 010/600401-C/KIM/TI/IV/2008 tanggal 30-04-2008; 2009 No. W2.U.4893/Pdt/04.10.VI/2009 perihal pemberitahuan pelaksanaan

P

Dan selanjutnya terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembanding III/ Pelawan : a. No.307/Desa Saentas, tanggal 28-1-2002 Jo. Surat Ukur 33/Saentis/2002 tanggal 5-1-2002, luas 29.967 M²;

37

b. No.357/Desa Saentis, tanggal 20-11-2002 Jo Surat Ukur No.85/Saentis/2002 tanggal 26-09-2002, luas 16.967 M²; c. No.397/Desa Saentis,tanggal 11-3-2004 Jo Surat Ukur No.145/Saentis/2004 tanggal 09-03-2004,luas 32.885 M² Jo. Akta Jual Beli No.23/2004 tanggal 11 Maret

2004,

yang

dibuat

dan

ditandatangani

dihadapan

Erita

Wagewati,SH.,PPAT Kabupaten Deli Serdang; d. No.449/Desa Saentis, tanggal 02-03-2005 Jo. Surat Ukur No.204/Saentis/ 2005, luas 30.000 M²; e. No. 590/Desa Saentis, tanggal 23-06-2008 Jo Surat Ukur No.361/Saentis/ 2008

N f. No.591/Desa Saentis, tanggal 23-06-2008 Jo. Surat Ukur No.362/Saentis/ 2008 A tanggal 17-06-2008; D Bahwa Judex Factie dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum tsbE telah salah dan tidak cermat dan sembrono terutama dalam hukum Agraria yangM mengatur Hukum Tanah di Indonesia sbb: I G 1. Bahwa akibat tidak pernah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat menyebabkan Gobjek perkara, sehingga tidak tidak diketahuinya secara pasti dimana letak tanah Ndi BPN maupun register lainnya, ada catatan di dalam register umum termasuk I mengenai adanya persoalan di atas lahan HPL No.3 milik PembandingII/ T Terlawan II; N 2. Bahwa di atas tanah terperkara tidak pernah diletakkan sita jaminan sehingga A seandainya benar HPL No.3 analah tanah objek perkara maka peralihan tanah L dari Pembanding III /Terlawan II kepada Pembanding III/ Pelawan adalah tidak melanggar ketentuan D Undang-Undang dan telah sesuai dengan title yang sah; A 3. Bahwa peralihan tanah dari Pembanding II/Terlawan II kepada Pembanding G dilakukan setelah putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 06 III/Pelawan N 2001 No.3011K/ PDT/2001sedangkan Putusan PK Mahkamah Agung Desember ENo.94/PK/PDT/2004 diputus tanggal 03 Oktober 2007 dan baru diberitahukan P kepada Pembanding II/Terlawan II pada tanggal 21 April 2009 sehingga tanggal 15-1-2002, luas 30.000 M²;

peralihan tsb adalah sah menurut hukum dan tidak ada cacat hukum yang disembunyikan oleh Pembanding III/Pelawan;

38

Bahwa berdasarkan uraian tsb di atas tuntutan Pembanding III / Pelawan (Point 1) menurut hukum harus diterima yaitu Pembanding III/Pelawan adalah pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang; IV .Bahwa Pembanding II/Terlawan II keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie hal 188 alinea 4 karena dalam perkara pidana No. 1.131/Pid.B/2011/PNMDN Jo No.310/PID/2012/PT-MDN dengan Terdakwa Legiman salah seorang pemohon eksekusi yang menunjuk HPL No.3 sebagai tanah objek perkara No.06/ Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP, terbukti bersalah memberikan keterangan palsu dengan menunjuk tanah HPL No.3 sebagai tanah objek perkara; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tsb di atas telah terbukti bahwa Pembanding

N Acara Konstatering tanggal 22 Mei 2009 No.06/Eks/2009/67 /PDT.G/1999/PN-LP A adalah Error In Objekto sehingga beralasan hukum apabila seluruh permohonan D Pembanding III/Pelawan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan E Tinggi yang mengadili perkara ini; M Bahwa dalam tambahan memori banding ini Pembanding II/Telawan I II mengajukan beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis G Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini: G Ndengan perkara ini yaitu perkara 1 Putusan perkara yang secara materiel sama I Perlawanan atas Eksekusi Perkara No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP, yang T telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (terlampir), yaitu perkara perlawanan yang diajukan oleh N PT.Asra Asia, PT.Olah Baja Perkasa, PT.Surimi Bahari Industries, PT.TripilarA Pangan Utama dan Fatimah Suliani dalam Perkara L No. 34/PDT.G/PLW/2010/PN-LP., telah diputus Perlawanan dengan perkara I tanggal 24 April 2013 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) D karena permohonan banding yang diajukan telah dicabut tanggal 24 September A Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding No. 2013 dengan G 34/Pdt.G/PLW/2010/PN-LP, dimana Majelis Hakim yang mengadili perkara ini N permohonan Pelawan; mengabulkan E 2 Bahwa perkara Perlawanan yang diajukan oleh PT. Feed Mill Indonesia dengan P Perkara No. 86/Pdt.G/PLW/2009/PN-LP yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri III/Pelawan adalah Pembeli yang beriktikad baik dan tanah objek perkara dalam Berita

Lubuk Pakam tanggal 22 April 2013 dan telah mempunyai kekuatan tetap (Inkracht van gewijsde) karena permohonan banding yang diajukannya telah dicabut tanggal 24 September 2013 dengan Akte Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding No.86/PDT.G/PLW/2009/PN-LP, dengan mengabulkan permohonan Pelawan;

39

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, Kuasa Hukum Pembanding III / Pelawan telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Juni 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan sebagai berikut : 1. Bahwa dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 No. 81/Pdt.G/PLW//2009/ PN-LP, sebagaimana RisalahPernyataan Banding tanggal 23 April 2013 No. 81/Pdt.G/Plw/2009/PN-LP, sehingga permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding

secara

formal

menurut

hukum

acara

patut

diterima

dan

N 2. Bahwa PembandingIII/Pelawan keberatan terhadap putusan tsb di atas karena A tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding III /Pelawan D bahkan bertentangan dengan Undang-Undang dan sendi-sendi hukum yang Ehidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan telah salah M menerapkan hokum dan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang I berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan G perundang-undangan yang berlaku di peradilan Indonesia, sehingga putusan G untuk dipertahankan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tsb tidak beralasan oleh karenanya harus dibatalkan; IN 3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013T antara 70 anggota Masyarakat dengan Investor yang diwakili oleh PT.KIM telah melakukan perdamaian di depan Notaris N Nuriljani Iljas,SH sebagaimana Akta Perjanjian Perdamaian No.16 tanggal 16 A Juni 2013 yang menyatakan para pihak tidak akan mengadakan tuntutan, pengaduan dalam bentuk IL apapun baik pidana maupun perdata tentang duduk perkara yang diuraikan D dalam perjanjian perdamaian tsb untuk sekarang maupun di kemudian Ahari kelak; Gberdasarkan Surat Terbanding/Para Terlawan I tanggal 24-07-2013, 4. Bahwa N 70 Anggota Masyarakat melalui kuasanya yang ditujukan kepada Ketua pihak EPengadilan Negeri Lubuk Pakam perihal konstatering ulang, pihak dipertimbangkan;

P

Terbanding/Para Terlawan I (70 Anggota Masyarakat) telah mengakui bahwa tanah mereka berada di luar tanah para investor (tidak berada di atas HGU No.10/HPL No.3 sebagaimana

isi surat Terbanding bahwa ternyata baik

menurut fakta hokum / data juridis maupun

menurut

fakta/data pisik di

lapangan, tanah objek perkara dengan batas-batas yang disebut dalam Berita Acara Konstatering No.6/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 22 Mei 2009,

40

tidak terdapat dan tidak berada di atas HGU No.10/HPL No.3 DS sebagaimana dimuat

dalam

gamba

/

petasituasi

tanah

Berita

Acara

Konstatering

No.6/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP tsb, dan tanah objek perkara dari putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 03 Oktober 2007 No.94 PK/PDT/2004 adalah di luar HGU No.10/HPL No.3 milik PT.KIM (Persero); 5. Bahwa berdasarkan surat Terbanding /Para Terlawan I (70 Anggota Masyarakat) melalui Kuasa Hukumnya Iwan Muliana Samosir, telah mencabut atau mengangkat blokir atas sertpikat para Investor di Kantor Pertanahan/BPN Deli Serdang, sehingga Sertifikat milik Pembanding III/Pelawan diberikan chek bersih dan alasan permohonan cabut blokir oleh Terbanding /Para Terlawan I karena

N A PK/PDT/2004, serta dengan Pembanding II/ Terlawan II telah diselesaikan D secara perdamaian; E 6. Bahwa telah adanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 April M 2013 No.34/Pdt.G/PLW/2009/PN-LP yang telah berkekuatan tetap yang I membatalkan perkara Eksekusi No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP dengan G menyatakan Pembanding III/Pelawan dalam perkara Derden Verzet dengan Gyang baik; objek yang sama, sebagai Pembanding III/Pelawan IN 7. Bahwa berkaitan dengan perkara No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP antara TTerbanding/ Para Terlawan I telah ada para Pembanding III/Pelawan dengan suatu putusan Pidana Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 April 2012 N No.1131/Pid.B/ 2011/PN-MDN yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi A Medan tanggal 05 Juli 2012 No.310/PID/2012/PT-MDN yang menyatakan L masyarakat 70 KK) telah terbukti secara sah dan Legiman (salah satu Ianggota meyakinkan bersalah D melakukan tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu danA menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta-akta autentik Gdengan memidana Terdakwa dengan menghukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ; N E 8. Bahwa Konstatering yang dilakukan oleh Jurusita dan Panitera Pengadilan dalam perkara perlawanan antara Pembanding III/ Pelawan dengan Terbanding /Para Pembanding II / Para Terlawan I dalam perkara putusan PK No.94

P

Negeri Lubuk Pakam berkaitan dengan perkara No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G /1999/PN.LP yang diajukan oleh tanpa dasar dan bertentangan dengan hukum karena Hak Pengelolaan (HPL) No. 3 dan HGU No.10 yang merupakan induk/asal SHGB milik Pembanding III/Pelawan, berada di luar objek sengketa dan hal ini dipertegas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dengan surat tanggal 29 Maret 2010 No.1199/13.12.07/III/2010 yang ditujukan kepada

41

Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menyatakan Berita Acara Pengukuran dan Konstatering yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam belum memenuhi ketentuan hukum/ bertentangan dengan hukum yang berlaku; 9. Bahwa Terbanding/Para Terlawan I ketika konstatering dilaksanakan tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah dari masing-masing imperson Pemohon Eksekusi,justru Peta Situasi Tanah Objek Perkara oleh Oloan Sirait,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakamatas hujukan salah seorang Pemohon Eksekusi yaitu Legiman adalah merupakan peta sebahagian dari tanah dan bangunan milik atau tanah atas nama Pembanding III/Pelawan, tidak ada atas nama

N A dan berada di luar tanah/lahan bangunan milik Pembanding III/Pelawan D sebagaimana pertimbangan putusan PK No.94 PK/Pdt/2004; E 10. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bertentangan M dengan ketentuan hukum pembuktian karena sangat bertentangan dengan fakta I hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan juga bertentangan G dengan ketentuan hukum yaitu pasal 189 ayat (1) RBg dan 195 ayat (2) RBg G mengadili tiap tuntutan yang mewajibkan agar Majelis Hakim Tingkat Pertama N Hakim Tingkat Pertama sama berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Majelis I sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pembanding T III/Pelawan maupun serta Turut Terbanding I /Turut Terlawan I dan Turut Terbanding II/Turut Terlawan IIN ; A 11. Bahwa fakta hukum dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada,jelas status tanah/lahan yang Pembanding IL III/Pelawan beli dari Pembanding II /Terlawan II tsb seluruhnyaD berasal dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 4 yang merupakanA asal/ pemecahan dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No.3,baik HPL No.3 G maupun HPL No.4 diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di Negara RI yaitu Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Pusat incasu Turut N TerlawanI/Turut Terbanding I, fakta hukum tsb membuktikan tanah atau lahan Eyang Pembanding III/Pelawan kuasai adalah sah sebagai milik Pembanding III/ Terbanding /Para Terlawan I Pemohon Eksekusi,maka konstatering tsb tidak sah,cacat hukum dan harus dibatalkan/non eksekutabel karena Error In Objekto

P

Pelawan yang diperoleh dengan menempuh ketentuan hukum yang berlaku dengan alas hak yang sah secara hukum; 12. Bahwa

tanah

yang

Pembanding

III/Pelawan

kuasai

yaitu

SHGB

No.307,357,397,449, 590 dan 591 adalah milik Pembanding III/Pelawan yang perolehannya dari Pembanding I/Terlawan III berdasarkan Surat Perjanjian

42

Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan Industri Medan, yang berasal HPL No.4 dan 5 yang merupakan pemisahan dari dari HPL No.3 yang berasal dari HGU No.10 melalui pelepasan dari Pembanding I/Terlawan III bukanlah Objek Sengketa; 13. Bahwa keterangan saksi Hafizumsyah dari BPN Deli Serdang, Hak Pengelolaan (HPL) No.3 dan HGU No.10 milik Termohon Peninjauan Kembali berada di luar objek sengketa dan menurut M.Yahya Harahap,SH. jika batas-batasnya tidak jelas,lakukan lebih dulu upaya menemukan kejelasannya melalui pemeriksaan setempat dan jika upaya pemeriksaan setempat sudah dilakukan dengan cermat dan wajar, tetap tidak ditemukan kejernihan batas tanah yang hendak

N A

dieksekusi, barulah dapat dibenarkan mengeluarkan penetapan non eksekutabel berdasarkan alasan tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batas-batsnya;

D Negara yaitu Sertifikat yang terdaftar pada Kantor Pertanahan, karena E selaku Pemilik dan Pembeli yang beriktikad baik, haruslah mendapat perlindunngan M hukum sedangkan putusan MARI dalam tingkat PK No.94 PK/Pdt/2004 tanggal I 03 Oktober 2007 adalah Error in Objekto serta Non Eksekutabel; G 15. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diputus tanpa dengan G pertimbangan hukum yang jelas dan layak (Onvoldoende Gemotiveerd) seperti N halaman 183 sebab tanpa didasari olehIalasan-alasan yang dikehendaki oleh hukum, hanya berdasarkan perasaanT yang bersifat subjektif; Menimbang, bahwa atas Memori N Banding Pembanding I / Terlawan III pada tanggal 26 Juni 2013, Pembanding A II / Terlawan II pada tanggal 10 April 2013 dan L tanggal 19 Juni 2014, Kuasa Hukum Terbanding/Para Pembanding III / Pelawan pada I Telawan I telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Februari 2014, D diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Februari A 2014, Kontra Memori Banding tsb salinannya telah diberitahukan dan diserahkan G kepada : N 1. Kuasa Hukum PT. Jui Shin Indonesia sebagai Pembanding III / Pelawan, yang Edalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur Freddy Chandra pada tanggal 28 P Februari 2014; 14. Bahwa Pembanding III/Pelawan mempunyai status/alas hak yang resmi diakui

2. Kuasa Hukum PT. Kawasan Industri Medan (KIM) sebagai Pembanding II / Terlawan II pada tanggal 26 Februari 2014;

43

3. Kuasa Hukum PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) sebagai Pembanding I /Terlawan III pada tanggal 15 April 2014; 4. Pemerintah RI di Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Pusat sebagai Turut Terbanding I /Turut Terlawan I pada tanggal 12 Maret 2014; 5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Turut Terbanding II / Turut Terlawan II pada tanggal 15 April 2014; Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan atau keberatan Penasehat Hukum dari Terbanding /Para Pelawan Terlawan I yang pada pokoknya sebagai berikut[ -

Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding- Pembanding

-

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Lubuk

No.

D E

81/Pdt.G/PLW/2009/PN.LP.tanggal 10 April 2013 ; -

N A

Pakam

Menghukum Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

I

M

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melakukan Pemberitahuan Membaca Berkas Banding (Inzage) kepada:

G

G dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur Freddy Chandra pada tanggal 12 November 2013; IN T 2. Kuasa Hukum Legiman, dkk sebagai Terbanding /Para Terlawan I pada tanggal 07 April 2014; N A 3. Kuasa Hukum PT. Kawasan Industri Medan (KIM) sebagai Pembanding II / Terlawan II pada tanggal IL12 November 2013; D 4. Kuasa Hukum PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) sebagai Pembanding I / Apada tanggal 31 Oktober 2013; Terlawan III G 5. Pemerintah RI di Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Pusat sebagai Turut N Terbanding I / Turut Terlawan I pada tanggal 23 Oktober 2013; E 1. Kuasa Hukum PT. Jui Shin Indonesia sebagai Pembanding III / Pelawan, yang

P 6. Kepala

Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Turut

Terbanding II / Turut Terlawan II pada tanggal 16 Oktober 2013; Untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

44

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I / Terlawan III, Pembanding II / Terlawan II dan Pembanding III / Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding I /Terlawan III, Pembanding II /Terlawan II dan Pembanding III / Pelawan tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

setelah mempelajari berkas

perkara ini termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 dengan Nomor : 81/Pdt.PLW/2009/PN-LP, Memori Banding Pembanding I /

N Memori Banding Terbanding dalam perkara ini, akan mempertimbangkan sebagai A berikut di bawah ini: D E Dalam Eksepsi : M Menimbang, bahwa menurut memori banding Pembanding I / Terlawan III, I Pembanding II/ Terlawan II menyatakan bahwa Yudexfactie dalam pertimbangan G hukumnya tanggal 10 April 2013 No. 81/Pdt.G/PLW/2009/PN-LP yang menyatakan G III/Pelawan tidak dapat eksepsi PembandingI, II / Terlawan I,II dan Pembanding Nsesuai dengan ketentuan hukum diterima, jelas adalah amar putusan yang tepat dan I yang berlaku, dan juga telah mencerminkan rasa keadilan hukum; T Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari N pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, perihal tentang Eksepsi A Pembanding I /Terlawan I Pembanding II/Terlawan II dan Pembanding III/Pelawan L sudah tepat dan benar, I terlebih majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mensitir pasal 162 D RBg, eksepsi yang tidak mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) baikA absolut maupun relative maka eksepsi tersebut diperiksa bersamasama pokokG perkara sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan seluruh pertimbangan tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim N Tingkat Pertama tersebut; E P DALAM POKOK PERKARA; Terlawan III, Pembanding II / Terlawan II dan Pembanding III / Pelawan dan Kontra

Menimbang bahwa secara singkat dapat diutarakan duduk soal perkara ini adalah sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Juni 2009 No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999.LP Jo tanggal 08 Mei 2009

45

No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999.LP Jo Berita Acara Pengukuran (Konstatering) tanggal 22 Mei 2009 No.06/Eks/2009/ 67/Pdt.G/1999.LP atas permohonan Terbanding /Para Terlawan I akan melakukan Eksekusi terhadap sebidang tanah seluas ± 46,11 Ha yang terletak di Pasar I, II dan III Mabar Kec.Percut Sei Tuan Kab Deli serdang dengan batas-batas: -

Sebelah Utara

-

Sebelah Selatan: Pasar II

-

Sebelah Timur : Benteng sungai tsb telah diratakan Tergugat I dan II

-

Sebelah Barat

: Pasar III

: Jalan Medara

N A pelaksanaan Pengukuran (Konstatering) berdasarkan Penetapan dan Berita D acara tsb di atas dengan alasan antaara lain: Tanpa pemberitahuan, sepengetahuan, izin dan melibatkan Pelawan sebagai pemilikE lahan dan penghuni bangunan yang ada di atasnya, Jurusita M telah melakukan pengukuran/pemeriksaan (Konstatering) yang batas-batasnya I ditunjuk oleh Legiman selaku salah seorang Pemohon Eksekusi terhadap G sebidang tanah tsb di atas; G N telah mengirimkan dan 3. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam I memberitahukan suratnya tanggal 01 Juni 2009 No.W2.U4/825/Pdt/04.10/ T V/2009 mengenai pelaksanaan Konstatering tsb kepada BPN Deli Serdang, Camat Peercut Sei Tuan danN Kepala Desa Saentis yang tembusannya kepada PT.(Pesero) KIM Incasu Pembanding II/Terlawan II dan Pembanding III/Pelawan A L sengketa antara Terbanding/Para Terlawan I dengan baru mengetahui adanya I Pembanding II/Terlawan II dan Pembanding I/Terlawan III yang menyangkut D tanah dan bangunan pabrik milik Pembanding III/Pelawan setelah Pembanding A III/Pelawan menerima surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan Gperkara No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP pada tanggal 15 Juni dalam N 2009 No.W2.U4.893/Pdt/04.10/VI/2009; E 4. Bahwa surat yang disampaikan tsb di atas telah melampirkan Penetapan dan 2. Bahwa Pembanding III/Pelawan keberatan atas Penetapan Eksekusi dan

P

Berita Acara Sita Jaminan, akan tetapi Pembanding III/Pelawan tidak ada menerima lamppiran Penetapan dan Berita Acara Sita Jaminan serta Penetapan dan Berita Acara Konstatering tanggal 22 Mei 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/ 1999/PN-LP

dan

Pembanding

Pembanding II/Terlawan II;

III/Pelawan

baru

mendapatkannya

dari

46

5. Bahwa

alasan

keberatan

Pembanding

III/Pelawan

karena

Pembanding

III/Pelawan secara formal tidak terlibat dalam perkara gugatan antara Terbanding/para Terlawan I dengan Pembanding II/Terlawan II dan Pembanding I /Terlawan III padahal berdasarkan bukti kepemilikan Pembanding III/Pelawan adalah

otentik

maka

Pembanding

III/Pelawan

berhak

dan

beralasan

mengajukan Derden Verzet maka Eksekusi haruslah ditunda pelaksanaannya; 6. Bahwa Pembanding II/Terlawan II mendapatkan hak berdasarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No.4 dan HPL No. 5 yang berasal dari HPL No.3 adalah dari PTP Nusantara II (Persero) incasu Pembanding I /Terlawan III yang beralaskan Hak Guna Usaha No. 10 seb maka dengan demikian Pembanding III

N A terdaftar haknya di Kantor BPN Deli Serdang incasu Turut Terbanding II Turut D I Terlawan II dan Kantor BPN Pusat incasu Turut Terbanding I /Turut Terlawan E tsb dan Pembanding III/Pelawan juga telah membayar harga tanah/lahan dengan harga yang wajar serta membayar segala pajak yangM dibebankan atas peralihan dari Pembanding II/Terlawan II kepada Pembanding I III/Pelawan; G Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding III/Pelawan tersebut di atas, G dengan mengatakan Terbanding /Para Terlawan I pada pokoknya membantahnya N III/Pelawan dari Pembanding II bahwa apabila dilihat dari perolehan hak Pembanding I /Terlawan II dilakukan pada tahun 2001, 2002,2003,2004,2007 dan 2008, dimana pada T tahun 1999 perkara No.67/Pdt.G/ 1999/PN-LP sidang digelar di Pengadilan sampai dengan tahun 2007, secara hukum N mempunyai arti apabila Pembanding III/Pelawan mengklaim tanah milik Terbanding/Para Terlawan I sebagai milik Pembanding A III/Pelawan maka perolehan L hak Pembanding III/Pelawan dari Pembanding II/Terlawan I II dan Pembanding I/Terlawan III adalah batal demi hukum karena status tanah masih D dalam sengketa, sehingga hal tsb membawa konsekwensi secara hukum kepada A Pembanding III /Pelawan untuk mematuhi putusan dalam perkara Perdata G No.67/Pdt.G/1999/PN-LP yang dalam amar putusan tsb agar menyerahkan tanah Nsebagaimana amar putusan PK tanggal 3 Oktober 2007 No.94 PK/Pdt/2004 terperkara danE oleh karenanya tidak ada dasar dan alasan bagi Pembanding III/Pelawan untuk P memohon ditunda eksekusi dalam perkara aquo, namun sebaliknya adalah sangat /Pelawan adalah pembeli yang beriktikad baik karena tanah/lahan yang

Pembanding III/Pelawan beli adalah tanah/lahan yang telah bersertifikad atau

berdasar dan beralasan menurut hukum untuk segera melakukan eksekusi dalam perkara Reg.No.67/Pdt.G/1999/PN-LP;

47

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan terhadap tanah/lahan sengketa tersebut, Pembanding III/Pelawan telah mengajukan beberapa bukti diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 307/Desa Saentis, tanggal 28-1-2002 jo Surat Ukur No. 33/Saentis/2002 tanggal 15-1-2002, luas 29.967 m2, terdaftar atas nama PERSEROAN TERBATAS (PT) JUI SHIN INDONESIA; 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 357/Desa Saentis, tanggal 20-11-2002 jo Surat Ukur No. 85/Saentis/2002 tanggal 26-09-2002, luas 16.774 m2, terdaftar atas nama PERSEROAN TERBATAS (PT) JUI SHIN INDONESIA; 3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 397/Desa Saentis, tanggal 11-3-2004 jo

N atas nama PERSEROAN TERBATAS (PT) JUI SHIN INDONESIA jo Akta A Jual Beli No. 23/2004 tanggal 11 Maret 2004, yang dibuat oleh dan ditandatangani D di hadapan Erita Wagewati Sitohang , SH, PPAT Kabupaten Deli Serdang; E 4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 449/Desa Saentis, tanggal M02-03-2005 jo Surat Ukur No. 204/Saentis/2005 tanggal 01-03-2005, luas I30.000 m2, terdaftar atas nama PERSEROAN TERBATAS (PT) JUI SHIN G INDONESIA; 5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 590/DesaG Saentis, tanggal 23-06-2008 jo Surat Ukur No. 361/Saentis/2008 tanggal 15-1-2002, luas 30.000 m2, terdaftar N I JUI SHIN INDONESIA, dan sedang atas nama PERSEROAN TERBATAS (PT) TMandiri (Persero) Tbk; dibebani Hak Tanggungan di PT. Bank 6. Sertipikat Hak Guna Bangunan NNo. 591/Desa Saentis, tanggal 23-06-2008 jo Surat Ukur No. 362/Saentis/2008 A tanggal 17-06-2008, terdaftar atas nama L (PT) JUI SHIN INDONESIA, dan sedang dibebani PERSEROAN TERBATAS I Hak Tanggungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk; D 7. Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri antara PT. Kawasan Industri A Medan (Persero) dengan PT. Jui Shin Indonesia, No. G 064/600352/KIM/TI/VIIIi/2001 tanggal 01 Agustus 2001; N 8. Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan Industri E Surat Ukur No. 145/Saentis/2004 tanggal 09-03-2004, luas 32.885 m2, terdaftar

P

Medan antara PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dengan PT. Jui Shin Indonesia, No. 014/600352-A/KIM/TI/III/2002 tanggal 04-03-2002;

9. Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan Industri Medan antara PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dengan PT. Jui Shin Indonesia, No. 022/600352-B/KIM/TI/IX/2002 tanggal 16-09-2002;

48

10. Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan Industri Medan antara PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dengan PT. Jui Shin Indonesia, No. 030/600398/KIM/TI/VII/2003 tanggal 27-08-2003; 11. Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan Industri Medan antara PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dengan PT. Jui Shin Indonesia, No. 027/600397/KIM/TI/XII/2004 tanggal 24-12-2004; 12. Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan Industri Medan antara PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dengan PT. Jui Shin Indonesia, No. 008/600404-A/KIM/TI/V/2007 tanggal 04-05-2007; 13. Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan Industri

N Indonesia, No. 031/600401-B, 600404-B/KIM/TI/IX/2007 tanggal 24-09-2007; A 14. Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan D Industri Medan antara PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dengan PT. E Jui Shin Indonesia, No. 010/600401-C/KIM/TI/IV/2008 tanggal 30-04-2008; M 15. Keputusan Kepala Dinas Permukiman, Pengembangan I Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang No. 188.3.4/1495/DPPWP/DS/2001 G tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi G Perusahaan Industri kepada PT. Jui Shin Indonesia; N I 16. Keputusan Kepala Dinas Permukiman, Pengembangan Wilayah dan T Pertambangan Kabupaten Deli Serdang No. 503/1939/DPPWP/DS/2002 tanggal 30 September 2002 tentangN Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Perusahaan Industri kepada APT Jui Shin Indonesia; 17. Keputusan Kepala L Dinas Permukiman, Pengembangan Wilayah dan I Pertambangan Kabupaten Deli Serdang No. 503/705 C/DPPWP/DS/2004 D tanggal 12-4-2004 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi A Perusahaan Industri kepada PT Jui Shin Indonesia; G 18. Keputusan Kepala Dinas Permukiman, Pengembangan Wilayah dan N Pertambangan Kabupaten Deli Serdang No. 503/718 C/DPPWP/DS/2004 Etanggal 07 April 2004 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Medan antara PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dengan PT. Jui Shin

P

Perusahaan Industri kepada PT Jui Shin Indonesia; 19. Keputusan

Kepala

Dinas

Permukiman,

Pengembangan

Wilayah

dan

Pertambangan Kabupaten Deli Serdang No. 503.647/226/DPPWP/DS/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT Jui Shin Indonesia;

49

20. Keputusan

Kepala

Dinas

Permukiman,

Pengembangan

Wilayah

dan

Pertambangan Kabupaten Deli Serdang No. 503.647/1116/DPPWP/DS/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT Jui Shin Indonesia; 21. Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang No. 503.621.24/853/Bg tanggal 26 Pebruari 2008 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bupati Deli Serdang kepada PT Jui Shin Indonesia; 22. Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang No. 503.647/2707/Bg tanggal 08 Juli 2008 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bupati Deli Serdang kepada PT Jui Shin Indonesia;

N Para Terlawan I atau Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : A D 1. Foto copy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan kepada Ketua Pengadilan E Negeri Lubuk Pakam, tanggal 27 Januari 2010, No. W2.U4.84/HT.A/I/2010, Perihal : Mohon Petunjuk Pelaksanaan Eksekusi dalam Mperkara No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP, telah dinazegelen, I dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda Gbukti T.I-1 ; 2. Foto copy Surat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk G Pakam, kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara N tanggal 15 Oktober 2009, No. I W2.U4/1533/Pdt.04.10/X/2009, Perihal : Menjalankan Putusan Hakim Tingkat PK T Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg (Eksekusi) berdasarkan Penetapan Ketua No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP, telah dinazegelen, dilegalisir dan telah N disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.I-2 ; A 3. Foto copy Surat No. L W2.U4/1184/Pdt.04.10/VII/2009, tanggal 30 Juli 2009 dari I Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Meneg BUMN, Gubernur Sumatera D Utara dan Pemerintah Kota Medan, Perihal : Menjalankan Putusan Hakim A Tingkat PK (Eksekusi) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk G Pakam Reg No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP, telah dinazegelen, dilegalisir Ndapat dijelaskan bahwa bukti tersebut tulisan dan tandatangan adalah Foto dan Ecopy dan yang asli hanya cap stempel, diberi tanda bukti T.I-3 ; P4. Foto copy Notulen Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi, DPRD Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Terbanding/

Kabupaten Deli Serdang, tanggal 10 Agustus 2009, telah dinazegelen, akan tetapi tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.I4;

50

5. Foto copy

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Perkara No.

06/EKS/2009/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 10 Juni 2009, telah dinazegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.I-5 6. Foto copy Kesepakatan Hasil Musyawarah Setelah Konstatering tanggal 22 Mei 2009, telah dinazegelen, dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.I-6 ; 7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran (Konstatering) Perkara No. 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 22 Mei 2009, telah dinazegelen, dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda

N 8. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Perkara No. A 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 8 Mei 2009, telah dinazegelen, D dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda E bukti: T.I-8 ; M 9. Foto copy Pertinggal Surat No. 56/ES-ASS/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 dari I Emmy Sihombing, SH & Associates kepada PT. KIM (ic.Terlawan II) yang G dibubuhi tanda terima berupa tanda tangan asli pegawai PT. KIM bernama Yetty G tanggal 26 Mei 2009, telah dinazegelen dan dilegalisir akan tetapi tulisan surat hanya Foto copy sedangkan tanda tangan IN dan stempel asli, diberi tanda bukti T.I-9; T 10. Foto copy Pertinggal Surat No. 07/KTM-DM /V/2009 tanggal 23 Mei 2009 dari N Kelompok Tani Manunggal Desa Mabar kepada Emmy Sihombing, SH & A Associates, telah dinazegelen dan dilegalisir akan tetapi tulisan surat hanya Foto copy sedangkan tanda ILtangan dan stempel asli, diberi tanda bukti T.I-10 ; DNo. S-90081/01/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dari PT.KIM (ic. 11. Foto copy Surat Akepada Kuasa Penggugat/Pemohon PK “Tugimin Cs” ( ic.Terlawan Terlawan II) Gdinazegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya di I), telah persidangan, diberi tanda bukti T.I-11 ; N EFoto copy Surat No. S-90063/01/V/2009 tanggal 14 April 2009 dari PT.KIM (ic. 12. P Terlawan II) kepada Kuasa Penggugat/Pemohon PK “Tugimin Cs” ( ic.Terlawan bukti T.I-7 ;

I), telah dinazegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.I-12 ;

51

13. Foto copy Surat PTPN II kepada Emmy Sihombing, SH & Associates tanggal 5 Mei 2009, telah dinazegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.I-13 ; 14. Foto copy Surat PTPN II kepada Emmy Sihombing, SH & Associates tanggal 14 April 2009, telah dinazegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.I-14 ; 15. Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 3 Oktober 2007 No.94 PK/Pdt/2004, telah dinazegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan salinan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.I-15 ; 16. Foto copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 6 Desember 2001,

N A

No. 3011/Pdt/2001, telah dinazegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.I-16 ;

D Mei 2003 atas pentraktoran dan perusakan tanaman milik PelaporE (LEGIMANdkk/Terlawan I) kepada pihak Poltabes Medan dan sekitarnya, diberi materai M secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi I tanda bukti T.I- 17 ; G 18. Foto copy Surat Pernyataan Pemberian Kuasa tanggal 27 Januari 2010 yang G dibuat oleh SYAHRUM alias Ir. SYAHRUM, diberi materai secukupnya, IN aslinya, diberi tanda bukti T.Idinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan T 18 ; 19. Foto copy Salinan PutusanN Sela Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 63/Pdt.G/2009/PN.LP tanggal A 30 Nopember 2009, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan telah pula disesuaikan dengan salinan aslinya di L persidangan, diberi I tanda bukti T.I- 19 ; D 20. Foto copy Surat No. 79/BP31/II/8/1969 tanggal 14 Juli dari Badan Pertimbangan A dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Kabupaten Deli Serdang kepada G ADM. PNP IX di Sentilis dan Direktur PNP IX di Medan, telah dinazegelen, N cukup, akan tetapi tidak dapat memperlihatkan aslinya di bermaterai Epersidangan, diberi tanda bukti T.I - 20 ; P21. Foto copy Surat Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara 17. Foto copy Laporan Polisi No. Polisi : LP/1177/K3/V/2003/OPS/TABES tanggal 7

Wilayah III Medan kepada Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara No. 1279/PG-III/BPM/81 tanggal 16 Desember 1981, telah dinazegelen, bermaterai cukup, akan tetapi tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.I- 21

52

22. Foto copy Surat Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Sumatera Utara kepada Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara No. K/18/KAIDA/1982 tanggal 28 Januari 1982, telah dinazegelen, bermaterai cukup, akan tetapi tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.I- 22 ; 23. Foto copy Surat Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Wilayah III Medan kepada Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara No. 305/PGIII/BPM/82 tanggal 24 Maret 1982, telah dinazegelen, bermaterai cukup, akan tetapi tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.I23 ;

N A 1983, telah dinazegelen, bermaterai cukup, akan tetapi tidak dapat D memperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.I- 24 ; E 25. Foto copy Surat No.PW.001/5357/DPR-RI/2002 tanggal 25 September 2002, M dari DPR-Ri kepada PT.KIM, telah dinazegelen, bermaterai cukup, akan tetapi I tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.I- 25 ; G 26. Foto copy Surat No.10/ES-ASS/V/2003 tanggal 13 Mei 2003 dari Emmy G Sihombing, SH dkk kepada Ketua DPR RI c/q Ketua Komisi II DRP RI, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah INdilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-26 ; T 27. Foto copy Nota Dinas No : Nota/211/IV/1982 tanggal 29 April 1982, yang dibuat N Aster Laksusda Sumut kepada Dan Satgas Opstibda Sumut, diberi materai A secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi L tanda bukti T.I-27 ;I DKeterangan Ahli Waris an. Alm.KASDI tanggal 18 April 2009, 28. Foto copy Surat diketahui A oleh Lurah Mabar dan Camat Medan Deli No. 593/94/MDL/2009 G23 Desember 2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah tanggal dilegalisir N sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-28 ; EFoto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.SAMIN tanggal 31 Maret 2009, 29. P diketahui oleh Lurah Mabar dan Camat Medan Deli No. 593/109/MDL/2009 24. Foto copy Nota Dinas dari Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi kepada Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara No. 573/1275/Sospol Tanggal 30 Maret

tanggal 28 Desember 2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-29 ; 30. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.PAINEM tanggal 24 Maret 2009, diketahui oleh Lurah Mabar dan Camat Medan Deli No. 593/111/MDL/2009

53

tanggal 28 Desember 2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-30 ; 31. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.SUJONO tanggal 06 April 2009, diketahui oleh Lurah Mabar dan Camat Medan Deli No. 593/114/MDL/2009 tanggal 28 Desember 2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-31 ; 32. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.AMAT tanggal 4 Desember 2009, diketahui oleh Kepala Kelurahan Bagan Deli, No. 04/KET/AW/BD/2009 tanggal 04 Desember 2009 dan diketahui Camat Medan Belawan No: 39/KET/AW/MB/2009 tanggal 08 Januari 2010, diberi materai secukupnya,

N A

dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-32 ;

D E tanggal 23 Desember 2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah M dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-33 ; I 34. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.KASTO REDJO tanggal 23 April G 2009, diketahui oleh Lurah Mabar dan Camat Medan Deli No. 593/96/MDL/2009 G tanggal 23 Desember 2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda INbukti T.I-34 ; T an. Alm.AMIN alias AMIN bin AMAT 35. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris TARMIN tanggal 31 Maret 2009, diketahui oleh Lurah Mabar dan Camat Medan N Deli No. 593/97/MDL/2009 tanggal 23 Desember 2009, diberi materai A secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi L tanda bukti T.I-35 ;I DKeterangan Ahli Waris an. Alm.ARI alias NASIB SIARI bin 36. Foto copy Surat A 31 Maret 2009, diketahui oleh Lurah Mabar dan Camat Medan SECO tanggal Deli G No. 593/119/$MDL/2009 tanggal 28 Desember 2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi N Etanda bukti T.I-36 ; P37. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.BONTRAK tanggal 23 April 33. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.KASMIN tanggal 23 April 2009, diketahui oleh Lurah Mabar dan Camat Medan Deli No. 593/98/MDL/2009

2009, diketahui oleh Lurah Mabar dan Camat Medan Deli No. 593/93/MDL/2009 tanggal 23 Desember 2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-37 ;

54

38. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.SARIJO tanggal 22 Mei 2009, diketahui oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dan diketahui oleh Camat Medan Deli No. 593/116/MDL/2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-38 ; 39. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.SUBARTONO tanggal 15 April 2009, diketahui oleh Kepala Kelurahan Kota Bangun dan Camat Medan Deli No.593/115/MDL/2009 tanggal 28 Desember 2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-39 ; 40. Foto copy

Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.SUTOMARIO tanggal 21

N A dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti D T.I-40 ; E 41. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.SAKIMAN SAHIB tanggal 31 M Maret 2009, diketahui oleh Lurah Mabar dan Camat Medan Deli No. I 593/99/MDL/2009 tanggal 23 Desember 2009, diberi materai secukupnya, G diberi tanda bukti dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, G T.I-41 ; 42. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.YAHMAN tanggal 15 Juli 2009, IN diketahui oleh Lurah Mabar dan Camat T Medan Deli No. 593/112/MDL/2009 tanggal 28 Desember 2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah Ndiberi tanda bukti T.I-42 ; dilegalisir sesuai dengan aslinya, A 43. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.MUSNI tanggal 31 Maret 2009, diketahui oleh Lurah ILMabar dan Camat Medan Deli No. 593/38/MDL/2009 tanggal 06 Mei D2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai A dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-43 ; G Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.WIRYO REJO tanggal 25 Maret 44. Foto copy 2009, N diketahui oleh Lurah Mabar dan Camat Medan Deli No. 593/94/MDL/2009 Etanggal 28 Desember 2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah P dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-44 ; Desember 2009, diketahui oleh Lurah Mabar dan Camat Medan Deli No. 593/106/MDL/2009 tanggal 28 Desember 2009, diberi materai secukupnya,

45. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.SIMIN tanggal 20 April 2009, diketahui oleh Lurah Mabar dan Camat Medan Deli No. 593/104/MDL/2009 tanggal 28 Desember 2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-45 ;

55

46. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.MALEM tanggal 14 April 2009, diketahui oleh Lurah Mabar dan Camat Medan Deli No. 593/102/MDL/2009 tanggal 28 Desember 2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-46 ; 47. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.IROSUMITRO tanggal 09 Juni 2009,

diketahui

oleh

Lurah

Mabar

dan

Camat

Medan

Deli

No.

593/101/MDL/2009 tanggal 28 Desember 2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-47 ; 48. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.KROMO SARDI tanggal 09 Juni

N A dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti D T.I-48 ; E 49. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm.KARSO SENTONO tanggal 24 M Maret 2009, diketahui oleh Lurah Mabar dan Camat Medan Deli No. I 593/113/MDL/2009 tanggal 28 Desember 2009, diberi materai secukupnya, G diberi tanda bukti dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, G T.I-49 ; N 50. Foto copy Surat Keterangan Ahli WarisI an. Alm.TRIMO tanggal 21 Desember 2009, diketahui oleh Lurah Mabar T dan Camat Medan Deli No. 593/107/MDL/2009 tanggal 28 Desember 2009, diberi materai secukupnya, N sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti dinazegelen dan telah dilegalisir A T.I-50 ; 51. Foto copy Surat Keterangan IL Ahli Waris an. Alm. SUTRISNO alias TERISNO No. 470-2410 tanggal D5 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Lurah Pahlawan, KecamatanA Binjai Utara, Kota Binjai, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah G dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-51 ; 52. Foto Ncopy Surat Keterangan Ahli Waris an. Alm. SOKARNO dan Alm. SATEM, Etanggal 23 Desember 2009, diketahui oleh Lurah Mabar Hilir dan Camat Medan P Deli No. 593/118/MDL/2009, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah 2009,

diketahui

oleh

Lurah

Mabar

dan

Camat

Medan

Deli

No.

593/100/MDL/2009 tanggal 28 Desember 2009, diberi materai secukupnya,

dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-52 ; 53. Foto

copy

Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.

89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindah tanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, bermaterai cukup, telah

56

dinazegelen, dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan telah pula disesuaikan dengan Foto copynya di persidangan, diberi tanda bukti T.I-53 ; 54. Foto copy

NOTULEN Sidang/Rapat Pembahasan masalah tanah tuntutan

masyarakat pasar I, II, III Saentis II Mabar tanggal 16 Desember 1998, bertempat di Ruang Kerja Asisten I Tata Praja Sekwilda Tk. II Deli Serdang, bermaterai cukup, telah dinazegelen, akan tetapi tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.I-54 ; 55. Foto copy Surah Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, No. 358/PAN.2/IV/236/SPK/PDT/2010 tanggal 20 Mei 2010, diberi

N A

materai secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-55 ;

D E

56. Foto copy foto Pembangunan PT. Jui Shin diatas tanah Tanah Terlawan I, diberi

materai secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya,

M 57. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk I Pakam, No. W2.1502/Pdt/04.10/IX/2010, tanggal 07 September 2010 perihal Pengiriman Gdalam perkara No. Penetapan dan Berita Acara Eksekusi G 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP, diberi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I – 57 ; IN T Acara Eksekusi Perkara No. 58. Foto copy Salinan Berita 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 27 Juli 2010 yang dibuat oleh Juru N Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, diberi materai secukupnya, dinazegelen A dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I – 58 ; L I Menimbang, bahwa dasar hukum Perlawanan terhadap Eksekusi adalah pasal 206 ayat (6) RBg/195 D ayat (6) HIR dan pasal 378 Rv, yang dibagi dua yaitu Perlawanan Aoleh tereksekusi sendiri (Partij Verzet) dan Perlawanan yang Pihak sendiri atau G diajukan oleh pihak ke tiga yaitu pihak yang merasa dirugikan, yang tidak terlibat dalam kasus/perkara N yang akan dieksekusi, dan menimbulkan kerugian bagi pihak ke tiga tersebut, E maka berdasarkan pasal tsb seorang mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan Perlawanan; P diberi tanda bukti T.I-5;

Menimbang, (Konstatering) Penetapan

bahwa

tanggal

Ketua

22

tanggal

berdasarkan Mei 08

2009 Mei

Berita

Acara

Pemeriksaan/Pengukuran

No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP

2009

Jo

No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP

dilanjutkan dengan rencana pelaksanaan Eksekusi yang akan dilakukan Pengadilan

57

Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Juni 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP; Menimbang, bahwa Penetapan-Penetapan tsb di atas dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Putusan Perkara tanggal 09 Maret 2000 No.67/Pdt.G/1999/PN-LP

Jo

Perkara

tanggal

21

September

2000

No.256/

PDT/2000/PT.MDN Jo. Perkara tanggal 06 Desember 2001 No.3011K/PDT/2001 Jo Perkara tanggal 03 Oktober 2007 No.94 PK/PDT/2004; Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Pembanding I/Terlawan III,PembandingII/Terlawan II,Pembanding III/Pelawan terdapat beberapa alasan juridis dan merugikan Pembanding III/ Pelawan terhadap rencana pelaksanaan Eksekusi

N Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tsb diatas, disebabkan beberapa factor yang pada A pokoknya adalah sebagai berikut : D 1. Bahwa Pembanding III/ Pelawan sebagai pihak ke tiga yang tidakE terlibat atau tidak sebagai para pihak di dalam perkara yang hendak dieksekusi dan M Pembanding III/Pelawan baru mengetahui setelah menerima surat dari I Pengdilan Negeri Lubuk Pakam tanggal G 15 Juni 2009 No. W2.U4.893/Pdt/04.10/VI/2009 perihal pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi G terhadap tanah/lahan yang ada bangunannya berupa pabrik dan mempunyai INyang menurut pasal 16 UndangSHGB-SHGB milik Pembanding III/Pelawan T bukti Sempurna; Undang Pokok Agraria adalah merupakan 2. Bahwa untuk mendapatkan N SHGB-SHGB tsb di atas telah dilalui tahapantahapan atau prosedur resmi A dan dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah yang syah sesuai denganL ketentuan perUndang-Undangan termasuk pembelian I tanah/lahan dari PT (Pesero) KIM secara terbuka dan tunai, oleh karenanya D Pembanding III/Pelawan adalah Pembeli yang beriktikad baik; A 3. Bahwa di atas tanah/lahan objek perkara tsb di atas, tidak pernah diletakkan Sita G Jaminan (Conservatoir Beslag) sehingga seandainya HPL No.3 adalah tanah N objek perkara maka peralihan tanah dari Pembanding II/Terlawan II kepada EPembanding III/Pelawan tidak melanggar Undang-Undang dan telah sesuai P dengan title yang syah; terhadap tanah/lahan objek perkara berdasarkan Penetapan-Penetapan Ketua

4. Bahwa Berita Acara pelaksanaan pemeriksaan, pengukuran (konstatering) yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan tidak melibatkan pihak BPN/Kantor Pertanahan Deli Serdang selaku pihak yang mempunyai kewenangan Kadasteral karena keikutsertaan BPN tsb sangat diperlukan untuk

58

mengetahui status tanah objek perkara (Vide SEMA Nomor 7 tahun 2001), sehingga batas-batas tanah/lahan hanya didasarkan penunjukan seorang Penggugat Imperson saja tanpa disertai saksi-saksi atau alat bukti lainnya; 5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hafizumsyah dari Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No.3 Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Para Terlawan I berada di luar Objek Sengketa dan hal ini dipertegas dengan surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 29 Maret 2010 No.1199/13.12.07/III/2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa Berita Acara Pengukuran dan Konstatering yang dilakukan Jurusita PN Lubuk Pakam

N 6. Bahwa adanya putusan Pidana Pengadilan Negeri Medan tangal 12 April 2012 A No.1.131/Pid.B/2011/PN.Mdn dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Pegadilan D Tinggi Medan tanggal 05 Juli 2012 No.310/PID/2012/PT.MDN yangE menyatakan Legiman (salah satu dari 70 anggota masyarakat/para Terbanding) telah terbukti M secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta I menggunakan surat palsu dan menyuruh menempat keterangan palsu ke dalam G Akte Autentik dan memidananya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun G dan 3 (tiga) bulan; N 7. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 I telah ditandatangani Akta Perjanjian T anggota masyarakat (Terbanding/para Perdamaian No.16 antara 70 (tujuh puluh) Terlawan I) dengan Investor yang diwakili PT. KIM (Pembanding II/Terlawan II) di N depan Notaris Nuriljani Iljas,SH.yang menyatakan diantaranya pengakuan dari A Terbanding/Para Terlawan I objek perkara bukanlah tanah atau lahan milik Terbanding/Para Terlawan IL dan tanah objek perkara dari putusan Peninjauan Kembali (PK) MARI D tanggal 03 Oktober 2007 No.94 PK/PDT/2004 adalah diluar HGU No.10/HPL A No.3 milik PT.KIM (Persero); G bahwa berdasarkan putusan tanggal 09 Maret 2000 Menimbang N No.67/Pdt.G/1999/PN-LP Jo Perkara tanggal 21 September 2000 No.256/ E PDT/2000/PT.MDN Jo. Perkara tanggal 06 Desember 2001 No.3011K/PDT/2001 Jo P Perkara tanggal 03 Oktober 2007 No.94 PK/PDT/2004, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk tidak sesuai dengan prosedur;

Pakam telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi terhadap tanah objek sengketa tanggal 10 Juni 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP, atas permohonan Terbanding/Para Terlawan I kemudian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam belum dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah masuk perlawanan,PembandingIII/ Pelawan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtanggal

59

10 April 2013 No. 81/Pdt.G/ PLW/ 2009/ PN-LP padahal Prosedur atau tahapan eksekusi adalah : 1. Adanya Putusan yang berkekuatan tetap (Inkracht Van Gewijsde); 2. Adanya

Perintah

atau

penghukuman

kepada

Tergugat/Terlawan,

para

Tergugat/Terlawan atau Turut Tergugat/Terlawan (Comdemnatoir) atas objek sengketa; 3. Adanya Pemberitahuan atau Peringatan kepada pihak agar mematuhi putusan tsb secara sukarela dalam tenggang waktu yang ditentukan (Anmaanning); Menimbang bahwa dari analisa Juridis tersebut di atas dibandingkan dengan fakta

N karena Pembanding III/Pelawan tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara perdata A tanggal 09 Maret 2000 No.67/ Pdt.G/ 1999/PN-LP Jo Perkara tanggal 21 September D 2000 No.256/ PDT/2000/PT.MDN Jo. Perkara tanggal 06 Desember E 2001 No.3011K/PDT/2001 Jo Perkara tanggal 03 Oktober 2007 No.94 PK/PDT/2004, baik M sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dan tidak ada pemberitahuan atau I peringatan (Anmaanning) terlebih dahulu kepada Pembanding III/Pelawan padahal G ketentuan tsb di atas adalah bersifat Imperatif; G Menimbang bahwa berkaitan dengan analisa juridis tsb di atas, Pembanding N III/Pelawan atas tanah objek sengketa memilikiIsurat Sertifikat Hak Guna Bangunan T seperti teresebut di bawah ini: a. No. 307/Desa Saentis, tanggalN 28-1-2002 Jo Surat Ukur 33/Saentis/2002 tanggal 5-1-2002, luas 29,967 M²;A b. No. 357/Desa Saentis, ILtanggal 20-11-2002 jo Surat Ukur No. 85/Saentis/2002 tanggal 26-09-2002 D luas 16.967 M²; A c. No. 397/Desa Saentis, tanggal 11-3-2004 Jo Surat Ukur No. 145/Saentis/2004 G09-03-2004, luas 32.885 M² Jo Akta Jual Beli No. 23/2004 tanggal 11 tanggal N 2004; Maret E 449/Desa Saentis, tanggal 02-03-2005 Jo. Surat Ukur No. P d. No. 2004/Saentis/2005 tanggal 01-03-2005, luas 30.000 M²; persidangan perkara ini, jelas seluruh tahapan prosedur Eksekusi tidak terpenuhi

e. No. 590/Desa Saentis, tanggal 23-06-2008 Jo Surat Ukur No. 361/Saentis/2008 tanggal 15-1-2002, luas 30.000 M²;

60

f. No. 591/Desa Saentis, tanggal 23-06-2008 Jo. Surat Ukur No. 362/Saentis/2008 tanggal 17-06-2008; Yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri antara PT Kawasan Industri Medan (persero) dengan PT. Jui Shin Indonesia : 1. No. 064/600352/KIM/TI/VIII/2001 tanggal 01 Agustus 2001; 2. No. 014/600352-A/KIM/TI/III/2002 tanggal 04-03-2002; 3. No. 022/600352-B/KIM/TI/IX/2002 tanggal 16-09-2002; 4. No. 030/600398/KIM/TI/VII/2003 tanggal 27-07-2003;

N A

5. No. 027/600397/KIM/TI/XII/2004 tanggal 24-12-2004;

D E

6. No. 008/600404-A/KIM/TI/V/2007 tanggal 04-05-2007; 7. No. 031/600401-B/KIM/TI/IX/2007 tanggal 24-09-2007; 8. No. 010/600401-C/KIM/TI/IV/2008 tanggal 30-04-20;

I

M

G

Bahwa Surat Hak Guna Bangunantsb diatas adalah surat tanda bukti yang kuat dan berlaku turun temurun karena dikeluarkan oleh Pejabat Publik yang berwenang untuk

G

itu sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan merupakan surat

N I III/Pelawan cacat hukum melalui peradilan dan selain itu dikuatkan pula dengan suratT surat lain sebagai pendukung keberadaannya di lokasi tanah yang sedang dikuasai Pembanding III/ Pelawan yang tidak dapat N diuraikan secara rinci dalam putusan ini; A Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut L dikemukakan di alinea atas I tadi, jelas tindakan Terbanding/Para Terlawan I telah merugikan hak PembandingIII/Pelawan sehingga tindakan Terbanding/Para Terlawan I D dapat dikwalifikasi Asebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diuraikan baik Jurisprudensi maupun pendapat ahli (Doktrin),sehingga pada akhirnya G jelas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak dapat dipertahankan lagi dan N harus dibatalkan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri E dengan mengabulkan Perlawanan Pembanding III/ Pelawan sebagiandan majelis P Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (good Autentik kecuali pihak lain dapat membuktikan prosedur perolehannya Pembanding

Opposant); Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta juridis sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka petitum Pembanding III/Pelawan tentang Provisi tidak perlu dipertimbangkan karena Provisi adalah permintaan untuk menghentikan

61

sementara kegiatan pihak lawan di lokasi sengketa sebelum putusan akhir diputuskan, padahal amar putusan perkara pokok adalah apa yang diminta di dalam dalil Pembanding III/Pelawan di Provisi, sedangkan

dengan petitum nomor 4 dapat

dikabulkansebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum,agar ada kepastian hukum bagi Pembanding III/Pelawan ; Menimbang, bahwa petitum nomor 5 dapat dikabulkan, dengan pertimbangan sebagaimana pada alenia di atas bahwa Pembanding III/Pelawan tidak ikut sebagai pihak dalam perkara perdata tanggal 09 Maret 2000 No.67/ Pdt.G/ 1999/PN-LP Jo Perkara tanggal 21 September 2000 No.256/ PDT/2000/PT.MDN Jo. Perkara tanggal 06 Desember 2001 No.3011K/PDT/2001 Jo Perkara tanggal 03 Oktober 2007 No.94

N Menimbang, bahwa petitum Nomor 6 perihal Penetapan-Penetapan yang dibuat A oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam baik Penetapan Eksekusi tanggalD 10 Juni 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP dan/atau tanggal 08 E Mei 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tentang pelaksanaan pemeriksaan/pengukuran M (Konstatering) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan /Pengukuran tanggal 22 Mei I 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP terhadap tanah/lahan dan bangunan milik G Pembanding III/Pelawan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekusi maka beralasan G hukum Majelis Hakim dan patut dikabulkan sebagaimana di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi tsb di atas; IN Menimbang, bahwa perihal petitum 7T dan petitum 8 adalah pelaksanaan atau tindak lanjut dari Penetapan-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam N sebagaimana dalam petitum nomor 6 dalam arti petitum tersebut tidak ada kekuatan A hukumnya tanpa adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka petitum 7 dan petitum 8 tidak dikabulkan; IL D Menimbang, bahwa mengenai petitum 9 agar menghukum Terbanding/Para A Terlawan I, Pembanding I/Terlawan III, Pembanding II/Terlawan II, serta Turut Terbanding G I/Turut Terlawan I dan Turut Terbanding II/Turut Terlawan II N putusan dalam perkara ini beralasan untuk dikabulkan; mematuhi/mentaati E Menimbang, bahwa perihal petitum 10 agar putusan perkara perlawanan ini dapat P dijalankan dengan serta merta walaupun ada bantahan, banding, Kasasi atau PK/PDT/2004,

Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sebagaimana diatur di dalam pasal 191 RBg/180 HIR Jo SEMA No 3 tahun 2000 Jo Sema No. 1 tahun 2001, terlebih lagi objek perkara dikuasai oleh Pembanding III/Pelawan sendiri maka petitum ini tidak dapat dikabulkan;

62

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan-keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding I / Terlawan III, Pembanding II / Terlawan II dan Pembanding III / Pelawan yang lain dan selebihnya maupun atas adanya Kontra-Kontra Memori Banding, sudah tercakup dan terwakili di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut ; Menimbang, bahwa gugatan ini adalah perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yakni akan dilaksanakannya Eksekusi ril terhadap perkara perdata tanggal 09 Maret 2000 No.67/ Pdt.G/ 1999/PN-LP Jo Perkara tanggal 21 September 2000 No.256/ PDT/2000/PT.MDN Jo. Perkara tanggal 06 Desember 2001 No.3011K/PDT/2001 Jo Perkara tanggal 03 Oktober 2007 No.94 PK/PDT/2004,

N A menguasai fisik objek sengketa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat D I; tidak perlu dipertimbangkan lagi bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Para Terlawan E Menimbang bahwa oleh karena petitum Pembanding III/Pelawan dikabulkan M sebagian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak petitum gugatan I PembandingIII/Pelawan selebihnya; G Menimbang bahwa oleh karena Terbanding/Para Terlawan I berada di pihak yang G kalah maka Terbanding/Para Terlawan I dihukum untuk membayar biaya perkara ke IN dalam amar putusan berikut; dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebagaimana T Memperhatikan ketentuan-ketentuan Udang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, RBG, Undang-Undang Nomor 48 Tahun N 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara Aini; IL M E N G A D I L I D -- Menerima permohonan banding Pembanding I semula Terlawan III, Pembanding II / A Terlawan II dan Pembanding III / Pelawan tersebut G -- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 November 2013 N Nomor 81/Pdt.G/PLW/2009/PN.LP yang dimohonkan banding oleh Pembanding I / E P Terlawan III, Pembanding II /Terlawan II dan Pembanding III / Pelawan; dimana telah terbukti bahwa Pembanding III/Pelawan tidak terlibat atau tidak sebagai

pihak dalam perkara tsb di atas, padahal memiliki alat bukti Surat-Surat Autentik dan

MENGADILI SENDIRI Dalam Provisi ;

63

-

Menolak permohonan Provesi dari Pembanding III/Pelawan tidak dapat diterima ;

Dalam eksepsi: -

Menolak eksepsi Pembanding I,II/Terlawan I,II tersebut tidak dapat diterima :

Dalam Pokok Perkara ; 1.

Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pembanding III / Pelawan untuk sebagian ;

2,

Menyatakan PEMBANDING III /PELAWAN adalah PELAWAN yang baik (Good Opposant);

3.

Menyatakan

PEMBANDING

III/PELAWAN

adalah

pemilik

atau

yang

N A dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.307, HGB No.357, HGB 397, HGB D No.397, HGB No.449, HGB No.590, HGB No.591 maupun Surat Perjanjian E Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan Industri Medan, milik/merupakan hak Mpemisahan dari Pelawan, yang berasal dari HPL No.5 (HGB No.47) yang merupakan I Kepala Dinas HPL No.3 yang berasal dari HGU No.10 serta berdasarkan Keputusan Permukiman, Pengembangan Wilayah dan PertambanganG Kabupaten Deli Serdang tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT GJui Shin Indonesia ; 4. Menyatakan permohonan Eksekusi yangNdiajukan TERBANDING/PARA I TERLAWAN I atas putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali T No. 94 PK/Pdt/2004 tanggal 3 Oktober 2007 sebagaimana dimaksud dalam perkara N eksekusi No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP., sepanjang terhadap lahan/tanah berikut bangunan pabrik milik APEMBANDING III/PELAWAN, adalah tidak sah dan Lhukum eksekusi serta tidak mengikat PEMBANDING III/ tidak mempunyai kekuatan I PELAWAN sebagai pihak ketiga atau pembeli / pemilik yang beritikad baik ; D A GPenetapan-Penetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri 5. Menyatakan N Lubuk Pakam yaitu Penetapan Eksekusi tanggal 10 Juni 2009 E P No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP, dan atau Penetapan Ketua Pengadilan memiliki/menguasai, mengusahai dan pemegang hak yang sah atas lahan/tanah yang telah berdiri bangunan perkantoran dan pabrik di atasnya sebagaimana dimaksud

Negeri Lubuk Pakam tanggal 08 Mei 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP

perihal pelaksanaan Pemeriksaan / Pengukuran (Konstatering) sebagaimana Berita Acara

Pemeriksaan / Pengukuran (Konstatering)

Lubuk Pakam yaitu

Penetapan

Eksekusi

tanggal

tanggal

10

22

Mei Juni

2009 2009

No.06/Eks/2009/67/ Pdt.G/1999/PN.LP, sepanjang terhadap tanah / lahan dan

64

bangunan milik PEMBANDING III/PELAWAN tidak mempunyai kekuatan hukum eksekusi karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (NON EKSEKUTABEL) ; 6. Menghukum TERBANDING/PARA TERLAWAN I,PEMBANDING II/ TERLAWAN II dan

PEMBANDING I/TERLAWAN III serta TURUT TERBANDING I/TURUT

TERLAWAN I dan TURUT TERBANDING II/TURUT TERLAWAN II untuk mematuhi / mentaati putusan dalam perkara perlawanan ini ; 7. Menghukum TERBANDING/PARA TERLAWAN I untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

N A Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim majelis pada DHakim hari KAMIS tanggal 10 JULI 2014 oleh kami : H.BACHTIAR AMS, SH EZEGA, SH Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, DALIZATULO dan AMRIL, SH.M.Hum sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan M Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 190/PDT/2014/PT- MDN I tanggal 25 JUNI 2014 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka Guntuk umum pada hari SELASA tanggal 12 Agustus 2014 oleh Hakim ketua Majelis dan didampingi G Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MASRUKIYAH, SH Panitera N kedua belah pihak berperkara Idihadiri Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan ,tanpa T atau Kuasa Hukumnya . Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis N A L I DALIZATULO ZEGA, SH H.BACHTIAR AMS, SH D A AMRIL, SH.M.Hum G Panitera Pengganti N E MASRUKIYAH, SH P Ongkos-ongkos : 8. Menolak gugatan Perlawanan Pembanding III/ Pelawan selebihnya ;

1.Meterai ........................

Rp.

6.000.-

2.Redaksi ......................... Rp.

5.000.-

3.Pemberkasan ................ Rp. 139.000.Rp. 150.000.-

PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents